Rencana Strategis BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana Strategis 2015-2019

BAB 1 PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor merupakan salah satu unit kerja teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bogor sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan, sesuai ketentuan yang berlaku berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Bogor. Kewajiban dari setiap SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) merupakan ketentuan dari pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat konsepsi pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan, selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor selama periode tahun 2015 – 2019. Salah satu kelemahan yang harus diakui bersama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Bogor adalah kurangnya keterpaduan dan konsistensi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor tahun 2015 – 2019 diharapkan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor sehingga diharapkan semakin meningkatkan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Pemerintah Kota Bogor.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor

1-1


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan kemetrologian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor periode tahun 2015-2019 adalah sebagai pedoman Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor periode tahun 2015 – 2019 adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis strategis secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang menjabarkan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang perindustrian dan perdagangan secara sinergis. 3. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Industri;


1-2


4. Undang-Undang RINomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 5. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 9. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 10. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 11. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 13. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;


1-3


18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan; Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 23. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;


1-4


31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; 33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor 34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025. 35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019; 37. Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. 4. HUBUNGAN

RENSTRA

DINAS

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapainya dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2015-2019. Setelah dilakukan penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup aktivitas organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Hal ini merupakan tahapan yang penting dalam menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Cara mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya di dalam APBD


1-5


dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, sebagaimana terdapat di dalam Format Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kinerja Periode Tahun 2015-2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kota Bogor. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program kerja disajikan sebagai strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan disajikan dengan mengacu pada program prioritas yang sangat penting dan serius untuk ditangani, sehingga seluruh kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian kegiatan yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Kemudian, untuk mempercepat pencapaiannya dilakukan penelusuran komponen kegiatan, dan menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud, yaitu meliputi Indikator Masukan

(Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcomes), Manfaat (Benefit), dan Dampak (Impact) serta Rencana Pencapaiannya (Target). 5. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

penulisan

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Kota Bogor adalah sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan terdiri dari : 1. Latar Belakang : -

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

-

Pengertian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

-

Proses Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

2. Maksud dan Tujuan : -

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.


1-6


3. Landasan Hukum : -

Undang-undang,

Peraturan

Pemerintah,

Peraturan

Presiden,

Peraturan Perundangan Lainnya. 4. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 5. Sistematika Penulisan. Bab

2

Gambaran

Pelayanan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Kota Bogor terdiri dari : 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor (Susunan dan komposisi kepegawaian); 2. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor (Bidang urusan pemerintah daerah yang dicakup, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor); 3. Kondisi Organisasi. Bab 3 Isu – isu Strategis terdiri dari : 1. Isu Strategis : (Gambaran dan data kondisi Kota Bogor terkait dengan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, isu-isu dan permasalahan saat ini dan kondisi yang diharapkan ke depan); 2. Evaluasi dan Analisis : (SWOT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor); 3. Prediksi Pelaksanaan Tupoksi 5 Tahun Kedepan : (Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor). Bab 4 Visi,

Misi,

Tujuan,

Strategi,

dan Kebijakan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor terdiri dari : 1. Visi dan Misi Kota Bogor; (Penjelasan visi misi serta tujuan, sasaran, strategi yang terkait tupoksi/urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor)


1-7


2. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor; 3. Tujuan, Sasaran dan Strategi (merupakan penjabaran visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai). Bab 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan indikatif terdiri dari : (merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan,

lintas

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan, serta kewilayahannya. Program yang dicantumkan adalah program yang terkait Misi Kota Bogor pada RPJMD, maupun program rutin internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan a. Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor : (Diuraikan/dijelaskan gambaran rincian program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan

pentahapan

dalam

Dinas waktu

Perindustrian dan 5

tahun,

sesuai

Perdagangan dengan

serta

urusannya

memperhatikan RPJMD serta Program rutin yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan). b. Rencana Pembiayaan: (Rencana Pembiayaan masing-masing kegiatan) c. Indikator Kinerja Program; (Indikator Kinerja Program, dan Indikator Keluaran/Output). Bab 6 Penutup (memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


merupakan

pedoman

dalam

1-8


penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan,

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan).


1-9

Rencana Strategis BAB 1 PENDAHULUAN

Recommend Documents