RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KOTABUMI BAB 1 PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

2015-2019

BAB 1 PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM Secara umum kondisi lingkungan strategis Pengadilan Agama Kotabumi dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum Wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi wilayah Kabupaten Lampung Utara yang semula terdiri atas 16 Kecamatan, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah terjadi pemekaran wilayah kecamatan dengan terbentuknya 7 kecamatan baru sehingga jumlahnya menjadi 23 kecamatan dan 215 Desa/Kelurahan. 2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Kotabumi adalah aparat/pegawai pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi, demikian pula dalam kaitannya dengan kondisi kebutuhan masyarakat terutama para pencari keadilan, sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai sumber daya manusia sejumlah 28 orang yang terdiri atas: a. Hakim, berjumlah 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) b. Panitera/Sekretaris, berjumlah 1 orang c. Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, berjumlah 2 orang d. Panitera Muda dan Kepala Urusan, berjumlah 6 orang e. Panitera Pengganti , berjumlah 2 orang f. Jurusita/Jurusita pengganti, berjumlah 8 orang (termasuk Kepala Urusan 3 orang) g. Staf, berjumlah 6 orang 1


2015-2019

3. Gambaran Kondisi Kompetensi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Hal ini merupakan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, yaitu termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang Jinayah berdasarkan Qonun. Pengadilan Agama Kotabumi merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama Kotabumi sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah. Selain itu Pengadilan Agama Kotabumi juga memiliki kewajiban membantu Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang tenaga teknis, administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai fungsi sebagai berikut : A. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. B. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. C. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). D. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2


E. Memberikan

pelayanan

penyelesaian

permohonan

2015-2019

pertolongan

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. F. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. G. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. H. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kotabumi dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah melalui

upaya-upaya

manajemen

pembinaan,

organisasinya

penyempurnaan,

secara

terencana,

dan

pengendalian

sistematis,

bertahap,

komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Kotabumi perlu untuk menggali dan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya serta meminimalisir dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi oleh Pengadilan Agama Kotabumi dapat diuraikan sebagai berikut: 

Kekuatan (Strength)

1. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai yurisdiksi yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara, yang terdiri atas 23 kecamatan dan 215 Desa/Kelurahan. Keberadaan lembaga Pengadilan Agama secara instansional pada wilayah yurisdiksinya merupakan suatu 3


2015-2019

kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai pencari keadilan. 2. Penerapan Sistem Satu Atap ( one roof system) One roof system merupakan potensi bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan profesionalisme serta kemandirian hukum yang tanpa adanya campur tangan/intervensi dari luar. 3. Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama Kotabumi. Perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan yang dimaksud adalah antara lain tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang didalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya. Perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan lainnya

juga

meliputi pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam, zakat, infak, dan ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Hal tersebut merupakan suatu kekuatan sekaligus potensi bagi lembaga peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama Kotabumi diwilayah hukumnya untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. 4. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan Penyelenggaraan peradilan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan peradilan agama merupakan suatu kekuatan sekaligus potensi tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan (Justitiabelen).

4


2015-2019

Heterogenitas wawasan dan mazhab masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Utara secara nyata telah dapat menerima keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. 5. Kondisi Masyarakat Kondisi masyarakat kabupaten Lampung Utara adalah mayoritas beragama Islam. Kondisi tersebut merupakan gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakan hukum dan keadilan. Sisi peluang yang dimaksud adalah perlunya sosialisasi secara menerus bidang kewenangan Pengadilan Agama kepada masyarakat atas dasar kebutuhan mereka dalam menjalankan syariat Islam, baik dalam bentuk penyuluhan hukum atau melalui penyelesaian perkara dengan putusan yang adil, baik dan benar. 6. Hukum Adat Bersumber dari Hukum Islam Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terdapat norma berupa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (Living Law) dan dihormati oleh masyarakat terutama dibidang perkawinan. Pada umumnya hukum adat di Kabupaten Lampung Utara bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan pengadilan agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qhodi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam. Hal tersebut merupakan potensi bagi Pengadilan Agama Kotabumi untuk menyelenggarakan TUPOKSi Pengadilan Agama Kotabumi diwilayah hukumnya. 7. Kerjasama dengan Perguruan tinggi Salah satu bentuk potensi untuk mengembangkan profesionalisme didalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kotabumi adalah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi hukum dan keagamaan. Kedepan diharapkan terutama para hakim mayoritas sudah berpendidikan profesionalisme

strata

2

yang

penyelenggaraan

bertujuan tugas

disamping

pokok

dan

membangun fungsi,

juga 5


2015-2019

membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama yang berujung pada kewibawaan peradilan agama. 8. System informasi public pada Pengadilan Agama Kotabumi System informasi merupakan alat yang membantu manajemen dalam memberikan informasi kepada public dalam hal ini masyarakat pencari keadilan untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan lembaga peradilan agama dan tupoksi peradilan agama. Pengadilan agama kotabumi dalam upaya tersebut telah memiliki system informasi public berupa website pengadilan agama kotabumi yang berisi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tupoksi pengadilan agama, lembaga peradilan agama, serta masyarakat pencari keadilan (kaitannya dengan informasi perkembangan perkara). 9. Kepercayaan Masyarakat Integritas kepribadian dan kekuatan moral tenaga teknis peradilan yang berlatar belakang pendidikan agama terutama hakim sampai saat ini masih dipandang cukup memadai dan dipercaya untuk menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat tersebut merupakan potensi untuk mensukseskan penyelengaraan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai peluang untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang ada. 

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama

Kotabumi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Agama Kotabumi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya

tunjangan

kinerja/remunerasi

sebagai

motivasi

dalam

peningkatan kinerja.  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kotabumi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6


2015-2019

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengawas internal maupun eksternal Pengadilan Agama Kotabumi. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kotabumi berupa internet dan website Pengadilan Agama Kotabumi.



Kelemahan (Weaknes) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kotabumi dirinci

dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Agama Kotabumi belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat pencari keadilan.  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan Agama Kotabumi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan.  Rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Kotabumi. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja  Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

7


2015-2019

5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kotabumi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.



Tantangan yang dihadapi (Threats) Adapun tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Kotabumi yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan 

Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Kotabumi harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan sebagai pelaksana dalam lembaga peradilan. Disadari bahwa masih terdapat deviasi antara kondisi normative ideal dengan kondisi objektif tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kotabumi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparatur peradilan agama.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Letak Pengadilan Agama Kotabumi yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Disisi sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Kotabumi telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang menunjang baik berupa gedung, tanah, 8


2015-2019

peralatan, mesin, dan sarana lainnya. Tetapi sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. 6. Aspek Pandangan dan Kesadaran Masyarakat akan hukum Terdapat

pandangan/image

sebagian

masyarakat

yang

belum

sepenuhnya memahami kedudukan pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam beberapa peristiwa untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan), setelah perkara itu diputus oleh pengadilan agama, pihak yang kalah masih mencoba untuk menggugat putusan pengadilan agama tersebut ke pengadilan umum. Dalam bidang kewenangan, sebagian masyarakat masih belum memahami hilangnya hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan pengadilan agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Rendahnya kesadaran tentang hukum yang dimiliki oleh masyarakat merupakan permasalahan dalam upaya pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu dilakukan tindakan preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam yang merupakan suatu potensi untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional. 7. Aspek rasio tenaga teknis dengan volume perkara Salah satu permasalahan selama ini yang belum terselesaikan adalah dalam hal penempatan dan mutasi pegawai terutama tenaga teknis yang belum proporsional dengan volume perkara yang diterima oleh pengadilan agama. Kondisi tersebut memberi dampak pada kinerja aparat peradilan agama yang tidak maksimal sebagai lembaga pelayanan hukum.

9


2015-2019

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kotabumi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kotabumi. Visi Pengadilan Agama Kotabumi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI”

2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Kotabumi, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. 10


2015-2019

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kotabumi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kotabumi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

11


2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. d. 12


5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

2015-2019

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Agama Kotabumi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok

yang akan dilaksanakan

sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah penyediaan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi di lingkungan peradilan tingkat pertama. c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kotabumi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara. 2. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.

13


2015-2019

3. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

14


2015-2019

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara

yang

akuntabel dan

transparan sehingga

masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya manusian aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.



Pengawasan eksternal dan internal untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.



Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

15




2015-2019

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki

mekanisme penanganan pengaduan dari masyarakat pencari

keadilan. 

Meningkatkan

sarana

prasarana

dan

teknologi

informasi

untuk

peningkatan pelayanan publik.

16


2015-2019

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik kelemahan, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana strategis Pengadilan Agama Kotabumi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan rencana strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Kotabumi memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi

dapat

terwujud dengan baik.

17

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KOTABUMI BAB 1 PENDAHULUAN

Recommend Documents