RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO TAHUN (PERUBAHAN) BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SIDOARJO NOMOR : KEP / 46 / IV /2016 TANGGAL : 25 APRIL 2016

1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SIDOARJO RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO TAHUN 2015-2019 (PERUBAHAN)

BAB I PENDAHULUAN 1.

Kondisi Umum

Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 telah merumuskan dan menetapkan Visi pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.”

Dalam implementasinya

RPJPN dibagi dalam 4

(empat) tahapan Pembangunan Nasional yaitu : RPJMN Tahap I Tahun 20052009; RPJMN Tahap II Tahun 2010-2014; RPJMN Tahap III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Tahap IV Tahun 2020-2025. Penahapan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 2005-2025

ke dalam

Panjang Nasional (RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional

(RPJMN) dengan masa pelaksanaan 5 (lima) tahunan. Yaitu Rencana Strategis (Renstra) tahap I Tahun 2005-2009, Renstra Tahap II Tahun 2010-2014, Renstra Tahap III Tahun 2015-2019, dan Renstra Tahap IV Tahun 2020-2025.

Sebagai implementasi Polri telah menjabarkan ke dalam Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025 yang mencakup 3 (tiga) tahapan waktu, yaitu: Tahap I Tahun 2005-2009 untuk membangun kepercayaan (trust building), Tahap…..

Renstra Polres Sidoarjo Tahun 2015-2019


2

Tahap II Tahun 2010-2014 membangun kemitraan (partnership building), Tahap III Tahun 2015-2025 menuju organisasi unggulan (strive for excellence) yang akan diimplementasikan sampai dengan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (excellence).

Pada Grand Strategy Polri Tahap III, Polri menjabarkan ke dalam 2 tahapan Renstra yaitu Renstra Tahap III Tahun 2015-2019 (strive for excellence), dan Renstra tahap IV Tahun 2020-2025 (excellence).

Bagan: Tahapan Grand Strategy Polri 2005-2025

Dalam penetapan sasaran pelaksanaan Renstra Tahap I Tahun 2005-2009 Polri berusaha mewujudkan Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern. sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama yang harus diwujudkan sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada…..



3

Pada

Renstra

tahap

II

Tahun

2010-2014,

lebih

ditekankan

pada

pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan Polri sebagai pelayan Kamtibmas menuju pelayanan prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.” dengan sasaran membangun kemitraan (partnership building) dengan seluruh komponen dan masyarakat.

Dari hasil evaluasi pada pelaksanaan Renstra Polres Sidoarjo tahap II Tahun 2010-2014 bahwa kondisi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas di wilayah Sidoarjo relatif aman dan kondusif,

dengan menerapkan

manajemen operasional

kepolisian yang baik sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan aman, roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar, meskipun dalam kurun waktu tertentu masih terjadi berbagai gangguan Kamtibmas.

Secara umum sasaran strategis pada Renstra Polres Sidoarjo 2010-2014 telah tercapai, dalam bidang operasional antara lain Polres Sidoarjo berhasil mengindikasi keberadaan ISIS di lapas Porong, meredam konflik sosial lumpur lapindo dan kasus-kasus lain.

Polres Sidoarjo juga telah berhasil melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2014” yang dilaksanakan selama 224 hari (pra, semasa, dan pasca Pemilu). Dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, Polres Sidoarjo

mengedepankan kegiatan

preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen, represif, kuratif dan rehabilitasi dalam rangka mengamankan setiap tahapan inti Pemilu guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Pada Tahun 2015 Polres Sidoarjo melaksanakan operasi “Mantap Praja Semeru 2015” yang dilaksanakan selama 296 hari (Juli s.d. Maret 2016) dengan sasaran…..



4

sasaran operasi adalah pengamanan Pilkada serentak di wilayah Sidoarjo disamping itu Polres Sidoarjo juga melaksanakan Operasi Sikat Semeru, Operasi Handak Semeru dan operasi tumpas Narkoba Semeru maupun operasi khusus Kepolisian mandiri kewilayahan dengan maksimal guna memenuhi tuntutan masyarakat dan terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif di wilayah Sidoarjo.

Dalam upaya mewujudkan trust building dan partnership building, Polres Sidoarjo membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar melalui strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) dengan wujud pengurusan SIM melalui 3 Pilar dan program cangkrukan Polmas. Polmas bertujuan untuk mendekatkan personel Polres Sidoarjo dengan kearifan lokal, melalui tokoh-tokoh adat, pemuka agama, pamong desa/kelurahan, kelompok remaja, dan lain-lain,untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah masing-masing. Ukuran keberhasilan Polisi bukan pada banyaknya kasus kejahatan yang mampu ditangani, melainkan pada pencegahan (preventif) dan penangkalan (pre-emtif). Polres Sidoarjo sudah berusaha ke arah sana, dengan mengembangkan dan menerapkan community policing (pemolisian masyarakat, atau Polmas) serta menggerakan kesadaran bernegara

dengan

program

seribu

Bendera

Merah

Putih

yaitu

mengganti/membagikan kepada instansi atau elemen lainnya yang masih mengibarkan Bendera Merah Putih yang sudah tidak layak (kusam/sobek).

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Polri telah berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri Polres Sidoarjo guna menghadapi segala tuntutan tugas. Pemerintah telah menetapkan rasio ideal Polisi dibanding penduduk adalah 1: 575 pada akhir tahun 2019. Pada Tahun 2015, jumlah personel Polri telah mencapai 402.166 orang dengan rasio 1: 591 dan untuk Polres Sidoarjo jumlah personel Polri

telah

mencapai 1.400 orang dengan rasio 1 : 1.489, padahal kemampuan keuangan negara untuk menyediakan anggaran Polri masih sangat terbatas. Untuk…..



5

Untuk Polres Sidoarjo pengembangan SDM telah dilaksanakan melalui strategi penambahan anggota Polri dengan mengajukan usulan tambahan personil ke Polda Jatim. Melalui Panbanrim rekruitmen anggota Polri dijaring dari caloncalon yang berkualitas, baik secara kesamaptaan, jasmani, moral kepribadian, intelektual, melalui proses penerimaan yang dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) dengan melibatkan pihak eksternal sebagai pengawas sehingga menambah kepercayaan masyarakat/instansi terhadap kinerja Polres Sidoarjo. Pada pembinaan karier masih menemui beberapa permasalahan antara lain penambahan dan penyusutan personel yang masih tidak seimbang, masih banyak anggota Polri berpangkat Perwira menengah yang non job dan menempati jabatan Anjak, disisi lain kualitas SDM Polres Sidoarjo yang belum sepenuhnya sesuai standart kompetensi yang diharapkan dan kesejahteraan personel Polri yang belum memadai.

Pada

bidang

pembangunan

Sarana

prasarana,

telah

mendapatkan

pemenuhan Sarpras Polri antara lain : penambahan Ranmor operasional maupun Ranmor khusus, membangun sarana Kepolisian soft power dan tidak melanggar HAM, membangun Layanan Contact Center 110, penambahan peralatan Dalmas, antara lain security

barrier

dan

kendaraan

taktis

berupa APC dan AWC,

mengusulkan membangun fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan Polisi dengan

masyarakat

termasuk

pembangunan

Mako

Polres,

Polsek

dan

Polsubsektor di wilayah Polres Sidoarjo, sedangkan dalam pengadaan barang dan jasa, Polres Sidoarjo telah menggunakan LPSE E-procurement.

Tantangan di

bidang Sarpras antara lain masih banyaknya fasilitas Polri yang belum dibangun bahkan sebagian masih bersifat pinjam pakai serta masih banyak bangunan Polri yang merupakan bangunan lama atau tidak layak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana mobilitas operasional dalam pelaksanaan tugas Polri dan untuk pelayanan publik masih kurang memadai. Pada…..


6


Pada sistem penganggaran, Polda Jatim telah menetapkan 12 program dengan 38 kegiatan, dan Polres Sidoarjo melaksanakan 9 program dengan 20 kegiatan. Dukungan anggaran Polres Sidoarjo tiap tahun telah mengalami peningkatan yang signifikan namun peningkatan tersebut masih didominasi pada anggaran belanja pegawai, sedangkan untuk belanja modal dan belanja barang yang diperlukan guna mendukung operasionalisasi pelaksanaan Tupoksi Polres Sidoarjo masih sangat terbatas sehingga dalam implementasinya memerlukan upaya efisiensi dan efektifitas anggaran dan pelaksanaan Tupoksi belum dapat terlaksana secara optimal. Alokasi anggaran Polres Sidoarjo T.A. 2015 untuk belanja pegawai sebesar 69,90 %, belanja barang 28,55 % dan belanja modal 1,53 %. Tunjangan kinerja bagi personel Polri dengan beban dan tantangan tugas di lapangan yang semakin berat dan kompleks masih relatif kecil dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Selain itu belanja pemeliharaan yang tersedia kurang memadai dikarenakan penambahan peralatan materiil dan pembangunan fasilitas Polri tidak diimbangi dengan penambahan anggaran belanja pemeliharaan.

Laporan

realisasi

anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

anggaran dengan realisasinya selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 57.268.127.074,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-. Realisasi Belanja Negara TA 2015 adalah sebesar Rp. 135.039.582.672,- atau mencapai 115,38 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp. 117.045.109.000,-.

Realisasi Belanja Kepolisian Resort Sidoarjo pada tahun 2015 sebesar Rp.135.039.582.672,- atau 115,37 persen dari anggaran belanja

sebesar

Rp.117.045.109.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 tersaji sebagai berikut : Rincian…..



7

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja (dalam rupiah) 2015 URAIAN

ANGGARAN

% REAL ANGGR

REALISASI

Belanja Pegawai

87,304,274,000

105,305,120,375

120.62

Belanja Barang

26,026,335,000

26,025,643,451

100.00

Belanja Modal

3,714,500,000

3,713,500,000

99.97

117,045,109,000

135,044,263,826

0

4,681,154

117,045,109,000

135,039,582,672

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Total Belanja

115.38 0.00 115.37

Implementasi dari pelaksanaan program tersebut telah menunjukan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik dengan ditandai

situasi Kamtibmas yang

semakin kondusif dan terkendali serta meningkatnya penilaian positif dari masyarakat terkait pelayanan prima Kepolisian. Kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka menambah mewujudkan clean governance dan good goverment dengan strategi membagun opini publik, meningkatkan sinergi Kepolisian dengan lembaga/instansi terkait dan komponen masyarakat dilaksanakan secara terusmenerus dan berkesinambungan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri di daerah hukum Polres Sidoarjo antara lain di bidang organisasi sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Polri adalah penggelaran kekuatan dan

lapis

kemampuan yang tergelar dengan struktur 1 (satu) Polres, 18 Polsek dengan tipologi : 10 Polsek Urban, 8 Polsek Rural dan 2 Polsubsektor, menjaga penampilan personil Polres Sidoarjo dengan mengganti baju dinas yang sudah kusam, melaksanakan kunker ke Polsek jajaran dalam rangka kesiapan panca siap, memberikan reaward dan punishment untuk anggota yang berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran. Dalam…..



8

Dalam bidang operasional,

Polres Sidoarjo telah berhasil mengungkap

kasus-kasus kejahatan antara lain kasus Begal Ranmor, Kasus Pembunuhan, Kasus Curas, Kasus pencabulan terhadap anak, Kasus LPG dan kasus Korupsi dalam menekan tindak kriminalitas

Polres Sidoarjo secara terus menerus

melaksanakan operasi Miras dan Narkoba sehingga tercapai zero miras maupun Narkoba diwilayah Sidoarjo. sedangkan di pelayanan publik yang terkait dengan pelaksanaan quick wins antara lain : SIM, STNK, dan BPKB yang disertai dengan terobosan

pelayanan melalui SIM keliling,

SIM corner, SIM delivery, Samsat

keliling, Samsat drive true, Samsat corner, Samsat link, Samsat delivery, Samsat elektronik data capture, Samsat paymient point, cetak BPKB, alur sistem online, quematic, pemberkasan elektronik, barkode, yang telah menerima standart ISO 9001:2008, terkait dengan upaya-upaya tersebut banyak unit pelayanan Polri yang telah memperoleh penghargaan berupa sertifikat ISO 9001:2008 dari Lembaga yang kompeten;

Selain

keberhasilan-keberhasilan

tersebut,

Polres

Sidoarjo

masih

dihadapkan pada beberapa tantangan di bidang operasional antara lain masih timbulnya berbagai faham/ajaran atau aliran yang menimbulkan sikap pro kontra di dalam masyarakat sehingga berpotensi terjadinya konflik sosial bahkan dapat menimbulkan kerusuhan massal (kegiatan majelis tafsir Al-quran di Sidoarjo,). Sementara itu dalam upaya menangani potensi konflik sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik sosial belum dapat ditangani secara maksimal sehingga masih perlu mengadakan peningkatan sinergi polisional secara intensif antar Lembaga/Instansi dan seluruh komponen masyarakat; Tantangan

tugas

Polri

ke

depan

akan

semakin

berat,

berbagai

perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks dan mengarah pada transnational crimes (kartel, bioterorism, narcoterorism, cyber crime), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan…..



9

dan komunikasi, implementasi perdagangan bebas dalam program AFTA dan Asean Economy Comunity (AEC), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan terjadi persaingan harga dan kualitas antara produk domestik dan produk asing yang masuk ke Indonesia khususnya barang/jasa produk China dengan harga murah sangat berpengaruh terhadap eskalasi Kamtibmas di daerah hukum Polres Sidoarjo. sedangkan untuk menghadapi hal tersebut kondisi kekuatan personel dan peralatan Polri yang ada saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan lingkungan strategi dan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang berpotensi

menimbulkan

konflik

yang

pada

akhirnya

berdampak

pada

meningkatnya gangguan Kamtibmas di daerah hukum Polres Sidoarjo. Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat akan berdampak pada berkembangnya gangguan Kamtibmas.

Pada pelaksanaan Renstra III (2015-2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional yang dikemas di bawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas), yaitu:

a.

menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif;

b.

membuat

pemerintah

tidak absen

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

c.

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

d.

menolak…..



10

d.

menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

e.

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar;

f.

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

g.

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik;

h.

melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional;

i.

memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga. Implementasi dari program “Nawa Cita” tersebut telah dijabarkan oleh Polda

Jatim dan telah dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo. Program Kapolri dalam rangka mendukung program “Nawa Cita” pemerintah antara lain sebagai berikut :

a.

implementasi 8 program Kapolri yaitu, yaitu :

1)

memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal Polri bidang SDM, sarana prasarana dan anggaran; 2)

melaksanakan…..



11

2)

melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekruitment, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan latihan serta pengawasan;

3)

memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip “pemolisian proaktif” dan “pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah”;

4)

memacu

terbentuknya postur Polri yang lebih dominan

sebagai

pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat; 5)

meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik;

6)

meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan Kamtibmas;

7)

meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi non represif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu Kamtibmas;

8)

meningkatkan kemampuan penegakkan hukum yang profesional terutama penyidikan ilmiah guna menekan angka 4 (empat) jenis kejahatan.

b.

Implementasi dari 8 Program Kapolri tersebut dituangkan dalam 11 program prioritas Kapolri

untuk mewujudkan Polri yang modern dan dipercaya

masyarakat yaitu :

1)

penataan dan pembinaan personel (penyelarasan dengan Nawa Cita ke-2);

2)

penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke 2, 3,4 dan 8);

3)

peningkatan profesionalisme anggota Polri (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke 1 dan 2); 4)

peningkatan…..



12

4)

peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan pemenuhan Sarpras khusus (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke-1);

5)

peningkatan perlindungan terhadap warga Negara untuk meningkatkan rasa aman (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke 4, 6 dan 9);

6)

membangun

partisipasi

publik

dalam

pengamanan

lingkungan

(penyelarasan dengan program Nawa Cita ke 1, 2 dan 4); 7)

mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementrian/ lembaga (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke 1, 2 dan 4);

8)

meningkatkan penegakkan hukum yang profesional, objektif dan bebas KKN (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke 4, 7 dan 9);

9)

mempersiapkan

rencana

pengamanan

dan

rencana

kontijensi

Pemilukada serentak (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke-1); 10) penguatan pengawasan Polri (penyelarasan dengan program Nawa Cita ke 1,2 dan 4); 11) pelaksanaan program Quick Wins Polri. program Quick Wins Polri tahun 2015-2019 yang meliputi 8 program yaitu : a)

penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;

b)

perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jejaring terorisme;

c)

aksi nasional pembersihan preman dan premanisme;

d)

pembentukan dan pengefektifan Satgas operasi Polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus ISIS);

e)

pemberlakuan rekruitment terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri;

f)

Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib diruang publik;

g)

pembentukan tim internal anti korupsi; h)

Crash…..



13

h)

Crash program pelayanan masyarakat dengan mewujudkan pelayanan bersih dari percaloan.

c.

Implementasi monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Polri dan Zone Integritas dan pengukuran kinerja dengan menggunakan instrumen Indeks Tatakelola Kepolisian (ITK). Posisi Polri dari aspek kelembagaan dan struktural dalam program “Nawa

Cita” adalah melindungi dan menciptakan rasa aman segenap warga negara. Pernyataan

tersebut

telah selaras dengan Tupoksi Polres Sidoarjo dalam

penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pemuliaan publik, Polres Sidoarjo secara terus menerus melakukan pembinaan mental dan disiplin dengan menyesuaikan pada kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan Polisi yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum dan memelihara Kamtibmas.


RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO TAHUN (PERUBAHAN) BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents