Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis 2015- 2019

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, antara lain mencakup reformasi birokrasi pemerintahan termasuk di bidang perencanaan dan penganggaran yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Renstra Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) Tahun 2015-2019 disusun dengan merujuk Renstra Badan Karantina Pertanian Tahun 20152019 dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang berorientasi pencapaian kinerja dan mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Pusat KKIP merupakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional berbasis kinerja dalam jangka menengah yang meliputi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sasaran kinerja Pusat KKIP. Oleh karena itu, Renstra Pusat KKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Badan Karantina Pertanian dan Renstra Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bertujuan untuk : a. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Repubik Indonesia; b. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia; c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia; d. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bertujuan untuk : a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

1


Kedua undang-undang tersebut di atas mengamanatkan kepada Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Tugas dan fungsi Pusat KKIP adalah melakukan fasilitasi dan dukungan berupa kerjasama di tingkat internasional (bilateral, regional, multilateral) maupun di tingkat nasional, serta pengembangan dan pelayanan sistem informasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Di samping itu, Pusat KKIP melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat KKIP dapat mencapai kinerja yang ditetapkan, diperlukan Renstra yang berguna untuk : (i) Penyusunan rencana kinerja (performance plan), (ii) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget), (iii) Penyusunan perjanjian kinerja (performance agreement), (iv) Pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pusat KKIP dan (v) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pusat KKIP. B. KONDISI UMUM 1. Tugas, Fungsi dan Peran : Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian: a. Tugas : 1) Pusat KKIP memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan; 2) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; 3) Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan kerjasama perkarantinaan; 4) Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaan. b. Fungsi 1) Pusat KKIP memiliki fungsi : a) Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; b) Pelaksanaan kerjasama perkarantinaan; dan c) Pengelolaan informasi perkarantinaan.


2


2) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan memiliki fungsi : a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani; b) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan serta keamanan hayati nabati. 3) Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki fungsi : a) Penyiapan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi; dan b) Penyiapan pelaksanaan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. 4) Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki fungsi : a) Penyiapan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi; dan b) Penyiapan pelaksanaan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Pusat KKIP terdiri dari beberapa unit eselon IV yang memiliki tugas sebagai berikut : 1. Sub Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan; Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani. 2. Sub Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan; Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan serta keamanan hayati nabati. 3. Sub Bidang Kerjasama Perkarantinaan; Subbidang Sanitari dan Fitosanitari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan Enquiry point. 4. Sub Bidang Kerjasama Sanitary dan Phytosanitary (SPS) Subbidang Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.


3


5. Sub Bidang Sistem Informasi Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan. 6. Sub Bidang Pelayanan Informasi. Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, pelayanan sistem, dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. c. Peran 1) Peran Pusat KKIP dalam Bidang Kepatuhan Perkarantinaan a) mendukung Barantan dalam sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan; b) mendukung Barantan dalam perdagangan internasional melalui pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; c) mendukung Barantan dalam mewujudkan pertanian menjadi basis perekonomian nasional (sesuai amanat prioritas RPJM 2015-2019) melalui pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) mendukung Barantan dalam memberi jaminan tersedianya pangan yang sehat melalui pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati. 2) Peran Pusat KKIP dalam Bidang Kerjasama Perkarantinaan a) mendukung Barantan dalam sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui fasilitasi dan dukungan berupa kerjasama di tingkat internasional (bilateral, regional, multilateral) maupun di tingkat nasional; b) mendukung Barantan dalam pelaksanaan kerjasama perkarantinaan melalui fasilitasi dan dukungan berupa kerjasama di tingkat internasional (bilateral, regional, multilateral) maupun di tingkat nasional; c) mendukung Barantan dalam mewujudkan pertanian menjadi basis perekonomian nasional (sesuai amanat prioritas RPJM 2015-2019) melalui fasilitasi dan dukungan berupa kerjasama di tingkat internasional (bilateral, regional, multilateral) maupun di tingkat nasional; d) mendukung Barantan dalam memberi jaminan tersedianya pangan yang sehat melalui fasilitasi dan dukungan berupa kerjasama di tingkat internasional (bilateral, regional, multilateral) maupun di tingkat nasional.


4


3) Peran Pusat KKIP dalam Bidang Informasi Perkarantinaan a) mendukung Barantan dalam sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui pengembangan dan pelayanan sistem informasi perkarantinaan; b) mendukung Barantan dalam perdagangan internasional melalui pengembangan dan pelayanan sistem informasi perkarantinaan; c) mendukung Barantan dalam mewujudkan pertanian menjadi basis perekonomian nasional (sesuai amanat prioritas RPJM 2015-2019) melalui pengembangan dan pelayanan sistem informasi perkarantinaan; d) mendukung Barantan dalam memberi jaminan tersedianya pangan yang sehat melalui pengembangan dan pelayanan sistem informasi perkarantinaan. 2. PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN SAAT INI a. Kondisi Sumberdaya 1) Sumberdaya Manusia (SDM) Pusat KKIP memiliki sumberdaya manusia (SDM) sebanyak 37 orang yang tersebar pada 3 (tiga) Bidang lingkup Pusat KKIP termasuk Kepala Pusat KKIP dengan struktur organisasi, jabatan dan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di bawah ini : Tabel 1.

Kondisi Sumberdaya Manusia Pusat KKIP Tahun 2015

Distribusi SDM pada Pusat KKIP berdasarkan unit organisasi : NO. 1. 2. 3. 4.

UNIT ORGANISASI Pusat KKIP (Kapus) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Bidang Kerjasama Perkarantinaan Bidang Informasi Perkarantinaan Jumlah :

JUMLAH 1 13 12 11 37

PROSENTASE (%) 2,70 35,14 32,43 29,73 100,00

Distribusi SDM pada Pusat KKIP berdasarkan Struktur Jabatan : NO. 1. 2. a. b. c. d. e.

JABATAN Struktural Fungsional : Medik Veteriner Paramedik Veteriner POPT Ahli POPT Trampil Fungsional Umum Jumlah :

JUMLAH 10

PROSENTASE (%) 27,03

2 2 23 37

5,41 5,41 62,15 100,00


5


Distribusi Pegawai pada Pusat KKIP berdasarkan Jenjang Pendidikan : NO. 1. 2. 3. 4. 5.

JENJANG PENDIDIKAN SLTA (Sederajat) D3 S1 S2 S3 Jumlah :

JUMLAH 2 1 19 13 2 37

PROSENTASE (%) 5,41 2,70 51,35 35,13 5,41 100,00

2) Teknologi dan Sistem Informasi Dalam rangka memfasilitasi serta proses evaluasi dan monitoring (monev) kegiatan operasional perkarantinaan, saat ini telah digunakan teknologi informasi (TI) sebagai instrumen di dalam pengendaliannya. Implementasi penggunaan In house system di seluruh UPT serta penguatan infrastruktur TI menjadi prioritas dalam menjamin kesinambungan data yang disampaikan ke kantor pusat. Selanjutnya, informasi ini akan dijadikan substansi awal di dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Barantan memiliki 2 (dua) in house system dan infrastruktur TI yang akan terus selalu dikembangkan (upgrade) sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3) Kelembagaan Struktur organisasi Pusat KKIP pada Badan Karantina Pertanian sebagaimana tercantum dalam Gambar 1 di bawah ini. Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat KKIP KEPALA PUSAT KKIP

BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN

BIDANG KERJASAMA PERKARANTINAAN

BIDANG INFORMASI PERKARANTINAAN

SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN HEWAN

SUB BIDANG SANITARI DAN FITOSANITARI

SUB BIDANG SISTEM INFORMASI

SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN TUMBUHAN

SUB BIDANG KERJASAMA

SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI


6


b. Aspek Pelayanan dan Pengawasan Badan Karantina Pertanian dalam memfasilitasi aspek pelayanan mengembangkan beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder, antara lain Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online untuk aktifitas impor/ekspor dalam kerangka Indonesia National Single Window (INSW), Penyampaian pelaporan elektronik bagi Laboratoriumlaboratorium penguji Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Pengembangan dan penyempurnaan dari in house system Barantan sebagai instrumen pengawasan dalam kegiatan operasional karantina. c. Aspek Regulasi/Kebijakan dan Prosedur Dalam meningkatkan peran Pusat KKIP telah disusun standard operating procedure (SOP), uraian tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan mekanisme operasional pengawasan dan penindakan lingkup Badan Karantina Pertanian, beberapa Perjanjian/Kesepahaman (MoU), baik antar negara maupun antar instansi terkait serta pengembangan dan pelayanan sistem informasi yang didesain sesuai regulasi dan kebutuhan organisasi. C. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Lingkungan Internal, Kekuatan dan Kelemahan a. Faktor Kekuatan 1) Bidang Kepatuhan; a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat KKIP diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati; b) Pusat KKIP merupakan unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; c) Pusat KKIP telah memiliki SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina; d) Mempunyai sarana dan prasarana operasional untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat KKIP mendapat alokasi anggaran dari APBN yang tertuang dalam DIPA Badan Karantina Pertanian; f) Adanya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati. 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan; a) Badan Karantina Pertanian sebagai Enquiry Point dan Notification Body SPS-WTO;


7


b) Badan Karantina Pertanian sebagai koordinator sektor karantina BIMP EAGA; c) Badan Karantina Pertanian sebagai focal point NPPO dan National Authority dalam forum IPPC/CPM dan APPPC; d) Badan Karantina Pertanian sebagai co-chair ASEAN pada Working Group on SPS-TBT dalam ASEAN-Korea Free Trade Area; e) Badan Karantina Pertanian sebagai co-chair dalam kerjasama Indonesia-Australia WGAFFC; f) Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu dari 3 (tiga) unsur CIQ yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di pintu-pintu pemasukan internasional (bandara dan pelabuhan internasional); g) Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi petugas karantina pertanian; h) Kerjasama dengan Ditjen Postel dalam operasional karantina terhadap barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan Kilat; i) tersedianya APBN untuk melaksanakan fasilitasi kerjasama perkarantinaan. 3) Bidang Informasi Perkarantinaan; a) Kebijakan masih tersentraliasi dari kantor pusat sehingga meskipun rentang kendali sangat luas (menjangkau 52 UPT) namun efektifikas kebijakan masih dapat dikendalikan; b) Penanganan TI terfasilitasi dalam struktur organisasi; c) Pengembangan sistem informasi merupakan salah satu Kebijakan Prioritas Barantan; d) Organisasi (Badan Karantina Pertanian) sudah terintegrasi antara karantina hewan dan karantina tumbuhan; e) Sudah memiliki infrastruktur TI yang memadai dengan dukungan jaringan Virtual Private Network (VPN); f) Pengiriman data dari UPT ke Pusat sudah secara electronis dan Pusat telah memiliki sistem olah data elektronik (Executive Information System). b. Faktor Kelemahan 1) Bidang Kepatuhan; a) Masih kurangnya kewenangan Pusat KKIP untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada; b) Masih kurang lengkapnya tugas dan fungsi Pusat KKIP sebagai unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; c) Masih belum optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

8


d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPA Badan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBN guna melaksanakan tugas dan fungsi Pusat KKIP; f) Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati. 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan; a) Masih rendahnya integritas dan komitmen para pihak untuk menindaklanjuti hasil pertemuan internasional; b) Masih perlunya peningkatan kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM sejalan dengan meningkatnya beban kerja operasional; c) Masih perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional disesuaikan dengan beban kerja; d) Masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasi dalam forum internasional. 3) Bidang Informasi Perkarantinaan; a) Sebaran berdasarkan ketersediaan SDM berbasis TI belum ada, di samping kesiapan infrastruktur TI yang belum mengacu pada kebutuhan organisasi; b) Pembangunan sistem informasi masih secara parsial, dan belum terintegrasi secara baik; c) Pelaksanaan TI di Barantan belum mempunyai payung hukum dan belum ada prosedur pelayanan karantina baku yang ditetapkan; d) Organisasi dan SOP bidang informasi yang tersusun belum terimplementasi secara optimal; e) Keragaman tingkat komitmen, konsistensi melaksanakan kebijakan dan semangat keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan TI Barantan; f) Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data masih lemah karena belum membudayanya pemanfaatan TI. 2. Lingkungan Eksternal, Peluang dan Tantangan a. Lingkungan Eksternal 1) Meningkatnya Volume dan Kompleksitas Perdagangan; Dengan system informasi yang dimiliki, memungkinkan Barantan memiliki data awal yang direkap berdasarkan laporan kegiatan operasional UPT. Dengan demikian proses analisa dan pengambilan keputusan strategis (untuk komoditi unggulan dsb) dapat dilakukan lebih awal. 2) Krisis Pangan; 3) Persaingan Dagang; 4) Otonomi Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004, dan PP Nomor 38 Tahun 2007); Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

9


5) Kebutuhan pelayanan pengguna jasa / customer / stakeholder; Fasilitasi bagi stakeholder dalam rangka pelayanan karantina telah dilakukan dengan memanfaatkan sistem TI; 6) Tuntutan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance); sebagai wujud internal improvement, Barantan berkomitmen untuk mewujudkan implementasi E-gov pada seluruh jenis layanan yang diberikan kepada stakeholder; 7) Sistem Keamanan Pangan Nasional belum sepenuhnya mendukung; 8) Penyesuaian mekanisme sistem perlindungan sumberdaya alam hayati. b. Peluang 1) Bidang Kepatuhan; a) Juklak/Juknis Penyidikan di bidang Perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati dipergunakan sebagai instrumen teknis dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan; b) Adanya fokus Pemerintah terhadap Badan Karantina Pertanian, melalui peningkatan kepatuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang bersih dan transparan; c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait terhadap kewenangan karantina melalui tindakan pengawasan dan penindakan yang sinergis terhadap instansi Penegak Hukum; d) Peningkatan kerjasama dengan instansi Penegak Hukum dalam hal penyidikan. 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan; a) kebijakan akses pasar ekspor komoditas pertanian unggulan; b) kebijakan free trade area dalam perdagangan global; c) kebijakan hambatan perdagangan global yang telah bergeser dari penetapan tarif dan kuota menjadi persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT); d) adanya kewajiban dalam SPS Agreement bagi negara maju untuk memberikan technical assistance bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi persyaratan SPS yang ditetapkan; e) meningkatnya pemahaman instansi terkait dan stakeholder mengenai arti penting karantina dalam mencegah masuknya HPHK/OPTK serta memfasilitasi ekspor. 3) Bidang Informasi Perkarantinaan; a) Sistem informasi Barantan sudah terintegrasi dalam sistem INSW; b) Infrastruktur jaringan sudah menggunakan provider yang handal; c) Pengguna jasa sudah dapat mengajukan permohonan pemeriksaan karantina impor secara online (PPK Online); d) Meningkatnya kebutuhan pertukaran data dan informasi perkarantinaan; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

10


e) Tuntutan pengguna jasa akan pelayanan prima karantina (transparan, akuntabel dan terukur). c. Tantangan 1) Bidang Kepatuhan; a) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan, sehingga menimbulkan peluang terhadap terjadinya pelanggaran di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; b) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan akibat HPHK dan OPTK, karena tidak sesuai dengan aturan perkarantinaan; c) Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), terbitnya Sistem Pengendalian Internal (SPI), UU Administrasi Negara, UU Pelayanan Publik, dan tingkat kepatuhan masyarakat; d) Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi); e) Pemberantasan korupsi; f) Fungsi otonomi daerah; g) Kebijakan Global Climate Changes; h) Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement-FTA), antara lain Indonesia-China; Indonesia-Korea; Indonesia-Jepang yang telah berlangsung pada tahun 2010, sebagai tantangan dalam pengawasan lalu lintas ekspor-impor. 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan; a) meningkatnya arus perdagangan global yang tidak mengenal batas negara; b) meningkatnya persyaratan SPS yang ditetapkan negara mitra; c) berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (free trade area); d) kurangnya komitmen instansi terkait dalam menotifikasikan draft peraturan terkait SPS; e) meningkatnya kebutuhan ketertelusuran (traceability) terhadap komoditas pertanian yang diperdagangkan; f) banyaknya tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang belum bisa dijaga oleh petugas karantina. 3) Bidang Informasi Perkarantinaan; a) Kebijakan pengembangan TI Barantan belum bisa mengimbangi perkembangan dan tuntutan globalisasi ekonomi; b) Stabilitas jaringan TI di UPT tertentu masih terkendala; c) Penanganan Local Area Network (LAN) lingkup Barantan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), sehingga pemeliharaannya (maintenance) belum optimal; d) Instansi terkait perijinan belum mempunyai sistem perijinan secara elektronis; e) Perbedaan platform aplikasi yang difasilitasi oleh instansi lain dengan aplikasi Barantan.


11


D. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Pusat KKP dalam kurun waktu perencanaan strategis 2015-2019, antara lain sebagai berikut : 1. memiliki kebijakan operasional dalam bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan bagi PPNS Karantina terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan keamanan hayati, pedoman sosialisasi kepada pemangku kepentinan dan pedoman pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan keamanan hayati; 2. memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama, baik internasional maupun nasional dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan keamanan hayati yang harmonis dan sesuai dengan standar internasional; 3. memiliki sistem dan sarana informasi yang memadai, baik antar UPT Karantina Pertanian dengan kantor Pusat Badan Karantina Pertanian maupun dengan intansi terkait lingkup Kementerian Pertanian dalam pengolahan dan penyajian data operasional perkarantinaan dan keamanan hayati.


12


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN A. Visi, Misi dan Nilai-Nilai 1. VISI Visi adalah gambaran umum masa depan organisasi yang diingini dalam 5 tahun ke depan, sedangkan misi organisasi di bidang pemerintahan adalah ungkapan dari tugas dan fungsi atau merupakan maksud dari keberadaan organisasi. Visi Pusat KKIP adalah: “Mendukung Barantan menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpecaya’ dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta keamanan pangan ” Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut : Tangguh: Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan. Terpecaya: Keberhasilan Barantan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati. 2. MISI Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, prioritas nasional dan kebijakan Kementerian Pertanian, maka Misi Pusat KKIP adalah: a. Mendukung Barantan dalam Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); b. Mendukung Barantan dalam mewujudkan keamanan pangan; c. Mendukung Barantan dalam memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian; d. Mendukung Barantan dalam Memperkuat kemitraan perkarantinaan; e. Mendukung Barantan dalam Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik. 3. NILAI-NILAI Nilai-nilai yang ditanamkan dalam organisasi agar membudaya dalam keseharian organisasi. Falsafah tidaklah berdiri sendiri tetapi diturunkan dari visi dan misi, tujuannya agar nilai nilai yang dibudayakan akan menjadi perilaku setiap individu dalam organisasi agar tidak menyimpang dari visi dan misi. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

13


NILAI-NILAI YANG DIBUDAYAKAN DI LINGKUNGAN ORGANISASI B ARANTAN, YAITU: a. Berfikir Strategis untuk mencapai tujuan, artinya selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan; b. Berperilaku amanah dalam mengemban tugas, mengandung arti profesional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang tugasnya, dan bertanggung jawab yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien; c. Inovatif, terus berkreasi mengembangkan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan; d. Bekerjasama dan komunikatif, artinya berkomunikasi untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan; e. Science base, kami memahami bahwa karantina adalah pengelolaan risiko oleh karena itu selalu mempertimbangan aspek teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memutuskan kebijakan; f. Berdedikasi dalam pelayanan, Kami berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 1. Tujuan Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Pusat KKIP dalam kurun 5 tahun ke depan sesuai sifat tugas dan fungsi Pusat KKIP yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan. Tujuan Pusat KKIP 2015-2019 adalah 1. Mendukung Barantan dalam Melaksanakan dan Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Mengingat penyelenggaraan karantina adalah bersifat pelayanan langsung kepada publik dan merupakan salah satu instansi yang menggunakan sumberdaya Pemerintah termasuk APBN, maka perlu menetapkan tujuan yang berkaitan dengan prinsip pelayanan publik dan penyelenggaraan kepemerintahan, maka tujuan berikutnya adalah: 2. Mendukung Barantan dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya dan Implementasi Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi, maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi, yaitu ’sertifikasi karantina pertanian’, dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

14


memiliki tugas dan fungsi serupa, maka indikator keberhasilan tujuan dapat diidentifikasi sbb: Indikator keberhasilan tujuan diukur dari: 1. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian; 2. Tingkat efektifitas pengendalian ancaman risiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional; 3. Tingkat efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan; 2. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran strategis Pusat KKIP terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Sasaran prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berkontribusi langsung pada pencapaian tugas Pusat KKIP. Sedangkan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Sasaran prioritas pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut ‘capacity building’ berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan angggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan. a. Sasaran Prioritas Misi Tujuan 1: Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati dalam rangka mencegah masuk, manyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan Bahan pangan yang tidak sehat/aman. Sasaran Strategis: a. Menyusun kebijakan teknis operasional karantina Pertanian berbasis kelestarian sumberdaya alam hayati dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian dan ketentuan internasional. b. Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman risiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu pengetahuan dan harmonisasi dengan kebijakan perekonomian nasional serta standar Internasional. c. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis yang intensif dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional pelayanan dan pengawasan;


15


d. Meningkatkan sosialisasi, monitoring dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pengguna jasa karantina dan masyarakat pada umumnya. e. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur. b. Sasaran Pengembangan Sumberdaya Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik.

sumberdaya

dan

implementasi

prinsip

tata

Sasaran Strategis: 1. Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai. 2. Menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategi. 3. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi. 4. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan. 5. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal.


16


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan Nasional Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional. Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi eksport produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaan. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan BARANTAN diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK &OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (notification of non-compliance) di negara tujuan. B. Kebijakan Badan Karantina Pertanian dan Keterkaitan Strategi Pusat KKIP Isu strategis Badan Karantina Pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Peningkatan kemandirian pangan (beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi); 2. Peningkatan pengawasan pencegahan penyelundupan pangan; 3. Hambatan persyaratan teknis perdagangan; 4. Peraturan perkarantinaan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan lingkungan strategis; 5. Belum efektifnya pengawasan karantina karena katerbatasan SDM dan sarana prasarana; 6. Perubahan organisasi dan deliniasi kewenangan; 7. Pelayanan karantina yang belum efisien; 8. Penanganan kasus pemasukan produk pertanian ilegal dan pungutan liar. Kebijakan Operasional Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 meliputi hal-hal sebagai berikut : Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

17


1. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal hewan dan tumbuhan. 2. Pengetatan persyaratan teknis importasi produk pertanian. 3. Review dan penyempurnaan peraturan perundangan perkarantinaan. 4. Pendelegasian tindakan karantina kepada pihak ketiga yang memenuhi persyaratan. 5. Pengawasan karantina berbasis analisis dan manajemen risiko terhadap ancaman HPHK dan OPTK. 6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/Eselon I terkait yang memiliki kewenangan perijinan/persetujuan pemasukan dan pengeluaran. 7. Membangun Instalasi Karantina Pertanian Permanen. 8. Meningkatkan sistem pelayanan karantina. 9. Membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan perkarantinaan. C. Strategi Penyelenggaraan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 1. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan a. Kegiatan Pre-Emptif 1) Pusat a) Menyusun kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli/ monitoring di UPT terhadap sistem perkarantinaan dan keamanan hayati yang meliputi, antara lain kelengkapan persyaratan dokumen, terhadap media pembawa HPHK, media pembawa OPTK, orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa HPHK atau OPTK, media pembawa lain (sampah), baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina;; b) Melakukan fasilitasi kelengkapan, pelatihan, apresiasi, dan workshop untuk meningkatkan kualitas PPNS, Intelijen dan Polsus pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan; c) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pre-emptif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) Mengadministrasikan kegiatan pre-emptif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Merencanakan ketersediaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

18


keamanan hayati, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; 2) Unit Pelaksana Teknis a) Melaksanakan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati dalam rangka meningkatkan efektifiitas pencegahan masuknya HPHK dan OPTK serta keamanan hayati; b) Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; c) Melakukan koordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan preemptif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) Melakukan kompilasi dan mengelola peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Mengadministrasikan kegiatan pre-emptif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; f) Melakukan pemantauan terhadap informasi perkarantinaan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan dan tindakan karantina; g) Melakukan pemantauan terhadap penerapan Skim Audit Barantan (SAB), apabila diperlukan; b. Kegiatan Preventif 1) Pusat a) Merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli/monitoring dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; b) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan preventif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

19


c) Mengadministrasikan kegiatan preventif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 2) Unit Pelaksana Teknis a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka networking untuk menggali informasi adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; b) Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap sistem perkarantinaan dan keamanan hayati, media pembawa HPHK, media pembawa OPTK, PSAT, tindakan karantina, orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa HPHK atau OPTK, media pembawa lain (sampah), baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; c) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi preventif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; d) Melakukan koordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan preventif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Mengadministrasikan kegiatan preventif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; c. Kegiatan Penegakan hukum 1) Pusat a) Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati termasuk dukungan dalam proses penyidikan maupun pemberkasan dan penyerahan berkas perkara; b) Memberikan bimbingan teknis untuk pendampingan dan penguatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

20


c) Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penerapan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyidikan oleh PPNS Karantina, Juklak dan Juknis Intelijen di UPT Karantina Pertanian; d) Melakukan koordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal dengan instansi terkait dalam penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, apabila diperlukan; e) Mengadministrasikan kegiatan penegakan hukum sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; f) Melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat dan informasi lainnya mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 2) Unit Pelaksana Teknis a) Melakukan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan melalui kegiatan penyidikan oleh PPNS Karantina, antara lain : (1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati; (2) Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati; (3) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati; (4) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati; (5) Membuat dan menandatangani Berita Acara; (6) Menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati; b) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, baik internal maupun eksternal dalam penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; c) Mengadministrasikan kegiatan penegakan hukum sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) Melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat dan informasi lainnya mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

21


2. Bidang Kerjasama Perkarantinaan a. Kerjasama Multilateral: 1) meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian di dalam forum kerjasama internasional; 2) memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam organisasi kerjasama multilateral di bidang penentuan standar, pedoman, dan rekomendasi internasional (IPPC, OIE, dan Codex Alimentarius); 3) melaksanakan fungsi sebagai National Enquiry Point dan Notification Body SPS-WTO di Indonesia; 4) meningkatkan peran National Plant Protection Organization (NPPO) Badan Karantina Pertanian dalam kegiatan penyusunan standar ketentuan phytosanitary, pelaksanaan fungsi komunikasi dan pertukaran informasi ketentuan phytosanitary dalam kerangka kerja IPPC; 5) memfasilitasi pemanfaatan technical assistance yang diberikan oleh organisasi internasional untuk mengembangkan sistem perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 6) melakukan pemantauan dan evaluasi dalam peningkatan kerjasama multilateral di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati. b. Kerjasama Regional: 1) meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam forum kerjasama regional; 2) memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam organisasi kerjasama regional dalam rangka penetapan dan harmonisasi standar ketentuan dan kompetensi di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 3) memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam rangka harmonisasi persyaratan SPS dalam rangka peningkatan perdagangan regional dan lintas batas; 4) memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam meningkatkan perdagangan komoditas pertanian di wilayah lintas batas; 5) memfasilitasi pemanfaatan technical assistance yang diberikan oleh organisasi regional untuk mengembangkan sistem perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati dalam rangka peningkatan capacity building; 6) melakukan pemantauan dan evaluasi dalam peningkatan kerjasama perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati di tingkat regional. c. Kerjasama Bilateral 1) meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam kerjasama bilateral di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

22


hayati dengan negara mitra berazaskan saling menguntungkan (win-win solution atau reciprocal benefit); 2) meningkatkan hubungan kerjasama perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati di lintas batas antar negara; 3) melakukan koordinasi dan fasilitasi akselerasi ekspor produk pertanian; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama bilateral; d. Kerjasama Nasional: 1) meningkatkan hubungan kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 2) meningkatkan kerjasama operasional perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati di pintu pemasukan/pengeluaran melalui koordinasi CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security); 3) meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam akselerasi ekspor komoditas pertanian; 4) meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam forum koordinasi lintas sektor lingkup nasional; 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait. 3. Bidang Informasi Perkarantinaan a. Meningkatkan dan optimalisasi pengelolaan dan fungsi Data Center, antara lain meliputi kompilasi data operasional, manajemen pengelolaan data operasional, kontribusi data kepada pengambil kebijakan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati. b. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam kegiatan operasional perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, antara lain mencakup penerapan in house system KH,KT,PSAT dan PSAH, penerapan IT pada aspek pelayanan public (PPK online, e-Lab,Simlab, registrasi SAB, eproc dsb), pembuatan dan pengembangan aplikasi. c. Melakukan prakarsa dan optimalisasi kerjasama informasi dengan instansi dan negara lain, antara lain meliputi pengintegrasian in house system Barantan dengan INSW dan ASW, pengintegrasian inhouse system Barantan dengan instansi penerbit perijinan lingkup Kementan (SIP, SPP), pertukaran sertifikat elektronik dengan negara mitra, pertukaran data elektronik dengan dinas kabupaten/kota untuk keperluan inline inspection dan sertifikasi MP di daerah asal, partisipasi pada forum-forum TI, komunikasi akses data dalam pelatihan jarak jauh, mendukung penerapan Indonesia Go Open Source (IGOS). d. Penguatan kompetensi dan Infrastruktur teknologi informasi (TI), antara lain meliputi pengelolaan jaringan system informasi (LAN, VPN dan VoIP), bimbingan teknis bagi pengelola TI di UPT, pelatihan TI dan up grade knowledge petugas dikantor pusat, pengadaan dan up grade sarana dan prasarana TI.


23


D. SASARAN STRATEGIS, PENGUKURAN DAN TARGET 1. Sasaran Strategis Bidang Kepatuhan Perkarantinaan PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN POLRI

BIN BAIS Kemenkumham

KETERKAITAN

OUTPUT

Pembinaan PPNS, POLSUS

PPNS dan POLSUS yang profesional

Pembinaan Intelijen Karantina Pembinaan Intelijen Karantina Penetapan PPNS

Intelijen Karantina yang profesional Intelijen Karantina yang profesional Kartu Tanda Anggota PPNS Kelancaran arus dokumen dan barang

TARGET PPNS = 30 org/th POLSUS = 30 org/th 30 org/th 30 org/th 30 org/th

Ditjen Bea dan Cukai

Prosedur arus dokumen dan barang

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Ditjen Perhubungan Udara

Prosedur arus dokumen dan barang Pengawasan perizinan dan/atau rekomendasi Prosedur perkarantinaan

Ditjen Perhubungan Laut

Prosedur perkarantinaan

Ditjen Perhubungan Darat


Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prosedur Kerjasama Intelijen perkarantinaan dan dan penyidikan thd keamanan hayati pelanggaran CITES

Pelabuhan laut dan Bandara

Pengawasan Surat Rekomendasi Pemasukan Pengawasan Surat Izin Pemasukan benih/bibit

Efektifitas pengawasan SRP


Efektifitas pengawasan SIP


Kementerian Perdagangan

Ditjen Hortikultura

Harmonisasi prosedur Transparansi

Pelabuhan /bandara ekspor dan impor Minimalisasi MP titik singgung Akses monitoring

Kinerja Bandara perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati Kinerja Pelabuhan laut perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati Kinerja Pelabuhan perkarantinaan dan penyeberanga pengawasan n keamanan hayati


24


Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota PERSPEKTIF PELANGGAN/ CUSTOMER Importir

Pengawasan Surat Izin Pemasukan benih/bibit Pengawasan Surat Izin Pemasukan benih/bibit Penetapan kebijakan dan petunjuk teknis kewasdakan Koordinasi perizinan lalu lintas MP KETERKAITAN





Peraturan/pedoman

Sesuai kebutuhan

Efektifitas pengawasan perizinan MP


OUTPUT

Penegakan peraturan dan prosedur Fasilitasi akselerasi ekspor

Kepatuhan

Perusahaan Penerbangan

Ketersediaan Air way Bill

Perusahaan Pelayaran

Ketersediaan cargo manifest

Asosiasi

Sosialisasi peraturan perundangan Prosedur perkarantinaan

Kelancaran arus dokumen dan barang Kelancaran arus dokumen dan barang Kepatuhan

Eksportir

Jasa Pengiriman Pedagang antar pulau Masyarakat

PERSPEKTIF ORGANISASI INTERNAL Kesekretariatan Perkarantinaan Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Sosialisasi peraturan perundangan Membina ketahanan masyarakat perkarantinaan KETERKAITAN Penyediaan sarana, prasarana dan SDM Peraturan dan juklak/juknis

Kelancaran ekspor

TARGET importir komoditas karantina Eksportir komoditas karantina Pengguna jasa penerbangan Pengguna jasa pelayaran Anggota Asosiasi

Efektifitas pencegahan HPHK/OPTK Kepatuhan

Pengguna jasa pengiriman

Kesadaran masyarakat

masyarakat

Pedagang antar pulau

OUTPUT Sarana, prasarana dan SDM Penegakan Hukum


TARGET Sesuai kebutuhan Petugas karantina hewan dan pengguna jasa

25


Perkarantinaan Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN SDM Sarana dan Prasarana Peraturan Perundangan (Juklak/Juknis) Pelayanan

Perspektif Keuangan Perencanaan dan anggaran

Peraturan dan juklak/juknis

KETERKAITAN

Penegakan Hukum

Petugas karantina tumbuhan dan pengguna jasa

OUTPUT

Peningkatan kompetensi

Profesionalisme

Penyediaan peralatan dan kelengkapan kerja Penyusunan dan Penyempurnaan peraturan dan Juklak/juknis Standar pelayanan ISO 9001:2008

Peralatan dan kelengkapan kerja

Keterkaitan Operasional Pengawasan dan Penindakan

TARGET PPNS, POLSUS dan Intelijen karantina Sesuai kebutuhan

Peraturan perundangan dan juklak/juknis

Sesuai kebutuhan

Pelayanan prima

Balai Besar/Balai/St asiun

Output Terselenggaranya kegiatan Wasdak

Target Balai Besar/Balai/St asiun

2. Sasaran Strategis Bidang Kerjasama Perkarantinaan PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN POLRI

KETERKAITAN

OUTPUT

Kerjasama Pembinaan PPNS, POLSUS BIMP-EAGA dan IMT-GT

MOU Barantan dengan POLRI

Ditjen Bea dan Cukai

BIMP-EAGA dan IMT-GT

Harmonisasi prosedur CIQS

Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu Hasil Perikanan



Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes



Ditjen Imigrasi



TARGET Tahun 2011 (perpanjangan ) Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina

26


Kemenko Polhukam

BIMP-EAGA


Kementerian Luar Negeri

Exit Permit, Legalitas MoU antar negara


Penugasan Luar Negeri dan penyusunan MoU antar negara Free Trade Area dan Bilateral serta ketentuan SPS FALNAS dan Komisi Nasional Keselamatan Penerbangan Sipil Prosedur perkarantinaan

Ditjen Perhubungan Darat


Fasilitasi dan Pelabuhan Hormonisasi penyeberanga Perkarantinaan n

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Notifikasi dan enquiry point ketentuan SPS dan posisi DELRI

sesuai kebutuhan

Badan POM


Draft Peraturan Perundangundangan dan penjelasannya, dokumen DELRI Draft Peraturan Perundangundangan dan penjelasannya, dokumen DELRI

Ditjen Hortikultura


sesuai kebutuhan

Ditjen Tanaman Pangan,


Ditjen Perkebunan


Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Free Trade Area (FTA)

Draft Peraturan Perundangundangan dan penjelasannya, dokumen DELRI Draft Peraturan Perundangundangan dan penjelasannya, dokumen DELRI Draft Peraturan Perundangundangan dan penjelasannya, dokumen DELRI Harmonisasi perdagangan

Kementerian Perdagangan Ditjen Perhubungan Udara

Harmonisasi perdagangan dan SPS Fasilitasi dan Harmonisasi Perkarantinaan

Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina sesuai kebutuhan sesuai perkembanga n Bandara

Fasilitasi dan Pelabuhan Hormonisasi laut Perkarantinaan


sesuai kebutuhan

sesuai kebutuhan

sesuai kebutuhan

Antar Negara

27


Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Koordinasi dan Kerjasama Internasional Prosedur Perkarantinaan

MOU, posisi DELRI

sesuai kebutuhan

MOU

Perguruan Tinggi

Pengembangan kualitas SDM dan teknologi

MOU

Organisasi Internasional dan Lembaga Donor

Bantuan teknis

Capacity Building

Kantor Pos dan Perusahaan Jasa Titipan Kilat IPB, UGM, UNAIR, UNIBRAW, UDAYANA, UNHAS FAO, ACIAR, ADB, JICA, EU, STDF-WTO

Ditjen Pos dan Telekomunikasi, PT. POS Indonesia dan ASPERINDO

PERSPEKTIF PELANGGAN/ CUSTOMER Perwakilan Negara Pengekspor Eksportir Perusahaan Penerbangan

Jasa Pengiriman PERSPEKTIF ORGANISASI INTERNAL Kesekretariatan Perkarantinaan Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Perkarantinaan Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

KETERKAITAN

OUTPUT

TARGET

Peraturan dan prosedur Karantina Fasilitasi akselerasi ekspor

Harmonisasi

Sesuai permasalahan

Kelancaran ekspor

Harmonisasi prosedur perkarantinaan dalam penerbangan Prosedur perkarantinaan KETERKAITAN

Quarantine declaration

Eksportir komoditas karantina Pengguna jasa penerbangan

Penyediaan sarana, prasarana dan SDM Peraturan dan juklak/juknis

Sarana, prasarana dan SDM

Sesuai kebutuhan

Harmonisasi peraturan

Peraturan dan juklak/juknis

Harmonisasi peraturan

Perwakilan negara mitra/eksport ir/ importir Perwakilan Negara mitra/eksport ir/ importir

MoU OUTPUT


Pengguna jasa pengiriman TARGET

28


PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN SDM Sarana dan Prasarana Peraturan Perundangan (Juklak/Juknis) Pelayanan

Perspektif Keuangan Perencanaan dan anggaran

KETERKAITAN Peningkatan kompetensi Penyediaan peralatan dan kelengkapan kerja Penerjemahan peraturan perundangan karantina dalam bahasa Inggris Pelayanan pertukaran informasi Keterkaitan Operasional Kerjasama

OUTPUT

TARGET

Peningkatan kemampuan negosiasi Peralatan dan kelengkapan kerja

Satu kali per-2 tahun

Terjemahan dokumen

Satu kali pertahun

Dokumen informasi

Sesuai permintaan

Output Terselenggaranya kegiatan Kerjasama

Target Bilateral, Regional, Multilateral dan Nasional

Sesuai kebutuhan

3. Sasaran Strategis Bidang Informasi Perkarantinaan PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN Ditjen Bea dan Cukai

KETERKAITAN

OUTPUT

TARGET

INSW

Custom clearance, cargo release

Badan Pengawas Obat dan Makanan

INSW


Kementerian Perdagangan

INSW


Ditjen Perhubungan Udara

INSW



INSW


Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Hortikultura

Link data CITES dalam web-site Barantan

Informasi data CITES

Sinkronisasi Perijinan On-line Sinkronisasi

Pengiriman data SRP Pengguna Jasa On-line Pengiriman data SIP Pengguna Jasa


Media Pembawa HPHK/OPTK Media Pembawa HPHK/OPTK Media Pembawa HPHK/OPTK Media Pembawa HPHK/OPTK Media Pembawa HPHK/OPTK Pengunjung web

29


Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/K ota PERSPEKTIF PELANGGAN/ CUSTOMER Importir Eksportir Jasa Pengiriman Masyarakat

PERSPEKTIF ORGANISASI INTERNAL Kesekretariatan

Perkarantinaan Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Perkarantinaan Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN SDM

Perijinan On-line

On-line

Sinkronisasi Perijinan On-line Sinkronisasi Perijinan On-line Sinkronisasi Perijinan On-line

Pengiriman data SIP On-line Pengiriman data SIP On-line Pengiriman data SIP dan/atau SRP Online Pengiriman data perijinan On-line

Pengguna Jasa

OUTPUT

TARGET

Sinkronisasi Perijinan On-line

KETERKAITAN Permohonan Pemeriksaan Karantina On-line Permohonan Pemeriksaan Karantina On-line Permohonan Pemeriksaan Karantina Online Akses informasi karantina di website Barantan KETERKAITAN Penyediaan infrastruktur dan SDM Teknologi Informasi Peraturan dan juklak/juknis dan data operasional Peraturan dan juklak/juknis dan data operasional

KETERKAITAN Peningkatan kompetensi di bidang Teknologi Informasi

Data permohonan (elektronik)

Pengguna Jasa Pengguna Jasa Pengguna Jasa

Data permohonan elektronik

Importir komoditas karantina Eksportir komoditas karantina Perusahaan Pengiriman

Layanan Informasi

Masyarakat

Data permohonan (elektronik)

OUTPUT Infrastruktur dan SDM Teknologi Informasi

TARGET Sesuai kebutuhan

Laporan Operasional Validitas data UPT operasional Karantina Hewan di UPT Laporan Operasional Validitas data UPT operasional Karantina Tumbuhan di UPT OUTPUT SDM yang professional di bidang Teknologi Informasi


TARGET Penata Komputer, Operator Pelayanan di 30


UPT Sarana dan Prasarana

Peraturan Perundangan (Juklak/Juknis) Pelayanan

PERSPEKTIF KEUANGAN Perencanaan dan anggaran

Penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi Legalitas penggunaan inhouse system Pelayanan elektronik

KETERKAITAN Pengembangan Sistem Informasi

Peralatan Pengolah Data (hardware, software)

Sesuai kebutuhan

Surat Keputusan

In-house System Barantan Pelayanan Karantina Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati

Pelayanan Prima

OUTPUT Sistem Informasi Perkarantinaan

TARGET Pusat dan Balai Besar/Balai/St asiun

E. KEBIJAKAN OPERASIONAL 1. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan a. Tata Hubungan Kerja Pengawasan Dan Penindakan Lingkup Badan Karantina Pertanian 1) Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian : a) Menyiapkan kebijakan teknis dan merencanakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang mencakup kegiatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum; b) Melakukan bimbingan teknis berupa pendampingan, kerjasama, koordinasi dalam rangka penguatan terhadap kegiatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; c) Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis terhadap kegiatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis terhadap kegiatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Apabila diperlukan, baik atas inisiatif Pusat maupun permintaan UPT, dapat melakukan pendampingan, kerjasama, koordinasi untuk penguatan terhadap kegiatan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

31


peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; f) Dalam menyiapkan kebijakan teknis, melakukan bimbingan teknis, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, serta pihak lain apabila diperlukan; 2) UPT KARANTINA PERTANIAN : a) Melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, baik di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; b) Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerapan Skim Audit Badan Karantina Pertanian (SAB); c) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, unit kerja/unit pelaksana Pengawasan dan Penindakan pada UPT Karantina Pertanian, melakukan : (1) kerjasama dan berkoordinasi dengan unit kerja / pejabat fungsional di UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan serta pihak lain (Korwas PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, UPT Karantina Pertanian dan lainnya); (2) apabila diperlukan, UPT Karantina Pertanian dapat meminta bimbingan teknis ke Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian; d) Melaporkan secara berkala maupun insidental ke Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati serta dapat menyampaikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan teknis; b. Mekanisme Operasional Pengawasan Dan Penindakan Lingkup Badan Karantina Pertanian 1) Bidang Pengawasan dan Penindakan pada BBKP, Seksi Pengawasan dan Penindakan pada BKP Kelas I dan Koordinator Pengawasan dan Penindakan pada BKP Kelas II, SKP Kelas I dan SKP Kelas II melaksanakan fungsi pengawasan berupa verifikasi dan validasi dokumen persyaratan mulai dari pemberitahuan atau laporan atas : a) pemasukan media pembawa HPHK, media pembawa OPTK, PSAT dan agens hayati dari luar negeri; atau b) pemasukan atau pengeluaran media pembawa HPHK dan media pembawa OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia; atau c) pengeluaran media pembawa HPHK, media pembawa OPTK dan PSAT ke luar negeri oleh pemilik/kuasanya di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai selesainya pelaksanaan tindakan karantina, baik Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

32


di dalam maupun di luar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan ataupun yang tidak ditetapkan, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. 2) Apabila dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimakaud pada angka 1 di atas, ternyata : a) ditemukan adanya dugaan pelanggaran oleh pemilik/kuasanya, maka dilakukan penindakan dengan berkoordinasi kepada pihak terkait, baik internal maupun eksternal; b) ditemukan adanya dugaan pelanggaran oleh petugas karantina dan atau pegawai karantina lainnya, maka dilakukan penindakan dengan berkoordinasi kepada pihak internal, yaitu Unit Kerja di lingkup UPT Karantina Pertanian setempat, kantor pusat Badan Karantina Pertanian dan/atau Instansi lain lingkup Kementerian Pertanian; c) tidak ditemukan pelanggaran, maka dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Bidang Pengawasan dan Penindakan pada BBKP, Seksi Pengawasan dan Penindakan pada BKP Kelas I dan Koordinator Pengawasan dan Penindakan pada BKP Kelas II, SKP Kelas I dan SKP Kelas II dapat melakukan fungsi penindakan, apabila ada informasi berupa dugaan : a) pemasukan media pembawa HPHK, media pembawa OPTK, PSAT dan agens hayati melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina dan telah dilalulintasbebaskan di dalam wilayah negara Republik Indonesia; b) pemasukan media pembawa HPHK, media pembawa OPTK, PSAT dan agens hayati melalui tempat pemasukan yang tidak ditetapkan dan telah dilalulintasbebaskan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. 4) Dalam melakukan fungsi penindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, Bidang Pengawasan dan Penindakan pada BBKP, Seksi Pengawasan dan Penindakan pada BKP Kelas I dan Koordinator Pengawasan dan Penindakan pada BKP Kelas II, SKP Kelas I dan SKP Kelas II dapat berkoordinasi dengan instansi terkait; 2. Bidang Kerjasama Perkarantinaan a. Kerjasama Multilateral 1) memfasilitasi penyiapan dan menyusun posisi Indonesia sebagai bahan bagi delegasi Indonesia untuk melakukan negosiasi dalam pertemuan kerjasama multilateral dalam mendukung fasilitasi perdagangan internasional; 2) memfasilitasi kehadiran DELRI dari Badan Karantina pada forum kerjasama internasional; 3) menotifikasikan draf peraturan Indonesia terkait SPS yang mempunyai dampak signifikan terhadap perdagangan internasional; 4) menyusun tanggapan Indonesia atas notifikasi negara mitra yang dapat menghambat ekspor komoditas pertanian Indonesia; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

33


5) menyusun posisi Indonesia atas komentar negara mitra terhadap notifikasi Indonesia; 6) menjawab pertanyaan dan permintaan informasi SPS dari pihak-pihak terkait di dalam dan luar negeri; 7) memfasilitasi pertemuan dengan tamu luar negeri yang menawarkan technical assistance di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati; 8) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati. b. Kerjasama Regional 1) memfasilitasi penyiapan dan menyusun posisi Indonesia sebagai bahan bagi delegasi Indonesia untuk melakukan negosiasi dalam pertemuan kerjasama regional dalam rangka penetapan dan harmonisasi standar kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan keamanan hayati (EWG-HPM, EWG-MRLs Pesticide, APPPC); 2) memfasilitasi penyiapan dan menyusun posisi Indonesia sebagai bahan bagi delegasi Indonesia untuk melakukan negosiasi dalam pertemuan kerjasama regional dalam rangka peningkatan perdagangan regional dalam forum Free Trade Area (FTA) regional (ASEAN-China FTA, ASEANAUS-NZ FTA, ASEAN-EU FTA, ASEAN-Korea FTA); 3) memfasilitasi penyiapan dan menyusun posisi Indonesia sebagai bahan bagi delegasi Indonesia untuk melakukan negosiasi peningkatan perdagangan komoditas pertanian di wilayah lintas batas (BIMP-EAGA, IMT-GT); 4) memfasilitasi kehadiran DELRI dalam forum kerjasama regional; 5) memfasilitasi pertemuan dengan tamu luar negeri yang menawarkan technical assistance di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati tingkat regional (APPPC, APEC, ASEAN, ASEAN +3, ASEAN FTA); 6) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama Badan Karantina Pertanian dalam forum regional. c. Kerjasama Bilateral 1) memfasilitasi pertemuan kerjasama bilateral dengan negara mitra; 2) memfasilitasi penyiapan dan menyusun posisi indonesia sebagai bahan bagi delegasi indonesia untuk melakukan negosiasi dengan negara mitra dalam rangka harmonisasi standar kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan keamanan hayati, serta peningkatan perdagangan bilateral dengan negara mitra; 3) memfasilitasi penyiapan dan menyusun posisi indonesia sebagai bahan bagi delegasi indonesia untuk melakukan negosiasi dengan negara mitra dalam rangka harmonisasi standar kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan keamanan hayati, dengan negara tetangga (malaysia, png, timor leste, phillipines, dan singapore); 4) melakukan koordinasi dan memfasilitasi komunikasi dengan instansi terkait di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan (indonesiaaustralia wgaffc); Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

34


5) memfasilitasi koordinasi penyelesaian hambatan perdagangan dengan negara mitra; 6) memfasilitasi peran badan karantina pertanian sebagai salah satu unsur yang berperan dalam fasililtasi perdagangan untuk memperlancar market access; 7) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama badan karantina pertanian dalam forum bilateral dengan negara mitra d. Kerjasama Nasional 1) memfasilitasi pertemuan kerjasama di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati antara Badan Karantina Pertanian dan instansi terkait (Bea Cukai, Postel, universitas, Perhubungan, POLRI, dll.); 2) memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Badan Karantina Pertanian dengan instansi CIQS untuk meningkatkan kerjasama operasional perkarantinaan dan keamanan hayati di pintu pemasukan/pengeluaran; 3) memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Badan Karantina Pertanian dan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan operasional; 4) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan akselerasi ekspor komoditas pertanian; 5) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait; 3. Bidang Informasi Perkarantinaan Mendukung Penguatan Penyelenggaraan Perkarantinaan yang tangguh dan terpercaya dengan pemanfaatan system tehnologi informasi yang akuntabel, tertelusur dan transparan melalui: a. Pengembangan dan Pemanfaatan IT pada kegiatan operasional; b. Penguatan SDM dan infrastruktur IT; c. Pengelolaan data center; d. Kerjasama IT dengan instansi/negara lain. F. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pusat KKIP, maka dalam penyusunan kegiatannya mengacu pada Program Barantan, yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Adapun kegiatan Pusat KKIP, yaitu Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama, dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan dengan penjabaran kegiatan masing-masing bidang sebagai berikut : A. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan 1. Perumusan Pedoman Pengawasan dan Penindakan; 2. Pembinaan Teknis Peningkatan Kompetensi PPNS Karantina Pertanian; 3. DIKLAT Teknis Analis Intelijen Badan Karantina Pertanian 4. Sosialisasi Aplikasi Wasdak Barantan; 5. Penyusunan Kode Etik PPNS Barantan; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

35


6. Penyusunan SOP Penyidikan oleh PPNS Barantan; 7. Penyusunan JUKNIS dan Tata Cara Verifikasi Kasus 8. Bimtek Koordinasi Bidang Pengawasan, Penindakan dan Kepatuhan; a. Rapat Koordinasi Nasional Pusat KKIP; b. Rapat Koordinasi Bidang Kepatuhan Wilayah Barat; c. Rapat Koordinasi Bidang Kepatuhan Wilayah Timur; 9. Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait a. Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait; b. Konsultasi dan Koordinasi ke Instansi Terkait; 10. Pengelolaan Pusat KKIP a. Evaluasi Teknis Regional dan Nasional; b. Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan Pusat KKIP; c. Pengelolaan Administrasi Pusat KKIP; d. Pengelolaan Administrasi PPNS, Intelijen dan Polsus; e. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS Badan Karantina Pertanian; f. Fasilitasi Pemusnahan MP HPHK/OPTK Barantan; 11. Layanan Diklat Teknis/Fungsional a. Penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 400 JP; b. Penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 200 JP; c. Penyelenggaraan Diklat Dasar Intelijen Pola 200 JP; d. Penyelenggaraan Diklat Intelijen Manajemen Pola 100 JP; e. Penyelenggaraan Diklat Polsus. B. Bidang Kerjasama Perkarantinaan 1. Kerjasama Multilateral; 2. Kerjasama Regional Dan Sub Regional; 3. Kerjasama Bilateral; 4. Workshop kerjasama perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 5. Fasilitasi Bantuan Luar Negeri; 6. Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Internasional (Multilateral, Regional/Sub Regional, dan Bilateral); 7. Penerbitan News Letter SPS; 8. Kerjasama dan Koordinasi Antar Instansi terkait. 9. Fasilitasi dan Optimalisasi Kerjasama Internasional dan Nasional 10. Penyelenggaraan Pertemuan Internasional 11. Penyusunan Posisi DELRI dalam Pertemuan Internasional 12. Kesekretariatan SPS 13. Identifikasi Kebutuhan Peningkatkan Kerjasama Nasional dan Internasional 14. Monitoring dan Evaluasi hasil implementasi kerjasama C. Bidang Informasi Perkarantinaan 1. 2. 3. 4.

Pembuatan aplikasi sistem pengolahan data Barantan; Pembuatan aplikasi Sistem penilaian Instalasi KH Pembuatan aplikasi pemanfaatan barcode; Pembuatan Web servise Realisasi Perijinan Instansi terkait Lingkup Kementerian Pertanian; 5. Pembuatan Web service hasil uji laboratorium UPT KP; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan - Badan Karantina Pertanian

36


6. Pembuatan Web Servise Realisasi uji Laborattorium PSAT dan PSAH; 7. Update Aplikasi Sistem informasi Barantan Terintegrasi; 8. Update Aplikasi Sistem informasi perijinan dengan Dinas prof/Kab; 9. Penyempurnaan sistem integrasi perijinan; 10. Penyempurnaan aplikasi monTIoring IAS post border; 11. Penyempurnaan aplikasi pelaporan elektronik laboratorium PSAT; 12. Pengembangan Aplikasi Sistem Persuratan; 13. Pengembangan Aplikasi SAB; 14. Pengembangan Aplikasi elektronik Certifikat; 15. Pengembangan Aplikasi trace n trak akses komodTIi unggulan; 16. Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Hasil uji laboratorium dengan Instansi Terkait; 17. Pengkajian aplikasi informasi perijinan dgn dinas Prop/Kab/Kota; 18. Pengkajian sistem informasi persuratan UPT; 19. Pengkajian sistem aplikasi pengolahan data barantan KH/KT; 20. Pengkajian sistem aplikasi penilaian IKH; 21. Pengkajian web service realisasi perijinan instansi lingkup Kementan; 22. Pengkajian web service hasil uji laboratorium UPT; 23. Pengkajian aplikasi pemanfaatan barcode; 24. Penyusunan Pedoman umum aplikasi barantan (6 Manual); 25. Penyusunan Pedoman Standarisasi TI UPT KP; 26. Penyusunan bahan aplikasi informasi perijinan dgn dinas Prop/Kab/Kota; 27. Penyusunan bahan sistem informasi persuratan UPT; 28. Penyusunan bahan aplikasi pengolahan data Barantan KH/KT; 29. Penyusunan bahan sistem aplikasi penilaian IKH; 30. Penyusunan bahan webservice realisasi perijinan instansi lingkup kementan KH/KT; 31. Pengintegrasian Sistem informasi fungsional dgn Inhouse system; 32. Pengumpulan Penyiapan dan Penyajian Hasil Sinkronisasi Data Lalulintas Media Pembawa; 33. Pokja Integrasi dan sinkronisasi data lalulintas Media pembawa; 34. Penyusunan web service hasil uji laboratorium UPT. Untuk lebih jelasnya, gambaran program dan kegiatan Pusat KKIP selama periode 20152019 dapat lihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan.


37


BAB IV PENUTUP Renstra Pusat KKIP Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Renstra Barantan Tahun 2015-2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Secara umum, pentahapan reformasi di bidang perencanaan dan penanggaran berkaitan dengan jadwal pelaksanaan penganggaran bebasis kinerja (PBK) dan peneraan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Beberapa tahapan yang akan menjadi perhatian untuk dipersapkan antara lain (1) penelaahan program dan kegiatan (2) penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 4 tahun (3) penyusunan anggaran tahun dasar (based year) (4) penyusunan prakiraan maju jangka menengah (forward estimates) untuk periode 4 tahun. Berdasarkan tahapan implementasi reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran, maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra Pusat KKIP ini mengikuti dinamika yang berkembang.


38



39

Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents