REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRTARIAT DPRD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015
D
Diawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rakhmat serta karunia-Nya sehingga dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dapat terselesaikan sebagai wujud implementasi formal dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada prinsipnya, lahirnya PERDA Nomor 04 Tahun 2012 Tentang RPJMD Provinsi Banten telah memberikan dorongan kepada dokumen Renstra Sekretariat DPRD untuk melakukan adaptasi terhadap muatan dan target yang ada didalamnya dari beberapa sisi antara lain, isue strategis, sasaran program, indikasi kegiatan dan indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten telah memasuki Tahun Ke 3 (tiga), ditahun 2014 yang merupakan tahun ke 2 (dua) dari perencanaan strategis ini merupakan tahun pemilihan legislatif pergantian masa bhakti periode 2009-2014 dengan masa bhakti periode 2014 -2019, sehingga perlu adanya perubahan atau revisi terhadap dokumen rencana strategis 2012-2017 untuk digunakan sebagai pedoman melalui pendekatan yang jelas, terukur, sinergis dan aplikatif sehingga diharapkan ke depan dapat lebih maju dan mampu dinamis untuk menjawab tantangan perkembangan yang dapat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Mengingat hal tersebut, maka seluruh unit kerja, Pimpinan dan pelaksana haruslah melaksanakannya secara bersungguh-sungguh, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance), untuk itu dalam menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan Visi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yaitu “Terwujudnya Dukungan Optimal Terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Provinsi Banten”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Selanjutnya, disadari benar bahwa dalam muatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangatlah dinantikan dalam mencapai harapan dan kemajuan ke arah yang lebih baik. Demikian dokumen ini disampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Amin. Serang, 21 Januari 2015 SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,
Drs. H. IMAN SULAIMAN. A., MM Pembina Utama Muda NIP. 19551114 198603 1 004
KATA PENGANTAR BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
I
II
III
IV
V
VI
Halaman ...................................................................... I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang.......................................................... 1.2. Landasan Hukum...................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................. 1.4. Sistematika Penulisan............................................... GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD......... 2.2. Sumber Daya SKPD................................................. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ................................................................................ ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.................................................... 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.......................... 3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra .......................... 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis………..........................
1 5 6 7 9 18 32
36 38 40 41
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi SKPD.............................................................. 4.2. Misi SKPD............................................................. 4.3. Tujuan................................................................... 4.4. Sasaran................................................................. 4.5. Strategi.................................................................. 4.6. Arah Kebijakan...................................................... 4.7. Kebijakan..............................................................
42 44 45 46 50 51 51
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Indikasi Kegiatan.............. 5.2. Sasaran Program.................................................. 5.3. Indikator Kinerja Program....................................
53 54 55
PENUTUP 6.1. Kaidah Pelaksanaan Umum................................. 6.2. Faktor Kunci Keberhasilan.................................. 6.3. Indikator Kinerja SKPD …....................................
57 58 58
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROV.BANTEN NOMOR : 165/36/2015 TANGGAL : 21 JANUARI 2015 TENTANG : DOKUMEN REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN PERIODE 2012-2017
1.1. LATAR BELAKANG Dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mempunyai kewenangan yang besar dalam mengelola pembangunan daerah secara mandiri dan demokratis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentulah diperlukan suatu tindakan nyata dalam menyongsong kemajuan teknologi modern yang salah satunya dengan melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di daerah seperti halnya di pusat terbagi ke dalam 3 (tiga) dokumen yaitu 1)Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, 2) Perencanaan Jangka Menengah (RPJM-Daerah) dan 3) Perencanaan Tahunan Daerah (RKP-Daerah). Untuk tataran SKPD terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan yaitu Rencana Strategis (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja (Renja-SKPD), Oleh karena itu, Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah di Provinsi Banten berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) sebagai wujud dukungan terhadap program pembangunan daerah berlandaskan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2012-2017 merupakan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan. Secara lebih spesifik khususnya dokumen ini dijadikan acuan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Oleh karena itu, menilik betapa pentingnya dari muatan dokumen ini yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu menengah (mid term), maka kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya haruslah bersifat adaptif, aplikatif dan fleksibel terhadap perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis di Provinsi Banten. Hal ini sejalan dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa dokumen jangka menengah adalah yang bersifat indikatif yang mengandung makna sesungguhnya informasi baik tentang sumber daya maupun keluaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan ini, dan merupakan suatu dokumen yang tidak kaku atau dinamis. Selain itu, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan daerah yang berisikan visi dan misi SKPD dan penyusunannya mengacu pada dokumen RPJM-Daerah Provinsi Banten Periode 2012-2017 dengan disertai oleh program-program, indikasi kegiatan dan pembiayaan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Banten untuk periode tahun 2012-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 20122017 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : a. Hubungan dan penatahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten diuraikan dalam alur berikut : 1) Sekretariat DPRD Provinsi Banten menyiapkan Rancangan Awal Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten; 2) Rancangan Awal Renstra SKPD Provinsi Banten termasuk Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten menjadi input bagi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Banten. 3) Rancangan RPJMD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Provinsi Banten; 4) Hasil Musrenbang Jangka Menengah Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten; 5) Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
6) Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Banten maka SKPD Provinsi Banten menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, dimana Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga menetapkan Peraturan Pimpinan Sekretariat DPRD Provinsi Banten tentang Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten. b. Hubungan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Dengan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Banten, diuraikan dalam alur berikut : 1) Sekretariat DPRD Provinsi Banten menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten melalui Forum SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 2) Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Banten termasuk Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten menjadi input bagi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten; 3) Rancangan RKPD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten; 4) Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten; 5) Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 6) Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten maka SKPD Provinsi Banten menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Pimpinan Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga menetapkan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Adapun hubungan (keterkaitan) antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis dalam gambar.1 sebagai berikut : Gambar 1 Hubungan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pada tahun 2014 merupakan tahun pemilihan legistatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 april 2014 yang tentunya pergantian masa bhakti periode 2009-2014 dengan masa bhakti 2014-2019, maka hal ini perlu adanya perubahan atau revisi terhadap dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang dijadikan sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan perencanaan pada tahun 2012-2017.
1.2. LANDASAN HUKUM Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Periode 2012-2017 disusun berdasarkan atas landasan hukum yang mengacu pada : 1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
10. 11. 12.
13.
14. 15. 16.
17. 18. 19.
20.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Penyusunan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017; Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Uraian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2012-2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Banten periode 2012-2017, sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2012-2017; 2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten selama periode tahun 2012-2017; 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten (rencana kerja tahunan); 4. Mendukung program pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 5. Menyusun bahan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Banten baik tahunan maupun lima tahunan secara berkala dan berkelanjutan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : BAB
I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Rentsra Kabupaten/Kota, Penjelasan Tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD dan pokok bahasan serta garis besar isi dokumen yang ditercantum;
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini meresensikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan Sumber Daya Sekretariat DPRD; BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD dan indikator kinerjanya beserta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam kurun waktu lima tahun kedepan;
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
BAB
VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja SKPD secara langsung akan dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
BAB VII PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan faktor kunci keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, namun secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat DPRD mempunyai 3 (tiga) tugas pokok utama, yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan; 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Banten mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi dan fasilitasi rapat persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Penyelenggaraan layanan teknis administratif dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Penyediaan tenaga ahli untuk kepentingan pelaksanaan tugas DPRD; 6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, namun secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal penyelenggaran tugas Sekretariat DPRD dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi Anggaran dan fungsi legislasi; 2. Penyelenggaran tugas administrasi berupa administrasi keuangan, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten berdasarkan Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 terdiri atas:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sekretaris; Bagian Hukum; Bagian Persidangan; Bagian Keuangan; Bagian Umum; Bagian Humas dan Protokol; Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat DPRD terdiri dari 5 (lima) bagian dan masing-masing bagian terdiri 3 (tiga) Sub bagian. Secara lebih jelasnya, struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut : Gambar : 2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN HUKUM
BAGIAN PERSIDANGAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SUB BAGIAN PROTOKOL
SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN TENAGA AHLI DPRD
SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN
SUB BAGIAN VERIFIKASI & PEMBUKUAN
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
SUB BAGIAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
SUB BAGIAN RAPAT & RISALAH
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN ASPRASI MASYARAKAT
Sumber*) : Lampiran Perda No. 03 tahun 2012
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan mengenai organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai berikut :
1. Berbentuk organisasi lini, dimana garis-garis komando jelas
terlihat pada struktur organisasi. Alur komando dari Sekretaris kepada 5 (lima) bagian yang ada yaitu Bagian Hukum, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol. Demikian juga garis komando dari bagian kepada sub bagian yang ada yang rata-rata terdiri atas 3 (tiga) sub-bagian. Garis-garis pertanggungjawaban (accountability line) juga jelas dan mudah dipahami;
2. Dengan menggunakan hasil kajian Henry Mintzberg di bidang teori
organisasi, organisasi Sekretariat Dewan Provinsi Banten merupakan perpaduan antara machine bureaucracy dengan profesional bureaucracy. Machine bureaucracy terlihat pada bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sedangkan profesional bureaucracy terlihat pada keberadaan kelompok jabatan fungsional yang langsung berada di bawah Sekretaris DPRD;
3. Telah mengakomodir seluruh Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yang seluruhnya merupakan fungsi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat;
4. Bagian-bagian yang dibentuk secara garis besar melaksanakan 2
(dua) fungsi utama Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yaitu fungsi fasilitasi tugas-tugas anggota Dewan sebagai pengemban amanah rakyat dan fungsi pembinaan aparatur Sekretariat DPRD.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten , bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat, Sekretaris DPRD dibantu oleh 5 (lima) Kepala Bagian dan 15 (lima belas) Kepala Sub Bagian yang memiliki tugas antara lain sebagai berikut : 2.1.1.Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan kajian dalam penyusunan dan perumusan rancangangan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli serta fasilitasi bantuan hukum bagi DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Hukum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.1.1.1
Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Tenaga Ahli, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pengumpulan bahan kajian hukum dan pengawasan PERDA dan fasilitasi tenaga ahli DPRD dengan rincian tugas :
a. b. c. d.
Menyusun rencana kerja Sub Bagian; Melaksanakan pengumpulan bahan kajian hukum; Menyelenggarakan fasilitasi Tenaga Ahli DPRD; Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan PERDA; e. Menyusun laporan tugas sesuai tugas dan fungsinya. 2.1.1.2
Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan produk hukum dengan rincian tugas : a. Menyusunan rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan bahan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyusunan dan pembuatan produk hukum; d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan penetapan pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD; e. Melaksanakan penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD; f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
2.1.1.3
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum melaksanakan pelayanan dan pengadaan dokumentasi dan informasi hukum dengan rincian tugas: a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan perhimpunan, penyusunan pendokumentasian produk hukum dan peraturan perundang-undangan; c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi produk hukum DPRD; d. Melaksanakan fasilitasi referensi hukum bagi kegiatan Pansus dan pembahasan produk hukum; e. Melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah; g. Melaksanakan fasilitasi pendokumentasian kegiatan penyusunan dan pembahasan produk hukum; h. Melaksanakan fasilitasi informasi hukum bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
2.2.2.Kepala Bagian Persidangan Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat, persidangan DPRD serta penyusunan risalah, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Persidangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.2.2.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD; c. Melaksanakan koordinasi jadwal kegiatan Pimpinan DPRD; d. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam menerima dan penyampaian Aspirasi Masyarakat; e. Melaksanakan koordinasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam menerima dan penyampaian aspirasi masyarakat; f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.2.2. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi Alat Kelengkapan DPRD dengan rincian tugas: a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; c. Melaksanakan koordinasi jadwal alat kelengkapan DPRD; d. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.2.3. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Persidangan dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat dan pembuatan risalah dan pembuatan risalah, dengan rincian tugas : a. b. c. d.
Menyusun rencana kerja Sub Bagian; Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rapat DPRD; Membuat notulen pelaksanaan rapat DPRD; Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan hasil rapat DPRD; e. Melaksanakan penyusunan risalah rapat DPRD;
f. Melaksanakan penyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.3.Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD, pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan perbendaharaan serta melakukan verifikasi dan pembukuan, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.2.3.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan perencanaan penyusunan program dan anggaran dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan persiapan, penyusunan dan evaluasi dokumen rencana kerja dan Sekretariat DPRD; c. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD d. Melaksanakan penyusunan, pengendalian dan rekonsiliasi internal laporan keuangan Sekretariat DPRD; e. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan penyusunan dan penghimpunan dokumen evaluasi program dan kegiatan; g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.3.2. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan verifikasi dan pembukuan dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan dan pengujian administrasi tanda bukti pengeluaran biaya; c. Melaksanakan pencatatan pembukuan pengeluaran belanja; d. Melaksanakan rekonsiliasi internal pengeluaran belanja; e. Menyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.3.3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan Perbendaharaan dengan rincian tugas :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan; c. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi perbendaharaan; d. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) UP/GU/TU dan LS Sekretariat DPRD; e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan penatausahaan administrasi perbendaharaan Sekretariat DPRD; g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.4.Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan ketatausahaan, kerasipan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut : 2.2.4.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha TU, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan data dan penataan administrasi kepegawaian dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan; c. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan disiplin, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, penyelesaian gaji berkala dan bezeting formasi; d. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD sperti pengiriman dan penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis, seminar, workshop dan lokakarya; e. Melaksanakan pengolahan, penyajian dan fasilitasi layanan data pegawai Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan penyiapan dan koordinasi layanan poliklinik; g. Melaksanakan penyiapan bahan layanan administrasi perkantoran; h. Melaksanakan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD; i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
2.2.4.2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Menyusun penyiapan layanan pendukung kegiatan rapat-rapat persidangan DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Melaksanakan layanan keperluan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD; d. Melaksanakan layanan urusan rumah tangga Pimpinan DPRD; e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengamanan di gedung DPRD; f. Melaksanakan pembinaan petugas keamanan dalam gedung DPRD; 2.2.4.3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan administrasi perencanaan, kebutuhan, pengadaan perlengkapan dan barang Sekretariat DPRD, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan bahan penataan perlengkapan; c. Melaksanakan penyiapan bahan dokumen pengadaan perlengkapan dan barang daerah di lingkungan Sekretariat DPRD; d. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan pengadaan barang daerah dilingkungan Sekretariat DPRD; e. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan kebersihan gedung, taman serta fasilitas lainnya; f. Melaksanakan pemeliharaan barang, perlengkapan, barang, sarana dan prasarana milik daerah dilingkungan Sekretariat DPRD; g. Melaksanakan pengelolaan administrasi, layanan, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas; h. Melaksanakan penyiapan dan koordinasi layanan poliklinik; i. Menyusun laporan sesuai tugas fungsinya. 2.2.5.Kepala Bagian Humas dan Protokol Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan dan melakukan koordinasi layanan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokoleran DPRD, untuk melaksanakan tugas pokoknya
Kepala Bagian Umum dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yang ada dibawahnya antara lain sebagai berikut: 2.2.5.1. Kepala Sub Bagian Informasi dan Publikasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan liputan kegiatan DPRD; c. Melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi; d. Melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pengolahan bahan informasi kegiatan DPRD; e. Melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data serta analisis pemberitaan kegiatan DPRD; f. Melaksanakan koordinasi kegiatan publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD; g. Melaksanakan kerjasama kegiatan kehumasan dengan mitra (pers); h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan; j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaksanakan pengarsipan dokumentasi kegiatan DPRD; l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.5.2. Kepala Sub Protokol, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol dalam penyusunan bahan keprotokolan, dengan rincian tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD meliputi pengaturan tata tenpat dan tata upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD; c. Melaksanakan pelayanan protokoler kegiatan DPRD; d. Melaksanakan koordinasi jadwal kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; e. Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan; f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya; 2.2.5.3. Kepala Sub Bagian Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol dalam melaksanakan penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat, dengan rincian tugas :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian; b. Melaksanakan penyiapan sarana dan layanan pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD; c. Memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD; d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi aspirasi masyarakat; e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2. SUMBER DAYA SKPD Sebagai upaya pencapaian sasaran agenda pembangunan jangka menengah diperoleh salah satunya dengan mengukur indeks kapabilitas aparatur Pemerintahan Daerah sebagai wujud dan hasil pemberdayaan pemerintah (Reiventing Goverment). Kriterianya ialah dengan menghitung indikator jumlah aparatur dan indikator jumlah pendidikan PNS. 2.2.1.
Indikator Jumlah Aparatur Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun 2015 ditopang oleh 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) personil yang tersebar ke dalam berbagai klasifikasi status kepegawaian, yang terdiri 101 (seratus satu) orang PNS (13,61%), 611 (enam ratus sebelas) orang TKS (79,14%) dan 56 (lima puluh enam) orang satuan pengamanan dalam (PAMDAL) (7,25%). Grafik 2.2.1 Rasio Jumlah Aparatur Menurut Klasifikasi
PNS TKS PAMDAL
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015
Berdasarkan jumlah tersebut secara kuantitas lembaga, dukungan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD dirasakan sudah cukup memadai yang bila didasarkan rasio jumlah
pejabat struktural yang tersedia dengan jumlah PNS dapat disimpulkan bahwa untuk setiap 1 (satu) orang Anggota DPRD dibantu oleh 5 (lima) s.d. 6 (enam) orang aparatur. 2.2.2.
Indikator Jumlah Pendidikan PNS Indikator jumlah pendidikan PNS adalah indikator yang menggambarkan latar belakang para pegawai negeri sipil di lingkungan yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Data statistik kepegawaian tahun 2011 menunjukan mayoritas PNS berlatar belakang sarjana/strata 1 (S-1) yaitu sebanyak 54 (lima puluh empat) orang (52,94%), di susul magister/strata 2 (S-2) dengan 30 (tiga puluh) orang (29,42%), hal ini mencerminkan bila ditinjau dari tingkat pendidikan personal telah dinilai cakap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tabel 2.2.2 Komposisi PNS Sekretariat DPRD Prov. Banten Menurut Tingkat Pendidikan APARAT
TINGKAT PENDIDIKAN PNS (ORANG)
JUMLAH
S2
S1
D3
D2
SLTA
SLTP
SD
Sekretaris DPRD
1
0
0
0
0
0
0
1
Kepala Bagian
5
0
0
0
0
0
0
5
Kepala Sub Bagian
8
7
0
0
0
0
0
15
Staf Pelaksana
14
35
5
0
25
1
0
80
JUMLAH TOTAL
28
42
5
0
25
1
0
101
0,00
24.75%
0,99
0
100.00
PROSENTASE (%) 27.72 % 41.58% 4.95%
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015
2.2.3.
Indikator Jumlah Pendidikan PNS Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh prasarana yang cukup memadai, terlihat di mulai pada tahun 2007 telah melaksanakan relokasi kantor yang sejalan dengan selesainya pembangunan gedung DPRD Provinsi Banten pada saat itu untuk layak ditempati.
Dari sektor sarana operasional, tersedianya aset mobilisasi dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap DPRD Provinsi Banten terdapat kendaraan roda empat sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit dan sepeda motor sebanyak 18 (delapan belas) unit yang dinilai dalam keadaan cukup baik dan khusus diperuntukan bagian pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, Ketua Alat Kelengkapan DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Secara terperinci sarana operasional Sekretariat DPRD terurai dalam tabel berikut Tabel 2.2. Sarana Perkantoran Sekretariat DPRD Provinsi Banten NO. 1 1 2 NO.
JENIS SARANA
JUMLAH
KONDISI
STATUS
2
3 9 1
4 Baik Baik
Hak milik Hak milik
JUMLAH
KONDISI
STATUS 5
AC AVO Meter Digital JENIS SARANA
5
1 3 4 5 6
2 Bendera Garuda Pancasila Bendera Merah Putih Alat Dapur Lainnya Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
3 4 2 8 3
4 Baik Baik Baik Baik
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio Fililng Besi/Metal Televisi Hukum Mesin Ketik Manual Portable (11-13) Mesin Ketik Elektronik/Selektrik Mesin Calculator Mesin Penghitung Uang Band Kas Lemari Sorok Copy Board/Elaktrik White Board Gambar presiden Board Modulux Kursi Tangan Kursi Putar Kursi Biasa Kursi Lipat Meja Komputer Sofa Moubller Lainnya Mesin Penghisap Debu Mesin Pel Alat Pembersih Lainnya Mimbar/Podium Alat Rumah Tangga Lainnya
5 22 12 9 2 11 18 2 4 2 4 3 4 3 1 26 1 1 11 8 3 2 4 1 26
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Notebook Scanner Camera + Attachment Kendaraan roda dua Kendaraan roda empat Proyektor + Attachment Layar Film Ekonomi Administrasi,Pertahanan dan Keamanan Pendidikan Stationary Water Pump Grobak Dorong Sepeda Mesin Bor Tangan Perkakas Standar Lain-lain Gergaji Mesin Kas Register Rak Besi/Metal Filing Kayu
11 11 4 10 38 4 1 23 10 11 1 6 1 1 22 1 2 7 1
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
NO.
JENIS SARANA
JUMLAH
KONDISI
STATUS
3 5 20 11 9 1 13 2 2 2 6 2 9 1 3 2 24 14 3 1 1 5 4 7 1 1 2 23 2
4 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
5
1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
2 Alat Penghancur Kertas Kursi Rapat Papan Pengumuman White Board Alat Dokter Barang Terlarang/X Ray Lemari Kayu Rak Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Rapat Jam Mekanis Mesin Pemotong Rumput Lemari ES Exhause Fan Cassette Recorder Sound System Meja Kayu/Rotan Meja Rapat Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD Meja Reseption Meja Panjang Meja Bundar Unit Power Supplay Camera Video Dispenser Handy Cam Mainframe Note Book Keyboard
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 101 102 103 104 105 106 107
Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain Monitor Alat Pemadam Portible Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis Unintemuptible Power Supplay (UPS) Peralatan Studio Visual Lain-lain Telephone (PABX) Handy Talky Facsimile P.C Unit Printer Senter Vidio Camera dan Recorder Layar Lukisan Lain-lain Stationary Weter Pump Lemari Penyimpanan Mesin Ketik Listrik Portable Mesin Absen (Time Recorder) Lemari Besi
5 3 1 1 4 1 3 4 3 28 32 1 1 5 5 2 1 1 1 3
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
NO.
JENIS SARANA
JUMLAH
KONDISI
STATUS
3 3 1 1 3 3 1 9 2 2 2 1 1 1 1 1 25 1 20 1 1 1 4 1 1 1 1 5
4 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
5
1 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
2 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap) Power Canditioner Stronge Modul Disk Hard Disk Hub Peralatan Jaringan Lain-lain Microphone Loudspeker Facsimile Transportable Electric Generating Set Stetoscope Tensi Meter Timbangan Badan Layar Ilmu Pengetahuan Umum Sistem Filsafat Filsafat Lain-lain Sosiologi Service Umum Sosial Buku Ilmu Pengtahuan Praktis Lain-lain Grobak Lori Rak-rak Penyimpanan Lemari Besi Globe Meja Kartu Tustel
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Tangga Almunium Storage Modul Disk Modem Meja Kerja Monitor Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi Buku Umum Lain-lain Filsafat Lain-lain Agama Islam Ilmu Politik Buku Ilmu Sosial Lain-lain Buku Ilmu Bahasa Lain-lain Biologi Antropologi Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain Teknologi Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain Biografi Sejarah Buku Geografi, Biografi, Sejarah Lain-lain
1 2 2 1 1 8 17 1 10 17 18 20 12
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
1
Baik
Hak milik
8
Baik
Hak milik
11
Baik
Hak milik
9 9 1
Baik Baik Baik
Hak milik Hak milik Hak milik
NO.
JENIS SARANA
JUMLAH
KONDISI
STATUS
1 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
2
3 1 1 1 2 3 12 1 2 1 7 10 6 9 1 1 1 1 1 1
4 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
5
Staion Wagon Gerobak Tarik Alat Penggandaan Lain-lain Lemari Kaca Kursi Tamu Lemari Pakaian Lampu Lalulintas (Trafic Light) Camera Alectronic Silde Projector Personal Komputer Permainan dan Olah Raga Geografi, Eksplorasi Terbitan Berkala Lain-lain Mesin Panas Lain-lain Air Conditioning Unit Meja Komputer Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain Mixer Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD
Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik Hak milik
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten, 2012
2.2.4.
Gambaran Umum DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dorongan terhadap perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan
desentralisasi dan otonomi dalam kancah dinamika politik di daerah, hal ini terlihat dengan semakin terbukanya peluang bagi penguatan kapasitas politik masyarakat melalui penguatan peran DPRD dalam pelayanan publik serta adanya kemandirian daerah dalam memilih pemimpin di daerah melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan DPRD berdasarkan Daerah Pemilihan (DAPIL) baik di daerah Tk. I maupun Daerah Tk.II, Namun demikian kualitas iklim demokrasi hanya dapat ditegakan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh asas dan normanorma politik demokratis yang baik, bersih dan didukung oleh kestabilan keamanan yang sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (legislatif) yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antartingkat pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya menuju pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.
Gambar 2
KOMPOSISI JUMLAH ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN PERIODE 2014-2019 MENURUT PARTAI POLITIK
6%
4% PDI PERJUANGAN
18%
7%
GOLONGAN KARYA GERINDRA DEMOKRAT
8%
PPP 18% 9%
PKS PKB HANURA NASDEM
9%
12%
PAN
9%
Pada tahun 2014 merupakan periode ke 3 (dua) masa pemerintahan yang memberlakukan sistem politik multi partai yang pada Pemilu 9 April 2014 dengan dikuti oleh 12 (dua belas partai) partai politik untuk untuk berkompetisi dalam menduduki 85 (delapan puluh lima) kursi di DPRD Provinsi Banten dari tahun 2014 s.d. 2019 dengan hasil sebanyak 10 (sepuluh) partai politik yang mendapat perolehan mayoritas ditempati oleh 1)Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (lima belas) kursi 18%, disusul 2)Partai Golongan Karya (GOLKAR) 15 (lima belas) kursi 18%, 3)Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 10 (sepuluh) kursi 12%, 4)Partai Demokrat 8 (delapan) kursi 9%, 5)Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8 (delapan) kursi 9%, 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8 (delapan) kursi 9%, 7) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7 (tujuh) kursi 8%, 8) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 6 (enam) kursi 7%,9) Nasional Demokrat (NASDEM) 5 (lima) kursi 6%, 10) Partai Amanat Nasional (PAN) 3 (tiga) kursi 4%, yang diikuti oleh 7.878.105 pemilih. Selanjutnya, berkaitan dengan dukungan pengarusutamaan gender (PUG) dalam dewan parlemen di implementasikan dalam
pengklasifikasian jumlah Anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin dengan tujuan dapat terwujud suatu kesetaraan gender. Berikut prosentase jumlah Anggota DPRD yang terdiri dari 81,18% Pria dan 18,82% Wanita yang terinci berdasarkan tabel dibawah ini :
Tabel 2.2.4 Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin (Gender) GENDER NO.
PARTAI POLITIK
1
2
JUMLAH
Pria
Wanita
3
4
5
1.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
11
4
15
2.
Partai Golongan Karya (Golkar)
11
4
15
3.
Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)
9
1
10
4.
Partai Demokrat
7
1
8
5.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6
2
8
6.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7
1
8
7.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7
0
7
8.
Partai Hati Nuranu Rakyat (Hanura)
4
2
6
9.
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
5
0
5
Partai Amanat Rakyat (PAN)
2
1
3
69
16
85
10.
JUMLAH Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2014
1.3.1 Kedudukan DPRD Provinsi Banten DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai
lembaga
Pemerintahan
Daerah
dalam
kedudukannya sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab
yang
sama
dengan
Pemerintah
Daerah
dalam
membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya
berbunyi
“
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
Daerah
Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya
dipilih
melalui
pemilihan
umum
“,
yang
pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan penyerapan asprasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD Provinsi merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
yang
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah, DPRD meminta Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Gubernur
dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana amanat Pasal 101 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 1.3.2 Fungsi DPRD Provinsi Banten Sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : a. Pembentukan Perda Provinsi, Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi; b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
Fungsi legislasi sebagaimana diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur. Dalam rangka memberikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah dihasilkan 93 (sembilan puluh tiga) Peraturan Daerah (Perda). Seiring dengan era pembentukan sistem tata pemerintahan Provinsi
Banten, sekitar 43,48% Perda yang telah diterbitkan mengatur tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dan 42,47% mengatur tentang keuangan daerah. Keberadaan berbagai Perda yang terkait dengan bidang-bidang Pembangunan masih terbatas, dimana baru sekitar 8,22% mengatur tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu 2,74% mengatur tentang perencanaan pembangunan serta 2,74% sisanya mengatur tentang pengelolaan zakat serta pemberian penghargaan kepada seseorang dan atau badan yang berjasa dalam pembangunan atau kesejahteraan daerah. b. Anggaran, Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah fungsi anggaran. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki
kewenangan
untuk
menyetujui
atau
menolak
dan
menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan Anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, pembahasan rancangan
APBD
yang
diajukan
oleh
Kepala
Daerah,
sampai
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD. Dari perspektif politik, orientasi dasar dari peranan DPRD dalam penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu krusial
pemerintahan
daerah,
diantaranya
berkaitan
dengan
penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
dasar
di
bidang
pendidikan
dan
kesehatan,
serta
pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Dalam situasi demikian, anggota DPRD selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan Pemerintahan Daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah. Ethos dan hasil kerja anggota DPRD demikian akan meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan
oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya, Oleh karena itu Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah. c. Pengawasan, Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD difokuskan kepada 5 (lima) bidang utama yaitu 1)Pemerintahan, 2)Ekonomi, 3)Keuangan Daerah, 4)Pembangunan dan 5)Kesejahteraan rakyat dengan tujuan agar sasaran yang ditargetkan dapat tercapai serta masyarakat selaku penerima manfaat dapat merasakan hasilnya.
1.3.3. Wewenang DPRD Provinsi Banten Di dalam pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah
Daerah
dijelaskan
bahwa
DPRD
Provinsi
membentuk tugas dan wewenang, yaitu : a. membentuk peraturan daerah bersama Gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA mengenai APBD yang diajukan Gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undangundang, PERDA, Peraturan Gubernur d. memilih gubernur; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; i.
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
daerah
lain
atau
dengan
pihak
ketiga
yang
membebani masyarakat dan daerah; j.
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.3.4. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014
tentang
Pemerintah
DaerahPedoman
Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Provinsi Banten memiliki Alat Kelengkapan sebagai berikut : 1. Pimpinan DPRD; 2. Badan Musyawarah; 3. Komisi; 4. Badan Pembentukan Perda Provinsi; 5. Badan Anggaran; 6. Badan Kehormatan; dan 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 1.3.5. Fraksi Fraksi merupakan alat kelengkapan merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi. Pembentukannya dapat dilakukan oleh partai politik di DPRD yang sekurang-kurangnya beranggotakan 4 (empat) orang anggota untuk setiap fraksi.
Partai politik yang tidak mencukupi untuk membentuk fraksi, wajib melakukan koalisi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 4 (empat) orang. Pada periode 2014-2019 ini DPRD Provinsi Banten terdiri dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu :
Tabel 1.3.5 Komposisi Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Fraksi GENDER NO.
PARTAI POLITIK
1
2
JUMLAH
Pria
Wanita
3
4
5
1. 2.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11
4
15
Fraksi Partai Golongan Karya
11
4
15
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Demokrat Fraksi Amanat Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Fraksi Nasional Demokrat
9 7 8 7 7 4 5
1 1 3 1 2 -
10 8 11 8 7 6 5
69
16
85
TOTAL
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2014
Selanjutnya, berkaitan dengan dukungan pengarusutamaan gender (PUG) dalam dewan parlemen di implementasikan dalam pengklasifikasian jumlah Anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin dengan tujuan dapat terwujud suatu kesetaraan gender. Berikut prosentase jumlah Anggota DPRD yang terdiri dari 81,18% Pria dan 18,82% Wanita yang terinci berdasarkan tabel dibawah ini :
Tabel 2.3. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin (Gender) GENDER NO.
PARTAI POLITIK
1
2
JUMLAH
Pria
Wanita
3
4
5
1.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
11
4
15
2.
Partai Golongan Karya (Golkar)
11
4
15
3.
Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)
9
1
10
GENDER NO.
PARTAI POLITIK
Pria
Wanita
JUMLAH
4.
Partai Demokrat
7
1
8
5.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6
2
8
6.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7
1
8
7.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7
0
7
8.
Partai Hati Nuranu Rakyat (Hanura)
4
2
6
9.
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
5
0
5
Partai Amanat Rakyat (PAN)
2
1
3
69
16
85
10.
JUMLAH Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2014
2.3. KINERJA PELAYANAN PELAYANAN SKPD
DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN
2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Berbagai langkah yang telah diupayakan pada periode perencanaan tahun 2012-2017, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam mas yang akan datang. Disisi lain berbagai permasalahan kelembagaan yang perlu dibenahi dan diantisipasi dalam mendukung keberhasilan, atas apa yang akan dicapai yang selanjutnya dirumuskan dalam kekuatan (strenght) kelemahan (weakness) Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut : f.
Kekuatan (Streght) Modal utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan pada periode 2012-2017 terdapat pada sisi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten yaitu: 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan dan dukungan terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten; 2. Telah berjalannya penyelenggaraan terhadap fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; 3. Dukungan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
g. Kelemahan (Weakness) Hambatan dan kendala yang terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten merupakan sesuatu yang perlu diantispasi pada periode perencanaan selanjutnya yang antara lain meliputi : 1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang dinilai masih minim khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengeloaan keuangan dan estimasi target RAPERDA yang aka dilaksanakan; 2. Terbatasnya pengelolaan data dan informasi dibidang pemerintahan dan pembangunan; 3. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas, pokok dan wewenang DPRD serta Sekretariat DPRD; 4. Metode kerja dan sistem kearsipan yang dinilai belum maksimal; 5. Belum adanya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur tentang pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD. Dinamika eksternal yang mengemuka turut memberikan andil bagi kelangsungan dan kegagalan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang dapat menjadikan suatu ancaman dan peluang dalam pencapaian target yang direncanakan meputi : a. Peluang (Opportunities) Beberapa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif dapat memotivasi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organinsasi antara lain sebagai berikut : 1. Dukungan kebijakan pusat melalui ketentuan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atas keberadaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai SKPD maupun unsur pelayanan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten; 2. Kepercayaan dan kerja sama yang baik telah terbangun sejak DPRD periode awal (2000-2004) sampai dengan sekarang (2009-2014); 3. Semakin tumbuh dan berkembangnya aspirasi dan respon masyarakat terhadap berbagai kebijakan pembangunan baik bersifat mendukung maupun memberikan kritik yang membangun;
4. Terjalinnya komunikasi yang baik antar Sekretariat DPRD Provinsi se-Indonesia sebagai ajang pengkayaan wawasan, pemahaman dan pengembangan pelayanan bagi DPRD Provinsi Banten. b. Ancaman (Treath) Ancaman dan situasi yang kurang menguntungkan dan akan menjadi faktor penghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten antara lain sebagai berikut : 1. Dinamika pmbangunan daerah yang semakin kompleks berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat; 2. Derasnya arus regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma Pemerintahan Daerah yang dinamis dan terkadang menimbulkan muti tafsir dalam pemahaman Peraturan Perundang-undangan. 2.3.2. Anggaran Realisasi Pendanaan APBD Pengelolaan belanja daerah diupayakan digunakan untuk kepentingan yang sangat prioritas dalam upaya pemenuhan fasilitasi tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah yang disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap indikator kinerja yang ditargetkan. Kebiijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja program dan kegiatan pada tahun 20072012 diarahkan untuk mendukung sasaran program prioritas SKPD melalui pola manajemen pembelajaan yang proporsional, efektif dan efisien. Gambaran proporsi anggaran dan realisasi belanja daerah DPRD dan Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Banten selama 5 (lima) Tahun terakhir dituangkan kedalam tabel berikut : Tabel 2.3. Rasio dan Pertumbuhan Belanja Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD Uraian
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke...
Rata-rata Pertumbuhan
I (2007)
II (2008)
III (2009)
IV (2010)
V (2011)
I (Anggaran)
II (Realisasi)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
BELANJA DAERAH
83,96%
76,74%
87,24%
86,23%
87,37%
31,62%
34,29%
Belanja Tidak Langsung
95,58%
91,50%
86,19%
95,51%
98,07%
26,09%
27,96%
-
Belanja Pegawai Sekretariat DPRD
84,31%
76,42%
77,23%
90,86%
98,87%
41,52%
50,13%
-
Belanja Pegawai DPRD
(1)
97,59%
94,85%
88,45%
96,58%
97,87%
22,43%
22,66%
Belanja Langsung
80,30%
70,94%
87,69%
83,16%
84,33%
33,19%
36,38%
-
Belanja Pegawai
71,94%
76,25%
87,20%
87,41%
85,09%
-7,68%
8,96%
-
Belanja Barang dan Jasa
79,84%
69,93%
87,46%
82,32%
83,86%
38,81%
41,74%
-
Belanja Modal
95,00%
90,43%
94,46%
88,44%
95,37%
-49,01%
-48,42%
83,96%
76,74%
87,24%
86,23%
87,37%
31,62%
34,29%
JUMLAH
Dari tabel diatas, menunjukan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan untuk gaji dan tunjangan DPRD pertumbuhan penganggaran rata-rata dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun terakhir sebesar 31,62% sementara realisasi mencapai 34,29% sampai dengan Tahun Anggaran 2011. Dari aspek Belanja Langsung anggaran dan pencapaian realisasi pelayanan SKPD terlihat pertumbuhan penganggaran rata-rata sebesar 33,19% dan realisasi telah mencapai 36,38% sampai dengan tahun 2011.
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Analisis lingkungan strategis merupakan suatu proses dan upaya untuk menjelaskan keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dari sisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta sisi eksternal (peluang dan ancaman). Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa perlu ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai salah satu SKPD Provinsi Banten yang memiliki urusan wajib dibidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian berkewajiban mendukung arah kebijakan pembangunan RPJM-Daerah Tahun 2012-2017 yaitu : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Setiap Unit Kerja dalam Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan (Clean Government) And (Good Governance); Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan; Meningkatkan Kapasitas Lembaga Legislatif. Dalam tahap ini difokuskan pada : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang baik maupun akademis dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi keahliannya dalam menuju optimalisasi pelayanan kepada DPRD; 2. Menyediakan Data dan Informasi Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten yang akurat dan akuntabel;
3. Menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi Anggaran, dan fungsi legislasi. 3.1.1.
Permasalahan-permasalahan Layanan Sekretariat DPRD Dalam menjawab tantangan dimasa yang akan datang terdapat 3 (tiga) aspek permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD yang perlu untuk di garis bawahi, diantara ialah sebagai berikut : a. Aspek Yuridis Secara yuridis, penataan kembali kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten didasari oleh lahirnya beberapa peraturan tentang DPRD antara lain UU No.27 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.41 Tahun 2010, telah membawa konsekuensi perubahan yang cukup mendasar pada sistem ataupun mekanisme pelayanan yang harus diberikan kepada DPRD.Selain itu juga degan mengukur beban kerja yang selama ini dirasakan oleh para pegawai. Namun demikian, di atas semuanya, keluarnya kedua PP ini dimaksudkan untuk mendorong kami untuk mengusulkan perubahan OTK yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki. b. Aspek Kebutuhan Empiris Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kembali kelembagaan juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi dalam praktik, seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, Sekretariat DPRD perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut, untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan yang benar-benar kaya fungsi. Diharapkan kelembagaan Sekretariat DPRD di masa depan akan lebih mampu mengatasi masalah yang ada dan masalah yang mungkin timbul. c. Aspek Akademis Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada
penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara-negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan/birokrasi yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistis dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal (Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000,23). Konsep tersebut kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani. Disamping itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan produktivitas yang rendah, sementara yang menonjol justru formalisme dan rigiditas sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang didapatkan dari Birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn yang mengemukakan 10 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah Reinventing Government.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Selaras dengan Program Pemerintah Daerah ada beberapa aspek yang dapat menghambat dan menjadi inti permasalahan pelayanan sampai dengan saat ini dan perlu untuk menjadi perhatian dan dibenahi agar dapat mengeliminir adanya miss komunikasi antar lini, hal ini kemudian dijabarkan kedalam program-program pemerintah daerah antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah Dalam program ini dinilai terdapat beberapa kekurangan dari hasil pencapaian selama 5 (lima) tahun kebelakang yaitu pencapaian target kinerja fisik dan keuangan yang belum memenuhi porsi yang diharapkan dan terdapatnya duplikasi ketersediaan anggaran fasilitasi operasional pimpinan dan anggota dprd hal ini disebabkan oleh padatnya jam terbang Pimpinan dan Anggota DPRD yang sulit diprediksi menyebabkan sulitnya ketercapaian target kinerja maksimal fisik dan keuangan sehingga Sekretariat DPRD kesulitan dalam memenuhi target kinerja keuangan secara maksimal, sejalan dengan hal tersebut telah dilakukan berbagai
upaya salah satunya ialah dengan melakukan pembenahan sistem penganggaran dalam rangka fasilitasi DPRD yang berbasis kinerja. b. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Dalam program ini dinilai terdapat beberapa titik penitng yang mengemuka sebagai pangkal permasalahan diantaranya ialah terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan kurang optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi hal ini disebabkan oleh proses revitalisasi, refungsionalisasi pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan sarana yang memakan waktu dan minimnya animo dan minat aparatur dalam pengembangan profesionalisme, kinerja dan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan serta terjadinya disharmonisasi hubungan antar unit kerja secara insidentil sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih beban pekerjaan (overlap job decription). c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kebijakan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) pada tahun rencana yang bersifat dinamis menyebabkan hasil produk hukum daerah belum dapat terprediksi secara akurat hal ini disebabkan oleh proses penentuan kebijakan hasil produk hukum ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan kondisi strategis daerah sehingga diperlukan adanya langkah secara dini yaitu dengan mengupayakan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif) melalui dokumen perencanaan kerja DPRD dan dokumen rencana kerja pemerintah daerah yang lebih spesifik dan terukur dalam proyeksi penentuan hasil produk hukum daerah. d. Penyediaan Data Pembangunan Daerah Belum optimalnya pengelolaan data dan akses informasi SKPD yang berbasis teknologi informasi menjadi salah satu entry point kelemahan sistem informasi yang berbasis teknlogi informasi hal ini disebabkan oleh belum adanya bank data dan informasi yang cepat dan tepat dalam mengakomodir kebutuhan Tugas dan Fungsi DPRD. Dengan dilahirkannya PERDA Nomor 04 Tahun 2012 tentang RPJMD yang secara langsung dapat mengakomodir kebutuhan alokasi anggaran dalam penguatan fungsi pengelolaan data dan informasi secara spasial maupun a-spasial.
3.3. TELAAHAN RENSTRA KL DAN RENSTRA
Telaahan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari sasaran rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai berikut : NO
Permasalahan Pelayanan SKPD
1.
Pencapaian target kinerja fisik dan keuangan yang belum memenuhi porsi yang diharapkan
2.
Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana perkantoran memadai
3.
4.
dan yang
Kurang optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi
Faktor Penghambat Padatnya jam terbang Pimpinan dan Anggota DPRD yang sulit diprediksi menyebabkan sulitnya ketercapaian kinerja fisik dan keuangan yang maksimal Proses revitalisasi, refungsionalisasi pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang memakan waktu
Pendorong Telah dilakukannya upaya-upaya pembenahan system dan kebijakan penganggaran dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang secara teknis dapat menjadi salah satu titik terang dalam mempermudah proses pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantioran Dukungan kuantitas sumber daya aparatur berlatar belakang pendidikan sarjana yang telah mencapai 76,19% pada tahun 2012
Minimnya minat aparatur dalam pengembangan profesionalisme, kinerja dan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan serta terjadinya disharmonisasi hubungan antar unit kerja secara insidentil sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih beban pekerjaan Kebijakan Proses penentuan Telah dilaksanakan PROLEGDA pada kebijakan hasil secara dini upaya tahun rencana produk hukum komunikasi yang
5.
yang bersifat dinamis menyebabkan hasil produk hukum daerah belum dapat terprediksi secara akurat
ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan kondisi strategis daerah
Belum optimalnya pengelolaan data dan akses informasi SKPD berbasis teknologi informasi
Belum adanya bank data dan informasi yang cepat dan tepat dalam mengakomodir kebutuahn tugas dan fungsi DPRD
lebih intensif antara Pemerintah (eksekutif) dan Lembaga Perwakilan (legislatif) melalui dokumen perencanaan kerja DPRD dan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah yang lebih spesifik dan terukur dalam proyeksi penentuan hasil produk hukum daerah Terbit PERDA nomor 04 tahun 2012 tentang RPJMD yang secara dapat mengakomodir kebutuhan alokasi anggaran dalam penguatan fungsi pengelolaan data dan informasi
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Hal-hal yang dimukakan dalam telaahan Rencana Strategis merupakan cakupan dan jabaran isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Sekretariat DPRD dalam jangka menengah Rencana Strategis Sekretarist DPRD Tahun 2012-2017.
4.1. VISI Pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten periode 2012-2017 dititik beratkan pada 3 (tiga) aspek yaitu 1)Aspek Pelayanan Umum, 2)Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan 3) Aspek Daya Saing Daerah. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya ”BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2012-2017. Maju dan mandiri diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat artikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah pada seluruh lini yang mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Seiring dengan harapan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Banten dituntut untuk mampu mendukung Visi Pembangunan Banten 2012-2017, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dukungan terhadap pelaksanaan wewenang dan fungsi DPRD Provinsi Banten. Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada periode 2012-2017 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Banten Maju dan Mandiri, tentunya juga dilandasi oleh ‘Isue Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan pelayanan berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten. Untuk itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten menetapkan Visi 2012-2017 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:
“TERWUJUDNYA DUKUNGAN YANG OPTIMAL
Berdasarkan pernyataan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN 2012-2017 tersebut, puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan WEWENANG DPRD PROVINSI BANTEN” ditekankan pada terwujudnya ‘pelayanan prima (prime services)’. Prima (prime) menurut The Meriem Webster Dictionary adalah ‘standing first as in time, rank, significance, or quality’. Berdasarkan sumber tersebut, prima yang menjadi ukuran keberhasilan dalam hal ini lebih mengarah pada definisi ‘standing first in quality and significance’, sehingga kriteria pelayanan prima dalam visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten adalah : 1. Pelayanan yang berkualitas, yaitu pelayanan yang didasarkan atas standarisasi pelayanan minimal dari DPRD Provinsi Banten dan/atau dari organisasi profesi tertentu. Prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas meliputi : a. Tanggap, mencerminkan pelayanan yang bersifat 2 (dua) arah dengan tidak bertumpu terhadap sesuatu yang diminta/dibutuhkan (demand) langsung oleh Anggota DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD, tetapi lebih kepada layanan yang berorientasi pada sesuatu yang dapat menginisiasi DPRD Provinsi Banten dan dianggap perlu untuk diprioritaskan oleh DPRD; b. Tepat, menggambarkan kesesuaian waktu dan kebenaran informasi atau aspirasi yang disampaikan baik ke dalam maupun keluar pada lembaga legislatif dari maupun kepada pihak eksekutif dan masyarakat luas; c. Proporsional, keseimbangan antara permintaan dengan pemberian layanan, serta jenis layanan dengan fungsi-fungsi yang diselenggarakan DPRD Provinsi Banten. 2. Pelayanan yang berarti, yaitu pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Banten. Terdapat 3 (tiga) fungsi dasar DPRD yaitu Anggaran, Legislasi dan Pengawasan. Oleh karena itu, pelayanan harus dapat mengakomodir seluruh fungsi dasar DPRD Provinsi Banten, sehingga pelayanan yang diberikan mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap terpenuhinya amanat rakyat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten.
4.2. MISI Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Banten 2012-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya
umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi yang akan diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten selama lima tahun masa perencaanaan, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Banten 2012-2017 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten, khususnya pada misi ke-5 yaitu “Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik”. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggung jawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan dukungan yang bermutu. Selain itu, misi ini juga bertujuan mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dari pemerintahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi manajemen, keuangan dan sumberdaya manusia. Sesuai dengan harapan “Terwujudnya Dukungan Optimal Terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Provinsi Banten”, maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2012-2017 sebagai upaya untuk mewujudkan visi, antara lain sebagai berikut :
1. PENYEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN; 2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN YANG MEMADAI; 3. PENINGKATAN KINERJA, DISIPLIN DAN PROFESIONALISME APARATUR SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN; 4. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL DALAM MENDUKUNG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD; 5. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PENGKAJIAN ILMIAH, DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM; 6. PENYEDIAAN TENAGA AHLI DPRD YANG HANDAL; 7. FASILITASI RAPAT DAN KOORDINASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ALAT KELENGKAPAN DPRD; 8. PENYEDIAAN DAN LAYANAN KEPROTOKOLERAN KEGIATAN DPRD; 9. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI YANG AKTUAL DAN FAKTUAL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.
4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN 4.3.1 TUJUAN Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Banten menetapkan tujuannya ialah :
“MENDORONG PENINGKATAN PERAN DPRD PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN YANG OPTIMAL DARI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN” Harapan pencapaian tujuan diatas ditempuh dengan melaksanakan beberapa terobosan, antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dengan memprioritaskan pada penguatan kapasitas SDM untuk berperan aktif dalam rangka melayani tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten; 2. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan daerah dengan melalui penyediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD serta pengelolaan keuangan yang tertib dan efektif; 3. Peningkatan efektifitas pelayanan persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD melalui pendampingan urusan keprotokoleran, penjaringan aspirasi masyarakat dan penyiapan bahan rapat dan risalah; 4. Fasilitasi perancangan produk hukum yang berkualitas ditopang oleh pengkajian ilmiah serta tenaga ahli DPRD, didukung jaringan informasi dan dokumentasi melalui penguatan hubungan antar
tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui nota kesepakatan antara PEMDA dengan DPRD. 5. Penyediaan data dan Informasi Pembangunan DPRD Sekretariat DPRD yang factual berbasis teknologi informasi.
dan
4.3.2 SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD. Sasaran sebaiknya bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode. Oleh karena itu Sekretariat DPRD menetapkan sasarannya yaitu :
“PENCAPAIAN KINERJA YANG PROFESIONAL BAGI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN” Berdasarkan sasaran diatas, terdapat makna yang terkandung untuk selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan mencapai tujuan organisasi yaitu : a. Pertama, Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dengan memprioritaskan pada penguatan kapasitas SDM untuk berperan aktif dalam rangka melayani tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten, dengan indikator kinerja : 1. Rasio jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat, Bintek, seminar, lokakarya dll dengan jumlah aparatur; 2. Rasio jumlah alokasi biaya pemeliharaan sarana perkantoran dengan alokasi jumlah APBD SKPD; 3. Rasio jumlah alokasi biaya barang dan jasa perkantoran; 4. Rasio Jumlah PNS berpendidikan D-III keatas dengan jumlah aparatur yang tersedia; 5. Efektfitas pelayanan kepegawaian dan kearsipan; 6. Ketersediaan satuan pengamanan yang cakap dan tanggap. b. Kedua, Peningkatan pelayanan administrasi keuangan daerah dengan melalui penyediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD serta pengelolaan keuangan keuangan yang tertib dan efektif, dengan indikator kinerja : 1. Penyediaan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja, perencanaan anggaran , pengendalian dan evaluasi; 2. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan penghargaan prestasi kerja; 3. Esensi dan kualitas opini BPK-RI atas laporan keuangan Sekretariat DPRD dengan nilai WTP (wajar tanpa pengecualian).
c. Ketiga, Meningkatkan kualitas pendampingan, keprotokoleran dan penyiapan bahan rapat risalah, penjaringan aspirasi masyarakat serta informasi dan publikasi, dengan indikator kinerja : 1. Jumlah rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dan keprotokoleran yang difasilitasi Sekretariat DPRD; 2. Jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun dan ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD; 3. Jumlah informasi dan publikasi kegiatan DPRD. d. Keempat, Fasilitasi perancangan produk hukum yang berkualitas ditopang oleh pengakajian ilmiah dan tenaga ahli DPRD yang didukung jaringan informasi serta dokumentasi melalui penguatan hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui nota kesepakatan antara PEMDA dengan DPRD, dengan indikator kinerja : 1. Jumlah Raperda yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD; 2. Jumlah pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; 3. Penyediaan jaringan informasi dan dokumentasi produk hukum yang akurat, faktual dan aktual. 4. Penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. e. Kelima, Peningkatan pengembangan data dan informasi pembangunan DPRD dan Sekretariat DPRD, dengan indikator kinerja : 1. Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan DPRD dan Sekretariat DPRD yang aktual dan faktual berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun 2012-2017 beserta indikator kinerja dikemukakan dalam matrik sebagai berikut : NO
TUJUAN Mendorong peningkatan peran DPRD Provinsi Bantendalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dukungan yang optimal dari Sekretariat
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1 2 3 4 5
DPRD Provinsi Banten 1.
2.
Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dengan memprioritaskan pada penguatan kapasitas SDM untuk berperan aktif dalam rangka melayani tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten
1. Rasio jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat, Bintek, seminar, lokakarya dll dengan jumlah aparatur; 2. Rasio jumlah alokasi biaya pemeliharaan sarana perkantoran dengan alokasi jumlah APBD SKPD; 3. Rasio Jumlah PNS berpendidikan D-III keatas dengan jumlah aparatur yang tersedia; 4. Efektfitas pelayanan kepegawaian dan kearsipan; 5. Ketersediaan satuan pengamanan yang cakap dan tanggap
Peningkatan 1. Penyediaan pelayanan dokumen administrasi perencanaan keuangan strategis, daerah dengan rencana kerja, melalui perencanaan penyediaan anggaran , dokumen pengendalian perencanaan, dan evaluasi; pengendalian 2. Indeks dan evaluasi kepuasan SKPD serta pegawai pengelolaan terhadap keuangan pelayanan keuangan yang administrasi tertib dan efektif perkantoran dan penghargaan prestasi kerja; 3. Esensi dan kualitas opini BPK-RI atas
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
laporan keuangan Sekretariat DPRD dengan nilai WTP (wajar tanpa pengecualian). 3.
4.
5.
Meningkatkan 1. Jumlah rapat kualitas kerja Alat pendampingan, Kelengkapan keprotokoleran DPRD dan dan penyiapan keprotokoleran bahan rapat yang difasilitasi risalah serta Sekretariat penjaringan DPRD; aspirasi 2. Jumlah aspirasi masyarakat masyarakat yang dihimpun dan ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD Fasilitasi 1. Jumlah Raperda perancangan yang produk hukum diagendakan yang berkualitas untuk dibahas ditopang oleh dan disetujui pengakajian oleh DPRD; ilmiah dan 2. Jumlah tenaga ahli pengawasan DPRD yang pelaksanaan didukung penyelenggaraan jaringan Pemerintahan informasi serta Daerah dan dokumentasi Pembangunan melalui Daerah; penguatan 3. Penyediaan hubungan antar jaringan tingkat informasi dan pemerintahan dokumentasi dan dengan produk hukum pemangku yang akurat, kepentingan faktual dan lainnya melalui aktual. nota 4. Penyediaan kesepakatan tenaga ahli antara PEMDA sesuai dengan DPRD kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah Peningkatan 1. Jumlah dokumen pengembangan data dan data dan informasi informasi pembangunan pembangunan DPRD DPRD dan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Sekretariat DPRD
dan Sekretariat DPRD yang aktual dan faktual berbasis teknologi informasi
4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.4.1 SRATEGI Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2012-2017 Strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Untuk itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten menetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari misi-nya, yaitu :
“PENINGKATAN KINERJA APARATUR DAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN”
4.4.2 ARAH KEBIJAKAN Dalam upaya mendukung pemantapan Strategi penyelenggara pembangunan daerah Provinsi Banten, maka Sekretariat DPRD Provinsi Banten melakukan langkah-langkah yang mengacu pada sasaran Pemerintah Daerah yaitu ”Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur yang Berbasis kompetensi” yang ditempuh dengan melalui : 1. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Setiap Unit Kerja Dalam Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Clean Government And Good Governance; 2. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Legislatif; 3. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Pendukung Perencanaan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
4.4.3 KEBIJAKAN Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, serta misi dan visi.
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2012-2017, adalah: 1.
”MENDUKUNG PENINGKATKAN KAPABILITAS DAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN”;
2.
MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN KELEMBAGAAN DPRD PROVINSI BANTEN”;
3.
”MENDUKUNG PERANAN DALAM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN”.
5.1. RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 20122017. Maka Sekretariat DPRD Provinsi Banten masuk dalam katagori Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dimana implementasi program dan kegiatan diwujudkan dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa dan bersifat indikatif. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2017 adalah : 1.
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan indikasi kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 3) Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan.
2.
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, Dengan indikasi kegiatan : 1) 2) 3) 4)
3.
4.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; Peningkatan Kapasitas Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan indikasi kegiatan : 1) Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum; 2) Fasilitasi Penyusunan dan Persetujuan, Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten; 3) Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten; 4) Fasillitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten; 5) Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD; 6) Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten; 7) Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten; 8) Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten; 9) Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan : 1) Penyediaan Data dan Informasi.
5.2. SASARAN PROGRAM Dengan ditetapkannya program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan suatu sasaran dan rencana pendanaan dari setiap indikasi kegiatan dengan tujuan sebagai indikator atau ukuran keberhasilan Sekretriat DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan programnya, dimana program adalah bagian dari instrumen misi yang diemban untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, selain sasaran program yang pencapaiannya direncanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahunan, ditetapkan pula capaian program yang merupakan sasaran program tahunan (sasaran tahunan). Selanjutnya, program, indikasi kegiatan, uraian sasaran dan sumber pendanaan yang akan diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten untuk rentang waktu jangka menengah 5 (lima) tahun untuk periode 2012-2017 disajikan dalam matriks :
5.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Berangkat dari sasaran program yang telah ditetapkan, maka dirumuskan indikator kinerja program yang terbagi menurut klafikasi tugas unit kerja masing-masing bagian, antara lain sebagai berikut : A. Bagian Keuangan NO.
PROGRAM
1
2
1.
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA (Outcome) 3
1) Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.
B. Bagian Umum NO.
PROGRAM
1
2
2.
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
INDIKATOR KINERJA (Outcome) 3
1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan; 2) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur; 3) Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian.
C. Bagian Persidangan dan Bagian Hukum NO.
PROGRAM
1
2
3.
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
INDIKATOR KINERJA (Outcome) 3
1) Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah; 2) Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD;
3) Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD; 4) Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD; 5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; 6) Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli yang Memadai.
D. Bagian Keuangan NO.
PROGRAM
1
2
4.
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
INDIKATOR KINERJA (Outcome) 3
1) Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit);
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. KAIDAH PELAKSANAAN UMUM Sekretariat DPRD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan impelementasi Renstra Sekretariat Provinsi Banten Tahun 2012-2017, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan, diantaranya sebagai berikut : 1. Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra ini yang diselaraskan dengan dengan dokumen RPJM-Daerah; 2. Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban menyusun Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan berpedoman pada dokumen Renstra ini dengan memperhatikan dokumen RKPDaerah; 3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPD baik tahunan maupun lima tahunan; 4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan indikasi kegiatan masa transisi 1 (satu) tahun, maka dalam pelaksanaanya berlaku selama 6 (enam) tahun. Hal demikian antara lain disebabkan oleh batas waktu jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir pada Januari 2017. Disisi lain program transisi ditetapkan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan program, kegiatan dan anggaran.
6.2. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan visi, misi, kebijakan dan program
yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada Renstra periode 2012-2017, antara lain sebagai berikut : 1. Pemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku (Standart Operational Procedure) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 2. Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas dan kehandalan sumber daya manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang memadai; 3. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mencukupi; 4. Dukungan pengelolaan data dan informasi yang akurat, aktual dan faktual; 5. Kemitraan yang strategis dengan DPRD Provinsi Banten serta hubungan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 6. Dukungan ketersediaan dan kelancaran biaya yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 7. Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten secara tanggap, tepat dan proporsional. Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2012-2017 ini dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai suatu kondisi yang dicitacitakan yaitu terwuPjudnya dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten.
6.3. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berangkat dari sasaran program yang telah ditetapkan, maka dirumuskan indikator kinerja program yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, antara lain sebagai berikut :
7.1. KAIDAH PELAKSANAAN UMUM Sekretariat DPRD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan impelementasi Renstra Sekretariat Provinsi Banten Tahun 2012-2017, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan, diantaranya sebagai berikut : 5. Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra ini yang diselaraskan dengan dengan dokumen RPJM-Daerah; 6. Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban menyusun Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan berpedoman pada dokumen Renstra ini dengan memperhatikan dokumen RKP-Daerah; 7. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPD baik tahunan maupun lima tahunan; 8. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan indikasi kegiatan masa transisi 1 (satu) tahun, maka dalam pelaksanaanya berlaku selama 6 (enam) tahun. Hal demikian antara lain disebabkan oleh batas waktu jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir pada Januari 2017. Disisi lain program transisi ditetapkan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan program, kegiatan dan anggaran.
7.2. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan visi, misi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada Renstra periode 2012-2017, antara lain sebagai berikut : 8. Pemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku (Standart Operational Procedure) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 9. Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas dan kehandalan sumber daya manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang memadai; 10. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang mencukupi; 11. Dukungan pengelolaan data dan informasi yang akurat, aktual dan faktual; 12. Kemitraan yang strategis dengan DPRD Provinsi Banten serta hubungan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 13. Dukungan ketersediaan dan kelancaran biaya yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten; 14. Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten secara tanggap, tepat dan proporsional. Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Banten periode 2012-2017 ini dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai suatu kondisi yang dicita-citakan yaitu terwujudnya dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Banten.
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN,
DADI RUSTANDI Pembina Utama Muda NIP. 19570808 197903 1 007
