PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. M H. Thamrin No. 12 Fax. (0969) 32140 WAMENA Kode Pos. 99511
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Reformasi Nasional yang bertumpu pada demokratisasi tatanan
kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa perubahan signifikan, terutama perubahan dalam paradigma pemerintahan, yaitu dari pola sentralisasi bergeser kepada desentralisasi, yang berdampak pada perubahan peran pemerintah kabupaten Jayawijaya, yang harus makin responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin kritis dan demokratis. Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintahan tersebut, disamping memberikan harapan secara faktual juga menimbulkan dinamika dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dinamika tersebut cenderung menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat yang mengarah pada konflik horizontal/fertikal sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional. Belum lagi beberapa persoalan yang menghantui masyarakat dewasa ini adalah terjadinya bencana akibat ulah manusia, sebagai akibat dari efek konflik yang tidak terkendali, sebagaimana di atas sering menimbulkan bencana yang memakan korban jiwa manusia dan harta benda yang berdampak masyarakat.
munculnya
instabilitas
terhadap
ketertiban dan ketentraman
Berbagai persoalan tersebut diatas harus diantisipasi dengan kinerja pemerintah daerah yang mempunyai visi, misi dan strategi yang tertuang dalam suatu
manajemen
strategis,
yang
ditopang
dengan
perencanaan
yang
komprehensip sehingga mampu mengatasi permasalahan aktual bangsa, seperti ancaman disintegrasi bangsa dan negara, konflik sosial politik dan etnis, eforia daerah serta bencana yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional di daerah. Oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya sebagai komponen operasional yang memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah, perlu membenahi diri dalam merespon secara proaktif permasalahan aktual bangsa di daerah. Dalam konteks pemikiran tersebut, maka diperlukan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2013 – 2018 sebagai panduan operasional yang visioner. Rencana strategis ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan Kab. Jayawijaya yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, rencana strategis ini memuat visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan rencana pelaksanaan program-program strategis yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang ada.
1.2. Landasan Hukum 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 1998 No. 181) 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001, No. 135) 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
Republik Indonesia tahun 2003 No. 2)
2
(Lembaran
Negara
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4169) 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 127) 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan
daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia tahun 2004 No. 125), tambahan lembaga negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844) 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang republik Indonesia No. 16 tahun 2001, tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 115) 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 176) 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 dan 24 Tahun 2009, tentang gelar dan tanda jasa dan tanda kehormatan dan bendera, bahasa dan lambang daerah esrta lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 109) 10)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 8)
3
11)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 104)
12)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, tentang Inteligen Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 105)
13)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 101)
14)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 52)
15)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, tentang
Penanganan
Konflik
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia tahun 2012 No. 116) 16)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 No. 117)
17)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 No. 116)
18)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh pejabat
negara
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun No. 4370 dan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 22) 19)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, tentang larangan Pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 44440)
20)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005, tentang Pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan pada partai politik.
4
21)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.
22)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007, tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 161)
23)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4719) 24)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan keuangan kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 18)
25)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun No. 4461 dan 4900)
26)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, tentang Tata cara Bagi Pejabat negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4980)
27)
Peraturan Mendagri No. 16 tahun 2011, tentang Perubahan Permendagri 11 tahun 2006, tentang Komunitas Inteligen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 11)
28) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 4 tahun 2010, tentang Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Prov. Papua Tahun 2010 No. 4) 29)
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 tahun 2011, tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua (Lembaran Daerah Prov. Papua Tahun 2011 No. 6)
5
30) Peraturan Gubernur Prov. Papua No. 18 tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 31)
Peraturan Daerah Kab. Jayawijaya No. 08 tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Kab. Jayawijaya No. 8 tahun 2008
tentang organisasi lembaga-lembaga teknis daerah
(Lembaran Daerah Kab. Jayawijaya tahun 2011 No. 09). 32)
Peraturan Daerah Kab. Jayawijaya No. 26 tahun 2011, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesbang dan Pol Kab. Jayawijaya (Lembaran Daerah Kab. Jayawijaya tahun 2011 No. 26)
33)
Wawasan kebangsaan Dalam Kerangka Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia ISBN : 979-8619-90-0)
1.3.
Maksud dan Tujuan a. Maksud. Memberikan gambaran tentang tujuan jangka menengah dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan yang diambil yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan. b. Tujuan. Tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efesien sesuai kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
1.4.
Sistematika Penulisan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya tahun 2013 - 2018 disusun dengan sistematika sbb :
BAB I : PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan.
6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1 Tugas Pokok 2.1.2 Fungsi 2.1.3 Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Badan Kesbang dan Politik 2.2.1 Sumber Daya Manusia 2.2.2 Sarana dan Prasarana
BAB III :
2.3.
Kinerja Pelayanan Badan Kabupaten Jayawijaya
Kesbang
dan
2.4.
Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan
Politik
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
&
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV :
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. 4.1 Visi dan Misi 4.1.1 Visi 4.1.2 Misi 4.2 Tujuan dan sasaran Jangka menengah 4.2.1
Tujuan
4.2.2
Sasaran
4.3 Strategi dan Kebijakan 4.3.1
Strategi
4.3.2
Kebijakan
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
7
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KESBANG DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
BAB VII :
PENUTUP.
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA
2.1.
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Tugas Pokok Badan Kesbang dan Politik Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2011, tentang tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya mempunyai tugas pokok, membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. 2.1.2. Fungsi Badan Kesbang dan Politik Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan Teknis kesatuan bangsa dan politik; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik; c. Pelaksanaan koordinasi di
bidang fasilitasi kesatuan bangsa dan
politik; d. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka fasilitasi kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan Bupati. 2.1.3. Stuktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya: 1.
Eselon II
: 1 orang
2.
Eselon III
: 4 orang
3.
Eselon IV
: 9 orang
4.
Staf
: 3 orang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati
9
Jayawijaya No. 26 Tahun 2011, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya terdiri dari : a.
Kepala Badan
b.
Sekretariat : 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub. Bagian Keuangan 3) Sub. Bagian Program
c. Bidang Idiologi dan Wasbang : 1). Sub. Bidang Ketahanan Idiologi Negara dan HAM 2). Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan d. Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa : 1) Sub. Bidang Kewaspadaan dan Bina Masyarakat 2) Sub. Bidang Ketahanan Seni, budaya agama dan ekonomi e. Bidang Politik Dalam negeri : 1) Sub. Bidang Kelembagaan Parpol 2) Sub. Bidang Pendidikan Politik Masyarakat f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Unit Pelayanan Teknis (UPT) : Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, masing-masing bidang, kelompok
jabatan fungsional dan UPT, Sub. masing-masing
bagian, masing sub. Bidang, pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Jayawijaya sebagai berikut :
1.
Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membantu Bupati Jayawijaya Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
10
b. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Pelaksanaan koordinasi dibidang fasilitasi Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka fasilitasi Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.
2.
Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariaan yang menliputi mengkoordinasikan perencanaan program, pengelolaan unsur umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan. untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pelskanaan penyusunan rencana
dan program kerja
serta
pengelolaan pelayanan kesekretariatan; b. menyusun
kebijakan
dan
pengkoordinasian
penyusunan
rencanaprogram kerja badan; c. penyelenggaraan
dan
pengelolaan
administrasi
umum
dan
kerumahtanggaan serta perlengkapan; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatusahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; e. Pelaksanaan Pembinaan bendaharawan dan PPTK di lingkungan Badan; f. Perumusan
Kebijakan
dan
pengkoordinasian
administrasi
pengelolaan keuangan; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas badan; i. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekratariatan;
11
j. Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sekterariat membawahi : 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a)
Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegatan pelayanan
administrasi
umum,
kerumahtanggaan
dan
perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; b) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naska dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan dilingkungan badan; c)
Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
d) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat badan; e)
Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
f)
Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g) Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian; h) Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai dan pengembangan kinerja pegawai;
i)
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2). Sub. Bagian Keuangan
12
Sub.
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan, melaksanakan, menetausahakan dan melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a)
Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan rencana anggaran badan;
b) Pelaksanaan penataan keuangan badan; c)
Penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
d) Menyelenggarakan
akuntansi
dan
penyusunan
laporan
keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang ekuitas dana pada badan; e)
Penyampaian laporan keuangan SKPD badan yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
f)
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3). Sub. Bagian Program Sub.
Bagian
Program
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub. Bagian Program mempunyai fungsi : a)
Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan;
b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan; c)
Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data perencanaan dan program kerja badan;
13
d) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan badan; e)
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3.
Bidang Idiologi dan Wasbang Bidang Idiologi dan Wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan bahan perumusan kebijakan tekni dibidang pembinaan idiologi, HAM dan pengembangan wawasan kebangsaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Idiologi dan Wasbang mempunyai fungsi : a.
Menyusun rencana dan program keja di Bidang Idiologi dan Wawasan kebangsaan;
b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas pengembangan Wawasan kebangsaan;
c.
Penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan Idiologi;
d.
Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data perkembangan wawasan kebangsaan dan kajian strategis daerah;
e.
Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan,
bela
negara,
nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan; f.
Pelaksanaan
pembinaan
dang
pengawasan
penyelenggaran
pemerintahan di distrik, kelurahan, kampung dan masyarakat dibidang ketahanan idiologi negara wawasan kebangsaan, bela negara, nilainilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; g.
Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan idiologi negara wawasan kebangsaan, bela negara, nilainilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
h.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
14
Bidang Idiologi dan Wawasan kebangsaan membawahi : 1) Sub Bidang Ketahanan Idiologi Negara dan HAM Sub
bidang
ketahanan
idiologi
negara
dan
HAM
mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang ketahanan idiologi negara dan HAM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bidang ketahanan Idiologi Negara Dan HAM mempunyai fungsi : a)
Penyusunan program kerja di bidang ketahanan idiologi negara dan HAM;
b) Menyusun rencana operasional kebijakan teknis ketahanan idiologi negara dan HAM; c)
Pembinaan
penyelenggaraan,
pemerintahan
didistrik,
Kelurahan, Kampung dan masyarakat (koordinasi, bimbingan survey,
dan
konsultasi,
perencanaan,
penelitian
dan
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan idiologi negara dan HAM; d) Pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
didistrik,
Kelurahan, Kampung dan masyarakat dibidang ketahanan idiologi negara dan HAM; e)
Peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan idiologi negara dan HAM;
f)
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2) Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan Sub. bidang wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang wawasan kebangsaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sub bidang wawasan kebangsaan mempunyai fungsi :
15
a) Penyiapan
bahan
koordiansi
pelaksanaan
kebijakan
operasioanal di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; b) Pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; c) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didistrik, Kelurahan, Kampung dan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; d) Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4.
Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa Bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa. Untuk
menyelenggarakan
tugas
pokok
tersebut
bidang
kewaspadaan dan ketahanan bangsa mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; b. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan didistrik, Kelurahan, Kampung dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
16
c. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi, kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; d. Pembinaan dan penyelenggaraan didistrik, Kelurahan, Kampung dan masyarakat dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,
pembauran
dan
akulturasi
budaya,
organisasi,
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; e. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi, kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa membawahi : 1) Sub Bidang Kewaspadaan dan Bina Masyarakat Sub bidang kewaspadaan dan bina masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang kewaspadaan dan bina masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub bidang kewaspadaan dan bina masyarakat mempunyai fungsi : a) Penyiapan bahan koordinasi kebijakan pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didistrik, Kelurahan, Kampung dan masyarakat (koordinasi, bimbingan survey, dan konsultasi, perencanaan, penelitian dan pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
17
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; c) Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Sub bidang ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sub bidang ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi mempunyai fungsi : a) Penyiapan bahan koordinasi kebijakan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran,
akulturasi
budaya,
organisasi
kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan; b) Pelaksanaan
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan didistrik, Kelurahan, Kampung dan masyarakat dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran,
akulturasi
budaya,
organisasi
kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan; c) Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik masyarakat dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan,
pembauran,
akulturasi
budaya,
organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
18
5.
Bidang Politik dalam Negeri Bidang
politik
dalam
negeri
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang politik dalam negeri mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang politik dalam negeri; b. Pelaksanaan
koordinasi
penetapan
kebijakan
operasional
penyelenggaraan pemerintahan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, memfasilitasi pemilu Caleg, pilpres dan pilkada; c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didistrik, Kelurahan,
Kampung
dan
masyarakat
dibidang
sistem
dan
implementasi politik, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, memfasilitasi pemilu Caleg, pilpres dan pilkada; d. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik masyarakat dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, memfasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang politik dalam negeri membawahi :
1) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Sub bidang kelembagaan partai politik mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang kelembagaan partai politik. Untuk
menyelenggarakan
tugas
pokok
tersebut
Sub
bidang
kelembagaan partai politik mempunyai fungsi : a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik;
19
b) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didistrik, Kelurahan, Kampung dan masyarakat dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik; c) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan kelembagaan partai politik, implemantasi politik, penelitian, pemantauan dan pengembangan politik, interaksi antar partai politik, penyesuaian sengketa partai politik, serta koordinasi eksekutif dan partai politik; d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Pendidikan Politik Masyarakat Sub bidang pendidikan politik masyarakat mempunyai tugas pokok penyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan politik masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub bidang pendidikan politik masyarakat mempunyai fungsi : a)
Penyaiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
b) Penyaiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didistrik, Kelurahan, Kampung dan masyarakat dibidang budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; c)
Peningkatan kapasitas aparatur dibidang budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
d) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan kegiatan sosial dan budaya politik, pendidikan politik serta pemahaman dan penguasaan peraturan undang-undang mengenai partai politik;
20
e)
Pelaksanaan
perumusan
kebijakan
fasilitasi
pelaksanaan
hubungan dengan Ormas/ LSM dan lembaga profesional; f)
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6.
Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; b.
Kelompok
jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior
yang ditunjuk
yang
berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan; c.
Jumlah Tanaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan badan kerja;
d.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perunang-undangan yang berlaku.
7.
Unit Pelayanan Teknis (UPT) a.
UPT badan adalah unsur pelaksana teknis operasional atau penunjang badan;
b.
UPT badan dipimpin oleh seorang kepala UPT badan yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala
c.
Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis badan ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21
STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Perda Kab. Jayawijaya No. 8 tahun 2011 KEPALA BADAN Harri Partono (Letkol. Inf) 19570516 200804 1 001 ( IV/b)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT Karel Wetipo, S.Sos 19661505 199011 1 001 (IV/b)
KASUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sri Handowo, SE 19741105 201001 1 004 (III/b)
KA SUB BAGIAN KEUANGAN Yeremias Hilapok, SE 19790128 201104 1 001(III/a)
KA SUB BAGIAN PROGRAM Frans Wetipo, SH 19840202 201104 1 002 (III/a)
KABID IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABID KEWASPADAAN DAN KETAHANAN BANGSA
KABID POLITIK DALAM NEGERI
Markus Way, A.Md. 19600319 198204 1 110 (IV/b)
Darwin, S.Sos 19650818 199308 1 001 (III/d)
Joppy Tamengkel 19651107 1987702 1 002 (III/d)
KA SUB BIDANG KETAHANAN INDIOLOGI NEGARA & HAM
KA SUB BIDANG KEWASPADAAN DAN BINA MASYARAKAT
KA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARPOL
Yonathan Koibur, SE 19590626 198503 1 024 (III/c)
Bernadus Lagoan, SE 19670717 199003 1 009 (III/d)
Sarlotha Suyani Repasi 19841028 201001 2 039 (II/b)
KA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN
KA SUB BID KETAHANAN SENI, BUDAYA AGAMA DAN EKONOMI
KA SUB BID PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Nilaken Kossy 19591112 198303 1 020 (II/a)
Agustina Hisage, S.Sos 19840809 200909 2 002 (III/b)
Amos Wopy 19710626 200012 1 006 (I/d)
STAF : 1. Musa Murib, S.Sos (III/c) STAF : 2. STAF : 3. STAF : 4. -
UPT BADAN
STAF : 1. Karolus Kosi (II/c) STAF : 2. STAF : 3. STAF : 4. 22
STAF : 1. Ronald Eduard Yaklen (II/a) STAF : 2. STAF : 3. STAF : 4. -
2.2.
Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya Sejalan dengan Tugas Pokok dna Funsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Jayawijaya maka Badan Kesbang dan Pol dilengkapi dengan aspek pendukung Sumber daya penunjang antara lain :
2.2.1.
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang penting
dalam terlaksananya organisasi, karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem/ programagar sistem/ program ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting, seperti pelatihan, diklat, pengembangan dan monivasi. Dalam hal ini Sumber Daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital mengingat peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia
dalam organisasi harus senantiasa
berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya sangat membutuhkan aparatur
yang
mempunyai
mengkoordinasikan,
kemampuan
menyusun,
yang
mengendalikan,
sangat
handal
melaksanakan
dalam dan
mengevaluasi program-program bidang Kesatuan bangsa dan politik. Sumber daya Aparatur Badan Kesbang dan Politik berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya Menurut tingkat pendidikan tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6
Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA D.3 S.1 S.2 Jumlah
Jumlah 1 1 3 1 10 1 17
Sumber Subbag. umum Kepegawaian 2013
23
Prosentase (%) 5,8 5.8 17,6 5,8 59 5,8 100
Ket
Analisis : Tabel 2.1 menunjukan bahwa pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SD sebesar 5,8%, SLTP sebesar 5,8%, SLTA sebesar 17,6%, D.3 sebesar 5,8%, S1 sebesar 59% dan S.2 sebesar 5,8%. Bila dilihat dari tabel di atas, menunjukan bahwa pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya rata-rata berpendidikan Strata 1 (sarjana). Dari segi kuantitas memiliki sumberdaya manusia yang cukup memedai untuk melaksanakan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya Menurut Golongan tahun 2013 No. Golongan Ruang Jumlah 1 I/a 2 I/b 3 I/c 4 I/d 1 5 II/a 2 6 II/b 1 7 II/c 1 8 II/d 9 III/a 2 10 III/b 2 11 III/c 1 12 III/d 4 13 IV/a 14 IV/b 3 ∑ 17 100 Sumber Subbag. umum Kepegawaian 2013
Prosentase (%) 5,8 11,7 5,8 5,8 11,7 11,7 5,8 23,5 17,6
Ket
Analisis : Berdasarkan tabel 2.2. di atas maka pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya berdasarkan golongan terdiri atas : golongan I/a – I/c sebesar 0%, golongan I/d sebesar 5,8%, golongan II/a sebesar 11,7%, II/b sebesar 5,8%, golongan II/c sebesar 5,8%, golongan II/d sebesar 0%, golongan III/a sebesar 11,7%, III/b sebesar 11,7%, golongan III/c sebesar 5,8%, golongan III/d sebesar 23,5%, golongan IV/a sebesar 0%, IV/b sebesar 17,6%.
24
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya Menurut Eselon tahun 2013 Jenis Diklat Pim yang diikuti
Jumlah Pegawai yang Prosentase Mengikuti (%) Diklat 1 5,88
No.
Eselon
1
II
Diklat Pim II
2
III
Diklat Pim III
3
17,65
3
IV
Diklat Pim IV
3
17,65
4
Staf
-
-
-
Sumber Subbag. umum Kepegawaian 2013 Analisis : Berdasarkan tabel 2.3. maka pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya berdasarkan eselon terdiri atas eselon II sebesar 5,88%, eselon III sebesar 17,65% daan eselon IV sebesar 17,65%. Jadi secara prosentasi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya yang mengikuti Diklat belum mencapai separuhnya atau 50% dari jumlah pegawainya. Diharapkan ditahun-tahun ke depan dapat mengikuti pelatihan pelatihan ataupun diklat-diklat. 2.2.2.
Sarana dan Prasarana Sarana
dan Prasarana/
peralatan
dan perlengkapan kantor
merupakan aspek yang takalah pentingnya, disamping aspek sumber daya manusia dalam menjalankan tugas-tugas organisasi kedua aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor harus mendukung satu sama lain dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi. Sumber daya manusia sebagai pengelola sistem dalam menjalankan organisasi, maka sarana dan prasarana yang penunjang sistem sumber daya manusia dapat bekrja efesien dan efektif. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang ada di Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya meliputi : Gedung/ kantor, ruangan kerja, kendaraan roda 4, komputer (notbook/ laptop), Meubelair, repiter, warles, genset, printer, radio HT, radio Rik, radio SSB dan peralatan kantor lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat di bawah ini : 25
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya
No. Urut
Jenis
1 1
2 Gedung Kantor, ruang kerja & ruang rapat
2
Volume Satua
Kondisi
Ket
n
Baik
Kurang
3 350
4 M3
5 baik
6
Kendaraan roda 4 Mitsubisi Kuda, Minibus
5
Unit
1
4
3
Komputer (PC) Pentium III
5
Unit
1
4
4
Laptop/ nootbook
5
Unit
1
4
5
Genset
2
Unit
1
1
6
Radio HT VHF
50
Buah
5
45
7
Radio Rik
2
Buah
1
1
8
Radio SSB
2
Buah
1
1
9
Warles
4
Buah
1
3
10
Printer
5
Unit
2
3
11
Telpon Kabel
1
Buah
1
-
12
Faximil
1
Buah
1
-
13
Meja kerja
17
Buah
10
7
14
Kursi kerja
20
Buah
10
10
15
Almari arsip
17
Buah
-
17
16
Jam dinding
5
Buah
3
2
17
Kalender
5
Buah
5
-
18
Papan tulis Boardmarker/ Bingkai
5
Buah
5
-
19
Dispenser
5
Buah
2
3
20
Meja komputer
5
Buah
2
3
21
Lapangan tenis meja
1
Buah
1
-
22
Meja tamu dan kursi tamu
5
Buah
1
4
23
Sepeda Motor roda 2
8
Unit
-
8
26
7 Rumah Dinas
Analisis sesuai dengan kondisi yang diinginkan : 1. Badan Kesbang dan Pol Kab. Jayawijaya hanya memiliki kendaraan bermotor roda 4 , 1 unit yaitu umurnya sudah cukup tua keluaran tahun 2003 (Mitshubisi Kuda/ minibus), sehingga untuk mobilitas dilapangan sangat lambat karena kondisinya mobilnya 60 %. 2. Badan Kesbang dan Pol Kab. Jayawijaya tidak memiliki satupun kendaraan bermotor roda 2 infentaris, selama ini para pemegang eselon/ staf menggunakan kendaraan bermotor roda 2 milik pribadi dan ada yang menumpang taxi atau becak dalam melaksanakan tugas sehari-hari 3. Badan Kesbang dan Pol Kab. Jayawijaya memiliki aset-aset yang cukup tua usianya sehingga lamban untuk menunjang tugas-tugas, seperti komputer hanya mempunyai 1 unit, meja dan kursi almari yang usinya sudah lama dan rusak karena termakan usia. 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya Berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2011, tentang Susunan organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya mempunyai tugas pokok : membantu Bupati dalam meyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan politikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,. Kab. Jayawijaya mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan Teknis kesatuan bangsa dan politik; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi kesatuan bangsa dan politik; d. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka fasilitasi kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan Bupati. e. Mengikut sertakan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan, pelatihan dan memberikan bekal ketrampilan, kemampuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Kesatuan bangsa dan Politik. f. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran g. Menyusun laporan rutin yang berkaitan dengan idiologi, politik, ekonomi, sosbud, pertahanan, dan keamanan. h. Menghimpun hal-hal yang aktual di wilayah kab. Jayawijaya. i.
Menghimpun dan rekomendasi kepada Orkemas dan Yayasan. 27
j.
Menghimpun dan merekomendasi pada Partai politik .
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik. Evaluasi Capaian hasil renstra Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya periode sebelumnya menunjukan bahwa terdapat beberapa keberhasilan, anntara lain seperti dalam tabel 2.5. Tabel 2.5 Keberhasilan Pencapaian Terget Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya No
Uraian
Tahun Pelaksanaan
1
Terlaksananya pemilu Bupati & wakil Bupati Jayawijaya dengan tertib dan aman Terlaksananya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Terlaksananya pemilu Presiden dan wapres Terlaksananya pembentukan/ pemilihan anggota MRP wilayah VII Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah di Wamena Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan bagi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda Terlaksananya sosialisasi wasbang siswa/(i), mahasiswa(i) dan organisasi Pemuda Terlaksananya sosialisasi tentang Kamtibmas bagi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda Terlaksananya sosialisasi tentang penanggulangan Narkoba, miras, AID Terlaksananya pemilu Gubernur & Wakil Gubernur Prov. Papua Terselenggaranya PESPARAWI se Prov. Papua dan papua Barat di Wamena Terlaksananya pemilu Bupati & wakil Bupati Jayawijaya dengan tertib dan aman Terlaksananya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Terlaksananya pemilu Presiden dan wapres Terlaksananya fasilitasi tentang narkoba dan Wasbang bagi siswa/(i), mahasiswa(i), organisasi Pemuda,
2008
2 3 4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14
28
2009 2009 2010
2010
2011
2012
2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014
Ket
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya Faktor tantangan yang perlu diwaspadai pada lingkungan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya sebagai berikut : a.
Faktor globalisasi yang senantiasa berubah-ubah dengan cepat cenderung mempengaruh secara langsung tatanan IPOLEKSOSBUD HANKAM;
b.
Mengendurnya semangat masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang disebabkan oleh perseteruan antar elit-elit politik;
c.
Kebijakan nasional/ peraturan Perundang-undangan yang senantiasa berubah
yang
tidak
ditindak
lanjuti
pelaksanaannya
sehingga
menyebabkan perbedaan di daaerah; d.
Mudahnya
masyarakat
menerima
isu-isu
sehingga
menyebabkan
masyarakat saling curiga mencurigai menyebabkan konflik dilapangan dsb. Faktor pelungan yang mempengaruhi pengembangan pelayanan Badan Kesbang dan Pol Kab. Jayawijaya sebagai berikut : a. Berkembangnya
organisasi kemasyarakatan dan
lembaga
swadaya
masyarakat, sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah, yang sekaligus sebagai aset/ mitra kerja pembanguan di daerah; b. Makin meningkatnya kepedulian organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, demi pemberdayaan masyarakat; c. Meningkatnya kinerja legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap eksekutif; d. Makin berperannya lembaga legislatif di daerah dalam memperjuangan aspirasi dan kepentingan masyarakat; e. Makin terdeteksinya keterbukaan komuniaksi politik antar infrastruktur politik dengan subfrastruktur politik; f. Meningkatnya kerjasama antara stoke holder sebagai mitra kerja dalam kebersamaan untuk mengatasi permasalahan.
29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sesuai tugas pokok dan fungsi perbidang : a.
Bidang Idiologi dan Wasasan Kebangsaan 1) Masih sering terjadinya gangguan keamanan didaerah-daerah yang rawan, yang menyebabkan makin memperkuat tibulnya instabilitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban, sehingga memperlemah sendisendi masyarakat; 2) Masih sering terjadinya unjukrasa yang dilakukan oleh kelompokkelompok tertentu yang ingin melepaskan diri dari tatanan kenegaraan;
b.
Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa 1) Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan penegakan hukum yang mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tireni massa; 2) Kejala erosi nasionalisme dan semangat kebersamaan, makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 3) Kesenjangan sosial ekonomi antara putra asli, masyarakat pendatang masih
signifikan
akan
menghambat
proses
kesetaraan
dan
kebersamaan. c.
Bidang Politik dalam Negeri 1) Dinamika politik yang terjadi sering menimbulkan stabilitas politik, yang berdampak pada kurang kondusifnya kinerja pemerintahan dan pembangunan; 2) Konflik yang masih terjadi dibeberapa daerah makin menimbulkan ketidak pastian situasi dan konsidi politik;
3.2.
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Visi kepala daerah tahun 2013 – 2018 adalah “Jayawijaya yang berkualitas, berbudaya, mandiri dan sejahtera” yang dijabarkan dalam 5 misi yaitu : 30
a.
Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
menuju
tata
kelola
pemerintahan yang baik; b.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya;
c.
Meningkatkan perlindungan nilai-nilai Budaya dan hak dasar masyarakat Jayawijaya;
d.
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
untuk
mengembangkan
ekonomi lokal; e.
3.3.
Meningkatkan infrastruktur daerah.
Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan venomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap dan berlanjut. Berdasarkan indentifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telahaan lainnya maka isu strategis yang berkembang di Badan Kesbang dan Politik Kab. Jayawijaya sebagai berikut : 1) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi; 2) Belum mandirinya infrastruktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi; 3) Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme/ kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) Belum mantapnya wawasan kebangsaan dihadapan masyarakat; 5) Masih adanya gangguan transtibmas. 6) Masih signifikannya kesenjangan antar daerah (daerah pantai/ kota dan pedalaman) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial; 7) Banyaknya unjuk rasa kelompok masyarakat akibat ketidak puasan terhadap pemerintah; 8) Masih
rendahnya
kemampuan
aparat
dan
masyarakat
dalam
mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial, politik dan bencana yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di daerah; 31
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, SASARAN DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi, Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jayawijaya 4.1.1.
Visi Terwujudnya
masyarakat
Kabupaten
Jayawijaya
demokratis, harmonis serta waspada terhadap gangguan Keamanan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kab. Jayawijaya, visi, renstra Badan Kesbang dan Politik terdeskripsi pada kata “Sejahtera” pada visi RPJMD, dimana penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat perlu didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik dan didukung oleh seluruh masyarakat dan komponen masyarakat. Maka Badan Kesbang dan Politik merumuskan visi “Terwujudnya Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Jayawijaya Yang Demokratis, Harmonis Serta Waspada Terhadap Gangguan Keamanan”. Guna Memahami visi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Terwujudnya, merupakan suatu harapan atau keinginan selama 5 tahun yang akan datang;
2.
Masyarakat, merupakan warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kab. Jayawijaya sesuai dengan aktivitasnya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan;
3.
Kab. Jayawijaya, meupakan wilayah teritorial Kabupaten yang syah, bagian dari provinsi Papua, dan negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.
Demokratis, merupakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam NKRI;
5.
Harmonis, merupakan kehidupan yang rukun, tentram, damai, saling menghargai satu sama lain dan bergotong rayong;
6.
Waspada, merupakan kewaspadaan dini, selalu tanggab, tanggon, trengginas, mawasdiri terhadap lingkungannya;
7.
Gangguan KAM, merupakan ancaman yang datang dari luar baik secara individu maupun kelompok yang akan menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat. 32
4.1.2.
Misi Sedangkan misi yang di emban Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Jayawijaya adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan sistem politik yang dilandasi dengan menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab; b. Meningkatkan iklim kehidupan yang kondusif di wilayah Kab. Jayawijaya yang ditopang oleh wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa yang kokoh; c. Mengembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi dan mencegah timbulnya gangguan keamanan.
Penjelasan Misi : Ad. a. Meningkatkan sistem politik yang demokratis, berbasis pada berfungsinya secara efektif yang dilandasi oleh menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab : Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar
kesamaan,
kehendak
dan
cita-cita
untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ad. b
Meningkatkan iklim kehidupan di wilayah Kab. Jayawijaya yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah : Merupakan penyelenggaraan pendidikan kesadaran
bela
negara, yang dilakukan sejak dini hingga dewasa dalam rangka membangun karakter bangsa Indonesia yang mempunyai tekad, jiwa bersatu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta memiliki kemampuan bela negara, baik secara psikis dan fisik. 33
Ad. c
Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, timbulnya gangguan keamanan dari kelompok tertentu : Yaitu menumbuh kembangkan, sikap mental yang cerdas, kritis, kretif, proaktif, sebagai warga negara Republik Indonesia, secara fisik untuk membentuk sikap dan prilaku yang memiliki fisik yang kuat, tangkas, terampil, sehingga memiliki kepercayaan diri dalam membela negara.
4.2.
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Jayawijaya 4.2.1. Tujuan Pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari beberapa misi yang telah ditetepkan. Upaya pencapaian tugas tersebut akan tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing unit pada tingkat eselon III dalam hal ini bidang pada badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sejalan dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai didaerah sebagai berikut : a.
Meningkatkan sistem politik yang demokratis dinamis di kabupaten Jayawijaya;
b.
Meningkatkan wawasan kebangsaan sebagai perekat ketahanan bangsa;
c.
Meningkatkan kewaspadaan dini dalam kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan rukun, damai dan tentram.
4.2.2.
Sasaran
Terkait dengan visi, misi dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya, maka untuk mencapai tujuan tersebut diatas perlu dirumuskan sasarannya sebagai berikut : a.
Kegiatan pembinaan politik daerah;
b.
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;
c.
Meningkatnya rasa aman dalam masyarakat. 34
4.3.
Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jayawijaya Tebel 4.1 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang demokratis, Misi :
harmonis serta waspada terhadap gangguan Keamanan Meningkatkan sistem politik yang demokratis, yang dilandasi dengan menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab
Tujuan Meningkatkan tatanan kehidupan bepolitik yang demokratis
Sasaran Meningkatnya pendidikan politik masyarakat
Strategi Pendidikan politik dalam negeri
Kebijakan Peningkatan sistem dan implemantasi politik Peningkatan pendidikan budaya politik
Misi : Meningkatkan iklim kehidupan di wilayah Kab. Jayawijaya yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah Tujuan Meningkatkan wawasan kebangsaan sebagai perekat bobotnya ketahanan bangsa.
Sasaran Meningkatnya pembinaan ideologi dan wasbang
Strategi Pembinaan ideologi dan wasbang
Kebijakan Peningkatan pemahaman ideologi negara
Meningkatnya penguatan kelembagaan peran serta masyarakat
Penguatan kelembagaan peran serta masyarakat
Penguatan kelembagaan politik
Peningkatan pemahaman wasbang Peningkatan pembauran masyarakat Misi :
Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, timbulnya gangguan keamanan dari kelompok tertentu
Tujuan Meningkatkan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, tentram, harmonis, sejahtera.
Sasaran Meningkatnya peningkatan menegerial cegah dini
Strategi Peningkatan dan penguatan sistem deteksi dini dan cegah dini
Kebijakan Pendidikan kewaspadaan dini
Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah
Peningkatan menajerial cegah dini
Peningkatan kerjasama Intel KAM Peningkatan kerukunan umat beragama Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi
35
4.3.1.
Strategi Terkait dengan visi, misi, dan tujuan Badan Kesbang dan
Politik maka untuk mencapai tujuan tersebut di atas dirumuskan strategis sebagai berikut : a.
Pembinaan idiologi, dan wasbang;
b.
Peningkatan kewaspadaan nasional didaerah;
c.
Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
d.
Pendidikan politik dalam negeri;
e.
Pengkajian ketahanan ekonomi dan sosial budaya;
f.
Peningkatan dan penguatan sistem deteksi dini dan cegah dini;
g.
Peningkatan managerial cegah dini;
h.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
i.
Penyiapan aparatur yang memeliki kompetensi;
j.
Penguatan kelembagaan peran serta masyarakat.
4.3.2. Kebijakan Dalam menjalankan strategi tersebut di atas maka dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut : a. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 1) Peningkatan pemahaman ideologi negara; 2) Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan; 3) Peningkatan pendidikan bela negara; 4) Peningkatan pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan. b. Peningkatan kewaspadaan nasional 1) Pendidikan kewaspadaan dini; 2) Peningkatan kerjasama intelkam; 3)
Peningkatan
pembinaan
masalah
ketertiban
dan
ketentraman
masyarakat; 4). Pendidikan penanganan konflik. c. Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan 1) Peningkatan ketahanan seni dan budaya; 2) Peningkatan kerukunan umat beragama; 3) Peningkatan pembauran masyarakat. d. Penyelenggarana pendidikan politik dalam negeri 1) Peningkatan system dan implementasi politik; 36
2) Penguatan kelembagaan politik; 3) Peningkatan pendidikan budaya dan politik. e. Peningkatan ketahanan ekonomi 1) Peningkatan ketahanan sumber daya alam; 2) Peningkatan ketahanan perdagangan; 3) Peningkatan investasi fiskal dan moneter; 4) Peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi; 5) Peningkatan ketahanan ormas perekonomian. f. Peningkatan dan penguatan sistem pelayanan masyarakat 1) Peningkatan pelayanan pemerintah; 2) Peningkatan peran aktip ormas/ LSM; 3) Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi; 4) Peningkatan kapabilitas SDM.
37
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalaha-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan serta target masing-masing program Badan Kesbang dan Politik Kab. Jayawijaya yang direncanakan (renstra tahun 2013 – 2018) disajikan dalam tabel 5.1. sebagai berikut :
38
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESBANG DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Indikator kinerja adalah ukuran kuntitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator
tersebut
secara
langsung
atau
tidak
langsung
dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indiktor kinerja kegiatan merupakan identivikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indiktor kinerja atau ukuran kinerja, atau ukuran keberhasilan dalam kegiatan dan program-program organisasi. Penetapan indiktor kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indiktor kinerja dimaksud hendaknya bersifat, spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Indiktor kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran, RPJMD Kab. Jayawijaya tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistem politik yang demokratis, berbasis pada berfungsinya secara efektif suprastruktur dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab; 2. Mewujudkan iklim kehidupan di wilayah Kab. Jayawijaya yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah; 3. Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik; 4. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, timbulnya gangguan keamanan dari kelompok tertentu; 5. Menyiapkan sumberdaya aparatur dan masyarakat, fasilitas serta pembiayaan.
42 41
BAB VII PENUTUP
Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 – 2018 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan guna menjabarkan visi dan misi serta mengukur tingkat keberhasilan yang hendak dicapai dalam setiap program dan kegiatan juga kinerja aparat dalam pelayanan publik/ masyarakat. Pelaksanaan program diharapkan dapat mewujudkan peran serta dan partisipasi aktif dari para stakeholders yaitu lembaga infrastruktur politik, lembaga suprastruktur politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen bangsa lainnya sangat diperlukan dalam mendukung setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai bahan evaluasi dan pelaporan sampai sejauh mana program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan telah atau belum mencapai sasaran di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan demikian maka setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik benar-benar merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera diwilayah Kabupaten Jayawijaya. Melalui pendekatan kepada komponen masyarakat diharapkan proses demokratisasi, penghargaan dan penghormatan hak, menjunjung tinggi kesetaraan kebersamaan dan kebebasan dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa dapat tercapai. WAMENA, 31 DESEMBER 2014 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA
HARRI PARTONO NRP. 19570516 200804 1 001
43 42
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................... i
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1.2 Landasan Hukum ......................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................
BAB II
1 2 6 6
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Pokok, Fungsi & Struktur Badan Kesbang dan Politik ...... 2.1.1 Tugas Pokok ........................................................................ 2.1.2 Fungsi ................................................................................. 2.1.3 Struktur Organisasi ..............................................................
9 9 9 9
2.2 Sumber Daya Badan Kesbang dan Politik .................................... 23 2.2.1 Sumber Daya Manusia ........................................................ 23 2.2.2 Sarana dan Prasarana ........................................................... 25 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Jayawijaya ................................................................................... 27 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kab. Jayawijaya ................................ 29 BAB III. ISU-ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi ......................... 30 3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah ................................ ......... 30 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................. ........... 31 BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Kesbang dan Politik .................................... 32 4.1.1 Visi ..................................................................................... 32 4.1.2 Misi .................................................................................... 33 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbang dan Politik ................................................................................... 34 4.2.1 4.2.2
Tujuan ....................................................................... 34 Sasaran ...................................................................... 34
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kesbang dan Politik ...................... 35 4.3.1 Strategi ................................................................................ 36 4.3.2 Kebijakan ............................................................................ 36
44 i
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..................................................................................... 38
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KESBANG DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) ........................................................................ 41 BAB VII PENUTUP ........................................................................................ 42
45 ii
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. M H. Thamrin No. 12 Telp . (0969) 32140 WAMENA Kode Pos. 99511 Wamena, 23 September 2014 Kepada Nomor : 240 /190/ Kesbang Pol/ 2014 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala BAPPEDA Perihal : Pengiriman Renstra Badan Jayawijaya Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jayawijaya, Wamena tahun 2013-2018
Kabupaten
Dengan hormat, dikirim Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya tahun 20013 - 2018. Demikian untuk menjadikan periksa.
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA
HARRI PARTONO NRP. 19570516 200804 1 001
46
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2013 - 2018
WAMENA, 31 DESEMBER 2014
47
Misi 3 : Meningkatkan Perlindungan Nilai-Nilai Budaya dan Hak Dasar Masyarakat
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi
Kebijakan Umum
1 1
2 Meningkatnya kehidupan yang harmoni, intern dan antar kelompok masyarakat
3 Peningkatan konunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama & tokoh adat
4 Mendukung stabilitas daerah melalui peranserta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
2
3
Pelaksanaan SKPD SKPD 2014 2015 2016 2017 2018 Utama Pendampi ng 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Prosentase Prosentase 70 80 90 75 100 Kesatuan Badan Kemitraan Kesadaran Bangsa & Kesbang Pengembang dalam bela Politik dan Pol an Wasbang negara dan Dlm rasa Negeri nasionalisme Program
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram dan taat hukum
Optimalisasi lembaga penegakan hukum
Program Peningkatan Pemberantas an penyakit masyarakat
Indikator Kinerja
Satuan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas
Prosentase 75
Prosentase penanganan penyandang penyakit sosial masyarakat
1
Prosentase 60
Urusan
80
70
85
80
90
90
100
95
Kesatuan Badan Bangsa & Kesbang Politik dan Pol Dlm Negeri
Kesatuan Badan Bangsa & Kesbang Politik dan Pol Dlm Negeri
4
5
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
Peningkatan pemahaman organisasi masyarakat & politik
Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
Prosentase Prosentase 65 penanganan penyandang/ pelaku tindak kriminal
70
80
85
90
Program peningkatan dan pendidikan Politik Masyarakat
Tingkat partisipasi politik masyarakat
85
90
95
100
Prosentase 80
2
Kesatuan Badan Bangsa & Kesbang Politik dan Pol Dlm Negeri
Kesatuan Badan Bangsa & Kesbang Politik dan Pol Dlm Negeri
3
1. JUMLAH TINGKAT KONFLIK INTERN DAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT
Tahun No.
Jumlah Konflik
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ket
1
Intern
39 kali
25 kali
20 kali
15 kali
12 kali
4 kali
-
2
Antar Kelompok Masyarakat
28 kali
20 kali
13 kali
8 kali
10 kali
3 kali
-
2. PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM
Tahun No.
PEMILU
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ket
1
Bupati Jayawijaya dan Wakil Bupati Jayawijaya
95 %
96 %
97 %
98 %
99 %
100%
-
2
Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua
95 %
96 %
97 %
98 %
99 %
100 %
-
3
Calon Legislatif/ DPD, DPRD
95 %
96 %
97 %
98 %
99 %
100 %
-
DPR,
4
Presiden/ Wakil Presiden
95 %
96 %
1
97 %
98 %
99 %
100 %
2
