RENCANA STRATEGIS BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS 2012-2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 adalah sebuah dokumen perencanaan yang memiliki periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2012-2016 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1.2. Landasan Hukum Landasan riil penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1


7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

2


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 20122016 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka kegiatan, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 20122016 mempunyai maksud dan tujuan yaitu : a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD c. Sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP SKPD d. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta e. Sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 ini disusun sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 3


BAB III

BAB IV

BAB V BAB VI BAB VII

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Relaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUP 7.1 Program Transisi 7.2 Kaidah Pelaksanaan

4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : A. Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan lingkungan hidup (Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang dan lingkungan hidup (Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan); 2. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang dan lingkungan hidup (Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan); 4. Pemberian perizinan bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang dan lingkungan hidup (Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan); 5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas, dan 6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang dan lingkungan hidup (Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan). C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah disusun dengan mengikuti PP Nomor 41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 2. Sekretaris, membawahi : a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. 3. Bidang terdiri dari : a. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari : 1) Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; 2) Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; 5


4.

3) Kepala Seksi Pengamanan Sumber Daya Air. b. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1) Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; 2) Kepala Seksi Jalan; 3) Kepala Seksi Jembatan. c. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1) Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya; 2) Kepala Seksi Tata Bangunan dan Permukiman; 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman. d. Kepala Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : 1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan; 2) Kepala Seksi Kebersihan; 3) Kepala Seksi Pertamanan dan Makam. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : a. Kepala UPTD Alat Berat b. Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi

6


7


2.2 Sumber Daya SKPD Sampai akhir tahun 2011, di Dinas Pekerjaan Umum tercatat pegawai sebanyak 123 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah. a. Data pegawai negeri sipil menurut pendidikan : No Uraian Akhir tahun 2011 1 S2 3 2 S1 44 3 Sarjana Muda 7 4 SLTA 46 5 SLTP 1 6 SD 2 Jumlah 103 b. Data pegawai negeri sipil menurut pangkat dan golongan : No Uraian Akhir tahun 2011 1. Golongan I/a Golongan I/b 1 Golongan I/c Golongan I/d 1 Jumlah Gol I 2 2. Pengatur Muda (II/a) 4 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 20 Pengatur (II/c) 4 Pengatur Tk. I (IId) 5 Jumlah Gol II 33 3. Penata Muda (III/a) 26 Penata Muda Tk.I (III/b) 20 Penata (III/c) 8 Penata Tk.I (III/d) 10 Jumlah Gol III 64 4. Pembina (IV/a) 1 Pembina Tingkat I (IV/b) 2 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Jumlah Gol IV 4 c. Data pegawai negeri sipil menurut eselon : No Uraian Eselon I Eselon IIb Eselon IIIb Eselon IIIa Eselon IVa Fungsional Staf Jumlah d. Data pegawai tidak tetap (honorer) : No. Uraian 1 Pegawai Tidak Tetap Total

Akhir tahun 2011 1 1 4 17 80 103

Jumlah 20 20 8


Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Kondisi Sarana dan Prasarana No

Jenis/Nama Barang

1 I 1.

2 Tanah & Bangunan Tanah Bangunan Kantor Gedung Kantor Dinas PUD Tanah Bangunan Gedung UPTD Bangunan Gedung Kantor Dinas PUD /Sekretariat

2. 3.

Merk/Tahun Pembuatan 3

Jumlah Vol Sat 4 5 3.172

M2

4.000

M2

208

M2

4.

Bangunan Gedung Kantor Bidang Pengairan + Bina Marga (Bertingkat)

443

M2

5.

Bangunan Gedung Kantor Bidang Cipta Karya Bangunan Gedung Kantor Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Makam Bangunan Gedung Keuangan Bangunan Gedung Kantor UPTD Bangunan Gedung Laboratorium Bangunan Gedung Alkal Bangunan Bengkel/Work Shop

160

M2

228,16

M2

50

M2

120

M2

248

M2

89

M2

240

M2

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Rumah Jaga UPTD

30

M2

13.

Bangunan Pos Jaga UPTD Bangunan Gedung Koperasi Barak Pasukan Kuning Bangunan Mushola Dinas PUD Bangunan Mushola UPTD Bangunan Rumah Genset Garasi Truck Kebersihan

4

M2

164

M2

366

M2

27,5

M2

16

M2

16

M2

348

M2

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Harga Sat (Rp.) 6

Kondisi 7

9.516.000,-

9


20.

Garasi Alat Berat

288

M2

21.

Tempat Parkir

414

M2

22.

Pagar Keliling Dinas PUD Pagar Keliling UPTD Pembangunan Gudang Arsip

270

M’

316 50

M’ M2

19 1 474

Buah Unit M’

4 1 6

Buah Unit Unit

122

Unit

3 4 1

Buah Buah Buah

3

Set

437 12 17 38

Buah Buah Buah Buah

9 1 5 4 2

Buah Buah Buah Buah Buah

3 6

Unit Unit

1 9

Unit Unit

1 22

Buah Buah

4

Unit

23. 24.

II 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perlengkapan Gedung Kantor Teralis Besi Kantor Sumur Pompa Gorden Kantor dan Perlengkapannya Gorden Aula Meja & Kursi Kepala Meja & Kursi Sekretaris/Kabid Meja & Kursi Kasi dan Staf Meja Rapat Meja Laboratorium Meubelair Ruang Pimpinan Meja, Kursi Ruang Tamu Kursi Lipat Kursi Rapat Filling Kabinet Lemari Arsip Besi 2 Pintu Rak Arsip Tiang Bendera Kipas Angin White Board Papan Pengumuman Peralatan Gedung Kantor AC Ruang Pimpinan AC di ruang Tata Usaha AC di ruang Tamu AC di ruang-ruang lainnya Genset Kulkas Mesin Pemotong Rumput Gendong Sound Sistem

2 (dua) lantai

1 rusak 3 rusak

10


IV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. V 1. 2. 3. 4.

Peralatan Perlengkapan Kantor Komputer / PC Note Book Printer LCD Projektor Wireless GPS Telepon Kamera Handycam

&

Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Enam (Truck) Kendaraan Roda Sepuluh

12 11 16 3 2 2 2 1 6

Unit Buah Buah Unit Unit Buah Unit Buah Buah

7

Unit

8

Unit

12

Unit

1

Unit

1 rusak

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

11


TABEL 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

70 %

79,33 %

yang Menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

60 %

100 %

3 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

20 %

NO (1)

(2)

1 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Target Renstra SKPD Tahun -

Realisasi Capaian Tahun -

Rasio Capaian pada Tahun -

2011

2011

2011

(6)

(7)

(8)

52,13 %

52,13 %

100 %

100 %

100 %

0,23 %

0,23 %

61,54 %

61,54 %

2 Tersedianya jalan

4 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

70 %

0,75 %

75,81 %

100 %

100 %

100 %

12


NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

5 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 6 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

7

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Target Renstra SKPD Tahun -

Realisasi Capaian Tahun -

Rasio Capaian pada Tahun -

2011

2011

2011

(6)

(7)

(8)

14,63 %

18,91 %

18,91 %

100 %

100 %

14 %

2%

2%

100 %

25 %

12,50 %

0,01 %

0,01 %

100 %

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

50 %

13


Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Anggaran pada Tahun -

Realisasi Anggaran pada Tahun -

Rasio Realisasi Anggaran Tahun -

Uraian (Program) 2007 (1)

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0,610

1,118

1,167

1,308

1,157

0,550

0,826

1,049

1,189

0,996

0,933

0,614

0,711

0,155

0,218

0,924

0,599

O,707

0,145

0,207

3 Peningkatan disiplin aparatur

0,030

0,030

0,068

0,053

0,077

0,030

0,030

0,068

0,030

0,073

4

0,010

5

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

0,079

0,380

0,100

0,036

0,135

0,062

0,173

0,045

0,024

0,103

0,004 5

0,007 5

0,004

0,006

0,003

0,001 6

0,007

0,004

0,000

0,000

7 Pembangunan jalan dan jembatan

43,83 0 9,060

72,20 4 12,22 5

73,06 5 9,033

67,52 5 12,73 9

35,83 9 16,34 1

43,04 4 8,876

52,93 5 12,03 6

72,62 8 8,881

67,36 8 12,73 6

30,570

9 Pembangunan turap/talud/bronjong

1,752

2,064

2,677

3,572

1,793

1,736

2,031

2,658

1,765

1,744

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 11 Pembangunan system informasi/data base jalan & jembatan 12 Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan 13 Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi,rawa, & jaringan

29,26 3

23,25 6

23,83 7

20,52 5

23,73 5

28,93 8

19,12 1

23,65 7

20,47 7

18,651

0,286

0,348

0,882

0,642

-

0,166

0,261

0,876

0,640

3,459

4,018

1,676

2,236

0,669

3,338

3,909

1,631

13,80 6

12,61 7

8,702

3,629

13,68 3

13,40 3

12,37 9

8,357

1 Pelayanan administrasi perkantoran 2 Peningkatan sarana aparatur

& prasarana

8 Pembangunan drainase/gorong-gorong

saluran

(11)

(12)

0,003

2008

2009

2010

2011

Rata-rata Pertumbuhan Realisas Anggaran i

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

90,2 1 99,0 4

73,87

89,93

90,90

86,08

0,14

0,11

97,51

99,39

93,62

94,98

-0,18

-0,18

100, 0 27,2 4 79,4 0

100

99,70

57,50

95,19

0,01

0,01

0,00

0,00

45,48

45,05

66,60

76,64

0,01

0,01

35,2 9

93,32

98,67

0

0,00

0,00

0,00

98,2 1 97,9 7

73,31

99,40

99,77

85,30

-2,00

-3,12

98,46

98,31

99,98

97,83

1,82

1,78

99,0 4 98,8 9

98,38

99,30

49,41

97,25

0,01

0,00

82,22

99,25

99,76

78,58

-1,38

-2,57

-

58,1 1

74,86

99,28

99,77

-

-0,10

-0,06

2,199

0,356

96,5 0

97,29

97,34

98,37

53,16

-0,70

-0,75

3,520

13,245

97,0 8

98,11

96,03

97,00

97,51

-0,03

-0,04

15,986

14


Anggaran pada Tahun -

Realisasi Anggaran pada Tahun -

Rasio Realisasi Anggaran Tahun -

Uraian (Program) 2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

14 Penyediaan dan pengolahan air baku

1,831

7,618

9,883

1,781

7,476

9,757

99,84

4,715

6,153

4,131

3,085

4,651

6,075

3,819

97,2 4 97,0 2

98,73

3,180

13,94 7 5,240

98,14

15 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah

13,97 0 5,267

98,65

98,73

99,50

16 Pengendalian banjir

4,356

4,712

6,268

3,454

4,585

4,212

4,649

6,211

3,441

4,330

96,7 0

98,68

99,10

0,706

0,510

0,603

0,227

0,700

0,492

0,598

0,217

99,15

13,47 7

18,17 5

27,21 9

40,16 8

34,97 7

13,06 4

17,88 3

26,95 8

40,00 3

34,092

96,9 4

0,800

1,050

0,323

1,509

0,736

0,781

1,036

0,307

1,507

0,725

(1)

Rata-rata Pertumbuhan Realisas Anggaran i (17)

(18)

-0,61

-0,59

92,43

0,24

0,18

99,62

94,44

0,06

0,03

96,48

99,07

95,29

0,06

0,05

98,39

99,04

99,59

97,47

5,38

5,26

97,5 8 -

98,64

95,00

99,92

98,56

-0,02

-0,01

pengairan lainnya

17 Pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh 18 Pembangunan infrastruktur perdesaan 19 Pengelolaan areal pemakaman 20 Perencanaan tata ruang 21 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 21 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

*) *)

-

-

0,309

0,151

0,154

-

-

0,303

0,151

0,150

-

97,90

100

97,51

0,08

0,08

3,833

6,174

7,837

6,132

6,349

3,787

6,090

7,300

6,113

6,163

98,8 0

96,82

93,15

99,69

97,06

0,63

0,59

6,960

4,121

6,257

4,411

2,458

6,515

3,990

6,204

4,408

2,424

93,6 1

98,65

99,15

99,94

98,58

-1,13

-1,02

Anggaran Rp dalam Milyar Rasio dalam % (Persentase)

15


Diagram 2.1. Tingkat Realisasi Anggaran Program SKPD Pencapaian program strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebagaimana digambarkan pada diagram di atas. Pencapaian program strategis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotawaringin Barat juga dapat dilihat dari hasil pembangunan infrastruktur yang telah ada hingga saat ini, antara lain : 1. Pembangunan infrastruktur dalam bidang kebinamargaan, terutama pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan yang menghubungkan antar daerah dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan ini diprogramkan untuk ditingkatkan pada tiap tahun anggaran, sehingga diharapkan dapat menunjang kelancaran aksesibilitas dan pada tujuan akhirnya dapat pula meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. 2. Peningkatan fasilitas – fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penyehatan lingkungan, seperti pengadaan pemipaan untuk distribusi air minum, pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan, pembuatan saluran drainase dan gorong-gorong, serta pengolahan ruang terbuka hijau. 3. Peningkatan pengembangan sumber daya air guna menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, normalisasi sungai dan kegiatan pengairan lainnya yang telah tersebar di beberapa desa dan kecamatan.

16


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih mengalami hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses pelaksanaan hingga hasil yang dicapai. Beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala tersebut antara lain berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan konstruksi (penyediaan alat berat), minimnya SDM, serta terbatasnya alokasi dana dari pemerintah. Dengan masih adanya kendala yang sering terjadi pada pelaksanaan di lapangan, akibatnya waktu pelaksanaan menjadi kurang efisien dan masih belum meratanya pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Kondisi yang diharapkan untuk dapat memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung khususnya pada proses pelaksanaan konstruksi. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan personil tenaga ahli dan terampil yang ditunjang dengan jumlah dan kualitas peralatan yang memadai untuk kegiatan lapangan. Faktor lain yang turut berperan penting dalam kelancaran pembangunan infrastruktur adalah alokasi dana dari pemerintah daerah yang diharapkan dapat lebih optimal agar dapat mendukung Dinas untuk meningkatkan pencapaian program strategis. Selain unsur yang telah disebutkan sebelumnya, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjang dengan koordinasi yang intens antar dinas (SKPD) untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta turut berperan penting dalam rangka peningkatan pencapaian program strastegis Dinas Pekerjaan Umum, terkait perannya sebagai bagian dari perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Proyeksi kedepan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang maksimal, dengan mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah Kotawaringin Barat secara merata. Hal ini dapat diwujudkan dengan kondisi yang menunjang dinas. Peningkatan pembangunan infrastruktur dapat memberi kontribusi terhadap tujuan utama pemerintah daerah, antara lain meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

17


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing daerah. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan land subsidence dan intrusi air laut. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya. Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam. Pada bidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. TPA menerapkan metode sanitary landfill, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa sampai saat ini sampah sudah dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan.

18


Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase. Di sisi lain banyak dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat ialah: bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan serius dan sudah pasti apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Sejalan dengan adanya fenomena perubahan iklim (climate change), pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga dihadapkan dengan tantangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (antara lain CO2 dan CH4), meningkatkan penyerapan karbon oleh hutan tropis, dan meningkatnya harga pangan dunia. Dalam mengantisipasi dampak akibat perubahan iklim, dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi sektor ke-PU-an terutama terkait dengan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk menyokong produksi pangan dan respon terhadap pengelolaan infrastruktur dalam mengantisipasi bencana yang terkait dengan perubahan iklim seperti penurunan ketersediaan air, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan intrusi air laut. Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius untuk lima tahun yang akan datang adalah pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagaimana diketahui bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat Relevansi tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap visi dan misi tersebut di atas adalah melaksanakan 19


pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan jalan untuk membuka keterisolasian wilayah dan kantong-kantong perekonomian. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan. 3. Pelayanan dan akses air bersih serta pengelolaan sanitasi dan limbah (sampah) bagi seluruh masyarakat. 4. Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan dalam rangka pemenuhan rasio kebutuhan standar pelayanan minimal. Pokok-pokok Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Infrastruktur dasar Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan. 3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan roro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah. 4. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonomian daerah. 5. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan 6. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. 2.

Program Penataan Ruang Wilayah Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. 20


Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Dengan mendasarkan pada pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat diwujudkan dalam program-program prioritas SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013. Fokus Implementasi Pembangunan pada tahun 2013 berupa program-program meliputi: a. Urusan Wajib 1. Pekerjaan Umum a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan; b) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan; c) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya serta Air Baku; f) Program Pengendalian Banjir; g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan; h) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi; 2. Perumahan a) Program Pengelolaan Areal Pemakaman 3. Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 4. Lingkungan Hidup a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Di samping itu, infrastruktur PU juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan 21


dan perikanan. Pembangunan infrastruktur PU karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mendatang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastuktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatan partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektorsektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Surat Edaran Bupati tentang Arahan Standar Pelayanan Minimal, terdapat jenis pelayanan dasar dan indikatornya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. I. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT (sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.22/Permen/M/2008) Jenis Pelayanan Dasar : 1. Rumah layak huni dan terjangkau. 2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Indikator : a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni. b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

22


II. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/Prt/M/2010) Jenis Pelayanan Dasar : 1. Sumber Daya Air. Indikator : a. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. b. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 2. Jalan. Indikator : a. Tersedianya jalan dalam kondisi baik. 3. Air Minum. Indikator : a. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. 4. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan). Indikator : a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. b. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota. c. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. d. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. e. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota. 5. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan. Indikator : a. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. 6. Penataan Bangunan dan Lingkungan. Indikator : a. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten. b. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten. 7. Jasa Konstruksi. Indikator : a. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. b. Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun. 8. Penataan Ruang. Indikator : a. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. b. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang.

23


c.

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya. d. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja. e. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Penyelarasan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antartingkatan RTRW. Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya agar rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan utama di dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang. Upaya ini disertai dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian dan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap isu-isu lingkungan termasuk pemanasan global. Infrastruktur dapat mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan namun sebaliknya jika infrastruktur dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka infrastruktur dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi fatalitas akibat bencana. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat ini pun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum. Infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut di antaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green building dan green infrastructure), mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. 24


Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut sepenuhnya perlu didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan yang berwawasan atau ramah lingkungan. Untuk itu, dalam pengembangan teknologi, rancangan dan arsitektur bangunan, metodologi pembangunan, material dan bahan yang dimanfaatkan, serta efisiensi penggunaan 25sosial dan sumber daya air, termasuk prinsip-prinsip dasar 3R: Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycling (mendaur ulang) dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus menjadi komitmen seluruh pelaku pembangunan bidang ke-PU-an. Dalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, dijelaskan mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi Sistem Jaringan Prasarana Utama dan Sistem jaringan Prasarana Lainnya. Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi Jaringan jalan yang terdiri atas : a. Jaringan Jalan Arteri Primer ( penghubung PKN-PKN) meliputi Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan: 1. Ruas Jalan Kujan – Runtu; 2. Ruas Jalan Runtu – Simpang Runtu; 3. Ruas Jalan Batas Kota Pangkalan Bun – Pangkalan Lada; 4. Ruas Jalan Ahmad Yani; 5. Ruas Jalan Pakunegara; 6. Ruas Jalan Pangkalan Lada – Asam Baru. b. Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 (Penghubung PKW Ke PKN) Jalan Penghubung Antar Jalan Lintas Kalimantan: 1. Ruas Jalan Iskandar; dan 2. Ruas Jalan Pangeran Diponegoro (Pangkalan Bun) – Kumai – Batas Kota Pangkalan Bun, sepanjang 170 km. c. Jaringan Jalan Kolektor Primer K2 (penghubung PPK ke PKW atau PKW ke PKL), menghubungkan jalan penghubung antar lintas kabupaten meliputi : 1. Ruas Jalan Pangkalan Bun – Kumai – Teluk Bogam sepanjang 67 km; 2. Ruas Teluk Bogam-Sebuai (Keraya Sebuai Timur dan Sebuai); D. Jaringan Jalan Kolektor Primer K3 (penghubung PPK ke PKL atau PPK ke PPK) meliputi: 1. Ruas Jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian, sepanjang 60,5 km; 2. Ruas Jalan Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai, sepanjang 256,9 km; 3. Ruas Jalan Sei Kalap – Sei Rangit – Pelabuhan Bumi Hardjo, sepanjang 17,5 km; 4. Ruas Jalan Simpang Penopa – Riam Durian – Sukamara; 5. Ruas Jalan Natai Raya – Kumai, sepanjang 12 km; 6. Ruas Jalan Sungai Kapitan – Kubu; 7. Ruas Jalan Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – Batas Seruyan, sepanjang 98,93 km; 8. Ruas Jalan Iskandar – Bandara Iskandar; dan 9. Ruas Jalan Iskandar – Sungai Tendang, sepanjang 15 km. e. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, meliputi : 25


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ruas Jalan Khusus Nanga Mua – Semanggang, sepanjang 53,42 km; Ruas Jalan Khusus Rangda – Sei Rangit Jaya, sepanjang 51,80 km; Ruas Jalan Khusus Semanggang – Pabrik Pulp, sepanjang 18,80 km; Ruas Jalan Khusus Semanggang – Sei Rangit Jaya, sepanjang 25,90 Km; Ruas Jalan Khusus Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo, sepanjang 8,43 Km; Ruas Jalan Khusus Jalan Masuk Dari Seruyan, sepanjang 39 Km. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi Jaringan Prasarana Lingkungan yang terdiri atas: a. Sistem Jaringan Persampahan; b. Sistem Jaringan Drainase; c. Sistem Jaringan Air Minum; d. Rencana Sarana Umum Dan Sosial; dan e. Sistem Jaringan Air Limbah. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum adalah sebagai berikut : 1. Infrastruktur untuk mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan; 2. Jaringan irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan; 3. Laju kerusakan pantai akibat abrasi yang cukup tinggi; 4. Pelayanan ketersediaan air bersih dan sanitasi masih belum optimal; 5. Daya dukung kawasan terhadap kualitas lingkungan terkait pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup; 6. Kepadatan penduduk terutama di perkotaan memicu timbulnya beberapa masalah terkait penataan bangunan gedung, antara lain kurangnya ketersediaan lahan, air bersih, dan ruang terbuka hijau (RTH); 7. Tuntutan sustainable development dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup; dan 8. Optimalisasi kinerja aparatur, maka para aparatur pemerintah diharapkan tetap mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

26


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 adalah : ”Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan”. Untuk mencapai visi di atas, maka diperlukan penjabaran dari visi tersebut agar dapat diterapkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam misi-misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien.

2. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang berwawasan 3. 4. 5. 6.

kelestarian lingkungan secara optimal yang berhasil guna dan berdaya guna. Mewujudkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh. Mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang kota. Mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai simpul aktivitas sosial dan ekonomi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.1 Tujuan Pembangunan bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menjamin keberlangsungan fungsi masyarakat atau rumah tangga, maupun dunia usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, dan mewujudkan keadilan. Penyediaan infrastruktur dasar diprioritaskan untuk menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, seperti air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi; serta pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai untuk mengatasi bencana alam banjir. Tujuan program pembangunan sarana dan prasarana lima tahun ke depan adalah: 1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, kelancaran distribusi barang dan jasa; 27


2. Menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan; 3. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur (permukiman, jalan dan jembatan) di 6 (enam) kecamatan; 4. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis masyarakat; 5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan; 6. Meningkatkan pemanfaatan tata ruang kota dan melakukan pengelolaan/pemeliharaan ruang terbuka hijau; dan 7. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.

4.1.2 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran umum yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum ini dalam pelaksanaan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1. Sasaran Infrastruktur, dengan terjaminnya jaringan infrastruktur di seluruh daerah kabupaten untuk memperlancar aksesibilitas masyarakat dan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian. 2. Sasaran Kualitas Hidup, dengan tersedianya fasilitas-fasillitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (drainase, saluran air bersih, distribusi air minum, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya). 3. Sasaran Pendapatan, dengan adanya pemasukan dari retribusi alat berat, retribusi persampahan. Sasaran spesifik yang ingin dicapai dari visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan; 2. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang mencukupi serta terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat; 3. Berkurangnya laju kerusakan lingkungan; 4. Terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat; 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 6. Tertatanya tata ruang kota sesuai dengan rencana yang telah ada (RTRW); dan 7. Meningkatnya sarana dan prasarana di kawasan potensial. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

28


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No (1)

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

INDIKATOR SASARAN (4)

1 (2012)

Target KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 (2013) (2014) (2015)

5 (2016)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, kelancaran distribusi barang dan jasa

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

0,14

0,18

0,21

0,24

0,27

2

Menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang mencukupi serta terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat

Rasio Jaringan Irigasi

0,57

0,62

0,67

0,73

0,79

3

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur (permukiman, jalan dan jembatan) di 6 (enam) kecamatan

Berkurangnya laju kerusakan lingkungan

Luas Wilayah Kebanjiran

17,96 %

17,07 %

16,21 %

15,40 %

14,63 %

4

Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis masyarakat

Terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat

Persentase rumah tanggal bersanitasi

93,82 %

94,81 %

95,79 %

96,78 %

97,79 %

Rasio rumah layak huni

0,60

0,61

0,63

0,64

0,65

Rasio permukiman layak huni

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

29


Target KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 (2013) (2014) (2015)

No

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1 (2012)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase penanganan sampah

65,54 %

67,54 %

68,53 %

72,61 %

75,81 %

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

2,32

4,2

5,2

6,2

7,5

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

771,8

771,8

771,8

771,8

771,8

Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

5

6

Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan

Meningkatkan pemanfaatan tata ruang kota dan melakukan pengelolaan/pemeliharaan ruang terbuka hijau

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tertatanya tata ruang kota sesuai dengan rencana yang telah ada (RTRW)

5 (2016)

30


4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi-strategi yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna jalan dan jembatan dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan; 2. Mengembangkan prasarana perumahan dan permukiman yang sesuai dengan standar kesehatan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 3. Mengembangkan pola penggunaan ruang sesuai peruntukkan; 4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian; 5. Pengembangan survei dan pengendalian serta perencanaan program; dan 6. Pengembangan pola pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau. Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum ini, juga dibutuhkan adanya beberapa tindakan yang perlu dilakukan, antara lain : 1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. 2. Penerapan Ilmu dan Teknologi Memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk mempermudah mencapai sasaran. 3. Sinergi Antara Pengambil Keputusan Menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pusat, sehingga proses perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berlangsung fokus dan terarah. Penetapan kebijakan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada dasarnya merupakan kelanjutan dan modifikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan dari penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2012 – 2016. Konsep Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 2016 mencakup 8 (delapan) kebijakan prioritas, yaitu : 1. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana permukiman di daerah perkotaan dan perdesaan; 2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan di daerah perkotaan dan perdesaan; 3. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; 31


4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang terkait dengan mitigasi dan bencana alam; 5. Melaksanakan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 6. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis dan wilayah cepat tumbuh untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan laju perekonomian; 7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan; dan 8. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.

32


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan sebagaimana termuat dalam Tabel 5.1 berikut ini.

33


Tabel 5.1. Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tujuan

Sasaran

(1) Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan , kelancaran distribusi barang dan jasa

(2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan

Indikator Sasaran

(3) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Kode

Program dan Kegiatan

(4) 1.03.1.03.01.15

(5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.03

Kegiatan Pembangunan Jalan

1.03.1.03.01.15.05

1.03.1.03.01.18

1.03.1.03.01.18.03

1.03.1.03.01.18.04

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Outcome : Terbangunnya ruas-ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah Output : Panjang jalan

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Output : Jumlah jembatan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan Output : Panjang jalan


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun-1

Tahun-2

Target (8) 0,14

Rp. (9) 88,36

1.182,51 km

1229, 73

41,39 1.659, 15

386 unit

414

1.182,51 km

1.194, 51

386 unit

411

(7) 0,13

9,69

Target (10) 0,18

542

24,56 1.611, 62

1,23

411

Rp. (11) 96,00

Tahun-3 Target (12) 0,21

Tahun-4

Rp. (13) 105,60

Target (14) 0,24

Rp. (15) 116,16

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun-5 periode Renstra SKPD Target Rp. Target Rp. (16) (17) (18) (19) 0,27 127,79 0,27 533,91

44,97 1.229, 73

49,47 1.229, 73

54,42 1.229, 73

10,52

11,58

12,73

414

414

41,39

41,39

41,39

414

9,69

9,69

9,69

26,68 1.194, 51

29,35 1.194, 51

24,56 1.194, 51

24,56

24,56

24,56

1,34

1,47

1,23

1,23

1,23

1,23

411

411

411

Unit Kerja SKPD Penang gung jawab (20) PUD

34

Lokasi

(21) Kec. Arsel, Kumai, P.Lada, P. Banten g, Ktw. Lama, dan Aruta


Menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang mencukupi serta terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat

Rasio Jaringan Irigasi

1.08.1.03.01.17

1.08.1.03.01.17.03

1.03.1.03.01.24

1.03.1.03.01.24.01

1.03.1.03.01.24.08

1.03.1.03.01.24.10

1.03.1.03.01.24.14

1.03.1.03.01.24.15

1.03.1.03.01.24.18

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Outcome : Tertanganinya erosi tebing sungai dan jalan Output : Panjang penanganan

Program Pengembanga n dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Kegiatan Pembangunan pintu air Kegiatan Rehabilitasi/pe meliharaan jaringan irigasi Kegiatan Rehabilitasi/pe meliharaan normalisasi saluran sungai Kegiatan Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi

Outcome : Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. Output : Jumlah set dokumen

52,13 %

56,70

21,78

61,72

24,96

67,26

27,46

73,33

30,20

79,33

33,22

79,33

137,61

PUD

Output : Jumlah pintu air Output : Jumlah pintu air Jumlah bendung Panjang saluran Output : Jumlah sungai

Output : Jumlah bangunan air Output : Panjang saluran Panjang tanggul Jumlah bendung

35

Kec. Arsel, Kumai, P.Lada, P. Banten g, Ktw. Lama, dan Aruta


Pembanguna n, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur (permukiman, jalan dan jembatan) di 6 (enam) kecamatan


Luas Wilayah Kebanjira n

1.03.1.03.01.28

Program Pengendalian Banjir

1.03.1.03.01.28.06

Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai Kegiatan Pembangunan prasarana pengaman pantai

1.03.1.03.01.28.09

Meningkatkan kualitas pembanguna n berbasis masyarakat


Persentas 1.03.1.03.01.16 e rumah tinggal bersanitas i 1.03.1.03.01.16.03 Rasio rumah layak huni Rasio permukim 1.03.1.03.01.27 an layak huni

1.03.1.03.01.27.02

1.03.1.03.01.27.06

Program Pembangunan Saluran Drainase/goro ng-gorong Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/goron g-gorong

Outcome : Mengendalikan banjir pada daerah genangan air di kawasan perkotaan Output : Panjang saluran Panjang parit

Output : Jumlah bangunan pengaman pantai Outcome : Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong -gorong Output : Panjang saluran

18,91 %

17,96

7,89

17,07

9,04

16,21

9,94

15,40

93,82 %

93,82

13,88

94,81

16,18

95,79

17,89

96,78

86,65 %

99,28 % Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kegiatan Pengembangan distribusi air minum

60,39

99,28

7,40

26,50

61,46

99,28

8,61

30,85

62,53

99,29

9,47

33,85

63,60

99,29

10,94

19,58

10,40

37,35

14,63

97,76

12,03

14,63

49,84

PUD


20,74

97,76

88,27

PUD

11,60

64,67

47,48

41,72

99,30

170,27


64,67

99,30

Outcome : Terbangunnya instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL) Output : Jumlah instalasi

Output : Panjang jaringan perpipaan

36


1.03.1.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

1.03.1.03.01.30.02

Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Kegiatan Rehabilitasi/pe meliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

1.03.1.03.01.30.03

1.03.1.03.01.30.05



Persentas 1.08.1.03.01.15 e penangan an sampah 1.08.1.03.01.15.02 Rasio tempat pembuan gan 1.08.1.03.01.15.04 sampah (TPS) per satuan penduduk

Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Outcome : Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/kelur ahan Output : Panjang jalan Panjang jembatan Output : Panjang perpipaan Jumlah sumur

Output : Panjang jalan Panjang jembatan

Outcome : Terlaksananya pengelolaan persampahan Output : Jumlah TPS Jumlah gerobak sampah Jumlah depo transfer Output : -

61,54 %

0,23 %

64,54

0,23

5,40

2,80

67,54

0,42

5,50

1,90

68,53

0,52

5,90

2,25

72,61

0,62

6,50

2,50

75,81

6,60

75,81

29,90

3,00

0,75

12,45

PUD

0,75

37

Kec. Arsel, Kumai, P.Lada, P. Banten g


Meningkatkan pemanfaatan tata ruang kota dan melakukan pengelolaan/ pemeliharaan ruang terbuka hijau


Rasio 1.04.1.03.01.20 tempat pemakam an umum per satuan penduduk 1.04.1.03.01.20.06 Rasio bangunan ber-IMB per satuan 1.05.1.03.01.15 bangunan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1.08.1.03.01.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan Penataan RTH

1.08.1.03.01.24.06

Meningkatnya sarana dan prasarana di kawasan potensial.

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

1.05.1.03.01.15.06

1.08.1.03.01.24.05

Mengembang kan kawasankawasan strategis dan cepat tumbuh

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Jumlah 1.03.1.03.01.29 kawasan perdesaan potensial / 1.03.1.03.01.29.01 agropolita n yang tertangani

Kegiatan Pemeliharaan RTH Program Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Outcome : Terlaksananya pengelolaan Taman Pemakaman Umum Output : Jumlah makam tertata

Outcome : Terlaksananya perencanaan tata ruang Output : Jumlah dokumen

77,17 %

77,17

1,70

77,17

1,10

77,17

1,50

77,17

1,91

77,17

2,50

77,17

8,71

0,02 %

0,06

0,50

0,08

0,50

0,10

0,55

0,12

0,61

0,14

0,67

0,14

2,82

3,20

12,50

16,70

0,48

0,028

1,97

0,01 %

0,50

4,50

10,50

3,00

10,80

3,00

11,20

3,00

12,50

22,35 %

0,012

0,31

0,016

0,36

0,020

0,39

0,024

0,43

0,028

PUD

Kec. Arsel, Kumai

PUD


Outcome : Pengelolaan RTH

Output : Jumlah RTH tertata Output : Jumlah RTH terpelihara Outcome : Tercapainya perencanaan pengembangan infrastruktur Output : Jumlah database

JUMLAH PAGU INDIKATIF

181,02

198,00

217,80

239,58

263,54

*) Target satuan dalam % (persentase) *) Rp. Satuan dalam milyar

38


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Indikator Kinerja Dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum diperlukan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Dinas Pekerjaan Umum. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator yang disepakati pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum adalah indikator keluaran (output) untuk kegiatan serta indikator hasil (outcome) untuk sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Proses penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program SKPD. Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masingmasing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Uraian indikator kinerja keluaran dan hasil yang ditetapkan ini menggantikan indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome dan disusun berdasarkan sasaran dan tujuan. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut.

39


Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Luas Wilayah Kebanjiran Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Persentase penanganan sampah Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

0,13

0,14

0,18

0,21

0,24

0,27

0,52 18,91 % 93,82 %

0,57 17,96 % 93,82 %

0,62 17,07 % 94,81 %

0,67 16,21 % 95,79 %

0,73 15,40 % 96,78 %

0,79 14,63 % 97,79 %

0,59 0,99 61,54 % 2,32

0,60 0,99 65,54 % 2,32

0,61 0,99 67,54 % 4,2

0,63 0,99 68,53 % 5,2

0,64 0,99 72,61 % 6,2

0,65 0,99 75,81 % 7,5

771,8

771,8

771,8

771,8

771,8

771,8

0,06

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Target Capaian Setiap tahun Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

40


BAB VII PENUTUP 7.1. Program Transisi Selama mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sehubungan dengan berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maka dibuat rancangan program indikatif. Program ini masih mengacu pada programprogram prioritas yang telah ada pada renstra tahun sebelumnya (tahun 2012-2016) yang dilaksanakan pada satu tahun ke depan. 7.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaannya adalah menyesuaikan dengan penjabaran visi dan misi dari Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung Tahun 2016.

41

Tabel T-III.C.74 Indikasi Rencana Program disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 76,87 83,52 91,86919 101,0561

111,1739

464,4875

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2011)

1

2

3

4

5

6

7

Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, kelancaran distribusi barang dan jasa

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan

Proporsi 1.03.1.03.01.15 panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Outcome : Terbangunnya ruas-ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah

1.03.1.03.01.15.03

Kegiatan Pembangunan Jalan

Output : Panjang jalan

1.03.1.03.01.15.05

Kegiatan Pembangunan Jembatan


1.03.1.03.01.18

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.03

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan Output : Panjang jalan Output : Jumlah jembatan

1.03.1.03.01.18.04

0,13

Tahun-1

Tahun-2

Tersedianya Rasio sarana dan Jaringan prasarana Irigasi pengelolaan sumber daya air yang mencukupi serta terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat

1.08.1.03.01.17

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Outcome : Tertanganinya erosi tebing sungai dan jalan

1.08.1.03.01.17.03

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Output : Panjang penanganan

1.03.1.03.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Outcome : Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

1.03.1.03.01.24.01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Kegiatan Pembangunan pintu air Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Output : Jumlah set dokumen

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Output : - Jumlah bangunan air - Panjang saluran

1.03.1.03.01.24.14

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Output : panjang penanganan

1.03.1.03.01.24.15

Kegiatan Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi

Output : Jumlah sidang

1.03.1.03.01.24.08 1.03.1.03.01.24.09

1.03.1.03.01.24.10

1.03.1.03.01.24.18

Output : Jumlah bangunan air Output : - panjang penanganan

Output : - Panjang saluran - tanggul - Jumlah bendung - Panjang JUT

Tahun-4

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

88,36

0,18

96,00

0,21

105,60

0,24

116,16

0,27

127,79

0,27

533,91

1.182,51 km

1.229,73

41,39

1.659,15

44,97

1.913,84

49,47

2.168,53

54,42

2.423,23

59,87

2.423,23

250,12

386,00 unit

414,00

9,69

542,00

10,52

625,00

11,58

708,00

12,73

791,00

14,01

791,00

58,53

1.182,51 km

1.194,51

24,56

1.611,62

26,68

1.913,84

29,35

2.168,53

32,29

2.423,23

35,52

2.423,23

148,41

386,00 unit

411,00

1,23

542,00

1,34

625,00

1,47

708,00

1,62

791,00

1,78

791,00

7,43

0,52

33,95

37,35

41,09

45,19

21,78

0,62

24,96

0,67

27,46

0,73

30,20

0,79

33,22

0,79

137,61

m'

3.605,00

2,91

3.924,17

3,33

4.276,41

3,67

4.662,34

4,03

5.043,82

4,43

5.043,82

18,37

28,00 set

30,00

0,55

33,00

0,63

36,00

0,70

40,00

0,77

44,00

0,84

44,00

3,50

129,00 unit

133,00

1,01

153,00

1,16

167,00

1,28

182,00

1,41

197,00

1,55

197,00

6,41

m'

65.745,30

1,33

62.448,49

1,53

68.053,88

1,68

74.195,53

1,85

80.266,35

2,03

80.266,35

8,42

-

1,41

-

1,61

-

1,78

-

1,95

-

2,15

-

8,90

736.472,03

m'

801.035,18

72.000,00

m'

78.311,91

0,64

85.245,35

2,00 kali

4,00

0,04

5,00

13,88

390.962,76

52.745,30

-

871.955,76

950.222,69 0,74

92.896,99

1.035.977,25 0,81

6,00

7,00

8,00

0,04

502.512,58

87,71

-

-

-

-

-

-

m'

33.224,00

29.580,14

32.235,25

35.144,38

38.019,96

38.019,96

9,04

9,94

21,17

8,00

18.882,00

26.560,85

502.512,58

4,07

413.100,31

7,89

19,25

-

109.567,62

m'

24.362,24

464.505,83

0,98

m'

-

17,50

109.567,62

18.882,00

22.355,59

426.055,66

0,89

1.120.742,88

330.215,31

24.984,00

15,91

101.280,64

1.120.742,88

28.734,11

10,94

28.734,11

12,03

-20

-21

PUD

Kabupaten Kotawaringin Barat

PUD


187,24

0,57

2.562,00

Lokasi

Rp.

0,14

29,67 Menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan

Tahun-3

49,83


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1 Target

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur (permukiman, jalan dan jembatan) di 6 (enam) kecamatan

Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis masyarakat



Luas Wilayah Kebanjiran

1.03.1.03.01.28

Program Pengendalian Banjir

Outcome : Mengendalikan banjir pada daerah genangan air di kawasan perkotaan

1.03.1.03.01.28.06

Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai

1.03.1.03.01.28.09

Kegiatan Pembangunan prasarana pengaman pantai

Rp.

Target

Tahun-3 Rp.

Target

Tahun-4 Rp.

Target


Tahun-5 Rp.

Target

Rp.

Target

%

Output : - Panjang normalisasi saluran - Panjang parit

99.853,00

m'

118.778,00

4.804,50

m'

5.791,50

Output : bangunan pengaman pantai

755,00

m'

1.029,00

4,16

978,01

93,82

%

93,82

13,88

94,81

99.495,00

m'

115.762,00

13,86

116.983,53

0,60

7,4

0,61

130,00

1,46

132,30

1,70

134,61

1,87

136,91

2,05

139,21

2,29

139,21

9,36

58.745,00

5,94

59.785,85

6,91

60.826,71

7,60

61.867,56

8,35

62.908,41

9,31

62.908,41

38,12

-

11,19

1.03.1.03.01.16

Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong

Outcome : Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong

Output : Panjang saluran

Rasio rumah layak huni

0,59

1.03.1.03.01.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Outcome : Terbangunnya instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL)

1.03.1.03.01.27.02

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengembangan Kegiatan distribusi air minum

Output : Jumlah instalasi Output : jaringan perpipaan Jumlah instalasi

Rasio permukima n layak huni

128,00 unit 56.715,00

m'

11,00 unit 0,99

1.03.1.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

Outcome : Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/kelurahan

1.03.1.03.01.30.02

Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Output : - Panjang jalan - Panjang jembatan

1.03.1.03.01.30.03

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Output : Jumlah instalasi air bersih

1.03.1.03.01.30.05

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

- saluran perpipaan Output : - Panjang jalan - Panjang jembatan

17,96

11,00

3,73

112.892,01

0,99

24,03

747.601,00

747.601,00

40.203,00

m'

40.815,00 -

m'

770.907,00

40.203,00

m'

40.203,00

4,28

-

1,51

770.907,00

16,18

16,15

8,61

107.204,42

9,94

4,70

928,74

95,79

118.192,73

0,63

27,98

0,99

747.676,30

17,89

17,86

9,47

-

1,76

770.984,65

30,70

882,33

96,78

119.414,27

0,64

0,99

747.676,30

5,18

-

1,93

770.984,65

19,58

19,55

10,4

96.755,13

12,03

5,69

838,21

97,76

120.623,46

0,65

33,87

0,99

747.751,60

20,74

20,70

11,6

-

2,13

771.062,30

37,83

49,84

96.755,13

23,58

838,21

26,26

97,76

88,27

120.623,46

0,65

0,99

747.751,60

PUD


PUD


PUD


PUD


88,12

47,48

170,27

154,41

40.823,22 1,53

-

2,38

771.062,30

3.000,60

40.211,10

14,63

11,78 41,72

40.823,22 1,37

Lokasi

4.717,69 6,34

11,78 37,35

3.000,30

40.207,05

14,63

4.717,69 5,76

40.819,11 1,24

3.000,30

40.207,05

101.847,51

10,94

11,58 33,85

40.819,11 1,13

15,4

4.965,99 5,24

11,39 30,85

3.000,00

40.203,00

16,21

5.227,18 4,76

40.815,00 0,97

3.000,00

722.694,00

9,04

5.504,50

26,5

m'

-

17,07

0,99

722.694,00

-

7,89


Rp.

18,91

Persentase rumah tinggal bersanitasi

1.03.1.03.01.27.06

Tahun-2

6,24

3.000,60

40.211,10

9,71


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1.08.1.03.01.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Tahun-1 Target



Rasio 1.08.1.03.01.15.02 tempat pembuanga n sampah (TPS) per satuan penduduk

Output : - Jumlah TPS - Jumlah gerobak sampah - Jumlah depo transfer

Persentase 1.08.1.03.01.15.04 penangana n sampah

Meningkatkan pemanfaatan tata ruang kota dan melakukan pengelolaan/pemelih araan ruang terbuka hijau


Rasio 1.04.1.03.01.20 tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1.04.1.03.01.20.06

Rasio 1.05.1.03.01.15 bangunan ber-IMB per satuan bangunan 1.05.1.03.01.15.06

Rasio ruang 1.08.1.03.01.24 terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

1.08.1.03.01.24.05 1.08.1.03.01.24.06

Target

Rp.

Target

Tahun-4 Rp.

Target


Tahun-5 Rp.

Target

Rp.

Output : -

Program Pengelolaan Areal Outcome : Pemakaman Terlaksananya pengelolaan Taman Pemakaman Umum

2,32

2,8

4,2

2,85

563,00

1,9

317,00

392,00

468,00

566,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

-

771,80

Target


Lokasi

Rp.

5,79

771,80

72,61

5,90

6,5

75,81

6,50

12,45

1.005,00

12,69

75,81

6,60

29,90

1,7

771,80

1,1

771,80

1,5

771,80

1,91

771,80

2,5

1,72

34,90

1,1

34,90

1,5

34,90

1,91

34,90

2,5

34,90

8,73

0,5

0,08

0,5

0,1

0,55

0,12

0,605

0,14

0,6655

0,14

2,82

771,80

8,71

Output : Jumlah dokumen

5,00

8,00

0,64

7,00

0,5

8,00

0,55

10,00

0,605

12,00

0,6655

12,00

2,96

0,0001

0,0001

4,5

0,0001

3

0,0001

3

0,0001

3

0,0001

3,2

0,0001

16,70

108,02

2,00

108,29

2

108,56

2

108,83

2

109,10

2,2

109,10

10,20

1

-

6,50

JUMLAH PAGU INDIKATIF

Ha

107,75

Ha

2,50

180,705

1

197,640

1

217,406

1

239,147

PUD


PUD


PUD


PUD


30,29

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

107,75


13,00 6,6

0,06

0,06

PUD

566,00

Outcome : Terlaksananya perencanaan tata ruang

Output : Kawasan RTH tertata Kegiatan Pemeliharaan RTH Output : Kawasan RTH terpelihara

34,90

5,50

5,9

3,06

7,5

Output : luasan makam tertata

Kegiatan Penataan RTH

ha

68,53

1.005,00

3

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang

Outcome : Pengelolaan RTH

34,90

-

5,5

2,55

7,5

190,00

67,54

831,00

2,5

4,00 unit

5,4

2,29

6,2

175,00 unit

64,54

697,00

2,25

376,00

%

1,94

5,2

311,00 unit

61,54

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Rp.

Tahun-3

Outcome : Terlaksananya pengelolaan persampahan 2,32

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Tahun-2

263,065

1.097,962

RENCANA STRATEGIS BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents