Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam upaya mencapai terwujudnya good governance dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi diperlukan aparatur yang berkualitas inovatif, kreatif, proaktif dan bermoral tinggi. Untuk maksud tersebut di atas diperlukan pegawai yang berkemampuan melaksanakan

tugas

secara

profesional

dan

bertanggungjawab

dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang bersih dan bebas dari KKN dimana hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menuntut Pemerintah Daerah untuk memegang peranan yang lebih aktif dan mampu mengembangkan pemikiran dan wawasan agar mampu mengantisipasi perubahan setiap aktivitas. Penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab bila disertai dengan adanya suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mewujudkan suatu keperintahan yang baik ( good governance ) yang memiliki unsur-unsur transparansi, akuntabilitas dan mendorong tumbuhnya partisipasi. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengupayakan tujuan mulya tersebut melalui Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Tahunan, lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2013-2018. Dengan didasari oleh semangat otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi meletakkan prinsip-prinsip dasar kepemerintahan yang baik berdasarkan UU No.32 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

1


Tahun 2004 dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daearah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang lebih berorientasi pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai implementasi dari uraian-uraian di atas, Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2013-2018 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi ini sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan dalam rangka mendorong pembangunan Kota Bekasi menampilkan kebijakan, strategi dan program pembangunan khususnya bidang aparatur yang mensinergikan sumberdaya dan potensi serta peluang yang dapat dimanfaatkan. 1.2.

Landasan Hukum Pembentukan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi untuk mendorong pengembangan Kota Bekasi ini dibuat dengan berdasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan parisipatif. Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 ini juga memperhatikan dasar hukum dan referensi yang telah dirumuskan, antara lain : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

2


b. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);


3


j. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; m. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; n. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018. o. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Strategis ini adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis SKPD menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra SKPD juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan


4


sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi. Berikut ini adalah tujuan adanya Rencana Strategis SKPD: a.

Merumuskan arah kebijakan organisasi bagi strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

b.

Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif.

c.

Merumuskan

kerangka

strategi

dan

program

jangka

menengah

yang

mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi. d.

Merumuskan kebijakan, strategi dan program pengembangan sumber daya manusia yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.

e.

Mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan ke dalam sebuah rencana strategis.

f.

Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh SKPD supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.

g.

Merumuskan dokumen rencana strategis

yang dapat mengintegrasikan

kepentingan bagi sumber daya manusia secara vertikal dan horizontal. h.

Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan suber daya manusia yang hendak dicapai.

i.

Mengoptimalkan upaya dan kinerja pegawai Pemerintah Kota Bekasi dalam peran sertanya dalam pembangunan di Kota Bekasi.

j.

Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi.


5


k.

Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Rencana strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk : a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (renja SKPD). b. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD. c. Penyusunan APBD. d. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD. e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP). 1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencananaan lainnya. Berikut ini gambaran keterkaitan antar Renstra dan dokumen lainnya.

UU 25 TAHUN 2004 (SPPN)

RP JP DAERAH

RP JM DAERAH

RKP

RAPBD

APBD

DAERAH

RINCIA

RENSTRA SKPD

RENJA RENJA SKPD SKPD

RKA SKPD

NAPBD

1.5. Sistematika Penulisan Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diterakan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program-program dan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

6


Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Bekasi.

Bab I. Pendahuluan Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan. Bab II. Gambaran Pelayanan Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD yang digambarkan dalam susunan kepegawaian dan perlengkapan serta tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi berdasarkan bidangnya, kinerja pelayanan pada BKD Kota Bekasi dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Bab III. Isu – isu Strategis Pada bab ini menjabarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, telaahan visi, misi dan program walikota periode 2013 – 2018, Renstra sebelumnya dan penentuan isu-isu strategis. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menjabarkan visi dan misi SKPD serta tujuan jangka masa lima tahun kedepan yang akan dicapai dan strategi dan kebijakan yang akan direalisasikan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM. Peta strategis juga dipaparkan di bab ini untuk menggambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan-tujuan strategis dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi.


7


Bab V. Rencana, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif BKD Bab ini menjabarkan tentang rencana, program dan kegiatan serta indikator kinerja serta kelompok sasaran yang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD dalam periode lima dan satu tahunan. Bab VI. Indikator Kinerja Bab ini menjelaskan tentang beberapa indikator kinerja yang dijadikan target dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Bab VII. Penutup. kesimpulan renstra ini, diharapkan sebagai pedoman rencana operasional kegiatan dan dapat menunjang pencapaian visi, misi pemerintah Kota Bekasi yang telah ditetapkan.


8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI Sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi yang tersurat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi Badan Kepegawaian Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang meliputi administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang kepegawaian meliputi administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi menurut

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretariat, membawahi :  Kasubag Umum dan Kepegawaian  Kasubag Keuangan  Kasubag Perencanaan

3.

Bidang Administrasi Pegawai, membawahi :  Sub bidang Mutasi Pegawai  Sub bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai

4.

Bidang Pembinaan Pegawai, membawahi :  Sub bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir


9


 Sub bidang Kesejahteraan Pegawai 5.

Biang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :  Sub bidang Diklat Tejionis dan Fungsional  Sub bidang Diklat Struktural.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 2.1.1 Kepala Badan Kepegawaian Daerah : Tugas Pokok Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Kepegawaian yang meliputi bidang administrasi pegawai, pendidian dan pelatihan, serta pembinaan pegawai. Fungsi a.

Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b.

Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Kepegawaian Daerah;

c.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, bidang-bidang dan kelompok Jabatan Fungsional;

d.

Pembinaan administrasi perkantoran;

e.

Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiaatan Badan;

f.

Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;

g.

Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

h.

Penyusuanan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;


10


i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Uraian Tugas a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan; b. Menetapkan visi dan misi badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota; c. Menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota; d. Merumuskan

serta

menetapkan

kebijakan/petunjuk

teknis

dan/atau

menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota di bidang kepegawaian; e. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang kepegawaian; f. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Badan; g. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA; h. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku; i. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal; j. Melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran yang antara lain terdiri dari : 1.

Menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan; 2.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

3.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;


11


4.

Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasa-ma dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

5.

Menandatangani SPM;

6.

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Badan;

7.

Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab BKD;

8.

Mengawasi pelaksanaan anggaran Badan;

9.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Badan yang meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada PPKD.

k. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota terkait

kebijakan-kebijakan

strategis

bidang

kepegawaian

dalam

penyelenggaran kewenangan pemerintah di daerah; l. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Badan; m. Mengidentifikasi permasalahan manajemen kepegawaian berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah; n. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan manajemen kepegawaian yang meliputi urusan administratif pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan pegawai sesuai fungsi SKPD; o. Melakukan

koordinasi

dengan

jajaran

Pemerintrah

baik

setingkat

Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah du daerah bidang kepegawaian sesuai kebijakan Walikota; p. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Badan dalam rangka memberikan


12


pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya; q. Membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan

karir

bagi

staf/bawahan

yang

berprestasi

dan/atau

penjenjangan karir bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi; r. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup badan sesuai ketentuan yang berlaku; s. Memberikan

sanksi

sesuai

kewenangan

tingkatan

eselonnya

atas

pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; t. Menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Walikota sesuai pedoman yang ditetapkan; u. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; v. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat terima jabatan; w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpakan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.


13


2.1.2. Sekretaris : Tugas Pokok Membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, serta Keuangan. Fungsi a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Badan; b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan pada visi dan misi badan; c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat; d. Pengelola ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan ; e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan; f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan; g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan; j. Penyusunan bahan laporan palaksanaan kegiatan sekretariat dan kegiatan badan secara berkala;


14


Uraian Tugas : a. Memimpin,

mengatur,

mengarahkan

tugas

sekretariat

dan

mengkoordinasikan tugas bidang-bidang; b. Menyusun bahyan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi badan; c. Merumuskan dan merumuskan bersama rencana strategis sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang; d. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; f. Menyusun, merumuskan serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas; g. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA badan serta bahan laporan kinerja badan dari masing-masing bidang; h. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan badan sebagaimana ketentuan yang berlaku; i. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Badan; j. Memfasilitasi penyeloenggaraan kehumasan badan sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan badan; k. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

15


l. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai; m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai badan, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Badan; n. Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang badan; o. Mewakili kepala badan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila kepala badan sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan; p. Meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti; q. Melaksanakan tugas selaku PPK kegiatan Badan; r. Memberikan

pertimbangan

teknis dan/atau administratif terkait

kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Badan; s. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup Badan; t. Mengidentifikasi

permasalahan

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; u. Melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya; v. Melakukan koordinasi

dengan jajaran Pemerintah baik

setingkat

Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan; w. Mengarahkan,

mendistribusikan,

memonitoring,

mengevaluasi

dan

mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;


16


x. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya penpingkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; y. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku; z. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; aa. Merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat; bb. Merumuskan

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. Sekretaris, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 2.1.2.1 Sub Bagian Perencanaan Tugas Pokok Membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan Fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan; d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Badan; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

17


e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tugas : a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Perencanaan; b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris; c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan; d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan

berdasarkan

kebijakan

dan

program

kerja

Sekretariat; f. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Badan; g. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan; h. Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan; i. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya; j. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; k. Melaksanakan tugas selaku PPTK yang mencakup: 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

18


l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; m. Mengevaluasi

dan

melaporkan

serta

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

2.1.2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas Pokok Membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Badan. Fungsi : a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha; c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan; d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan; e. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Badan; f. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan; g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tugas : a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;


19


c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan; d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat; f. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan; g. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas; h. Menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan; i. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai; j. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi; k. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Badan; l. Menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Badan; m. Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang; n. Melaksanakan tugas selaku PPTK yang mencakup : 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;


20


2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. o. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya; p. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris; r. Mengevaluasi

dan

melaporkan

serta

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas kepada sekretaris; s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok Membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Badan. Fungsi : a Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. Pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD; c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan; d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Badan; e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Badan; f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.


21


Tugas : a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan; b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris; c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan; d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat; f. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Badan; g. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan; h. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Badan; i. Melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi : 1.

Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2.

Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan

perundang-undangan

yang

diajukan

oleh

bendahara pengeluaran; 3.

Melakukan verifikasi SPP;

4.

Menyiapkan SPM;

5.

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

6.

Melaksanakan akuntansi badan;


22


7.

Menyiapkan laporan keuangan badan.

j. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris; l. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

2.1.3 Bidang Administrasi Pegawai Tugas Pokok Membantu

Kepala

Badan

dalam

memimpin,

mengendalikan,

dan

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi pegawai serta dokumentasi dan informasi pegawai. Fungsi a.

Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

b.

Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

c.

Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku pejabat pembuat komitmen (PPK);

d.

Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi pegawai serta dokumentasi dan informasi pegawai, yaitu : 1.

Penyiapan bahan penyusunan formasi pnsd dan teknis pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah (cpnsd), fasilitasi pengangkatan,

alih

tugas


serta

pemberhentian

jabatan

23


struktural/fungsional

dan staf/pelaksana, penyusunan bezeting

pegawai dan fasilitasi proses kenaikan pangkat; dan 2.

Pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang

meliputi kartu pegawai (karpeg), kartu istri/kartu suami

(karis/karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (taspen), fasilitasi proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun, pengelolaan dan pengembangan simpeg serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan. e.

Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;

f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;

h.

Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Tugas : a.

Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;

b.

Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi badan;

c.

Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;

d.

Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

e.

Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tuganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.

Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas;


24


g.

Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan badan;

h.

Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada kepala badan;

i.

Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan

kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas

dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j.

Melaksanakan tugas selaku PPK kegiatan Badan;

k.

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi pegawai serta dokumentasi dan informasi pegawai, yaitu : 1.

Menyiapkan bahan penyusunan formasi PNSD dan pelaksanaan pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), fasilitasi pengangkatan,

alih


tugas

serta

pemberhentian

jabatan

dan staf/pelaksana, penyusunan bezeting

pegawai dan fasilitasi proses kenaikan pangkat; dan 2.

Memfasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi

kartu

pegawai

(Karpeg),

kartu

istri/kartu

suami

(Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen), fasilitasi proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun, pengelolaan dan pengembangan simpeg serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan. l. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan; m. Memberikan

masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan

terkait pelaksanaan tugas lingkup bidang;


25


n.

Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

o.

Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;

p.

Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan;

q. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang; r. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; s. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; t. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; u. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang; v. Merumuskan

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan: a. Sub Bidang Mutasi Pegawai; b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.


26


2.1.3.1. Sub Bidang Mutasi Pegawai Tugas Pokok Membantu Bidang melaksanakan

kebijakan teknis dan kegiatan mutasi

pegawai. Fungsi a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bidang; b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai yang meliputi penyiapan bahan penyusunan formasi PNSD dan teknis pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), fasilitasi pengangkatan, alih tugas

serta

pemberhentian

jabatan


dan

staf/pelaksana, penyusunan bezeting pegawai dan fasilitasi proses kenaikan pangkat; e. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Tugas : a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi badan; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; d. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

27


e. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas; g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang; h. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya; i. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j. Melaksanakan tugas selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang mencakup : 1.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3.

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

k. Menyusun, menyiapkan dan mengolah data pegawai dalam rangka alih tugas jabatan struktural melalui dasar pertimbangan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kota Bekasi; l. Menyiapkan bahan penyusunan penempatan dalam rangka alih tugas staf/pelaksana pada perangkat daerah melalui dasar pertimbangan hasil psikotes dan konseling pegawai; m. Menyiapkan, menyusun, mengolah dan menganalisa permasalahan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai; n. Menyiapkan bahan penyusunan formasi PNSD dan teknis pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);


28


o. Menyiapkan, menyusun, dan mengkoordinasikan bahan keputusan dalam pengangkatan, pemberhentian dan pengalihan jabatan fungsional; p. Meneliti hasil penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional; q. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan teknis kepegawaian yang meliputi mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional; r. Menyiapkan bahan perencanaan dan analisis perubahan dan/atau perkembangan komposisi pegawai; s. Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan; t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; u. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; v. Melakukan koordinasi teknis kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya; w. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala bidang; x. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya; y. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja; z. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku; aa. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan esselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; bb. Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;


29


cc. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada kepala bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dd. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2.1.3.2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai Tugas Pokok membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan dokumentasi dan informasi pegawai. Fungsi : a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. Pelaksanaan lingkup dokumentasi dan informasi pegawai yang meliputi fasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi: kartu pegawai (Karpeg), kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen), pengusulan proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun, pengelolaan dan pengembangan SIMPEG serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan; e. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.


30


Tugas : a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi badan; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; d. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas; g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang; h. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya; i. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j. Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mencakup : 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.


31


k. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SIMPEG; l. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan teknis dokumentasi dan informasi pegawai yang meliputi: pencatatan penelitian, penyusunan, dan penyimpanan dokumen pegawai; m. Menyusun daftar urut kepangkatan pegawai; n. Menghimpun dokumentasi pegawai untuk pengusulan proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi: kartu pegawai (Karpeg), kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen); o. Menghimpun dokumentasi pegawai untuk pengusulan proses memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun; p. Menghimpun bahan dan/atau referensi peraturan di bidang kepegawaian. q. Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan; r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; s. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; t. Melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya; u. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang; v. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya; w. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;


32


x. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sub Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; y. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; z. Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya; aa. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada kepala bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2.1.4 Bidang Pembinaan Pegawai Tugas Pokok Membantu

Kepala

Badan

dalam

memimpin,

mengendalikan,

dan

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pembinaan dan pengembangan karir pegawai, serta kesejahteraan pegawai. Fungsi a.

Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;

b.


c.

Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

d.

Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan

Badan

yang

meliputi

pembinaan

dan

pengembangan karir pegawai, serta kesejahteraan pegawai yaitu :


33


1.

Penyiapan bahan usulan pemberian bantuan biaya perawatan kesehatan, uang duka cita, izin cuti pegawai dan tambahan kesejahteraan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa bhakti, fasilitasi SK kenaikan gaji berkala, penyiapan bahan penetapan dan pemberian piagam penghargaan walikota kepada aparatur dan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai dan asuransi bagi pegawai yang ditugaskan dengan resiko tinggi;

2.

Pelaksanaan fasilitasi administrasi izin perceraian, hukuman disiplin bagi pegawai dan seleksi dan pemilihan pegawai teladan serta penghimpunan DP-3 pegawai bagi pejabat eselon II dan III, pelayanan kepada unsur aparatur dalam pengembangan karir, pelaporan tindakan indisipliner, konseling dan psikotes, fasilitasi kegiatan ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ijazah dan ujian dinas, penyiapan bahan data pegawai calon peserta test seleksi diklat pimpinan serta pengolahan proses administrasi izin belajar dan data absensi pegawai SKPD.

e.

Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;

f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;

h.

Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Tugas : a.


b.

Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi badan;

c.

Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;


34


d.

Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

e.

Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.

Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas;

g.

Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan badan;

h.

Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan;

i.

Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

j.

Melaksanakan tugas selaku ppk kegiatan badan;

k.

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi pembinaan dan pengembangan karir pegawai, serta kesejahteraan pegawai, yaitu : 1.

Menyiapkan bahan usulan pemberian bantuan biaya perawatan kesehatan, uang duka cita, izin cuti pegawai dan tambahan kesejahteraan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa bhakti, fasilitasi SK kenaikan gaji berkala, penyiapan bahan penetapan dan pemberian piagam penghargaan walikota kepada aparatur dan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai dan asuransi bagi pegawai yang ditugaskan dengan resiko tinggi; dan

2.

Memfasilitasi administrasi izin perceraian, hukuman disiplin bagi pegawai dan seleksi dan pemilihan pegawai teladan serta


35


penghimpunan DP-3 pegawai bagi pejabat eselon II dan III, pelayanan kepada unsur aparatur dalampengembangan karir, pelaporan tindakan indisipliner, konseling dan psikotes, fasilitasi kegiatan ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ijazah dan ujian dinas, penyiapan bahan data pegawai calon peserta test seleksi diklat pimpinan serta pengolahan proses administrasi izin belajar dan data absensi pegawai SKPD. l.

Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan; m. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup bidang; n.

Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

o.

Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;

p.

Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan;

q.

Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

r.

Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;

s.

Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

t.



36


u.

Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan;

v.

Menyusun dan merumuskan rencana strategis Bidang;

w. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai; dan b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

2.1.4.1 Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Tugas Pokok Membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan dan pengembangan karir pegawai. Fungsi a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. Penyiapan bahan usulan pemberian bantuan biaya perawatan kesehatan, uang duka cita, izin cuti pegawai dan tambahan kesejahteraan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa bhakti, fasilitasi SK kenaikan gaji berkala, penyiapan bahan penetapan dan pemberian piagam penghargaan walikota kepada aparatur dan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai dan asuransi bagi pegawai yang ditugaskan dengan resiko tinggi; e. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;


37


f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Tugas : a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi badan; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; d. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis padalingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan subbidang pembinaan dan pengembangan karir pegawai sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas; g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan sub bidang pembinaan dan pengembangan karir pegawai untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang; h. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya; i. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j. Melaksanakan tugas selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang mencakup :


38


1.


2.


3.


k. Mengawasi dan mengendalikan atas pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; l. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen aparatur; m. Melaksanakan seleksi dan pemilihan pegawai teladan; n. Menghimpun dp-3 pegawai bagi pejabat eselon ii dan iii; o. Memberikan pelayanan kepada unsur aparatur yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan karir, pelaporan tindakan indisipliner, termasuk konseling dan psikotes pegawai; p. Melaksanakan pembinaan ketentuan dan proses administrasi izin perceraian; q. Mengolah proses administrasi izin belajar pegawai; r. Mengelola administrasi kepegawaian tenaga kontrak kerja; s. Melaksanakan pembinaan dan proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai; t. Menyiapkan bahan data pegawai calon peserta test seleksi diklat pimpinan tingkat i, ii, iii, dan iv dan diserahkan ke bidang diklat; u. Mengolah data absensi pegawai SKPD; v. Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ijazah dan ujian dinas. w. Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan; x. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; y. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;


39


z. Melakukan koordinasi teknis kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya; aa. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala bidang; bb. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya; cc. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja; dd. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku; ee. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; ff. Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya; gg. Merumuskan

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas secara administratif kepada kepala bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; hh. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.


40


2.1.4.2 Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Tugas Pokok Melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kesejahteraan pegawai. Fungsi a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. Pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan karir pegawai yang meliputi fasilitasi administrasi izin perceraian, hukuman disiplin bagi pegawai dan seleksi dan pemilihan pegawai teladan serta penghimpunan DP-3 pegawai bagi pejabat eselon II dan III, pelayanan kepada unsur aparatur dalam pengembangan karir, pelaporan tindakan indisipliner, konseling dan psikotes, pelaksanaan fasilitasi kegiatan ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ijazah dan ujian dinas, penyiapan bahan data pegawai calon peserta test seleksi diklat pimpinan serta pengolahan proses administrasi izin belajar dan data absensi pegawai SKPD; e. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Tugas a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi badan;


41


c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; d. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas; g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang; h. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya; i. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j. Melaksanakan tugas selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang mencakup : 1.


2.


3.


k. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembekalan bagi aparatur yang memasuki Batas Usia Pensiun;


42


l. Menyiapkan bahan usulan pemberian piagam penghargaan Satyalencana Karya Satya; m. Menyiapkan bahan Penetapan dan Pemberian Piagam Penghargaan Walikota kepada aparatur; n. Menyiapkan bahan usulan pemberian tambahan kesejahteraan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa bhakti; o. Menyiapkan bahan usulan pemberian uang duka cita; p. Menyiapkan bahan usulan pemberian bantuan biaya perawatan kesehatan; q. Menyiapkan bahan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai; r. Menyiapkan baham usulan asuransi bagi pegawai yang ditugaskan dengan resiko tinggi; s. Menyiapkan bahan usulan pemberian izin cuti pegawai; t. Menyusun, menyiapkan, memproses SK Kenaikan Gaji Berkala. u. Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan; v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; w. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; x. Melakukan koordinasi teknis kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya; y. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala bidang; z. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;


43


aa. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja; bb. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku; cc. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; dd. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembekalan bagi aparatur yang memasuki batas usia pensiun; ee. Menyiapkan

bahan

usulan

pemberian

piagam

penghargaan

Satyalencana Karya Satya; ff. Menyiapkan bahan penetapan dan pemberian piagam penghargaan Walikota kepada aparatur.

2.1.5 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tugas Membantu

Kepala

Badan

dalam

memimpin,

mengendalikan,

dan

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendidikan dan latihan struktural serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Fungsi a.

Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

b.


c.

Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

d.

Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendidikan dan latihan struktural serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yaitu :


44


1. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan diklat kepemimpinan PNSD dan diklat pra jabatan CPNSD, pelaksanaan orientasi tugas dan penyelenggaraan diklat pra jabatan dan pengiriman peserta diklat kepemimpinan, dan penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat; 2. Penetapan kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional, fasilitasi pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional serta tugas belajar, penyiapan bahan seleksi administrasi dan pengiriman peserta calon Praja IPDN, penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat dan penyiapan Widyaiswara serta penyiapan bahan sertifikasi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lainnya; e. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait; f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan; h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan. Tugas a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya; b. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi badan; c. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang; d. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


45


f. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas; g. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan badan; h. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada kepala badan; i. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j. Melaksanakan tugas selaku ppk kegiatan badan; k. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi pendidikan dan latihan struktural serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yaitu : 1. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan diklat kepemimpinan PNSD dan diklat pra jabatan CPNSD, pelaksanaan orientasi tugas dan penyelenggaraan diklat pra jabatan dan pengiriman peserta diklat kepemimpinan, dan penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat; dan 2. Menyiapkan bahan penetapan kebutuhan Diklat Diklat Teknis dan Fungsional, fasilitasi pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional serta tugas belajar, penyiapan bahan seleksi administrasi dan pengiriman peserta calon Praja IPDN, penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat dan penyiapan Widyaiswara serta penyiapan bahan sertifikasi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lainnya;


46


l. Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan; m. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang; n. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; o. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya; p. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan; q. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang; r. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; s. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; t. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; u. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang; v. Merumuskan

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.


47


Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan : a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; dan b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

2.1.5.1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tugas Pokok Membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural. Fungsi: a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. Pelaksanaan lingkup pendidikan dan pelatihan struktural yang meliputi fasilitasi pelaksanaan diklat kepemimpinan PNSD dan diklat prajabatan CPNSD, pelaksanaan orientasi tugas dan penyelenggaraan diklat prajabatan dan pengiriman peserta diklat kepemimpinan, dan penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat; e. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. Tugas : a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi badan; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

48


d. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas; g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang; h. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya; i. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j. Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mencakup : 1.


2.


3.


k. Melaksanakan orientasi tugas dan penyelenggaraan diklat prajabatan; l. Menyelenggarakan dan mengirimkan diklat kepemimpinan; m. Menyiapkan bahan penetapan kebutuhan diklat kepemimpinan PNSD kota; n. Menyiapkan bahan penetapan kebutuhan diklat prajabatan CPNSD Kota;


49


o. Menyiapkan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota; p. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan; q. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lainnya dalam hal penyelenggaraan diklat kepemimpinan; r. Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan; s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; t. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; u. Melakukan koordinasi teknis kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya; v. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala bidang; w. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya; x. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja; y. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku; z. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan esselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; aa. Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;


50


bb. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada kepala bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2.1.5.2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tugas Pokok Membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Fungsi a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. Pelaksanaan lingkup pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang meliputi penetapan kebutuhan Diklat Diklat Teknis dan Fungsional, fasilitasi pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional serta tugas belajar, penyiapan bahan seleksi administrasi dan pengiriman peserta calon Praja IPDN, penyiapan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat dan penyiapan Widyaiswara serta penyiapan bahan sertifikasi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lainnya; e. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.


51


Tugas a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi badan; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; d. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; e. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala badan menurut skala prioritas; g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang; h. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya; i. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan; j. Melaksanakan tugas selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang mencakup : 1.


2.



52


3.

Menyiapkan

dokumen

anggaran

atas

beban

pengeluaran

pelaksanaan kegiatan. k. Menetapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan PNSD Kota; l. Menyelenggarakan dan mengirimkan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; m. Menyiapkan bahan penetapan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional PNSD Kota; n. Menyiapkan bahan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota; o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis dan fungsional kota; p. Menyiapkan bahan seleksi administrasi calon Praja IPDN; q. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya apartur dalam bentuk tugas belajar; r. Menyiapkan widyaiswara; s. Menyiapkan bahan sertifikasi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lainnya; t. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lainnya dalam hal penyelenggaraan diklat dan bimbingan teknis dan fungsional; u. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lainnya dalam hal peningkatan sumber daya aparatur; v. Memberikan

pertimbangan

teknis

dan/atau

administratif

terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan; w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; x. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; y. Melakukan koordinasi teknis kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya;


53


z. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala bidang; aa. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya; bb. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja; cc. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku; dd. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku; ee. Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya; ff. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaantugas secara administratif kepada kepala bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; gg. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.


54


Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi

Sekretariat

Kasubag Umum

Kepala bidang Administrasi Pegawai

Kepala Bidang pendidikan dan

Kasubag Perencanaan

Kepala Bidang Pembinaan Pegawai

Pelatihan

Kasubid Mutasi

Kasubid Fungsional

Kasubid Pengembangan Karir

Kasubid Dokumentasi & Informasi

Kasubid Struktural

arir Kasubid Kesejahteraan Pegawai


55

Kasubag Keuangan


2.2. Sumber daya Untuk

mendukung

terselenggaranya

tugas-tugas

dan

fungsi

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dalam rangka tercapainya visi kota Bekasi tahun 2013 – 2018 “BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” didukung oleh sumber daya aparatur yang dimiliki yaitu : 1. Sekretariat 1). Kepala Badan. 2). Sekretaris. A. Kasubag. Keuangan. Membawahi 4 orang PNS. B. Kasubag Umum dan Kepegawaian membawahi 9 orang PNS dan 2 orang TKK. C. Kasubag Perencanaan membawahi 6 orang PNS. 3). Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian. A. Kasubd. Mutasi Pegawai Membawahi 8 orang PNS dan 1 orang TKK. B. Kasubid. Dokumentasi dan Informasi Membawahi 9 orang PNS 4) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan A. Kasubid. Diklat Struktural. Membawahi 5 orang PNS. B. Kasubid, Diklat Teknis Fungsional Membawahi 5 oranf PNS dan 1 orang TKK. 5). Kepala Bidang Pembinaan Pegawai. A. Kasubid. Pembinaan dan Pengembangan Karir. Membawahi 10 orang PNS.


56


B. Kasubid. Kesejahteraan. Membawahi 7 orang PNS dan 1 orang TKK

Tabel 1 Kondisi Eksisting Aparatur No

Golongan

Unit Kerja

I

II

III

IV

Jumlah

TKK

1

Kepala BKD

-

-

-

1

-

1

2

Sekretariat

-

4

17

2

2

25

3

Bidang Adpeg

-

3

13

1

1

18

4

Bidang Binpeg

-

2

14

1

1

18

5

Bidang Diklat

-

3

5

2

1

11

Jumlah

73

Tabel .2 Komposisi Aparatur Menurut Golongan No.

Gol / Pangkat

Tahun

Ket

2008

2009

2010

2011

2012

I

551

600

576

598

447

II

3.385

3.603

3.425

3.623

3.013

III

4.870

4.989

4.936

5.307

5.800

IV

3.398

3.854

4.497

3.864

3.889

TOTAL

12.204 13.046 13.434 13.392 13.149


57


2. Kebutuhan Aparatur. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Badan Kepegawaian daerah Kota Bekasi telah melakukan upaya-upaya penghitungan kebutuhan aparatur yang terdiri dari, kondisi eksisting aparatur pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 74 orang, dimana hal telah mencukupi sesuai dengan penghitungan proyeksi kebutuhan aparatur sebanyak 74 orang, selanjutnya sampai dengan tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi membutuhkan aparatur sebanyak 75 orang.

Adapun

kualifikasi

pendidikan

yang

dibutuhkan

adalah

D3

Informatika/Akuntansi. Adapun perlengkapan penunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi adalah : 1). Gedung Kantor 2). Komputer dan perlengkapannya 3). Meja eselon 4). Printer 5). Hardisk 6). Filling cabinet 7). Telepon 8). Meja, kursi eselon dan staf 9). Mesin tik 10). Lemari buku 11). Lemari rotary 12).Lemari filling 13).Scanner 14).Kendaraan Bermotor roda 4 15).Kendaraan bermotor roda 2


58


2.3. Kinerja Pelayanan Selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Pencapaian target-target pelayanan yang telah dicapai tertuang dalam hal – hal sebagai berikut : 1. Memfasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi: kartu pegawai (Karpeg), kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen), pengusulan proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun, pengelolaan dan pengembangan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan. 2.

Memprsiapkan usulan pemberian bantuan biaya perawatan kesehatan, uang duka cita, izin cuti pegawai dan tambahan kesejahteraan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa bhakti, fasilitasi SK kenaikan gaji berkala, penyiapan bahan penetapan dan pemberian piagam penghargaan walikota kepada aparatur dan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai dan asuransi bagi pegawai yang ditugaskan dengan resiko tinggi;

3.

Memfasilitasi

administrasi izin perceraian, hukuman disiplin bagi pegawai,

pelayanan kepada unsur aparatur dalam pengembangan karir, pelaporan tindakan indisipliner, konseling dan psikotes, fasilitasi kegiatan ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ijazah dan ujian dinas, penyiapan bahan data pegawai calon peserta test seleksi diklat pimpinan serta pengolahan proses administrasi izin belajar dan data absensi pegawai SKPD.


59


Tabel 4 Rencana Kerja Lima Tahunan

No 1

Uraian

Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan

Mengikutserta kan aparatur dalam diklat struktural, fungsional maupun diklat lainnya untuk meningkatkan pelayanan aparatur



Mengikutsertakan aparatur dalam diklat struktural, fungsional maupun diklat lainnya untuk meningkatkan pelayanan aparatur

Mengikutsertakan aparatur dalam diklat struktural, fungsional maupun diklat lainnya untuk meningkatkan pelayanan aparatur

Meningkatkan kesejahteraan aparatur

Memberikan penghargaan bagi aparatur dan membekali aparatur yang memasuki batas usia pensiun





Meningkatan penataan dokumentasi kepegawaian yang berbasis IT

Memfasilitasi informasi dan dokumen kepegawaian





Meningkatkan ketepatan penempatan aparatur dalam jabatan

Mendistribusi kan aparatur berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta melaksanakan pola karir



Mendistribusikan aparatur berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta melaksanakan pola karir

Mendistribusikan aparatur berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta melaksanakan pola karir

2

3

4


60


2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pembangunan aparatur negara sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat

dilakukan

melalui

reformasi

birokrasi

dalam

meningkatkan

profesionalisme aparatur negara yang bermuara kepada terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Pmerintah Kota Bekasi yang diupayakan secara terencana dan terintegrasi dari tahun 2014 s/d 2018 untuk mencapai visi Kota Bekasi yang maju, Sejahtera dan Ihsan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, area pembangunan aparatur diarahkan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional yang akan mampu melayani masyarakat, netral, sejahtera, berdedikasi dan berpegang teguh pada nilai-niali dasar aparatur negara. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah merupakan tantanagan ke depan yang secara ril harus diwujudkan dalam bentuk, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan profesionalisme aparatur dan peningkatan ketepatan penempatan aparatur dalam jabatan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi memiliki kesempatan dan peluang untuk mewujdkan harapan dalam rangka tercapainya reformasi birokrasi sebagaiman tersebut di atas yaitu, tersedianya potensi jumlah aparatur yang besar dkurang lebih sebanyak 16.348 orang, menghiutng ulang secara terencana, sistematis dan kontinyu tentang kondisi jumlah kekuatan san kompetensi pegawai sehingga pendistribusian yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil SKPD, Melakukan penilaian kinerja yang lebih intensif sehingga pegawai (PNS dan TKK) yang tidak mampu menjalankan tupoksi, mencapai target kinerja, tidak disiplin dan tidak mengikuti aturan maka harus ditindakm tegas sampai dengan pemberhentian. Diamping hal-hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong sehingga menjadi peluang bagi pengembangan aparatur yaitu, tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), telah dilakukannya assesment bagi pejabat struktural.


61


Dalam mewujudkan fungsi pengelolaan kepegawaian terdapat bebarapa faktor yang menjadi tantangan dan peluang sebagai berikut : 1.

Peluang (Opportunity) :  Tersedianya peraturan dibidang kepegawaian.  Tuntutan peningkatan pelayanan publik yang prima.  Tersedianya program peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan formal dan diklat teknis/fungsional.  Adanya dukungan DPRD dan stakeholder lainnya.

2.

Ancaman (Thread) :  Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur.  Tingginya pengaruh globalisasi melalui perkembangan teknologi informasi.  Tingginya aparatur yang pindah datang.  Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah.


62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72


BAB III ISU – ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah yaitu : 3.1.1. Masih kurang idealnya penempatan pegawai, dimana masih terdapat pimpinan yang pangkat/golongan ruangnya lebih rendah daripada bawahannya; 3.1.2. Masih kurang idealnya komposisi aparatur berdasarkan kepangkatan dimana kepangkatan didominasi pada golongan III/c, III/d dan IV/a; 3.1.3. Kurang meratanya penempatan aparatur pada SKPD; 3.1.4. Kurang sempurnanya Sarana dan Prasarana pendukung administrasi kepegawaian; 3.1.5. Belum maksimalnya hasil Pembinaan dan penegakkan disiplin aparatur; 3.1.6. Masih minimnya aparatur yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu diluar bidang pendidikan dan kesehatan; 3.1.7. Masih kurangnya frekuensi, kualitas dan jenis diklat teknis dan fungsional; 3.1.8. Masih kurangnya kesiapan aparatur dalam menghadapi masa pensiun; 3.1.9. Masih rendahnya pengetahuan aparatur terhadap aturan kepegawaian; 3.1.10. Kurang optimalnya koordinasi antar SKPD dalam bidang kepegawaian dan diklat.

Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyamakan persepsi di bidang pengelolaan kepegawaian.


73


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Bekasi 3.2.1.

Visi Kota Bekasi “ Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan “ Penjelasan Visi : “ Bekasi Maju “ menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yangt dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju. “ Bekasi Sejatera “ menggambarkan derajat kehidupan warga kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. “ Bekasi Ihsan “ menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai sikap dan prilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kegidupan yang beradab.

3.2.2.

Misi Kota Bekasi. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pencapaian misi Walikota Bekasi yang pertama yaitu “ Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik “ yang mengandung makna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan Visi Kota Bekasi dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan 10 ( sepuluh prinsip ) good governance yakni :


74


1.

Partisipasi masyarakat

2.

Tegaknya supremasi hukum

3.

Transparant.

4.

Kesetaraan.

5.

Daya tanggap terhadap stake holders.

6.

Berorientasi pada visi.

7.

Akuntabilitas.

8.

Pengawasan

9.

Efektivitas dan efisiensi.

10. Profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur. 3.3. Telaahan Renstra 2008 – 2013. Pada masa periode yang lalu Renstra BKD Kota Bekasi mengusung 3 program yaitu, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Peningkatan Disiplin Aparatur. Adapun kebijakan yang diambil adalah, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan struktural dan tehnis fungsional untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang taat, mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terbuka dan akuntabel serta menciptakan sumberdaya aparatur yang profesional baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan. Dari program dan kebijakan yang telah dicanangkan, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka BKD telah menjabarkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 7 tentang realisaasi capaian kinerja BKD Kota Bekasi: 1.

Pada Kegiatan Prajabatan Gol I, II dan III hanya 147 orang peserta yang mengikuti diklat tersebut dari target 174 orang. Sedangkan 27 orang tidak dapat mengikuti Diklat Prajabatan I, II dan III dikerenakan 20 orang peserta telah diikutsertakan pada Diklat Prajabatan Gol I, II dan III Tahun Anggaran 2011, dan 7 orang peserta berhalangan dengan alasan kesehatan. Maka capaian kegiatan ini diperoleh sebesar 84,48%.


75


2. Pada Kegiatan Diklat Jabatan Struktural ini terbagi menjadi 3 (tiga) Kegiatan, diantaranya : a.

Diklatpim Tk. II Diklat ini diikuti oleh 4 orang peserta dari target 6 orang peserta. Sedangkan 2 orang peserta berhalangan untuk mengikuti diklat ini dikarenakan alasan kepentingan dinas. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 66,67%

b.

Diklatpim Tk. III Diklat ini diikuti oleh 9 orang peserta dari target 9 orang peserta dengan capaian kinerja 100%.

c.

Diklatpim Tk. IV Diklat ini diikuti oleh 160 orang peserta dari target 160 orang peserta, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%

Dari 3 (tiga) kegiatan Diklat Struktural diatas maka persentase capaian kinerja sebesar 88,89%. 3. Pada kegiatan Diklat Jabatan Teknis dan Fungsional terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan, diantaranya adalah : a. Dalam kegiatan ini terdiri dari Diklat Analisis Jabatan dan Diklat Arsiparis. Untuk Diklat Analisis Jabatan diikuti oleh 14 orang peserta yang didanai oleh APBD dan APBN, namun demikian yang dapat mengikuti Diklat tersebut 10 orang peserta. Adapun 4 orang peserta tidak mengikuti diklat tersebut dikarenakan 1 (satu) orang peserta tidak dapat mengikuti diklat sampai selesai dengan alasan keperluan dinas, sedangkan 3 (tiga) orang peserta tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat tersebut. Pada kegiatan Diklat Pranata Komputer dan Diklat Arsiparis tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jumlah kuota untuk pengiriman peserta tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh panitia penyelenggara yaitu 40 orang atau 1 (satu) kelas, sedangkan target Diklat Pranata Komputer dan Diklat Arsiparis sebanyak 9


76


orang, dengan demikian jumlah seluruh Diklat Teknis Fungsional sebayak 10 orang dari target 23 orang sehingga capaian kinerja sebesar 43,48%. b. Diklat Kemetrologian, diklat ini diikuti oleh 2 (dua) orang peserta dari terget 2 (dua) orang. Maka capaian kinerja sebesar 100%. c. Diklat Calon Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK, peserta yang mengikuti diklat ini sebanyak 25 orang dari target sebanyak 25 orang, dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 100%. d. Pembekalan Materi Kepegawaian bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri. Kegiatan ini diikuti oleh 441 orang dari target 452 orang peserta, adapun 11 orang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kepentingan dinas. Maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97,57%. 4.

Pembekalan bagi Aparatur yang memasuki Batas Usia Pensiun. Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang peserta dari target 90 orang, sehingga persentase capaian kinerja diperoleh sebesar 100%.

5.

Penyusunan Pola Karir. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen draft Pola Karir PNS sehingga capaian kegiatan ini diperoleh sebesar 100%.

6.

Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kegiatan ini diikuti oleh 120 orang dari setiap SKPD dari target sebanyak 120 orang, dengan demikian capaian kinerja 100%.

7.

Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian. Capaian kegiatan ini ratarata diperoleh sebesar 92,5%, hal ini dikarenakan pada sub kegiatan mutasi jabatan dari target 4 kali realisasinya sebanyak 3 kali dengan alasan proses mutasi jabatan disesuaikan dengan pengisian kekosongan jabatan. Sedangkan pada sub kegiatan pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu realisasinya hanya 95% karena sisanya masih dalam proses di BKN.

8.

Ujian Penyesuaian Ijazah PNS. Kegiatan ini diikuti oleh 656 orang peserta yang terbagi menjadi 2 periode yaitu periode April dan Periode Oktober dengan capaian kinerja 100%.


77


9.

Penyesuaian Jabatan Fungsuional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan ini diikuti oleh 5490 orang peserta dari target 5490 orang dengan capaian kinerja 100%.

10. Rapat Kordinasi. Kagiatan ini diikuti oleh 70 orang peserta dari setiap SKPD dengan target 70 orang sehingga capaian kinerja 100%. 11. Sosialisasi Norma Kepegawaian. Kegiatan ini diikuti oleh 1440 orang peserta dari target 1440 orang sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%. 12. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepegawaian. Kegiatan ini diiukuti oleh 50 orang peserta dilingkungan BKD dari target 50 orang. Maka capaian kegiatan ini diperoleh sebesar 100%. 13. Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD. Kegiatan ini adalah penataan arsip, update data kepegawaian dan perlengkapan sarana kantor, sehingga capaian kinerja kegiatan ini adalah 98,33%. 14. Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang sudah memiliki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang berjumlah 250 orang dari target 250 orang, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. 15. Menurunnya Jumlah Pelanggaran Disiplin. Kegiatan ini tebagi menjagi 3 bagian yaitu : a. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sosialisasi ini di hadiri dari beberapa SKPD, UPTD Pendidikan SD, UPTD Pendidikan Formal dan UPTD Puskesmas sebanyak 142 orang dari target peserta 148 orang. Maka capaian yang diperoleh sebesar 95,95%. b.

Penanganan Kasus-Kasus Indisipliner dan Ijin Perceraian. Pada kegiatan ini telah berhasil menyelesaikan beberapa kasus diantaranya 6 kasus indisipliner dan 18 ijin perceraian dengan capaian kinerja sebesar 100%.

c.

Monitoring Kehadiran Pegawai pada seluruh SKPD


78


Pelaksanaan monitoring ini dilaksanakan dengan dasar Surat Perintah Kepala BKD untuk melaksanakan monitoring kehadiran pegawai baik itu PNS maupun TKK dan kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali sehingga capaian kinerjanya 100%. Dari analisis kegiatan yang telah dilakukan terdapat bebarapa hambatan dalam pengelolaan kepegawaian dibawah ini yaitu : 1. Belum optimalnya penerapan sangsi hukum bagi aparatur yang terbukti melakukan tindakan indisipliner. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap aparatur. 3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan kepegawaian. 4. Belum meratanya pendistribusian aparatur pada masing-masing SKPD. 5. Masih terdapat perbedaan antara kompetensi aparatur dengan latar belakang pendidikannya. Sedangkan beberapa solusi yang akan dilakukan dalam rangka meminimalisir hambatan-hambatan tersebut adalah : 1. Peningkatan disiplin melalui pembinaan kasus-kasus indisipliner. 2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pencapaian kinerja pegawai yang optimal. 3. Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian. 4. Melakukan penghitungan ulang secara terencana, sistematis dan kontinyu tentang kondisi jumlah kekuatan dan kompetensi aparatur sehingga pendistribusian yang dilakaukan benar-benar mecerminkan kebutuhan riil SKPD. 5. Melaksanakan Pola Karir berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 tahun 2013 yang bermaksud untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mulai dari karir terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang dimiliki. 6. Membina kemampuan, kecakapan dan keterampilan secara efisien, efektif dan rasional sehingga potensi, energi, bakat, minat dan motivasi pegawai tersalur secara obyektif ke arah tujuan orgainisasi. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

79


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. Bertolak

dari

visi

BKD

sebelumnya

yaitu

terwujudnya

Peningkatan

Profesionalisme Aparatur yang Cerdas Sehat dan Ihsan , maka dalam periode Renstra 2013-2018 BKD tetap berkomitmen kepada terwujudnya reformasi birokrasi yang merupakan program dari penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018, dirumuskanlah :

4.1. Visi dan Misi Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah : “TERWUJUDNYA

APARATUR

YANG

LEBIH

PROFESIONAL,

BERTANGGUNG JAWAB DAN BERMORAL PADA TAHUN 2018 ”. Dengan rumusan visi organisasi tersebut, maka perlu diberikan penjelasan yaitu : Aparatur yang lebih profesional

: Adalah aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat waktu, cermat dan sesuai dengan prosedur yang mudah dipahami.

Aparatur yang bertanggung jawab : Adalah aparatur yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.


80


Aparatur bermoral

: Adalah seseorang kebaikan

sebagai

menyadari

tugas

yang memiliki nilai-nilai aparatur pokok

yang

dan

selalu

fungsinya

memberikan pelayanan yang optimal.

Dalam rangka menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip good governance, dan mewujudkan visi maka BKD merumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur. 2. Meningkatkan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dan akuntabel. 3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan kesejahteraan aparatur.

4.2.

Tujuan dan Sasaran :

Tujuan yang ingin dicapai oleh BKD, adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien. 2. Terwujudnya pola karir yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Meningkatkan penegakkan disiplin dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Sasaran yang ingin dicapai BKD adalah : 1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur. 2. Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab aparatur serta pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasisi IT.

4.3.Strategi Sesuai dengan visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, dimana arah pembangunan bidang aparatur yang mengarah kepada terwujudnya Aparatur yang lebih Profesional, Bertanggung Jawab dan Bermoral pada tahun 2018 yang pada gilirannya mampu mengemban amanat terciptanya Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan, dan sebagaimana tertuang dalam tupoksi SKPD yang berdasarkan uraian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

81


mengenai kondisi umum masa kini dan kondisi lima tahun ke depan yang diinginkan yang dijadikan dasar dalam menentukan keberlanjutan pembangunan bidang aparatur perlu pula didukung oleh analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang menggambarkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akhirnya dapat menghasilkan kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi yaitu sebagai berikut : Kondisi Internal Kekuatan ( Strength) :  Komitmen pimpinan.  Tersedianya alokasi anggaran dibidang kepegawaian.  Tersedianya aturan pola karir aparatur.  Tersedianya sumberdaya aparatur. Kelemahan (weakness) :  Masih lemahnya penerapan hukuman disiplin.  Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung administrasi kepegawaian.  Belum validnya data kepegawaian.  Masih kurangnya kompetensi teknis aparatur dalam melaksanakan tugas.

Kondisi External Peluang (Opportunity) :  Tersedianya peraturan dibidang kepegawaian.  Tuntutan peningkatan pelayanan publik yang prima.  Tersedianya program peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan formal dan diklat teknis/fungsional.  Adanya dukungan DPRD dan stakeholder lainnya. Ancaman (Thread) :  Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur.  Tingginya pengaruh globalisasi melalui perkembangan teknologi informasi. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

82


 Tingginya aparatur yang pindah datang.  Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah. Nilai – Nilai Organisasi Sebagai landasan berfikir dan menjadi fondasi dalam proses pelaksanaan roda organisasi, nilai-nilai organisasi harus dimiliki dan dianut oleh seluruh anggota organisasi, nilai-nilai ini dapat tumbuh secara alami atau diciptakan oleh pimpinan organisasi maupun oleh anggota organisasi secara bersama-sama. Nilai-nilai ini menjadi nilai-nilai luhur organisasi yang harus selalu dipahami oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi mengembangkan nilai-nilai luhur organisasi yang terdiri dari : 

Disiplin. Adalah budaya kerja yang selalu bersandarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku.



Profesional. Adalah kondisi yang dimiliki oleh aparatur yang berarti memiliki keahlian di bidangnya

dan

senantiasa

konsekuen

dan

bersungguh-sungguh

dalam

melaksanakan tugas. 

Dinamis. Adalah kondisi yang tercipta dalam suatu organisasi yang mendorong perkembangan sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang baik.



Inovatif. Adalah kemampuan organisasi untuk mencari terobosan baru dalam rangka melakukan pelayanan.



Kreatif. Adalah suatu kondisi organisasi yang

memiliki kreasi dalam memberikan

pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.


83




Transparan. Adalah kemampuan organisasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka sehingga informasi yang tersedia mudah diakses oleh masyarakat umum dan khusunya aparatur. Sebelum merumuskan strategi pembangunan bidang aparatur, Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bekasi melalui analisis lingkungan menggunakan skoring terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal berdasarkan skala likert 1-4 dengan melihat tingkat pengaruhnya yang tertuang dalam analisa SWOT sebagaimana tabel berikut :

Table 5. Penentuan Strategi Analisis SWOT ALI

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

 Komitmen pimpinan

 Masih lemahnya penerapan sanksi hukum;

 Tersedianya alokasi anggaran

 Fasilitas pengelolaan kepegawaian belum

 Tersedianya

aturan

pola

karir

sepenuhnya berbasis IT  Belum tersedianya fasilitas penyimpanan

aparatur  Tersedianya sumberdaya aparatur.

arsip kepegawaian yang akuntabel  Masih

kurangnya

diklat-diklat

teknis

fungsional dalam rangka peningkatan kualitas

ALE

sumberdaya aparatur. Peluang (O)  Terbitnya yang

produk

baru

hukum

di

bidang

 Kebutuhan pelayanan prima

 Peningkatan upaya penegakan hukum di

aparatur

bidang kepegawaian pelayanan

 Tingginya permintaan SKPD akan kebutuhan diklat.  Adanya dukungan DPRD dan stakeholder lainnya

prima

dibidang aparatur kualitas

sumberdaya

 Pembangunan sistem pelayanan bidang kepagawaian yang berbasis IT.

 Peningkatan

dibidang aparatur;

aparatur

sesuai

 Pelaksanaan diklat teknis fungsional  Pengajuan penambahan anggaran

dalam

rangka pelaksanaan diklat-diklat baik teknis

dengan kompetensinya  Meningkatkan pengelolaan arsip

maupun fungsional

kepegawaian.

Ancaman (T)

terjadi

W+O

 Sosialisasi produk hukum bagi  Peningkatan

kepegawaian;

 Masih

S+O

tindakan

indisipliner aparatur  Belum tersedianya standar

S+T

W+T

 Penegakan aturan secara konsisten

 Peningkatan upaya penegakkan hukum

 Membuat prosedur

standar

operasional

bidang

pelayanan


di bidang kepegawaian  Pengembangan sistem pelayanan bidang

84


pelayanan

di

bidang

kepegawaian.  Peningkatan

kepegawaian;  Tingginya tingkat kritikkan masyarakat terhadap kinerja  Masih lemahnya pemahaman

kualitas

kinerja

 Peningkatan kualitas pelayanan melalui diklat-diklat tehnis sesuai kebutuhan.

aparatur berdasarkan kepastian

 Peningkatan

jenjang karir  Sosialisasi

aparatur;

kepegawaian yang berbasis IT.

terhadap

dan

pembinaan

aparatur

mengenai

aparatur terhadap peraturan

peratauran

perundang-undangan bidang

kepegawaian

perencanaan

dan

realisasi

anggaran program diklat dalam rangka peningkatan SDA

prundang-undangan

kepegawaian.

Dari analisa beberapa Faktor Kunci Keberhasilan dapat dirumuskan beberapa strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi yaitu : 1.

Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur sesuai dengan kompetensinya

2.

Peningkatan kualitas kinerja aparatur berdasarkan kepastian jenjang karir

3.

Pengembangan sistem pelayanan bidang kepegawaian yang berbasis IT.

4.

Peningkatan upaya penegakkan hukum di bidang kepegawaian.

4.4. Kebijakan Kebijakan operasional yang ingin dilakukan oleh BKD adalah : 1. Menciptakan sumberdaya aparatur yang profesional. 2. Mengembangkan system informasi kepegawaian yang terbuka dan akuntabel. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya pelayanan prima. 4. Pembinaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

4.5. Program 1. Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur. 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.


85



86



87


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Setelah dilakukan persamaan pemahaman dan penyamaan presepsi tentang pekerjaan yang akan dilakukan, penajaman terhadap maksud dan tujuan, penyamaan presepsi tentang beberapa konsep pokok, dan pembatasan ruang lingkup kerja dan penjadwalan pelaksanaan pokok yang disesuaikan dengan tuntutan arah dan perkembangan organisasi, BKD menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan uraian yang dijabarkan dalam matriks berikut :


88



89



90



91



92



93


BAB VI INDIKATOR KINERJA Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 telah ditetapkan beberapa sasaran pemerintah yang terdiri dari : 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. 2. Terwuudnya Sarana dan Prasarana Kota yang merata bagi seluruh warga. 3. Terwujudnya kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif, kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan. 4. Terwujudnya pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan. 5. Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 6. Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan, dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara. Dengan

berawal

dari

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

Pemerintahan Walikota Bekasi periode 2013-2018 tersebut, maka beberapa indikator kinerja yang dicanangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi adalah : 1. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS. 2. Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Struktural. 3. Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Fungsional. 4. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis. 5. Tercapainya Pengembangan Aparatur. 6. Tersedianya Data Pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

94


7. Terselesaikannya Kasus-kasus Indisipliner Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.


95


BAB VII PENUTUP Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi telah menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor kepegawaian. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak yang terkait dan berkepentingan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi. Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi sangat mendukung pencapaian target dan sasaran visi dan misi Kota Bekasi secara keseluruhan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi mempunyai 3 Misi, yaitu tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kualitas SDM yang berkualitas professional dan ihsan Sasaran utama tersebut tercapainya Visi Badan kepegawaian Kota Bekasi yaitu, “TERWUJUDNYA

APARATUR

YANG

LEBIH

PROFESIONAL,

BERTANGGUNG JAWAB DAN BERMORAL PADA TAHUN 2018”. Renstra ini diharapkan MENJADI pedoman rencana operasional kegiatan dan dapat menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kota Bekasi yang telah ditetapkan. Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu, Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang profesional,dinamis, inovatif kreatif dan disiplin.


96


KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Inayah Nya kita sekalian telah diberikan nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Sejalan dengan masa bhakti Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013–2018 maka renstra, visi dan misi Pemerintahan Kota Bekasi 5 tahun mendatang, harus disesuaikan dengan Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota yang pernah disampaikan. Berkaitan dengan itu BKD menyusun Renstra, Visi dan Misi berikut Program yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang guna mendukung terwujudnya Visi, Misi Pemerintah Daerah dan RPJMD Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan disusunnya rancangan Renstra, Visi, Misi, Kebijakan dan Program BKD bermanfaat untuk mendongkrak kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI

Drs. H. MOMON SULAEMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600403 198503 1 019


97


DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................. ii BAB

I

PENDAHULUAN ................................................................

1

1.1.

Latar Belakang

......................................................

1

1.2.

Landasan Hukum ......................................................

2

1.3.

Maksud dan Tujuan

............................................ 4

1.4.

Sistematika Penulisan

............................................ 6

1.5. Proses Penyusunan Rencana Strategis ..................... BAB II

BAB III

BAB IV

8

GAMBARAN PELAYANAN ............................................ 10 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................... 10

2.2.

Sumberdaya ............................................................... 57

2.3.

Kinerja Pelayanan ......................................................

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD .......

ISU – ISU STRATEGIS ....................................................... 73 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan .................. 73

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota ............. 74

3.3.

Telaahan Renstra sebelumnya .................................. 75

3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN ................................................................. 80 A. Visi dan Misi ................................................................... 80 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah


......................... 81 98


C. Strategi ................................................................................ 81 D. Kebijakan ............................................................................ 85 E. Program .............................................................................. BAB

85

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................ 88

BAB VI INDIKATOR KINERJA ........................................................ 94 BAB VII PENUTUP ............................................................................... 95


99

Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents