Revisi Rencana Strategis Tahun Sekretariat Daerah

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

Sekretariat Daerah

1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Alhamdulillah kami telah dapat menyusun Renstra SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. Renstra ini disusun guna memenuhi kewajiban sebagai salah satu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok, untuk membuat suatu rencana strategis yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Kewajiban untuk membuat Renstra ini juga untuk memenuhi amanah dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mendukung Peraturan Bupati Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2011 – 2015. Renstra SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015. Renstra SKPD ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi setiap perangkat di Sekretariat Daerah dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan setiap program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kami menyadari bahwa Renstra ini barangkali masih jauh dari sempurna, namun paling tidak, bagi kami dapat menjadi arahan yang jelas sekaligus pedoman dan dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan / kegagalan sebuah organisasi. Dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Renstra yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Renstra ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.

Arosuka,

Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH


2

M. SALEH, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 195901261986031002,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR BAGAN

iv

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR LAMPIRAN

vi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG……………………………………………….................... 1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN………………………………………….....................3 1.3 LANDASAN HUKUM………………………………………………................. 4 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN………………………………………................ 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH ...........................................................…………….....…….. 6 2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH ....................................

11

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ..........................

13

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH..........................

15

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..........................................

16

3.3 TELAAHAN RENSTRA............................................................

19

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .........................................

19

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH ...........……………………...

21

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH ...............................................................…………………... 21


3

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH …………….. 26

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF……………..........

28

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…………………………………….....................................

29

BAB VII PENUTUP……………………………………………………………..........................

36

LAMPIRAN ……………………………………………………………............................................

37


4

DAFTAR BAGAN

Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

3

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok

11


5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Setda Kab. Solok berdasarkan Golongan Kondisi Desember 2013 .........................................................

Tabel 2.2

11

Jumlah Pegawai Setda Kab.Solok berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi Desember 2013 .......................………………..

Tabel 2.3

12

Daftar Aset Tetap Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2013 ...................................................................................………………....

Tabel 4.1

13

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah ..................................................................……………………..

Tabel 6.1

23

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................................................................….


29

6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d Tahun 2015 Kabupaten Solok..................................................


37

7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan

strategis

merupakan

suatu

bentuk

perwujudan

pelaksanaan good governance yang merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mencapai cita – cita dan tujuan organisasi. Dalam konteks good governance tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sekretariat Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Solok. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis. Sekretariat Daerah dalam

melaksanakan

tugas

dan

kewajiban

menyelenggarakan

fungsi

penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

8

perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut disusun baik untuk jangka panjang (RPJP) maupun jangka menengah (RPJM). RPJP merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, sedangkan RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 tahun.

Dalam konteks pelaksanaan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015. Sebagai tindak lanjut dari RPJP Daerah dan RPJM Daerah maka setiap SKPD di Kabupaten Solok perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD. Dalam renstra SKPD memuat dan menjabarkan visi dan misi berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dengan demikian Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah lainnya.

Keterkaitan dokumen perencanaan yang diuraikan diatas, akan digambarkan sebagaimana bagan berikut ini :


9

1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok tahun 2010– 2015 dilandasi hukum dan peraturan perundang – undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

10

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 20112015.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis Seketariat Daerah Kabupaten Solok dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Sekretariat Daerah periode 2011 - 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Memuat tentang latar Belakang, landasan hukum, Maksud Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah


11

BAB II

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH Penguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Sekretariat Daerah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD TAHUN 2011-2015. Menjelaskan tetang Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari tahun 2011 – 2015 yang ditampilan dalam bentuk tabel

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII

PENUTUP


12

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dasar hukum pembentukan SKPD sesuai dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, dengan uraian tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretaris

Daerah

dalam

melaksanakan

tugas

dan

kewajiban,

menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; c.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Asisten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah sesuai urusan sebagai berikut:


13

a.

Asisten Pemerintahan Asisten pemerintahan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan koordinasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan umum, administrasi pertanahan, hukum dan hak azazi manusia. Asisten ini membawahi : 

Bagian Pemerintahan Umum;



Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan



Bagian Administrasi Pertanahan.

b. Asisten

ekonomi,

pembangunan

dan

kesejahteraan

rakyat

(Ekbangkesra) Asisten Ekbangkesra mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan koordinasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Asisten ini membawahi :

c.



Bagian Pembangunan;



Bagian Perekonomian; dan



Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Administrasi. Asisten administrasi mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan koordinasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan organisasi dan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat dan umum. Asisten ini membawahi : 

Bagian Umum;



Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan


14



Bagian Hubungan Masyarakat.

3. Kepala Bagian Kepala Bagian mempunyai tugas dan kewajiban membantu asisten sesuai urusan sebagai berikut: a.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kepala Bagian Pemerintahan umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Otonomi dan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari. Kepala Bagian ini membawahi : 

Sub Bagian Tata Pemerintahan;



Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Pemerintah Daerah; dan



Sub Bagian Pemerintahan Nagari.

b. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kepala Bagian hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan

perumusan

Peraturan

Perundang-Undangan,

Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum; dan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari. Kepala Bagian ini membawahi :

c.



Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;



Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum; dan



Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari.

Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Kepala

Bagian

melaksanakan

administrasi dan

pertanahan

mengkoordinasikan

mempunyai

penyelesaian

tugas masalah

pertanahan; Pendataan dan Penataan Urusan Tanah; dan Pengadaan Tanah. Kepala Bagian ini membawahi : 

Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan;



Sub Bagian Pendataan dan Penataan Urusan Tanah; dan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

15



Sub Bagian Pengadaan Tanah.

d. Kepala Bagian Perekonomian Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Administrasi Perekonomian Primer; Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tertier; dan Bina Kelembagaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Nagari. Kepala Bagian ini membawahi : 

Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer;



Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tertier; dan



Sub

Bagian

Bina

Kelembagaan

Badan

Usaha

Milik

Negara/Daerah/Nagari. e.

Kepala Bagian Pembangunan Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan

Administrasi

Pembangunan;

Pengendalian

Administrasi Kegiatan; dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kepala Bagian ini membawahi :

f.



Sub Bagian Administrasi Pembangunan;



Sub Bagian Pengendalian Administrasi Kegiatan; dan



Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Bagian Kesra Kepala

Bagian

Kesra

mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan Administrasi Bina Mental; Administrasi Bimbingan dan Bantuan Sosial; dan Administrasi Pendidikan dan Kesehatan. Kepala Bagian ini membawahi : 

Sub Bagian Administrasi Bina Mental;



Sub Bagian Administrasi Bimbingan dan Bantuan Sosial; dan



Sub Bagian Administrasi Pendidikan dan Kesehatan.


16

g. Kepala Bagian Umum Kepala

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan urusan umum dan Tata Usaha Pimpinan; Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan Keuangan. Kepala Bagian ini membawahi : 

Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan;



Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan



Sub Bagian Keuangan.

h. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kepala Bagian Organisasi dan reformasi birokrasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Tata Laksana; Kepegawaian dan Akuntabilitas; dan Kelembagaan. Kepala Bagian ini membawahi :

i.



Sub Bagian Tata Laksana;



Sub Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas; dan



Sub Bagian Kelembagaan.

Kepala Bagian humas Kepala Bagian Humas mempunyai

tugas

melaksanakan dan

mengkoordinasikan urusan Protokoler; Pemberitaan; dan Pengolahan Data Elektronik. Kepala Bagian ini membawahi : 

Sub Bagian Protokoler;



Sub Bagian Pemberitaan; dan



Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.

Rentang kendali dari tugas dan fungsi sekretariat Daerah diatas akan digambarkan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok berdasarkan pada Perda Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, yaitu : Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

17

2.2 SUMBER DAYA SKPD Sumber daya yang ada pada Sekretariat Daerah terdiri atas sumber daya manusia dan aset. 1. Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok adalah 111 orang. Berdasarkan golongan struktur PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok seperti terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.1 Jumlah pegawai Setda Kab Solok Berdasarkan Golongan Kondisi Desember 2013 NO

GOLONGAN

JUMLAH

%

1

Golongan I

1

0,90

2

Golongan II

37

33,33

3

Golongan III

53

47,75

4

Golongan IV

20

18,02

111

100

JUMLAH


18

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebahagian besar PNS yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok terdiri dari golongan III keatas. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok cukup mempunyai pengalaman dan kompetensi yang memadai. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS yang terdapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok terlihat sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 2.2 Jumlah pegawai Setda Kab Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi Desember 2013 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

%

1

SD

1

0,90

2

SLTP

2

1,80

3

SLTA

33

29,73

4

Diploma

7

6,30

5

S1

50

45,05

6

S2

18

16,22

7

S3

0

0,0

111

100

JUMLAH

Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir separoh PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas. Dengan demikian secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok cukup tinggi sehingga diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi pula.


19

2. Aset Nilai Asset Sekretariat Daerah berdasarkan Neraca tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel. 2.3 Daftar Asset Tetap Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2013 NO

JENIS ASSET

NILAI ASSET Rp

1

Tanah

2

Alat-alat Angkutan

8.367.460.900,-

3

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

9.029.469.544,-

4

Alat Studio dan Komunikasi

5

Bangunan Gedung

6

Jaringan

155.402.000,-

7

Instalasi

15.200.000,-

8

Buku dan Perpustakaan

9

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

19.511.800,-

10

Alat Persenjataan dan Keamanan

32.870.000,-

Jumlah

12.121.531.000,-

522.526.726,13.327.466.110,-

5.456.000,-

43.596.894.080,-

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Solok berupaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas dan lembaga teknis Daerah.


20

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari : 1. Penyelenggaraan pemerintahan

administrasi umum,

pertanahan,

kesejahteraan

hukum

rakyat,

dan

HAM,

pembangunan,

perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta umum 2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD 4. Pelayanan Teknis administratif kepala daerah dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok


21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Perwujudan good governance merupakan tuntutan dan harapan yang mesti dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Implementasi pencapaian good governance tersebut diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikeluarkannya

berbagai

regulasi

dalam

rangka

mewujudkan

pemerintahan yang baik dan aspiratif serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat menuntut setiap instansi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan berbagai peraturan yang dikeluarkan. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, masih dijumpai beberapa hambatan berupa : 1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 2. Belum optimalnya ketersediaan dana 3. Belum optimalnya pemahaman Sumber Daya Aparatur 4. Belum Optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan maupun melaksanakan tugas yang diembannya 5. Rendahnya disiplin Aparatur 6. Adanya tumpang tindih pekerjaan 7. Distribusi pekerjaan yang kurang merata Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

22

8. Fungsi organisasi yang kurang efektif dan efisien 9. Sistem kearsipan yang belum memenuhi syarat 10. Belum optimalnya pengelolaan data/informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan 11. Belum optimalnya kualitas dan intensitas koordinasi dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan

dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat 12. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada masya rakat 13. Belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi dan media informasi dalam penyampaian program kegiatan SKPD kepada masyarakat 14. Belum

optimaslnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pengembangan perekonomian. 15. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sekretariat Daerah Kabupaten Solok sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokoknya perlu bersinergi dengan tujuan pemerintahan Kabupaten Solok dalam skala yang lebih luas. Perencanaan periode 2011-2015 merupakan periode dimana telah terjadi suksesi kepemimpinan melalui ajang pemilukada yang berlangsung secara demokratis. Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis, berkewajiban mendukung perwujudan visi, misi, agenda dan tujuan daerah yang telah dirumuskan. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

23

Adapun visi, misi, agenda dan tujuan pemerintah Kabupaten Solok lima tahun kedepan adalah: Visi: “Terwujudnya kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera” Kepemerintahan yang baik (Good Governeance) merupakan tata kelola

pemerintahaan

transparansi,

partisipasi,

yang

diselenggranakan

demokrasi,

dengan

akuntabilitas,

prinsip-prinsip

efisien,

responsif,

penegakan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Indikator keberhasilan kepemerintahan yang baik adalah 1) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan, dan 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah, kualitas, kunatitas dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik. Sedangkan msyarakat Sejahtera adalah sebuah kondiai dimana tercipta pemerataan ekonomi (termasuk infrastruktur) dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Solok menjadi satu tubuh yang terhubung satu sama lain dengan prinsi kesetaraan dalam arti menurunkan ke titik nol kadar eksploitasi dan manipulasi secara ekonomi, sosial dan budaya. Adapun yang menjadi indikator masyarakat Kabupaten Solok sejahtera adalah 1) Peningkatan kesejahteraan spritual dan budaya yang ditandai dengan adanya tatanan kehidupan adat basandi syara’, syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), 2) Peningkatan Kesejahteraan sosial yang ditandai dengan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, dan 3) peningkatan kesejahteraan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

24

Misi: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik, bersih, berwibawa dan taat hukum. 2. Meningkatkan kehidupan yang agamis, bermoral dan berbudaya. 3. Meningkatkan

kesejahteraan

rakyat

dengan

menciptakan

tatanan

perekonomian terpadu berbasis teknologi. 4. Menciptakan pendidikan berkualitas. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan inftastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang. 7. Membangun kepariwisataan sebagai kekuatan ekonomi strategis. 8. Mengoptimalkan pembangunan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan. Agenda pembangunan: 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih. 2. Penataan kehidupan yang religius dan berbudaya, berlandaskan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. 3. Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan. 4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial. 5. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan. 6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 7. Pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya dan daerah. 8. Peningkatan pembangunan pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan.


25

Tujuan pembangunan daerah: 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih di Kabupaten Solok. 2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang sejahtera: A. Sejahtera spiritual, sosial dan budaya. B. Sejahtera Ekonomi. Dalam

rangka

mendukung

visi,

misi,

agenda

dan

tujuan

pembangunan daerah serta perwujudan good local governance dan clean local government di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, dibutuhkan sumber daya aparatur yang kompeten, berkomitmen kuat dan kapabel serta didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih baik, termasuk juga sistem kerja yang efisien dan efektif 3.3

TELAAHAN RENSTRA Dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi pada Sekretariat Daerah dan dari visi, misi agenda dan tujuan yang hendak dicapai, maka disusunlah rencana strategis pada Sekretariat Daerah untuk lima tahun kedepan, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok, yang tertuang dalam bentuk program dan kegiatan. Bercermin pada kekurangan yang terdapat pada Sekretariat Daerah, maka dilakukan pembenahan pelayanan dengan cara mengarahkan peningkatan program /kegiatan pada meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, peningkatan pemberian bimbingan tenis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun penumpukan pekerjaan, penyusunan SOTK yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas.

3.4

PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat daerah sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dalam Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

26

penyelenggranaan pemerintahan daerah, sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan dilakukan pembenahan pelayanan dengan cara mengarahkan peningkatan program /kegiatan pada 1. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti melengkapi peralatan perkantoran, kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi dan media masa 2. peningkatan pemberian bimbingan tenis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, peningkatan disiplin kerja 3. penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun penumpukan pekerjaan, 4. penyusunan SOTK yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas


27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH VISI : Menjadi administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah

MISI : Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka sekretariat daerah Kabupaten Solok menetapkan misi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana dan perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Solok. b. Menyelenggarakan pembangunan,

pengendalian

kemasyarakatan,

pelaksanaan

organisasi

dan

pemerintahan,

tata

laksana

dan

perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Solok. c. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemerintahaan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana dan perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Solok.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Solok sesuai dengan visi dan misi tersebut diatas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan, ketatalaksanaan dan perumusan kebijakan daerah; Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah: Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

28

a. Meningkatnya Sekretariat

kompetensi, Daerah

komitmen

dalam

dan

kapabilitas

penyelenggaraan

aparatur

pemerintahan,

pembangunan, ketatalaksanaan, dan perumusan kebijakan daerah. b. Meningkatnya

kuantitas

dan

kualitas

sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketatalaksanaan dan perumusan kebijakan daerah. c. Terwujudnya

penataan

penyelenggaran

sistem

pemerintahan,

kelembagaan

organisasi

pembangunan,

dalam

ketatalaksanaan

organisasi dan perumusan kebijakan daerah.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengoordinasian SKPD lainnya. Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah: a. Terciptanya pelayanan publik dan aparatur yang berkualitas. b. Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lainnya. c. Tersedianya regulasi dan kepastian hukum dalam pelayanan publik dan aparatur.

3. Terselenggaranya

administrasi

pemerintahan,

pembangunan

dan

pembinaan kemasyarakatan yang efektif, akuntabel dan transparan. Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah: a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. b. Terselenggaranya

pengendalian

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Tujuan dan sasaran tersebut, dapat di rumuskan pada tabel berikut ini :


29

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah No

TUJUAN

(1)

(2)

1.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, ketatalaksanaan dan perumusan kebijakan daerah

(3) 1.

2.

3.

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengoordinasian SKPD lainnya

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

1.

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

Persentase Aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM

4%

4%

4%

4%

4%

2.

Peningkatan disiplin aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Persentase luas lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Penyelesaian kasus tanah pemerintah daerah

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya penataan sistem kelembagaan organisasi dalam penyelenggara n pemerintahan, pembangunan, ketatalaksana an organisasi dan perumusan kebijakan daerah

1.

Jumlah SKPD yang sudah menyusun SOP

10 SKPD

3 SKPD -

-

Terciptanya pelayanan publik dan aparatur yang berkualitas

1.

100

100

Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah dalam penyelenggara an pemerintahan, pembangunan, ketatalaksana an, dan perumusan kebijakan daerah

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggara an pemerintahan, pembangunan, ketatalaksana an dan perumusan kebijakan daerah

(4)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1

Persentase SKPD yang melaksanakan pelayanan dengan baik

-

70

80

100


30

No

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR SASARAN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4

5

(7) 100%

(8) 100%

(9) 100%

-

-

-

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Jumlah SKPD yang menerapkan SPM Jumlah SKPD yang sudah menyusun SPM Jumlah Sosialisasi Pengadaan Barang bagi penyediaan jasa konstruksi Jumlah SKPD yang mempunyai website aktif

2,75 indeks

2,8 indeks

2,9 indeks

3 indeks

3,5 indeks

3 SKPD

3 SKPD

3 SKPD

22 SKPD

22 SKPD

3 SKPD

3 SKPD

22 SKPD

27 SKPD

≥ 80 % -

-

4 SKPD

4 SKPD

5 SKPD

5 SKPD

27 SKPD

27 SKPD

27 SKPD

27 SKPD

27 SKPD

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Jumlah dokumen MoU pemerintah Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraa n pemerintahan

1 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

2 dokume n 12 kali

1.

Persentase Kelembagaan dan aparatur yang mendapatkan bantuan hukum

1 kasus

1 kasus

6 kasus

1 kasus

1 kasus

2.

Persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan

100%

100%

100%

100%

100%

11.

1.

2.

3.

Tersedianya regulasi dan kepastian hukum dalam pelayanan publik dan aparatur.

3

(6) 100%

1 kali

10.

3.

2

(5) 100%

1 kali

9.

Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lainnya.

1

(4) Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan publik/aparatur terhadap pelayanan dan pengelolaan administrasi di setiap SKPD

1 kali

8.

2.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

-

-

3 SKPD

Jumlah SKPD yang menerapkan IT dalam memberikan pelayanan Jumlah Pelayanan Pemerintah yang menggunakan IT Jumlah Acara daerah yang terfasilitasi Jumlah Pelaksanaan Rakor


31

No

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR SASARAN

3.

4.

5.

6.

3.

Terselenggaranya administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif, akuntabel dan transparan

1.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

1.

2.

3.

4.

2.

Terselenggara nya pengendalian administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakat an.

1.

2.

3.

4.

(4) Jumlah produk hukum baru dan kajian terhadap produk hukum daerah Jumlah Perda dan perbup tentang pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan nagari yang dievaluasi Jumlah Perda dan perbup tentang pendelegasian kewenangan/ur usan tentang pelayanan dan perizinan Regulasi tentang Investasi Peningkatan Kinerja OPD


2

3

4

5

(5) 11 buah

(6) 8 buah

(7) 7 buah

(8) 10 buah

(9) 10 buah

-

1 perbup/per da

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 buah -

1 perbup 40%

50%

75%

85%

95%

Jumlah laporan yang disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku jumlah media massa yang memuat berita daerah

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

40 media massa

33 media massa

40 media massa

46 media massa

50 media massa

Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan Jumlah imam,, Khatib,Gharin, dan guru mengaji yang diberdayakan

1.500 kali

1.900 kali

2.200 kali

2.400 kali

2.600 kali

2000 org

2000 org

2000 org

2000 org

2000 org

14 perna

14 perna

-

-

14 perna

-

-

-

4400 keluarga

600 keluarg a

74 mesjid

74 mesjid

74 mesjid

74 mesjid

74 mesjid

Jumlah nagari yang menertbitkan Perna Maghrib mengaji dan jumat hening Jumlah keluarga yang terbina menjadi keluarga Sakinah Jumlah mesjid / mushola yang melaksanakan didikan subuh


32

No

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR SASARAN

5.

(4) Persentase anak usia sekolah yang mengikuti didikan subuh


2

3

4

5

(5) 80%

(6) 82%

(7) 83%

(8) 84%

(9) 85%

6.

Jumlah mesjid / mushola yang menyelenggara kan wirid remaja

62 mesjid

63 mesjid

64 mesjid

65 mesjid

66 mesjid

7.

Persentase Remaja yang mengikuti wirid remaja Jumlah kegiatan majelis ta'lim yang dilaksanakan BKMT Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen monografi nagari Jumlah Pelaksanaan MTTS Nagari

50%

52%

53%

54%

55%

24 kali

24 kali

24 kali

24 kali

24 kali

14 nagari

14 nagari

-

-

14 nagari

74 kali

148 kali

148 kali

2 kali

2 kali

2 kali

-

-

8.

9.

10.

65 kali -

11.

12.

Jumlah fasilitasi peringatan hari jadi dan HUT RI Regulasi Pengembalian nama dan simbol-simbol nagari sesuai dengan bentuk/bahasa aslinya

-

-

-

-

1 perda

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Sekretariat Daerah dalam lima tahun kedepan. Strategi disusun berdasarkan factor-faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah. Secara eksternal dipilih dengan memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada dengan sebaik-baiknya,

sehingga

terselenggaranya

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif, akuntabel dan transparan melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi internal organisasi. Strategi internal diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki Sekretariat Daerah untuk mencapai visi, misi dan


33

tujuan dengan memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada, yang secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Penataan dan penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah melalui pengukuran dan analisis beban kerja. b. Penataan dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik melalui pembenahan regulasi, penyediaan sarana dan prasarana dan aparatur yang kompeten, komit dan kapabel. c. Penataan dan penyempurnaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif, transparan dan akuntabel. d. Meningkatkan kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur melalui peningkatan manajemen kepegawaian, budaya organisasi serta iman dan taqwa.


34

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kesuksesan pencapaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh SKPD dalam menjalankan Program dan kegiatan yang ada. Tentu salah satu SKPD dimaksud adalah Sekretariat Daerah yang turut serta dalam mewujudkan capaian target RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok dengan menyusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan sebagaimana tergambar pada lampiran 1


35

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Syarat-syarat berlaku dalam indicator kinerja adalah relevan, penting, efektif dan layak. Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai setidak tidaknya memenuhi criteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sasaran yang diukur dan dapat di kuantifikasi dan diukur Berikut ini akan ditampilkan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja capaian SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yakni : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

(1)

(2)

1

Jumlah Perserta Bimtek LAKIP

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2010

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2011

2012

(4)

(5)

(3) -

2013

2014

(6)

2015

(7)

(8)

2

orang

50

ora ng

-

50

(9) oran g

50

ora ng

2

Jumlah Peserta Sosialisasi Perbup TATK & Tata Naskah Dinas

100

orang

100

ora ng

100

ora ng

3

Jumlah Peserta Bimtek Anjab

29

orang

50

ora ng

50

ora ng

4

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Komptetensi Aparatur Persentase meningkatnya disiplin aparatur

12

orang

4

ora ng

4

ora ng

80

%

5

-

6

Jumlah lokasi tanah yang telah dibebaskan

-

7

Jumlah Penerima Sosialisasi

-

Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana

-

8

100

%

100

%

100

%

7

lokasi

5

lokasi

7

225

orang

225

100

%

100

-

loka si

4

loka si

20

loka si

ora ng

225

oran g

675

ora ng

%

100

%

100

%

-


36

No

Indikator


(1)

(2)

9

Persentase terrehabnya sarana dan prasarana sesuai rencana Persentase tersedianya sarana dan prasarana sesuai rencana Jumlah lokasi tanah yang didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi Jumlah SKPD yang menerapkan SOP Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Solok Persentase SKPD yang taat TATK dan Tata Naskah Dinas Jumlah SKPD yang Dokumen Anjab dan ABK nya diperbupkan Persentase tersedianya bahan bacaan Persentase terlayani adm perkantoran Persentase acara daerah diprotokoleri dengan baik Persentase File/arsip pegawai yang tertata Persentase terlayani urusan kepegawaian a. Berkala

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



2011

2012

(4)

(5)

(3) -

2013

2014

(6)

2015

(7)

(8)

(9)

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

lokasi

125

loka si

loka si

216

loka si

%

100

%

100

%

100

%

-

-

lokasi

lokasi

-

33

100

33

-

-

27

SKPD

27

SK PD

27

SKP D

27

SK PD

50

%

50

%

50

%

50

%

90

%

90

%

90

%

90

%

10

SK PD

10

SK PD

100

%

-

-

-

100

%

100

%

-

-

-

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

20

SK PD

20

100

%

100

%

-

-

b. naik pangkat

-

c. kehadiran

-

d. cuti

-

e. tugas belajar

-

22

Jumlah SKPD yang disurvey Indeks Kepuasan Masyarakatnya

-

17

SKPD

16

SKPD

SKP D


37

No

Indikator


2011

(3)

(4)

(1)

(2)

23

Persentase unit layanan publik yang bekerja baik

24

Jumlah Sosialisasi evaluasi pengadaan barang/jasa bagi penyedia jasa konstruksi

-

Persentase terbinanya penyediaan jasa konstruksi

-

Persentase sistem layanan publik yang tersusun Jumlah unit kerja yang berfungsi eofficenya Persentase acara-acara daerah yang terfasilitasi Jumlah Rakor Muspida Jumlah dokumen Kerjasama (MoU) Pemerintah Persentase terkoordinasinya kerjasama pembangunan Jumlah perusahaan calon investor yang mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama Jumlah Koordinasi dalam menangani masalah investasi Persentase terlaksananya dialog Persentase kunjungan yang dapat diterima Persentase inspeksi

-

25

26

27

28

29 30

31

32

33

34

35

36



2012

2013

(5) 50

2014

(6)

%

2015

(7)

(8)

(9)

60

%

70

%

70

%

70

%

1

kali

1

kali

1

kali

1

kali

60

%

60

%

60

%

60

%

100

%

100

%

100

%

100

%

-

-

-

-

9 -

unit

9

unit

9

unit

-

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

12

kali

12

kali

12

kali

12

kali

12

kali

12

kali

1

MoU

2

MoU

2

MoU

2

Mo U

2

MoU

9

Mo U

-

100

%

-

100

1

%

persh

100

%

100

%

100

%

1

pers h

1

pers h

1

per sh

-

40

kali

40

kali

40

kali

40

kali

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

37

Persentase terlaksananya koordinasi

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

38

Persentase kunjungan ke luar daerah

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%


38

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD



2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

39

Persentase kegiatan pembangunan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

95

%

97

%

97

%

98

%

100

%

100

%

40

Persentase penurunan hasil temuan dari Tim PHO terhadap hasil pekerjaan Persentase kegiatan yang bermasalah dapat diantisipasi dari awal

50

%

50

%

50

%

50

%

50

%

50

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

95

%

100

%

100

%

100

%

41

42

Persentase kegiatan pembangunan yang terevaluasi dan termonitor

95

%

95

%

43

Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan Jumlah buku kegiatan pembangunan yang terdistribusi

14

Kec

14

Kec

Jumlah buku hasil evaluasi yang terdistribusikan

50

46

Jumlah sosialisasi paket regulasi kegiatan pembangunan pada setiap OPD pada tingkat kabupaten dan Kecamatan

4

kali

4

kali

4

kali

4

47

Jumlah Rapat Koordinasi dan Raapat Evaluasi

12

kali

12

kali

12

kali

48

Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan untuk meningkatkan SDM anggota ULP, LPSE dan Pejabat Pengadaan di Lingkup Pemerintah

50

orang

50

orang

40

49

Persentase Pengadaan Barang/jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

95

%

97

%

97

44

45

45

buku

buku

45

50

(9)

14

Kec

14

Kec

45

buku

45

buk u

50

buku

50

buk u

kali

4

kali

4

kali

12

kali

12

kali

12

kali

orang

50

ora ng

50

oran g

50

ora ng

%

98

%

100

100

%

-

-

-

-

-

-

buku

buku

%


39

No

Indikator

(1)

(2)

50

Jumlah sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa yang diadakan untuk pengelola kegiatan Jumlah Uji Petik, klarifikasi dan konsultasi terhadap proses pengadaan barang/jasa Jumlah nagari yang dimonev pengelolaan pemnanya Jumlah Regulasi tentang Penyaluran Pupuk Jumlah regulasi tentang alokasi pupuk Jumlah UMKM yang memperoleh KUR Jumlah UMKM yang memperoleh kredit deposito Pemda pada BPR Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah/ aparatur dalam perkara PTUN dan Perkara Perdata Persentase Peraturan perundangundangan yang tersosialisasikan Jumlah Produk hukum daerah yang diharmonisasi : a. Peraturan Daerah b. Peraturan Bupati c. Keputusan Bupati Jumlah Peraturan Bupati ttg Angg Pendpt dan Belanja PDAM dan Persh Daerah SNI Jumlah Keputusan Bupati

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61




2011

(3)

2012

(4) 1

2013

(5)

kali

1

2014

(6)

kali

-

2015

(7)

(8)

(9)

1

kali

1

kali

1

kali

1

kali

10

kali

10

kali

10

kali

10

kali

-

74

nagari

74

nagari

74

nagari

74

nag ari

74

naga ri

74

nag ari

1

perbup

1

perbup

1

perbup

1

per bup

1

perb up

1

per bup

1

SK

1

SK

1

SK

2

SK

1

SK

1

SK

8.666

UMKM

7.70 2

UMKM

7.96 6

UMKM

7.59 2

UM KM

7.78 2

UMK M

7.78 2

UM KM

232

UMKM

252

UMKM

255

UMKM

290

UM KM

310

UMK M

310

UM KM

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

-

10

buah

10

buah

10

buah

10

50

buah

50

buah

50

buah

50

500

buah

500

buah

500

buah

500

2

perbup

2

perbup

2

perbup

2

2

SK

2

SK

2

SK

2

bua h bua h bua h per bup

SK

10

buah

10

50

buah

50

500

buah

500

2

perb up

2

2

SK

2


40

bua h bua h bua h per bup

SK

No

Indikator

(1)

(2)

62

Persentase camat berkinerja baik Persentase SKPD yang berkinerja Baik Lapkeu Semesteran yang disampaikan tepat waktu Lapkeu Akhir tahun yang disampaikan tepat waktu LAKIP Setda bernilai baik Renja disampaikan tepat waktu LKPJ dan LPPD disampaikan tepat waktu Nilai LAKIP Kab. Solok Persentase tersebarnya informasi pembangunan daerah Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan a. Media Cetak

63

64

65

66 67

68

69 70

71

- jumlah berita - jumlah foto

72

73

74 75

76

b. Media Elektronik Jumlah media massa yang memuat berita daerah Jumlah Imam, Khatib, Gharin dan guru mengaji yang diberdayakan MTq terlaksana dengan baik Jumlah pendampingan haji Jumlah wirid yang terlaksana: a. Mingguan b. bulanan

77

78

Persentase tim ramadhan terlaksana sesuai dengan jadwal Persentase mesjid dan mushalla yang diberi bantuan

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD



2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

30

%

30

%

30

%

30

%

30

%

30

%

40

%

51

%

80

%

100

%

100

%

100

%

tidak tepat waktu

tidak tepat waktu

tidak tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tidak tepat waktu

tidak tepat waktu

tidak tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

baik

baik

baik

baik

baik

baik

tidak tepat waktu

tidak tepat waktu

tidak tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

C

C

C

C

C

C

100

%

-

1030

buah

115 6 39

2000

-

buah

buah

102 9 313

buah

6

3

buah

2900

buah

296 8 350

buah

300

buah

12

buah

6

media massa

38

media massa

41

media massa

orang

200 0

orang

200 0

orang

baik orang

baik 1

orang

100

%

bua h bua h bua h me dia mas sa ora ng

-

baik 1

orang

46

2000

bua h bua h bua h med ia mas sa ora ng

baik

2900

buah

300

buah

290 0 300

6

buah

6

50

medi a mas sa oran g

50

2000

200 0

baik

baik

3

ora ng

3

oran g

3

ora ng

48

kali

48

kali

96

kali

96

kali

96

kali

96

kali

12

kali

12

kali

12

kali

12

kali

12

kali

12

kali

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%


41

No

Indikator


(1)

(2)

79

Jumlah Mesjid/Mushola yang melaksanakan didikan subuh Persentase anak usia sekolah yang mengikuti didikan subuh Persentase remaja yang mengikuti wirid remaja Jumlah mesjid / mushola yang menyelenggara kan wirid remaja Jumlah Kegiatan majelis taklim yang melaksanakan BKMT Jumlah KK yang mendapat raskin Persentase masalah kesehatan dan pendidikan yang terkoordinir Persentase anak miskin berprestasi yang diberi bantuan Persentase masyarakat miskin yang diberi bantuan Jumlah Keluarga yang terbina menjadi keluarga sakinah Jumlah Pelaksanaan MTTS Nagari Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen monografi nagari Jumlah Nagari yang menerbitkan Perna Magrib mengaji dan jumat hening Jumlah fasilitasi peringatan hari jadi dan HUT RI Regulasi Pengembalian nama dan simbol-simbol nagari sesuai dengan bentuk/bahasa aslinya

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



2011

(3)

2012

(4)

2013

(5)

2014

(6)

2015

(7)

(8)

(9)

74

mesjid

74

mesjid

74

mesjid

74

mes jid

74

mesj id

74

mes jid

80

%

82

%

83

%

84

%

85

%

85

%

50

%

52

%

53

%

54

%

55

%

55

%

62

mesjid

63

mesjid

64

mesjid

65

mes jid

66

mesj id

66

mes jid

24

kali

24

kali

24

kali

24

kali

24

kali

24

kali

23.75 3

KK

23.7 53

KK

22.8 28

KK

22.8 28

KK

22.8 28

KK

22.8 28

KK

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

4.40 0

KK

600

KK

5.00 0

KK

148

kali

148

kali

148

kali

-

-

-

65

-

kali

74

kali

14

nagari

14

nag ari

14

naga ri

14

nag ari

14

nagari

14

nag ari

14

naga ri

14

nag ari

2

kali

2

kali

2

kali

-

-

2

kali

1

perda

-

-


1

42

per da

BAB VII PENUTUP Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Solok ini merupakan suatu rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan sampai dengan program dan kegiatan yang merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan juga merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2011- 2015. Renstra Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Solok maupun semua SKPD dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Solok ini diharapkan dapat dipedomani dan di implementasikan oleh seluruh kepala bagian dalam penyusunan program kerja dan rencana kinerja tahunan oleh masing-masing bagian di lingkungan sekretariat daerah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan serta capaiannya dapat di evaluasi secara terukur. Semoga Renstra ini dapat memberi masukan dan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita – cita luhur yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok pada periode 2011 – 2015.

SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 195901261986031002, Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2011 - 2015

43


44

Revisi Rencana Strategis Tahun Sekretariat Daerah

Recommend Documents