Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis 2013-2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk mengarahkan program/kegiatan siklus pelaksanaan perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun pada pembangunan sumber daya air pada umumnya, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam bidang Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sudah selayaknya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perhatian dan kontribusi dalam pelaksanaan dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas pelaksanaan tersebut. Renstra Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah karena Renstra merupakan perencanaan pada unit organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sumber Daya Air yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Dokumen Renstra Dinas Sumber Daya Air memuat informasi tentang program kerja yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain hal tersebut termuat pula penjelasan-penjelasan yang terkait dengan sasaran kebijakan dengan programnya serta yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air. Pembangunan Sumber Daya Air merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang mempunyai peranan penting terhadap perencanaan, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam 1


pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder. Berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatip, demokrasi dan keterbukaan, maka pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini pengelolaan sumber daya air agar masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat Pada prinsipnya pembangunan sumber daya air tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Sumber Daya Air semata, tetapi dipengaruhi juga oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinergis dengan sektor-sektor lainnya. Karenanya untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan keterpaduan, kerjasama, koordinasi yang lebih baik dari berbagai sector tersebut dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, dengan demikian Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk mencapai kinerja terbaik Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah pada masa yang akan datang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan pelaksanaan Tahun Ke III dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 sampai 2016, serta Pelaksanaan Tahun Ke IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ((RPJMN) Tahun 2010 – 2014, serta tahun pertama Rencana Strategi Pembangunan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016, dan merupakan RKPD tahun sebelumnya. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undanh No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

telah

diterbitkan Peraturan pemerintah (PP) No.20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL) yang keduanya bertujuan menyambung antara proses perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan dan Penganggaran tersebut disesuaikan

dan ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan. Rancangan RENSTRA ini diharapkan

2


dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

1.2 LANDASAN HUKUM Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu landasan Renstra cara spesifik sama dengan landasan pembangunan Nasional maupun pembangunan daerah, landasan tersebut adalah: -

UUD 1945 Khususnya Pasal 33, •

ayat 1, yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

•

ayat 2, yaitu Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

•

ayat 3, yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. -

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah.

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 )

-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

-

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi. 3


-

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembahagiaan Urusan Pemerintah, Provinsi, dan Kab/Kota

-

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

-

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama antar Daerah.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Penyusunan, pengendalian,

evaluasi pengembangan Daerah. -

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 11)

-

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008, tentang

Sumber

Daya Air. -

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 20102014

-

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-

Keputusan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008, tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

-

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14/M.EKON/12/2001 tentang arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

-

Keputusan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Nomor

KEP/37/M.EKON/05/2006 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 4


-

Perda No. 9 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

-

Keputusan LAN Nomor 239/X/6/2003, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 600/25/PUD-G.ST/2011 tanggal 13 Juli 2011, tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

-

Peraturan Kepala Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 061. 1/249/PRT-DPU/2011, tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS Dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013-2016 bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan sumber daya air yang menjadi tolok ukur dan acuan penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahun dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud : 1. Sebagai acuan/pijakan bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam berpartisipasi terhadap pembangunan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya. 2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Tengah 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan sumber daya air secara makro di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi-misi Pemerintah Daerah. Disamping maksud tersebut di atas, maka rencana Strategis ini juga akan dapat bermanfaat :

5


1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Perubahan terjadi akibat peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, menipisnya sumber daya. Dengan perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan perubahan secara pro aktif bukan sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

2. Untuk Pengelolaan Keberhasilan Dengan Perencanaan Strategis organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Agar organisasi berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis untuk berbagai alternative dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa yang akan datang. 4. Agar organisasi dapat bersifat adaptip. Perencanaan Strategis harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengankondisi yang ada untuk menangkap peluang. Walaupun demikian, capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategis. 5. Meningkatkan pelayanan prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi. Pemehaman terhadap siapa pelanggan dan pihakpihak yang berkepentingan sangat diperlukan. Karena itu, pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 6. Meningkatkan Komunikasi. Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit-unit kerja

6


7. Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi. Berbagai sumber dapat digunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas-prioritas kunci. 8. Meningkatkan

Produktivitas.

Produktivitas

organisasi

ditingkatkan

melalui

peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Perencanaan Strategik pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan Dinas/Lembaga/Pimpinan organisasi untuk menjadi acuan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategik ini sangat berhubungan dengan : a. Dokumen Perencanaan Lain : 1.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka Renstra SKPD Dinas Sumber Daya Air ini harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional (DPJPN). Sedangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengan merupakan dokumen perencanaan yang berwawasan 5 tahunan yang menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

2.

Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2013-2016 merupakan penjabaran teknis bidang sumber daya air atas RPJM Nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan perencanaan teknis bidang sumber daya air memuat arah kebijakan pembangunan sumber daya air dan rencana program kegiatan bidang sumber daya air setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra tersebut menjadi rujukan dan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air.

3.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 dan hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebagai salah satu pelaku pembangunan sumber daya air, Kementrian telah menyusun Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014. 7


4.

Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005-2025, Dokumen Rencana Jangka Panjang Bidang Pekerjaan Umum (RPJP) 2005-2025, mengisyaratkan bahwa kondisi pembangunan sumber daya air diharapkan mampu memberikan dampak terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah sebagai salah satu Provinsi di Sulawesi, batas-batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo; - Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat. . Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 2022’ Lintang Utara dan 3048’ Lintang Selatan serta 119022’ dan 124022’ Bujur Timur. Posisi Geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah wilayah nusantara dan di tengah pulau sulawesi, berada di lintasan koridor perairan dari utara ke selatan menuju lautan pasifik (Selat Makassar dan Laut Sulawesi). . Secara administratif luas wilayah Sulawesi Tengah adalah 63.033,71 Km2 yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. Berdasarkan lokasi geografi dan topografi Wilayah desa di Sulawesi Tengah antara desa pesisir dan bukan pesisir berimbang, Jumlah desa bukan pesisir mencapai 847 desa, sementara desa di wilayah pesisir yaitu sebanyak 839 desa. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah saat ini mencapai 2.480.264 jiwa pada tahun 2009 (proyeksi penduduk, BPS 2009) dan berdasarkan

SP-BPS 2010 meningkat

menjadi 2.633.420 jiwa selanjutnya pada (oktober tahun 2012) meningkat lagi menjadi 2.683.722 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk selama periode 2000-2010 mencapai 1,94. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (laki-laki 1.375.816 jiwa, dan perempuan 1.307.906 jiwa Berdasarkan 8


kondisi geografis yang sangat strategis dengan wilayah yang cukup luas dan potensi yang ada, menjadikan Sulawesi Tengah suatu daerah harus didukung percepatannya dengan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah pada umumnya ataupun masyarakat Sulawesi Tengah pada khususnya. Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Daerah (sebelum menjadi Dinas Sumber Daya Air Daerah) berlandaskan pada 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan yaitu urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan. Secara khusus bidang sumber daya air capaian yang telah dihasilkan yaitu, Luas Irigasi

Provinsi,

pelayanan

air

baku,

pengendalian

banjir

dan

pengaman

pantai.Capaian yang dimaksud terlampir. Tabel 1. Luas Fungsional Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Tahun 2007 - 2010 Aspek Luas Fungsional (Ha) Luas Irigasi Provinsi dalam kondisi baik (Ha)

Tahun 2007

2008

2009

2010

26.570

26.938

27.219

27.538

18.632

19.736

24.116

23.694

Namun setelah dikeluarkannya UU No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, kewenangan penanganan Daerah Irigasi berubah sehingga yang tadinya ditangani oleh Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi yaitu irigasi yang luasnya 1000-3000 Ha.

9


1.4 Sistimatika Penulisan

Bekaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Rencana Strategik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan Hubungan dengan Dokumen lain 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Daerah. 2.2. Sumber Daya Dinas Sumber Daya Air Daerah. 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 3.3. Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

10


BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Daerah 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sumber Daya Air Daerah 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sumber Daya Air Daerah

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

11


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah ProVinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Dinas Sumber Daya Air mempunyai Tugas dan Fungsi, sebagai berikut : Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 Bidang, 1 Sekretariat, dan 2 UPTD meliputi : 1. Bidang Perencanaan Teknik, terdiri atas : - Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa - Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai - Seksi Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku 2. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air, terdiri atas : - Seksi Irigasi dan Rawa - Seksi Sungai dan Pantai - Seksi Danau, Embung dan Air Baku 3. Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas : - Seksi Bina Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa - Seksi Bina Pelaksanaan Op Sungai dan Pantai - Seksi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Bidang Kelembagaan Sumber Daya Air, terdiri atas : - Seksi Bina lembaga Sumber Daya Air - Seksi Program Lembaga Sumber Daya Air - Seksi Pelayanan Sumber Daya Air 12


5. Sekretariat, terdiri atas : - Sub bagian Program - Sub bagian Keuangan dan Asset - Sub bagian Kepegawaian dan Umum 6. UPTD PSDA Wil. I dan Balai PSDA Wilayah II, masing-masing terdiri atas : - Seksi Operasi dan Pemeliharaan - Seksi Hidrologi dan Sim - Sub bagian Tata Usaha 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a.

Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;

b.

Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan teknis sumber daya air yang meliputi,perencanaan teknis, pemanfaatan, pembinaan pengelolaan, serta penguatan kelembagaan sumber daya air;

c.

Penyelenggaraan fasilitasi dan sistem investasi pengusahaan sumber daya air;

d.

Penyelenggaraan saran pertimbangan teknis pemanfaatan air dan sumber air serta pelaksanaan pelayanan umum pengelolaan sumber daya air;

e.

Penyelengaraan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;

f.

Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;

g.

Penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat;

h.

Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

13


1.

Bidang Perencanaan Teknik Bidang Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan

perumusan

kebijakan, bimbingan teknis, dan membuat acuan perencanaan teknik di bidang sumber daya air.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan Teknik mempunyai fungsi : a.

Menyiapkan data kebijakan Perencanaan Teknik Sumber Daya air.

b.

Mengadakan Survey Investigasi dan desain Teknik Sumber Daya air.

c.

Menyiapkan acuan teknis pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya air.

d.

Mengadakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan standar Perencanaan Teknik Sumber Daya Air.

1.1. Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan, data rumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa.

Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa, meliputi : a.

Mengelola

administrasi

Perencanaan b.

dan

menyusun

program

kerja

Seksi

Teknik Irigasi dan Rawa.

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan kriteria teknik kegiatan Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa.

c.

Menyusun kerangka acuan tugas, spesifikasi teknis serta petunjuk kerja teknis lainnya.

d.

Menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa dengan unit kerja terkait.

e.

Melaksanakan

survey,

investigasi,

identifikasi,

pengumpulan,

pengolahan dan penyimpanan data Irigasi dan Rawa. 14


f.

Melaksanakan evaluasi, penelitian dan Pengembangan Kegiatan Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa.

g.

Menyiapkan data dan perencanaan prioritas penanganan jaringan irigasi dan rawa.

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa

1.2. Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan

Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai.

Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai, meliputi : a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai. b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan kriteria teknis kegiatan Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai. c. Menyusun kerangka acuan tugas, spesifikasi teknis serta petunjuk kerja teknis lainnya. d. Menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai dengan unit kerja terkait. e. Melaksanakan survey, investigasi, identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data Sungai dan Pantai f. Melaksanakan evaluasi, penelitian dan Pengembangan Desain penanganan Karakteristik Sungai dan Pantai. g. Menyiapkan data dan perencanaan prioritas penanganan Sungai dan Pantai. f. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai.

15


1.3.

Seksi Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku Seksi Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan

pengembangan Perencanaan Teknis Danau, Embung dan Air Baku.

Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku, meliputi : a.

Mengelola

administrasi

dan

menyusun

program

kerja

Seksi

Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku. b.

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan kriteria teknis kegiatan Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku.

c.

Menyusun kerangka acuan tugas, spesifikasi teknis serta petunjuk kerja teknis lainnya.

d.

Menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi Perencanaan Teknis Danau, Embung dan Air Baku dengan unit kerja terkait.

e.

Melaksanakan

survey,

investigasi,

identifikasi,

pengumpulan,

pengolahan dan penyimpanan data Danau, Embung dan Air Baku. f.

Melaksanakan evaluasi kegiatan Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku.

g.

Menyiapkan data dan perencanaan prioritas penanganan Danau, Embung dan Air Baku.

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku.

2.

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan,

bimbingan

teknis,

melakukan

rehabilitasi

dan

peningkatan irigasi dan rawa, sungai dan pantai, serta danau, embung dan air baku. 16


Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a.

Menyiapkan data kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya air.

b.

Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air.

c.

Pemantauan dan Evaluasi kelayakan Pemanfaatan Sumber Daya air.

d.

Perumusan

kebijakan,

program

dan

pembinaan

pelaksanaan

Pemanfaatan Sumber Daya Air.

2.1. Seksi Irigasi dan Rawa Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Irigasi dan Rawa.

Uraian tugas Seksi Irigasi dan Rawa meliputi : a.

Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Irigasi dan Rawa.

b.

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Irigasi dan Rawa.

c.

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Irigasi dan Rawa.

d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi Pelaksanaan kegiatan irigasi dan rawa dengan unit kerja terkait.

e.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan daerah irigasi dan rawa.

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi dan rawa.

17


g.

Memberikan pertimbangan teknik operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi dan rawa, dan

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi irigasi dan rawa.

2.2. Seksi Sungai dan Pantai Seksi sungai dan pantai mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian pertimbangan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang sungai dan pantai. Uraian tugas Seksi Sungai dan Pantai meliputi : a.

Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sungai dan Pantai.

b.

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai.

c.

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai.

d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi Pelaksanaan kegiatan Sungai dan Pantai dengan unit kerja terkait.

e.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengelola Sungai dan Pantai.

f.

Memberikan pertimbangan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan daerah Sungai dan Pantai.

g.

Melaksanakan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai ; dan

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi sungai dan pantai.

18


2.3. Seksi Danau, Embung dan Air Baku Seksi Danau, Embung dan Air Baku mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian pertimbangan teknis penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Danau, Embung dan Air Baku.

Uraian tugas Seksi Danau, Embung dan Air Baku meliputi : a.

Mengelola administrasi dan menyusun program kerja pada wilayah Danau, Embung, dan Air Baku.

b.

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Danau, Embung, dan Air Baku.

c.

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan pada wilayah Danau, Embung, dan Air Baku.

d.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi Pelaksanaan kegiatan pada wilayah Danau, Embung, dan Air Baku.

e.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pada wilayah Danau, Embung, dan Air Baku.

f.

Memberikan pertimbangan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan pada wilayah Danau, Embung, dan Air Baku.

g.

Melaksanakan pengendalian daya rusak air pada wilayah Danau, Embung dan prasarana Air Baku, dan

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Danau, Embung dan Air Baku.

3.

Bidang Bina Pengelolaan Sumber daya Air Bidang Bina Pengelolaan SDA mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta evaluasi di bidang pengelolaan sumber daya air.

19


Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Bina Pengelolaan SDA mempunyai fungsi : a.

perumusan

kebijakan,

program

dan

pembinaan

pelaksanaan

pengelolaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, embung, irigasi, air baku, rawa, pantai dan sistem hidrologi; b.

pembinaan dan bantuan teknik kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, embung, irigasi, air baku, rawa, pantai dan sistem hidrologi;

c.

pembinaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, embung, irigasi, air baku, rawa, pantai dan sistem hidrologi;

d.

penyusunan

regulasi/peraturan

daerah,

dan

manual

di

bidang

pengelolaan sumber daya air; e.

penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air;

f.

pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

3.1. Seksi Bina Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa Seksi Bina Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan serta pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang OP irigasi dan rawa.

Uraian tugas Seksi Bina Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa, meliputi : a.

Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bina Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa;

b.

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan serta bimbingan teknis pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa irigasi; 20


c.

Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa dengan UPTD dan unit kerja terkait;

d.

Melaksanakan

pembinaan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan,

peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi dan rawa; e.

Melaksanakan

pembinaan

pengelolaan

irigasi

dan

rawa

di

kabupaten/kota f.

Memberikan

bimbingan

teknik

pembangunan, peningkatan dan

operasi

pelaksanaan

rehabilitasi

kegiatan

serta operasi dan

pemeliharaan daerah irigasi dan rawa; g.

Melaksanakan penyuluhan pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam rangka pembinaan dan pemeberdayaan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); dan

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Pelaksanaan OP Irigasi dan Rawa.

3.2. Seksi Bina Pelaksanaan OP Sungai dan Pantai Seksi Bina Pelaksanaan OP Sungai dan Pantai mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program dan pembinaan pelaksanaan serta pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang OP Sungai dan Pantai.

Uraian tugas Seksi Bina Pelaksanaan OP Sungai dan Pantai, meliputi : a.

Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bina Pelaksanaan OP Sungai dan Pantai;

b.

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan serta bimbingan teknis pelaksanaan OP Sungai, Pantai, danau, embung dan prasarana air baku;

21


c.

Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi Pelaksanaan OP Sungai, pantai, danau, embung dan prasarana air baku dengan UPTD dan unit kerja terkait;

d.

Melaksanakan

pembinaan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan,

peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Sungai, Pantai, danau, embung dan prasarana air baku; e.

Melaksanakan pembinaan pengelolaan Sungai, Pantai, danau, embung, dan prasarana air baku serta memberikan pembinaan terhadap masyarakat pada daerah rawan banjir di kabupaten/kota

f.

Memberikan bimbingan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan Sungai, Pantai, danau, embung, dan prasarana air baku;

g.

Melaksanakan penyuluhan pengembangan dan pengelolaan Sungai, Pantai, danau, embung, dan prasarana air baku dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan petugas operasi dan pemeliharaan Sungai, Pantai, danau, embung dan prasarana air baku; dan

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Pelaksanaan OP Sungai dan Pantai.

3.3. Seksi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Seksi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, regulasi, program, manual teknis dan pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi Bidang Sumber Daya Air serta fasilitasi legalisasi, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi produk regulasi pengelolaan SDA.

Uraian tugas Seksi Pengaturan Pengelolaan SDA, meliputi : a.

Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengaturan Pengelolaan SDA;

22


b.

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDA dan kegiatan bina konstruksi serta memfasilitasi kebutuhan produk pengelolan SDA dari stake holder ;

c.

Menyelenggarakan

pengkajian

bahan

fasilitasi

dalam

rangka

penyusunan rancangan regulasi, dan manual teknis pengelolaan SDA. d.

Memfasilitasi

koordinasi

antar sektor dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan regulasi, dan manual teknis pengelolaan SDA serta koordinasi pelaksanaan kegiatan bina konstruksi dengan unit kerja terkait ; e.

Pengaturan dan pemberian izin pemanfaatan sempadan, penyiapan rekomendasi

teknis

perijinan

dalam

penyediaan,

peruntukan,

penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, termasuk irigasi, rawa, sungai, pantai, danau dan mata air; f.

Melaksanakan sosialisasi produk regulasi, pedoman dan manual teknis pengelolaan jasa konstruksi Bidang SDA, penerapan jaminan mutu konstruksi serta perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDA;

g.

pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk regulasi, pedoman dan manual teknik pengelolaan SDA serta evaluasi dan pembinaan mitra kerja jasa konstruksi Bidang SDA ; dan

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan Pengelolaan SDA.

4.

Bidang Kelembagaan Sumber Daya Air Bidang Kelembagaan Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penguatan, operasional dan pemantauan lembaga Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan TKPSDA Wilayah Sungai.

23


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kelembagaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan sumber daya air,

b.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan sumber daya air,

c.

Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis dibidang kelembagaan sumber daya air,

d.

Penyiapan

bahan

evaluasi

penyelenggaraan

tugas

dibidang

kelembagaan sumber daya air.

4.1. Seksi Bina Lembaga Sumber Daya Air Seksi Bina Lembaga Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang bina lembaga sumber daya air

Uraian tugas Seksi Bina Lembaga Sumber Daya Air meliputi : a.

Mengelola administrasi dan operasional seksi Bina Lembaga Sumber Daya Air;

b.

Menyusun dan merumuskan program kerja seksi lembaga sumber daya air

c.

Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan lembaga Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi;

d.

Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan lembaga Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai;

e.

Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan lembaga Komisi Irigasi (Komir) Provinsi;

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

24


g.

Memberikan

pertimbangan-pertimbangan

terhadap

pelaksanaan

kegiatan Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi bina lembaga sumber daya air

4.2. Seksi Program Lembaga Sumber Daya Air Seksi Program Lembaga Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan

kebijakan

pelaksanaan

dan

bimbingan

teknis

penyelenggaraan kegiatan dibidang program lembaga sumber daya air

Uraian tugas Seksi Program Lembaga Sumber Daya Air meliputi : a.

Mengelola administrasi dan operasional seksi Program Lembaga Sumber Daya Air;

b.

Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai;

c.

Menyusun program dan merumuskan kegiatan

lembaga Dewan

Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi; d.

Menyusun program dan merumuskan kegiatan lembaga Komisi Irigasi (Komir) Provinsi;

e.

Menyusun program dan merumuskan kegiatan

lembaga Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai; f.

Menyiapkan bahan dan data bagi pelaksanaan kegiatan Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai;

25


g.

Melakukan pemantauan pelaksanaan

kegiatan Dewan Sumber Daya

Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai; h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Program Lembaga Sumber Daya Air.

4.3. Seksi Pelayanan Sumber Daya Air Seksi Pelayanan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan sumber daya air

Uraian tugas Seksi Pelayanan Sumber Daya Air meliputi : a.

Mengelola administrasi dan operasional seksi Pelayanan Sumber Daya Air;

b.

Melaksanakan dan mengelola operasional kegiatan lembaga Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi;

c.

Melaksanakan dan mengelola operasional kegiatan lembaga Komisi Irigasi (Komir) Provinsi;

d.

Melaksanakan

dan mengelola operasional kegiatan lembaga Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai; e.

Melaksanakan inventarisasi kebutuhan bagi terselenggaranya kegiatan Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai;

f.

Melakukan evaluasi kinerja lembaga Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai;

g.

Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin pemanfaatan infrastruktur di bidang sumber daya air;

h.

Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan Sumber Daya Air.

26


5.

Sekretariat Sekretariat mempuyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi program Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas.

Uraian tugas Sekretariat meliputi : a.

Penyiapan bahan penyusunan program

b.

Pengelolaan urusan keuangan dan asset

c.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan

d.

Penyusunan bahan evaluasi dan laporan.

5.1. Sub Bagian Program Sub Bagian program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi : a.

Mengelola administrasi Sub bagian program

b.

Menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan.

c.

Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan penyusunan laporan.

d.

Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan.

e.

Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan.

f.

Melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan.

g.

Menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan.

27


h.

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan.

i.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program.

j.

Menyiapkan bahan informasi kegiatan bidang pekerjaan umum.

k.

Menghimpun data realisasi fisik dan keuangan di bidang pekerjaan umum.

l.

Memfasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan masyarakat.

m.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

n.

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

5.2. Sub Bagian Keuangan dan Asset Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi Keuangan dan Asset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi : a.

Mengelola administrasi Sub Keuangan dan Asset.

b.

Menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Asset.

c.

Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana Keuangan dan Asset.

d.

Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan dan Asset.

e.

Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan dan Asset.

f.

Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset.

g.

Mengelola tata usaha keuangan dan asset serta menyiapkan pembayaran gaji pegawai 28


h.

Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset.

i.

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset.

j.

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Dinas.

5.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi : a.

Mengelola administrasi Sub Kepegawaian dan Umum.

b.

Menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

c.

Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami / Istri (Karsu / Karsi).

d.

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian.

e.

Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar.

f.

Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat / pertemuan.

g.

Menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor.

h.

Mengatur penerimaan tamu,menyiapkan pelaksanaan upacara dan rapat-rapat pertemuan.

i.

Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum.

29


j.

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Dinas.

6.

UPT PSDA Wilayah I dan II serta Kelompok Jabatan Fungsional Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional. (Struktur Organisasi Dinas SDA dapat dilihat pada lampiran 2.1)

Tata Kerja 1.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air yang menjadi tugas dan fungsi Umum disusun prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.

Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada poin 1, ditetapkan dengan peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di

lingkungan

Dinas,

wajib menerapkan prinsip

koordinasi,integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing –masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing dan menerapkan Azas Umum penyelenggaraan Negara yang meliputi : a. asas Kepastian Hukum b. asas Tertib Penyelenggaraan Negara c. asas Kepentingan Umum d. asas Keterbukaan e. asas Porposionalitas 30


f.

asas Profesionalitas

g. asas Akurtabilitas

4.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang – undangan.

5. Setiap Pimpinan Organisasi di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 6.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

7.

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing, Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

8.

Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas berhalangan maka tugas – tugas pimpinan Satuan Organisasi dilaksanakan oleh Pimpinan Satuan setingkat dibawahannya dengan memperhatikan Senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Kepegawaian 1.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.

2.

formasi dan syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi Jabatan Struktural dan Fungsional ditetapkan dengan peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

31


3.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan, dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.

4.

Mutasi Jabatan di lakukan paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karier PNS

5.

Pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan Perundang – undangan hasil analisis jabatan.

Keuangan 1.

Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

2.

Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.

3.

Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

4.

Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 paling lama 5 Tahun sejak pengangkatannya.

Perlengkapan dan Asset 1.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, masing – masing unit organisasi dan PNS dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja (APPK).

2.

Penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur beradasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan. 32


3.

Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

4.

Mutasi

Jabatan

Pegawai

Negeri

Sipil

tidak

mengakibatkan

mutasi

perlengkapan kantor. 5.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam pengawasannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

A.

Tugas pokok Kepala Dinas Sumber Daya Air Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sumber Daya Air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Sumber Daya Air adalah : 1.Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air; 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air; 3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sumber Daya Air; dan 4.Pelaksanaan tugas lain di bidang Sumber Daya Air yang diberikan oleh Gubernur

B.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Sumber Daya Air.

Sekretariat mempunyai fungsi 1.Penyiapan bahan penyusunan program; 2.Pengelolaan urusan keuangan dan asset 3.Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan 4.Penyusunan bahan evaluasi dan laporan.

33


C. Kepala Bidang Perencanaan Teknik

mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan perencanaan teknik/design terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang sumber daya air.

Bidang Perencanaan Teknik mempunyai fungsi : 1.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan dibidang sumber daya air;

2.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air;

3.

Penyiapan bahan pembinaan bimbingan teknis dibidang sumber daya air;dan

4.

Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas dibidang sumber daya air;

D. Kepala

Bidang

Pemanfaatan

SDA

mempunyai

tugas

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan di bidang SDA; 2.Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang SDA; 3.Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang SDA;dan 4.Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang SDA;

E. Kepala Bidang Bina Pengelolaan SDA mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan SDA. Bidang Bina Pengelolaan SDA mempunyai fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang SDA 1.Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang SDA; 2.Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang SDA; 3.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang SDA; dan 4. pembinaan atas perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana dibidang pengelolaan SDA 34


F. Kepala

Bidang

Kelembagaan

SDA

mempunyai

tugas

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kelembagaan bidang SDA.

Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi : 1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaabn SDA; 2.Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaab SDA; 3.Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang kelembagaan SDA; dan 4.Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kelembagaan SDA.

G. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional. Uraian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

2.2 SUMBER DAYA DINAS SUMBER DAYA AIR

2.2.1.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang dituju dan diharapkan. Adapun sumber daya manusia yang saat ini bekerja pada Dinas Sumber Daya Air

Provinsi

Sulawesi Tengah Sekretariat dan bidang-bidang termasuk

UPTD PSDA Wilayah I dan UPTD PSDA Wilayah II sebanyak 780 orang terdiri dari laki-laki 655 orang dan perempuan 125 orang.

Tenaga tersebut 35


berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan serta ditempatkan disesuai dengan keahlian yang dimiliki masing masing pegawai, dari jumlah tersebut, terbanyak adalah tenaga dilapangan yaitu petugas Operasioaal dan Pemeliharaan(O&P)/pengamat/juru

yang jumlahnya kisaran 463 orang,

sementara yang berada di Dinas Sumber Daya Air sendiri adalah sebanyak 192 orang.

36


Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Sumber Daya Provinsi Sulawesi No

Unit/UPT

Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki

1. 2.

Tengah

Perempuan

Sekretariat dan Bidang-Bidang UPT PSDAWil I UPT PSDA Wil II

182

127

55

350 248

319 209

31 39

Jumlah

780

655

125

Peningkatan Pendidikan pegawai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah khususnya yang berada pada Sekretariat dan Bidang-Bidang pada umumnya berasal dari latar belakang pendidikan non teknik yaitu sekitar 80 % sementara pendidikan teknik sendir sekitar 20%, hal ini tersebut dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan yang ada, mengingat Dinas Sumber Daya Air merupakan instansi teknis. Maka jika dilihat dari tingkat pendidikan tersebut diharapkan kemampuan secara teknis dan manajerial dapat teratasi walaupun sangat dirasakan belum optimal hal ini dikarenakan tenaga yang memiliki pendidikan pasca sarjana teknik dan non teknik belum memenuhi standar kuantitatipnya, untuk jelasnya tingkat pendidikan pegawai SDA dapat dilihat dari tabel 2 berikut :

37


Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah No

Tingkat Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SD SMP SMAsederajat D1 Teknik D3 Teknik D3 Non Teknik S1 Teknik S1 Non Teknik S2 Teknik S2 Non Teknik

Jumlah

Jumlah

%

16 11 74 8 8 34 40 3 13

8,33 5,72 38,54 4,16 4,16 17,70 20,83 1,56 6,77

192

100

2.2.2. Asset Asset merupakan salah satu sarana/prasarana yang berupa harta yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air Daerah, baik itu asset bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah, peralatan dan mesin baik alat-alat besar maupun alat-alat kecil bergerak maupun tidak bergerak, alat-alat bengkel, perkakas kecil, alat ukur, alat laboratoruium, alat kantor dan rumah tangga, bangunan dan gedung, instalasi irigasi, yang secara nominal dapat mencapai Rp. 1.297.846.490.622,00.- Rincian asset yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air Daerah tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.2

38


2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR. Terselenggaranya good

governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk mengukur keberhasilan tersebut pemerintah telah menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate melalui Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah atau SKPD sebagai unsure penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran kinerja SKPD telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan Sumber Daya Air ditetapkan beberapa indikator kinerja kunci. Indikator tersebut digunakan untuk menilai kinerja pembangunan Sumber Daya Air. Berikut dapat dilihat kinerja pelayanan Dinas Sumber Daya Air tahun yang dicapai berdasarkan target-target tahun 2013, sebagai berikut A.

Bidang Sekretariat Jenis pelayanan/kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat meliputi: 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 80 % 2. Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 70% 3. Peningkatan Administrasi Kepegawaian; 75% 4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Penyusunan Pelaporan Keuangan 85% 6. Penyusunan RAPERDA kelembagaan; 80% 7. Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur; 80% 8. Penyusunan Pelaporan Aset Daerah; 75% 9. Sinkronisasi Program ke-PU an. 80% 10. Pembuatan Website SKPD 75% 11. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 75% 12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan 80%

39


B.

Bidang Perencanaan Teknik Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum yang telah di susun sesuai dengan tugas pokok, fungsi Bidang Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari sasaran dalam memenuhi tugas Pelayanan SKPD. •

Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya; 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 80% 2. Perencanaan teknik sungai dan pantai 80% 3. Perencanaan pembangunan danau, embung dan air baku 80%

C.

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air Dalam pemanfaatan sumber daya air, dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan • Pembangunan Daerah Irigasi Baru 80% • Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi 80% • Pembangunan Daerah irigasi 75% • Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran 85% • Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 85% • Pembangunan prasarana pengaman pantai 80%

D.

Bidang Bina Pengelolaan Sumber daya air • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa 80% • Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa 80% • Pembinaan masyarakat rawan banjir 80% • Koordinasi Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi 85%

E.

Bidang Kelembagaan Sumber Daya Air • Pengelolaan Perkuatan irigasi Partisipatif 80% • Kelembagaan tata guna air 75% • Pengelolaan sumber daya air wilayah sungai 85%

40


2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Dalam pelaksanaannya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu : a. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku • pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa b. pengendalian banjir dan pengaman pantai • mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan

sungai

• pembangunan prasarana pengaman pantai • penanggulangan bencana alam wilayah sungai • pengelolaan sumber daya air wilayah sungai • pembinaan masyarakat rawan banjir c. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai sedangkan Berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang . a. Adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya serta Meluasnya daerah rawan abrasi pantai. b. Banyaknya bencana alam dan tanah longsor sehingga mengganggu kondisi sungai c. Belum tersinkronisasinya kegiatan lintas sektor secara optimal d. Ego Sektoral Wilayah / Kawasan.

Sementara peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu : 1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua lembaga, komisi, kelompok kerja yang ada untuk saling berkoordinasi. 2. Masih adanya Jaringan irigasi yang belum menjangkau daerah perbatasan dan terisolir. 3. Dukungan Pemerintah Daerah. Tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan sinergitas antar sektor

41


BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah

Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran

2013

yang

didanai

dari

sumber

dana

APBD

Provinsi

sebesar

Rp.56.076.714.396.- masih sangatlah terbatas khususnya pada kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta kegiatan perencanaan teknik sumber daya air. Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di Propinsi Sulawesi Tengah terdiri atas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, diantaranya: - Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Pengembangan, - Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. - Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Air Lainnya, Sementara dalam konteks pembangunan sumber daya air terjadi permasalahanpermasalahan terutama pada rasio jaringan irigasi yang interpretasinya masih belum tercapai yaitu masih 47 % dan luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik 26,31 %, yang dalam kondisi tersebut belum memenuhi target. Terkait dengan kondisi tersebut maka, permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Terganggunya Catchment Area (Area Tangkapan Hujan) yang disebabkan oleh Penggundulan Hutan sehingga terjadi peningkatan Erosi dan sedimentasi serta perubahan kontinuitas aliran. 2. Menurunnya fungsi jaringan irigasi karena tingginya kerusakan yang disebabkan umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan serta rendahnya partisipasi petani dan stekholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.

42


3. Kurangnya Sumber Daya Manusia, yang dimaksud disini sebagian tenaga kerja belum mempunyai keahlian/keterampilan yang cukup. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam menunjang Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam bidang sumber daya air, maka makna yang terkandung dari visi tersebut adalah “Sulawesi Tengah sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia”, dalam arti bahwa di Tahun 2020 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan provinsi lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan provinsi lain diperlukan langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi dalam menunjang Peningkatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini pembangunan infrastruktur

sumber daya air

dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN

dan pemerintah

daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan salah satu model Publik Private Partnership. 3.3. Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

2013-2016,

menempatkan pembangunan sumber daya air terutama untuk mendukung Misi Kepala daerah yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastruktur. Guna mendukung Visi Kepala Daerah dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan. Di dalam Program Prioritas Unggulan Kemasyarakatan dimana pada bidang

sumber daya air yaitu Program

Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya disektor pertanian, Perkebunan dan Perikanan. 43


Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan pengairan Lainnya; 2. Terpenuhinya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3. Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 4. Berkurangnya Daerah Rawan Banjir dan Daerah Rawan Abrasi Pantai 5. Meningkatnya pengembangan pembangunan Danau, Embung dan air baku; 6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air 7. Tersedianya pengaturan dan lembaga SDA; 8. Tersedia Sarana dan Prasarana Utilitas hidrologi; 9. Terwujudnya interkoneksitas Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Terkendalinya pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukkannya; 11. Terwujudnya jasa konstruksi yang sehat dan berdaya saing memadai; 12. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan P3A dalam penggunaan air irigasi; 13. Meningkatnya Pelayanan SDA 14. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sungai dan pantai; 15. Tersusunnya akurasi perencanaan teknik dan data yang valid. 16. Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel 17. Tersusunnya perencanaan program/sinkronisasi ke-PU an yang baik 18. Tersosialisasikannya peraturan-peraturan kelembagaan, kepagawaian. 19. Meningkatnya lembaga pengelolaan sumber daya air dan partisipasi masyarakat. Ditinjau dari sasaran Renstra SKPD maupun Provinsi maka faktor-faktor penghambat atau pun faktor-faktor pendorong dari pembangunan sumber daya air yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah : 1. Faktor Penghambat • Alokasi dana yang terbatas; • Duplikasi kegiatan dengan sektor pertanian; • Ketersediaan air disebabkan kerusakan hutan; • Kesadaran Masyarakat Masih Rendah 44

Rencana Strategis 2013-2016 • Penambangan liar. • Lemahnya koordinasi • Data yang belum akurat 2. Faktor Pendorong • Kebijakan Pemerintah; • Program dan Kegiatan; • Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sumber daya air. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebikan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik , yang oleh Undang-Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, Produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitaas tata ruang masih belum memenuuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Provinsi Sulawesi Tengah secara geografis mempunyai posisi yang strategis, karena diapit oleh dua provinsi di sebelah utara (Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara) dan tiga Provinsi di sebelah selatan (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan), dan secara administratif luas Wilayah Sulawesi Tengah adalah 68.033,00 Km2 yang terdiri dari 10 Kabupaten/satu kota. Posisi yang strategis dengan wilayah yang cukup luas ini merupakan potensi yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah maupun masyarakat Sulawesi Tengah khususnya. Namun demikian infrastruktur yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditambah banyaknya bencana alam yang berakibat pada 45


menurunnya kondisi infrastruktur yang ada terutama infrastruktur bidang sumber daya air, bidang jalan jembatan, bidang sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam pernecanaan tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan Analisis, mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi maka faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayananya adalah : 1. faktor penghambat • faktor yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan pelayanan SKPD adala kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan dilapangan. 2. Faktor yang menjadi pendorong • Faktor yang menjadi pendorong dalam kaitannya dengan pelayanan SKPD adalah adanya kepastian tata ruang kemudahan SKPD dalam mengalokasikan kegiatan.

46


3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mewujudkan visi dan misi RPJMD perlu adanya pengkajian permasalahan. Metoda yang dipergunakan dalam pengkajian permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan tersebut mempergunakan konsep dan prinsip manajemen strategis (Analisis SWOT) yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut : 3.5.1. Analisis Lingkungan Internal : A. Kekuatan 1. Tersedianya SDM yang memiliki komitmen yang tinggi Tersedianya pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi bukan hanya ditinjau dari aspek kuantitasnya saja tetapi juga perlu ditinjau dari aspek kualitasnya. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 adalah 1 (satu) orang Eselon II, 7 (tujuh) orang Eselon III, dan 21 (dua puluh satu orang Eselon IV). Sedangkan pegawai golongan III, sebanya 95 Orang, golongan II sebanyak 177 orang dan golongan I sebanyak 109 orang, serta pegawai Non PNS (tenaga honorer) sebanya 236 orang. Adapun rincian jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, kepangkatan/golongan per Mei 2013 baik UPT Wilayah I dan II, serta pengamat/PPA dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5.1.

Jumlah Pegawai dan Kepangkatan/Gol Pegawai Dinas Sumber Daya Air, UPT Wil.I dan UPT Wil. II dan Pengamat/PPA Provinsi Sulawesi Tengah.

No

Unit Kerja

PNS

(Gol.)

IV

III

II

I

NON

JUMLAH

PNS

PNS

(Orang)

1

Sekretariat dan Bidang

6

41

38

4

89

113

202

2

UPT PSDA Wil. I

0

19

23

5

47

68

115

3

UPT PSDA Wil. II

1

15

13

7

36

91

187 47


4

Pengamat/PPA Wil I

0

9

79

13

101

85

186

5

Pengamat/PPAWil. II

0

17

43

31

96

91

187

JUMLAH (Orang)

7

98

193

60

369

411

780

2. Adanya Lembaga Koordinasi : Sejalan dengan misi politik pemerintahan yaitu demokrasi dan stabilitas, demokrasi harus bersifat aspiratif dan akuntabel. Aspiratif berarti dalam proses penyusunan kebijakan untuk rekruitmen, regulasi, program dan anggaran harus berasal dari dan atau bersama semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan manajemen, dan tindakan harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu perlu suatu wadah koordinasi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam berbagai masalah pengelolaan sumber daya air, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Wilayah Sungai (WS). Wadah tersebut terdiri dari berbagai unsur yang dapat mewakili unsur pengguna, unsur pengawas dan pengendali, unsur lembaga ilmiah, unsur birokrasi dan unsur stakeholder lainnya. Wadah ini harus bersifat independen, tetapi tidak mencampuri dan melampaui kewenangan masingmasing instansi terkait. Dalam pengelolaan sumber daya air saat ini, fungsi koordinasi telah dilaksanakan melalui Lembaga Komisi Irigasi – TK DSDA dan Dewan Sumber Daya Air. 3. Memiliki Kewenangan Pengelolaan SDA Dengan adanya Undang-Undang nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 26/2006 tentang irigasi , PP nomor 38/2007

tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan, PP Nomor 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, KEPPRES No. 12 Tahun 2012. tentang penetapan wilayah sungai, yang selama ini menjadi tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan operasionalnya kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan instansi terkait, antara lain meliputi Dinas Pertanian dalam hal koordinasi rencana alokasi air untuk irigasi, koordinasi dalam penyusunan bahan rekomendasi pemanfaatan sumber daya air untuk perikanan dan koordinasi dalam penyusunan Rencana Tata Tanam Global 48


(RTTG) untuk suatu daerah irigasi, Dinas Pertambangan tentang air tanah, Dinas Kehutanan, dan Dinas lain yang berkaitan dengan pemanfaatan air.

4. Tersedianya hasil study dan desain teknis pengembangan SDA Hasil-hasil study dan desain teknik baik yang berbentuk master plan , BongkaMentawa, Lambunu-Buol, La’a-Tambalako mupun study kegiatan tertentu secara parsial, dapat digunakan paling tidak sebagai acuan dalam mereview kembali sehubungan dengan adanya perubahan situasi dan kondisi lapangan ataupun adanya perubahan kebijakan pemerintah. Beberapa pola pengelolaan SDA hasil studi yang telah ada di antaranya adalah pola pengelolaan SDA wilayah sungai Bongka – Mentawa dan pola pengelolaan SDA wilayah sungai Lambunu – Buol berdasarkan Keputusn Gubernur Sulawesi Tengah No. 614/220/DISPUD-GST/2012 dan No. 614/221/DISPUD-GST/2012. B. Kelemahan 1. Kondisi infrastruktur belum memadai Kondisi infrastrutur yang memadai dalam terakhir, pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan terutama untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efesien kepada masyarakat. Dalam kurun waktu 2-3 dekade terakhir, pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air di Sulawesi Tengah lebih banyak difokuskan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produksi pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Kurang lebih luas irigasi potensial 47.640 Ha merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian ada sekitar 17.156 Ha (30 DI) atau hanya 36,02 % dengan kondisi jaringan irigasi akhir tahun 2012, yang kondisinya baik, sedangkan irigasi yang kondisi rusak ada sekitar 30.848 Ha atau 63,98 %. Prasarana lainnya adalah prasarana pengendali banjir, air baku juga pada umumnya belum memadai bahkan dalam kondisi tahap survey. 2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Belum adanya sistem database yang lengkap dan akurat. Air merupakan sumber daya yang mengalir (flowing resource). Yang tidak mengenal batas administrasi ataupun batas ruang. Keberadaannya sangat diperlukan dalam kehidupan dan 49


sangat tergantung dari siklus alaminya. Satu unsur dalam siklus terganggu, maka seluruh

sistem

siklus lainnya akan

terganggu

Kegiatan

perencanaan,

pelaksanaan, ataupun operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air perlu ditunjang oleh data yang lengkap dan akurat. Dengan tersedianya sistem komputerisasi maka penyusunan data dan informasi akan lebuh komunikatif apabila disusun dalam system database. b. Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu instrument yang penting dalam sistem control. Penggunaan air agar pemanfaatannya terukur baik kualitas maupun kuantitas terjaga secara berkesinambungan ketersediaan air dimasa mendatang. Pencemaran, rusaknya sempadan sungai merupakan contoh-contoh dari kurangnya tenaga professional dibidang pengawasan dan pengendalian. Kurangnya sosialisasi bidang pengelolaan SDA, termasuk didalamnya perizinan pemnfaatan badan sungai yang dapat merusak sumber air dan yang ada kondisi ini bisa terjadi semata-mata bukan dikarenakan koordinasi atau kurangnya pengawasan, tetapi juga akibat masyarakat kurang memahami peraturan yang dikeluarkan pemerintah,tapi juga masyarakat kurang merasa memiliki terhadap sarana dan prasarana SDA yang ada.

3.6. Analisis Lingkungan Eksternal A. Peluang 1. Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan SDA Adanya Peraturan dan Perundangan yang mengatur system pengelolaan sumber daya air baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, adalah merupakan peluang bagi Dinas Sumber Daya Air untuk digunakan sebagai acuan dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan. Beberapa peraturan dan perundangan yang telah ada saat ini diantaranya adalah : -

Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air

-

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang

-

PP Nomor 27 Tahun 1991, tentang Rawa

-

PP Nomor 82 tahun 2001, tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

-

PP Nomor 20 Tahun 2006, tentang Irigasi 50

Rencana Strategis 2013-2016 -

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

-

PP Nomor 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

-

PP Nomor 43 tahun 2008, tentang Air Tanah

-

PP Nomor 37 Tahun 2010, tentang Bendungan

-

Peraturan Presiden Nomor 12/2008 tentang Dewan Sumber Daya Air

-

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air

-

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

-

Permen PU Nomor 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri.

-

Permen PU Nomor 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

-

Permen PU Nomor 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Khusus bidang Infrastruktur.

2.

Raperda tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Sungai

Adanya Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Peluang

lainnya

yang

dapat

dimanfaatkan

baik

untuk

meningkatkan

profesionalisme pegawai ataupun untuk meningkatkan pengetahuan dan tehnologi adalah adanya Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah juga lembaga-lembaga lain diluar Sulawesi Tengah yang dapat dimanfaatkan untuk transfer tehnologi dan juga memungkinkan untuk dijadikan mitra kerja. 3.

Potensi SDA yang cukup tinggi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Provinsi di Sulawesi, letaknya diapit oleh Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Letak astronomisnya pada posisi 2022” Lintang Utara dan 3048” Lintang Selatan, serta 119022” dan 124022” Bujur Timur. Secara 51


administratif luas wilayah Sulawesi Tengah adalah 63.033,71 Km2 yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. Berdasarkan lokasi geografi dan topografi Wilayah desa di Sulawesi Tengah dibedakan antara desa pesisir dan bukan pesisir berimbang, Jumlah desa bukan pesisir mencapai 847 desa, sementara desa di wilayah pesisir yaitu sebanyak 839 desa. Letaknya yang sangat strategis dengan wilayah yang cukup luas dan potensi yang ada menjadikan Sulawesi Tengah suatu daerah yang harus didukung percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah pada umumnya ataupun masyarakat Sulawesi Tengah pada khususnya. Ditinjau dari kondisi topografinya, daratan Sulawesi Tengah dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam dibagian Utrara dengan ketinggian 1.000 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai dibagian Timur dengan ketinggian 100-600 m dpl. 4. Air memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan sumber daya air akan memerlukan investasi yang cukup besar. Hal ini sangat berat apabila sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu peran aktif masyarakat terutama masyarakat pengusaha. Dengan adanya konsep bahwa air mempunyai nilai ekonomi disamping fungsi sosial, maka peluang untuk melibatkan sektor usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi terbuka. Dengan masih adanya kalangan yang pro dan kontra akan konsep tersebut, itu merupakan hal yang wajar mengingat air merupakan pemberian Tuhan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan yang berhasil dapat dinikmati konsumen merupakan wujud nyata dari azas manfaat.

5. Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, kegiatan ekonomi yang terus berkembang, standar kehidupan masyarakat yang terus meningkat, akan mendorong meningkatnya kebutuhan air. Sebagai sumber air selayaknya dikembangkan dengan berorientasi pada prioritas kebutuhan air yang bermanfaat. Bagaimana besarnya potensi sumber air yang dikandung pada suatu wilayah hanya bisa dikembangkan bilamana ada yang membutuhkan air. Kebutuhan air 52


tersebut dapat dibagi kedalam dua kelompok, masing-masing yaitu berupa kebutuhan saat ini, dan kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian maka demand yang cenderung meningkat dapat dijadikan sebagai peluang untuk upaya pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dimasa mendatang. B. Ancaman 1.

Peranserta/Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA masih kurang. Keberhasilan pembaharuan sektor sumber daya air akan tergantung pada aliran dana untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan air. Pembaharuan harus mengarah pada transaksi penjualan dan penerimaan, dan harus meningkatkan pelayanan dan menghasilkan pendapatan yang mencukupi atas pelayanan yang diberikan. Dari struktur kelembagaan sebagaimana diatur dengan Perda No. 3/2001, pada dasarnya ada tiga pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, masyarakat pemakai air dan mitra swasta, yang akan mempunyai peran tidak bisa dipisahkan dan saling mengisi. Dengan demikian, maka peran serta dan kesadaran masyarakat

dalam

pengelolaan

SDA

menjadi

sangat

penting.

Upaya

pemberdayaan peran masyarakat pemakai air dan mitra swasta perlu mendapat prioritas. Tidak adanya peran serta masyarakat merupakan ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA. 2.

Terjadi konflik kepentingan antar sektor dan wilayah Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan disatu pihak terus meningkat dari tahun ketahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktifitasnya. Dilain pihak ketersediaan sumber daya air semakin terbatas dan cenderung semakin berkurang, terutama menurunannya kualitas yang dipengaruhi lingkungan dan pencemaran. Hal ini jika dibiarkan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik manakala permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumber daya air untuk pemenuhannya (supply). Hampir setiap tahun pada musim kering, terjadi benturan kepentingan antara pemakai air, terutama antara masyarakat pemakai air untuk petani dengan masyarakat industry. Disatu pihak masyarakat petani yang sudah terlebih dulu menggunakan air untuk pertanian, manakala terjadi persaingan, senantiasa berada 53


pada sisi yang lemah dan merupakan pihak yang tersisih. Sementara dipihak lain masyarakat industry, yang lebih banyak menjanjikan bernilai ekonomi, senantiasa berada dipihak yang kuat. Hal ini apabila tidak dapat diatasi akan menjadi ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA dimasa mendatang. 3.

Tingkat pencemaran air cukup tinggi Suatu pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Atas dasar tersebut keduanya harus merupakan bagian dari pembangunan dan pengelolaan itu sendiri. Hal-hal yang dimaksud meliputi :  Pengendalian kualitas air  Pengamanan fungsi konservasi sumber air  Pemeliharaan fungsi sungai dan pemeliharaan fungsi muara sungai  Kesehatan lingkungan pemukiman penduduk. Aktivitas ekonomi yang menimbulkan pencemaran terhadap sumber air dan lingkungan hidup tanpa terkendali akan menjadi ancaman bagi kesinambungan sumber daya air dan kesinambungan pembangunan dimasa mendatang.

4.

Kondisi daerah tangkapan kurang mendukung Sumber air dapat terus memproduksi air secara berkesinambungan bilamana selalu ada upaya-upaya konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Rusaknya daerah tangkapan air dan penjarahan hutan akan mengancam keberlanjutan ketersediaan air dimasa mendatang. Serta pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga ekosistem tidak saling terganggu dan memberikan kenyamanan semua kehidupan. Kemampuan daya dukung lingkungan harus menjadi fokus perhatian sebagai faktor pembatas dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan semua pelaku pembangunan.

54


Tabel 3.1 Matriks Analisis SWOT ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL Kekuatan − Ketersediaan

SDM

Kelemahan yang

sesuai

dengan bidangnya untuk membangun − Adanya Aset bergerak dan tidak bergerak pada Dinas Sumber Daya Air pelatihan/kursus

yang

− Tersedianya hasil survey dan desain

dan

kegiatan

pengelolaan Irigasi partisipatif − Adanya lembaga koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigas)

Air. − Adanya pemanfaatan lahan yang belum − Meluasnya daerah rawan abrasi pantai − Jaringan

teknis pengembangan SDA. Program

Sipil (PPNS) pada Dinas Sumber Daya

sesuai dengan peruntukannya.

dilaksanakan oleh Dinas SDA

− Adanya

pelatihan/kursus dibatasi − Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri

infrastruktur yang berkualitas

− Adanya

− Jumlah peserta yang bisa mengikuti

irigasi

belum

menjangkau

daerah perbatasan dan terisolir. − Bangunan Pos Hidrologi dan hidrometri banyak yang kondisinya rusak. − Terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. − Belum meratanya sosialisasi pemanfaatan air khususnya kepada Petani − Terjadinya bencana alam dan tanah longsor di Wilayah Sungai. − Ego Sektoral Wilayah / Kawasan. − Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam hal pemeliharaan asset-aset Sumber Daya Air − Alih

fungsi

lahan

Irigasi

menjadi

peruntukan lainnya berjalan terus. − Tingkat pencemaran air sungai pada beberapa Daerah Irigasi akibat kegiatan lain yang cukup tinggi − Kondisi vegetasi pada daerah tangkapan 55


air di beberapa wilayah cukup kritis

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL Peluang − Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua lembaga, komisi, kelompok kerja yang ada untuk saling berkoordinasi − Tersedianya potensi lahan yang cukup bagi pengembangan pembangunan irigasi − Adanya Potensi Lahan untuk dikembangkan menjadi Daerah Irigasi baru − Banyaknya Sungai yang bisa dikembangkan untuk mendukung kebutuhan hidup masyarakat. − Adanya Regulasi (SE Men.PU no. 01 Thn 2010) tentang kewenangan menangani pantai − Memiliki kewenangan pengelolaan SDA sesuai Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air − PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi − Dukungan Pimpinan Pemerintahan Daerah − Besarnya perhatian pemerintah untuk membangun infrastruktur khususnya irigasi − Air memiliki nilai ekonomi yang tinggi − PP Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air − Peraturan Daerah No. 02 tahun 2009

Ancaman − kuantitas sumber daya manusia masih terbatas. − Kurangnya SDM mendapat pelatihan − Kebutuhan air dari tahun ke tahun semakin meningkat − Kurang terkontrolnya ijin pemanfaatan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) − Belum adanya Perda tentang SDA dan Sungai − Penerapan Peraturan tentang kewenangan belum maksimal . − Ketersediaan alat uji laboratorium yang dapat membantu mengukur debit air. − Belum berfungsinnya tenaga teknisi laboratorium khususnya laboratorium air, untuk menangani bidang irigasi. − Kondisi infrastruktur belum memadai − Belum adanya system database yang lengkap dan akurat − Kurangnya tenaga profesional pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya air − Kurangnya sosialisasi bidang SDA

56


− − − −

tentang Irigasi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai Keppres nomor 12 tahun 2012 tentang kewenangan Wilayah Sungai Adanya Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Adanya Dukungan Anggaran pembiayaan

3.7. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Untuk mencapai visi dan misi, ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam operasionalnya. Analisa faktor kunci keberhasilan dilakukan berdasarkan analisa lingkungan internal dan external (ALI dan ALE). Hasil analisa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, ada delapan faktor kunci keberhasilan yaitu : 1. Penyediaan kebutuhan air permukaan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan dengan kebutuhan yang diminta konsumen , sehingga penyediaan kebutuhan air baku dapat dipenuhi untuk berbagai keperluan secara adil. 2. Mengembangkan potensi sumber daya air, yaitu adanya dukungan semua pihak dalam upaya menggali potensi yang ada di Daerah dalam rangka peningkatan fungsi dan potensi SDA secara optimal. 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur yaitu dalam rangka meningkatkan SDM aparatur yang jujur dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Meningkatkan kondisi dan fungsi infrastruktur dan menerapkan efesiensi air. 5. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan SDA melalui wadah koordinasi yang efektif dalam setiap upaya pemecahan masalah. 6. Mengoptimalkan sosialisasi tentang undang-undang SDA, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peratran menteri, peraturan daerah dan peraturan lain yang terkait pengelolaan SDA dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak lain yang terkait sehingga mampu berperan serta terutama dalam upaya perlindungan dan pelestarian potensi sumber daya air yang menjadi asset pemerintah Sulawesi tangah. 57


7. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, yang perlu didukung dengan komitmen yang baik dari pemerintah maupun masyarakat Sulawesi Tengah tentang perlunya menjaga kelestarian sumber air dengan perinsip pemanfaat wajib bayar. 8. Membangun sistem informasi SDA ( SISDA ) yang terpusat dengan maksud tersedianya pusat data dan informasi yang mengelola database yang lengkap, akurat, efektif dan efisien, serta dapat dipublikasikan kepada semua pihak yang memerlukan.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah; 2. Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana sumber daya air serta tanggap darurat bencana alam. 3. Mengatasi kesenjangan Infrastruktur sumber daya air antar lintas daerah; 4. Perlu segera dilakukan penyelarasan pola ruang kawasan lindung (hutan) dan kawasan budidaya (non kawasan hutan) dalam perencanaan. 5. Penetapan kawasan strategis/teritorial serta penetapan kawasan rawan bencana dan mitigasi dalam tata ruang berdasarkan potensi dan karakteristik daerah;;

58


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal dan realistik yang ingin diwujudkan melalui program/kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah jawaban atas pertanyaan kita ingin menjadi apa, sehingga visi merupakan pikiran apa yang menjadi pekerjaan kita dimasa yang akan datang, sedangkan misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang Dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Daerah perlu memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013-2016. Untuk

mengarahkan

pembangunan

Provinsi

Sulawesi

Tengah

dalam wujud

otonomi daerah sekarang ini maka diperlukan suatu perencanaan yang lebih matang dengan melihat potensi daerah yang ada, dengan kondisi demikian maka sebagai tindak lanjut dengan segala potensi tersebut perlu dituangkan kedalam visi yang diemban yaitu : “Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia Dalam Pengembangan Agribisnis Dan Kelautan Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Pada Tahun 2020” Makna dari Visi tersebut adalah : •

Sulawesi Tengah sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, dalam arti bahwa di Tahun 2020 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan provinsi lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan provinsi lain diperlukan langkah konkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

•

Dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan dimaksudkan bahwa dalam melakukan kegiatan untuk mendukung pembangunan Sulawesi Tengah sector Agribisnis dan Kelautan dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dan kelautan, pengembangan industri unggulan, 59


peningkatan iklim investasi, serta diharapkan ada perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke industri dimana

kegiatan yang berhubungan dengan penanganan

komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan sektor pertanian dan kelautan yang berkelanjutan. •

Kualitas

sumberdaya

manusia

yang

berdaya

saing

yang

ditandai

dengan

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga sejajar dengan provinsi yang telah maju melalui upaya penciptaan kualitas hidup manusia yang mencakup: kualitas fisik, intelektual, moral, iman dan taqwa, sehingga tercipta kualitas manusia secara utuh. Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1)

Peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia yang

berdaya saing berdasarkan

keimanan dan ketakwaan. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang.

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada

peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan pendidikan.

dan

meningkatnya

mutu

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut

seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan bermuara pada peningkatan pembangunan ekonomi yang semakin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

yang antara lain

ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

2)

Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah

daerah

5

tahun

kedepan

adalah

meningkatkan pertumbuhan 60


kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan struktur PDRB bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sejumlah 40,44% pada tahun 2010, sehingga sektor pertanian diharapkan akan menjadi primemover atau penggerak perekonomian Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi, konsumsi masyarakat, barang dan jasa, dan impor yang atas dasar harga konstan pada Tahun 2010 tumbuh masing-masing 7,45%, 7,31%, 5,65%, 1,29%. Berdasarkan pengeluaran tersebut maka peningkatan investasi dan ekspor perlu ditingkatkan untuk menggerakkan sektor riil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran karena peningkatan kesempatan kerja dipengaruhi oleh peningkatan

investasi.

Karena

peranan

swasta

dalam

mendorong

pertumbuhan ekonomi sangat besar kepada Usaha kecil Menengah dan Koperasi serta perbankan yaitu dengan meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap perluasan KUR, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran.

3)

Peningkatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan

infrastruktur

infrastruktur

yang

meliputi

merupakan

kondisi

transportasi,

pelayanan

ketenagaan

dan penyediaan

listrik, energi,

pos

telekomunikasi dan informatika, sarana dan prasarana sumber daya air, penyediaan air baku

dan

penyehatan

pertumbuhan ekonomi. infrastrukur

lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak

Berkaitan dengan

memerlukan pendanaan

yang

hal

tersebut

sangat

besar

maka

pembangunan

sehingga

menjadi

kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan APBD serta melalui keterlibatan investor.

4)

Percepatan reformasi birokrasi, penegakan supremasi Hukum dan HAM. Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu 61


karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga

agar

tersebut

kiranya

perbaikan

kelangsungan pembangunan dapat membuahkan

tetap

hasil

yang

berkelanjutan. positif

Reformasi

khususnya

palayanan publik, efektifitas dan akuntanbilitas. Dalam

dalam

pembangunan

hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat.

Pembangunan hukum

ini

sehingga

juga

mencakup suasana

dan

kepastian

hukum

tercapainya

ketentraman dan ketertiban. 5)

Pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1. Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah A. Visi Dalam upaya

mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam peningkatan

infrastruktur dan sebagai bagian integral dari seluruh perangkat instansi yang ada di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, Visi Dinas Sumber Daya Air Daerah harus disusun secara selaras, vertikal maupun horisontal. Maka Visi Dinas Sumber Daya Air Daerah dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG OPTIMAL DAN KEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR YANG BERBASIS WILAYAH SUNGAI SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG SULAWESI TENGAH YANG SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DIKAWASAN TIMUR INDONESIA”

62


Makna dari Visi Tersebut adalah : • TERWUJUDNYA

INFRASTRUKTUR

YANG

OPTIMAL,

Bahwa

Infrastruktur Sumber Daya Air dan sarana prasarana pendukung lainnya.seperti, penyediaan air baku, irigasi, bangunan pengendali banjir, bangunan pengaman pantai, dimana setiap hasil pembangunan tersebut harus memiliki nilai optimal yang bermakna terbaik, efektif terhadap sasaran dan efisien terhadap pembiayaan. Pemerataan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk seluruh wilayah Sulawesi Tengah sebagai perwujudan aspirasi serta berkelanjutan. • MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DIKAWASAN TIMUR INDONESIA, Dengan terwujudnya sarana dan prasarana dalam lingkup Sumber Daya Air dapat memberikan dukungan dalam pengembangan agribisnis dan kelautan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Sehingga dapat sejajar dengan propinsi maju lainnya di Kawasan Indonesia Timur.

B. Misi Untuk mencapai Visi yang merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, diperlukan rumusan Misi sehingga diperoleh tujuan untuk mencapai sasaran Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tiga tahun kedepan maka dirumuskan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan sarana prasarana Sumber Daya Air.

2.

Meningkatkan Perencanaan yang efektif dan efisien, berkesinambungan serta Ramah Lingkungan.

3.

Melaksanakan

Pengelolaan

Sumber

Daya

Air

meliputi

Konservasi,

Pendayagunaan dan Pengendalian daya rusak air. 4.

Meningkatkan pelayanan dan pengembangan jaringan irigasi.

63


4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sumber Daya Air

Adapun penjabaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan maka dirumuskan sebagai berikut :

Misi Pertama, Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan Sarana Prasarana Sumber Daya Air. •

Tujuan yang akan dicapai adalah terciptanya aparat dinas Sumber Daya Air yang agamis dan professional.

•

Sasarannya adalah Terwujudnya SDM yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kemampuan tehnis dan manajerial sumber daya aparatur agar output dan outcomenya efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi

Kedua,

Meningkatkan

Perencanaan

terpadu

yang

efektif

dan

efisien,

berkesinambungan serta Ramah Lingkungan. •

Tujuan adalah terwujudnya perencanaan yang terpadu efektif dan efisien, berkesinambungan serta Ramah Lingkungan.

•

Sasaran adalah tercapainya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan aspek tehnis dan aspek lingkungan.

Misi Ketiga Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air melalui

Konservasi,

Pendayagunaan dan Pengendalian daya rusak air.

Tujuan yang akan dicapai adalah : •

Terpelihara dan terpenuhinya kebutuhan air irigasi dan air baku bagi masyarakat;

•

Terkendalinya daya rusak air di wilayah sungai pada pusat-pusat produksi, permukiman dan prasarana lainnya;

Sasarannya adalah : •

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi seluas 48.777 Ha; 64

Rencana Strategis 2013-2016 •

Pembangunan daerah Irigasi Baru sebesar ….. Ha 3 (tiga) Bendung

•

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan rawa 48.777 Ha Irigasi, 6.500 (1. Toli2 oyom lampasio 7.500 ha, TP OP 5.000 ha sisa 2.500 ha, 2. Poso/Morowali 9.500 ha, TP OP 5.500 ha sisa 4.000 ha)

•

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Baku bagi masyarakat 30 liter/dtk;

•

Pengendalian daya rusak air pada daerah rawan banjir dan abrasi pantai pada 3 (tiga) Wilayah Sungai.

•

Pemeliharaan 9 (Sembilan) Sungai dan 9 (Sembilan) Pantai tersebar dibeberapa Kabupaten/Kota.

4.3. Strategi dan Kebijakan Sumber Daya Air 4.3.1. Strategi

Dengan menggunakan pendekatan strategik managemen sistem

dalam

upaya pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi diperlukan suatu strategi operasional yang meliputi pembinaan pegawai, koordinasi, pemantapan kelembagaan, pengendalian program dan jaminan mutu kostruksi. Untuk maksud tersebut ditetapkan strategi, berikut : a.

Peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Regional, maupun Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya, dengan tujuan terciptanya keterbukaan dan demokratisasi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Tengah dan juga sosialisasi bagi aparat terkait. Dengan alat ukur strategis adalah pertemuan koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air.

b.

Peningkatan Pengelolaan sumber daya air, dengan tujuan meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari kerusakan lingkungan

yang

mengakibatkan

meningkatnya

bahaya

erosi

dan

sedimentasi serta terancam kelestarian sumber daya air untuk mewujudkan sistem informasi SDA yang terpadu, dan terpusat. Dengan alat ukur strategis adalah upaya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai, infrastruktur system pengendalian banjir dan pengamanan pantai. 65


c.

Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keserasian antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan dan kebutuhan dan pasokan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.

d.

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lima tahun kedepan difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.

e.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemanfaat air baku permukaan untuk berbagai keperluan, dengan tujuan pendayagunaan sumber air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna serta terkendali.

f.

Pengendalian keberlanjutan fungsi infrastruktur. daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir yang mengutamakan pendekatan non konstruksi

g.

Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah. Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.

h.

Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat Lembaga Dewan Sumber Dayai Air dan Komisi Irigasi

i.

Peningkatan peran modal social dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur. 66


j.

Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti : penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

4.3.2. Kebijakan

Dalam konteks kebijakan pembangunan sumber daya air di daerah tidak terlepas dari kebijakan Nasional secara makro, untuk itu khususnya dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang saat ini belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi pengelolaan sumber daya air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air dan penerima menfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Implementasi Pengelolaan sumber daya air kedepan harus menempatkan capacity building dalam tahapan strategis. Capacity building merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan yang menitik beratkan pada kemampuan pemerintah agar dapat mewujudkan good governance, yang bercirikan : (1). memiliki kapasitas menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah yang lain (2) akuntabel dan transparan mengambil keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi (4) peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan (5) memiliki komitmen tehadap ekonomi yang berorientasi pasar. Adapun komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam Capacity Building antara lain : (1) Kapasitas individu masyarakat (dimensi aparat), (2) kapasitas kelembagaan (dimensi teknologi) (3) kapasitas modal yang diwujudkan dalam bentuk sumber daya sarana dan prasarana (dimensi fisik) yang dalam hal ini didesain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan,

mendorong

partisipasi

masyarakat,

mendorong

tumbuh

67


kembangnya sector swasta dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihakpihak luar. Dalam upaya mendukung dan mendorong upaya percepatan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi operasional, diperlukan rencana tindak (action plan) berupa kebijakan program/kegiatan pembangunan Sumber Daya Air, sebagai berikut : A. Sekretaris 1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana aparatur Negara 2. Meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan pelatihan

B. Kebijakan di Bidang Sumber Daya Air 1. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan : a. Keserasian antara konservasi dan pendayagunaan b. Antara Pemanfaatan air permukaan dan air tanah; c. Antara Pengelolaan kebutuhan dan pasokan d. Antara Pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air Irigasi lima tahun kedepan difokuskan kepada: a. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang sudah di bangun b. Daerah – daerah irigasi yang jaringan irigasinya dilakukan Rehabilitasi c. Daerah – daerah irigasi guna peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan yang di selenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat. 3. pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikedalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan. Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. 68


4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pelaksanaan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara partisipatif khususnya dibidang irigasi. 5. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah . Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan. Pulau-pulau kecilserta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis. 6. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparat terkait tentang sumber daya air serta melaksanakan rapat koordinasi tentang sumber daya air pada tingkat local dan regional. 7. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat lembaga dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi. 8. Peningkatan peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur. 9. Melaksanakan pengembangan sumber daya air dengan didukung 10. ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti; penataan dan penguatan system pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

(terlampir

pada

tabel

4.3)

69


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Rencana Program dan Kegiatan Program adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari suatu kebijakan

organisasi, Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2016 Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 22 Program dan 62 Kegiatan maka rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. • Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan. • Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Penyusunan Pelaporan Keuangan • Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur; • Penyusunan RAPERDA kelembagaan; • Penyusunan Pelaporan Aset Daerah;

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. • Peningkatan Administrasi Kepegawaian; • Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan 70


5.

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan. • Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur; • Sinkronisasi Program ke-PU an.

6.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. • Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi • Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi • Koordinasi Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi • Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa • Pengelolaan Perkuatan irigasi Partisipatif • Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa • Pembangunan Daerah Irigasi Sulawesi Tengah • Penguatan Kelembagaan SDA dan Partisipasi mnasyarakat • Dewan Sumber Daya Air • Komisi Irigasi • Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Air (KPSDA)

7.

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku. • Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa

8.

Program Pengendalian Banjir Dan Pengaman Pantai •

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan - Badan Sungai

•

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

•

Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai

•

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

•

Pembinaan Masyarakat Rawan Banjir

•

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Berat 71


Dalam

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagai

institusi

pelaksanaan

pembangunan, penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang dikelompokkan pada 4 (empat) pogram wajib dan 10 (Sepuluh) program prioritas. Program prioritas dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam proses Pembangunan Daerah.

5.2

Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, outputs, outcomes, benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi : 1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on–going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan untuk mencapai indikator yang ditetapkan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu : 1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan informasi. 2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik 3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. 72


5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel 5.2 terlampir

5.3 Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Tujuan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan perkantoran dilingkungan Dinas SDA 2.

Sasaran Program Tersedianya jasa pelayanan kantor

3.

Indikator a. Tercapainya sistim pelaporan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. b. Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur c. Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas SDA Provinsi sebesar 100 %

4.

Kegiatan Pokok a. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMERINTAHAN 1. Tujuan a. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran 2. Sasaran b. Sarana dan prasarana aparatur 3. Indikator a. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 73


b Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur c Tersedianya jasa pelayanan pekantoran d. Peningkatan administrasi kepegawaian. e. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN 1. Tujuan : a. Berkembangnya perencanaan dan manajemen SDA guna mendukung lancarnya penyelenggaraan perencanaan program, dan administrasi program pembangunan SDA. 2. Sasaran Program ; a. Peningkatan kinerja perencanaan b. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pembinaan teknis perencanaan program dan pengembangan sistem perencanaan program sumber daya air. 3. Indikator a. Tersedianya kebijakan strategis pembangunan sumber daya air kewenangan pusat provinsi dan kabupaten/kota b. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran kewenangan pusat provinsi dan kabupaten/kota c. Tersedianya laporan hasil kinerja pembangunan kewenangan pusat sumber daya air provinsi dan kabupaten/kota d. Tersinkronisasinya alokasi anggaran pembangunan sumber daya air kewenangan pusat provinsi dan kabupaten/kota

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN 1. Tujuan : a. Meningkatkan laporan kinerja program. b. Sasaran Program c. Tersedianya

Laporan

Akuntabilitas

Keuangan

(LAK)

di

provinsi

dan

kabupaten/kota 74


d. Tersosialisasikannya

peraturan

perundang-undangan

yang

mendukung

manajemen dibidang sumber daya air e. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Sumber Daya Air f. Terlaksananya Pelatihan perencanaan dan penganggaran g. Tersedianya sarana penunjang perencanaan dan penganggaran. 2. Kegiatan Pokok : a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan SDA b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan SDA. c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program d. Pengembangan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan LAK (Laporan Akuntabilitas Kinerja) f. Penyusunan

dan

Pembinaan

Organisasi

Tatalaksana

Penyelenggaraan

Pembangunan SDA g. Penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang SDA

5 . PROGRAM PENGEMBANGAN DAN JARINGAN IRIGASI 1. Tujuan a. Meningkatnya pengembangan jaringan irigasi. b. Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi

2. Sasaran Program a. Kondisi jaringan irigasi yang dilelola oleh pemerintah provinsi. b. Rasio jaringan irigasi

3. Indikator a. Jumlah jaringan irigasi yang dibangun b. Luas daerah irigasi hasil survey pengukuran serta data Kegiatan Pokok : a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi b. Kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungan c. Kegiatan pengembangan daerah irigasi dan rawa d. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 75


e. Kegiatan Pemberdayaan OP Irigasi f. Kegiatan Pengelolaan Perkuatan Irigasi Partisipatif g. Kegiatan Pengembangan Daerah Irigasi dan Rawa Sulawesi Tengah h. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi i. Kegiatan OP Jaringan Irigasi dan Rawa j. Kegiatan Pemberdayaan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun k. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Tata Guna Air

6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 1. Tujuan : a. Terpenuhinya Kebutuhan Air Baku di wilayah Kabupaten/Kota Prov. Sulteng. 2. Sasaran : a. Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Indikator : a. Tingkat Ketersediaan Air Baku. b.Terbangunnya Bak Penampung dan Saluran Pembawa. 4. Kegiatan : a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa. b.Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 1. Tujuan : a. Terkendalinya Daya Rusak Air di Wilayah Pusat-pusat Produksi Permukiman dan Prasarana Lainnya. 2. Sasaran : a. Masyarakat Rawan Banjir. 3. Indikator : a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap antisipasi Bencana Banjir.

76


4. Kegiatan : a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. b. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.

8. PROGRAM PENGEDALIAN BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI. 1. Tujuan : a. Meningkatkan Rasa Aman pada Daerah Rawan Banjir. 2. Sasaran : a. Masyarakat Rawan Banjir di Kabupaten/Kota. 3. Indikator : a. Terkendalinya Banjir dan Abrasi serta Erosi Pantai. 4. Kegiatan : a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir b. Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. c. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai. d. Perencanaan Pengaman Pantai. e. Kegiatan OP sungai dan pantai.

77


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 3 (tiga) tahun kedepan 2013. – 2016 dapat dilihat pada tabel 6.1, Indikator-indikator tersebut dimaksudkan juga untuk mengejar target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebesar 0,652. Secara umum digambarkan bahwa rata-rata peningkatan capaian kinerja dalam setiap tahunnya diusulkan sebesar 5 %. Khusunya rasio jaringan irigasi diusulkan akan dicapai bertambah hanya 0,1 % dari target-target setiap tahunnya, sedangkan dalam perencanaan diusulkan pembiayaan yang setiap tahunnya diupayakan maningkat 5 % sampai dengan 8 % namun demikian untuk luasan capaian dalam hektarnya terdapat pencapaian yang cukup signifikan yaitu antara 2.000 Ha sampai 2.500 Ha. Sementara lokasi sebagian kegiatan masih berada pada lokasi yang sama dan sebagian lagi berpindah sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.

78


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 - 2016 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program untuk 5 (lima) tahun mendatang serta mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016. Renstra ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Renstra ini akan merupakan sarana operasional dalam mewujudkan tugas pokok

yang

diembannya, yaitu dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum. Oleh karenanya, Rencana Strategis ini merupakan perwujudan dari suatu komitmen penuh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Pekerjaan Umum secara optimal dan terpadu.Semoga Renstra Dinas Sumber Daya Air yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sejalan dengan maksud tersebut Perencanaan Strategik sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya baru ditinjau dari pengelolaan sumber daya air sesuai potensi yang ada, belum terpadu secara sinergik dengan sector-sektor lainnya, agar dapat lebih terpadu dan optimal dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, seyogyanya Bappeda Provinsi mengkoordinasikan Renstra ini dengan Renstra sector lainnya. Dengan demikian Renstra Sumber Daya Air ini tidak statis, tetapi dapat bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya diharapkan setiap saat dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi yang terjadi

79


80

Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents