Rencana Strategis Revisi 2011 BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis 2010 - 2014

Revisi 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliknya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu: tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

1


Revisi 2011

pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, dan menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik mengemban tugas "melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di bidangnya” (bidang Bisnis dan Pariwisata). Dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 2010-2014, Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014, serta tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2007 dan Permendiknas nomor 50 tahun 2008, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014. Renstra PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2010-2014 ini, menjadi pedoman bagi semua tingkatan dan satuan unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan.

B. Paradigma PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Kesepakatan global dan regional mengarah pada dibukanya semua jenis jasa bagi perdagangan dunia (broadening) dengan tingkat liberalisasi (depending) sebesar 100 persen (Tjokrowinoto, 1996). Dalam hubungan ini, birokrasi harus mampu mengantisipasi kecenderungan baru, dan siap melakukan perubahan dan


2


Revisi 2011

penyesuaian (reformasi) yang diperlukan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Birokrasi adalah suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang terpisahkan dari orang-orang yang mendudukinya (Sofian Effendi, 1994). Konsep birokrasi yang rasional sangat mengandalkan peraturan-peraturan (rule) dan prosedur yang kesemuanya dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan dan terlaksananya nilai-nilai atau norma-norma yang diinginkan (Azhar Kasim, 1993). Birokrasi menghadapi tugas ganda, disatu pihak birokrasi harus mampu melakukan kiat-kiat strategik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (outward looking), dipihak lain harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam lingkungannya (inward looking). Kedua peran birokrasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan bergantian, tetapi harus dilakukan secara simultan. Manakala birokrasi menitikberatkan pada peningkatan pelayanan masyarakat terlebih dahulu, baru kemudian peningkatan sumber daya manusia, maka akan sangat sulit memenangkan persaingan dalam era global ini. Sebaliknya jika peningkatan kualitas sumber daya manusia didahulukan, maka upaya penyederhanaan prosedur (debirokratisasi) tidak akan berarti, karena kemungkinan akan sangat sulit memahami apa yang dikehendaki oleh debirokratisasi. Dengan demikian peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Birokrasi masa depan yang dipandang lebih mampu adalah suatu sistem birokrasi yang lebih mendekati sifat-sifat birokrasi Weber serta lebih terpisah dari kekuatan politik. Birokrasi masa depan harus menggunakan pola otoritasi yang amat terdesentralisasi, agar lebih mampu melaksanakan tugas-tugas secara baik. Seiring dengan perubahan struktur birokrasi, prosedur juga akan mengalami perubahan. Birokrasi harus lebih berfungsi sebagai fasilitator, bukan pelaksana pembangunan, yaitu dengan berorientasi pada etos pelayanan masyarakat dan produktivitas. Sosok perilaku birokrasi yang diperlukan dalam era globalisasi adalah entrepreneurial bureaucracy. Pelaku birokrasi (pejabat pemerintah) dan seluruh jajarannya harus mampu mencermati, menyiasati, dan mencerdiki berbagai


3


Revisi 2011

perubahan yang sedang dan akan terjadi pada masa mendatang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi tantangan global, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata dituntut untuk selalu responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dan perkembangan global. Dengan demikian, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata harus melakukan perubahan menyeluruh, dilakukan secara cermat dan cerdik, sehingga mampu berkiprah dalam percaturan global. Sehubungan dengan hal dimaksud, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, harus berubah, karena masa depan obviously, is about change (Weiner and Brown, 2006), artinya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata harus melakukan perubahan (reformasi) dengan meninjau kembali mental attitude, merubah system thinking, paradigma, manajemen, dan perilaku. Ucapan Prahalad "If you don't change you die" diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi reformasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata didasarkan paradigma universal yang perlu diperhatikan: 1.

Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta pendidikan dan pelatihan sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta diklat sebagai manusia yang utuh. Peserta diklat memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta diklat untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk tuhan).


4

Rencana Strategis 2010 - 2014 2.

Revisi 2011

Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Diklat

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta diklat menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan. 3.

Pendidikan dan Pelatihan yang Bermutu untuk Semua

Fasilitasi peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan sistem terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender, sehingga dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta diklat yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan diklat untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan diklat di lokasi (in house learning), diklat jarak jauh (open and distance learning), dan bentuk diklat lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya diklat yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender. 4.

Pendidikan dan Pelatihan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan dan pelatihan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

5


Revisi 2011

datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan

dan

pelatihan

harus

menumbuhkan

pemahaman

tentang

pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan dan pelatihan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan. 5.

Fasilitasi PTK untuk Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan (PPB)

Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan (PPB) merupakan proses aktivitas sistematis yang dapat menambah nilai dan memelihara kapasitas professional, terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan (PPB) dapat dilakukan secara mandiri, dan dapat pula difasilitasi, misalnya melalui Pendidikan dan pelatihan. Sebagai salah satu bentuk PPB, maka diklat harus merupakan proses aktivitas sistematis yang dapat menambah nilai dan memelihara kapasitas professional, terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Selanjutnya, diklat harus dijadikan modal bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan secara mandiri. Paradigma ini juga mengajak peserta diklat untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kompetensi, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, dengan tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas dan kompetensinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.


6


Revisi 2011

Penyelenggara Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK yang Baik

Penyelenggaraan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi, disiplin, kompetensi, kualitas, kreativitas dan inovasi. Paradigma ini menekankan pentingnya serta penyelenggaraan administrasi publik yang modern dengan semangat efisiensi, ekonomis, berkeadilan, kerjasama kemitraan (partnerships), pemberdayaan (empowerment), pelayanan prima (customer care), kualitas, serta mendorong semangat kewirausahaan (entrepreneurial spirit) sumber daya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, Sekolah, serta masyarakat.

C. Landasan Hukum Rencana Strategis Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014 disusun dengan mengacu pada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;


7


Revisi 2011

14. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, 20 Januari 2010; 15. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, 19 Februari 2010; 16. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja; 17. Permendiknas Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 18. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2008 tangal, 4 september 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 19. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendikan Nasional 2010 – 2014; 20. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendikan Nasional 2010 – 2014;


8


Revisi 2011

BAB II ANALISIS KONDISI UMUM

Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra 2010-2014 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun ke depan lebih realistis dan konsisten dengan prinsipprinsip pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis. Analisis lingkungan strategis yang dikaji dalam bab ini dapat dilihat baik dari kelemahan dan kekuatan internal maupun peluang dan tantangan dari eksternal Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.

A. Tantangan Globalisasi Dunia kini seolah tanpa batas, tak satu negara/bangsa-pun yang dapat menghindar dari era ini. Semua negara/bangsa akan mengalami berbagai masalah dan tantangan kompetisi yang begitu tajam. Kotler menyatakan “tidak ada satu pun bangsa dewasa ini yang bebas dari masalah, walaupun sifat, kedalaman dan jangkauannya sangat bervariasi” (Kotler, Jatusripitak, dan Maesincee, 1998). Kondisi lingkungan global yang berubah demikian cepat memaksa suatu negara/bangsa melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian diri dengan berbagai perubahan yang terjadi, sehingga negara/bangsa tetap dapat survive, yang pada gilirannya adalah kesejahteraan/kemakmuran bangsa. Karena “kemakmuran bangsa itu diciptakan dan bukan warisan” (Porter, 1998) dan untuk menciptakan kesejahteraan/ kemakmuran negara/bangsa bukanlah pekerjaan mudah. Modal manusia menyumbang langsung pada penciptaan kekayaan nasional. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pengetahuan, semakin mudah bagi individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan, dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknik, dan akhirnya semakin tinggi standar hidup bangsa (Kotler, Jatusripitak, dan Maesincee, 1998). Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

9


Revisi 2011

Seperti halnya dengan negara/bangsa, oraganisasi yang lebih kecilpun perlu melakukan berbagai perubahan, penyesuaian, dan berinovasi guna menghadapi tantangan dan persaingan global. Drucker mengatakan bahwa, organisasi adalah tentang manusia. Oleh sebab itu tujuannya haruslah mengusahakan agar kekuatan manusia lebih efektif, dan kelemahan-kelemahannya menjadi tidak relevan (Drucker, 1997). Menghasilkan tenaga professional yang memiliki kinerja yang baik di lingkungan kerja hanya merupakan satu sisi dari lingkup tugas organisasi. Sukar bagi industri untuk mandiri apabila pangkalan teknologinya ada di manca negara. Penguasaan Iptek untuk membangun kemampuan bangsa dalam mengembangkan teknologi diperlukan sebagai landasan pembangunan jangka panjang. Dimasa depan, Iptek berperan dalam menentukan kehidupan dan juga persaingan antar negara di dunia (Jalal dan Supriadi, 2001). Dalam era yang penuh dengan gejolak (turbulensi) dan sangat sulit diprediksi (unpredictable) dengan mengandalkan SDM yang biasa-biasa saja. Sumber daya manusia dalam era persaingan yang sangat tajam perlu melakukan berbagai perubahan, sehingga organisasinya tetap dapat survive dalam percaturan global. Prahalad mengatakan “If you don’t change you die”. Jika organisasi tidak berubah menuju yang lebih baik (mengembangkan dirinya), maka suatu organisasi tidak dapat survive. Perubahan dimaksud adalah dalam rangka menjawab tantangan ketidakpastian yang terjadi. Einstein mengatakan: ”Dunia adalah buah pikiran kita. Bila kita ingin merubah dunia, maka rubahlah pikiran kita” Dalam kaitannya dengan globalisasi, setidaknya terdapat 4 prinsip yang disepakati yaitu: 1. Prinsip cross-boarder Supply. Prinsip ini mengandung arti pemasok jasa asing (foreign service provider) bebas untuk menjual jasanya di negara tuan rumah (host country). 2. Prinsip Consumption Abroad. Dalam hal ini pemakai jasa di negara tuan rumah bebas membeli jasa dari pemasok asing 3. Prinsip Commercial Presence. Berdasar pada prinsip ini pemodal asing boleh memiliki saham sampai 100 persen di host country. 4. Prinsip Presence of Natural Person, artinya pemasok jasa asing bebas untuk mengirimkan tenaga kerjanya untuk bekerja di negara tuan rumah (Tjokrowinoto, 1996).


10


Revisi 2011

Dalam percaturan global, keunggulan komparatif menjadi kurang dapat diandalkan, dan memaksa organisasi untuk berusaha memiliki keunggulan kompetitif. Hammer mengatakan bahwa “organisasi abad 21 ditandai dengan tanggung jawab, otonomi, risiko, dan ketidakpastian” (Hammer, 1997). Menurut Jack Welch organisasi abad 21 akan berkonsentrasi pada tujuan untuk memberi keyakinan bahwa masing-masing memiliki informasi dan kewenangan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan (Sangkala, 2002). Organisasi masa depan adalah organisasi yang inovatif, adaptif, dan cepat merespon perubahan yang terjadi (Lucky, 2002). Dalam hubungan ini, seluruh SDM dalam organisasi harus mampu mengantisipasi kecenderungan baru ini, dan siap melakukan perubahan dan penyesuaian (reformasi) yang diperlukan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi kehidupan organisasi sekaligus memenangkan persaingan, dengan cara memberikan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Ini berarti kepuasan pelanggan harus menjadi titik tolak dalam semua aktivitas organisasi. Untuk mewujudkan kepuasan pelanggan, suatu organisasi harus benar-benar efektif dan efisien, dan memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang memiliki kinerja yang baik ditunjukkan oleh hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan organisasi yang bersangkutan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, keputusan harus diambil berdasarkan kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan (Klein, 1999). Menyikapi kondisi yang demikian, maka lapisan pemimpin puncaklah yang mulamula mesti memahami urgensinya, kompleksitasnya, serta faktor-faktor pendukung yang diperlukan para karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Agar organisasi mampu mengelola perubahan yang cepat, kompetisi yang sangat tajam dan penuh ketidakpastian yang terjadi, organisasi memerlukan pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan (visioner). Pemimpin dengan kepemimpinan yang visioner itulah pula yang dapat menjaga agar kepentingan-kepentingan sesaat tidak merugikan keuntungan jangka panjang. Pengmatan Warren Bennis ada benarnya, bahwa trilogi yang diperlukan seorang pemimpin sekarang bukan lagi COP alias “control, order, and predict”, tetapi paradigma (trilogi) baru yaitu ACE: “align, create, and empower” (Kattopo, 1997).


11


Revisi 2011

Disamping itu, SDM dalam suatu organisasi juga perlu memiliki semangat wirausaha, melakukan pemberdayaan (empowerment), mendorong dan mengupayakan organisasi menjadi organisasi pembelajar (learning organization) sehingga pada gilirannya akan menjadi organisasi yang cerdas (an intelligent organization), efektif, dan memiliki kinerja yang tinggi. Gambar 2.1 Tingkatan Komitmen Spiritual Commitment

Intellectual Commitment and Emotional Commitment Intellectual Commitment or Emotional Commitment Political Commitment


12


Revisi 2011

berada pada peringkat 109 dari 179 negara, dan pada tahun 2007 berada pada peringkat 111 dari 182 negara (UNDP, Human Development Report 2009: p 199 202). Gambaran mengenai Indeks Pengembangan Manusia (IPM) di Negara Asean dan beberapa Negara lain dapat dilihat pada tabel 2.1b. Memperhatikan kondisi IPM Indonesia yang berada pada peringkat 111 dimaksud Indonesia harus berusaha keras dan cerdik dalam membangun sumberdaya manusia, sehingga secara bertahap IPM Indonesia dapat menempati peringkat yang lebih tinggi dari yang sekarang diraih. Setidaknya kembali seperti IPM tahun 1995 yang menduduki peringkat 104 atau bahkan mampu masuk dalam peringkat di atas Philippina (peringkat 105), atau Thailand (peringkat 87), dan bahkan Malaysia yang menduduki peringkat IPM 66 dari 182 negara. Dalam konteks pembangunan sumberdaya manusia, pendidikan memegang peran penting. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata sebagai unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik tentunya secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan IPM Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup 33 propinsi, maka dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi seluruh propinsi. Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 2.1a dan Gambar 2.2 berikut di bawah ini. Tabel 2.1a Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2004 sd. 2008 No

Provinsi

2004

2005

2006

2007

2008

IPM

Rank

IPM

Rank

IPM

Rank

IPM

Rank

IPM

Rank

1

NAD

68.7

18

69.05

18

69.41

18

70.35

17

70.76

17

2

Sumut

71.4

7

72.03

8

72.46

8

72.78

8

73.29

8

3

Sumbar

70.5

9

71.19

9

71.65

9

72.23

9

72.96

9

4

Riau

72.2

5

73.63

3

73.81

3

74.63

3

75.09

3

5

Jambi

70.1

10

70.95

11

71.29

10

71.46

12

71.99

13


13

Rencana Strategis 2010 - 2014 No

Provinsi

2004

2005

Revisi 2011 2006

2007

2008

IPM

Rank

IPM

Rank

IPM

Rank

IPM

Rank

IPM

Rank

6

Sumsel

69.6

13

70.23

13

71.09

13

71.4

13

72.05

12

7

Bengkulu

69.9

11

71.09

10

71.28

11

71.57

11

72.14

11

8

Lampung

68.4

19

68.85

19

69.38

19

69.78

20

70.3

20

9

Babel

69.6

12

70.68

12

71.18

12

71.62

10

72.19

10

10

Kepri

70.8

8

72.23

7

72.79

7

73.68

6

74.18

6

11

DKI Jakarta

75.8

1

76.07

1

76.33

1

76.59

1

77.03

1

12

Jabar

69.1

14

69.93

14

70.32

14

70.71

15

71.12

15

13

Jateng

68.9

17

69.78

16

70.25

15

70.92

14

71.6

14

14

DIY

72.9

3

73.5

4

73.7

4

74.15

4

74.88

4

15

Jatim

66.8

23

68.42

22

69.18

20

69.78

19

70.38

18

16

Banten

67.9

20

68.8

20

69.11

21

69.29

23

69.7

23

17

Bali

69.1

15

69.78

15

70.07

16

70.53

16

70.98

16

18

NTB

60.6

33

62.42

32

63.04

32

63.71

32

64.12

32

19

NTT

62.7

31

63.59

31

64.83

31

65.36

31

66.15

31

20

Kalbar

65.4

27

66.2

28

67.08

28

67.53

29

68.17

29

21

Kalteng

71.7

6

73.22

5

73.4

5

73.49

7

73.88

7

22

Kalsel

66.7

24

67.44

26

67.75

26

68.01

26

68.72

26

23

Kaltim

72.2

4

72.94

6

73.26

6

73.77

5

74.52

5

24

Sulut

73.4

2

74.21

2

74.37

2

74.68

2

75.16

2

25

Sulteng

67.3

22

68.47

21

68.85

22

69.34

22

70.09

22

26

Sulsel

67.8

21

68.06

23

68.81

23

69.62

21

70.22

21

27

Sultra

66.7

25

67.52

24

67.8

25

68.32

25

69

25

28

Gorontal o

65.4

28

67.46

25

68.01

24

68.83

24

69.29

24

29

Sulbar

64.4

29

65.72

29

67.06

29

67.72

28

68.55

27

30

Maluku

69

16

69.24

17

69.69

17

69.96

18

70.38

19

31

Maut

66.4

26

66.95

27

67.51

27

67.82

27

68.18

28

32

Papua Barat

63.7

30

64.83

30

66.08

30

67.28

30

67.95

30

33

Papua

60.9

32

62.08

33

62.75

33

63.41

33

64

33

Indonesia (BPS)

68.7

69.57

70.1

70.59

71.17

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2009


14


Revisi 2011

Tabel 2.1b Indeks Pengembangan Sumberdaya Manusia di Negara Asean dan beberapa Negara lainnya

Country

SINGAPORE BRUNEI DARUSSALAM MALAYSIA THAILAND PHILIPPINES INDONESIA VIETNAM LAO PDR CAMBODIA MYANMAR JAPAN KOREA REP OF CHINA INDIA AUSTRALIA UNITED STATES UNITED KINGDOM

Combined Adult literacy gross Life expectancy Estimated earned a rate (% aged 15 Enrolment ratio at birth (years) incomec (PPP US$) and above) in 2007 2007 b education (%) 1999–2007 2007 Famale Male Famale Male Famale Male Famale Male g,i g,i 82.6 77.8 91.6 97.3 34,554 64,656 79.6

74.9

76.6 72.1 73.9 72.5 76.1 65.9 62.3 63.4 86.2 82.4 74.7 64.9 83.7 81.3

71.9 65.4 69.4 68.5 72.3 63.2 58.6 59.0 79.0 75.8 71.3 62.0 79.1 76.7

81.5

77.1

82.3

77.0

93.1 89.6 92.6 93.7 88.8 86.9 63.2 67.7 86.4

90.0 54.5

g,i

96.5

79.1

76.5

36,838

94.2 95.9 93.1 95.2 93.9 82.5 85.8 93.9

f

f

i

f

f

96.5 76.9

73.1 69.8 f,h 79.6f,h 76.6 f f 81.6 77.8 f,h f,h 66.8 69.5 f,h f,h 60.7 63.9 f f 54.3 64.8 h h 54.8 62.1 85.4 87.7 f,g f,g 90.6 105.8 f f 68.5 68.9 f f 57.4 64.3 f,g f,g 115.7 112.8 f f 96.9 88.1 92.8

f,h

f,h

85.9

7,972 i 6,341 i 2,506 i 2,263 i 2,131 i 1,877 i 1,465 i 640 g 21,143 i 16,931 i 4,323 i 1,304 g 28,759 g,i 34,996 g

28,421

87.5

88.6

25,691 i

30

i

66 87 105 111 116 133 137 138 10 26 92 134 2 13

g

21

g,i

22

18,886 i 10,018 i 4,293 i 5,163 i 3,069 i 2,455 i 2,158 i 1,043 g 46,706 i 32,668 i 6,375 i 4,102 g 41,153 g,i 56,536 42,133 43,515

Sumber: UNDP - Human Development Report 2009


23

g,i

62,631

g,

GERMANY

HDI Rank

15


Revisi 2011

Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia per Propinsi


16


Revisi 2011

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2009

B. Analisis Kondisi Analisis kondisi ini menerapkan model analisis TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths). Analisis TO adalah analisis yang bersifat eksternal mencakup berbagai hal yang berupa peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi, sedangkan analisis WS adalah analisis yang bersifat internal mencakup kelemahan dan kekuatan organisasi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata. 1.

Tantangan (Threats)

Terdapat beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian misi dan visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, yaitu: a.

b.

c.

d. e.

f.

Adanya persaingan tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi dari negara lain menuntut kita untuk mengelola pendidikan dan pelatihan yang lebih bermutu, sehingga menghasilkan keluaran yang bermutu pula; Adanya penawaran program yang standar dari lembaga-lembaga diklat negara lain dengan fasilitator yang memiliki kompetensi (dianggap) lebih baik dengan pendekatan pembelajaran yang menarik dan diakui secara internasional; Adanya kemungkinan lembaga asing membuka lembaga diklat di Indonesia, dengan program-program yang standar dan diakui secara internasional, baik secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) atau diklat berbasis ICT; Dengan otonomi daerah, kabupaten/kota dan provinsi bebas untuk mentukan pilihan lembaga organisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya; Adanya lembaga-lembaga diklat lain dan atau lembaga-lembaga diklat di daerah yang menawarkan program-program sejenis dengan biaya bersaing dan yang relatif lebih kecil. Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2008 telah terbentuk 207 SD, 277 SMP, 259 SMA, dan 300 SMK berstandar internasional atau dirintis berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program


17


Revisi 2011

sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal. Tabel 2.2 Jumlah Sekolah Rintisan bertaraf Internasional dan Berkeunggulan Lokal Realisasi No.

1.

2.

Indikator Kinerja Kunci

Kondisi Awal (2004) Sekolah bertaraf atau dirintis untuk bertaraf internasional (kumulatif) a. SD b. SMP c. SMA d. SMK Sekolah berbasis keunggulan lokal a. SMA b. SMK

2005

2006

2007

2008

Target 2009

296

749

10.43

1.153

22 34 100 140 300 100 200

141 170 259 179 417 100 317

207 277 259 300 441 100 341

273 277 300 303 441 100 341

Sumber: Renstra Kemendiknas 2010-2014 Edisi 1

2.

Peluang (Opportunities)

Meski terdapat begitu banyak tantangan yang menghadang, tetapi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata tetap memiliki secercah harapan, karena peluang masih tetap ada betapapun sulitnya untuk menggapainya. Beberapa peluang yang perlu digapai dan dimanfaatkan dalam rangka mencapai misi dan visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata antara lain: a. b.

Adanya UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam menghasilkan SDM yang bermutu; Adanya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, yang diantaranya memuat pasalpasal yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta pembinaan pendidik;


18


Revisi 2011

c.

Ditetapkannya PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berimplikasi pada kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; d. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor; 74/2008 tentang Guru e. Diterbitkannya Permendiknas nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Permendiknas nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit kerja di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. Adanya kebijakan restrukturisasi departemen dan adanya peraturan perundangan yang relevan dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; g. Alokasi biaya pendidikan yang secara berangsur-angsur akan mencapai 20% dari APBN. Dengan adanya peningkatan alokasi anggaran, diharapkan berbanding lurus dengan upaya peningkatan mutu pendidikan; h. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), memudahkan berbagai pihak untuk mengakses informasi untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan; i. Kemungkinan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masih terbuka lebar; j. Masih cukup tingginya minat sekolah, guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari usulan dari SMK untuk mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata. k. Kemungkinan adanya subsidi dari lembaga lain terkait (antara lain direktorat pada Ditjen Manajemen Dikdasmen, dan direktorat di Ditjen PMPTK) untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau yang sejenisnya; l. Sebagian besar Dinas Pendidikan dan BKD/BKPP Kabupaten/Kota, dan Provinsi mengakui eksistensi dan kompetensi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; m. Pengembangan organisasi secara internal dimungkinkan;


19

Rencana Strategis 2010 - 2014 n.

o.

Revisi 2011

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata telah berpengalaman menyelenggarakan fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK jenjang Dikdasmen dan Dikti untuk keahlian/spesialisasi/program tertentu; Banyaknya jumlah SMK yang membuka kompetensi keahlian yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata.

Berdasarkan data NPSN Tahun 2010, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seluruhnya sebanyak 243.300 sekolah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.3 Jumlah Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah No.

Propinsi

TK*

RA*

SD*

MI*

SMP*

MTs*

SMA*

MA*

SMK**

1.391

167

3.443

575

1.004

362

452

194

131

708

153

10.364

784

2.498

1.053

1.133

467

785

1

NAD

2

Sumut

3

Sumbar

1.877

92

4.347

131

789

408

273

200

173

4

Riau

1.242

8

3.567

418

1.020

551

381

236

176

5

Jambi

938

6

2.420

786

638

336

219

176

126

6

Sumsel

1.401

196

4.711

524

1.229

467

571

189

196

7

Bengkulu

184

8

1.347

127

398

79

133

45

70

8

Lampung

2.704

14

4.951

782

1.519

629

607

268

282

9

Kep. Babel

255

19

793

41

190

40

74

23

45

10

Kepri

408

109

839

52

278

51

113

26

64

11

DKI Jakarta

2.409

2

3.345

475

1.177

233

545

85

572

12

Jabar

7.242

2.119

21.150

3.723

4.348

2.417

1.674

851

1536

13

Jateng

14.170

2.262

20.627

3.906

3.478

1.515

1.029

514

1185

14

DI Yogya

2.135

95

1.910

156

439

88

179

40

191

15

Jatim

14.460

2.586

20.940

7.104

4.447

2.963

1.514

1.260

1241

16

Banten

517

283

4.607

1.002

1.187

797

488

300

406

17

Kalbar

618

16

4.415

439

1.259

256

401

99

149

18

Kalteng

19

598

20

2.466

256

635

135

221

55

91

Kalsel

1.956

40

3.080

598

634

355

187

132

84

20

Kaltim

1.203

39

2.285

115

716

145

282

66

180

21

Sulut

1.018

4

2.219

44

659

46

229

20

130

22

Sulteng

1.243

38

2.819

189

762

240

181

113

107

23

Sulsel

2.718

185

6.486

658

1.560

625

569

304

332

24

Sultra

330

19

2.247

109

611

191

247

89

98

25

Gorontalo

569

7

921

70

351

53

58

28

41


20

Rencana Strategis 2010 - 2014 No.

Propinsi

Revisi 2011

TK*

RA*

SD*

MI*

SMP*

MTs*

SMA*

MA*

SMK**

581

75

1.309

138

292

108

71

54

65

26

Sulbar

27

Bali

1.235

1

2.462

47

411

27

181

14

136

28

NTB

358

11

3.051

620

626

640

275

306

187

29

NTT

1.174

8

4.967

148

1.167

62

321

26

122

30

Maluku

121

16

1.730

120

592

78

247

43

77

31

Malut

273

9

1.686

116

512

91

183

48

68

32

Papua

418

23

2.399

21

543

25

198

16

81

33

Papbar

121

17

916

24

221

22

99

10

34

34

Luar Negeri

1

0

13

0

13

0

13

0

0

66.576

8.647

154.832

Total Sumber:

24.298 36.203 15.088 13.348 6.297

9.161

*NPSN, 16 Juli 2011 **Data Pokok SMK, 23 Mei 2011

Gambar 2.3 Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Sumber:

*NPSN, 16 Juli 2011 **Data Pokok SMK, 23 Mei 2011


21


Revisi 2011

Berdasarkan data NPSN Tahun 2010 dan Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011, jumlah SMK sebanyak 9.161 Sekolah. Dari jumlah tersebut, kelompok Bisnis dan Pariwisata mencapai 4.505 SMK dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.4 Jumlah SMK Kelompok Bisnis dan Pariwisata per Propinsi Tahun 2011 NO

NAMA PROPINSI

SMK NEG

SWAS

TOT

SMK BISPAR NEG

SWAS

TOT

1

D.K.I. JAKARTA

64

508

572

39

332

371

2

JAWA BARAT

195

1341

1536

97

652

749

3

JAWA TENGAH

199

986

1185

108

427

535

4

D.I. YOGYAKARTA

49

142

191

24

75

99

5

257

984

1241

144

456

600

90

41

131

37

14

51

7

JAWA TIMUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA

177

608

785

84

345

429

8

SUMATERA BARAT

81

92

173

38

45

83

9

RIAU

74

102

176

32

58

90

10

JAMBI

60

66

126

31

38

69

11

SUMATERA SELATAN

62

134

196

34

82

116

12

LAMPUNG

66

216

282

37

135

172

13

KALIMANTAN BARAT

68

81

149

24

56

80

14

KALIMANTAN TENGAH

61

30

91

16

10

26

15

KALIMANTAN SELATAN

50

34

84

25

11

36

16

KALIMANTAN TIMUR

71

109

180

33

62

95

17

SULAWESI UTARA

57

73

130

37

46

83

18

SULAWESI TENGAH

51

56

107

20

23

43

19

SULAWESI SELATAN

113

219

332

47

52

99

20

SULAWESI TENGGARA

62

36

98

27

8

35

21

MALUKU

51

26

77

9

8

17

22

BALI

42

94

136

27

67

94

23

NUSA TENGGARA BARAT

76

111

187

26

28

54

24

NUSA TENGGARA TIMUR

63

59

122

11

31

42

25

PAPUA

53

28

81

11

12

23

26

BENGKULU

46

24

70

18

11

29

27

BANTEN

53

353

406

36

231

267

28

BANGKA BELITUNG

24

21

45

11

12

23

29

GORONTALO

31

10

41

15

2

17

30

MALUKU UTARA

44

24

68

3

6

9

31

KEPULAUAN RIAU

19

45

64

6

27

33

6


22

Rencana Strategis 2010 - 2014 NO

Revisi 2011 SMK

NAMA PROPINSI

NEG

SWAS

TOT

SMK BISPAR NEG

SWAS

TOT

32

PAPUA BARAT

20

14

34

8

6

14

33

SULAWESI BARAT

33

32

65

13

9

22

2,462

6,699

9,161

1,128

3,377

4,505

TOTAL

Sumber: diolah dari Data Pokok SMK, Dit PSMK, 23 Mei 2011, http://datapokok.ditpsmk.net

Dari data dimaksud menunjukkan bahwa sebanyak 4.505 (49,18%) SMK menyelenggarakan kompetensi keahlian Bisnis dan Manajemen, serta Periwisata, dan sebanyak 4.656 (50,82%) SMK menyelenggarakan kompetensi keahlian lainnya. Tabel 2.5 Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan pada SMK di 33 Propinsi

TOT

Akomodasi Perhotelan

Usaha perjalanan Wisata

Jasa Boga

Patiseri

Tata Busana

Tata Kecantikan Rambut

Tata Kecantikan Kulit

Perawatan Sosial

Garmen

D.K.I. JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR N ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENG BARAT NUSA TENG TIMUR PAPUA BENGKULU BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO MALUKU UTARA KEPULAUAN RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT TOTAL

SWAS

Pemasaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NEG

Perbankan

NAMA PROPINSI

Akuntansi

NO

KOMPETENSI KEAHLIAN Administrasi Perkantoran

SMK BISPAR

39 97 108 24 144 37 84 38 32 31 34 37 24 16 25 33 37 20 47 27 9 27 26 11 11 18 36 11 15 3 6 8 13 1,128

332 652 427 75 456 14 345 45 58 38 82 135 56 10 11 62 46 23 52 8 8 67 28 31 12 11 231 12 2 6 27 6 9 3,377

371 749 535 99 600 51 429 83 90 69 116 172 80 26 36 95 83 43 99 35 17 94 54 42 23 29 267 23 17 9 33 14 22 4,505

241 379 216 27 174 24 289 52 35 32 69 74 28 12 20 42 29 28 61 13 12 17 12 21 18 14 164 10 7 8 11 10 12 2,161

293 325 329 56 324 26 271 57 72 43 76 124 53 15 22 63 59 16 45 15 12 28 11 28 14 15 165 20 11 4 29 10 8 2,639

4 14 9 1 7 0 1 4 0 0 0 5 3 0 0 4 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 65

136 298 179 33 207 16 44 30 18 30 31 73 44 9 16 24 26 8 22 5 7 18 6 21 5 5 69 15 3 3 13 0 2 1,416

37 82 30 9 52 10 25 14 9 3 12 8 8 2 5 11 15 7 19 4 2 61 16 11 5 3 22 2 4 1 11 2 2 504

24 24 12 4 22 3 14 9 4 1 3 1 8 2 3 9 15 4 9 2 4 10 14 15 6 2 8 2 2 2 3 1 0 242

12 45 38 11 61 8 14 10 5 4 9 4 4 3 3 8 8 4 6 2 2 32 11 7 2 2 6 1 1 1 3 2 0 329

3 6 8 4 8 1 2 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 51

7 53 138 30 133 18 33 7 8 8 8 6 6 6 7 9 7 9 20 7 2 6 18 5 3 8 5 0 2 2 3 1 6 581

1 5 14 4 25 3 10 3 2 1 3 1 1 4 2 2 1 0 5 4 1 5 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 105

1 7 10 3 8 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 2 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 58

1 2 3 2 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 31

0 3 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Sumber: diolah dari Data Pokok SMK, Dit PSMK, 23 Mei 2011, http://datapokok.ditpsmk.net


23


Revisi 2011

Kelamahan (Weaknesses) Terdapat beberapa kelemahan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian misi dan visi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, antara lain: a.

Sumberdaya Manusia

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 264 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik pejabat struktural, staf, maupun pejabat fungsional widyaiswara (data tahun 2011). Latar belakang pendidikan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata cukup beragam, mulai jenjang pendidikan dasar (SD/MI, dan SMP/MTs), jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK), maupun jenjang pendidikan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri yang ahli di bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian per September 2009, komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, sebagai berikut: Gambar 2.4 Komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Berdasar Golongan/Ruang


24


Revisi 2011

80 68

70 60 50

43

40 32

34 34

30 20

15 14

10

4 0

0

0

7

6

3

3

0

0 GOL. I

GOL. II A

GOL. III B

C

GOL. IV

D

Sumber: Subbag Kepegawaian PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, Mei 2011

Gambar 2.5 Komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Berdasar Jabatan (Subbag Kepegawaian, Mei 2011)


25


Revisi 2011

Widyaiswara, 73 Tenaga Administrasi, 190

Gambar 2.6 SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Berdasar Tingkat Pendidikan

Gambar 2.7 SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Berdasar Gender

120 100 100 80

78

71

60 Pria, 149

40 20 2

7

4

Wanita , 114

1

0

Kebutuhan Widyaiswara dan jumlah Widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata adalah sebagai berikut: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

26


Revisi 2011

Gambar 2.8 Kebutuhan dan Jumlah Widyaiswara PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Komposisi tersebut jelas tidak memadai jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata selaku lembaga pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.


27


Revisi 2011

Disisi lain selama periode 2010–2025 jumlah widyaiswara akan mengalami penurunan secara bertahap setiap tahun. Oleh karena itu, perlu ada penambahan atau rekrutmen widyaiswara baru, baik mengangkat PNS yang sudah ada di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menjadi widyaiswara dan atau PNS dari instansi lain yang memenuhi persyaratan. Gambar 2.9 Jumlah Tenaga Fungsional Widyaiswara yang Ada dan Pensiun Tahun 2010 - 2025

Disamping kekurangan widyaiswara sesuai dengan keahlian, juga tidak meratanya kemampuan widyaiswara yang ada dalam beberapa hal. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan dan peningkatan kompetensi Widyaiswara dalam bidang tertentu. Jumlah dan komposisi sumberdaya manusia (SDM) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata yang diharapkan adalah berbanding terbalik. Artinya jumlah tenaga fungsional widyaiswara lebih banyak dibandingkan tenaga non fungsional (administratif termasuk pejabat struktural). Harapan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.10 Komposisi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (yang diharapkan)


28


b.

Revisi 2011

Organisasi

Dengan diterbitkannya Permendiknas No. 8 Tahun 2007, dan Permendiknas No. 50 Tahun 2008, tugas dan fungsi, serta rincian tugas menjadi semakin jelas. Sesuai dengan Permendiknas No. 8 Tahun 2007 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata terdiri dari seorang Kepala, seorang Kabag Umum dengan 3 Kasubbag, dua orang Kepala Bidang masing-masing dengan dua orang Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.11 Bagan Struktur Organisasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (Permendiknas Nomor: 8 Tahun 2007) KEPALA BAGIAN UMUM

Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga BIDANG PROGRAM DAN INFORMASI

Seksi Program

Subbag Tatalaksana dan Kepegawaian

Subbag Keuangan

BIDANG FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI

Seksi Data dan Informasi

Seksi Penyelenggaraan

Seksi Evaluasi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


29


Revisi 2011

Untuk kepentingan operasional Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, kemudian dikembangkan organisasi secara internal (lampiran 1A). Hal ini dilakukan sematamata untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin luas. c.

Fasilitas

Gedung dan bangunan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata sebagian besar dibangun tahun 1989 yang berarti sudah berusia kurang lebih 20 tahun, sebagian gedung/bangunan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, perlu rehabilitasi dan atau perbaikan dan modernisasi gedung dan bangunan yang signifikan sehingga daya dukung fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping rehabilitasi gedung dan bangunan, juga perlu ada penambahan gedung/bangunan baru, sebagai tempat praktik pendidikan dan pelatihan terpadu untuk seluruh keahlian yang diampu PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Ini penting mengingat lembaga ini adalah contoh bagi sekolah (terutama SMK) dalam mengembangkan unit produksi. Dengan demikian tidak terjadi “pelatihan untuk pelatihan” training just for the sake of training. Sebagian besar peralatan praktik dan penunjang pendidikan dan pelatihan sudah relatif tua dan jumlah yang terbatas. Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan bisnis dan pariwisata, diperlukan modernisasi dan penambahan peralatan praktik pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan IPETK dan juga dunia usaha/industri. Namun demikian, sampai saat ini belum dapat dilakukan modernisasi dan penambahan peralatan praktik pendidikan dan pelatihan yang signifikan, karena terbatasnya dana yang dapat dialokasikan dalam Rencana KerjaDIPA PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. d.

Dana

Untuk menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, alokasi dana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata masih sangat terbatas, tergantung dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah (mulai


30


Revisi 2011

tahun 2006, melalui Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Akibatnya tidak semua target rencana kegiatan dapat direalisasikan. Gambar 2.12 Perkembangan Anggaran DIPA PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Periode 2006 - 2011

Meski jika dilihat perkembangan dari tahun 2006 sd. 2011 ada peningkatan secara kumulatif sekitar 15,85%, namun alokasi tersebut belum mampu menjangkau sebagian besar usulan peserta pendidikan dan pelatihan. Sebagai contoh dari DIPA 2009 (setelah revisi) sebesar Rp. 41.616.491.000,sebesar 41,15% diperuntukan untuk program pendukung fasilitasi peningkatan kompetensi PTK (termasuk gaji dan kebutuhan perkantoran sehari-hari), dan 58,85% untuk fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 3.

Kekuatan (Strengths)

Untuk mewujudkan misi dan visinya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata memiliki beberapa kekuatan, antara lain: a.

Adanya Permendiknas No. 8 Tahun 2007, dan Permendiknas nomor 50 tahun 2008 sebagai payung hukum keberadaan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.


31

Rencana Strategis 2010 - 2014 b.

Revisi 2011

Sesuai Permendiknas No. 8 tahun 2007, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 1 ayat 1). Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (pasal 1 ayat 2). Adanya komitmen dan semangat yang tinggi seluruh pimpinan, staf dan widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPK) Bisnis dan Pariwisata; PPPPTK Bisnis dan Pariwisata telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 pada Oktober 2005; Adanya kerjasama kemitraan dengan beberapa instansi lain, baik dalam lingkup Depdiknas maupun non Depdiknas dan swasta; Pengalaman PPPPTK Bisnis dan Pariwisata selama kurang lebih 30 tahun menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan program D3/D4/S1 Calon Guru Kejuruan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Pada periode tahun 2005 sd. 2009, telah direalisasikan berbagai kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6, tabel 2.7, dan tabel 2.8; Adanya dana operasional (DIPA) untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lain (meskipun terbatas);

c.

d. e. f.

g.

Tabel 2.6 Data Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2005 sd. 2010 (DIPA PPPPTK Bisnis dan Pariwisata) NO.

PROGRAM DIKLAT

TAHUN 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

A

Diklat Reguler

1

Tata Boga

24

24

24

24

72

48

71

287

2

Tata Busana

25

24

24

24

111

48

72

328

3


24

24

24

24

48

0

24

168

4


23

24

24

0

0

24

24

119


32

Rencana Strategis 2010 - 2014 NO.

PROGRAM DIKLAT

Revisi 2011 TAHUN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

5

Usaha Perjalanan Wisata

24

24

24

24

46

48

46

236

6


24

24

24

0

107

24

73

276

7

Akuntansi

134

48

48

24

296

72

143

765

8

Administrasi Perkantoran

24

72

48

24

327

48

119

662

9

Pemasaran/Penjualan

47

48

48

24

149

48

96

460

10

Pekerjaan Sosial

18

24

24

23

24

24

24

161

11

Pembel. Bhs Inggris & Bhs Asing lain

140

72

72

97

153

48

45

627

12

Pembel. Bhs Indonesia

22

24

24

0

24

48

23

165

13

Pembelajaran Matematika

26

24

24

24

24

24

23

169

14

Pembelajaran IPA

25

24

24

24

24

48

23

192

15

Kewirausahaan SMK

0

48

48

24

326

48

96

590

16

Kewirausahaan SMA

0

-

-

-

31

0

0

31

17

Teknologi Informasi

49

48

71

48

212

48

72

548

18

Pendidikan Lingk. Hidup/EfSD

24

24

24

24

170

72

24

362

19

Manajemen Sekolah

118

20

49

47

240

48

0

522

20

Talent Scouting

59

40

24

-

24

24

0

171

21

Strategi/Penilaian Pembelajaran

118

48

92

71

250

48

72

699

22

Sertifikat III Hotel Operation

0

0

0

24

0

24

0

48

23

Sertifikat III Account Clerical

0

0

0

0

30

24

0

54

24

Sertifikat IV TAA

0

0

0

24

24

24

24

96

25

Pengembangan Kurikulum (KTSP)

0

0

45

0

99

0

0

144

26

Pengelolaan Adm. Sekolah

0

0

24

0

48

48

0

120

27

Pengelolaan Perpustakaan

0

0

0

0

24

24

26

74

28

Kepengawasan Sekolah

0

0

0

0

72

54

0

126

29

Sistem Manajemen Mutu-ISO

0

0

0

0

48

24

24

96

30

Diklat Jarak Jauh

0

0

0

0

24

72

0

96

31

Penulisan Karya

24

0

0

0

96

0

0

120


33


PROGRAM DIKLAT

Revisi 2011 TAHUN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Ilmiah 32

Asistensi Manajemen (IHT)

0

800

800

0

0

0

144

1744

33.

Peningkatan Kemampuan SDM

0

67

80

24

48

72

0

291

34.

Pembekalan Program CLCC

0

0

0

0

51

0

0

51

35.

Pembekalan Program KTSP

0

0

0

0

50

0

0

50

36.

Literasi Komputer SD/SMP

0

0

0

0

192

48

0

240

37.

Pendidikan Teknologi Dasar

0

0

0

0

0

48

0

48

38.

Ekonomi-Akuntansi SMA

0

0

0

0

0

48

0

48

39.

Penguatan Kepala sekolah

0

0

0

0

0

1510

1948

3458

40.

Kemitraan Nasional/ Internasional

0

0

0

0

0

170

0

170

41.

Calon Fasilitator Daerah/ Guru Inti

0

0

0

0

0

48

0

48

B

Diklat Melalui Kemitraan

1

Tata Boga

0

0

0

0

0

0

2

Tata Busana

0

0

0

0

0

0

3


0

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

0

5

Usaha Perjalanan Wisata

0

0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

0

7

Akuntansi

0

0

0

0

0

0

8

Administrasi Perkantoran

0

0

0

0

0

0

9

Pemasaran/Penjualan

0

0

0

0

0

0

10

Pekerjaan Sosial

0

0

0

0

0

0

11

Pembel. Bhs Inggris & Bhs Asing lain

0

0

0

0

0

0

12

Pembel. Bhs Indonesia

0

0

0

0

0

0

13

Pembelajaran Matematika

0

0

0

0

0

0


34


PROGRAM DIKLAT

Revisi 2011 TAHUN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14

Pembelajaran IPA

0

0

0

0

0

0

15

Kewirausahaan SMK

0

0

0

0

0

0

16

Kewirausahaan SMA

0

0

0

0

0

0

17

Teknologi Informasi

0

0

0

0

0

0

18

Pendidikan Lingk. Hidup/EfSD

0

0

0

0

0

0

19

Manajemen Sekolah

0

0

0

0

0

0

20

Talent Scouting

0

0

0

0

0

0

21

Strategi/Penilaian Pembelajaran

0

0

0

0

0

0

22

Sertifikat III Hotel Operation

0

0

0

0

0

0

23

Sertifikat III Account Clerical

0

0

0

0

0

0

24

Sertifikat IV TAA

0

0

0

0

0

0

25

Pengembangan Kurikulum (KTSP)

0

0

0

0

0

0

26

Pengelolaan Adm. Sekolah

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

30

Diklat Jarak Jauh

0

0

0

0

0

0

31

Penulisan Karya Ilmiah

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

33.


0

0

0

0

0

0

34.


0

0

0

0

0

0

35.


0

0

0

0

0

0

36.


0

0

0

0

0

0

37.


0

0

0

0

0

0

38.


0

0

0

0

0

0


2011

TOTAL

160

160

400

400

80

80

35


PROGRAM DIKLAT

39.

Revisi 2011 TAHUN

2006

2007

2008

2009

2010


0

0

0

0

0

0

40.


0

0

0

0

0

0

41.


0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

30

Diklat Jarak Jauh

0

0

0

0

0

0

31

Penulisan Karya Ilmiah

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

33.


0

0

0

0

0

0

34.


0

0

0

0

0

0

35.


0

0

0

0

0

0

36.


0

0

0

0

0

0

37.


0

0

0

0

0

0

38.


0

0

0

0

0

0

39.


0

0

0

0

0

0

40.


0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

C.

Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan MGMP

2710

2710

D

Diklat PCT Assesor PKG

198

198


2011

TOTAL

2005

36


Revisi 2011

Tabel 2.7 Data Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2006 sd. 2011 (Kerjasama dengan Instansi lain) NO

KEGIATAN

JUMLAH PESERTA

KETERANGAN

1.

Peningkatan Kompetensi PTK Jenjang Dikdasmen

810

BKPP/Dinas Pendidikan Kota Tangerang

2.

Peningkatan Kompetensi Guru SMK

289

LPMP Banten (Dana Dit. PSMK)

3.

Peningkatan Kompetensi PTK SMK

79

Dinas Dikmenti Prop. Jabar

4.

Peningkatan Kompetensi Guru SMK Bisnis dan Manajemen

680

LPMP Lampung (Dana Dit. PSMK)

5.

Peningkatan Kompetensi PTK SMK/ SMA/PT

241

Swadana Sekolah/Dinas Pendidikan/PT

6.


27

Dinas Pendidikan Prop. NAD

7.


19

Dinas Pendidikan Prop. Papua

8.

IHT KTSP

88

Direktorat Pembinaan Diklat

9.

Character Building Mahasiswa

195

Biro PKLN

10.

Diklat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, LKS

52

Dinas Pendidikan Prop. NTT

11.

Peningkatan Kompetensi PTKPNF

150

Direktorat PTK-PNF

12.

Peningkatan Kompetensi PTK SMK SBI

931

Direktorat Pembinaan SMK

13.

Peningkatan Kompetensi PTK

170

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan/Dinas Pendidikan Prop. Kaltim

14.

Peningkatan Kompetensi PTK

240

Badan Diklat Kab. Tangerang

15.


8

Dinas Pendidikan Prop. Bali

16.

Peningkatan Kompetensi Guru jenjang Dikdasmen

997

Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru

17.

Peningkatan Kompetensi PTK dalam Bidang SMM-ISO

30

Dinas Pendidikan Prop. Gorontalo


37


KEGIATAN

Revisi 2011

JUMLAH PESERTA

KETERANGAN

18.

Diklat Busana

16

Direktorat Profesi Pendidik

19.

Diklat Busana (Pembuatan Jilbab)

30

Direktorat Diniyah dan Pesantren

20.

Fasilitasi Workshop EfSD

42

PPPPTK TK/TKLB Bandung

21.

Fasilitasi Diklat Leadership Skills

30

British Council-PPPPTK TK/TKLB Bandung

22

Peningkatan Kompetensi siswa SMK 2 NAD

5

SMK 2 NAD

23

Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 1 Lhokseumawe

1

SMKN 1 Lhokseumawe

24

Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 3 Lhokseumawe

2

SMKN 3 Lhokseumawe

25

Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 3 Banda Aceh

1

SMKN 3 Banda Aceh

26

Peningkatan Kompetensi siswa SMKN 20 Samarinda

1

SMKN 20 Samarinda

27

Peningkatan Kompetensi siswa SMKN Pangkalan Bun

3

SMKN Pangkalan Bun

28

Kursus Manajemen Perkantoran Bagi Karyawan PPPPTK Matematika

7

PPPPTK Matematika

29

Kursus Perhotelan Bagi Karyawan PPPPTK Matematika

10

PPPPTK Matematika

30

Diklat Penyusunan Bahan Ajar bagi Guru SMP,SMA,SMK kota Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

31

Diklat Pengelolaan keuangan bagi Ka. SD,SMP,SMA,SMK dan Pengawas Kota Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

32

Diklat design web bagi staf Pemda Kota Tangerang

35

BKPP Kota Tangerang

33

Diklat KTSP bagi guru kota tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

34

Diklat UPW bagi Guru SMK

11

Swadana

35

Diklat Dinas Pendidikan Kota Tangerang

150

Dinas Pendidikan Kab. Tangerang

36

Diklat EFSD bagi pengelola

20

Direktorat PNF


38


KEGIATAN

Revisi 2011

JUMLAH PESERTA

KETERANGAN

kursus tata boga 37

Diklat Dinas Pendidikan Prop. Kalsel Angkt. I

40

Dinas Pendidikan Kalsel

38

Diklat Dinas Pendidikan Prop. Kalsel Angkt. II

40

Dinas Pendidikan Kalsel

39

Diklat pengelola adm sekolah (TU) sekolah kota tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

40

Diklat Dinas Pendidikan Prop. Kaltim

46

Dinas Pendidikan Kaltim

41

Diklat Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur (sangata)

10

Dinas Pendidikan Kutai Timur

42

Diklat lesson study (studi pembelajaran) bagi guru kota tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

43

Diklat ISO dan penilaian SMK aliansi SBI Invest angkt. 1&2

115

PSK Diknas

44

Diklat Penjualan bagi SMK Manokwari

6

Dinas Kab. Manokwari

45

Diklat Pengawas Sekolah bagi BKPP Kota Bogor

50

BKPP Kota Bogor

46

Diklat Kepribadian bagi Guru Kota Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

47

Seminar SMK PGRI Pekanbaru

44

PGRI Pekanbaru

48

Diklat Pengelola keuangan Puskesmas Kota Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

49

Diklat Busana Bagi Guu SMK Manado

8

Dinas Pend. Manado

50

Diklat Penjualan, Adm Perknatoran dan Hotel bagi Guru SMK Kab. Karo

3

Dinas Kab. Karo

51

Diklat Sistem manajemen mutu (SMM) bagi kepala sekolah kota tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

52

Diklat kepala SD Kab. Tangerang

40

BKD Kab. Tangerang

53

Diklat Kurikulum Kab. Tangerang

40

BKD Kab. Tangerang

54

Bimtek Pengelolaan

30

BKPP Kota Tangerang


39


KEGIATAN

Revisi 2011

JUMLAH PESERTA

KETERANGAN

Perpustakaan Kota Tangerang 55

Magang Persiapan LKS SMKN 1 Sampit

1

SMKN 1 Sampit

56

Diklat penyusunan bahan ajar muatan local mata pelajaran budi pekerti pada Dinas Pendidikan Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

57

Diklat Pemasaran dan Akuntansi bagi Gru Serau Tj Redep Kaltim

30

Dinas Kab. Berau

58

Diklat didaktik dan metodik bagi guru di lingkungan pemerintah Kota Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

59

Diklat supervise akademik dan manajerial bagi pengawas, sekolah dan Dinas Pendidikan Kab. Kaimana

18

Dinas Pendidikan Kab. Kaimana

60

Diklat pengelolaan keuangan bagi KTU UPTD Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

33

BKPP Kota Tangerang

61

Diklat Tenologi Informasi bagi Guru di Kota Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

62

Diklat Seal dan Retail bagi guru SMK (Aceh)

8

RESASI PEM Consult

63

Diklat system manajemen mutu bagi Kep Sek Kota Tangerang

30

BKPP Kota Tangerang

64

Diklat Kewirausahaan bidang Perkoperasian di lingkungan Kota Tangerang

45

BKPP Kota Tangerang

65

Pelatihan Pengintegrasian dan Implementasi Pendidikan Budaya Karakter Bangsa ke dalam Kurikulum KTSP dan Perangkat Pembelajaran

30

BKPP Kota Tangerang

66

Pelatihan Pengelolaan Lab. Sekolah (Lab. Bahasa/IPA) Pendidikan Kota Tangerang

30

BKPP KotaTangerang

67

Diklat Kepala Sekolah Kab. Pesisir Selatan

100

Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan


40


Revisi 2011

JUMLAH PESERTA

NO

KEGIATAN

68

Lokakarya (Workshof) sertifikasi keterampilan khusus

67

Dir. Pembinaan Pend. Khusus

69

Lokakarya (Workshof) sertifikasi keterampilan khusus

68

Dir. Pembinaan Pend. Khusus

70

Pelatihan penggunaan method dan strategi pembelajaran bagi guru SD,SMP,SMA dan SMK dinas Kota Tangerang

30

Dinas Kota Tangerang

71

Diklat penelitian tindakan kelas

30

BKPP Kota Tangerang

72

Diklat Busana Tingkat dasar bagi Guru SMK Provinsi Jateng

18

BKPP Propinsi Jateng

73

Diklat pengelolaan hasil perikanan

25

BKPP Kota Tangerang

74

Diklat Multi Media Angkatan I

30

BKPP Kota Tangerang

75

Diklat Multi Media Angkatan II

30

BKPP Kota Tangerang

76

Diklat Pengembangan Propesi Guru

30

BKPP Kota Tangerang

Jumlah Seluruhnya

KETERANGAN

6825

Selain program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK sebagaimana tersebut di atas, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata bekerjasama dengan STP Trisakti, Politeknik VEDC Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Jakarta, juga menyelenggarakan program Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Akademik (Program Diploma III/IV/S1) bagi Calon Guru Kejuruan Periode 2006 sd. 2009. Program dimaksud merupakan program lanjutan yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun 2003. Pada tahun 2006 sampai tahun 2007 telah lulus program D-III sebanyak 195 orang, dan pada tahun 2007 sampai tahun 2009 telah lulus Program D-IV dan S1 sebanyak 361 orang.

Tabel 2.8 Realisasi Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi (Program D3/D4/S1 Calon Guru SMK) Tahun 2006 sd. 2009 No

Program

LULUS D3

LULUS D4/S1

Keterangan


41

Rencana Strategis 2010 - 2014 Studi

Revisi 2011

2006

2007

2007

2008

2009

1.

Perhotelan

30

20

30

54

0

STP Trisakti

2.

UPW

15

19

15

67

0

STP Trisakti

3.

Tata Boga

17

22

17

48

0

STP Trisakti

4.

Akuntansi

26

22

26

17

64

Politeknik VEDC Bandung

5.

Bahasa Inggris

0

24

0

23

0

D-III UI, dan S1 UNJ

Jumlah

88

107

88

209

64

Total Lulus D3/D4/S1

195

361

C. Faktor Penentu Keberhasilan Memperhatikan kondisi lingkungan tidak langsung berpengaruh terhadap tersebut di atas, Pusat Pengembangan Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan keberhasilan sebagai berikut: 1.

2.

3.

4. 5.

strategis yang secara langsung dan atau pencapaian visi, dan misi sebagaimana dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pariwisata menetapkan faktor penentu

Faktor Sumberdaya manusia. Tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang profesional dengan komitmen yang tinggi dengan imbalan yang proposrional dan memadai. Faktor Produk (Barang dan Jasa). Adanya produk (barang dan jasa) yang unggul yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelanggan lainnya) Faktor Organisasi dan Manajemen. Struktur organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien dan birokrasi yang praktis, didukung sistem informasi (ICT) yang handal, serta dilandasi prinsip learning organization. Faktor Keuangan. Tersedianya dukungan dana yang sesuai dengan kebutuhan program Faktor Fasilitas. Tersedianya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan proram diklat dan pengembangan lembaga.


42


Revisi 2011

BAB III MANDAT, STAKEHOLDER, DAN CORE BUSINESS PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

A. Mandat PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata merujuk pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas (UU 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 1 butir c). Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 4 Tahun 2003, misi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip: a.

b. c. d.

e.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;


43


Revisi 2011

f.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2.

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Berdasarkan lampiran Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, tahapan dan skala prioritas pembangunan nasional selama periode dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1. Gambar 3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 2

RPJMN 1 (2005-2009) RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

RPJMN 2 (2010-2014) RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

RPJMN 3 (2015-2019) RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat penguatan daya saing perekonomian

RPJMN 4 (2020-2024) RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

RPJPN 2005-2025 Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) ke-2 (tahun 20102014), ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.


44


Revisi 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana PP 19 mencakup beberapa

komponen, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (PP 19/2005, pasal 2). 4.

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam pasal 32 disebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karier guru meliputi penugasan, kanaikan pangkat, dan promosi. 5.

Permendiknas nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, dan nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan PPPPTK.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kepandidikan (Permendiknas no: 8/2007 pasal 1 ayat 1). PPPPTK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas no: 8/2007 pasal 1 ayat 2) Sesuai dengan Permendiknas Nomor: 8 Tahun 2007, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) memiliki tugas: “melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya”. Untuk melaksanakan tugas dimaksud PPPPTK memiliki fungsi: (a) penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; (b)


45


Revisi 2011

pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (c) fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (d) evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (e) pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK. Untuk kelancaran berbagai kegiatan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, mengembangkan susunan organisasi intern sesuai kebutuhan, sebagaimana dapat dilihat pada Bab II.. Sedangkan tugas dan rincian tugas setiap unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagaimana Permendiknas no. 8/2007 dan Permendiknas no. 50/2008, serta tugas dan kegiatan Widyaiswara dapat pada lampiran 2.

B. Stakeholder PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Merujuk pada tugas dan fungsi sebagaimana Permendiknas No. 8 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 50 Tahun 2008, pemangku kepentingan utama (key stakeholder) PPPPTK Bisnis dan Pariwisata adalah: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, dan SMK/MAK; Pegawai/Karyawan PPPPTK Bispar (fungsional, struktural, dan staf); Setjen Kemdiknas, Badan Pengembangan SDMP-PMP; Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen, Ditjen PAUDNI, serta Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah, PPPPTK lain, LPMP, Lembaga Diklat lain, Mahasiswa dan Perguruan Tinggi Badan Kepegawaian dan Diklat serta Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota; Kemnaker, Kemperin, Kembudpar, Kemenag, dll. Masyarakat Umum, Asosiasi Profesi, Perusahaan (Dunia Usaha/Industri), dan Penyandang Dana.

C. Core Business PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana Permendiknas No. 8 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 50 Tahun 2008, core business PPPPTK Bisnis dan


46


Revisi 2011

Pariwisata adalah “Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan” melalui program-program sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Produktif Bidang Bisnis dan Pariwisata bagi Pendidik atau guru pada jenjang Dikdasmen terutama SMK, yang mencakup: Akomodasi Perhotelan, Tata Boga, Usaha Jasa Pariwisata, Tata Busana, Tata Kecantikan Rambut dan Kulit, Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, dan Perawatan Sosial, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, serta Kewirausahaan. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Adaptif bagi Pendidik atau guru pada jenjang Dikdasmen terutama SMK, yang meliputi: Pembelajaran Bahasa Asing (Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Prancis), Pembelajaran Matematika, Pembelajaran Sains (IPA), Ekonomi, dan lain-lain. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Normatif dan Penunjang bagi Pendidik atau guru pada jenjang Dikdasmen terutama SMK, yang antara lain meliputi: Pembelajaran Bahasa Indonesia, Pengembangan Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Penilaian Berbasis Kompetensi, dan lain-lain. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Manajerial dan Teknis bagi Tenaga Kependidikan Dikdasmen terutama SMK, yang antara lain meliputi: manajemen sekolah bagi kepala/wakil kepala sekolah, manajemen sekolah (talent scouting) bagi calon kepala sekolah, Administrasi Sekolah (Ketatausahaan Sekolah), Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Pengelolaan Laboratorium Sekolah, serta diklat manajerial dan teknis lainnya. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah, baik pada lingkup Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama. Pengkajian dan Pengembangan di bidang pendidikan bisnis dan pariwisata, teknis pendidikan (manajemen sekolah, kurikulum, bahan ajar, pengembangan dan standarisasi fasilitas, pengembangan kewirausahaan, pengembangan sistem evaluasi dan sertifikasi, pengembangan TI, pengembangan PLH dan EfSD, pengembangan hubungan dengan DU/DI, dan kelembagaan. Jasa Konsultansi, baik manajemen pendidikan maupun teknis pendidikan.


47


Revisi 2011

BAB IV VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PENGAMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

A. Visi, dan Misi Pendidikan Nasional Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut: 2

“Menjadi Organisasi yang Modern, Efektif dan Efisien untuk Mewujudkan Pranata Pendidikan Menuju Terciptanya Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif dan Bermartabat”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah: 1. 2.

3. 4.

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan


48


Revisi 2011

Memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis; Meningkatkan kualitas jasmani; Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar kepada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual; 6. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia; 7. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara; 8. Memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki ataupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan; 9. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan; 10. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; 11. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, serta pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat; 12. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;


49


Revisi 2011

13. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan; dan 14. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa.

B. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Tujuan Kementerian Pendidikan Nasional Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai visi: 2

Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas omprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 4.1 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif. Tabel 4.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif Makna Insan Indonesia Cerdas •

Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

•

Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

Cerdas spiritual

Cerdas emosional dan sosial

Makna Insan Indonesia Kompetitif • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi • Mandiri • Pantang menyerah • Pembangun dan pembina jejaring


50

Rencana Strategis 2010 - 2014 Makna Insan Indonesia Cerdas •

Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

•

Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

Cerdas intelektual • • Cerdas kinestetis •

Revisi 2011 Makna Insan Indonesia Kompetitif • Bersahabat dengan perubahan • Inovatif dan menjadi agen perubahan • Produktif • Sadar mutu • Berorientasi global • Pembelajaran sepanjang hayat • Menjadi rahmat bagi semesta alam

Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Aktualisasi insan adiraga.

Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2014 adalah: 2

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang: (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

kehidupan

51


Revisi 2011

(4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan (5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Untuk mencapai visi 2014, Kemdiknas pada tahun 2010 – 2014 mempunyai misi sebagai berikut: Tabel 4.2 Misi Kementerian Pendidikan Nasional KODE

MISI

M1

Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan

M2

Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan

M3

Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan

M4

Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

M5

Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, perlu didukung oleh tata nilai yang merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai dimaksud adalah: amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Selanjutnya dari visi, misi dan tata nilai, serta fokus pada periode ini, maka dirangkum dalam satu kalimat motto sebagai berikut: 2

Melayani Semua dengan Amanah Untuk merealisasikan visi dan misi dirumuskan tujuan strategis sebagai berikut:

Kemendiknas

tahun


2010–2014,

52


Revisi 2011

Tabel 4.3 Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 KODE

TUJUAN STRATEGIS

T1

Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota

T2

Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota

T3

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

T4

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

T5

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

T6

Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS

T7

Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional

menjamin

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.4 sampai dengan tabel 4.10, berikut di bawah ini. Tabel 4.4 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 1

KODE

SASARAN STRATEGIS

S1.1

APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75% provinsi mencapai APK ≥ 60%, sekurang -kurangnya 75% kota mencapai APK≥ 75%, dan sekurang -kurangnya 75% kabupaten mencapai APK ≥ 50%.

S1.2

Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.


53


Revisi 2011

KODE

SASARAN STRATEGIS

S1.3

Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak Tabel 4.5 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 2

KODE

SASARAN STRATEGIS

S2.1

APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85% provinsi mencapai APM ≥ 95%; sekurang -kurangnya 90% kota mencapai APM≥ 96%, dan sekurang -kurangnya 90% kabupaten mencapai APM ≥ 94%;

S2.2

APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,9%

S2.3

APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya 90% provinsi mencapai APK ≥ 95%; sekurang -kurangnya 80% kota mencapai APK≥ 115%, dan sekurang -kurangnya 85% kabupaten mencapai APK ≥ 90%;

S2.4

APM SMP/MTS/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 76,8%

S2.5

APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 96%

S2.6

Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan

S2.7

Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurangkurangnya 97%;

S2.8

Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 93,50%

S2.9

Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi;

S2.10

Sekurang-kurangnya 15% terakreditasi minimal B;

SD/SDLB

dan

27%

SMP/SMPLB

S2.11

Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB melaksanakan e-pembelajaran;

dan

60%

SMP/SMPLB

S2.12

Sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI;

S2.13

Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI;

S2.14

Sekurang-kurangnya 88% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;

S2.15.

Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;

S2.16

Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;


54


Revisi 2011

KODE

SASARAN STRATEGIS

S2.17

Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95%, dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan dasar;

S2.18

Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs menerapkan pembelajaran yang membangun karakter. Tabel 4.6 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 3

KODE

SASARAN STRATEGIS

S3.1

APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 70% kabupaten mencapai APK minimal 65%;

S3.2

Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B;

S3.3

Sekurang-kurangnya 90% berakreditasi minimal B;

S3.4

Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan

S3.5

Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;

S3.6

Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;

S3.7

Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008;

S3.8

Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan epembelajaran;

S3.9

70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan

S3.10

Seluruh SMK menyediakan kewirausahaan

S3.11

Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan

S3.12

Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95%, dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1,69% untuk jenjang pendidikan menengah;

S3.13

Menurunnya disparitas gender kesetaraan gender menjadi 95%;

S3.14

Seluruh satuan pendidikan SMA/SMLB/MA/MAK pembelajaran yang membangun karakter.

SMK

berakreditasi,

layanan

yang

dan

pembinaan

ditunjukkan

30%-nya

pengembangan

dengan

rasio

menerapkan


55


Revisi 2011

Tabel 4.7 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 4 KODE

SASARAN STRATEGIS

S4.1

APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%

S4.2

100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008

S4.3

Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B

S4.4

Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES

S4.5

Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2

S4.6

Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3

S4.7

Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi

S4.8

Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 50%;

S4.9

Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 6,5%;

S4.10

Menurunnya disparitas gender yang ditunjukan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104%

S4.11

Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun karakter dan kewirausahaan. Tabel 4.8 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 5

KODE

SASARAN STRATEGIS

S5.1

Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi;

S5.2

Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;

S5.3

Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi parenting education


56


Revisi 2011


SASARAN STRATEGIS

S6.1

Sekurang-kurangnya 80% bahasa daerah di Indonesia terpetakan;

S6.2

Sekurang-kurangnya 20% guru Bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional;

S6.3

Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala;

S6.4

Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia. Tabel 4.10 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 7

KODE

SASARAN STRATEGIS

S7.1

Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012

S7.2

Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 75

S7.3

Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan;

S7.4

Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan dasar.

Penetapan sasaran ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas dan relevan serta berkesetaraan gender dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran strategis gabungan seperti tabel 4.10 berikut di bawah ini. Sasaran strategis gabungan ini diperlukan terutama untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Tabel 4.11 Sasaran Strategis Gabungan KODE

SASARAN STRATEGIS

SG.1

APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurangkurangnya 86,3%,

SG.2

Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun

SG.3

Tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8%


57


Revisi 2011

C. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Tujuan Pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Memperhatikan visi Kementerian Pendidikan Nasional, serta tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 8 Tahun 2007, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2025 memiliki visi dan misi sebagai berikut: Visi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2025

Menjadi lembaga pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan Bisnis dan Pariwisata bertaraf Internasional dengan basis budaya bangsa 2

Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2025 2

Memberikan layanan prima bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat, melalui fasilitasi peningkatan kompetensi bertaraf internasional, penelitian dan pengembangan, serta layanan konsultansi dengan basis budaya bangsa

Untuk mewujudkan visi dan misi tahun 2025 terdebut di atas, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata menetapkan visi dan misi pada tahun 2014 sebagai berikut: Visi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2014 2

Menjadi lembaga pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan Bisnis dan Pariwisata bertaraf internasional dengan basis budaya bangsa


58


Revisi 2011

Misi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2014 2

Memberikan layanan prima bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat, melalui fasilitasi peningkatan kompetensi bertaraf internasional, penelitian dan pengembangan, serta layanan konsultansi dengan basis budaya bangsa

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata berpedoman pada Tata Nilai Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu: amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Disamping berpedoman pada tata nilai tersebut di atas, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, menetapkan Core value sebagai berikut: 1.

2. 3.

4.

Saling percaya dan menghargai. Saling percaya sesama anggota dalam melaksanakan tugas, setiap anggota memiliki keinginan untuk sukses bersama, tidak saling mencurigai dengan cara membangun positive thinking, saling menghargai keunggulan, keahlian dan menyadari kekurangan masing-masing. Kebersamaan. Menentukan tujuan bersama, membagi dan menyelesaikan tugas bersama, mencapai hasil dan menikmatinya bersama. Inovasi. Tidak pernah merasa puas atas prestasi yang dicapai, dan selalu mensyukurinya sebagai motivasi untuk selalu mengadakan pembaharuan untuk senantiasa memiliki keunggulan. Pelayanan prima. Memberikan layanan prima kepada pelanggan internal dan eksternal dengan mengembangkan sikap ramah, pelayanan yang cepat, tepat dan efisien.

Untuk merealisasikan visi dan misi di atas, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2014 mempunyai tujuan strategis dan sasaran strategis masing-masing sebagai berikut:


59


Revisi 2011

Tujuan Strategis

Tujuan Strategis pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2014, sebagai berikut: Tabel 4.12 Tujuan Strategis Pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2014

2.

KODE

TUJUAN STRATEGIS

T1

Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK)

T2

Tersedia terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

T3

Tersedia dan terjangkaunya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD

T4

Tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Dikdasmen

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dari tujuan strategis pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2014, sebagaimana tabel 4.13 sd. tabel 4.16 berikut: Tabel 4.13 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 1 KODE

SASARAN STRATEGIS

S1.1

Guru pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%;

S1.2

Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

S1.3

Tenaga Administrasi (TU Sekolah), Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboran pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%;


60


Revisi 2011


SASARAN STRATEGIS

S2.1

Guru SD, dan SMP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%;

S2.2

Kepala Sekolah dan Pengawas SD, dan SMP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

S2.3

Tenaga Administrasi (TU), Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD, dan SMP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%; Tabel 4.15 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 3

KODE

SASARAN STRATEGIS

S3.1

Pendidik TK PAUD Non Formal yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 55,0%;

S3.2

Kepala TK dan Pengawas PAUD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan mencapai 100%; Tabel 4.16 Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis 4

KODE

SASARAN STRATEGIS

S4.1

Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sekurang-kurangnya mencapai 85,0%

S4.2

Opini Audit Itjen Kementerian Pendidikan Nasional dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90,0%;

S4.3

Laporan SAI (SAK dan SA-BMN) ketepatan waktu penyampaiannya mencapai 100%


61


Revisi 2011

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA 2010–2014 Strategi dan arah kebijakan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, serta mengacu pada RPJMN 2010-2014, Renstra Kemendiknas 2010-2014, dan evaluasi capaian pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainable Development. Strategi dan arah kebijakan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tahun 2010-2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuantujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kebutuhan tersebut mencakup diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pengelaolaan data dan informasi, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

A. Strategi Pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2010-2014 Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

62


Revisi 2011

strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. 1.

Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 1

Tujuan strategis T1, yaitu tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut: a.

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Menengah; Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Menengah; Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Menengah.

b. c.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.1. Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 ditunjukkan pada Tabel 5.1 Tabel 5.1 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 NO 1.

2.

SASARAN STRATEGIS Persentase guru jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

TAHUN KONDISI (2009) 2010 2011 2012 2013 2014 32,00%

34,0

45,9

57,6

0

10

30

50


69,5 81,30

80

100

63


SASARAN STRATEGIS

3.

Tenaga Administrasi (TU Sekolah), Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboran pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

Revisi 2011 TAHUN KONDISI (2009) 2010 2011 2012 2013 2014

5

10

25

45

63

70

Gambar 5.1 Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1 1. Penyiapan rencana program fastingkom PTK (tahunan); 2. Pengembangan model fastingkom PTK; 3. Pengembangan direktori fastingkom PTK.

Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Menengah

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Menengah melalui pendidikan dan pelatihan

1. Penyiapan silabus dan program Diklat PTK; 2. Penyiapan Bahan Ajar Diklat PTK; 3. Penyiapan perangkat dan administrasi fastingkom PTK

Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah

Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Menengah

1. Pengumpulan data dan informasi PTK; 2. Pengelolaan data dan informasi PTK; 3. Penyajian data kompetensi PTK; 4. Penyajian program fastingkom PTK.

2.

1. Penyiapan perangkat evaluasi program fastingkom PTK; 2. Penyiapan perangkat evaluasi pelaksanaan & dampak fastigkom PTK; 3. Penyiapan perangkat pelaporan fastingkom PTK;


Tujuan strategis T2, yaitu , terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut: a. Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar; b. Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Dasar;


64

Rencana Strategis 2010 - 2014 c.

Revisi 2011

Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenajng Pendidikan Dasar. Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T2 yang

dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.2. Gambar 5.2 Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2 1. Penyiapan rencana program fastingkom PTK (tahunan); 2. Pengembangan model fastingkom PTK; 3. Pengembangan direktori fastingkom PTK.

Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar


Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar melalui pendidikan dan pelatihan

Tersedia terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar



Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 ditunjukkan pada Tabel 5.2 Tabel 5.2 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 TAHUN KONDISI (2009) 2010 2011 2012 2013 2014

NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Persentase guru Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPB)

32

34,0

45,9

57,6

69,5

81,3

Persentase Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

0

10

30

50

80

100

2.


65



NO

SASARAN STRATEGIS

3.

Persentase Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

3.

0

10

25

45

63

70


Tujuan strategis T3, yaitu Tersedia dan terjangkaunya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut: a. Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi penJumlah TK: didik dan tenaga kependidikan PAUD; b. Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; c. Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T3 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.3. Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3 ditunjukkan pada Tabel 5.3 Tabel 5.3 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3 NO

SASARAN STRATEGIS

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Persentase tutor/pendidik PAUD/TK yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

5

15

25

35

45

55

2.

Persentase Kepala TK mengikuti PPB

0

10

25

45

70

100

3.

Persentase Pengawas TK/PAUD yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

0

10

25

50

75

100


66


Revisi 2011

Gambar 5.3 Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3 1. Penyiapan rencana program fastingkom PTK (tahunan); 2. Pengembangan model fastingkom PTK; 3. Pengembangan direktori fastingkom PTK.

Pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD melalui diklat

Tersedia terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


4.


Evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini



Tujuan strategis T4, yaitu tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Dikdasmen, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Penguatan kelembagaan, prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Penguatan sumberdaya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Penguasaan sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Penguatan sistem pengelolaan anggaran dan pencatatan pengeleluaran PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Penguatan sistem pengendalian internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata


67


Revisi 2011

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T4 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 5.4. Gambar 5.4 Kerangka Berpikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T4

1. Penyusunan/penyempurnaan Renstra; 2. Penyusunan RKA-KL; 3. Penyusunan Rencana Kinerja; 4. Penyusunan POK-TOR

Penguasaan sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

1. Penyusunan Laporan Perkembangan Keuangan; 2. Penyusunan Laporan SAKIP; 3. Penyusunan Laporan SA-BMN; 4. Penyusunan LAKIP.

1. Pengkajian temuan inspektorat/ pemeriksa; 2. Evaluasi program dan pelaksanaan Fastingkom; 3. Audit kinerja; 4. Evaluasi LAKIP

Penguatan sistem pengelolaan anggaran dan pencatatan pengeleluaran PPPPTK Bispar

Penguatan sistem pengendalian internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Dikdasmen

Penguatan kelembagaan, prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan SMM-ISO; Penyusunan Pedoman/Juknis; Penyiapan Bahan Informasi; Pengembangan Kemitraan; Pengembangan perangkat diklat; Peningkatan pengelolaan data dan informasi.

Penguatan sumberdaya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

1. Perencanaan kebutuhan saranaprasarana; 2. Pemeliharaan sarana-prasarana; 3. Pengadaan sarana-prasarana; 4. Pemberdayaan sarana-prasarana.

1. Perencanaan rekrutmen pegawai; 2. Peningkatan budaya kerja dan capacity building; 3. Pembinaan adm. Pegawai; 4. Pemetaan kualifikasi dan kompetensi SDM; 5. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM; 6. Pemberdayaan SDM.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5 ditunjukkan pada Tabel 5.4 Tabel 5.4 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4 NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Pengembangan organisasi dan penguatan prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata mencapai minimal 85,0%

TAHUN KONDISI (2009) 2010 2011 2012 2013 2014 75,0%

78

81

83


84

85

68



SASARAN STRATEGIS

2.

3.

5.

Opini Audit Itjen Kementerian Pendidikan Nasional dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90,0%;

85,0%

86

87

88

89

90

Laporan SAKIP, SAI (SAK dan SA-BMN) disusun dan disampaikan kepada yang berwenang dengan tepat waktu, mencapai 100%

85,0%

90

92

94

96

100

Strategi Umum

Dari seluruh strategi pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum, sebagaimana Tabel 5.5 berikut. Tabel 5.5 Rumusan Strategi Umum NO 1

KOMPONEN SISTEM DIKLAT Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KODE

STRATEGI UMUM

SU1.1

Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen.

SU1.2

Penyediaan SDM (widyaiswara dan fasilitator, serta SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.

2

Pengelolaan Data dan Informasi PTK Dikdasmen

SU2.1

Penyediaan sistem pengelolaan data dan informasi PTK jenjang Dikdasmen.

3

Sarana dan Prasarana

SU3.1

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

4

Pendanaan

SU4.1

Penyediaan dana untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

SU4.2

Penyediaan alokasi dana untuk penerapan sistem pembelajaran diklat jarak jauh berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.


69

Rencana Strategis 2010 - 2014 NO 5

KOMPONEN SISTEM DIKLAT Tata Kelola

Revisi 2011

KODE

STRATEGI UMUM

SU5.1

Penataan organisasi dan manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

SU5.2

Penguatan akuntabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan asset/barang milik negara di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

SU5.3

Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

B. Arah Kebijakan dan Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010 – 2014 Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata periode lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan arah kebijakan adalah seperti dalam Tabel 5.6. Tabel 5.6 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan KODE SU1.1

SU1.2

SU2.1

STRATEGI UMUM Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi PTK jenjang Dikdasmen. Penguatan SDM (Widyaiswara/Fasilitator dan SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.


ARAH KEBIJAKAN a. Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat diklat; b. Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat a. Perencanaan kebutuhan, pengusulan rekrutmen, dan pembinaan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata b. Pemetaan kualifikasi dan kompetensi, serta Peningkatan dan pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata a. Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi;


70

Rencana Strategis 2010 - 2014 KODE

STRATEGI UMUM

Revisi 2011 ARAH KEBIJAKAN

SU3.1

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana diklat, serta penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

a. Revitalisasi sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

SU4.1


a. Rasionalisasi pendanaan program fastingkom PTK; b. Kemitraan dengan pemerintah daerah, Instansi lain, Perguruan Tinggi, masyarakat, dan dunia usaha/industri

SU4.2


a. Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis TIK dan atau modular learning

SU5.1

Penataan organisasi dan manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bispar.

a. Penataan organisasi, mekanisme, rincian tugas dan pemberdayaan unit kerja

SU5.2


a. Penguatan akuntabilitas keuangan (SAK) dan akuntabilitas barang milik negara (SA-BMN)

SU5.3


a. Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

b. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM-ISO dan SMM lainnya)

Penjelasan masing-masing arah kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1.

Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat pendidikan dan pelatihan Untuk meningkatkan daya jangkau dan fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PTK, perlu dikembangkan berbagai model pendidikan dan pelatihan. Pengembangan model-model pendidikan dan pelatihan ini Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

71


Revisi 2011

dimaksudkan untuk menganekaragamkan program yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu juga untuk meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidikan dan pelatihan perlu didukung dengan berbagai perangkat, seperti silabus, program operasional, bahan ajar, media pembelajaran, dan berbagai perangkat lainnya. Dengan kesiapan perangkat dimaksud diharapkan proses penyelenggaraan diklat dapat berjalan dengan lancer. Namun permasalahan yang ada, sering penyelenggaraan diklat belum disiapkan dengan baik. Oleh karena itu penyiapan perangkat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: • Pengembangan model-model pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan; • Penyiapan silabus, program operasional (panduan) pendidikan dan pelatihan, baik untuk diklat fungsional penjenjangan, maupun diklat teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen; • Pengembangan bahan ajar pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan teknis; • Pengembangan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan kediklatan. 2.

Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui pendidikan dan pelatihan a. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan bagi Pendidik Dalam proses pembelajaran di sekolah, pendidik memegang peran penting. Pendidik bukan hanya sekedar melakukan transfer of knowledge and skills, tetapi juga transfer of value. Disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus. Oleh karena itu pendidik harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya secara berkelanjutan. Dengan peningkatan profesionalitas berkelanjutan akan terealisir pembelajaran yang terus-menerus sepanjang hayat. Peningkatan profesionalitas berkelanjutan bagi pendidik dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: • Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau diklat teknis bagi guru produktif, adaptif, dan normatif SMK Bisnis dan Pariwisata;


72


Revisi 2011

• Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi guru SMA, sesuai dengan kompetensi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; • Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi guru pada jenjang pendidikan dasar (SD/SMP); • Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi pendidik PAUD dan atau TK; • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan atau teknis bagi pengelola kursus dan pendidik pada PKBM. b.

Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

 c.

Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah; Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;

Pendidikan dan pelatihan Tenaga Administrasi Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium.

Sekolah,

Tenaga

Disamping pendidik, kepala sekolah, dan pengawas, unsur SDM yang memegang peranan penting bagi berlangsungnya proses pendidikan di sekolah adalah tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium sekolah. Sebagian dari mereka belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga dimungkinkan mereka tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:


73


3.

Revisi 2011

•

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi tenaga administrasi sekolah;

•

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi tenaga perpustakaan sekolah;

•

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis bagi tenaga laboratorium sekolah.

Perencanaan kebutuhan, pengusulan rekrutmen, dan pembinaan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Untuk mendukung kualitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dan atau pengembangan profesionalitas berkelanjutan di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, perlu diambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a. b. c.

4.

Penyusunan rencana kebutuhan dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Pemberdayaan dan peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Pembinaan administrasi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

Pemetaan Kualifikasi dan Kompetensi, serta Peningkatan dan pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan atau teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen, perlu didukung tenaga pengelola dan fasilitator/pemateri dalam pendidikan dan pelatihan. Untuk mendukung kualitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, perlu diambil kebijakankebijakan yang menunjang terwujudnya pengembangan profesionalitas berkelanjutan, yaitu: a. b.

Pemetaan kualifikasi dan kompetensi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Peningkatan kualifikasi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan cara memberikan bantuan untuk peningkatan kualifikasi;


74

Rencana Strategis 2010 - 2014 c.

d. e.

5.

Revisi 2011

Peningkatan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta penulisan karya tulis ilmiah; Pengembangan tim building/character bulding bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, sehingga terwujud harmoni dalam pelaksanaan tugas; Koordinasi dan sinkronisasi program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK antar PPPPTK dan instansi lain terkait.

Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi Dalam rangka mendukung program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK, perlu dikembangkan sistem pengelolaan, pengolahan dan penyajian data PTK dan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PTK. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk diperlukan sistem pengelolaan data dan informasi yang sistematis, dan akurat. Kebijakankebijakan yang ditempuh untuk pengembangan dimaksud adalah: a. b. c. d.

6.

Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan; Pengolahan dan updating data dan informasi PTK yang terus-menerus; Penyajian data dan informasi fasilitasi peningkatan kompetensi PTK; Penyajian data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas berkelanjutan.

Revitalisasi Sarana dan Prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Untuk mendukung keberhasilan program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui pendidikan dan pelatihan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahannya sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagian besar sudah cukup tua, sehingga perlu pembaharuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarana diklat dan kantor yang dimiliki PPPPTK Bisnis dan Pariwisata masih belum memadai dan out of date. Oleh karena itu perlu ada peremajaan dan penambahan peralatan diklat dan perkantoran. Sementara dari segi prasarana, khususnya gedung dan bangunan serta halaman perlu mendapatkan


75


Revisi 2011

pemeliharaan yang berkelanjutan dan sebagian besar perlu rehabilitasi karena usia gedung dan bangunan sudah mencapai kurang lebih 20 tahunan. Memperhatikan kondisi yang demikian, dalam rangka revitalisasi sarana dan prasarana, dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a.

b. c. d. 7.

Pengadaan peralatan praktik dan penunjang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kompetensi keahlian dan atau program pendidikan dan pelatihan; Pengadaan peralatan penunjang operasional perkantoran PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Pemeliharaan/perawatan gedung dan bangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Rehabilitasi gedung dan bangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

Rasionalisasi Pendanaan Fastingkom PTK Dalam periode pembangunan 2005--2009, program fasilitasi Peningkatan kompetensi PTK masih sangat terbatas. Akibatnya daya jangkau program juga terbatas. Untuk menjangkau semua PTK yang ada, diperlukan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan alokasi dana yang signifikan. Disamping itu juga perlu dilakukan pemetaan kompetensi, sehingga fasilitasi peningkatan kompetensi PTK difokuskan untuk PTK yang benar-benar membutuhkan peningkatan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut. a. b.

8.

Pemetaan struktur biaya total pendidikan dan pelatihan bagi PTK dengan memperhatikan keragaman wilayah; Pengaturan sistem pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;

Kemitraan dengan Usaha/Industri

Pemerintah

Daerah,

Masyarakat,

dan

Dunia

Kepedulian sebagian pemerintah daerah, dan kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan kompetensi PTK melalui pendidikan dan


76


Revisi 2011

pelatihan masih rendah. Hal ini terjadi, karena belum adanya pola kemitraan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut. a.

b.

Pengembangan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan pemerintah daerah, organisasi penyelenggara satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri, untuk pengembangan program dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi PTK; Kemitraan dengan mengembangkan pemberdayaan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan PTK.

9.

Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis TIK dan atau modular learning Untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK, diperlukan terobosan yang memungkinkan semua PTK dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pengembangan profesionalitas berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Namun demikian, jika dalam delivery system hanya mengandalkan model yang konvensional, maka pemerataan dan kesempatan memperoleh fasilitas pendidikand an pelatihan menjadi terbatas. Oleh karena itu, guna mendukung perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang terstandar, ditempuh kebijakankebijakan sebagai berikut: a. b. c.

Penguatan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam pengembangan model pendidikan dan pelatihan jarak jauh; Penyiapan sistem, program, dan perangkat fasilitasi peningkatan kompetensi PTK dengan model pembelajaran jarak jauh; Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dengan model pembelajaran jarak jauh;


77


Revisi 2011

10. Penataan organisasi, mekanisme, rincian tugas, dan pemberdayaan unit kerja Pengembangan organisasi secara internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sangat dimungkinkan. Dengan tugas dan fungsi yang begitu luas, maka pengembangan struktur dan uraian tugas satuan unit kerja internal di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata diperlukan. Hal ini penting dalam rangka mendukung pemberdayaan unit kerja dan SDM secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan persaingan sehat menuju organisasi pembelajar yang baik dapat diwujudkan. Kebijakan yang terkait dengan hal ini antara adalah: a.

Pengembangan organisasi, uraian tugas, mekanisme kerja, dan pemberdayaan satuan unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

11. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM-ISO dan SMM lainnya) Pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO dan SMM lainnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan yang terkait dengan hal ini antara adalah: a. b. c.

Penyesuaian dokumen SMM-ISO sesuai dengan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Pembudayaan SMM-ISO kepada seluruh SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan cara menyelenggarakan pertemuan secara periodic; Pengembangan SMM lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global.

12. Penguatan akuntabilitas keuangan (SAK) dan akuntabilitas barang milik negara (SA-BMN) Akuntabilitas oraganisasi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga terwujud institusi yang baik (good institution). Dalam hubungan ini diharapkan terjadi


78


Revisi 2011

penurunan temuan auidi dari Itjen Kemendiknas dan atau BPK RI. Kebijakankebijakan yang diperlukan antara lain: a. b.

Peningkatan kemampuan tim SAI (SAK dan SA-BMN) dan tim pengelola anggaran; Penguatan sistem perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan barang milik Negara;

13. Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Dengan terbentuknya tim Satuan Pengawasan Internal di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, diharapkan dapat membantu mengendalikan/mengawai jalannya seluruh aktivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan pemberdayaan tim SPI diharapkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Kebijakan yang berkaitan dengan hal ini antara lain: a. b.

Penyiapan fasilitas kerja bagi tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata; Pemberdayaan tim SPI secara proporsional dalam berbagai kegiatan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.


79


Revisi 2011

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2010–2014

A. Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional dipilih menjadi salah satu dari enam kementerian/lembaga yang menjadi proyek percontohan untuk melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, tanggal 19 Ja-nuari 2009. Arsitektur restrukturisasi program dan kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 5.1. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan dan penganggaran ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra 2010--2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin accountable. Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (input) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance ba-sed budgeting) khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional sejak diberlakukannya undang-


80


Revisi 2011

undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan Program Prioritas Nasional (Gambar 6.1). Gambar 6.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ANGGARAN

STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKAN

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA

FUNGSI

PRIORITAS

IMPACT (SASARAN POKOK)

SUB FUNGSI

FOKUS PRIORITAS

OUTCOME & INDIKATOR KINERJA PRIORITAS

IMPACT (SASARAN KINERJA K/L)

ORGANISASI

ESELON 1A

PROGRAM

PROGRAM

OUTCOME & INDIKATOR KINERJA PROGRAM

ESELON 2

KEGIATAN

KEGIATAN PRIORITAS

OUTPUT & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

JENIS BELANJA

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra 2010-2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan seluruh eselon I dan eselon II dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan bottom up dilakukan untuk


81


Revisi 2011

memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur.

B. Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. UU Sisdiknas menetapkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

C. Pengelompokan Program Jika mengacu kepada strukturisasi program dan kegiatan tersebut, Kemendiknas telah menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2014. Program-program


82


Revisi 2011

tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah sebagai berikut (tabel.6.1): Tabel 6.1 Program dan Unit Eselon I Kementerian Pendidikan Nasional KODE

PROGRAM

UNIT ESELON I

P1

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

P2

Program Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

P3

Program Pendidikan Menengah

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

P4

Program Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

P5

Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

P6

Program Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan

P7

Program Pengembangan dan Pembinaan bahasa dan Sastra

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

P8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Jenderal

P9

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Inspektorat Jenderal

D. Program Kementerian Pendidikan Nasional yang terkait dengan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Dari program Kemendiknas Tahun 2010-2014, terdapat 1 (satu) program besaran yang terkait dengan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, yaitu: Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut:


83

Rencana Strategis 2010 - 2014 1. 2. 3. 4.

Revisi 2011

Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1); Terjaminnya Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2); Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3); Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut di atas, sebagai berikut: 1.

2.

Penyediaan pendidik PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Orang Dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten dan kota; Penyediaan manajemen PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Orang Dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama, sebagaimana table 6.2. Pencapaian target Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut: a. b. c. d. e. f.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan; Peningkatan penjaminan mutu pendidikan; Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik; Penjaminan Mutu Pendidikan; Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan;


84

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERSENTASE GURU DALAM JABATAN BER-KUALIFIKASI AKADEMIK MINIMAL S1/D-4

PERSENTASE GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK

PERSENTASE GURU MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BERKELANJUTAN

PERSENTASE KEPALA SEKOLAH PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BERKELANJUTAN

PERSENTASE PENGAWAS SEKOLAH PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BERKELANJUTAN

JUMLAH KUMULATIF PEGAWAI KEMDIKNAS YANG MENGIKUTI DIKLAT

PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO

IKU 5.1

IKU 5.2

IKU 5.3

IKU 5.4

IKU 5.5

IKU 5.6

IKU 5.7

KONDISI AWAL (2009)

20,0

10,0

100

10,0

34,0

33,6

50,8

2010 (%)

40,0

50,0

100

25,0

45,9

44,8

59,6

2011 (%)

60,0

56,0

100

45,0

57,6

56,4

68,5

80,0

63,0

100

70,0

69,5

70,7

79,4

TAHUN 2012 2013 (%) (%)

100

70,0

100

100

81,3

84,9

91,1

2014 (%)

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Rencana Strategis 2010 - 2014 Revisi 2011


85

10,0

10,0

0,0

IKU 5.12 PERSENTASE KASUS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DITANGANI

IKU 5.13 TERSEDIANYA JENIS PENGHARGAAN BAGI PTK

20,0

IKU 5.11 PERSENTASE PENDIDIK YANG TELAH DISUPERVISI KINERJANYA SESUAI PERSYARATAN STANDAR PENDIDIK

PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

IKU 5.9

20,0

20,0

PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

IKU 5.8

2010 (%)

IKU 5.10 PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN TINGGI YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO

KONDISI AWAL (2009)

5,0

40,0

20,0

40,0

40,0

40,0

2011 (%)

6,0

55,0

30,0

60,0

60,0

60,0

2012 (%)

TAHUN

7,0

70,0

40,0

80,0

80,0

80,0

2013 (%)

8,0

90,0

50,0

100

100

100

2014 (%)



86


Revisi 2011

E. Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010 – 2014 Memperhatikan program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional selama periode 2010-2014 di atas, maka program dan kegiatan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata selaku unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Nasional, mengacu pada program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional pada periode 2010-2014, terutama Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut: 1.

2.

3.

Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (T1) Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (T2) Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (T3)

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut di atas, sebagai berikut: 1 2 3

4 5

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Pendidik jenjang Pendidikan Menengah (ST1.1) Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah (ST1.2) Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, dan tenaga Laboratorium jenjang Pendidikan Menengah (ST1.3) Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Pendidik jenjang Pendidikan Dasar (ST2.1) Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu bagi Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Dasar (ST2.2)


87

Rencana Strategis 2010 - 2014 6

7 8

Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan bagi Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Sekolah jenjang Pendidikan Menengah (ST2.3) Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan bagi Pendidik TK/PAUD (ST3.1) Penyediaan layanan program fasilitasi peningkatan bagi Kepala TK dan Pengawas PAUD (ST3.2)

Revisi 2011 kompetensi yang bermutu dan tenaga Laboratorium kompetensi yang bermutu kompetensi yang bermutu

Pencapaian target Program PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dicapai melalui kegiatan berikut: a.

b. c. d.

e. f. g. h. i. j. k.

Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata); Penyediaan Data & Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata); Pelaksanaan diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata); Penyiapan Evaluasi Program dan pelaksanaan Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK Bisnis dan Pariwisata); Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP); Penyediaan Data & Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP); Pelaksanaan diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP); Penyiapan Evaluasi Program dan pelaksanaan Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP); Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas); Penyediaan Data & Informasi kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas); Pelaksanaan diklat kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas);


88

Rencana Strategis 2010 - 2014 l.

Revisi 2011

Penyiapan Evaluasi Program dan pelaksanaan Diklat kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/PAUD (Pendidik/Tutor, Kepala, Pengawas). Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya, dilakukan untuk mendukung tujuan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen (T4). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut: a. Penguatan kelembagaan, prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.1); b. Penguatan sumberdaya manusia PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.1); c. Penguasaan sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.1); d. Penguatan sistem pengelolaan anggaran dan pencatatan pengeleluaran PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.2); e. Penguatan sistem pengendalian internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.3); f. Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (ST4.1) Pencapaian target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja Pembinaan pegawai (SDM) Peningkatan dan pengembangan SDM Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana Peningkatan layanan prima dalam pengendalian internal Penguatan sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran Penguatan sistem pengelolaan anggaran & pencatatan Revitalisasi sarana dan prasarana PPPPTK Bisnis dan Pariwisata


89


Revisi 2011

BAB VII SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN A. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2010-2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan atau kegiatan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

B. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja


90


Revisi 2011

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu indikator masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Untuk melakukan pengukuran kinerja dapat digunakan data dan informasi dari dalam organisasi, serta dapat juga digunakan data dari luar organisasi, baik data primer maupun data sekunder (LAN, 2003). Secara singkat masing-masing kelompok indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Indikator masukan (inputs). Indikator masukan (inputs) mengukur jumlah

2.

sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator masukan ini mencakup antara lain: dana, SDM, informasi, kebijakan, peraturan, peralatan, bahan/material, dan sebagainya. Indikator keluaran (outputs). Indikator keluaran (outputs) merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, yang dapat berupa fisik maupun non fisik. Termasuk dalam indikator keluaran (outputs) antara lain:

3.

kualitas produk (barang dan atau jasa), jumlah pelanggan yang dilayani (baik perorangan maupun organisasi), tingkat kompetensi, jumlah pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa, dan sebagainya. Indikator hasil (outcomes). Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran langsung (efek langsung) dari suatu kegiatan, dan biasanya bersifat kualitatif. Termasuk dalam indikator hasil (outcomes) antara lain: efektivitas pelaksanaan kegiatan, tingkat kompetensi

4.

5.

dan profesionalitas SDM, kreativitas dan inovasi SDM, kualitas kompetensi kerja guru, kualitas SMK (komponen kesekolahan), kualitas tim, kualitas kerjasama, kenaikan pendapatan institusi, dan sebagainya. Indikator manfaat (benefits). Indikator manfaat (benefits) menggambarkan manfaat yan diperoleh dari idikator hasil, dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator ini menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai dari suatu kegiatan apabila keluaran dapat dilaksanakan dan berfungsi dengan optimal. Termasuk dalam indikator ini antara lain: kompetensi SDM lebih baik, SDM lebih profesional, kerja tim lebih solid, SMK lebih berkualitas, dan sebagainya. Indikator dampak (impacts). Indikator dampak (impacts) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dalam jangka panjang. Termasuk indikator ini antara lain: kualitas proses pembelajaran lebih baik, daya saing SDM meningkat, kesejahteraan karyawan


91


Revisi 2011

meningkat, citra sekolah meningkat, citra organisasi (PPPPTK Bisnis dan Pariwisata) meningkat, dan sebagainya. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan guna memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap gap kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan. Dalam evaluasi kinerja perlu juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara: 1. 2. 3. 4.

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau dengan sektor swasta kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Penyajian hasil evaluasi ini dapat berupa narasi, tabel atau grafik, sesuai dengan kebutuhan.

C. Analisis dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja


92


Revisi 2011

Analisis meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi, serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Analisis dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas, baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Proses umum pelaporan pelaksanaan program/kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 7.1 Proses Pelaporan

RENCA NA STRATEGIS

RENCA NA KINERJA TAHUNAN

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

PROGRAM/K EGIATAN

Mangacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Keputusan LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003, maka untuk


93


Revisi 2011

menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) suatu organisasi atau instansi, digunakan kerangka sebagai berikut: Sampul depan KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI: I.

II.

III.

IV.

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Tujuan

C.

Ruang Lingkup

PERENCANAAN STRATEGIK A.

Gambaran Umum

B.

Rencana Strategik

C.

Rencana Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA A.

Pengukuran Kinerja

B.

Evaluasi Kinerja

C.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

D.

Keberhasilan dan Kegagalan

E.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

PENUTUP A.

Simpulan

B.

Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN


94


Revisi 2011

DAFTAR PUSTAKA Bahaudin, Taufik, Brainware Management: Generasi Kelima Manajemen Manusia, Jakarta: Elex Media Komputindo,1999. Beckhard, Richard, "Pemimpin Masa Depan", Pemimpin Masa Depan: Visi, Strategi, dan Praktik Baru untuk Masa Depan, ed. Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith dan Richard Beckhard, Alih Bahasa: Bob Widyahartono, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997. Covey, Stephen R. The 8th Habit: Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. Depdiknas, Rencana Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 – 2014, Jakarta: Depdiknas, 2009. Ditjen PMPTK, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Ditjen PMPTK, 2009. Drucker, Peter F. “Menuju Organisasi Baru,” The Organization of the Future, Ed. Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith dan Ricahrd Bechard, Terj. Achmad Kemal, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997. Effendi, Sofian. Lingkungan Bisnis, Yogyakarta: MM-UGM, 1994 Hammer, Michael, “Jiwa dari Organisasi Baru” The Organization of the Future, Ed. Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith dan Ricahrd Bechard, Terj. Achmad Kemal, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997. Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (ed.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001. Kasim, Azhar, Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993. Kattopo, Aristides (Ed), Dari Meja Tanri Abeng: Gagasan, Wawasan, Terapan, dan Renungan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. Kemendiknas, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, Jakarta, 2010. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.


95


Revisi 2011

Klein, Peter G., Entrepreneurship and Corporate Governance, The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 2, No, 2, Summer, 1999. Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, dan Suvit Maesincee, Pemasaran Keunggulan Bangsa: Pendekatan Strategis untuk Membangun Kekayaan Nasional, Alih Bahasa: Aldie Jenie, Jakarta: Prenhallindo, 1998. Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003. LAN-BPKP, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul 3, Jakarta, LANBPKP, 2000. Lucky, Elizabeth, Peran Pemimpin dalam Maksimisasi Sumber Daya Manusia dan Strategi Bersaing untuk Membentuk Organisasi Kelas Dunia, Usahawan, No. 11 Th. XXXI, Nopember, 2002. Meredith, Geoffrey G. at. al., Kewirausahaan: Teori dan Praketik, Jakarta: Pusataka Binaman Pressindo, 1996. Nanus, Burt, Kepemimpinan Visioner: Menciptakan Kesadaran akan Arah dan Tujuan dalam Organisasi, Alih Bahasa: Frederick Ruma, Jakarta: Prenhallindo, 2001. Osborne, David and Ted Gabler, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, New York: Plume, 1993. Osborne, David dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Edisi Revisi, Jakarta: PPM, 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja; Permendiknas No. 14 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;


96


Revisi 2011

Permendiknas No. 8 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Permendiknas No. 3 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2007. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014. Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014. Porter, Micahel E. On Competition, Boston: Harvard Business School Publishing, 1998. Richards, Dick, The Art of Winning Commitment: 10 Ways Leaders Can Engange Minds, Herats, and Spirits. New York: AMACOM, 2004. Sangkala, “Superleadership”: Gaya Kepemimpinan di Era Bisnis yang Hiperkompetisi, Usahawan, No. 11 Th. XXXI, Nopember, 2002. Timmons, Jeffry A., Leonard E. Smollen, and Alexander L.M. Dingee, Jr., New Venture Ceration: Entrepreneurship in the 1990s, 3rd Edition, Boston: Irwin, 1990. Tjokrowinoto, Moeljarto, Citra Birokrasi Publik dalam Era Globalisasi; Makalah pada Seminar Nasional Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi tanggal 25 Juli 1996; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Jakarta Undang-Undang Dasar Negera RI 1945, Amandemen ke–4 pasal 31 tentang Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.


97


Revisi 2011

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008, 2007 United Nations Development Programme, Human Development Report 2009, Overcoming barriers: Human mobility and development, 2009 Weiner, Edie and Arnold Brown, Future Think: How to Think Clerly in a Time of Change. New Jersey: Pearson-Prentice Hall, 2006. Wibowo, Murti, “Kemampuan SDM bagi Sektor Industri”, Makalah disampaikan dalam Dialog Profesi, Fakultas Teknik Kimia, Universitas Gdjah Mada, Yogyakarta, 3 Desember 1994.


98


Revisi 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN


99


Revisi 2011

LAMPIRAN 1A

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kepandidikan (Permendiknas No. 8 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1) PPPPTK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 8 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2). A.

TUGAS Sesuai dengan Permendiknas No. 8 Tahun 2007, PPPPTK mempunyai tugas:

“Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kependidikan sesuai dengan bidangnya”. B.

2. 3. 4. 5.

dan

tenaga

mempunyai

fungsi

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas (Permendiknas No. 8 Tahun 2007): 1.

pendidik

tersebut,

PPPPTK

Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.


100


C.

Revisi 2011

STRKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (Permendiknas nomor 8 Tahun 2007)

KEPALA

BAGIAN UMUM

Subbag Tata Usaha & Rumah Tangga

BIDANG PROGRAM DAN INFORMASI

Seksi Program

Subbag Tatalaksana & Kepegawaian

Subbag Keuangan

BIDANG FAS. PENINGKATAN KOMPETENSI

Seksi Data & Informasi


Seksi Evaluasi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


101


Revisi 2011

Bagan Struktur Organisasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (Pengembangan Internal)


102

Jurusan Akuntansi Jurusan Pemasaran

Seksi Program

Jurusan Adm.Perk

Jurusan TI

Divisi MIPAL

Jurusan Peksos

Divisi Bahasa

Seksi Data dan Informasi

BIDANG PROGRAM DAN INFORMASI

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Divisi Tekdik

Jurusan Ak. Hotel

Divisi Tendik

Jurusan Boga

Koordinator Widyaiswara

Jurusan UPW

Jurusan Busana

Seksi Evaluasi

BIDANG FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI

Subbag Tatalaksana dan Kepegawaian

BAGIAN UMUM


Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga

KEPALA

Jurusan Kecantikan

Subbag Keuangan


LAMPIRAN 1B

103


Revisi 2011

TUGAS DAN RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

Tugas dan rincian tugas setiap unit kerja di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagaimana Permendiknas no. 8/2007 dan Permendiknas no. 50/2008, masing-masing sebagai berikut: 1.

Kepala PPPPTK Sesuai dengan Permendiknas No. 8/2007, tugas Kepala PPPPTK adalah:

a. b. c. d. e. f.

2.

Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal. (pasal 22, poin a); Melaksanakan akuntabilitas kinerja (pasal 22 poin b); Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundangundangan (pasal 22, poin c); Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang (pasal 22, poin d) Menyampaikan laporan kepada Dirjen PMPTK dengan tembusan kepada pimpinan unit utama terkait (pasal 23) Menyampaikan hasil fasilitasi peningkatan kompetensi PTK kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota terkait (pasal 24) Bagian Umum

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007, tugas Bagian Umum adalah: “melaksanakan urusan administrasi PPPPTK”. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.

koordinasi pelaksanaan kegiatan PPPPTK; pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; pelaksanaan urusan keuangan.

Rincian tugas Bagian Umum sebagaimana Permendiknas No. 50/2008 adalah sebagai berikut: a. b.

Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian, dan penyiapan penyusunan program kerja Pusat Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pusat;


bahan

104

Rencana Strategis 2010 - 2014 c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Revisi 2011

Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran; Melaksanakan penyusunan rancangan bahan nota keuangan (RBNK); Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan; Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, laboratorium dan bengkel; Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; Melaksanakan urusan perlengkapan; Melaksanakan kelembagaan dan ketatalaksanaan; Melaksanakan urusan kepegawaian; Melaksanakan urusan keuangan; Melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan Melaksanakan penyusunan laporan Bagian, dan penyiapan penyusunan laporan Pusat.

Tugas dan rincian tugas Sub Bagian pada Bagian Umum, masing-masing sebagai berikut: a.

Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Meldalaakukan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan” (ps 8 ayat 1). Sedangkan rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah: 1)

Melakukan penyusunan program kerja subbagian dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bagian; 2) Melakukan urusan persuratan dan kearsipan; 3) Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan; 4) Melakukan urusan keamanan,ketertiban,kebersihan dan keindahan; 5) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana; 6) Melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik Negara; kantor, dan prasarana lainnya; 7) Melakukan urusan pengaturan penggunaan alat kantor, kendaraan dinas, gedung 8) Melakukan pemeliharaan dan dan perawatan sarana dan prasarana; 9) Melakukan penyusunan risalah rapat dinas; 10) Melakukan pengelolaan perpustakaan, laboratorium, dan bengkel; 11) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;dan


105


Revisi 2011

12) Melakukan penyusunan laporan Subbagian dan penyiapan penyusunan laporan Bagian. b.

Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan urusan ketatalaksanaan, serta mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai” (ps 6 ayat 2). Sedangkan rincian tugas Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

c.

Melakukan penyusunan program kerja Subbagian, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bagian Melakukan penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis organisasi; Melakukan penyiapan bahan penyusunan system dan prosedur kerja; Melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundangundangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan; Melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai; kepangkatan, pemindahan pegawai dan mutasi lainnya; Melakukan penyiapan usul pengangkatan, penempatan, Melakukan usul pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/suami, asuransi kesehatan, dan tabungan pensiun; Melakukan urusan pemberian cuti pegawai; Melakukan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai; Melakukan urusan disiplin dan pendayagunaan pegawai; Melakukan penyiapan usul pegawai yang akan mengikuti ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, pendidikan dan pelatihan, ijin belajar, dan tugas belajar; Melakukan penyiapan bahan usul penetapan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan serta jabatan fungsional lainnya; Melakukan penyiapan bahan kerjasama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; Melakukan urusan penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan dokumen pegawai; Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan Melakukan penyusunan laporan Subbagian, dan penyiapan bahan laporan Bagian. Sub Bagian Keuangan

Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran” (ps 6 ayat 3). Sedangkan rincian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah:


106

Rencana Strategis 2010 - 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3.

Revisi 2011

Melakukan penyusunan program kerja Subbagian, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bagian Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran; Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembiayaan; Melakukan penyusunan rancangan bahan nota keuangan (RBNK); Melakukan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya; Melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia; Melakukan penyusunan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran; Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran; Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan daya serap anggaran; Melakukan penyusunan bahan perhitungan anggaran; Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan Melakukan penyusunan laporan Subbagian, dan dan penyiapan laporan Bagian. Bidang Program dan Informasi

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007, tugas Bidang Program dan Informasi adalah: “Melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, serta pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 11)”. Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d.

Penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin a); Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin b) Pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin c); Evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 12 poin d).

Rincian tugas Bidang Program dan Informasi sebagaimana Permendiknas No. 50/2008 adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang dan penyiapan penyusunan program kerja Pusat Melaksanakan penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Melaksanakan pengkajian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan


107

Rencana Strategis 2010 - 2014 e. f. g. h. i. j. k.

Revisi 2011

Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Melakukan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyajian dan penyebarluasan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Melaksanakan evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama di bidang program dan informasi, dan Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang Melaksanakan penyusunan laporan bidang, dan penyiapan laporan Pusat

Sedangkan tugas dan rincian tugas Seksi pada Bidang Program dan Informasi, masing-masing sebagai berikut: a.

Seksi Program

Tugas Seksi Program sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan penyusunan dan evaluasi program, serta pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 14 ayat 1). Sedangkan rincian tugas Seksi Program sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

b.

Melakukan penyusunan program kerja Seksi dan penyiapan penyusunan program kerja Bidang; Melakukan penyiapan bahan penyusunan program serta pengembangan model peningkatan kompetensi PTK; Melakukan penyusunan program peningkatan kompetensi PTK; Melakukan penyiapan bahan evaluasi program peningkatan kompetensi PTK; Melakukan pengkajian dan inovasi peningkatan kompetensi PTK Melakukan pengembangan model peningkatan kompetensi PTK Melakukan penyiapan bahan kerjasama di bidang program pengembangan dan pemberdayaan PTK Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi Melakukan penyusunan laporan Seksi dan penyiapan penyusunan laporan Bidang. Seksi Data dan Informasi

Tugas Seksi Data dan Informasi sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 14 ayat 2). Sedangkan rincian tugas Seksi Data dan Informasi sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah:


108


Revisi 2011

1)

Melakukan penyusunan program kerja Seksi dan penyiapan penyusunan program kerja Bidang 2) Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kompetensi PTK 3) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kompetensi PTK; 4) Melakukan pemutakhiran data dan informasi kompetensi PTK; 5) Melakukan penyiapan bahan informasi pengembangan dan pemberdayaan PTK 6) Melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi peningkatan kompetensi PTK 7) Melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi pengembangan dan pemberdayaan PTK 8) Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama di bidang data dan informasi pengembangan dan pemberdayaan PTK 9) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi 10) Melakukan penyusunan laporan Seksi, dan penyiapan penyusunan laporan Bidang. 4.

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007, tugas Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi adalah: “Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 15). Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi: a. b.

Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 16 poin a) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (ps 16 poin b)

Rincian tugas Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi sebagaimana Permendiknas No. 50/2008 adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Pusat Melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyiapan alat, modul, dan metode peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan;


109

Rencana Strategis 2010 - 2014 h. i. j. k. l.

Revisi 2011

Melaksanakan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama di bidang fasilitasi peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan Melaksanakan penyusunan laporan Bidang, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan Pusat

Sedangkan tugas dan rincian tugas Seksi pada Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, masing-masing sebagai berikut: a.


Tugas Seksi Penyelenggaraan sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”Melakukan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 18 ayat 1). Sedangkan rincian tugas Seksi Penyelenggaraan sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah: 1)

Melakukan penyusunan program kerja Seksi, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bidang 2) Melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 4) Melakukan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Melakukan pemanggilan peserta dan tenaga pengajar peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 6) Melakukan penyusunan kurikulum dan silabi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 7) Melakukan penyiapan alat, modul, dan metode peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 8) Melakukan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 9) Melakukan penyiapan bahan kerjasama di bidang fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 10) Melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (laporan singkat) 11) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan 12) Melakukan penyusunan laporan Seksi, dan penyiapan bahan penyusunan laporan Bidang. b.

Seksi Evaluasi


110


Revisi 2011

Tugas Seksi Evaluasi sebagaimana Permendiknas no: 8/2007 adalah: ”melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan” (ps 18 ayat 2). Sedangkan rincian tugas Seksi Evaluasi sebagaimana Permendiknas no. 50/2008, adalah: 1) Melakukan penyusunan program kerja Seksi, dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Bidang 2) Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Melakukan evaluasi program pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 4) Melakukan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 6) Melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 7) Melakukan penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 8) Melakukan penyiapan bahan kerjasama di bidang evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 9) Melakukan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 10) Melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (laporan penyelenggaraan secara komprehensif) 11) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan 12) Melakukan penyusunan laporan Seksi, dan penyiapan bahan penyusunan laporan Bidang.


111


Revisi 2011

LAMPIRAN 1C

TUGAS DAN RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Sesuai dengan Permendiknas no. 8/2007, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 19 ayat 1). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala PPPPTK (pasal 19 ayat 2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (pasal 19 ayat 3). Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 19 ayat 4). Untuk jabatan fungsional Widyaiswara, sesuai Permenpan nomor: 14 tahun 2009, tugas utamanya adalah: mendidik, mengajar, dan melatih (dikjartih), dengan rincian kegiatan Widyaiswara sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a.

Widyaiswara Pertama

Rincian kegiatan Widyaiswara Pertama sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II; menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III; menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV; menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III; menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun kurikulum Diklat Fungsional PenjenjanganTingkat Lanjutan; menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; menyusun kurikulum Diklat Teknis; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan I dan II; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan golongan III; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

112


15)

16)

17)

18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35)

Revisi 2011

(SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan III; Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

113


Revisi 2011

36) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 37) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 38) mengelola program Diklat di instansinya; 39) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 40) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III; 41) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; 42) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis. b.

Widyaiswara Muda

Rincian kegiatan Widyaiswara Muda sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III; menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat IV; menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III; menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Teknis; menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;


114


Revisi 2011

20) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 21) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 22) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 23) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 24) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 25) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 26) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 27) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 28) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 30) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 31) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 32) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 33) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 34) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 35) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 36) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 37) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; 38) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; 39) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 40) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 41) membimbing peserta Diklat dalam penulisan Kertas Kerja (KK) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 42) membimbing peserta Diklat dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Observasi Lapangan (OL) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 43) menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 44) mengelola program Diklat di instansinya sebagai anggota; 45) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat IV; 46) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;


115


Revisi 2011

47) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 48) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis. c. Widyaiswara Madya Rincian kegiatan Widyaiswara Madya sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29)

melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II; menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III; menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV; menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III; menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat II; menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I; menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar; menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat menengah; menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; menyusun kurikulum Diklat Teknis; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;


116


Revisi 2011

30) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 31) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 32) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III; 33) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah; 34) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 35) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 36) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 37) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 38) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 39) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 40) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 41) mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab; 42) melaksanakan evaluasi program Diklatpim Tingkat III; 43) melaksanakan evaluasi program Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 44) melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis. d.

Widyaiswara Utama

Rincian kegiatan Widyaiswara Utama sesuai dengan pasal 8 Permenpan nomor 14 Tahun 2009, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)

melaksanakan analisis kebutuhan Diklat; menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III; menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II; menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat I; menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; 6) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah; 7) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 8) menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis; 9) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 10) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;


117


Revisi 2011

11) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 12) menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 13) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 14) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 15) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 16) menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 17) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 18) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 19) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 20) menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 21) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 22) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 23) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 24) menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 25) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 26) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 27) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 28) menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 29) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 30) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 31) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 32) melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 33) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II; 34) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I; 35) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 36) memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; 37) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 38) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;


118


Revisi 2011

39) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya; 40) membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya; 41) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 42) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 43) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya; 44) membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya; 45) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya; 46) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya; 47) menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya; 48) menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya; 49) mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab; 50) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat II; 51) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat I; 52) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; 53) melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis.


119


Revisi 2011


120


Revisi 2011

LAMPIRAN 2A TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, DAN TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DARI TUJUAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2010-2014 KODE TUJUAN STRATEGIS KODE

SASARAN STRATEGIS

TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DARI TUJUAN STRATEGIS

KONDISI (2009)

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

T1

Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi yang bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Menengah

S1.1

Guru pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%;

1 Persentase guru SMK Kelompok Bisnis dan Pariwisata yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0

34,0

45,9

57,6

69,5

81,3

2 Persentase guru SMA yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0

34,0

45,9

57,6

69,5

81,3

Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Dikmen yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

3 Persentase Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang Pendidikan Menengah yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan (PPB)

0,0

10

30

50

80

100

Tenaga Administrasi (TU Sekolah), Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboran pada jenjang Dikmen yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%

4 Persentase Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustaan, dan Tenaga Laboratorium Sekolah jenjang Pendidikan Menengah mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan (PPB)

5,0

10

25

45

63

70

S1.2

S1.3


112


KODE TUJUAN STRATEGIS KODE

Revisi 2011

SASARAN STRATEGIS


KONDISI (2009)

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

T2

Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

S2.1

Guru SD, dan SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 81,3%;

5 Persentase guru SD yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0

34,0

45,9

57,6

69,5

81,3

6 Persentase guru SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

32,0

34,0

45,9

57,6

69,5

81,3

0,0

10

30

50

80

100

S2.2

S2.3

T3

Tersedia dan terjangkaunya layanan program fasilitasi peningkatan kompetensi bermutu dan berkesetaraan bagi Pendidik dan Tenaga

S3.1

S3.2

Kepala Sekolah dan Pengawas SD, dan SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 100%;

7 Persentase Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

Tenaga Administrasi (TU) Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD, dan SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 70,0%;

8 Persentase Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium SD/SMP yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

0,0

10

25

45

63

70

Pendidik TK/PAUD yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan mencapai 55,0%;

9 Persentase tutor/pendidik PAUD/TK yang mengikuti Diklat Profesional Berkelanjutan

5,0

15

25

35

45

55

Kepala TK dan Pengawas PAUD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

10 Persentase Kepala TK mengikuti PPB

0,0

10

25

45

70

100

11 Persentase Pengawas TK/PAUD yang mengikuti

0,0

10

25

50

75

100


113


KODE TUJUAN STRATEGIS KODE (1)

(2)

(3)

Tersedianya sistem tata kelola dalam menjamin terselengga-ranya layanan prima fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Dikdasmen

SASARAN STRATEGIS (4) mencapai 100%;

Kependidikan TK/ PAUD T4

Revisi 2011

S4.1

S4.2

S4.3


KONDISI (2009)

(5)

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

75,0

78,0

81,0

83,0

84,0

85,0

Diklat Profesional Berkelanjutan

Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sekurangkurangnya mencapai 85,0%

12 Pengembangan lembaga dan penguatan prosedur kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sekurangkurangnya mencapai 85%

Opini Audit Itjen Kemdiknas dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90,0%;

13 Opini Audit Itjen Kementerian Pendidikan Nasional dan atau BPK RI atas laporan keuangan mencapai minimal 90%;

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

Laporan SAI (SAK-SABMN) ketepatan waktu penyampaian-nya mencapai 100%

14 Laporan SAI (SAK dan SABMN) disusun dan disampaikan kepada yang berwenang dengan tepat waktu

85,0

90,0

92,0

94,0

96,0

100


114


Revisi 2011

LAMPIRAN 2B KOMPONEN SISTEM DIKLAT, STRATEGIN UMUM, ARAH KEBIJAKAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2010-2014 NO (1) 1

KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (2) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KODE (3) SU1.1

SU1.2

2

Pengelolaan Data dan Informasi PTK

SU2.1

STRATEGI UMUM (4) Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen.

KODE (5) AK1.1.1

ARAH KEBIJAKAN (6) Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat diklat;

AK1.1.2A

Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (a) Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan bagi Pendidik

AK1.1.2B

Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (b) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

AK1.1.2C

Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (c) Pendidikan dan pelatihan Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium

Penyediaan SDM (widyaiswara/ fasilitator dan SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.

AK1.2.1

Perencanaan kebutuhan, pengusulan, rekrutmen, dan pembinaan SDM PPPPTK Bispar

AK1.2.2

Peningkatan dan pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bispar

Penyediaan sistem pengelolaan data dan informasi PTK Dikdasmen.

AK2.1.1

Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi;


115


NO (1)

KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (2) Dikdasmen

Revisi 2011

KODE

STRATEGI UMUM

KODE

ARAH KEBIJAKAN

(3)

(4)

(5)

(6)

3

Sarana dan Prasarana

SU3.1


AK3.1.1

Revitalisasi sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

4

Pendanaan

SU4.1

Penyediaan dana untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, & kota.

AK4.1.1

Rasionalisasi pendanaan program fastingkom PTK;

AK4.1.2

Pemberdayaan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha/industri

SU4.2


AK4.2.1

Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis TIK dan atau modular learning

SU5.1

Penataan organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bispar

AK5.1.1

Penataan organisasi, rincian tugas dan pemberdayaan unit kerja

SU5.2

Penguatan akuntabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan asset/ barang milik negara di PPPPTK Bispar

AK5.2.1

Penguatan akuntabilitas keuangan (SAI) dan akuntabilitas barang milik negara (SA-BMN)

SU5.3

Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPPPTK Bispar

AK5.3.1

Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

5

Tata Kelola


116


Revisi 2011

LAMPIRAN 2C ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2010 – 2014 KODE

STRATEGI UMUM

KODE

ARAH KEBIJAKAN

KODE

KEBIJAKAN

NO

1

2

3

4

5

6

7

SU1.1

Penyediaan program fasilitasi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdasmen.

AK1.1.1

Pengembangan model-model dan penyiapan perangkat diklat;

K1.1.1.1

Pengembangan model-model diklat fungsional dan teknis bagi pendidik dan Tendik;

1

K1.1.1.2

Penyiapan silabus, program operasional diklat, baik untuk diklat fungsional penjenjangan, maupun diklat teknis bagi pendidik dan tendik jenjang Dikdasmen;

2

PROGRAM 8 Penyusunan model-model penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bagi pendidik & Tendik

Penyusunan silabus diklat bagi pendidik

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Penyusunan rancangan model diklat bagi pendidik dan tendik

Naskah

1

1

1

1

1

1

Pengembangan diklat bagi PTK dengan model diklat jarak jauh, atau kombinasi

Naskah

2

2

2

2

3

3

Penyusunan silabus diklatkompetensi keahlian kelompok Bisnis dan Manajemen

Paket

3

3

3

3

3

3

Penyusunan silabus diklat kompetensi keahlian kelompok Pariwisata

Paket

7

7

7

7

7

7

Penyusunan silabus diklat Mata Pelajaran Kewirausahaan & KKPI

Paket

2

2

2

2

2

2

Penyusunan silabus diklat pembelajaran MP adaptif, dan normatif.

Paket

4

5

7

7

7

7

9 1,1

1,2

2,1

2,2

2.3

2,4

TAHUN

KONDISI (2009)

KEGIATAN

SATUAN


117


KODE 1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3

Revisi 2011

ARAH KEBIJAKAN

KODE

4

5

KEBIJAKAN 6

NO 7

PROGRAM

KEGIATAN

8

9 2.5

3

K1.1.1.3

Pengembangan bahan ajar diklat fungsional penjenjangan dan bahan ajar diklat teknis;

4

Penyusunan silabus diklat bagi Tenaga Kependidikan

3,1

Pengembangan bahan ajar pendidikan dan pelatihan

4,1

4,2

4,3

K1.1.1.4

Pengembangan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan kediklatan.

5

Pengembangan pedoman/petunjuk teknis kediklatan

5,1

5,2

5,3

5,4

SATUAN

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Penyusunan silabus diklat kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Paket

3

3

5

5

5

5

Penyusunan silabus diklat Tenaga Kependidikan

Paket

3

3

6

6

6

6

Penyusunan bahan ajar diklat dalam bentuk naskah

Paket

2

4

4

4

4

4

Penyusunan bahan ajar diklat dalam bentuk multimedia

Paket/ Multimedia

0

3

4

5

6

6

Penyusunan bahan ajar diklat jarak jauh

Paket

0

2

3

5

7

14

Penyusunan pedoman teknis pengembangan program diklat

Naskah

1

1

1

1

1

1

Penyusunan pedoman teknis pengembangan model-model diklat

Naskah

1

1

1

1

1

1

Penyusunan pedoman teknis evaluasi pelaksanaan diklat

Naskah

1

1

1

1

1

1

Penyusunan pedoman teknis penyusunan bahan ajar diklat (tertulis)

Naskah

1

1

1

1

1

1


118


KODE 1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3

Revisi 2011

ARAH KEBIJAKAN

KODE

4

5

KEBIJAKAN 6

NO 7

PROGRAM

KEGIATAN

8

9 5,5

5,6

AK1.1.2A

Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (a) Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan bagi Pendidik

K1.1.2A.1

Penyelenggaraan diklat fungsional/teknis bagi guru SMK Bispar

6

Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi guru SMK Bispar

6,1

6,2

6,3

6,4

6.5

6.6

SATUAN

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Penyusunan pedoman teknis evaluasi program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK & dampak diklat

Naskah

2

2

2

2

2

2

Penyusunan pedoman teknis tindak lanjut diklat

Naskah

1

1

1

1

1

1

Diklat fungsional/ teknis bagi guru kompetensi keahlian kelompok Bisnis dan Manajemen

Orang

3.068

9.414

15.760

22.106

28.452

34.798

Diklat fungsional/ teknis bagi guru kompetensi keahlian kelompok Pariwisata

Orang

799

2.652

4.505

6.358

8.211

10.064

Diklat bertaraf internasional bagi guru SMK/SDM Bispar

Orang

126

198

294

390

486

582

Diklat bagi guru MP adaptif dan normatif pada SMK

Orang

988

5.354

9.720

14.086

18.452

22.818

Diklat kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial bagi guru SMK

Orang

905

1.025

1.097

1.193

1.337

1.481

Diklat Education for Sustainable Development (EfSD), dan atau PLH bagi guru SMK

Orang

218

266

290

338

386

434


119


KODE 1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3

Revisi 2011

ARAH KEBIJAKAN

KODE

4

5

KEBIJAKAN 6

NO 7

PROGRAM

KEGIATAN

8

9 6.7

6.8

7

Diklat fungsional/ teknis di SMK/ MGMP/ Daerah Propinsi/ Kab/Kota

7.1

7.2

7.3

K1.1.2A.2

Penyelenggaraan diklat fungsional/ teknis bagi guru SMA, sesuai kompetensi PPPPTK Bispar

8

Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi guru SMA

8,1

8,2

SATUAN

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Diklat fungsional/ teknis bagi Guru Inti (MGMP Produktif SMK)

Orang

-

-

312

1.248

2.496

4.056

Diklat fungsional/ teknis bagi Pendidik melalui diklat jarak jauh (guru SMK)

Orang

48

120

192

312

552

1.032

Asistensi Manajemen/ Pengembangan Pembelajaran/ Pendampingan di SMK

Lokasi

201

201

207

213

221

231

Orang

600

600

4.740

9.000

13.420

18.040

Peningkatan kompetensi pendidik di daerah (kemitraan)

Lokasi

6

6

22

38

54

70

Orang

144

144

1.024

2.544

4.704

7.504

Pemberdayaan MGMP

Lokasi

-

-

154

308

462

616

Orang

-

-

2.310

6.930

13.860

23.100

Diklat fungsional keahlian MP EkonomiAkuntansi, Kewirausahaan, MP lainnya bagi guru SMA

Orang

306

378

546

810

1170

1626

Diklatkompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian bagi guru SMA

Orang

352

352

352

376

424

472


120


KODE 1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3

ARAH KEBIJAKAN 4

Revisi 2011

KODE

KEBIJAKAN

NO

5

6

7

K1.1.2A.3

Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi guru pada jenjang Dikdas (SD/SMP);

9

PROGRAM

KEGIATAN

8 Pendidikan dan pelatihan fungsional dan atau teknis bagi guru SD/SMP

9 9,1

9,2

K1.1.2A.4

AK1.1.2B

Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (b) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

K1.1.2B.1

Penyelenggaraan diklat fungsional dan atau teknis bagi pendidik PAUD/TK;

10

Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah

11

Diklat fungsional dan atau teknis bagi pendidik PAUD dan atau TK

10,1

Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah jenjang Dikdasmen

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

K1.1.2B.2

Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;

12

Pemberdayaan organisasi profesi tenaga kependidikan (MKKS/MKPS)

SATUAN

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Diklat bidang MP, Pendidikan Teknologi Dasar (PTD), Literasi Komputer, dan MP lainnya bagi guru SD/SMP

Orang

40

96

72

96

120

120

Diklatkompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian bagi guru SD/SMP

Orang

490

0

48

48

72

96

Diklat fungsional/teknis pembelajaran PAUD/TK

Orang

40

136

208

304

424

544

Diklat fungsional bagi Kepala Sekolah

Orang

490

490

538

586

658

754

Diklat fungsional bagi Calon Kepala Sekolah

Orang

42

42

42

90

162

258

Diklat fungsional bagi Pengawas Sekolah

Orang

1496

1650

3731

5916

8116

10316

Diklat fungsional bagi Calon Pengawas Sekolah

Orang

151

175

175

223

271

319

Diklat manajemen mutu (SMM-ISO) Sekolah

Orang

104

260

572

1040

1664

2446

12,1

Pendampingan pengembangan MKKS

Lokasi

0

0

0

0

10

20

Orang

0

0

0

0

200

400

12,2

Pendampingan pengembangan MKPS

Lokasi

0

0

0

0

10

20

Orang

0

0

0

0

150

300


121


KODE 1

SU1.2

STRATEGI UMUM 2

Penyediaan SDM (widyaiswara, fasilitator, dan SDM lainnya) yang berkompeten guna fasilitasi peningkatan kompetensi PTK jenjang Dikdasmen.

KODE

ARAH KEBIJAKAN

Revisi 2011

KODE

3

4

5

AK1.1.2C

Fasilitasi peningkatan kompetensi PTK melalui diklat (c) Diklat Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Laboratorium

K1.1.2C.1

AK1.2.1

Perencanaan kebutuhan, pengusulan rekrutmen, dan pembinaan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

K1.1.2C.2

K1.1.2C.3

K1.2.1.1

K1.2.1.2

K1.2.1.3

KEBIJAKAN 6

NO

PROGRAM

KEGIATAN

7

8

Penyelenggaraan diklat fungsional/ teknis bagi tenaga adm sekolah

13

Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah

13,1

Penyelenggaraan Diklat fungsionalteknis bagi tenaga perpustakaan sekolah

14

Penguatan Tenaga Perpustakaan Sekolah

Penyelenggaraan diklat fungsionalteknis bagi tenaga lab. Sekolah

15

Penyusunan rencana kebutuhan dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

16

Pemberdayaan dan peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM PPPPTK Bispar

17

Pembinaan administrasi SDM PPPPTK Bispar

18

SATUAN

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

11

12

13

14

15

16

9

10

Diklat bagi Tenaga Administrasi Sekolah

Orang

88

112

160

232

328

448

14,1

Diklat pengelolaan perpustakaan

Orang

64

88

112

160

208

256

17,2

Diklat pengelolaan perpustakaan digital (e-Library)

Orang

0

0

0

48

144

240

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan Lab/ Workshop/ Bengkel/ Sanggar

Orang

0

0

0

24

120

240

Analisis kebutuhan dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bispar

Naskah

1

1

1

1

1

1

Pengusulan rekrutmen WI bidang PAUD, TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, dan SMA/SMALB

Orang

1

1

1

6

6

8


Orang

12

12

12

50

100

150


Bulan

12

12

12

12

12

12

Penguatan Tenaga Laboratorium Sekolah

15,1

Penyusunan rencana dan pengusulan rekrutmen SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

16,1

16,2


17,1


18,1


122


KODE 1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3 AK1.2.2

ARAH KEBIJAKAN 4 Peningkatan & pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi SDM PPPPTK Bispar;

Revisi 2011

KODE

KEBIJAKAN

NO

5

6

7

K1.2.2.1

Peningkatan kualifikasi SDM PPPPTK Bispar dengan cara memberikan bantuan untuk peningkatan kualifikasi

19

Peningkatan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta penulisan karya tulis ilmiah

20

K1.2.2.2

PROGRAM 8 Peningkatan kualifikasi SDM PPPPTK Bispar

Penguatan kemampuan teknis bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

20,1

20,2

20,3

21

K1.2.2.3

Pengembangan tim building/ character bulding bagi SDM PPPPTK Bispar, sehingga terwujud harmoni dalam pelaksanaan tugas

22

2010

2011

2012

2013

2014

11

12

13

14

15

16

Orang

6

6

6

6

12

18

Pemberian bantuan biaya pendidikan dan pelatihan (training), seminar, dan sejenisnya bagi SDM PPPPTK Bispar

Orang

0

0

26

28

28

28

Pemagangan bagi SDM PPPPTK Bispar

Orang

3

3

3

12

12

24

Studi Banding dalam rangka perluasan wawasan dan Best Practices di Negara lain

Orang

0

5

5

10

15

20

Pembantuan penulisan karya tulis ilmiah bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Naskah

4

8

14

21

28

31

Pengembangan tim dan harmonisasi bagi SDM PPPPTK Bispar

Orang

0

0

150

100

50

50

Pengembangan karakter dan daya saing SDM PPPPTK Bispar

Orang

0

0

150

250

300

350

9 19,1

Peningkatan kemampuan Widyaiswara dalam penulisan karya tulis ilmiah

21,1

Penguatan karakter & pengembangan potensi diri bagi SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

22,1

22,2

TAHUN

KONDISI (2009)

KEGIATAN

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi bagi SDM PPPPTK Bispar

SATUAN 10


123


KODE 1

SU2.1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3


AK2.1.1

ARAH KEBIJAKAN 4

Pengembangan sistem, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi;

Revisi 2011

KODE 5

6

7

Koordinasi dan sinkronisasi program fasilitasi peningkatan kompetensi PTK antar PPPPTK dan instansi lain terkait

23

Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi PTK

24

Pengolahan dan updating data dan informasi PTK yang terus-menerus

25

Penyajian data dan informasi fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

26

Penyajian data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas berkelanjutan

27

K2.1.1.1

K2.1.1.2

K2.1.1.4


AK3.1.1

Revitalisasi sarana dan prasarana diklat dan kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;

NO

K1.2.2.4

K2.1.1.3

SU3.1

KEBIJAKAN

K3.1.1.1

Pengadaan peralatan praktik dan penunjang diklat, sesuai dengan kompetensi keahlian dan atau program diklat

PROGRAM

KEGIATAN

8

9

Peningkatan kerjasama antar lembaga sejenis (antar PPPPTK) dan Direktorat terkait dalam fastingkom PTK

23,1

Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi PTK

24,1

Pemutakhiran data PTK

25,1

Penyajian data fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

26,1

Penyiapan profil, leaflet, training directory PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

27,1

27,2

28

Revitalisasi peralatan praktik pendidikan dan pelatihan

28,1

SATUAN 10

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

11

12

13

14

15

16

Sinkronisasi program antar PPPPTK dan Direktorat terkait dalam fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

Orang

0

0

100

200

300

400

Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi PTK

Paket

0

1

1

1

1

1

Pemutakhiran data dan informasi peserta fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

Paket

1

1

2

2

2

2

Penyajian data fasilitasi peningkatan kompetensi PTK

Naskah

1

1

2

2

2

2

Penyiapan profil dan leaflet PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Naskah

1

2

2

2

2

2

Penyiapan training directory dan kelengkapan lainnya

Naskah

0

3

3

3

3

3

Paket

1

14

14

14

14

14

Pengadaan peralatan praktik pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


124


KODE 1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3

Revisi 2011

ARAH KEBIJAKAN

KODE

4

5

KEBIJAKAN 6

NO 7

PROGRAM

KEGIATAN

8

9 28,2

K3.1.1.2

K3.1.1.3

K3.1.1.4

SU4.1


AK4.1.1

Rasionalisasi pendanaan program fastingkom PTK;

K4.1.1.1

K4.1.1.2

Pengadaan peralatan penunjang operasional perkantoran PPPPTK Bispar

29

Pemeliharaan/ perawatan gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

30

Rehabilitasi gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

31

Pemetaan struktur biaya total diklat bagi PTK dengan memperhatikan keragaman wilayah

32

Pengaturan sistem pembia-yaan diklat yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat

33

Revitalisasi peralatan penunjang kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

29,1


30,1

Rehabilitasi dan perbaikan gedung dan bangunan PPPPTK Bispar

31,1

Penyusunan standar pembiayaan ideal dan minimal pendidikan dan pelatihan

32,1

Pengembangan sistem pembiayaan pendidikan dan pelatihan berbasis indeks daya beli masyarakat Kab/ Kota/propinsi

33,2

SATUAN

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Pengadaan peralatan pembelajaran pendidikan dan pelatihan bagi pendidik & Tendik

Paket

1

3

3

3

3

3

Pengadaan peralatan penunjang kantor pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Paket

0

2

2

2

2

2


Tahun

1

1

1

1

1

1

Unit

1

1

2

3

4

4

Naskah

0

0

0

1

1

1

Naskah

0

1

1

1

1

1

Rehabilitasi gedung dan bangunan PPPPTK Bispar Penyusunan standar pembiayaan ideal dan minimal pendidikan dan pelatihan Pengembangan sistem pembiayaan diklat berbasis indeks daya beli masyarakat Kab/ Kota/propinsi


125


KODE 1

STRATEGI UMUM 2

KODE

ARAH KEBIJAKAN

Revisi 2011

KODE


NO

PROGRAM

3

4

5

6

7

8

Pemberdayaan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha/industri

K4.1.2.1

Pengembangan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan pemda, organisasi pe-nyelenggara satuan pendidik-an & dengan organisasi profesi, DU/DI, untuk pengem-bangan program dan penyeleng-garaan pening-katan komp PTK;

34

Pengembangan sistem kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri untuk pengembangan program dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi PTK

34,1

Pemberdayaan/ pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas diklat PTK

35

Pemberdayaan potensi daerah, masyarakat, DU/DI untuk peningkatan kompetensi PTK

35,1

Penguatan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam pengembangan model diklat jarak jauh

36

Penguatan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh

36,1

Penyiapan sistem, program, dan perangkat fasilitasi peningkatan kompetensi PTK model pembelajaran jarak jauh

37

Pengembangan sistem, program, dan perangkat pendidikan dan pelatihan jarak jauh

37,1

AK4.2.1

Penguatan dan perluasan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis TIK dan atau modular learning

K4.2.1.1

K4.2.1.2

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Naskah

1

1

1

1

1

1

MoU

0

10

15

20

30

40

Peningkatan kemampuan SDM PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam penyelenggaraan model diklat jarak jauh

Orang

24

24

24

48

48

48

Pengembangan sistem diklat jarak jauh

Naskah

1

1

1

1

1

1

Paket

1

3

10

14

14

14

9

37,2

TAHUN

KONDISI (2009)

KEGIATAN

AK4.1.2

K4.1.2.2

SU4.2

KEBIJAKAN

Pengembangan sistem kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri untuk pengembangan program dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi PTK Pemberdayaan potensi daerah, masyarakat, DU/DI untuk peningkatan kompetensi PTK

Pengembangan program dan perangkat diklat jarak jauh

SATUAN


126


KODE 1

SU5.1

STRATEGI UMUM 2

KODE 3

Penataan organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bispar

AK5.1.1

AK5.1.2

ARAH KEBIJAKAN 4

Revisi 2011

KODE

KEBIJAKAN

NO

5

6

7

K4.2.1.3

Penyelenggaraan program diklat model pembelajaran jarak jauh

38

Pengembangan struktur, uraian tugas, mekanisme kerja, dan pemberdayaan satuan unit kerja di lingkungan PPPPTK Bispar

39

Penyesuaian dokumen SMM-ISO sesuai tugas dan fungsi PPPPTK Bispar

40

Pembudayaan SMMISO kepada seluruh SDM PPPPTK Bispar dengan cara menyelenggarakan pertemuan secara periodik

41

Pengembangan SMM lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global

42

Penataan organisasi, rincian tugas dan pemberdayaan unit kerja

K5.1.1.1

Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM-ISO dan SMM lainnya)

K5.1.2.1

K5.1.2.2

K5.1.2.3

PROGRAM

KEGIATAN

8 Penyelenggaraan diklat jarak jauh

9 38,1

Penataan organisasi internal PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

39,1

Penyempurnaan dokumen SMM ISO PPPPTK Bispar

40,1

Internalisasi SMM ISO secara periodik kepada SDM PPPPTK Bispar

41,1

Penyusunan dokumen dan implementasi SMM-K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

42,1

42,2

Pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan basis ICT dan atau modular learning Pengembangan organisasi, mekanisme kerja, dan uraian tugas unit kerja di lingkungan PPPPTK Bispar Pengembangan dan pemeliharaan implementasi SMM ISO

Sosialisasi SMM ISO secara periodik kepada SDM PPPPTK Bispar

Penyusunan dokumen SMM-K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Implementasi SMM-K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

TAHUN

KONDISI (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Orang

48

120

120

192

312

792

Naskah

1

1

1

1

1

1

Bulan

12

12

12

12

12

12

Kali

2

4

4

4

4

4

Naskah

1

1

1

1

1

1

Bulan

0

0

0

0

6

12

SATUAN


127


KODE

STRATEGI UMUM

KODE

ARAH KEBIJAKAN

Revisi 2011

KODE

1

2

3

4

5

SU5.2


AK5.2.1

Penguatan akuntabilitas keuangan (SAI) dan akuntabilitas barang milik negara (SABMN)

K5.2.1.1

SU5.3


AK5.3.1

Pemberdayaan tim SPI PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

K5.2.1.2

K5.3.1.1

K5.3.1.2

KEBIJAKAN 6

NO 7

Peningkatan kemampuan tim SAI (SAK,SA-BMN) dan tim pengelola anggaran

43

Penguatan sistem perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan BMN

44

Penyiapan fasilitas kerja bagi tim SPI PPPPTK Bispar

45

Pemberdayaan tim SPI secara proporsional dalam berbagai kegiatan PPPPTK Bipar

46

PROGRAM 8

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

13

14

15

16

Orang

2

3

4

6

6

6

Penyusunan pedoman teknis perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan BMN

Naskah

0

3

3

3

3

3


Paket

0

1

1

1

1

1

Kali

0

9

14

14

14

14

9

Peningkatan kemampuan tim SAI dan tim pengelola anggaran

43,1

Pengembangan sistem perencanaan kegiatan, penganggaran, pencatatan pengeluaran anggaran dan pengelolaan BMN

44,1


45,1

Pemberdayaan tim SPI secara proporsional dalam berbagai kegiatan PPPPTK Bispar

46,1

TAHUN

KONDISI (2009)

KEGIATAN

Peningkatan kemampuan tim SAI dan tim pengelola anggaran

Pertemuan bulanan, triwulan, tengah tahunan, dan tahunan

SATUAN


128


Revisi 2011

JUMLAH SEKOLAH DAN GURU JENJANG DIKDASMEN, 2011 No. 1.

2.

3.

Jenjang Pendidikan

Sekolah*

Guru**

Pendidikan Menengah 1.1

SMK

9.161 Sekolah

161.656 Orang

1.2

SMA

13.372 Sekolah

254.387 Orang

36.299 Sekolah

533.830 Orang

154.796 Sekolah

1.572.643 Orang

66.841 Sekolah

252.477 Orang

Pendidikan Dasar 2.1

SMP

2.2

SD

TK & SLB 3.1

TK

3.2

SLB

16.211 Orang 280.469 Sekolah

2.791.204 Orang

Sumber: * : NPSN, Juli 2011 ** : Badan Pengembangan SDMP-PMP, April 2011


129


Revisi 2011

JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN Jenis Tenaga Kependidikan

Jumlah

Kepala

25.855

Orang

Staff Keuangan

17.248

Orang

197.731

Orang

Laboran

11.611

Orang

Pustakawan

21.245

Orang

Pengawas

24.373

Orang

184.832

Orang

482.895

Orang

TU

Staff

Kepala Sekolah Jumlah

Sumber: Badan Pengembangan SDMP-PMP, April 2011


130


Revisi 2011

PRAKIRAAN JUMLAH GURU KOMPETENSI KEAHLIAN BISPAR, GURU SMA PENGAMPU MATA PELAJARAN EKONOMI-AKUNTANSI, TIK, DAN GURU SMP PENGAMPU MATA PELAJARAN IPSEKONOMI, DAN TIK SMK

9.161 Sumber : Data Pokok SMK, Mei 2011

Guru SMK SMK Bispar

161.656 Sumber: BPSDMPMP, April 2011 4.505 Sumber : Data Pokok SMK, 22 Mei 2011

Guru SMK Bispar

81.090 Prakiraan (Jml SMK Bispar x rerata jml guru per SMK)

Guru Kejuruan SMK Bispar

48.654 Prakiraan: 60% dari Jml Guru SMK Bispar

Rerata GK per SMK Bispar SMA

11 Prakiraan 13.372 Sumber: NPSN, Juli 2011

Guru SMA

254.387 Sumber: BPSDMP-PMP, April 2011

Guru SMA Pengampu MP Ek-Akuntansi*

13.372 Prakiraan berdasar jumlah SMA

Guru SMA Pengampu MP TIK

13.372 Prakiraan berdasar jumlah SMA

SMP

36.299 Sumber: NPSN, Juli 2011

Guru SMP Pengampu MP TIK

36.299 Prakiraan berdasar jumlah SMP

Guru SMP Pengampu MP IPS-Ekonomi

36.299 Prakiraan berdasar jumlah SMP


131

Rencana Strategis Revisi 2011 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents