RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2016-2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai misi dan tujuannya. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka

menengah,

diperlukan

dokumen perencanaan pembangunan

nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan , strateg i, kebijak an, serta p rogram dan keg iatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2014-2019. 1 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.2

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

2 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 6 Tahun 2011 ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 20052025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 20112016;


1.3

Maksud dan Tujuan

Rencana

Strategis

Bappeda

Kabupaten

Bitar

Tahun

2016-2021

merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Adapun tujuannya adalah untuk menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan. 1.4

Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar. Sistimatika

penulisan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten blitar

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 BAB IV

BAB V

Penentuan Isu-Isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Kepala Daerah

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Blitar

4.3

Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Blitar

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan

bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.

Dengan

kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

3.

Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan

perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produkya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai

tahapan

awal,

perencanaan

pembangunan

akan

menjadi

bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan ). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak mengunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.


Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari : -

Sub Bagian Penyusunan Program

-

Sub Bagian Umum

-

Sub Bagian Keuangan dan Pembiayaan Daerah

3. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari : -

Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Cipta Karya dan Sumber Daya Air

-

Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

-

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

4. Bidang Perekonomian, terdiri dari : -

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

-

Sub Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Industri, Pertambangan dan Energi

-

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Kerjasama dan Pariwisata

5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri dari : -

Sub Bidang Pemerintahan, Aparatur, Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.

-

Sub

Bidang

Kesehatan,

Kependudukan,

Ketenagakerjaan

dan

Transmigrasi -

Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

6. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika, terdiri dari -

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

-

Sub Bidang Pelaporan

-

Sub Bidang Data dan Statistika

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : -

Sub Bidang Penelitian

-

Sub Bidang Pengembangan. Secara umum Bappeda merupakan unit organisasi yang melaksanakan

perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 8 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

Nasional

(SPPN).

Menurut

undang-undang

tersebut,

perencananaan

pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah,

dan

jangka

pendek.

Perencanaan

jangka

panjang

adalah

perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanan jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang. Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek. Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang).

Selain

itu

Bappeda

juga

berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan. Dalam

kegiatan

Musrenbang,

Bappeda

mengkoordinir

proses

perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga kabupaten yakni proses Musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Bappeda dengan siklus sebagai berikut:


Gambar 2.1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Sekretaris Bappeda merupakan koordinator untuk melaksanakan siklus perencaan tersebut. Dalam uraian tugas pokok dan fungsinya, sekretaris Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan

laporan,

menyelenggarakan

ketatausahaan,

administrasi

kepegawaian administrasi keuangan, pembiayaan pembangunan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan Bappeda. Sekretariat Bappeda adalah unit pelaksana dibawah Sekretaris guna melaksanakan tugas-tugas dimaksud. Selain melaksanakan kegiatan

rutin

perencanaan

sebagaimana makro

yang

siklus

diatas,

berkaitan

Bappeda

dengan

juga

bidang

melaksakan pemerintahan,

kemasyarakatan, sarana dan prasarana wilayah, tataruang wilayah maupun kawasan, perekonomian, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.


2.2

Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar

Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang. Sumber daya manusia di Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Pimpinan Bappeda

: 1 orang

2. Sekretaris

: 1 orang

3. Kepala Bidang

: 5 orang

4. Kepala Sub bagian/Sub bidang

: 17 orang

5. Staf

: 28 orang

Jumlah keseluruhan

: 52 orang

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Bappeda terdiri dari: -

Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di kompleks Pendopo Kabupaten Blitar jalan Semeru 40 Blitar.

-

Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (4 unit) kendaraan roda dua (29 unit)

-

2.3

Penunjang administrasi : a.

Komputer (PC) 18 unit

b.

Laptop/Note Book 31 unit

c.

Handycam 8 unit

d.

Scanner 3 unit

e.

Printer 13 unit

f.

Slide projector 3 unit

g.

Faximile 1 unit

h.

Ruang Rapat 3 unit

i.

Ruang Kabid dan Sekretaris 6 unit

Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan 11 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Bappeda Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel sebagai berikut; Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Bappeda 2011-2016 TARGET RENSTRA BAPPEDA

No 1

INDIKATOR KINERJA Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik

2

Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD) Persentase usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan

3

4

5

1

2

3

4

5

100%

REALISASI CAPAIAN TH. KE1

2

3

4

5

97,59%

RASIO CAPAIAN TAHUN KE1

2

3

4

5

97,59%

80%

87,87%

109,84%

80%

76%

95%

85%

75%

88,24%

70%

66,67%

95,24%

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya.


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Anggaran pada Tahun ke-

Uraian ***) (1) BELANJA

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

6.574.823.399

9.304.921.640

12.250.101.950

10.073.983.550

14.793.344.950

6.238.442.995

8.828.912.323

11.375.736.336

9.486.762.380

13.943.925.718

BELANJA OPERASI

6.259.523.399

9.051.151.640

11.827.426.950

9.891.633.550

14.536.224.950

5.942.859.313

8.578.144.413

11.000.293.336

9.310.292.380

13.697.289.218

Belanja Pegawai

2.600.861.780

3.224.342.559

3.347.797.400

3.156.161.600

4.207.792.000

2.504.633.464

3.047.366.080

3.209.298.090

3.033.367.809

4.061.902.216

Belanja Barang

3.658.661.619

5.826.809.081

8.479.629.550

6.685.471.950

10.268.432.950

3.438.225.849

5.530.778.333

7.790.995.246

6.226.924.571

9.580.287.002

Belanja Hibah

0

0

0

50.000.000

60.000.000

0

0

0

50.000.000

55.100.000

BELANJA MODAL

315.300.000

253.770.000

422.675.000

182.350.000

257.120.000

295.583.682

250.767.910

375.443.000

176.470.000

246.636.500

Belanja Peralatan dan Mesin

169.880.000

253.770.000

422.675.000

182.350.000

207.120.000

156.665.682

250.767.910

375.443.000

176.470.000

197.636.500

Belanja Aset Lainnya

145.420.000

0

0

0

50.000.000

138.918.000

0

0

0

49.000.000


Tabel 2.3 Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Uraian ***)

Rata-rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

95%

95%

93%

94%

94%

15,92

15,95

BELANJA OPERASI

95%

95%

93%

94%

94%

16,67

16,65

Belanja Pegawai

96%

95%

96%

96%

97%

10,49

10,59

Belanja Barang

94%

95%

92%

93%

93%

19,14

19,18

Belanja Hibah

0%

0%

0%

100%

92%

-

-

(1) BELANJA

2.4

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

BELANJA MODAL Belanja Peralatan dan Mesin

94%

99%

89%

97%

96%

(21,75)

(17,24)

92%

99%

89%

97%

95%

(11,70)

(7,83)

Belanja Aset Lainnya

96%

0%

0%

0%

98%

-

-

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan SKPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Blitar: §

Tantangan : 1.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;

2.

Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan;

3.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

§

Peluang : 1.

Sarana dan prasarana kerja yang memadai

2.

Tersedianya dukungan anggaran

3.

Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilainilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus

mengenali

dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang

terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian

dalam

menentukan

rencana

strategis.

Dengan

mengetahui

permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Untuk

menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam

perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahanpermasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: a) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan; 15| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

b) Kurangnya

kemampuan

SDM

Perencana

dalam

menyusun

dokumen

perencanaan pembangunan daerah ; c)

Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;

d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ; e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ; f)

Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;

g) Belum adanya Perda Perencanaan di Kabupaten Blitar yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa; h) Belum finalnya dokumen RPJMD akibat perubahan Struktur Organisasi (SOTK); i)

Belum

tersedianya software E-Planning

dan E-Monev

dalam rangka

membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi antar SKPD; j)

Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap SKPD di bawah koordinasinya;

k) Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Blitar. l)

Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;

m) Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal; n) Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar SKPD dan antar Daerah; o) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan; p) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan; q) Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah; r)

Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing”. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 16| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan

kemiskinan,

optimalisasi

dan

pengembangan

program

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ; 2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ; 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ; 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ; 5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan

ketrampilan dan keahlian,

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ; 6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

17| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

§

Faktor Pendorong : a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal. b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah. c)

Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

§

Faktor Penghambat : a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah; b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingankepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang. c)

Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;

d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan. 3.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota. Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank. Tugas penting

Kementerian

PPN/Bappenas

lainnya

adalah

membangun

dan

mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau 18| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

peraturan yang belum terintegrasi dengan baik. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasanpenugasan

lainnya

dari

Presiden/pemerintah

dalam

kaitan

kebijakan

pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja. Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategisnya adalah: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggung Jawab”. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif perencanaan berbagai

pembangunan yang mampu

kebutuhan

dan

aspirasi

mengakomodir

masyarakat agar

adalah proses secara

dapat

obyektif

menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan

administrasi ketatausahaan. Perencanaan Pembangunan

Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku. 19| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

Sementara itu

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggung jawab

adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kapasitas

Kelembagaan

dan

Profesionalisme Sumber

Daya Manusia; 2. Memantapkan

Penyelenggaraan

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah yang partisipatif dan inovatif ; 3. Melakukan

Pendataan,

Pengendalian,

Monitoring

dan

Evaluasi

serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Rumusan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut, lebih lanjut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: 1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional; 2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif; 3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu. Secara keseluruhan ketiga sasaran pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, rencananya dicapai melalui 12 program prioritas. Telaah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam kaitannya

dengan

kepentingan

Kabupaten

Blitar memunculkan

perencanaan

beberapa

pembangunan

permasalahan

pelayanan

daerah SKPD

beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya yang dapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong


1.

SDM Perencana yang berkualitas dan profesional.

2.

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif.

3.

Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.

Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun SKPD

Belum adanya tenaga fungsional perencana pada Bappeda Kab. Blitar Koordinasi antar stakeholder perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar yang belum optimal.

Tersedianya pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan formal. Mulai terbangunnya sistem informasi yang mendukung peningkatan kinerja perencanaan Bappeda Kabupaten Blitar.

Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.

Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk : “Mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.” Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah : 1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ; 2. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan 21| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan

lingkungan

serta

mampu

memantapkan

keseimbangan

pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang. Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor No 1.

2.

3.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blitar Dibutuhkan data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian dan juga data/informasi tentang sebaran SDA di wilayah perdesaan. Dibutuhkan data/informasi tentang tata ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perdesaan. Tuntutan terhadap Bappeda agar mampu mengkoordinasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan industri dan perdagangan di wilayah perkotaan sehingga tidak berdampak negatif terhadap aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup).

Permasalahan Pelayanan SKPD Keterbatasan aksesibilitas terhadap data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian, sebaran SDA di wilayah perdesaan serta tata ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perdesaan.

Keterbatasan kewenangan Bappeda untuk menjangkau aspekaspek teknis implementasi pembangunan, misalnya dalam hal pengembangan industri dan perdagangan, serta penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah.

Penghambat Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.

Pendorong

Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.

Adanya usaha untuk menemukan Koordinasi, model monitoring dan pendekatan dan evaluasi dalam Koordinasi, perencanaan monitoring dan pembangunan evaluasi lintas perencanaan sektor dan lintas pembangunan SKPD lintas sektor dan yang masih lemah. lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien sesuai


4.

dengan perkembangan dinamika di dalam masyarakat serta dinamika dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Blitar

Bappeda dituntut untuk mampu mengendalikan penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perkotaan yang perkembangannya sangat cepat dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi; melalui koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, agar sejalan dengan sistem dan fungsi perwilayahan yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Sedangkan berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blitar, didapatkan beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Bappeda yakni sebagai berikut: 1. Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perusahaan; 3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik; 4. Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan Desa/Kelurahan; 5. Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola); 6. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil pertanian; 7. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai; 8. Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik). Bappeda Kabupaten Blitar sebagai perencana perlu menyusun rencana pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah


implementasi perencanaan, sehingga lokasi dan kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh SKPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh SKPD karena keterbatasan kewenangannya. Hasil identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini. Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 yakni: 1. Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program ; 2. Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas; 3. Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat; 4. Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi; 5. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana; 6. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah; 7. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga; 8. Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal; 9. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun SKPD; 10. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah; 11. Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat; 12. Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan; 24| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

13. Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor dalam Perencanaan Pembangunan; 14. Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar SKPD dan antar Daerah; 15. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan; 16. Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan; 17. Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 18. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan pembangunan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W. Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 selanjutnya diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Periode 2016-2021, sebagai berikut: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Gambar 4.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021 Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut: Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara

baik,

pengurangan

angka

kemiskinan,

peningkatan

pendapatan

masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat 26| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional. Misi

adalah

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 diwujudkan dengan misi sebagai berikut: 1.

MISI I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

2.

MISI II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

3.

MISI III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

4.

MISI IV: 27| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 5.

MISI V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6.

MISI VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bappeda dalam hal ini menjalankan Misi IV yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 4.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur; 2. Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional; 3. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ; 4. Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi IV RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang berbunyi “Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasilhasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi 28| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan empat sasaran strategis : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik aparatur Bappeda; 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda; 3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4. Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah. Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing-masing, sebagai berikut : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar

Tujuan SKPD

Sasaran SKPD

Target Indikator Sasaran SKPD

Indikator Sasaran SKPD

Meningkatn ya kualitas pelayanan publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana Bappeda

Prosentase atas kecukupan layanan administrasi perkantoran

Meningkatn ya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilita s kinerja pemerintah daerah

Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda

Prosentase atas kecukupan layanan sarana dan prasarana aparatur

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase penggunaan personil Bappeda dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan terselesaikan tepat waktu Prosentase dokumen perencanaan dan data Statistika terUpload pada website tepat waktu Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembanguna n Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembanguna n daerah

Prosentase program/kegiata n yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kaj ian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

45%

50%

55%

60%

65%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran SKPD Bappeda, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan. 30| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

Gambar 4.2 Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran I

SASARAN RPJMD

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SASARAN BAPPEDA


INDIKATOR SASARAN


PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR PROGRAM

Persentase kecukupan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

INDIKATOR KEGIATAN

Tersedianya Honorarium, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas

Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

ESELON II

IMPACT

ESELON III

OUTCOME

ESELON IV

OUTPUT


Gambar 4.3 Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran II

SASARAN RPJMD

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

SASARAN BAPPEDA


INDIKATOR SASARAN

Prosentase atas Prosentase dokumen Prosentase penggunaan personil kecukupan layanan perencanaan, keuangan dan Bappeda dalam penyusunan sarana dan pelaporan terselesaikan tepat Dokumen Perencanaan prasarana aparatur waktu

Prosentase dokumen perencanaan dan data Statistika ter-Upload pada website tepat waktu

PROGRAM

Program Peningkatan Sarana Program Peningkatan Kapasitas dan Prasarana Sumberdaya Aparatur Aparatur

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik

INDIKATOR PROGRAM

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

KEGIATAN

Penyediaan dan peningkatan sarana Pendidikan dan dan prasarana pelatihan formal aparatur

dll

Penyusunan LAKIP SKPD

INDIKATOR KEGIATAN

Terfasilitasinya Tercukupinya alat aparatur kebersihan kantor, perencana dll mengikuti diklat perencanaan

dll

Jumlah dokumen LAKIP yang disusun

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan

ESELON II

IMPACT

ESELON III

OUTCOME

ESELON IV

OUTPUT

Persentase dokumen Prosentase ketersediaan perencanaan, laporan keuangan data pembangunan tepat dan kinerja SKPD yang tepat waktu waktu

dll

Penyusunan dan publikasi data pembangunan daerah (BDA)

dll

dll

Jumlah dokumen yang disusun

dll


Gambar 4.4 Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran III SASARAN RPJMD


SASARAN BAPPEDA

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN

Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMRenstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

Program Perencanaan Strategis Daerah

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu

Review RPJPD


Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P

Prosentase kesesuaian RKPDRenja dan RKPDP dan Renja-P

Prosentase kesesuaian RKPDPPAS dan RKPDPPPASP

dll

ESELON II

IMPACT

ESELON III

OUTCOME

ESELON IV

OUTPUT

dll

dll

Penyusunan RKPD (Musrenbang RKPD) dan RKPD Perubahan serta Ranwal RKPD Tahun N+1

Pendampin gan Penyusunan Penyusuna KUA/PPAS n Renja, dan Renja-P, KUPA/PPASP RKA SKPD dan RKA-P

dll

dll

dll

Jumlah SKPD yang didampingi dalam Jumlah Jumlah menyusun dokumen yang dokumen Renja, disusun yang disusun Renja-P, RKA dan RKA-P SKPD

dll

dll


Gambar 4.4 Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran IV

SASARAN RPJMD


SASARAN BAPPEDA

Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM

Program Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR PROGRAM

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Persentase permasalahan yang diusulkan Penelitian dan Pengembangan yang sesuai oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, dalam bentuk kajian RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

KEGIATAN

Pelaksanaan kajian / penelitian yang bersifat strategis

dll

Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR KEGIATAN

Jumlah dokumen kajian/penelitian yang disusun

dll

Terfasilitasinya kegiatan penunjang kegiatankegiatan bidang penelitian dan pengembangan

ESELON II

IMPACT

ESELON III

OUTCOME

ESELON IV

OUTPUT

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Bappeda. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien),

dari


berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Bappeda. Tabel 4.1 Analisis SWOT KEKUATAN

WEAKNESS

a) Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program

b) Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas

ISU STRATEGIS

c) Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat d) Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi

a) Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana b) Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah c) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga d) Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal e) Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun SKPD f) Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

ANCAMAN

PELUANG

a) Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat b) Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan c) Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor dalam Perencanaan Pembangunan a) Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar SKPD dan antar Daerah b) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian

STRATEGI W-O : STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif dan efisien

STRATEGI S-T: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT

Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Bappeda

STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah


dokumen perencanaan c) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan d) Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah e) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan pembangunan Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi- strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan 11 (sebelas) program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Analisis BSC

No.

Perspektif

Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif dan efisien Kebijakan Umum Program

1

Perspektif Masyarakat

2

Perspektif Proses Internal

3

Perspektif Kelembagaan

-

-

4

Perspektif Keuangan

-

-

No. 1 2 3

Perspektif Perspektif Masyarakat Perspektif Proses Internal Perspektif Kelembagaan

-

-

Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Bappeda


Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Bappeda Kebijakan Umum

Program

-

-

-

-

Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Bappeda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


4 No. 1 2

Perspektif Keuangan Perspektif Perspektif Masyarakat Perspektif Proses Internal

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Peningkatan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan penatausahaan pengelolaan keuangan, Program Pengembangan dan aset dan database Bappeda Pemeliharaan Data dan Statistik Strategi 3: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT Kebijakan Umum Program -

-

-

Program Perencanaan Strategis Daerah Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

3


4

Perspektif Keuangan

No. 1 2

Perspektif Perspektif Masyarakat Perspektif Proses Internal

3


4

Perspektif Keuangan

Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui EPlanning

-

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan -

Strategi 4: Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah Kebijakan Umum

Program

-

-

-

-

Peningkatan partisipasi SKPD dalam penentuan tema penelitian/ kajian di Bappeda -

Program Penelitian dan Pengembangan -

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Bappeda, maka strategi di atas harus 37| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini. Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Sasaran RPJMD Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana


Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Bappeda

·


Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional


Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif dan efisien Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Bappeda

1. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Bappeda

·

2. Peningkatan akuntabilitas penatausaha an pengelolaan keuangan, aset dan database Bappeda

·

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik

Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui E-Planning

·

Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah


Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT

Program

·

·

·

·

·

Program Perencanaan Strategis Daerah Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Program Perencanaan Pembangunan


VISI

: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Sasaran RPJMD

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program ·

Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah


Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah

Peningkatan partisipasi SKPD dalam penentuan tema penelitian/ kajian di Bappeda

·

Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Program Penelitian dan Pengembangan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah 12 Program Prioritas yaitu; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik Program Perencanaan Strategis Daerah Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan

Dari Program tersebut di atas diuraikan kegiatan yang direncanakan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel berikut ini :


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pemerintah Kabupaten Blitar Nama SKPD : Bappeda Kabupaten Blitar

No

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran (impact)

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 7

Rp

Target

Rp

11

12

13

95%

798.765.775

100%

775.617.550

100%

775.617.550

BAPPEDA Kab. Blitar

Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran SKPD Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016

95%

798.765.775

1 Tahun

775.617.550

1 Tahun

775.617.550

BAPPEDA Kab. Blitar

% peningkatan sarana pasarana dan aparatur dalam kondisi baik

100%

275.401.000

100%

574.425.000

100%

574.425.000

BAPPEDA Kab. Blitar

4

5

6

1

Peningkata n Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana

Persentase pemenuhan target capaian sasaran

Meningkat nya Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana Bappeda



Tercukupinya layanan administrasi perkantoran

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkat nya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilit as kinerja aparatur Bappeda


Lokasi

10

3


Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (2016)

2016 Target

2

Peningkata n Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2015)

9

1

2

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

8

14


Prosentase penggunaan personil Bappeda dalam penyusunan Dokumen Perencanaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor untuk menunjang sarana dan prasarana aparatur

100%

179.600.000

1 Tahun

301.175.000

1 Tahun

301.175.000

BAPPEDA Kab. Blitar

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mendukung Proyek Pemerintah dan Desentralisasi (P2D2)

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional kantor

100%

95.801.000

4 unit

179.000.000

4 unit

179.000.000

BAPPEDA Kab. Blitar

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

10%

264.769.900

10%

466.000.000

10%

466.000.000

BAPPEDA Kab. Blitar

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya fasilitasi aparatur Bappeda untuk mengikuti kursus dan pelatihan

100%

29.500.000

10 orang/ta hun

50.000.000

10 orang/ta hun

50.000.000

BAPPEDA Kab. Blitar

Capacity Building Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya capacity building dalam rangka peningkatan SDM perencana pada Bappeda Kab. Blitar

100%

235.269.900

53 Orang

150.000.000

53 Orang

150.000.000

BAPPEDA Kab. Blitar


Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan terselesaikan tepat waktu

Capacity Building TAPD

Terlaksananya capacity building dalam rangka peningkatan SDM TAPD Kab. Blitar

-

-

100%

266.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Terwujudnyafasi litasi kinerja bagi lembaga mitra perencana pembangunan daerah di Kabupaten Blitar

98%

220.192.120

100%

356.950.000

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dewan Riset Daerah (DRD)

Tersusunnya laporan tahunan kegiatan DRD.

100%

59.927.250

20 eks

161.600.000

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD)

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi BKPRD dan terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas bagi unsur BKPRD Kabupaten Blitar

95%

160.264.870

1 tahun

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu

100%

4.000.000

100%

266.000.000

Kab. Blitar

356.950.000

BAPPEDA Kab. Blitar

20 eks

161.600.000

Kab. Blitar

195.350.000

1 tahun

195.350.000

Kab. Blitar

5.500.000

100%

5.500.000

100%

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kinerja DRD.

80%

BAPPEDA Kab. Blitar


Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan SKPD

100%

4.000.000

Program Pengembang an Data dan Informasi

Tersedia data yang valid dan memadai sebagai bahan penentuan kebijakan

100%

484.051.200

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terpublikasinya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Melalui Media Massa

100%

Pemeliharaan database Pembangunan Daerah

1) Terpeliharanya sistem informasi database pembangunan daerah 2) Tersusunnya buku saku Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2015 3) Terisinya format data SIPD

Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah Tahun 2016

Publikasi data statistik daerah

4 dokume n

5.500.000

4 dokume n

5.500.000

BAPPEDA Kab. Blitar

100%

676.950.000

100%

676.950.000

BAPPEDA Kab. Blitar

76.855.400

6 bidang

465.350.000

6 bidang

465.350.000

Kab. Blitar

100%

165.204.500

1) 1 tahun 2) 50 eks 3) 65%

119.575.000

1) 1 tahun 2) 50 eks 3) 65%

119.575.000

Kab. Blitar

100%

241.991.300

2 publikas i

92.025.000

2 publikas i

92.025.000

Kab. Blitar


3

Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembanguna n Daerah


Meningkatn ya kualitas perencanaan dan pengendalia n dokumen perencanaan pembangun an daerah

Prosentase program/kegia tan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMRenstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS

Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS

NA

Penyelenggara an Musrenbang RPJMD

Terlaksananya musrenbang Kab. Blitar dalam rangka penyusunan RPJMD Tersusunnya dokumen RKPD Kab. Blitar Tahun 2017

NA

0

100%

Penyusunan RKPD Tahun 2017

55%

3.065.293.0 00

55%

3.065.293.0 00

Kab. Blitar

22 kecamat an (248 desa/kel )

93.310.000

22 kecamat an (248 desa/kel )

93.310.000

Kab. Blitar

128.060.000

50 eks

164.500.000

50 eks

164.500.000

Kab. Blitar

248 desa/kel 22 kecamat an, 1 musrenb ang Kab 1 Tahun

239.650.000

248 desa/kel 22 kecamat an, 1 musrenb ang Kab 1 Tahun

239.650.000

Kab. Blitar

204.623.000

Kab. Blitar

1.514.558.1 05

Penyelenggara an Musrenbang RKPD Tahun 2017

Terlaksananya musrenbang Kab. Blitar dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017

100%

197.226.100


Terlaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan umum dan pengendalian program

90%

133.127.771

204.623.000


Pendampinga n Penyusunan Renstra SKPD

Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016

1) Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 . 2) Terlaksananya pendampingan evaluasi pelaksanaan RKPD Terlaksananya kegiatan-kegiatan pengendalian dan pelaporan (rapatrapat koordinasi luar daerah)

Fasilitasi, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD

Terlaksananya sosialisasi Perda RPJMD

Fasilitasi, Pelaporan Pelaksanaan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) Tahun 2016

Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan DAK, TP, renaksi PPK

NA

0

55 SKPD

110.210.000

55 SKPD

110.210.000

Kab. Blitar

90%

113.420.000

1) 20 eks 2) 62 SKPD

55.000.000

1) 20 eks 2) 62 SKPD

55.000.000

Kab. Blitar

90%

181.529.380

12 bulan

214.310.000

12 bulan

214.310.000

Kab. Blitar

NA

0

2 kali

228.700.000

2 kali

228.700.000

Kab. Blitar

90%

232.464.304

rakor 4 kl, 4 laporan triwulan , 30eks lap akhir

160.000.000

rakor 4 kl, 4 laporan triwulan , 30eks lap akhir

160.000.000

Kab. Blitar


Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016

Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja tahun 2016

NA

0

62 SKPD

39.200.000

62 SKPD

39.200.000

Kab. Blitar

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Tersusunnya dokumen rancangan akhir RPJMD Kab. Blitar 2016 - 2020 Terlaksananya penetapan Perda RPJMD 2016 2020

NA

0

1 dokume n

328.845.000

1 dokume n

328.845.000

Kab. Blitar

NA

0

1 kegiatan

32.950.000

1 kegiatan

32.950.000

Kab. Blitar

Tersusunnya dokumen KUPA TA 2016 dan dokumen PPAS Perubahan TA 2016

90%

194.027.450

2 dokume n

100.585.000

2 dokume n

100.585.000

Kab. Blitar

Tersusunnya dokumen KUA tahun 2017 dan dokumen PPAS tahun 2017

100%

116.290.600

2 dokume n

174.585.000

2 dokume n

174.585.000

Kab. Blitar

Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS P Tahun Anggaran 2016 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017


Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar 2015

Dokumen LAKIP Bupati Tahun 2015

Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah

Ranperda Perencanan pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Dokumen Ranwal RKPD 2016

Pengembanga n Software Perencanaan Pembangunan Daerah

Software Perencanaan Pembangunan Daerah

Review RPJPD


Program Perencanaan Pembanguna n Ekonomi

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi

100%

145.130.500

50 buku

127.225.000

50 buku

127.225.000

Kab. Blitar

NA

0

1 dokume n

325.400.000

1 dokume n

325.400.000

Kab. Blitar

100%

73.282.000

1 dokume n

100.000.000

1 dokume n

100.000.000

Kab. Blitar

NA

0

1 dokume n

161.200.000

1 dokume n

161.200.000

Kab. Blitar

-

0

1 dokume n

200.000.000

1 dokume n

200.000.000

Bappeda Kab. Blitar

100%

672.868.500

100%

1.285.400.0 00

100%

1.285.400.0 00

Kab. Blitar


Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Anti Poverty Program (APP)

1) Tersusunnya dokumen pelaporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan APP 2) Terlaksananya fasilitasi kegiatan KTK APP Kab. Blitar

100%

114.167.800

1) 20 Eks 2) 2 Orang/T ahun 3) 1 kali kegiatan

125.000.000

1) 20 Eks 2) 2 Orang/T ahun 3) 1 kali kegiatan

125.000.000

Kab. Blitar

100%

99.184.900

12 bulan

192.000.000

12 bulan

192.000.000

Kab. Blitar

NA

0

20 Eks

160.000.000

20 Eks

160.000.000

Kab. Blitar

3) Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM Pokmas APP Fasilitasi, Koordinasi, Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blitar

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang perekonomian.

Kajian Penyusunan Product Banding dalam Rangka Pengembanga n Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah

Tersusunnya dokumen kajian penyusunan product branding dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif memperkuat daya saing


Pengembanga n Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar

Tersusunnya grand design manajemen pengembangan technopark atsiri di Kab. Blitar. Tersusunnya 1 dokumen rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) kawasan agropolitan tahun 2017-2021.

100%

299.848.800

30 Eks

171.400.000

30 Eks

171.400.000

Kab. Blitar

100%

159.667.000

20 eks

150.000.000

20 eks

150.000.000

Kab. Blitar

Fasilitasi Kegiatan Pengembanga n Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Blitar

1) Terlaksananya pameran produk unggulan Kawasan Agropolian 2) Tersusunnya laporan Monev hasil pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan.

NA

0

1) 1 kali 2) 1 Tahun

312.000.000

1) 1 kali 2) 1 Tahun

312.000.000

Kab. Blitar

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 20162020

Tersusunnya 1 dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi Kab. Blitar 20162020.

NIHIL

0

20 eks

175.000.000

20 eks

175.000.000

Kab. Blitar


Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan sosial budaya

100%

803.613.292

100%

1.448.112.0 00

100%

1.448.112.0 00

Kab. Blitar

Fasilitasi Menuju Kabupaten Sehat

Fasilitasi Tim Pembina kabupaten, Forum Kabupaten, Forum Komunikasi Kecamatan, serta Pokja Desa/ Kelurahan

100%

164.054.700

1 Kegiata n

240.000.000

1 Kegiata n

240.000.000

Kab. Blitar

Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2016

Tersusunnya data terpilah gender dan anak di Kabupaten Blitar tahun 2015

95%

78.775.500

1 Kegiata n

85.000.000

1 Kegiata n

85.000.000

Kab. Blitar

Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak

Dokumen analisis situasi ibu dan anak di Kab Blitar

NA

0

1 Kegiata n

100.000.000

1 Kegiata n

100.000.000

Kab. Blitar

Evaluasi Pelaksanaan PUG Tahun 2015 dan Pendampinga n PPRG serta Fasilitasi Menuju Kab Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2016

1) Dokumen evaluasi pelaksanaan PUG di Kab Blitar 2) Pendampingan penyusunan PPRG di SKPD 3) Fasilitasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)

100%

114.244.192

1) 1 Dokume n 2) 30 SKPD 3) 10 Bulan

150.000.000

1) 1 Dokume n 2) 30 SKPD 3) 10 Bulan

150.000.000

Kabupaten ( 14 Kecamatan )


Workshop/Pel atihan Konvensi Hak Anak (KHA)

Meningkatnya kapasitas jumlah SDM terlatih KHA

NA

0

1 Kegiata n

100.000.000

1 Kegiata n

100.000.000

Kab. Blitar

Penyelenggara an Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kwalitas Kawasan Pemukiman di Perkotaan (P2KKP Kota) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakat an Tahun 2016

Terlaksananya Koordinasi, Monev Program P2KKP Kota

NA

0

12 bulan

83.592.000

12 bulan

83.592.000

Kab. Blitar

Terlaksananya Koordinasi dan Monev Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2015

NA

0

12 Bulan

144.925.000

12 Bulan

144.925.000

Kab. Blitar

Fasilitasi Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa

Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa

100%

101.220.000

12 bulan

95.445.000

12 bulan

95.445.000

Kab. Blitar


Koordinasi, Monev Program Penanggulang an Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD

1) Terlaksananya Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD, 2) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K.

100%

179.473.400

1) 1 kegiatan 2) 1 dokume n

188.150.000


188.150.000

Kab. Blitar

Koordinasi dan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada upaya penanggulang an kemiskinan danpembangu nan berkelanjutan di Kabupaten Blitar

1) Terlaksananya Raker Pemda bersama CSR & Anugerah CSR Award 2) Terbangunnya Website CSR Kab Blitar 3)Terpasangnya Baliho 4) Tercetaknya Kalender CSR 5) Terbentuknya Forum CSR dan Tim Percepatan Penggalian Dana CSR

100%

97.493.500

1)1 Kegiata n 2)1 buah 3)2 Unit 4)100 eks 5)1 Tim

150.000.000

1)1 Kegiata n 2)1 buah 3)2 Unit 4)100 eks 5)1 Tim

150.000.000

Kab. Blitar

Koordinasi, Fasilitasi, Monev Percepatan Pencapaian Target SDGs Kabupaten Blitar.

1) Terlaksananya Koordinasi, Monev MDGs, 2) Tersusun RAD MDGs/SDGs Kabupaten Blitar

100%

68.352.000


111.000.000


111.000.000

Kab. Blitar


Pembuatan Film Dokumenter "Revolusi Mental Pemuda : Success Story Orang Blitar)"

Film Dokumenter

NA

0

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA

Kajian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

BAPPEDA Kab. Blitar

NA

0

10 Buku

295.750.00 0

10 Buku

295.750.00 0

Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS)

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program JLS

NA

0

20 eks

276.325.450

20 eks

276.325.450

Kab. Blitar

Fasilitasi Program TMMD Tahun 2016

1) Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan TMMD 2016 2) Terlaksananya fasilitasi kegiatan TMMD 2016 di Kab. Blitar

NA

0

1) 20 eks 2)1 kegiatan

279.000.000

1) 20 eks 2)1 kegiatan

279.000.000

Kab. Blitar

100%

1 film

50.000.000

1 film

50.000.000

Kab. Blitar

100%

1.946.195.4 50

100%

1.946.195.4 50

Kab. Blitar

481.515.700

Kab. Blitar


Penunjang Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDABM)

Tersusunnya laporan hasil kegiatan PLKSDA-BM tahun 2016

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan prasarana wilayah sebagai bahan pengambilan kebijakan

Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan) Penyusunan Review Rencana Terpadu Program Investasi dan Infrastruktur jangka Menengah (RPI2JM)

100%

124.855.700

20 eks

45.120.000

20 eks

45.120.000

Kab. Blitar

87%

133.120.000

12 bulan

150.000.000

12 bulan

150.000.000

Kab. Blitar

Tersusunnya dokumen masterplan drainase Kab. Blitar

NA

0

20 eks

350.000.000

20 eks

350.000.000

Kab. Blitar

Tersusunnya dokumen review RPI2JM Kab. Blitar

NA

0

5 eks

60.000.000

5 eks

60.000.000

Kab. Blitar


Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2016

Tersusunnya laporan fasilitasi PPSP tahun 2016

100%

74.850.000

10 eks

40.000.000

10 eks

40.000.000

Kab. Blitar

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar

Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar

NA

0

15 eks

250.000.000

15 eks

250.000.000

Kab. Blitar

Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar berdasarkan Tekhnologi Penginderaan Jauh Penetapan Kawasan Prioritas Dalam Rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar.

Tersusunnya dokumen Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar

100%

148.690.000

15 eks

200.000.000

15 eks

200.000.000

Kab. Blitar

BAPPEDA Kab. Blitar

NA

0

15 eks

0

15 eks

0

BAPPEDA Kab. Blitar


4

Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambila n Kebijakan Daerah

Meningkatn ya Persentase hasil penelitian/k ajian yang dimanfaatka n dalam pengambila n kebijakan daerah

Persentase hasil penelitian/kaji an yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

Program Penelitian dan Pengembang an

Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

NA

Kajian Peluang Pengembanga n Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar

Tersedianya dokumen Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah

NA

0

Pengembanga n Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial, dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2016

Terlaksananya Lomba Riset dan Inovasi di Bidang Teknologi, Lingkungan Hidup, Sosial, dan Budaya Tingkat Pelajar dan Umum SeKabupaten Blitar

100%

83.431.750

1.471.080.0 00

0%

1.471.080.0 00

BAPPEDA Kab. Blitar

40 buku

150.000.000

40 buku

150.000.000

BAPPEDA Kab. Blitar

1 kegiatan

169.600.000

1 kegiatan

169.600.000

Kab. Blitar

221.399.820


Pengembanga n Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulang an Kemiskinan di Kabupaten Blitar Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar

Buku/Laporan Hasil Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blitar

NA

0

40 buku

175.000.000

40 buku

175.000.000

Desa di Wilayah Kecamatan

Buku Hasil Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Hutan di Kabupaten Blitar

NA

0

40 buku

175.000.000

40 buku

175.000.000

Kec. Doko; Kec. Binangun; Kec. Panggungrejo

Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar

Buku Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar

NA

0

40 buku

130.000.000

40 buku

130.000.000

BAPPEDA Kab. Blitar


Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar

Buku Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar

NA

0

40 buku

150.000.000

40 buku

150.000.000

Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah Di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembanga n

Buku Hasil Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Blitar

NA

0

40 buku

0

40 buku

0

Terselenggaranya Workshop Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar

NA

0

1 kegiatan

185.000.000

1 kegiatan

185.000.000

22 Kecamatan di Kab. Blitar

Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Untuk Mendukung Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

100%

137.968.070

12 bulan

171.480.000

12 bulan

171.480.000

Bappeda Kab. Blitar

Kec. Nglegok; Kec. Garum; Kec. Kademangan

Bappeda Kab. Blitar


Pemetaan Potensi Bahan Pangan Lokal dalam rangka Upaya Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah dan Penganekarag aman Pangan Masyarakat

Tersedianya dokumen pemetaan potensi bahan pangan lokal di 22 Kecamatan

NA

0

40 buku

165.000.000

12.071.523. 000

40 buku

165.000.000

Bappeda Kab. Blitar

12.071.523. 000


Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pemerintah Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah: BAPPEDA Kabupaten Blitar No

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran (impact)

Program/ Kegiatan

Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (output)

Rencana Kinerja

Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp. (000)

Target

Rp. (000)

Target

Rp. (000)

Target

Rp. (000)

Target

Rp. (000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Peningkata n Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana

Persentase pemenuha n target capaian sasaran

Meningkat nya Kualitas Pelayanan Aparatur Perencana Bappeda

Prosentase atas kecukupan layanan administra si perkantora n


Persentase kecukupa n Administr asi Perkantor an

100%

830.0 00

100%

913.000

100%

1.004.300

100%

1.104.730

100%

995.588

100%

1.095.147

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Tersediany a Honorariu m, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Pengganda an, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas

12 Bulan

680.0 00

12 Bulan

748.000

12 Bulan

822.800

12 Bulan

905.080

12 Bulan

995.588

12 Bulan

1.095.147


2

Peningkata n Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional


Meningkat nya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilit as kinerja aparatur Bappeda


Prosentase penggunaa n personil Bappeda dalam penyusuna n Dokumen Perencana an


Terfasilitas inya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

12 Bulan

150.0 00

12 Bulan

165.000

12 Bulan

181.500

12 Bulan

199.650

12 Bulan

219.615

12 Bulan

241.577

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

100%

204.0 00

100%

300.000

100%

400.000

100%

400.000

100%

400.000

100%

400.000

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tercukupi nya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemelihara an gedung, peralatan dan perlengkap an kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor Prosentas e peningkat an kapasitas SDM aparatur perencana

12 Bulan

204.0 00

12 Bulan

300.000

12 Bulan

400.000

12 Bulan

400.000

12 Bulan

400.000

12 Bulan

400.000

10%

200.0 00

25%

205.000

40%

210.500

55%

216.550

70%

223.205

90%

230.526

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Capacity building perencanaan pembangunan Prosentase dokumen perencana an, keuangan dan pelaporan terselesaik an tepat waktu

Program Perencanaan Penganggara n, Pengendalia n Kinerja dan Keuangan

Penyusunan LAKIP SKPD

Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan SKPD

Terfasilitas inya aparatur perencana mengikuti diklat perencanaa n Terlaksana nya bintek aparatur perencana

10 orang

50.00 0

12 orang

55.000

14 orang

60.500

16 orang

66.550

18 orang

73.205

20 orang

80.526

1 kali

150.0 00

1 kali

150.000

1 kali

150.000

1 kali

150.000

1 kali

150.000

1 kali

150.000

Persentase dokumen perencana an, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu Jumlah dokumen LAKIP yang disusun Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun

80%

5.500

100%

127.500

100%

80.000

100%

130.000

100%

80.000

100%

130.000

1 dokum en

-

1 dokum en

50.000

1 dokum en

50.000

1 dokum en

50.000

1 dokumen

50.000

1 dokumen

50.000

15 dokum en

5.500

20 dokum en

7.500

30 dokum en

10.000

30 dokum en

10.000

30 dokumen

10.000

30 dokumen

10.000

Penyusunan SOP SKPD

Jumlah dokumen SOP yang diterbitkan

2 dokum en

-

2 dokum en

5.000

2 dokum en

5.000

2 dokum en

5.000

2 dokumen

5.000

2 dokumen

5.000

Review Renstra SKPD

Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun

1 dokum en

-

1 dokum en

50.000

-

-

1 dokum en

50.000

-

-

1 dokumen

50.000

2 dokum en

-

2 dokum en

10.000

2 dokum en

10.000

2 dokum en

10.000

2 dokumen

10.000

2 dokumen

10.000

Penyusunan Renja & Renja-P


Prosentase dokumen perencana an dan data Statistika ter-Upload pada website tepat waktu

3

Peningkata n Tata Kelola Manajeme n Perencana an Pembangu nan Daerah


Meningkat nya kualitas perencana an dan pengendali an dokumen perencana an pembangu nan daerah

Prosentase program/k egiatan yang sesuai dengan dokumen perencana an (RPJMRenstra, RPJMRKPD, RKPDRenja, RKPDPPAS)

Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Program Pengembang an dan Pemeliharaa n Data dan Statistik

Jumlah dokumen yang disusun Prosentas e ketersedia an data pembangu nan tepat waktu

1 dokum en

-

1 dokum en

5.000

1 dokum en

5.000

1 dokum en

5.000

1 dokumen

5.000

1 dokumen

5.000

100%

270.0 60

100%

275.000

100%

275.000

100%

275.000

100%

275.000

100%

275.000

Penyusunan dan publikasi data pembangunan daerah (BDA) Pemeliharaan database pembangunan daerah


1 dokum en

78.31 0

1 dokum en

125.000

1 dokum en

125.000

1 dokum en

125.000

1 dokumen

125.000

1 dokumen

125.000

Jumlah sistem database yang dipelihara Prosentas e tersusunn ya dokumen perencana an strategis daerah tepat waktu

1 aplikas i

191.7 50

1 aplikas i

150.000

1 aplikas i

150.000

1 aplikas i

150.000

1 aplikasi

150.000

1 aplikasi

150.000

-

-

100%

500.000

-

1.150.000

100%

1.300.000

100%

300.000

100%

650.000

-

-

1 dokum en

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Perencanaan Strategis Daerah

Review RPJPD



Revisi RPJPD

Sosialisasi Revisi RPJPD Review RPJMD

Revisi RPJMD

Sosialisasi Revisi RPJMD Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Periode 20222027 Pendampinga n Revisi Renstra SKPD

Program Perencanaan dan Penganggara n Tahunan Pembanguna n Daerah

Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta sosialisasi Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta sosialisasi Jumlah dokumen yang disusun

-

-

-

-

1 dokum en

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 orang

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokum en

300.000

1 dokum en

600.000

1 dokum en

300.000

1 dokumen

300.000

1 dokumen

300.000

-

-

-

-

-

-

1 dokum en

600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 orang

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

350.000

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun Refisi Renstra Prosentas e usulan musrenba ng terverifika si yang terakomo dir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P

-

-

-

-

-

-

55 SKPD

150.000

-

-

-

-

80%

483.0 00

85%

500.000

90%

500.000

95%

500.000

100%

500.000

100%

500.000


Penyusunan RKPD (Musrenbang RKPD) dan RKPD Perubahan serta Ranwal RKPD Tahun N+1

Pendampinga n Penyusunan Renja, RenjaP, RKA SKPD dan RKA-P

Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS P Pengembanga n software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah


Prosentas e kesesuaia n RKPDRenja dan RKPDP dan Renja-P Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun Renja, Renja-P, RKA dan RKA-P SKPD Prosentas e kesesuaia n RKPDPPAS dan RKPDPPPASP Jumlah dokumen yang disusun Jumlah software yang dikembang kan

3 dokum en

483.0 00

3 dokum en

500.000

3 dokum en

500.000

3 dokum en

500.000

3 dokumen

500.000

3 dokumen

500.000

-

-

90%

150.000

95%

150.000

100%

150.000

100%

150.000

100%

150.000

-

-

55 SKPD

150.000

55 SKPD

150.000

55 SKPD

150.000

55 SKPD

150.000

55 SKPD

150.000

70%

504.1 70

75%

475.000

80%

475.000

85%

475.000

90%

475.000

95%

475.000

4 dokum en

325.1 70

4 dokum en

375.000

4 dokum en

375.000

4 dokum en

375.000

4 dokumen

375.000

4 dokumen

375.000

1 softwar e

179.0 00

1 softwar e

100.000

1 softwar e

100.000

1 softwar e

100.000

1 software

100.000

1 software

100.000


Program Perencanaan Pembanguna n Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Cipta Karya dan Sumberdaya Air

Prosentas e program/ kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencana an (RPJMRenstra, RPJMRKPD, RKPDRenja, RKPDPPAS) Jumlah Rapat Koordinasi , Perjalanan Dinas

-

-

50%

1.600.000

60%

1.000.000

70%

950.000

80%

1.050.000

90%

950.000

-

-

30 kali

150.000

30 kali

150.000

30 kali

150.000

30 kali

150.000

30 kali

150.000

10 buku

150.000

10 buku

150.000

Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

Jumlah Dokumen RPIJM

-

-

10 buku

110.000

Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM)

Jumlah Dokumen Review RISPAM

-

-

15 buku

330.000


Kajian Perencanaan Sistem Perhubungan di Kab. Blitar

Jumlah Dokumen Kajian Perencanaa n Sistem Perhubung an di Kab. Blitar

-

-

Kajian Drainase Perkotaan

Jumlah Dokumen Kajian Drainase Perkotaan

-

-

Kajian Perencanaan Bidang Sumber Daya Air

Jumlah Dokumen Kajian Perencanaa n Bidang Sumber Daya Air

-

-

Kajian Perencanaan Bidang Keciptakarya an

Jumlah Dokumen Kajian Perencanaa n Bidang Keciptakar yaan

-

-

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Pengembanga n Wilayah

Jumlah Rapat Koordinasi , Desk Perjalanan Dinas

-

-

20 kali

110.000

Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kab. Blitar

Jumlah Dokumen Peninjauan Kembali (PK) RTRW

-

-

5 buku

330.000

10 buku

200.000

15 buku

250.000

15 buku

20 kali

150.000

20 kali

150.000

20 kali

250.000

150.000

15 buku

250.000

20 kali

150.000


Jumlah Dokumen Review Perda RTRW Monev kegiatan Legislasi Perda RTRW Jumlah Profil Perkemban gan Pembangu nan JLS Kab Blitar

-

-

10 buku

250.000

-

-

20 kali

100.000

-

-

Penyusunan Sistem Informasi dan Updating Data / Informasi Bidang Prasarana Wilayah

Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTAR A)

-

-

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Parasarana Perhubungan, Cipta Karya, Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengembanga n Wilayah

Jumlah Dokumen Evaluasi

-

-

Pelaksanaan review Perda RTRW Kab. Blitar Legislasi Perda RTRW Kab. Blitar

Penyusunan Profil Profil Perkembanga n Pembangunan JLS Kab. Blitar

5 dokum en

5 dokum en

110.000

350.000

5 dokum en

100.000

5 dokum en

100.000

1 website

250.000

5 dokumen

100.000

5 dokumen


100.000

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah Fasilitasi, Rapat Koordinasi , Perjalanan Dinas

-

-

30 kali

110.000

30 kali

150.000

30 kali

150.000

30 kali

150.000

30 kali

150.000

Program Perencanaan Pembanguna n Perekonomia n

Prosentas e program/ kegiatan SKPD Bidang Perekono mian yang sesuai dengan dokumen perencana an (RPJMRenstra, RPJMRKPD, RKPDRenja, RKPDPPAS) Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan

40%

1.870 .000

50%

1.857.000

60%

2.092.700

70%

2.246.970

80%

2.471.667

90%

2.718.834

50 kali

240.0 00

50 kali

264.000

50 kali

290.400

50 kali

319.440

50 kali

351.384

50 kali

386.522

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian


Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

2 dokum en

160.0 00

2 dokum en

176.000

2 dokum en

193.600

2 dokum en

212.960

2 dokumen

234.256

2 dokumen

257.682

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembanga n Dunia Usaha, Kerjasama dan Pariwisata

Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan

50 kali

250.0 00

50 kali

275.000

50 kali

302.500

50 kali

332.750

50 kali

366.025

50 kali

402.628

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pengembanga n Dunia Usaha, Kerjasama dan Pariwisata


3 dokum en

150.0 00

3 dokum en

165.000

3 dokum en

181.500

3 dokum en

199.650

3 dokumen

219.615

3 dokumen

241.577

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pertanian, Kehutanan dan Kelautan


50 kali

300.0 00

50 kali

330.000

50 kali

363.000

50 kali

399.300

50 kali

439.230

50 kali

483.153

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pertanian, Kehutanan dan Kelautan


3 dokum en

150.0 00

3 dokum en

165.000

3 dokum en

181.500

3 dokum en

199.650

3 dokumen

219.615

3 dokumen

241.577


Penyusunan Kajian Kebijakan Pendukung Perencanaan Bidang Perekonomia n


3 dokum en

500.0 00

2 dokum en

350.000

2 dokum en

385.000

2 dokum en

423.500

2 dokumen

465.850

2 dokumen

512.435

Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informa si Bidang Perekonomia n

Jumlah dokumen profil bidang yang disusun

2 dokum en

120.0 00

2 dokum en

132.000

2 dokum en & 1 aplikas i

195.200


159.720

2 dokumen &1 aplikasi

175.692


193.261

Program Perencanaan Pembanguna n Pemerintaha n dan Kemasyarak atan

Prosentas e program/ kegiatan SKPD Bidang Pemerinta han dan Kemasyar akatan yang sesuai dengan dokumen perencana an (RPJMRenstra, RPJMRKPD, RKPDRenja, RKPDPPAS)

40%

1.580 .000

50%

1.895.000

60%

2.070.000

70%

2.266.500

80%

2.476.150

90%

2.705.765


Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan , Aparatur, Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual


50 kali

300.0 00

50 kali

330.000

50 kali

363.000

50 kali

399.300

50 kali

439.230

50 kali

483.153

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan , Aparatur, Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual


5 dokum en

195.0 00

2 dokum en

80.000

2 dokum en

80.000

2 dokum en

85.000

2 dokumen

90.000

2 dokumen

90.000

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesehatan, Kependuduka n, Ketenagakerj aan dan Transmigrasi


50 kali

300.0 00

50 kali

330.000

50 kali

363.000

50 kali

399.300

50 kali

439.230

50 kali

483.153

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kesehatan, Kependuduka n, Ketenagakerj aan dan Transmigrasi


5 dokum en

150.0 00

7 dokum en

165.000

9 dokum en

175.000

9 dokum en

185.000

9 dokumen

190.000

9 dokumen

200.000


Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat


50 kali

300.0 00

50 kali

330.000

50 kali

363.000

50 kali

399.300

50 kali

439.230

50 kali

483.153

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat


5 dokum en

100.0 00

8 dokum en

110.000

8 dokum en

121.000

8 dokum en

133.100

8 dokumen

146.410

6 dokumen

161.051

Penyusunan Kajian Kebijakan Pendukung Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakat an


2 dokum en

185.0 00

2 dokum en

350.000

2 dokum en

385.000

2 dokum en

423.500

2 dokumen

465.850

2 dokumen

512.435

Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informa si Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakat an

Jumlah dokumen profil bidang yang disusun

2 aplikas i

50.00 0


200.000


220.000


242.000


266.200


292.820

Program Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Prosentas e program/ kegiatan SKPD Bidang Pengendal ian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai

40%

577.3 77

50%

635.115

60%

948.626

70%

1.018.489

80%

845.338

90%

929.871


Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Data dan Statistika Evaluasi RKPD

Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Daerah Review dan Revisi Perda Perencanaan

Penyusunan Dokumen LKPJ

dengan dokumen perencana an (RPJMRenstra, RPJMRKPD, RKPDRenja, RKPDPPAS) Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan

Jumlah laporan hasil evaluasi Jumlah rapat koordinasi dan desk yang dilakukan Jumlah dokumen yang disusun Prosentas e tersusunn ya dokumen pelaporan daerah tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun

25 kali

200.0 00

25 kali

220.000

25 kali

242.000

25 kali

266.200

25 kali

292.820

25 kali

322.102

5 dokum en

135.5 62

5 dokum en

149.118

5 dokum en

164.030

5 dokum en

180.433

5 dokumen

198.476

5 dokumen

218.324

25 kali

241.8 15

25 kali

265.997

25 kali

292.596

25 kali

321.856

25 kali

354.041

25 kali

389.445

-

-

-

-

1 dokum en

250.000

1 dokum en

250.000

-

-

-

-

80%

157.0 00

90%

242.700

100%

264.970

100%

288.967

100%

314.864

100%

390.000

1 dokum en

157.0 00

1 dokum en

172.700

1 dokum en

189.970

1 dokum en

208.967

1 dokumen

229.864

1 dokumen

300.000


4

Peningkata n Fungsi Kelitbanga n secara Optimal dan Proporsion al dalam Pengambil an Kebijakan Daerah


Meningkat nya Persentase hasil penelitian/ kajian yang dimanfaat kan dalam pengambil an kebijakan daerah

Persentase hasil penelitian/ kajian yang dimanfaat kan dalam pengambil an kebijakan daerah

Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kinerja


Program Penelitian dan Pengembang an

Persentase permasala han yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindakla njuti dalam bentuk kajian Jumlah dokumen kajian/pen elitian yang disusun

Pelaksanaan kajian / penelitian yang bersifat strategis Inovation Award Tingkat Kabupaten Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja

Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Remaja Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah inovasi yang ikut dalam lomba Jumlah karya tulis ilmiah remaja yang ikut dalam lomba Terlaksana nya kegiatan workshop Terfasilitas inya kegiatan koordinasi penguatan SIDa

-

-

1 dokum en

70.000

1 dokum en

75.000

1 dokum en

80.000

1 dokumen

85.000

1 dokumen

90.000

17%

1.510 .960

20%

2.175.000

20%

2.300.000

20%

2.050.000

20%

2.175.000

20%

2.437.500

6 kajian

1.291 .890

8 kajian

1.500.000

8 kajian

1.500.000

8 kajian

1.500.000

8 kajian

1.500.000

8 kajian

1.500.000

-

-

12 inovasi

350.000

12 inovasi

350.000

12 inovasi

350.000

12 inovasi

350.000

12 inovasi

350.000

42 karya tulis

219.0 70

-

-

45 karya tulis

250.000

-

-

-

-

50 karya tulis

250.000

-

-

1 kali

125.000

-

-

-

-

1 kali

125.000

-

137.500

-

-

12 bulan

200.000

12 bulan

200.000

12 bulan

200.000

12 bulan

200.000

12 bulan

200.000


Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembanga n

Prosentas e program/ kegiatan SKPD Bidang Penelitian dan Pengemba ngan yang sesuai dengan dokumen perencana an (RPJMRenstra, RPJMRKPD, RKPDRenja, RKPDPPAS) Terfasilitas inya kegiatan penunjang kegiatankegiatan bidang penelitian dan pengemba ngan

40%

139.8 45

50%

150.000

60%

150.000

70%

150.000

80%

150.000

90%

150.000

12 bulan

139.8 45

12 bulan

150.000

12 bulan

150.000

12 bulan

150.000

12 bulan

150.000

12 bulan

150.000


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pada tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 : (1) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian kedua Sasaran tersebut, Bappeda mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Blitar. Secara umum Indikator Kinerja Daerah pada misi ke IV RPJMD adalah sebagai berikut : Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indikator Kinerja Tujuan > 80

Sasaran Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran a. Nilai SAKIP b. Peringkat Penilaian LPPD se-JATIM c. Opini BPK Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Kondisi Awal

Target Indikator Kinerja Sasaran 1

2

3

4

5

6

C 36

CC 30

CC 30

B 30

BB 20

A 20

A 10

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

Sedang

Baik

Baik

Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Bappeda Kabupaten Blitar menerapkan Indikator Kinerja Sasaran SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.


Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SASARAN RPJMD -1

SASARAN BAPPEDA -2

INDIKATOR KINERJA -3

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 6 -4 -5 -6 -7 -8 -6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik



100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah



100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase penggunaan personil Bappeda dalam penyusunan Dokumen Perencanaan

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan terselesaikan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase dokumen perencanaan dan data Statistika ter-Upload pada website tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMRenstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPDPPAS)

55%

60%

65%

70%

75%

80%



64%

66%

68%

70%

72%

74%


RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Recommend Documents