MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019
NCANA
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II NO
TUJUAN
1
Terwujudnya penyelesaian mediasi bagi para pihak berperkara Terwujudnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama Manna
2
3
4
Terwujudnya pelayanan prima yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dibidang pelayanan peradilan
Terwujudnya ketertiban administrasi perkara berdasarkan pola bindalmin sesuai dengan KMA No.01/SK/I/1991
THN 2015
TARGET KINERJA THN THN THN 2016 2017 2018
THN 2019
Prosentase mediasi yang diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
a.
100%
100%
100%
100%
100%
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan a. Prosentase Perkara Prodeo yang diterima
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
b. Prosentase sidang keliling yang dilaksanakan a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
b. Prosentase Penyampaian Relaas Pemanggilan kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SASARAN STRATEGIS Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan penyelesaian perkara
Peningkatan pelayanan dan Bantuan Hukum
Peningkatan tertib administrasi perkara
INDIKATOR KINERJA
Prosentase perkara yang diselesaikan
KET
Isi Putusan Tepat Waktu
5
6
7
Terwujudnya peningkatan kualitas profesional aparat Pengadilan Agama Manna
Terwujudnya Aparatur peradilan yang baik
Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan kualitas pengawasan
Terwujudnya kemudahan akses produk peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Aset dan Tenologi
Perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset serta pembaharuan teknologi informasi dan semua aplikasi yang ada
8
d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat e. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Tepat Waktu f. Prosentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase Perbaikan Kinerja dan Aplikasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DAN MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Prosentase mediasi yang diselesaikan
100%
2
Peningkatan penyelesaian perkara
a.
Prosentase perkara yang diselesaikan
100%
b.
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
a.
Prosentase Perkara Prodeo yang diterima
100%
b.
Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan
100%
a.
Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
100%
b.
Prosentase Penyampaian Relaas Pemanggilan kepada Para Pihak Tepat Waktu Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Isi Putusan Tepat Waktu Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
Prosentase Minutasi Berkas Perkara Tepat Waktu Prosentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
100% 100%
3 4
Peningkatan pelayanan dan Bantuan Hukum Peningkatan tertib administrasi perkara
c. d. e. f.
5
Peningkatan Kualitas SDM
6
Peningkatan kualitas pengawasan
7
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
8
Perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset serta pembaruan teknologi informasi dan semua aplikasi yang ada
a.
100% 100%
100%
b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
100% 100% 100% 100%
Prosentase perbaikan kinerja dan aplikasi
100%
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MANNA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Maryanti, SH
Jabatan
: Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Manna
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: Drs. Lazuarman, M. Ag : Ketua Pengadilan Agama Manna
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Manna, Ketua Pengadilan Agama Manna
Drs. Lazuarman, M. Ag NIP. 19681727 199403 1 008
Januari 2014
Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Manna
Maryanti, SH NIP. 19770320 199803 2 001
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Prosentase mediasi yang diselesaikan
100%
2
Peningkatan penyelesaian perkara
3
Peningkatan pelayanan dan Bantuan Hukum
a. b. a.
Prosentase perkara yang diselesaikan Prosentase sisa perkara yang diselesaikan Prosentase Perkara Prodeo yang diterima
100% 100% 100%
4
Peningkatan tertib administrasi perkara
b. a.
Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
100% 100%
b.
Prosentase Penyampaian Relaas Pemanggilan kepada Para Pihak Tepat Waktu Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Isi Putusan Tepat Waktu Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
c. d. e. f.
5
Peningkatan Kualitas SDM
6
Peningkatan kualitas pengawasan
7
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
8
Perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset serta pembaruan teknologi informasi dan semua aplikasi yang ada
100% 100%
Prosentase Minutasi Berkas Perkara Tepat Waktu Prosentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
100% 100%
Prosentase perbaikan kinerja dan aplikasi
100%
100% 100% 100% 100% 100%
8
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Dokumen Riviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Manna. Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Manna, Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Manna,
Drs. LAZUARMAN,M.Ag NIP. 19680727 199403 1 008
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
Pendahuluan
1
1.1 Kondisi Umum
1
1.2 Potensi dan Permasalahan
10
Visi, Misi dan Tujuan
12
2.1 Visi
12
2.2 Misi
12
2.3 Tujuan
12
2.4 Sasaran Strategis
13
Arah Kebijakan dan Strategi
14
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI
14
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Bengkulu
14
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA Manna
16
PENUTUP
18
BAB II
BAB III
BAB IV
LAMPIRAN
-
Matrik Rencara Strategis Pengadilan Agama Manna Tahun 2015-2019
ii
19
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai
pelaksanaan dari pasal
24
ayat
(2)
undang-undang dasar
tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dinyatakan
dalam
pasal
13
ayat
(1)
undang-undang
tersebut
bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan
peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada
lingkungan Peradilan Agama
yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 1
2009
yang
dimaksudkan
untuk
memperkuat
prinsip
dasar
dalam
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Manna adalah salah satu Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Palembang (Keresidenan Bengkulu). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (LN 1957 Nomor 99) tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syri’ah di luar Jawa dan Madura,
termasuk
di
dalamnya
tentang
pembentukan
Pengadilan
Agama/Mahkamah Syari’ah Bengkulu untuk Keresidenan Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Manna sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Bengkulu untuk daerah Bengkulu Selatan dan pada tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengkulu, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1966. Dalam operasionalnya Pengadilan Agama Manna belum berjalan efektif sampai dengan tahun 1968 dengan diangkatknya Bapak KH. Hasan Taman sebagai Ketua Pengadilan Agama Manna yang pertama. Dalam
melaksanakan
tugas
yustisinya:
menerima,
memeriksa
dan
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Gedung kantor dan tempat 2
bersidangnya berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dengan status sewa, sampai pada akhirnya melalui APBN Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor di Jl. Duayu/Jl Kol. Syamsul Bahrun, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna diareal tanah seluas 1.789 M2 dengan Sertifikat Tanah Nomor 00098 tanggal 03 Maret 1999 yang diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah Propinsi di Palembang Drs.H Rosihan A.Rasyid Bc.HK pada tanggal 03 Mei 1980 / 18 Jumadil Akhir 1400 H dan dimanfaatkan sampai dengan bulan Januari 2005. Pada tahun 1998, Pengadilan Agama Manna mendapat sebidang tanah seluas 2.500 M2 dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 353 Tahun 1998 tanggal 10 Desember 1998 tentang Penunjukan Lokasi tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna di Jl. Raya Padang Panjang Kota Manna. Perolehan tanah lokasi Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna tersebut telah dilaporkan kepada Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu sekaligus mengusulkan untuk segera membangun Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna di Lokasi tersebut. Aplikasi dari segala usul tersebut, akhirnya melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2004, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Satu Unit seluas 365 M2 type B senilai Rp 681.000.000,serta Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Bengkulu Selatan Nomor: 064/130/IMB/2004. Kemudian, melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2005, Pengadilan Agama Manna mendapat Proyek Pembangunan Satu Unit Balai Sidang tidak bertingkat seluas 450 M2 dengan dana Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Terakhir, melalui DIPA Pengadilan Agama Manna mendapat Proyek Paving Block untuk halaman Gedung Kantor dan Pagar di Jalan Raya Padang Panjang Manna dengan nilai dana Rp 495.654.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
3
Proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna melalui DIPA Tahun Anggaran : 2004, 2005 dan 2006 tersebut sudah selesai pembangunannya dan diresmikan penggunaannya oleh Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Drs. H.Syamsuhadi Irsyad SH., MH. Pada hari Selasa Tanggal 05 September 2006 M/11 Sya’ban 1427 H dalam satu upacara resmi. Pada tahun 2011 DIPA Pengadilan Agama Manna mendapat proyek perluasan dan renovasi gedung kantor dengan nilai dana Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Adapun nama-nama yang pernah menjadi pimpinan Pengadilan Agama Manna sejak berdirinya sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut: 1.
KH. Hasan Taman ( Ketua: 1968-1977)
2.
Drs. A.Tajudin (Ketua: 1977-1985)
3.
Drs. H.Djayusman, MS,SH (Ketua: 1985-1991)
4.
H.A Khaidir Ismail, SH (Ketua: 1991-1995)
5.
KH. Ishak As’ad (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 1995-1996)
6.
Drs. H Arzum Ali, SH (Ketua: 1996-2003)
7.
Drs. Aqshaa, SH (Wakil Ketua: 2001-2004)
8.
Drs. Edy Noerfuady HM, SH (Ketua: 2003-2004)
9.
Drs. Sya’roni (Ketua: 2004-2008)
10.
Drs. Syamsuddin (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 2008 -2009 )
11.
Drs. H. Zulkadri Ridwan, SH (Ketua 2009- 2012)
12.
Drs. Lazuarman, M.Ag (Ketua 2012- sekarang) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 1966 jo Surat
Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 23 Tahun 1960, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manna meliputi Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi Tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ibukota Manna, Kabupaten Kaur dengan ibukota Bintuhan dan Kabupaten Seluma dengan ibukota Tais. Menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa, Pengadilan Agama Tingkat
4
Pertama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena Pengadilan Agama Bintuhan dan Pengadilan Agama Tais belum dibentuk menurut ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manna masih meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. 1. Keadaan Perkara Tahun 2013
PANITERA MUDA GUGATAN Dalam tahun 2013 perkara gugatan yang diterima berjumlah 537 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 66 perkara, dan perkara gugatan yang dapat diselesaikan sebanyak 467 dengan rincian sebagai berikut :
No.
Bulan
1
2 Sisa Perkara Tahun 2012 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Jumlah
Perkara Yang Diterima 3 66 Perkara 37 Perkara 43 Perkara 28 Perkara 47 Perkara 54 Perkara 31 Perkara 31 Perkara 39 Perkara 54 Perkara 28 Perkara 46 Perkara 33 Perkara 537Perkara
Perkara Yang Diselesaikan 4
42 Perkara 31 Perkara 30 Perkara 31 Perkara 47 Perkara 42 Perkara 50 Perkara 28 Perkara 37 Perkara 48 Perkara 43 Perkara 40 Perkara 469 Perkara
Keterangan 5 Sisa Perkara Gugatan yang belum diselesaikan tahun 2013 sebanyak 68 perkara
PANITERA MUDA PERMOHONAN
Dalam tahun 2013, perkara permohonan yang diterima berjumlah 35 Perkara, sedangkan perkara permohonan yang diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 33 Perkara, dengan rincian sebagai berikut :
No. 1 1.
Perkara Yang Diterima 2 3 Penunjukan wali oleh Pengadilan 2 perkara dalam hal kekuasaan wali dicabut/wali adhol Jenis Perkara
Pernyataan sahnya perkawinan yang
5
Perkara Yang Diselesaikan 4 2 perkara
Ket 5
2.
terjadi sebelum UU. No. 1 Th. 1974 26 perkara tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
25 perkara
1 belum selesai
Pengangkatan Anak Penetapan Ahli Waris 3.
5 perkara
5 perkara
2 perkara
2 perkara
1 perkara 36 perkara
1 perkara 35 perkara
Pencabutan dan Penetapan Wali 4. 5. Jumlah
1
perkara
PANITERA MUDA HUKUM PANITERA MUDA HUKUM
Pada tahun 2013 Panitera Muda Hukum telah melaksanakan pelaporan tentang perkara sebagai berikut : 1. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenis perkara yang diterima dalam tahun 2013 adalah : Perkara Yang Diterima Jumlah Perkara Gugatan Perceraian 303 Perkara Perceraian karena talak 157 Perkara Penyelesaian harta bersama 5 Perkara Penunjukan wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan wali 1 Perkara dicabut Permohonan penetapan ahli waris 1 Perkara Gugatan waris 2 Perkara Wali Adhol 2 Perkara Pengangkatan anak 5 Perkara Pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU. 26 Perkara No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Jumlah Sisa perkara bulan Desember 2012 Jumlah keseluruhan
2. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3. No.
502 Perkara 69 Perkara 571 Perkara
Jenis Perkara yang diputus/diselesaikan dan dicabut dalam tahun 2013 adalah : Perkara yang diputus Jumlah perkara Gugatan Perceraian 306 Perkara Perceraian karena talak 151 Perkara Penyelesaian harta bersama 7 Perkara Permohonan penetapan ahli waris 1 Perkara Gugatan waris 2 Perkara Wali Adhol 2 Perkara Pengangkatan anak 5 Perkara Pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU. 27 Perkara No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Jumlah 501Perkara Jenis putusan/penetapan adalah : Putusan / Penetapan
Jumlah Perkara
6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dikabulkan Dicabut Digugurkan Dicoret dari daftar register Ditolak Tidak diterima Damai Jumlah
436 Perkara 46 Perkara 7 Perkara 1 Perkara 6 Perkara 4 Perkara 1 Perkara 501 Perkara
1. Perkara Khusus Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990. Yang diputus sebanyak : 23 Perkara. 2. Pengeluaran Akta Cerai 382 lembar dari : Cerai Gugat : 268 lembar Cerai Talak : 114 lembar 3. Perkara Ghaib Yang diterima sebanyak 47 Perkara dan yang sudah diputus sebanyak 30 Perkara. 4. Perkara Verzet a. Perkara Nomor : 218/Pdt.G/2013/PA.Mna 5. Perkara yang dimohonkan Banding 4 (empat), yaitu : a. Perkara Nomor : 0131/Pdt.G/2011/PA.Mna b. Perkara Nomor : 0055/Pdt.G/2013/PA.Mna c. Perkara Nomor : 0198/Pdt.G/2013/PA.Mna d. Perkara Nomor : 0182/Pdt.G/2013/PA.Mna 6. Perkara yang dimohonkan Kasasi : Perkara Nomor : 0178/Pdt.G/2010/PA.Mna Perkara Nomor : 0271/Pdt.G/2010/PA.Mna Perkara Nomor : 0131/Pdt.G/2011/PA.Mna Perkara Nomor : 0182/Pdt.G/2012/PA.Mna 7. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali : NIHIL 8. Perkara yang dimohonkan Eksekusi : Perkara Nomor : 0069/Pdt.G/2011/PA.Mna
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Agama Manna bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan cara mengirim peserta untuk mengikuti DIKLAT. Hal ini merupakan kegiatan rutin internal Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Manna untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Mahkamah Agung RI baik melalui diklat jabatan maupun diklat teknis lainnya. Dengan demikian, capaian sasarannya dapat bergerak secara 7
dinamis pada setiap tahun anggaran, karena tingkat kebutuhan dan kesempatan bagi pegawai Pengadilan Agama Manna berbeda pada setiap periode. Sedangkan kegiatan bagi Pengadilan Agama Manna yang secara formal dimasukkan dalam Renstra Pengadilan Agama Manna dan bersifat eksternal berupa kegiatan sosialisasi. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa salah satu peran Pengadilan Agama Manna adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara-perkara tertentu yang meliputi bidang hukum perkawinan, bidang hukum harta kekayaan, bidang hukum ekonomi syari’ah, bidang hukum jinayat (khusus untuk Mahkamah Syari’ah), dan bidang pelayanan hukum lainnya yang tidak tersedia upaya hukum apapun. Pelaksanaan peran ini dilakukan berbagai tahapan-tahapan, pemberian berbagai bimbingan teknis, pelaksanaan model Islan of Integrity, serta pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja unitunit yang telah berupaya menerapkan prinsip pola Bindalmin yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pengadilan yang efisien. Dalam rangka untuk memperlancar kinerja, Pengadilan Agama Manna mempunyai sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial: Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a.
Hakim
= 9 Orang
b.
Panitera/Sekretaris
= 1 Orang
c.
Wakil Panitera
= 1 Orang
d.
Panmud
= 3 Orang
e.
Panitera Pengganti
= 7 Orang
f.
Jurusita
= 1 Orang
g.
Jurusita Pengganti
= 4 Orang
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a.
Wakil Sekretaris
= 1 Orang
b.
Kepala Urusan
= 3 Orang
c.
Staf
= 3 Orang
d.
Honorer
= 11
Orang
1.2. Potensi dan Permasalahan Penduduk di wilayah Pengadilan Agama Manna mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, sehingga perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Manna cukup tinggi yaitu rata-rata setiap bulannya 35 perkara. Hal ini memerlukan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Manna. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai tetapi yang tak kalah pentingnya adanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan jumlahnya cukup. 8
Sementara itu yang menjadi permasalahan di Pengadilan Agama Manna adalah kurangnya tenaga teknis yudisial dan tenaga administrasi. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Manna pada akhir 2013 sebanyak 9 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan
jumlah
tenaga
administrasi adalah sebanyak 24 orang. Walaupun
demikian, dengan sarana teknologi kekurangan Sumber Daya Manusia itu sedikit teratasi.
9
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. Visi Visi Pengadilan Agama Visi Pengadilan Agama Manna mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” di dalam frasa tersebut tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, MISI yang dikembangkan untuk mencapai misi tersebut adalah : 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama 2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang modern 3. Meningkatkan Kualitas system Pemberkasan Perkara kasasi 4. Meningkatkan Kajian Syari’ah Sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan Agama Sebagai tindak lanjut dari Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Manna mempunyai visi yaitu ”Terwujudnya Peradilan Agama Manna yang Agung “ 2. Misi 1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur peradilan Agama; 2.
Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
3.
Meningkatkan Kwalitas Sistem Pemberkasan Perkara;
4.
Meningkatkan Kajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan Agama.
2.3. Tujuan Strategis 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Manna yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan 2.4. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 2. Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien. 10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2015-2019
1. Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung; 2. Pemberlakuan Sistem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara; 3. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta; 5. Peningkatan akses masyarakat atas keadilan.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Bengkulu Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selama tahun 2013 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana diwilayah Peradilan tinggi Agama Bengkulu, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.
11
Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan
kualitas
kinerja
peradilan,
dapat
juga
digunakan
untuk
meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam tahun 2010 hampir seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan untuk pengelolaan data kepegawaian 12
telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan seluruh Pengadilan Agama di Jawa Timur telah memuat publikasi utusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan. 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PA Manna Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor 144/KMA/SK/2007 tersebut Pengadilan Agama Manna telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan. Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Manna telah memiliki web site dengan alamat : www.pa-manna.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan. Namun demikian Pengadilan Agama Manna harus tetap memperhatikan tugas pokok Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Pelaksanaaan dari tugas pokok tersebut dilakukan oleh Hakim, dengan dibantu oleh sebuah unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut.
13
14
BAB IV PENUTUP
Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Manna kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
Manna,
Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Manna,
Drs. Lazuarman, M.Ag NIP. 19680727 199403 1 008
15
MATRIK RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II BAGIAN KEPANITERAAN No TUJUAN 1
2
3
Meningkatnya pelayanan Hukum yang berkeadilan, kredibel dan transpran kepada masyarakat pencari keadilan. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Manna kelas II yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
THN I (2015)
TARGET KINERJA THN II THN THN IV (2016) III (2018) (2017) 20 % 25 % 30 % 4% 5% 6%
THN V (2019)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KINERJA
1.Peningkatan penyelesaian upaya Mediasi
a. Perkara yang di mediasi b. Perkara yang berhasil di mediasi a.Prosentaseperkara yang diselesaikan b.Prosentasesisaperkara yang diselesaikan
Peningkatan manajemen peradilan Agama
19 % 3%
Peningkatan manajemen peradilan Agama
80 % 25 %
75 % 20 %
70 % 15 %
65 % 10 %
60 % 5%
a.Prosentase perkara prodeo yang di terima b.Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan a.Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b.Prosentase penyampaian relaas kepada para pihak tepat waktu c.Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas isi putusan tepat waktu d.Prosentase penyitaantepat waktu dan tepat e.Prosentase minutasi berkas perkara tepat waktu f.prosentase berkas yang
Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan
7% 25 %
10 % 30 %
15 % 35 %
20 % 40 %
25 % 45 %
Peningkatan manajemen peradilan Agama
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.Peningkatan penyelesaian Perkara
3.Peningkatan pelayanan dan bantuan Hukum
4.Peningkatan tertib administrasi perkara
35% 7%
KET
5.Peningkatan kualitas SDM
6.Peningkatan kualitas pengawasan
7.Peningkatan aksesibilitas masyarakat tehadap peradilan(acces to justic) 8.Perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset serta pembaruan teknologi informasi dan semua aplikasi yang ada
diajukan Banding,Kasasi dan PK yang di sampaikan secara lengkap a.jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial a.jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial a.Prosentase pengaduan yang di tindaklanjuti b.Prosentase temuan yang di tindaklanjuti Prosentase peroses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase perbaikan kinerja dan aplikasi
Peningkatan manajemen peradilan Agama
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
Peningkatan manajemen peradilan Agama
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
Peningkatan manajemen peradilan Agama
80 %
85 %
90 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Peningkatan manajemen peradilan Agama
MATRIK RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II BAGIAN KESEKRETARIATAN No TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KINERJA THN I (2015)
1
2
3
Terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan kepada para pegawai tepat waktu Terselenggarakann ya operasional dan pemeliharaan Perkantoran yang tepat sasaran
Terlaksanakannya Laporan Administrasi Pelaksanaan Anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel
TARGET KINERJA THN II THN III THN (2016) (2017) IV (2018) 100 % 100 % 100 %
KET THN V (2019)
Gaji dan tunjangan bagi hakim dan seluruh pegawai dapat terpenuhi
Jumlah gaji dan tunjangan yang berhasil diterima oleh seluruh pegawai
Pembayaran gaji dan tunjangan kepada seluruh pegawai
100 %
Gedung dan Bangunan, Kendaraan dinas, sarana dan prasarana terpelihara dengan baik
1. Perawatangedungdan bangunan 2. PerawatanRumahdina s 3. Perawatansaranagedu ngdanbangunan 4. Perawataninventarisk antor 5. Pemeliharaankendara andinas 6. BelanjaKeperluanoper asionalperkantoran 7. Belanjalanggananlistri k, telepondanpengiriman surat 1. Penyusunan LRA Manual, LRA Rekonsiliasi, Laporanneracakeuang an per bulan 2. PenyusunanlaporanA plikasiBappenas
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Terselesainya laporan pelaksanaan anggaran tepat waktu
Laporan Pelaksanaan Anggaran
100 %
PP.39/2006 serta LRA Keuanganpadatriwula n I s.d IV dan semester I, II 3. Penataanberkasadmini strasikeuangan 4. Pelaksanaanrapatkoor dinasitingkatpimpinan maupunseluruhpegaw ai 5. Penyusunan LAPTAH dan LAKIP 4
5.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Tertib Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Sarana dan Prasarana pendukung kinerja pada pengadilan agama manna
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan pada pengadilan agama manna
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Terselenggaranya Ketertiban administrasi Kepegawaian
Registrasi Pegawai
Melakukan Pencatatan dan penguploadan data pada aplikasi kepegawaian Melengkapi file, mengganti form dan map file apabila telah rusak Melengkapi data pada simpeg (fungsional) dan mengirimkan berkas (struktural) Membuat KGB Melengkapi dan mengirimkan Usul Pensiun Pegawai Membuat dan mengirimkan Usul permintaan Karpeg Membuat dan mengirimkan Usul Kartu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penataan File Pegawai
Kenaikan Pangkat
Kenaikkan Gaji Berkala Usul Pensiun Pegawai
Usul Permintaan Karpeg
Usul Kartu Askes
Usul Mutasi dan Promosi
Usul Karis/Karsu
Usul Kartu Taspen
6.
Tertib Administrasi Umum
Terselenggaranya Ketertiban Administrasi Umum
Jumlah Kegiatan Administrasi Jumlah Tanah Terdata Jumlah Bangunan Terdata
Jumlah Kendaraan Terdata Jumlah AC terdata Jumlah PC Terdata Jumlah Telepon Terdata Jumlah Facximile Terdata
7.
Sarana dan Prasana terjaga dengan baik
Terpeliharanya Sarana dan prasarana dengan baik
Pengadaan Pakaian Dinas
Pengadaan Toga/Pakaian Supir/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
Askes Mengirimkan Usulan Promosi Jabatan dan mempersiapkan penyumpahan/pelantikan Membuat dan mengirimkan Usul Karis/Karsu Membuat dan mengirimkan kartu Taspen Administrasi Kantor terdata (Surat. Agenda Ketua, Rapat) Menginput Tanah terdata ke aplikasi SIMANTAP Menginput bangunan terdata ke aplikasi SIMAK BMN Menginput Kendaraan ke aplikasi SIMAK BMN Menginput AC terdata ke aplikasi SIMAK BMN Menginput PC terdata ke aplikasi SIMAK BMN Menginput telepon terdata ke aplikasi SIMAK BMN Menginput facximile terdata ke aplikasi SIMAK BMN Membeli Pakaian Dinas sesuai dengan anggaran yang tersedia
Membeli toga/pakaian supir/satpam/tenaga teknis sesuai dengan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pertemuan Jamuan Delegasi Tamu Perawatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat
Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua
Perawatan sarana Gedung
Langganan daya dan jasa
Jasa/Pos/Sertifikat
Operasional Perkantoran
anggaran yang tersedia Menjamu Delegasi Tamu yang hadir sesuai dengan PAGU yang tersedia Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas Pemeliharaan Rumah Dinas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembelian ATK sesuai Kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
Servis Kendaraan sesuai Jadwal dan Kebutuhan Bayar Pajak Sesuai Jadwal Servis Kendaraan sesuai Jadwal dan Kebutuhan Bayar Pajak Sesuai Jadwal Mengadakan Program Kebersihan 1x/Bulan Pemeliharaan Sarana Gedung secara umum Langganan Koran dan membayar sesuai jadwal Langganan Listrik dan Website dan membayar sesuai jadwal Mengirim Surat Dinas lewat Pos dan membayar sesuai jadwal Memberikan sertifikat kepada pegawai yang berprestasi Memberikan Honor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dan Pimpinan
Pembinaan/Konsultasi berupa perjalanan Dinas
Kearsipan dan Dokumentasi
8.
Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Agama terjaga
Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Agama
Pengadaan Alat Pengelola Data Pengadaan sarana Gedung
Kepada Pengelola Keuangan dan Honor lainnya Mengadakan Perjalanan Dinas Pembinaan dan Konsultasi ke Instansi terkait dengan SPPD dan Surat Perjalanan Dinas Membuat Berita agenda Mendokumentasikan/ photo agenda Menata Arsip Surat Pengadaan Komputer, Printer, Harddisk. Pengadaan Papan Stuktur (Lemari Arsip/Perpustakaan/ATK) , Gorden, Penambahan daya Listrik dan Trali.
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Manna, Ketua,
Januari 2014
Drs. LAZUARMAN, M.Ag NIP 19680727 199403 1 008
