BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Tahun SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Wilayah

Pemerintah

Kabupaten

Ngawi

pada

khususnya

pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang

serta

diarahkan

untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator

pertanggungjawaban

setiap

penyelenggara

negara

dan

pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut

mewajibkan

setiap

Instansi

Pemerintah

Sebagaiai

unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Arah Pembangunan yang tepat pada periode 5 ( Lima ) Tahun setelah Rencana Strategis Thun 2005 sampai Tahun 2010 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2015 yang diwujudkan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

Sebagaiaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan yang di implementasikan kedalam

1


Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat Daerah Periode 2010 – 2015, terutama meneruskan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan dan penyusun kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

1.2 LANDASAN HUKUM Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07).

Berdasarkan Pasal kewajiban

3 : Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan

membantu

Bupati

dalam

menyusun

kebijakan

dan

mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan mendasar Pasal 4 bahwa :Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban

Sebagaiaimana

dimaksud

dalam

Pasal

3,

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan Lembaga teknis daerah ; c. pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintahan

daerah ; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN A. MAKSUD Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi untuk Tahun 2010 – 2015 ini dimaksudkan untuk : 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah. 2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 ( Lima ) Tahun ke depan,

2


3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

B. TUJUAN Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2015 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk

tujuan

strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut : 1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah. 2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada Bab II diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, sumber daya, kinerja pelayanan

dan

tantangan

dan

peluang

pengembangan

pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi . BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi

permasalahan

berdasarkan

tugas

dan

fungsi

pelayanan sekretariat daerah kabupaten Ngawi diuraikan pada

3


bab ini dikaitkan dengan telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Penetuan Isu-isu Strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada Bab ini diuraikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kaupaten Ngawi. BAB V.

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN.

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF. Pada bab ini diuraikan Isi Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi yang mengacu pada RPJMD 2010 2015. BAB VI. INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini diuraiakan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII. PENUTUP Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan..berikutnya.

4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS,

FUNGSI

DAN

STUKTUR

ORGANISASI

SEKRETARIAT

DAERAH

A. TUGAS Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

B. FUNGSI Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaiaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ; 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ; 4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Sebagaiaimanadiuraikan

dalam

Bupati Ngawi Nomor 199

Bab III Bagian Pertama Peraturan

Tahun

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23

2010 tentang Perubahan Atas Tahun 2008 Tentang Tugas,

Fungsi dan Kewenangan Sekretariat Daerah, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris; b. Asisten Pemerintahan; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; d. Asisten Administrasi Umum. Pada Pasal 9 diuraikan bahwa Asisten Pemerintahan membawahkan : a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan ; 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 2) Sub Bagian Kerjasama Daerah; 3) Sub Bagian Agraria.

5


b. Bagian Hukum, membawahkan ; 1) Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. c. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan ; 1) Sub Bagian Pengumpulan Data dan Dokumentasi; 2) Sub Bagian Publikasi Berita; 3) Sub Bagian Media Potensi Informasi. Adapun pada Pasal 39 diuraikan bahwa Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan : a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan : 1) Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Perhubungan dan Potensi Wisata; 3) Sub Bagian Prasarana Fisik. b. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan ; 1) Sub Bagian Sarana Produksi dan Pemasaran; 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Sub Bagian Investasi Daerah. c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahkan ; 1) Sub Bagian Sosial; 2) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; 3) Sub Bagian Generasi Muda. Selanjutnya Asisten Administrasi Umum Sebagaiaimana diuraikan dalam Pasal 69 membawahkan : a. Bagian Organisasi, membawahkan ; 1) Sub Bagian KeLembagaan dan Tata Laksana; 2) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian; 3) Sub Bagian Pengolah Data. b. Bagian Umum & Protokol, membawahkan ; 1) Sub Bagian Protokol dan rumah tangga; 2) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi; 3) Sub Bagian Perlengkapan. c. Bagian Keuangan, membawahkan : 1) Sub Bagian Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah; 2) Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah; 3) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Daerah.

6


Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi Sebagai berikut : SEKRETARIS DAERAH

Asisten Perekonomian & Pembangunan

Asisten Pemerintahan

Bagian Adm. Pemerin tahan Umum

Bagian Hukum

Bagian Hubugan Masyara kat

Bagian Adm. Pemba ngunan

Bagian Adm. Perekono mian

Asisten Administrasi Umum

Bagian Adm. Kesra

Bagian Organi sasi

Bagian Umum& Protokol

Bagian Keuangan

2.2 SUMBER DAYA SKPD Jumlah personil Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi sebanyak 226 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Eselon IIa 1 orang, Eselon IIb 3 orang, Eselon III 9 orang dan Eselon IV sebanyak 27 orang, dan staf 186 orang yang terdiri dari golongan III, II dan I yang rata-rata mempunyai pengetahuan

dibidang

pemerintahan,

hukum,

informatika,

dan

manajemen.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD A.

Pelayanan dibidang Administrasi Pemerintahan 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum a)

Jenis Pelayanan Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

b)

Prosedur Pelayanan Pengaduan masyarakat yang diterima oleh instansi pemerintah daerah yang disampaikan secara tertulis, maupun lisan, melalui telepon, sms baik surat maupun media elektronik secara jelas dan bertanggungjawab.

c) Persyaratan Pelayanan Obyektifitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang di tetapkan. Koordinasi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan kerja sama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan

7


mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan Sebagaimana mestinya. Efektivitas dan efesiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya. Akuntabilitas,

bahwa

proses

kegiatan

penanganan

pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dan prosdur yang berlaku. Kerahasiaan,

bahwa

penanganan

terhadap

sesuatu

pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparan, pengaduan

bahwa

hasil

masyarakat

kegiatan

diinformasikan

penanganan, berdasarkan

mekanisme dan prosrdur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagian Hukum a)

Jenis Pelayanan Penyusunan produk hukum

b)

Prosedur Pelayanan Produk

Hukum

(Peraturan

Daerah,

Peraturan

Bupati,

Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati) kemudian diproses (kembali ke SKPD jika ada revisi) langsung penetapan jika tidak ada revisi oleh Bupati Ngawi. c)

Persyaratan Pelayanan Konsep Produk Hukum, Reverensi dan Data Pendukung

3. Bagian Humas a)

Jenis Pelayanan 1. Dialog Interaktif

11. Relay Siaran

2. Siaran Keliling

12. Analisis Berita

3. Penyediaan Foto dan Video

13. Liputan Kegiatan

8


4. Pembuatan Baliho

14. Publikasi

5. Pembuatan Spanduk

Penertiban

6. Pemeliharaan Papan Informasi

dan Blok

7. Siaran Radio Suara Ngawi 8. Publikasi

Media

dan Website

15. Rakor Kehumasan

Elektronik 16. Jumpa Pers 17. Publikasi di Media

Televisi 9. Publikasi Media Elektronik Radio 10. Penertiban Tabloid Trinil

Cetak Nasional 18. Publikasi di Media Cetak Lokal

b)

Prosedur Pelayanan 1. Dialog Interaktif Bagian Humas mengirim surat permohonan menjadi Nara sumber pendamping kepada Satker, Permintaan Satker untuk menjadi Nara sumber Utama 2. Siaran Keliling

c)

Persyaratan Pelayanan 1. Dialog Interaktif a) Ada Nara Sumber b) Peralatan Pemancar Radio Suara Ngawi c) Pendengar Radio Suara Ngawi 2. Siaran Keliling a) Materi Publikasi b) Peralatan Siaran Keliling (Mobil dan Pengeras Suara) c) Personil Publikasi

B.

Pelayanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan 1. Bagian Administrasi Pembangunan a) Jenis Pelayanan 1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) b) Prosedur Pelayanan 1. LPSE : Mengajukan surat permohonan pelelangan untuk diproses menggunakan LPSE 2. ULP : a. Mengajukan surat permintaan tenaga lelang b. Konsultasi lisan

9


c) Persyaratan Pelayanan 1. LPSE : Surat permohonan dari Kasatker ke LPSE. Proses LPSE diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dokumen yang ditentukan 2. ULP : a. Surat permohonan dari Kasatker ke Bagian Administrasi Pembangunan b. Datang langsung ke Bagian Administrasi Pembangunan

2. Bagian Adminstrasi Perekonomian a) Jenis Pelayanan 1. Monitoring harga sembako 2. Program penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) 3. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 4. Satjanis bidang Ekonomi dan Pertaninan 5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMN b) Prosedur Pelayanan 1. Monitoring harga sembako a. Pelaporan harga sembako kepada Barkorwil Madiun b. Monitoring harga sembako di pasaran 2. Program penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) a. Penetapan keputusan alokasi raskin b. Pembahasan juknis RASKIN c. Pembuatan Musdes d. Pengajuan SPA Raskin e. Penyelesaian Tunggakan Raskin 3. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) a. Penetapan alokasi satker pengguna DBHCT Kab. Ngawi b. Pembahasan Program kegiatan DBHCT masing-masing satker c. Penyampaian ketentuan bidang cukai kepada masyarakat dan satker Pengguna DBHCT d. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCT ke Satker pengguna cukai e. Laporan per semester satker pengguna DBHCT Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur

10


4. Satjanis bidang Ekonomi dan Pertaninan koordinasi dengan 8 satker di bidang ekonomi dan pertanian 5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMN a. Menindak lanjuti disposisi ketua dewan pengawas PDAM dan badan pengawas PD. Sumber Bhakti. b. Penyelesaian Administrasi / pembinaan c) Persyaratan Pelayanan 1. Monitoring harga sembako a. Laporan harga sembako di pasar Kecamatan dari petugas Kecamatan b. Adanya lonjakan harga 2. Program

penyaluran

beras

untuk

keluarga

miskin

(RASKIN) a. Surat alokasi RTS penerima RASKIN, data dari BPS b. Adanya Pedum RASKIN dari pusat c. Pengiriman blanko musdes untuk diisi di tingkat desa sesuai RTS penerima raskin d. Surat

permohonan

ke

bulog

Sub

Drivre

Madiun,

pembayaran raskin sudah lunas e. Adanya tunggakan yang belum dibayar, terhambatnya penyaluran raskin, adanya pengaduan penyimpangan keuangan raskin dari masyarakat 3. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT)

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang alokasi DBHCT Kab. Ngawi b. Grand design DBHCT Kab. Ngawi, Prioritas program kegiatan DBHCT Propinsi Jawa Timur c. Peraturan terkait cukai d. Undangan dari satker pengguna cukai e. Laporan per Semester dari 8 satker pengguna DBHCT 4. Satjanis bidang Ekonomi dan Pertaninan Laporan permasalahan yang terjadi di lapangan dari 8 Satker Bidang Ekonomi Pertanian 5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMN a. Adanya disposisi dari ketua Dewan/Badan Pengawas b. Surat dari Pimpinan BUMD

11


3. Bagian Administrasi Kesejateraan Rakyat a) Jenis Pelayanan 1. Pemberian rekomendasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) 2. Pemberian rekomendasi pemberi bantuan tempat ibadah yang ditujukan kepada Guberbur Jatim maupun kepada Instansi yang lebih tinggi 3. Permohonan bantuan tempat ibadah kepada Bupati ngawi b) Prosedur Pelayanan 1. Pemberian rekomendasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) Proposal masuk ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi. Apabila proposal tidak ada perubahan, maka langsung diproses untuk mendapatkan

rekomendasi

dari

Bupati

Ngawi

lewat

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. 2. Pemberian rekomendasi pemberi bantuan tempat ibadah yang ditujukan Kepada Guberbur Jawa Timur maupun Kepada Instansi yang lebih tinggi : Proposal masuk ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,

dilakukan

pengecekan

kembali

kelengkapan

persyaratan permohonan bantuan, proposal yang telah lengkap langsung dibuatkan rekomendasi untuk dimintakan tanda

tangan

Bupati

Ngawi

lewat

Sekretariat

Daerah

kabupaten Ngawi. 3. Permohonan bantuan tempat ibadah Kepada Bupati Ngawi : Proposal masuk ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,

dilakukan

pengecekan

kembali

kelengkapan

persyaratan permohonan bantuan, proposal yang telah lengkap langsung dimintakan disposisi ke Bupati Ngawi dan akan diproses sesuai dengan disposisi Bupati Ngawi. c) Persyaratan Pelayanan 1. Pemberian rekom RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) : ¾ Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan

ditandatangani

oleh

Kepala

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Ngawi (untuk sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan). Rekomendasi dari Kementrian Agama Kabupaten Ngawi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

12


Kementrian Agama Kab. Ngawi (untuk sekolah di bawah kewenangan Kantor Kemetrian Agama). ¾ Surat permohonan rekomendasi kepada Bupati Ngawi cq. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Ngawi dengan ditandatangani Kepala Sekolah dan mengetahui Ketua Komite Sekolah serta Kepala Dinas Pendidikan

atau

Kepala

kantor

Kementrian

Agama

Kabupaten Ngawi. ¾ Berita acara pengesahan RKAS (dana insindetal) dengan ditandatangani Kepala Sekolah dan mengetahui Ketua Komite Sekolah serta Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi. ¾ Lampiran SK pembentukan komite sekolah ¾ Berita acara rapat pleno sekolah (notulen) dengan ditandatangani Kepala Sekolah dan mengetahui Ketua Komite Sekolah serta Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi. ¾ Daftar hadir rapat pleno komite sekolah. ¾ Berita acara kesepakatan menerima hasil rapat komite sekolah dengan ditandatangani Kepala Sekolah dan mengetahui Ketua Komite Sekolah serta Kepala Dinas Pendidikan

atau

Kepala

kantor

Kementrian

Agama

Kabupaten Ngawi. ¾ Daftar hadir wali murid menerima kesepakatan hasil rapat komite. ¾ Laporan pertanggungjawaban dana insidental tahun yang lalu dengan disertai bukti yang sah, dengan ditandatangani Kepala Sekolah dan mengetahui Ketua Komite Sekolah serta Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi. 2. Pemberian rekomendasi pemberi bantuan tempat ibadah yang ditujukan Kepada Guberbur Jawa Timur maupun Kepada Instansi yang lebih tinggi : ¾ Surat permohonan rekomendasi Kepada Bupati Ngawi yang ditandatangani oleh panitia pembangunan rehab atau takmir/pengurus tempat ibadah. ¾ Surat permohonan bantuan Kepada Instansi yang dituju, yang ditandatangani oleh panitia pembangunan rehab atau takmir/pengurus tempat ibadah. ¾ Rekomendasi dari Kepala Kantor kementrian Agama Kabupaten Ngawi.

13


¾ Rencana anggaran belanja untuk pembangunan atau rehab tempat ibadah yang ditandatangani oleh panitia. ¾ Kontruksi gambar yang menjadi bentuk bangunan tempat ibadah yang akan dibangun/rehab. ¾ Susunan

panitia

pembangunan/rehab

atau

takmir

/

pengurus tempat ibadah. ¾ Sertifikat wakaf dan tanah tempat ibadah atau ikrar wakaf. 3. Permohonan bantuan tempat ibadah kepada Bupati Ngawi : ¾ Surat permohonan bantuan Kepada Bupati Ngawi, yang ditandatangani oleh panitia pembangunan/rehab atau takmir/pengurus tempat ibadah dan mengetahui Kepala Desa setempat. ¾ Rencana Anggaran Belanja untuk pembanguna/rehab tempat ibadah yang ditandatangani oleh panitia. ¾ Kontruksi gambar yang menjadi bentuk bangunan tempat ibadah yang akan dibangun/rehab. ¾ Susunan panitia pembangunan / rehab atau takmir / pengurus tempat ibadah. ¾ Sertifikat wakaf dan tanah tempat ibadah atau ikrar wakaf.

C.

Pelayanan dibidang Administrasi Umum 1. Bagian Organisasi a) Jenis Pelayanan 1. LAKIP 2. Penyusunan Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan 3. Pengolahan

dan

penyampaian

informasi

melalui

situs

pemerintah b) Prosedur Pelayanan 1. LAKIP : Bagian Organisasi mensosialisasikan tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ke seluruh SKPD Kab. Ngawi. Kemudian SKPD menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dilaporkan ke Bagian Organisasi Setda Kab Ngawi untuk disusun menjadi LAKIP Kabupaten yang akan dilaporkan

kepada

Barkorwil.

14

Mendagri,

Menpan,

Gubernur

dan


2. Penyusunan Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan : SKPD yang bersangkutan mengajukan surat / permohonan kepada Bupati Ngawi untuk bahan penerbitan pakaian Dinas tertentu. Setelah menerima hasil disposisi dari Bupati Ngawi ditindak lanjuti oleh Bagian. Organisasi. Bagian. Organisasi menyusun draft tentang pakaian dinas tertentu kemudian diajukan ke Bagian. Hukum untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan tanda tangan dari Bupati Ngawi lewat Asisten dan Sekretaris Daerah Kab. Ngawi. 3. Pengolahan dan Penyampaian Informasi Melalui Situs Pemerintah Bagian Organisasi menghimpun dan menyajikan berbagi data dan informasi pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Data informasi tersebut dihimpun berdasarkan masukan dari Instansi Pemerintah yang dikirim ke Bupati dan atau melalui Sekretariat Daerah dan didisposisikan ke Bagian Organisasi. Selain itu di masing-masing Instansi Pemerintah telah terdapat operator yang berfungsi melakukan upload dan update data. Melalui website (www.ngawikab.go.id) ini masyarakat bisa langsung mengakses informasi yang dibutuhkan. c) Persyaratan Pelayanan 1. LAKIP Dari sosialisasi SKPD membuat dan menyusun LAKIP sesuai program kerja SKPD 2. Penyusunan Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan : SKPD terkait mengajukan sampel, model dan warna pakaian dinas tertentu yang telah disepakati. 3. Pengolahan dan Penyampaian Informasi Melalui Situs Pemerintah Sesuai

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

diantaranya Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188 / 44 / 404.013/2006 Tentang Penetapan Nama Domain Website Kab. Ngawi dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Transparansi

dan

Partisipasi

Pemerintah Daerah

15

Dalam

Penyelenggaraan


2. Bagian Administrasi Umum dan Protokol a) Jenis Pelayanan Peminjaman / Sewa Gedung Eka Kapti b) Prosedur Pelayanan Pemohon mengajukan surat tertulis yang berisi tentang permohonan peminjaman Gedung Eka Kapti untuk keperluan tertentu, dalam surat permohonan tersebut harap dicantumkan kontak person atau nomot telepon

yang

bisa

dihubungi

sehingga

mempermudah

untuk

koordinasi, setelah surat permohonan masuk dan sesuai dengan jadwal yang ada maka dapat dibuatkan surat persetujuan atau ijin penggunaan Gedung Eka Kapti tersebut, surat ijin tersebut berisi tentang tata cara atau penggunaan gedung dan larangan-larangan yang bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan gedung, sebelum pemohon menggunakan gedung tersebut pada hari H-1 sudah harus membayar sewa Gedung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002, Terlampir contoh Surat Permohonan pinjam Gedung dan contoh surat ijin penggunaan Gedung Eka Kapti Ngawi. c) Persyaratan Pelayanan Surat

Permohonan

perorangan,

Sekolah

atau

Badan

Usaha

Wakil

Bupati,

Lembaga

3. Bagian Keuangan a) Jenis Pelayanan 1. Pembayaran

gaji

dan

tunjangan

Bupati,

Sekretariat Daerah dan Staf Ahli 2. Pelayanan SPP dan SPM Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 3. Pelayanan Pembuatan Usulan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Bupati,

Wakil

Bupati

dan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Ngawi 4. Pelayanan Pembuatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b) Prosedur Pelayanan 1. Dibayarkan setiap bulan 2. dibuatkan SPM jika SPJ dan SPP siap (benar) c) Persyaratan Pelayanan 1. fotokopi SK 2. SPJ lengkap, Pajak, SPP

16


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL 1. Analisis Kekuatan (Strength) Kekuatan Sekretariat Daerah adalah : a. Visi dan misi yang jelas; b. Adanya dukungan dana yang cukup; c. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya; d. Struktur organisasi yang jelas; e. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan ; 2. Analisis Kelemahan (Weakness) Kelemahan – kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah antara lain a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas; b. Manajemen anggaran yang tidak tepat guna dalam rangka peningkatan SDM; c. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok fungsi beberapa bagian

dengan

dinas/instansi

lain,

berkenaan

dengan

pembentukan struktur organisasi yang baru; d. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian; e. Sering terlambatnya penyediaan dana yang berakibat pada tidak tepatnya pelaksanaan tugas; f. Padatnya volume pekerjaan; g. Beban kerja yang tidak seimbang; B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 1. Analisis Peluang (Opportunities) Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang – peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat; b. Berkembangnya

sarana

komunikasi

global,

memberikan

peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang yang ada; c. Kedudukan Kabupaten Ngawi Sebagai kota transit bagi kota – kota sekitarnya memberikan peluang dalam pengembangan usaha di bidang jasa transportasi, perdagangan, pendidikan dan industri serta jasa lainnya;

17


d. Adanya manajemen sumber daya manusia; 2. Analisa Ancaman (Threat) Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi Sekretariat Daerah. Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut : a. Krisis multi dimensi yang masih berlangsung; b. Penurunan disiplin; c. Penurunan inovasi; d. Terjebak rutinitas kerja; e. Kesulitan dalam pengawasan pegawai;

18


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI PELAYANAN SKPD Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2015 digunakan metode Analisis, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat (SWOT), yang akan Menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menetukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan.

3.2 TELAAHAN VISI. MISI. DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH a. VISI MEWUJUDKAN NGAWI SEJAHTERA DAN BERAKHLAK DENGAN BERBASIS PEMBANGUNAN

b. MISI 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan 2. Meningkatkan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing 3. Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris 4. Pembaharuan tata kelola pemerintah daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih, dan akuntabel 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang 6. Meningkatkan prestasi daerah 7. Meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam usaha yang kondusif

c. PROGRAM Beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan pada periode 2010 – 2015 secara berkelanjutan adalah sebagai berikut : 1. Mbangun Deso ( Makaryo Bareng – bareng Ngupokoro Lan Ndandani Deso )

19


2. Akta Kelahiran, KK dan KTP gratis 3. Bebas Retribusi Pelayanan Dasar Kesehatan 4. Beasiswa Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi 5. Sertifikat Tanah Gratis Untuk Keluarga Miskin 6. Bedah Rumah 7. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 8. Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Pertanian 9. Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dalam menjalankan administrasi Pemerintahan Daerah masih ditemukan kendala – kendala antara lain : 1. Masih ditemukannya pegawai yang melanggar disiplin; 2. Masih rendahnya SDM aparatur daerah; 3. Masih kurang optimalnya fungsi pengawasan internal daerah; 4. Masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah; 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor.

20


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD a. VISI Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi adalah : “ Menjadi Institusi Penyusun Kebijakan dan Pembina Administrasi Pemerintahan Daerah yang Strategis untuk terwujudnya Good Governance dalam Mendukung Visi dan Misi Bupati Ngawi ”

Visi tersebut diuraikan Sebagai berikut : 1. Institusi Penyusun Kebijakan bahwa Sekretariat Daerah adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pemerintahan daerah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Bupati. 2. Pembina administrasi pemerintahan daerah yang strategis diartikan bahwa Sekretariat Daerah menjalankan fungsi pembinaan administratif pemerintah daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pilar-pilar tata pemerintahan yang baik. 4. Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Ngawi adalah sebagai unsur penyelenggara

birokrasi

yang

mendukung

dan

mempercepat

akselerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang

telah

dijabarkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015.

b. MISI Dalam

rangka

mewujudkan

Visi

tersebut,

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Ngawi melaksanakan beberapa Misi, antara lain : 1. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administasi pemerintahan daerah. 2. Meningkatkan

koordinasi

dalam

pemerintahan daerah;

21

rangka

pelaksanaan

tugas


Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. 3. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan umum. Misi ini dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan

daerah

dan

penyusunan kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis adalah adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Hubungan

keselarasan

rumusan

tujuan

dan

sasaran

menengah

Sekretariat Daerah diuraikan dalam Tabel 4.1 Sebagaimana terlampir

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN a. STRATEGI Pelaksanaan

reformasi

birokrasi

merupakan

peluang

sekaligus

tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahaan yang baik dalam pengelolaan

administrasi

publik

dan

pelaksanaan

rencana

pembangunan merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah

terhadap

tuntutan

dan

aspirasi

masyarakat

dalam

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Upaya mengimplementasikan atau mewujudkan Bidang Pemerintahan Umum dengan Strategi di Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Sebagaimana

yang

sudah

menjadi

komitmen

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2015

dalam

Rencana

( RPJMD ) Pemerintah diuraikan dalam rumusan

kebijakan strategis yang akan dicapai melalui kebijakan dan program yang disajikan dalam Tabel 4.2 Sebagaimana terlampir.

22


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN. DAN PENDANAAN INDIKATIF

Diuraikan dalam tabel 5.1

23


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Diuraikan dalam tabel 6.1

24


BAB VII PENUTUP

A.

KESIMPULAN Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah tahun 2010-2015 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran

dan

indikatornya,

dimana

merupakan

pedoman

untuk

penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah tahun 2010-2015 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Sekretariat Daerah. B.

SARAN Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi memiliki merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stake holder terhadap dinamika pembangunan kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik. Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2010 -2015, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

25

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Tahun SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Recommend Documents