Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo

2011-2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra-SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, sehingga Renstra Bappeda Kabupaten Tebo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan. Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. REVISI

1


2011-2016

Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tebo. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Tebo untuk kurun lima tahun ke depan. Renstra Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Oeganisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten tebo maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tebo harus melakukan revisi terhadap Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Berpedoman pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo terjadi perubahan Struktur organisasi dan penambahan tugas pokok dan fungsi. Dengan adanya perubahan struktur organisasi yang mengharuskan adanya revisi Renstra diharapkan lebih meningkatkan kualitas perencanaan di Kabupaten Tebo umumnya dan Bappeda pad khususnya. Revisi Renstra ini juga akan memuat beberapa perubahan baik visi, misi, tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan yang akan menjadi pedoman dan acuan sampai dengan tahun 2016. Rencana Startegis Bappeda Kabupaten Tebo 2011-2016 telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dan lingkungan Bappeda Kabupaten Tebo. Oleh karean itu perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Bappeda untuk mengakomodasi berbagai perubahan diatas. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 20112016 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Nega-

REVISI

2


2011-2016

ra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

REVISI

3

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo 9.

2011-2016

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

REVISI

4


2011-2016

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016; 21. Keputusan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo. 23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo. 1.3. Maksud dan Tujuan. a.

Maksud Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kurun waktu 5 tahun dengan mengacu kepada Revisi RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.

b.

Tujuan Penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2011-2016, bertujuan: 1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. 2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Tebo. 2. Memberikan arah dan pedoman kepada Aparatur Internal Bappeda Kabupaten Tebo dan stakeholders terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

REVISI

5


2011-2016

3. Membangun sistem kerja Bappeda Kabupaten Tebo yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Tebo. 4. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Bappeda Kabupaten Tebo guna meningkatkan komitmen kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. 5. Memberikan kerangka dasar dalam perumusan kebijakan, guna percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. 1.4.

Sistematika Penulisan. Dokumen Renstra Bappeda diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB

I

PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang 1. 2. Landasan Hukum. 1. 3. Maksud dan Tujuan. 1. 5. Sistematika Penulisan.

BAB

II

BAB

III

BAB

IV

GAMBARAN BAPPEDA KABUPATEN TEBO 2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kabupaten Tebo. 2. 2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Tebo. 2. 3. Kinerja Bappeda Kabupaten Tebo. 2. 4. Tantangan Pengembangan dan Peluang Bappeda Kabupaten Tebo. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Tebo. 3. 2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3. 3. Penentuan Isu-isu Strategis. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. 1. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Tebo 4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo 4. 3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Tebo

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN TEBO

BAB

VI

PENUTUP

REVISI

6


2011-2016

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEBO 2,1, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tebo, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo, adalah sebagai berikut: 1.

Kepala Bappeda Mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaaan pembangunan dan anggaran daerah, Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala menyelenggarakan fungsi: a.

Perumusan

kebijakan

teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;

b.

Pengoordinasian

c.

Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan dan

penyusunan

Perencanaaan Pembangunan Daerah;

pelaksanaan pembangunan daerah; d.

Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah;

e.

Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

f.

pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

2.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang

REVISI

7


2011-2016

meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian perencanaaan program kegiatan dan administrasi antar bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas,

Sekretaris

menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

b.

penyiapan bahan pembinaan dan perumusan

c.

Perumusan kebijakan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan Bappeda;

d.

Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa program dan kegiatan dilingkungan Bappeda;

e.

Perumusan kebijakan dan pengendalian pengelolaan asset/barang milik daerah;

f.

Pengkoordinasian hasil program dan kegiatan Bappeda sebagai bahan dokumentasi dan informasi;

3.

g.

Pengkoordinasian peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda;

h.

Perumusan kebijakan peningkatan SDM aparatur Bappeda;

i.

Pengendalian pengelolaan keuangan Bappeda;

j.

Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pada Bappeda;

k.

Pengendalian pelaporan kegiatan dan laporan keuangan Bappeda;

l.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,

Bidang Penelitian Dan Statistik Mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, analisa pembangunan daerah yang meliputi penelitian dan anilisis pembangunan ekonomi dan sosial serta fisik dan prasarana, pendataan dan pelayanan statistik pembangunan daerah, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi: 1. Penetapan penyusunan rencanaa dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pendataan serta pelayanan statistik pembangunan daerah,

REVISI

8


2011-2016

2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunan daerah, 3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunan daerah; 4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pelayanan statistik pembangunan daerah; 5. Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan statistik anggaran daerah; 6. Pengoordinasian Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan statistik pembangunan daerah; 8.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/Instansi/lembaga lain atau pihak ketiga serta bidang lain di lingkungan Bappeda di bidang penyusunan, pengelolaan, dan pelaksanaan penelitian dan pendataan statistik pembangunan daerah;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, 4.

Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang meliputi perencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya, Untuk menyelenggaran tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi: 1. Mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya berdasarkan kebijakan atasan, 2. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan,

REVISI

9


2011-2016

3. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuk sektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal, 4. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan dan Komunikasi Sosial, 5. Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayai dari Sumber APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya pada Bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang terkait lainnya; 6. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan, 7. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuk sektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal, 8. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan dan Komunikasi Sosial, 5,

Bidang Evaluasi Dan Pendanaan Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencanaa evaluasi & pengendalian pembangunan dan pendanaan pembangunan daerah, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana hal tersebut, maka bidang Evaluasi dan Pendanaan mempunyai fungsi: 1. Penyusun Rencanaa dan Kebijakan Strategis di bidang pendanaan pembangunan, 2. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendanaan pembangunan

REVISI

10

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo 3. Penyusunan perumusan

2011-2016

penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaaan

pembangunan daerah Kabupaten ; 4. Pengevaluasian Renstra–SKPD; 5. Pengkoordinasian Penyusunan Rencanaa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 6. Pengkoordinasian Musrenbang Penyusunan RKPD dan RKP; 7. Penyusunan perumusan Kebijakan Umum APBD; 8. Pengkoordinasian Penyusunan PPAS dan RAPBD bersama Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; 9. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaaan pembangunan daerah dalam bidang pendanaan; 10.Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayai dari Sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya; 11.Penyusunan perumusan petunjuk pelaksanaan Pendanaan dan Pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten; 12.Pelaksanaan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah; 13.Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; 14.Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa dari program, pemantauan, analisis, dan evaluasi pengendalian pembangunan; 15.Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan Rencanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang dilaksanakan dengan bersama satuan kerja pengelola keuangan daerah; 16.Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Bappeda; 17.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, 6.

Bidang Sarana Dan Prasarana Mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas perencanaan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur yang meliputi perhubungan, pos dan telekomunikasi, informasi, tata ruang, tata guna tanah, perumahan dan permu-

REVISI

11


2011-2016

kiman, pengairan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan pembangunan wilayah, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: 1.

Penyusunan perumusan program Kebijakan Umum dan Strategis/prioritas penanganan infrastruktur daerah;

2.

Perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sarana dan Prasarana;

3.

Perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan, dan perkotaan skala kabupaten;

4.

Perumusan dan pelaksanaan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan & perdesaan skala kabupaten;

5.

Perumusan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;

6.

Perumusana petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan wilayah skala kabupaten;

7.

Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, dan potensial;

8.

Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik;

9.

Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;

10. Pelaksanaan pengendalian penyusunan tata ruang wilayah kabupaten; 11. Penyusunan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan kawasan; 12. Pengkoordinasian pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW; 13. Pengkoordinasian penetapan penataan ruang Kabupaten; 14. Pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten; 15. Pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; REVISI

12


2011-2016

16. Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan fisik; 17. Pelaksanaan

evaluasi

dan

monitoring

terhadap

kegiatan

perencanaan

pembangunan di bidang sarana dan prasarana; 18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, 7,

Kelompok Jabatan Fungsional 1)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Badan perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian masing-masing,

2)

kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dengan jenjang kepangkatannya selaku koordinator kelompok jabatan fungsional yang dalam melaksankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan,

3)

Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan kebutuhan beban kerja, sedangkan jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

REVISI

13


2011-2016 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN TEBO KEPALA BADAN Ir.AGUS SUNARYOi NIP. 19660814 199303 1 004 SEKRETARIS NAZAR EFENDI, SE. M.Si

NIP. 19800501 200212 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BI DANG PENELI TI AN DAN STATI STI K

BI DANG EKONOMI DAN SOSI AL BUDAYA

SUB BIDANG PENELITIAN

SUB BIDANG EKONOMI

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

NANIK MARIANTI, S. Pt NIP. 19730309 200701 2 006

ANDRI MURKIZA, SE NIP. 19740606 200212 1 004

WIJANG MAHAKSO, SE., M.Ec.Dev NIP. 19740702 200501 1 001

BIDANG EVALUASI DAN PENDANAAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

ROMY CANDRA, SE NIP. 19761203 200312 1 007

SUB BIDANG EVALUASI SUB BI DANG SARANA DAN PRASARANA I NFRASTRUKTUR

REVISI

AMBIAR, S. ST NIP. 19680224 198912 1 001

-

DRS. FUAD NIP. 19650807 198512 1 001

SUB BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

FANSYURI, ST NIP. 19800210 200902 1 004

YULLY HARMAYANTI, SH

FAISAL RIZA, SE, M. Ec.Dev

NIP. 19780712 200312 2 004

NIP. 19770119 200212 1 006

SUB BIDANG PENDANAAN

SUB BI DANG PERENCANAAN RUANG DAN WI LAYAH

14


2011-2016

2,2, Sumber Daya Bappeda, 1,

Sumber Daya Aparatur, Jumlah sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Tebo keadaan per 1 Mei 2014 adalah sebanyak 39 orang berdasarkan Pangkat/Golongan, Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan, Eselon dan Tingkat Penjenjangan yang tergambar pada tabel 2,1, 2,2 dan 2,3 berikut ini:

Tabel 2,1, Jumlah Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan per 1 Mei 2014, NO 1 1 2 3 4

PENDIDIKAN 2 SLTA D3 S1 S2 JUMLAH

Hon or

A 4 1 1

3 5 1 4 10

b 5 1 1

PANGKAT/GOLONGAN II III C d A b 6 7 8 9 2 1 7 5 1 2 1 8 5

c 10 4 2 6

d 11 2 2 4

IV b 12 1 1

JUMLAH 13 7 4 23 5 39

Tabel 2,2, Jumlah Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Tebo berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan per 1 Mei 2014, NO 1 1 2 3 4

PENDIDIKAN 2 SLTA D3 S1 S2 JUMLAH

REVISI

L 3 2 2 13 5 22

PNS

P 4 1 6 7

STATUS KEPEGAWAIAN CPNS L P 5 6 2 2 0

HONORER L P 7 8 4 1 1 3 1 8 2

JUMLAH 9 7 4 23 5 39

15


2011-2016

Tabel 2,3, Jumlah Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Tebo Yang Mengikuti Pendidikan Struktural berdasarkan Jabatan dan Eselon per 1 Mei 2014, NO 1 1 2 3 4

2,

JUMLAH PEGAWAI

ESELON 2 II b III a III b IV a JUMLAH

1 1 4 8 14

DIKLATPIM YANG TELAH DIIKUTI II III IV 3 4 5 1 1 1 1 3 1 2 4 1 6 7

Sumber Daya Aset, Untuk sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 2,4, berikut ini: Tabel 2,4, Keadaan Barang Inventaris Bappeda Kabupaten Tebo per 31 Desember 2013

A.

URAIAN

2013

SATUAN

1

2

3

-

-

B. Peralatan dan mesin B.1. Alat-alat angkutan B.1.1. Alat angkutan darat bermotor O kendaraan roda 4 O kendaraan roda 2

16 2 14

Unit Unit Unit

B.1.2. Alat angkutan darat bermotor O gerobak sorong

2 2

Unit Unit

B.2. Alat-alat kantor dan rumah tangga B.2.1. Peralatan kantor O mesin tik

1

Unit

1

Unit

Golongan tanah A.1. Tanah

O mesin calculator

REVISI

16

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo O O O O O O O O O O

copy board/electrik white board mesin absensi tabung pemadam kebakaran mesin ketam portable mesin potong rumput mesin pembersih lantai vacum cleaner pompa air listrik alat semprot hama mesi penghancur kertas

B.2.2. Perlengkapan kantor O almari O brankas O rak buku O rak server O filling besi/metal O white board O mimbar/podium O gorden O taplak meja O ac split O ac standing O aquarium O keranjang sampah O matras O meja tenis B.2.3. Komputer O komputer mainframe/server O komputer/pc O komputer note book O pc tablet O printer O external hardisk O O O O O O O O

REVISI

ups/stabilizer gps stabilizer keybord mouse optik server ploter vga splitter

2011-2016 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

43 1 4 1 1 1 51 24 26 2 1 4 1 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

3 24 22 11 41 14

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

24 4 2 5 5 1 1 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

17

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo O O O O O O O

wireless roater access switch server/hub access point cable utp card lan kabel lan rj45

2011-2016

3

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

54 23 1 28 157 4 8

Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit

B.2.5. Peralatan dapur O dispenser O lemari es O rak piring O galon O gelas kaki O gelas minum O sendok O tutup gelas O piring makan O piring kue O mangkok O kuali O baki stenlis O kompor gas O tabung gas

6 7 2 3 2 4 3 3 2 4 4 1 1 1 1

Unit Unit Unit Unit Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Buah Buah Buah Buah

B.2.6. Penghias ruangan rumah tangga O jam mekanis O vas bunga O pot kembang O ambal

8 50 17 10

Unit Unit Set Buah

5

Unit

B.2.4. Meubeleur O meja kerja O meja rapat O meja makan teras aula O kursi kerja O kursi stenlis O kursi tunggu O sofa

B.3. Alat-alat studio dan komunikasi B.3.1. Alat-alat studio O kamera

REVISI

2 3 1 1 2

18

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo O O O O

handy cam proyektor + attachment layar ohp infocus

2011-2016 3 3 2 1

Unit Unit Unit Unit

5

Unit

9 2 2 1 3 2 2 1 1 21 -

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

620 80 80 98 2 16

M2 M2 M2 M2 Unit M2

1.112 1

M2 Unit

E. Aset tetap lainnya E.1. Buku dan kepustakaan O buku eksiklopedia O buku perpu O buku pemerintahan O buku ekonomi O buku sosial budaya

140 60 40 10 10 20

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

E.2. Barang bercorak kesenian O foto

20 20

Unit Unit

O layar infocus B.3.2. Alat-alat komunikasi O pesawat telephone O faksimile O radio tape O antena shf/parabola portable O televisi O sound system O coulumspeaker O wireless amplifier O mic wireless jmk jk999 O uhf wireless microphone O microphone O bell C.

D.

REVISI

Gedung dan bangunan O kantor O mushalla O rumah penjaga kantor O tempat parkir O konstruksi tugu O gudang genset O rehap gedung Jalan, irigasi & jaringan O jalan O generator set 2,5 kva

19


E.3. Hewan/ternak dan tanaman O pohon songgo langit O pohon dadap merah O pohon cemara O pohon palem O pohon pulay O pohon jarak jepang

2011-2016

91 12 10 30 32 3 4

Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang

2,3, Kinerja Pelayanan Bappeda, Untuk melaksanakan fungsinya, Bappeda kabupaten Tebo mempunyai kewenangan: a.

Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah,

b.

Menyusun program-program tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional,

c.

Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tebo

d.

Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo bersama-sama dengan bagian keuangan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan koordinasi Sekretaris Daerah,

e.

Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah,

f.

Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut,

g.

Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembangunan di Daerah,

h.

Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati,

REVISI

20


2011-2016

Kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian Kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, Dikarenakan Renstra ini dibuat berdasarkan Perubahan struktur organisasi yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo, maka kinerja pelayanan yang ditampilkan adalah pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bappeda pada tahun 2012 – 2013, Guna melakukan analisis dan pengukuran kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan perencanaan pembangunan, dapat dilihat pada tabel 2,6, berikut ini: Tabel 2,6,

NO

1 6

6,1

6,2

6,3 6,4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tebo, 2006-2011,

BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

TARGET RENSTRA BAPPEDA PERIODE SEBELUMNYA 2006

2007

2008

2009

2010

2011

3

4

5

6

7

8

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Disamping itu juga, dalam menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Tebo, digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator REVISI

21


2011-2016

kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bappeda Kabupaten Tebo, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tebo yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: 1.

Menyusun dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD tahunan),

2.

Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang, jangka menengah dan Musrenbang RKPD serta Forum SKPD,

3.

Menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang bersumber dari Dokumen RKPD, selanjutnya KUA/PPAS ini menjadi bahan untuk penyusunan RAPBD (baik murni maupun perubahan),

4.

Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) periode 2011-2016,

5.

Melakukan asistensi terhadap proses penyusunan Renstra dan Renja SKPD

6.

Menghimpun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masingmasing SKPD (evaluasi Renstra dan Renja SKPD),

7.

REVISI

Bersama TAPD melakukan asistensi dalam proses penganggaran di seluruh SKPD,

22


2011-2016

Menyusun dokumen penataan ruang, yaitu RTRW, Rencana Umum, Rencana Detail dan Rencana Teknik Ruang Kota, dan perencanaan tata ruang lainya serta dokumen perencanaan/masterplan lainnya baik untuk jangka panjang, menengah dan tahunan,

9.

Melakukan Penelitian dan Pengembangan, serta kajian permasalahan-permasalahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah,

10. Menyusun data dan informasi yang akurat dan inventarisasi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah, 11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, Guna mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Tebo, juga dilakukan analisis terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Tebo periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 2,7, berikut ini,:

REVISI

23


2011-2016

Tabel 2,7, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Tebo, 2012-2013

URAIAN

2012 2

1 PENDAPATAN DAERAH

2013 3

-

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2012 2013 6 7

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp000)

ANGGARAN PADA TAHUN (Rp000)

2012 4

-

2013 5

-

-

-

-

BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai

6,280,105,500 1,643,623,000 1,643,623,000

10,307,540,505 1,854,611,605 1,854,611,605

5,667,016,373 1,555,916,129 1,555,916,129

9,169,186,067 1,839,877,000 1,839,877,000

90.24 94.66 94.66

88.96 99.21 99.21

Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang & jasa - Belanja modal

4,636,482,500 835,936,000 2,773,920,500 1,026,626,000

8,452,928,900 1,096,196,000 7,220,732,900 136,000,000

4,111,100,244 735,571,000 2,419,440,844 956,088,400

7,329,309,067 946,505,500 6,252,053,567 130,750,000

88.67 87.99 87.22 93.13

86.71 86.34 86.58 96.14

-

-

-

-

-

-

4,409,631

4,155,225

3,631,263

3,734,633

82.35

89.88

PEMBIAYAAN TOTAL

REVISI

24


2011-2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan anggaran Bappeda kabupaten Tebo mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar Rp496,335,428,- pertahun, begitu pula halnya dengan pertumbuhan realisasi yang juga mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar Rp281,789,526,- pertahun, Sementara bila dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata 79,80 persen, realisasi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 89,88 persen dan terendah pada tahun 2009 sebesar 67,78 persen, dengan tingkat pertumbuhannya jika dirata–ratakan mencapai angka 2,68 persen per tahun, Jenis Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pertumbuhannya dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik dari anggaran maupun realisasinya dengan rata-rata sebesar Rp152,686,272,- dan Rp155,840,617,-, hal ini dikarenakan mulai dari TA, 2009 Bappeda Kabupaten Tebo diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Penghasilan Tambahan ini diberikan atas dasar besarnya frekuensi dan beban kerja Bappeda Kabupaten Tebo selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan secara keseluruhan dengan jumlah personil yang cukup terbatas, Secara keseluruhan Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Tebo mengalami penurunan dengan rata-rata anggaran dan realisasi sebesar Rp649,021,700,- dan Rp437,630,143,-, Pada TA, 2008 jumlah anggaran Bappeda Kabupaten Tebo merupakan yang tertinggi, dikarenakan pada tahun tersebut banyak dilakukan penyusunan dokumen-dokumen rencana induk kabupaten Tebo yang bekerja sama dengan perguruan tinggi (UGM), diantaranya: Penyusunan Master Plan Drainase, Master Plan Ekonomi Kerakyatan dan Master Plan tentang Daerah Tertinggal, Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa dengan keterbatasan personil yang ada, dalam pengelolaan program/kegiatan dan keuangan Bappeda Kabupaten Tebo dari tahun ke tahun semakin baik, 2,4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda, Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bappeda Kabupaten Tebomasih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu: REVISI

25


2011-2016

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda,

2.

Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian,

3.

Masih rendahnya disiplin pegawai, berpengaruh terhadap kinerja Bappeda,

4.

Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti,

5.

Proses perencanaan pembangunan belum sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,

6.

Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran,

7.

Masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan,

8.

Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian menyebabkan validitas perencanaan dirasakan masih belum optimal,

9.

Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat,

10. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan, 11. Belum dilakukannya kajian dari hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan daerah, 12. Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai, 13. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan sektor, Dari permasalahan diatas, keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Tebo merupakan suatu keharusan dan menjadi perhatian yang besar, Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Tebo menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal,

REVISI

26


2011-2016

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3. 1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN TEBO. Setelah proses perencanaan dilalui dengan menghasilkan dokumen rencana keuangan tahunan, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan dari APBD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Merupakan kewenangan dinas teknis yang bersangkutan, begitupun sebaliknya dinas teknis yang bersangkutan terkesan seolah tidak lagi memerlukan bantuan dan kerja sama dari Bappeda, sinergi dan koordinasipun seolah tak pernah terjalin lagi. Meskipun dalam pelaksanaannya SKPD memiliki otoritas untuk mengatur secara teknis, akan tetapi Bappeda tidak serta merta dapat melepaskan tanggungjawabnya atas pelaksanaan tersebut. Sebagai perencana Bappeda juga memiliki fungsi lain yaitu monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana tersebut. Namun demikian fungsi monitoring dan evaluasi ini belum berjalan optimal, hal ini dimungkinkan karena masih adanya anggapan bahwa fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari perencanaan. Disamping itu, optimalisasi fungsi ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam menghasilkan produk akhir dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran seperti dokumen APBD berikut prosesnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ego sektoral masih sangat kental, baik antar unit kerja dan unit organisasi di dalam Bappeda maupun antar SKPD dengan Bappeda. Pengaruh pihak Legislatif masih sangat kental, tidak jarang terjadi perdepatan antara eksekutif dengan legislatif

dalam

menentukan program prioritas dan besaran anggaran, Tidak jarang terjadi perbedaan sudut pandang dalam menentukan prioritas pembangunan. Kadang-kadang program dan kegiatan yang telah disusun dengan baik dalam dokumen perencanaan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan serta agenda pembangunan yang telah diamanatkan di dalam RPJMD tidak mendapatkan persetujuan dari dewan, Sebaliknya usulan program dan kegiatan yang dipandang belum cukup urgen dari sudut perencanaan dan agenda pembangunan daerah, melainkan hanya sarat dengan kepentingan pribadi dan politik. Tidak jarang pula pembahasan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran melampaui batas waktu REVISI

27


2011-2016

yang telah diamanatkan. Hal ini terjadi karena legislatif disibukkan dengan tugas-tugas lain, dan atau karena disebabkan oleh hal lainnya seperti belum diakomodirnya usulan dari dewan dan kurang berjalannya komunikasi dua arah yang lebih baik serta beban tugas lainnya yang dihadapi oleh aparat perencana selain tugas pokoknya. Disamping hal-hal serta permasalahan yang telah disebutkan, sampai saat ini Bappeda Kabupaten Tebo belum memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai, Sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui rencana apa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Selain itu tujuan organisasi belum dirumuskan bersama dan dituangkan dalam keputusan yang mengikat, target kinerja yang terukur dari unit kerja dan individu belum ditentukan. Dengan demikian penilaian kinerja pun belum terlaksana dengan baik. Profesionalisme dan peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur perencana dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak manajemen organisasi. Hal ini menyebabkan artikulasi dan implementasi terhadap tiga agenda pembangunan belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap sekedar rutinitas sehingga terkesan kurang inovatif, kewenangan relatif belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memiliki uraian tugas, sehingga tidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Penempatan personal penentu kebijakan yang kurang sesuai dengan bidang tugas yang laksanakan, serta belum berfungsinya jabatan fungsional perencana. 3. 2.

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Visi Pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 berdasarkan Naskah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tebo yakni : ”Menuju Tebo Sejahtera (MTS); Aman, Harmonis dan Merata”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih mempunyai 6 (enam) misi yang cenderung operasional, realistis dan jelas sasarannya, yakni : 1.

Meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum;

REVISI

28


2011-2016

Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;

3.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum;

4.

Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri;

5.

Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan;

6.

Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di Kabupaten Tebo. Perwujudan Misi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran diperlukan penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Untuk penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan faktorfaktor kunci/penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2011-2016. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan REVISI

29


2011-2016

kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenaikinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Penetapan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan APBD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas kabupaten. 3. 3.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP). Penentuan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo tidak terlepas dari azas penyusunan rencana tata ruang dan tujuan penetapan ruang wilayah kabupaten secara umum. Azas dan tujuan penyusunan rencana tata ruang tersebut merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan penataan ruang serta pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang dan pembangunan wilayah Kabupaten Tebo. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui: 1.

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

2.

Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

REVISI

30


2011-2016

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten secara umum serta

visi dan misi yang telah ditetapkan di Kabupaten Tebo, maka disusunlah Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tebo yaitu : “Untuk Mewujudkan Kabupaten Tebo Berbasis Agroindustri Dalam Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan ”. 3. 4.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS. A. Berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) dan hasil Kuisioner yang ditujukan pada setiap SKPD di Kabupaten Tebo. Isu-isu strategis yang dihasilkan dari hasil FGD (Focus Group Discussion) dan hasil kuisioner yang ditujukan pada setiap SKPD di Kabupaten Tebo dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Isu mengenai Sumber Daya Pertanian; kehidupan petani penggarap selaku pengelola sumber daya tersebut relatif masih rendah. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan pengelolaan sumber daya pertanian;

2.

Isu mengenai Pengembangan Pariwisata; obyek wisata alam dan budaya belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu pengembangan obyek wisata alam dan budaya agar berdampak terhadap perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat;

3.

Isu mengenai Pertambangan; persoalan lingkungan pasca penambangan. Oleh karena itu perlu penanganan dampak lingkungan yang terjadi pasca penambangan;

4.

Isu mengenai Sistem; bahwa sistem transportasi di wilayah Kabupaten Tebo masih dirasakan kurang memadai terutama yang menyangkut peningkatan kondisi jalan dan pembangunan jalan baru untuk sistem jaringan jalan primer.

Oleh karena itu

diharapkan adanya upaya peningkatan atau pembangunan sistem transportasi wilayah yang lebih baik dan memadai lagi sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tebo; 5.

Isu mengenai Perekonomian Wilayah; terbatasnya akses ke sumber permodalan terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku ekonomi serta persyaratan

REVISI

31


2011-2016

yang sulit untuk dipenuhi dengan yang ditetapkan lembaga perbankan merupakan kendala yang sering terjadi. Oleh karena itu perlu suatu regulasi perbankan/lembaga keuangan agar terbukanya akses ke sumber permodalan; 6.

Isu mengenai Prasarana Wilayah; Ditinjau dari penyediaan prasarana baik pelayanan energi, air bersih, maupun telekomunikasi kapasitas penyediaannya masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang harus dilayani. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pelayanan prasarana dan wilayah;

7.

Isu mengenai Struktur Ruang; masih terdapat ketimpangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Tebo, ditinjau dari aspek pertumbuhan penduduk, ekonomi, serta fisik kawasan terbangun. Sementara itu peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan belum optimal. Berkaitan dengan sistem pusat permukiman, keterkaitan spasial dan fungsional antar pusat-pusat permukiman masih belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan sistem pusat permukiman mulai dari PKWp, PKL, PPK dan PPL di wilayah Kabupaten Tebo.

B. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kantor Lingkungan Hidup yang terdapat di Kabupaten Tebo Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo didapatkan hasil rumusan mengenai isu-isu lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Tebo, antara lain : 1.

Isu Lingkungan Hidup Utama. Isu lingkungan hidup utama yang sangat penting dan perlu ditangani sesegera mungkin baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, antara lain : - Pencemaran Air Sungai; - Pencemaran Limbah Padat Domestik (Sampah); - Limbah Pertanian dan Peternakan; dan - Lemahnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan.

2. Isu Lingkungan Hidup Lainnya, antara lain : - Pemanasan Global (Global Warming); - Bencana Banjir.

REVISI

32


2011-2016

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini dapat dilihat melalui kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tebo ke dalam pola analisasi SWOT. Analisa Lingkungan dengam Pola Analisis SWOT : A. Kekuatan (Strengths) : • Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi SDM yang berjenjang pendidikan S1 dan S2 yang memadai; • Tingginya kesadaran aparatur yang dimiliki akan pengembangan diri dan pentingnya tingkat pendidikan, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang ada; • Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai; • Tugas yang dilaksanakan merupakan pekerjaan rutin, sehingga dalam pelaksanaannya sudah terpola dan terjadwal; • Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; • Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah; • Adanya fungsi monitoring dan evluasi selain fungsi perencana. B. Kelemahan (Weaknesses) : • Belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi; • Belum adanya sistem penilaian kinerja yang efektif; • Belum adanya sistem informasi (basis data) sebagai dasar dari perencanaan yang efektif; 

Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengujian sebagai bahan merumuskan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.



Kurangnya daya kreatifitas dari SDM untuk menciptakan Inovasi yang terbaru dalam perencanaan;

REVISI

33


2011-2016

• Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sitematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. 

Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan (follow up);

• Belum tersusunnya job description yang terarah serta berjenjang untuk setiap pegawai; • Belum terbentuknya Jabatan Fungsional Perencana; • Belum memiliki sistem informasi manajemen perencanaan yang layak; • Verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh SKPD belum berjalan optimal. C. Peluang (Opportunities) : • Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Tebo; • Ditetapkannya Perda tentang RPJM Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Tebo; • Adanya kesepahaman bersama bahwa dalam setiap dokumen dan data perencanaan pembangunan daerah wajib melalui Bappeda terlebih dahulu; • Adanya penerapan GC (Good Gorvernance) yang menuntut bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk jangka menengah dan panjang yang melibatkan banyak pihak perlu disusun perencanaan dan dikaji terlebih dahulu; • Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk mengatur dan mengurusi daerah sesuai dengan kebutuhan; • Adanya kesadaran untuk berpartisipasi dari masyarakat yang semakin tinggi terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui penetapan perencanaan. REVISI

34


2011-2016

D. Ancaman (Threats) : o

o

o

o o o

o

Adanya tuntutan dan pertanggungjawaban yang semakin meningkat dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maka proses perencanaan yang diperiksa terlebih dahulu; Adanya anggapan dari SKPD yang lain, bahwa perencanaan merupakan tugas inti Bappeda sehingga segala sesuatunya diharapkan dapat diselesaikan di Bappeda; Kurangnya support dari SKPD terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal, contohnya adanya DIPA APBN yang langsung ke SKPD; SKPD kurang proaktif untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; Adanya kesetaraan jabatan Kepala Bappeda dengan Kepala SKPD, padahal selaku koordinator seharusnya jabatannya setigkat lebih tinggi, sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal; Adanya kekuatan tekanan dari pihak legislatif untuk merubah perencanaan yang telah disepakati ditingkat eksekutif.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakankebijakan sebagai bentuk anatisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Pilihanpilihan strategis di bawah ini adalah hasil analisa SWOT yang dilakukan berdasarkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi Bappeda. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yang berbeda. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain : 1.

Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang;

2.

Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang;

3.

Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman;

4.

Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

REVISI

35


2011-2016

Tabel berikut adalah hasil analisa SWOT dan strategi-strategi yang dapat dikembangkan : Tabel 3.1. Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) Eksternal

Kekuatan / Strength (S) : a. Jenjang pendidikan SDM yang baik. b. Motivasi pengembangan kemampuan diri. c. Sarana dan prasarana cukup tersedia. d. Tugas merupakan pekerjaan rutin. e. Kedudukan organisasi, tugas pokok dan kewenangan sebagai koordinator perencana. f. Adanya fungsi monitoring dan evaluasi selain fungsi perencana.

Peluang/Oportunities (O) : a. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tantang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menguatkan Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah.

Strategi (S-O) : a. Meningkatkan bargaining position dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proforsional dengan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

Internal

b. Adanya Permendagri 13, Permendagri 59, RPJMD tahun 2005-2010 srta dokumen perencanaan lainnya. c. Penerapan Good Governance meyebabkan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan meningkat. d. Adanya Undang-Undang Otonomi daerah telah memberikan cukup peluang dalam mengatur keuangan dan pembangunan daerah. Ancaman/Threats (T) : a. Tuntutan dan pertanggungjawaban perencanaan semakin tinggi. b. Anggapan yang keliru dari SKPD tentang tugas Bappeda. c. Kurangnya support dari SKPD d. Birokrasi yang kurang mendukung fungsi koordinasi. e. Kesetaraan jabatan selaku koordinator. f. Tekanan pihak legislative terhadap teknis perencanaan.

REVISI

b. Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.

Strategi (S-T) : a. Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan SKPD dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab. b. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melibatkan seluruh sumberdaya yang ada.

Kelemahan/Weakness (W): a. Koordinasi antar unit kerja dan intra personal belum maksimal. b. Sistem penilaian kinerja tidak efektif. c. Kurangnya inovasi dalam perencanaan. d. Lemahnya monitoring dan pengawasan e. Job description belum terarah. f. Belum memiliki system informasi manajemen perencanaan yang layak. g. Verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanaan oleh SKPD belum berjalan optimal. Strategi (W-O) : a. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif. b. Melaksanakan manajemen penilaian kinerja dengan membuat instrument penilaian yang terukur, obyektif dan rasional. c. Meperbaiki sistem informasi manajemen perencanaan agar hasil pembangunan selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundang-undangan.

Strategi (W-T) : a. Mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance. b. Selalu mengedepankan azas kemitraan dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan selalu mempertimbangkan bergaining position/posisi tawar. c. Pengembangan kemampuan SDM aparatur melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

36


2011-2016

Hasil analisis lingkungan Internal dan Esternal maka Secara garis besar strategi yang patut dikembangkan oleh pihak manajemen Bappeda terutama manajemen puncak dapat dijelaskan berikut ini. Strategi ini merupakan Grand Strategi Bappeda dalam menyikapi kondisi yang ada sekarang serta antisipasi kondisi pada waktu yang akan datang agar eksistensi Bappeda sebagai leading sector pembangunan di Kabupaten Tebo akan lebih diperhitungkan. Bappeda jika dianalogikan sebagai perusahaan penghasil jasa dengan menghubungkan atau mengkoordinasikan produk berupa dokumen perencanaan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) baik secara horizontal (SKPD Kabupaten, Legislatif, swasta, perusahan, dll) maupun secara vertical (Instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat maupun masyarakat), adalah sebagai berkut: 1.

Menciptakan Posisi Tawar (Bergaining Position) Yang Kuat;

Untuk mencapai posisi tawar yang kuat konsekwensi logis yang harus dimiliki oleh Bappeda adalah adanya rasa kepentingan yang kuat dari setiap SKPD terhadap Bappeda dalam merencanakan, menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Menimbulkan rasa kepentingan yang kuat ini tidak berarti mempersulit posisi dan membatasi ruang gerak SKPD, melainkan dapat menghasilkan produk perencanaan pembagunan yang betul-betul profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proforsional. 2. Konsentrasi Penuh Dengan Tugas Pokok dan Fungsi; Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan konsentrasi penuh, hal yang perlu dilakukan adalah dengan tidak melakukan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sebagai perencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas merencanakan akan tetapi sampai kepada tahap pelaksanaan, dengan melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi yang merupakan fungsi yang melekat sebagai suatu kesatuan bagi setiap aparatur perencana. 3. Pengembangan Kemampuan Diri Aparatur Perencana; Sebagai aparatur perencana dituntut untuk selalu menguasai setiap perkembangan yang terjadi, sebagai dampak dari derasnya arus informasi yang kian menglobal. Untuk itu pengembangan kemampuan diri aparatur perencana perlu mendapatkan perhatian yang serius dan up to date oleh pihak manajemen, mulai dari staf perencana sampai pada pejabat esellon, dengan mengalokasikan anggaran dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap aparatur perencana.

REVISI

37


2011-2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. 1.

VISI, DAN MISI BAPPEDA KABUPATEN TEBO. Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah pengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, emfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasi-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, criteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan public serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasi yang realistis. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tebo dirumuskan dengan memperhatikan serta mentelaah Naskah Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Tebo terpilih Tahun 2011-2016 yaitu ”Menuju Tebo Sejahtera (MTS) ; Aman, Harmonis dan Merata”. Berdasarkan pada visi Kabupaten Tebo di atas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut : ”TERWUJUDNYA

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH YANG

BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL DALAM MEWUJUDKAN TEBO SEJAHTERA, AMAN, HARMONIS DAN MERATA” A. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas : Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut :  Berbasis Kondisi Lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.

REVISI

38


2011-2016

 Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.  Akomodatif Terhadap Dinamika Global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. B. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan : Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. C. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. D. Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel : Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (account) terhadap sumber daya yang REVISI

39


2011-2016

digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up. Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dibidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu Aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial atau kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo dirumuskan sebagai berikut : 1.

Mewujudkan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;

REVISI

40


2011-2016

Mendorong terwujudnya peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah sehingga mempunyai persepsi yang sama dalam mengambil keputusan dan untuk meningkatkan hasil yang baik;

3.

Mendorong terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta partisipasi dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan;

4.

Mendorong terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat dalam kemitraan yang saling menguntungkan;

5.

Mewujudkan penyusunan rumusan arah dan kebijakan umum yang terarah dan terkoordinasi sebagai pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya;

6.

Menumbuhkembangkan tersusunnya sistem informasi perencanaan dan peran pengendalian program pembangunan sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan daerah;

7.

Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme kerja yang meliputi sistem, prosedur dan metode kerja dalam meningkatkan kinerja perencana.

4. 2.

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN TEBO. Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo adalah : 1.

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;

2.

Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten;

3.

Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan;

4.

Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan;

5.

Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna;

REVISI

41


2011-2016

Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders);

7.

Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan;

8.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten;

9.

Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semester dan/atau tahunan. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah BAPPEDA adalah : 1.

Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan;

2.

Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaan pembangunan;

3.

Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan;

4.

Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan;

5.

Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna;

6.

Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders);

REVISI

42


2011-2016

Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan;

8.

Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;

9.

Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda;

4. 3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merea-lisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Bappeda dalam perencanaannya selama periode 2011-2016 mempunyai kebijakan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal. 1. Kebijakan

Internal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya

penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administratif internal Bappeda yang meliputi : a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan; b. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas; dan

REVISI

43


2011-2016

c. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif. 2. Kebijakan Eksternal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan dan program Bupati Kabupaten Tebo, yang meliputi : a. Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah; b. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat; c. Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis; d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota; e. Peningkatan

kapasitas

dan

profesionalisme

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah; f.

Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan optimal;

g. Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan; h. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam; i.

Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; serta

j.

Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD lain dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan.

REVISI

44


2011-2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tebo, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek opersaional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, berikut dengan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka rencana program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

REVISI

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Perumahan Program Pningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

45


2011-2016

Sedangkan program rutin kesekretariatan adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dari program dan kegiatan Bappeda yang telah diuraikan di atas, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program, yakni Program Lokalitas Kewenangan SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan, untuk lebih rinci dapat di lihat sebagai berikut : A. Program Lokalitas Kewenangan SKPD (Program SKPD) Merupakan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program tersebut meliputi : 1. Penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di daerah. 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan program pembangunan khususnya program lintas SKPD dan bidang ekonomi, sosial budaya serta kepentingan umum. B. Program Lintas SKPD. Merupakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD lain. Program – program tersebut meliputi : 1. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pada setiap tingkat dan tahapan pembangunan. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan semua SKPD yang terlibat dalam proses penyusunannya. 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan antar SKPD dan lintas SKPD. Penanggungjawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan SKPD yang terkait, khususnya yang termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tebo. 3. Pelaksanaan penyusunan data-data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan secara kontinyu, akurat dan akuntabel. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). REVISI

46


2011-2016

4. Pemanfaatan Teknologi E-Goverment dalam pengelolaan data-data pembangunan. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak-pihak terkait. 5. Penyusunan indeks pembangunan manusia Kabupaten Tebo secara kontinyu dan akurat. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak-pihak terkait antara lain meliputi BPS, KB-PKS, Nakertrans dan lain sebagaimya. C. Program Kewilayahan. Merupakan program SKPD yang dalam proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya melibatkan daerah sekitarnya atau daerah dalam propinsi ataupun yang menangani kawasan tertentu dalam daerah. Adapun yang termasuk dalam program dimaksud adalah : 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. 2. Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Daerah.

REVISI

47


2011-2016

BAB VI PENUTUP Demikianlah revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Tebo 2011-2016 yang merupakan Dokumen Perencanaan Bappeda sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Tebo 2011-2016. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo 2011-2016 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2011-2016. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Diharapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo 2011-2016 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tebo setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai 2016. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukkan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Rencana Strategis Bappeda Tebo 2011-2016 menjadi lebih baik. Muara Tebo, 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO,

Ir. AGUS SUNARYO Pembina Tingkat I NIP. 19630225 199212 1 001

REVISI

48


2011-2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN TEBO Indikator Kinerja Program

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

2

3

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;

Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

Kode

4

Program dan Kegiatan

(outcome) dan Kegiatan (output)

5

6

1. Lama waktu penyusunan dokumen perencanaan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor dan wilayah serta sinergitas antar dokumen perencanaan

2. Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis dan konsisten

1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tersusunnya Rancangan RKPD Kabupaten Tebo

MATRIKS RENCANA PROGRAM KEGIATAN

Data Ca pai an pada Tahu n Aw al Peren canaa n 7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)

t a r g e t

8

Tahun-2 (2013)

Rp

t a r g e t

9

1 0

Tahun-3 (2014)

Rp

t a r g e t

11

605,000,000

329,000,000

40,000,000

44,000,000

Tahun-4 (2015)

Rp

t a r g e t

1 2

13

-

818,400,000

48,400,000

Tahun-5 (2016)

Rp

t a r g e t

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

1 6

17

1 8

19

20

-

1,055,500,000

3,881,150,000

Bidang Evdan

240,650,000

Bidang Evdan

Rp

t a r g e t

1 4

15

-

1,073,250,000

53,250,000

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

55,000,000

0

49

L o k a s i

2 1

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo 1

2

2

3

4


2011-2016 5

6

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Musrenbang yang Terlaksana

110,000,000

150,000,000

200,000,000

290,000,000

320,000,000

3. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Buku RKPD Kabupaten Tebo

10,000,000

15,000,000

25,000,000

35,000,000

50,500,000

4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Draft dan LKPJ Bupati

40,000,000

50,000,000

55,000,000

65,000,000

140,000,000

5. Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

KUA dan PPAS 2016 serta perubahan TA 2015

35,000,000

70,000,000

70,000,000

110,000,000

115,000,000

7. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

Tesedianya dokumen kajian potensi PAD

-

-

-

120,000,000

-

1 8 0

0

0

0

0

19

20

1,070,000,000

Bidang Evdan

135,500,000

Bidang Evdan

350,000,000

Bidang Evdan

400,000,000

Bidang Evdan

120,000,000

50

Bid. Penelitian dan Statistik

2 1


2

2

3

4

2011-2016 5

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

8. Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014

Dokumen kajian

-

-

-

250,000,000

-

9. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money

Dokumen kajian

-

-

-

50,000,000

-

10. kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran

Dokumen kajian

-

-

-

50,000,000

-

11. kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap

Dokumen kajian

-

-

-

50,000,000

-

12. Penyusunan Memori akhir tahun jabatan Bupati Periode 2011-2016

Dokumen memori akhir jabatan Bupati

-

-

-

-

75,000,000

-

-

270,000,000

-

-

13.Penyusu nan revisi rpjmd


6

1 8 0

0

0

0

0

0

19

20

250,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

75,000,000

270,000,000

51




Bid. Penelitian dan Statistik Bidang Evdan


2 1


2

2

3

4

2011-2016 5

6

14. Kajian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan kabupaten tebo

Dokumen Indeks Kepuasan masyarakat thd pelayanan publik

15. Kegiatan Revisi RPJP Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025.

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

1 8 0

-

-

150,000,000

Dokumen kajian

370,000,000

-

-

-

-

16. Kajian Indeks Harapan Hidup Kabupaten Tebo

Dokumen kajian

-

-

-

-

150,000,000

17. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan

Dokumen kajian

-

-

-

-

150,000,000

0

0

0

0

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Tersedianya dokumen Rencana induk sistem pengolahan air minum

-

-

-

-

75,000,000

-

-

-

70,000,000

0

19

20

150,000,000

370,000,000

150,000,000

150,000,000

145,000,000

52


Bid. Penelitian dan Statistik Bid. Penelitian dan Statistik Bid. Penelitian dan Statistik

2 1


2

2

3

4

2011-2016 5

6

1. Pengembangan sistem distribusi air minum 2. Supervisi penyusunan rencana induk sistem pengolahan air minum

Dokumen rencana induk pengolahan air minum

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

-

-

75,000,000

-

-

-

-

-

-

70,000,000

1 8

0

0

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Adanya perencanaan pembangunan jembatan

1. Penyusunan DED jembatan

Dokumen DED Jembatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

637,000,000

637,000,000

0

0

0

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Tersedianya informasi perencanaan dan evaluasi serta laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan

1. Penyusunan rencana kerja tahunan

Dokumen Rencana kerja dan perencanaan skpd lainnya

5,000,000

5,000,000

-

5,000,000

5,000,000

-

5,000,000

5,000,000

-

-

-

-

-

-

0

0

0


19

20

75,000,000

Bid. Sarpras

70,000,000

Bid. Sarpras

637,000,000

637,000,000

Bid. Sarpras

15,000,000

15,000,000

-

53

Sekretariat

2 1


2

2

Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten;

Meningkatnya Intensitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan

Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaan pembangunan

Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan;

Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan

Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan

3

4

1. Dokumendokumen perencanaan yang sinergis

2011-2016 5

6

5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Adanya koordinasi tentang pengembangan wilayah yang strategis dan potensial

1. Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Koordinasi tentang tata ruang wilayah

1. Jumlah organisasi masyarakat, lembaga swadaya dan organisasi lain dalam partisipasi perencanaan

6. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan

2. Dokumen perencanaan yang pertisipatif dan akuntabel

1. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Sarana dan Prasarana


7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

130,000,000

-

50,000,000

-

150,000,000

-

170,000,000

-

130,000,000

130,000,000

153,000,000

3,000,000

50,000,000

-

155,000,000

55,000,000

150,000,000

-

150,000,000

100,000,000

170,000,000

-

70,000,000

70,000,000

130,000,000

-

60,000,000

60,000,000

1 8 0

0

0

0

19

20

630,000,000

630,000,000

Bid. Sarpras

588,000,000

288,000,000

54

Bid. Sarpras

2 1


2

2

3

4

2011-2016 5 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarpras

6 Monitoring Yang Terlaksana

7

8

9

1 0

150,000,000

11

1 2

100,000,000

13

1 4

50,000,000

15

1 6

-

17 -

1 8 0

0


7. Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusun dan terencananya dengan baik penataan ruang daerah

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Dokumen dan Perda RDTR

-

3,000,000,000

-

180,000,000

170,000,000

2.Penyusun an Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

Dokumen RPI2JM

-

-

-

320,000,000

85,000,000

3. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Koordinasi penyusunana rencana tata ruang

55,000,000

-

-

-

-

4. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Dokumen Perda RTBL

-

-

-

-

550,000,000

55,000,000

-

3,000,000,000

-

-

-

500,000,000

-

805,000,000

0

0

0

0

0

19

20

300,000,000

Bid. Sarpras

4,360,000,000

3,350,000,000

Bid. Sarpras

405,000,000

Bid. Sarpras

55,000,000

Bid. Sarpras

550,000,000

Bid. Sarpras

55

2 1


2

2

Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan;

Koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan.

Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan

3

4

1. Jumlah kegiatan dan dokumen kerjasama


2011-2016 5

6

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi dari berbagai sektro

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Intensitas koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monev dan hasil laporan bidang ekonomi

3. Peningkatan koordinasi & kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah & dunia usaha

Rapat-Rapat koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

100,000,000

-

120,000,000

-

90,000,000

-

75,000,000

-

99,500,000

-

70,000,000

75,000,000

75,000,000

99,500,000

55,000,000

50,000,000

15,000,000

-

-

45,000,000

-

-

-

-

1 8 0

0

0

0

19

20

484,500,000

319,500,000

Bid. Ekososbud

120,000,000

Bid. Ekososbud

45,000,000

Bid. Ekososbud

56

2 1


2

2

3

4


2011-2016 5

6

4. Penyusunan Tabel InputOutput Daerah

Tersedianya buku tabel Input-output

9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Ketersediaan dokumen perencaan di bidang sosial budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Koordinasi koordinasi perencanaan sosial budaya

2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen strategi dan laporan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah

3. Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake)

Terlaksananya program samisake di kecamatan

4. Koordinasi Penyusunan Master Plan Kesehatan

Dokumen master plan dan pemetaan kesehatan daerah

5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Terlaksananya monev dan hasil laporan bidang sosial budaya

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

1 8 0

385,000,000

-

700,000,000

-

695,000,000

-

695,000,000

-

555,000,000

20,000,000

80,000,000

180,000,000

210,000,000

285,000,000

165,000,000

200,000,000

200,000,000

210,000,000

270,000,000

140,000,000

230,000,000

300,000,000

275,000,000

-

-

110,000,000

-

-

-

60,000,000

80,000,000

15,000,000

-

-

0

0

0

0

0

0

19

20

-

Bid. Ekososbud

3,030,000,000

775,000,000

Bid. Ekososbud

1,045,000,000

Bid. Ekososbud

945,000,000

Bid. Ekososbud

110,000,000

Bid. Ekososbud

155,000,000

Bid. Ekososbud

57

2 1


2

2

3

4

2011-2016 5

6

10. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

Peningkatan promosi daerah guna meningkatkan nilai investasi

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Promosi dan pameran yang di ikuti dan dilaksnakan

2. Peningkatan koordinasi & kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah & dunia usaha Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna;

Intensitas pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna

1. Jumlah dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monev program pembangunan


11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Meningkatnya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

15,000,000

-

150,000,000

-

52,000,000

-

42,000,000

-

20,000,000

15,000,000

60,000,000

17,000,000

42,000,000

20,000,000

-

90,000,000

35,000,000

-

-

3,000,000

-

9,500,000

-

10,000,000

-

30,000,000

-

30,000,000

1 8 0

0

0

19

20

279,000,000

154,000,000

Bid. Ekososbud

125,000,000

Bid. Ekososbud

82,500,000

58

2 1


2

2

3

4

2011-2016 5

6

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan dan evaluasi kinerja

2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

1,500,000

2,000,000

2,500,000

30,000,000

30,000,000

Dokumen prognosis

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

-

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun

-

3,000,000

3,000,000

-

-

4. Penyusunan laporan tahunan

Laporan Akhir tahun

-

3,000,000

3,000,000

-

-

1 8 0

0

0

0

0


12. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Persentase dokumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

1. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Tersususnya dokumen pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan

-

-

-

-

-

-

70,000,000

70,000,000

-

-

-

-

-

-

0

0

19

20

66,000,000

Sekretariat

4,500,000

Sekretariat

6,000,000

Sekretariat

6,000,000

Sekretariat

70,000,000

70,000,000

59

Bid. Sarpras

2 1


2

2

3

4

2011-2016 5

6

13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders);

Kemudahan akses informasi, data dan jumlah dokumen data data yang tersedia sebagai bahan informasi stakeholder dan perencanaan pembangunan

Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring adan evaluasi serta laporan dan rekomendasi

1. Jumlah sistem informasi dan data base pembangunan

14. Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data dan informasi statistik Daerah yang up to date

2. Jumlah dokumen perencanaan dan pendataan yang dibuat berdasarkan sistem informasi

1. Pengumpulan Updating dan Analisis Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan


7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

75,000,000

-

220,000,000

-

200,000,000

-

270,000,000

-

320,000,000

75,000,000

555,000,000

35,000,000

220,000,000

-

880,000,000

-

200,000,000

-

965,000,000

-

270,000,000

-

890,000,000

-

320,000,000

-

900,000,000

1 8 0

0

0

19

20

1,085,000,000

1,085,000,000

Bid. Evdan

4,190,000,000


-

60

2 1


Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasiinovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan;

2

Jumlah penelitian dan kajian yang bisa dijadikan acuan perencanaan pembangunan

2

Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasiinovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan

3

4

1. Jumlah penelitian, kajian dan dokumen tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan


2011-2016 5

6

2. Penyusuna dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Buku-buku data dan informasi statistik daerah

3. Penyusunan Profil Daerah

Tersedianya buku profil kabupaten

4. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah

Terpeliharanya dan pengembangan aplikasi sistem keuangan

15. Program Pengembangan Perumahan

Sinkronisasi kebijakan, regulasi dan koordinasi di bidang perumahan

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

70,000,000

180,000,000

185,000,000

210,000,000

350,000,000

-

250,000,000

330,000,000

230,000,000

100,000,000

-

-

180,000,000

-

170,000,000

-

80,000,000

-

100,000,000

1 8 0

0

0

0

19

20

2,250,000,000

995,000,000

910,000,000

530,000,000

61


Bid. Penelitian dan Statistik Bid. Evdan

2 1


Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten;

2

Meningkatnya kualitas aparatur perencana

2

Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten

3

4

1. Banyaknya aparat perencana mengikuti Diklat, Bintek, sosialsasi


2011-2016 5

6

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

1. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)

Tersedianya dokumen NSPM

2. Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

Dokumen PPSP

16. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang memiliki kapasitas dibidang perencanaan dan evaluasi

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pegawai yang mengikuti diklat formal

-

50,000,000

70,000,000

75,000,000

120,000,000

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Pegawai yang mengikuti bintek

175,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

150,000,000

3. Sosialisasi peraturan perundangundangan

Pegawai yang mengikuti sosialisasi dan kegiatan pelaksanaan sosialisasi

-

50,000,000

50,000,000

-

-

1 8 0

-

175,000,000

180,000,000

-

200,000,000

170,000,000

-

220,000,000

80,000,000

-

225,000,000

100,000,000

-

270,000,000

0

0

0

0

0

19

20

-

Bid. Sarpras

530,000,000

Bid. Sarpras

1,090,000,000

315,000,000

Sekretariat

675,000,000

Sekretariat

100,000,000

Sekretariat

62

2 1


Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

2

meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas kegiatan

2

Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

3

4

1. Persentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat


2011-2016 5

6

17. Program Pningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan

1. Bimbingan Tekhnis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RENSTRA, RENJA, IKU, LAKIP)

Terfasilitasinya peningkatan akapasitas aparatur

18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dan Pemerintah Provinsi dan Pusat

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

120,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000,000

1,115,000,000

3,000,000

-

-

1,190,500,000

3,500,000

-

-

1,312,000,000

4,000,000

-

-

1,533,500,000

4,500,000

-

-

1,626,000,000

6,000,000

1 8 0

0

0

0

19

20

120,000,000

120,000,000

Bid. Evdan

6,777,000,000

21,000,000

63

Sekretariat

2 1


2

2

3

4


2011-2016 5

6

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

100,000,000

120,000,000

130,000,000

135,000,000

155,000,000

Junlah kendaraan yang di asuransikan

-

10,000,000

11,000,000

30,000,000

40,000,000

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi onal

Perpanjangan surat ijin kendaraan

5,000,000

7,000,000

10,000,000

10,000,000

15,000,000

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan (honorarium PNS)

110,000,000

150,000,000

150,000,000

160,000,000

160,000,000

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jasa Pelayanan Kebersihan kantor dan alat kebersihan Yang Tersedia

35,000,000

50,000,000

50,000,000

60,000,000

65,000,000

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Terlaksananya perbaikan peralatan kantor

25,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

35,000,000

8. Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor Yang Tersedia

80,000,000

95,000,000

100,000,000

110,000,000

130,000,000

1 8 0

0

0

0

0

0

0

19

20

640,000,000

Sekretariat

91,000,000

Sekretariat

47,000,000

Sekretariat

730,000,000

Sekretariat

260,000,000

Sekretariat

150,000,000

Sekretariat

515,000,000

Sekretariat

64

2 1


2

2

3

4


2011-2016 5

6

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Penggandaan

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor

Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Kantor Yang Tersedia

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan.

Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah Bulanan Yang Tersedia dan ekspose media

13. Penyediaan makanan dan minuman

Makanan Minuman untuk rapat dan tamu Yang Tersedia

14. Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

35,000,000

60,000,000

65,000,000

100,000,000

100,000,000

5,000,000

10,000,000

30,000,000

12,000,000

15,000,000

200,000,000

100,000,000

100,000,000

270,000,000

260,000,000

40,000,000

40,000,000

65,000,000

42,000,000

45,000,000

12,000,000

15,000,000

17,000,000

20,000,000

25,000,000

400,000,000

400,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

1 8 0

0

0

0

0

0

19

20

360,000,000

Sekretariat

72,000,000

Sekretariat

930,000,000

Sekretariat

232,000,000

Sekretariat

89,000,000

Sekretariat

2,150,000,000

Sekretariat

65

2 1


2

2

3

4


2011-2016 5

6

15. Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

Tenaga honorer/kontrak/tena ga tidak tetap yang tersedia

16. Penyediaan peralatan rumah tangga

Alat rumah tangga perkantoran yang tersedia

19. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan disiplin dan keseragaman aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

2. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Tersedianya pakaian olah raga dan batik serta pakaian khusus lainnya

20. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Terfungsikannya sarana dan prasarana perkantoran penunjang kegiatan

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan tersedianya papan merk

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

50,000,000

80,000,000

100,000,000

100,000,000

110,000,000

15,000,000

20,000,000

-

-

15,000,000

15,000,000

-

65,000,000

-

50,000,000

-

60,000,000

-

60,000,000

15,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

-

20,000,000

25,000,000

35,000,000

35,000,000

371,500,000

7,000,000

-

167,500,000

40,000,000

-

670,000,000

40,000,000

-

662,000,000

45,000,000

-

1,210,000,000

45,000,000

1 8 0

0

0

0

0

0

0

19

20

440,000,000

Sekretariat

50,000,000

Sekretariat

250,000,000

135,000,000

Sekretariat

115,000,000

Sekretariat

3,081,000,000

177,000,000

66

Sekretariat

2 1


2

2

3

4


2011-2016 5

6

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas yang bertambah

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal

Kendaraan Dinas/Operasion al Bappeda Yang Terpelihara

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya dan pemeliharaan peralatan gedung kantor

5. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehab berat, partisi ruangan Bappeda

6. Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan dinas/operasi onal

Kendaraan yang direhab berat

7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemelihaaran meubeler

7

8

9

1 0

11

1 2

13

1 4

15

1 6

17

50,000,000

-

450,000,000

375,000,000

425,000,000

110,000,000

115,000,000

120,000,000

150,000,000

150,000,000

2,500,000

2,500,000

60,000,000

20,000,000

20,000,000

200,000,000

-

-

50,000,000

550,000,000

-

10,000,000

-

20,000,000

20,000,000

2,000,000

-

-

2,000,000

-

1 8 0

0

0

0

0

0

19

20

1,300,000,000

Sekretariat

645,000,000

Sekretariat

105,000,000

Sekretariat

800,000,000

Sekretariat

50,000,000

Sekretariat

4,000,000

Sekretariat

67

2 1

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents