PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2016-2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 20 September 2016 melalui Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 188.4/34.1/409.201/2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 20162021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup : 1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi 2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD 3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja 4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan 5. Penyederhanaan kegiatan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain 1 | PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai tujuannya. Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar, maka secara otomatis Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

2 | PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.2

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3 | PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;


12.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor …. Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 20162021;

16.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;

1.3

Maksud dan Tujuan

Rencana

Strategis

Bappeda

Kabupaten

Bitar

Tahun

2016-2021

merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Adapun tujuannya adalah untuk menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan. 1.4

Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar.


Sistimatika

penulisan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

2.2

Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar

2.3

Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

2.4

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Bappeda

Kabupaten Blitar BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten blitar

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 BAB IV

BAB V

Penentuan Isu-Isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Kepala Daerah

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Blitar

4.3

Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Blitar

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

Berdasarkan

Peraturan

Bupati

Nomor

36

Tahun

2017

tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.

Dengan

kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

b. mengkoordinasi,

mensinkronisasi

dan

mengintegrasi

perencanaan

pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten; c.

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan sektoral; e.

mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap kegiatan

di

bidang

penelitian,

pengembangan

dan

perencanaan

pembangunan daerah; f.

memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;


Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan obyektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan.

Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan

menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan

bersifat

implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak mengunakan metode-metode riset, mulai

dari

teknik

pengumpulan

data,

analisis

data,

hingga

studi

lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental. Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari : -

Sub Bagian Penyusunan Program

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari : -

Sub Bidang Prasarana Wilayah I

-

Sub Bidang Prasarana Wilayah II

-

Sub Bidang Prasarana Wilayah III

4. Bidang Perekonomian, terdiri dari : -

Sub Bidang Ekonomi I

-

Sub Bidang Ekonomi II

-

Sub Bidang Ekonomi III

5. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari : -

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan I.

-

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan II 8 | PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

-

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan III

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : -

Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan

-

Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan

-

Sub Bidang Data dan Pelaporan


Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Blitar


Saat ini BAPPEDA Kabupaten Blitar belum memiliki UPTB maupun Kelompok Jabatan Fungsional baik Perencana, Peneliti, ataupun jabatan fungsional yang lain, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya UPTB maupun Kelompok Jabatan Fungsional apabila dirasa diperlukan. Secara umum Bappeda merupakan unit organisasi yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN).

Menurut

undang-undang

tersebut,

perencananaan

pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah,

dan

jangka

pendek.

Perencanaan

jangka

panjang

adalah

perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanan jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang. Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek. Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang).

Selain

itu

Bappeda

juga

berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan. Dalam

kegiatan

Musrenbang,

Bappeda

mengkoordinir

proses

perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga kabupaten yakni proses Musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Bappeda dengan siklus sebagai berikut:


Gambar 2.2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Sekretaris Bappeda merupakan koordinator untuk melaksanakan siklus perencanaan tersebut. Dalam uraian tugas pokok dan fungsinya, sekretaris Bappeda

mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan

kebijakan

dan

penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesekretariatan badan, yang meliputi pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi program, pengelolaan administrasi

umum,

pengelolaan

kerumahtanggaan,

kepegawaian

serta

pengelolaan keuangan badan. Sekretariat Bappeda adalah unit pelaksana dibawah Sekretaris guna melaksanakan tugas-tugas dimaksud. Selain melaksanakan kegiatan rutin sebagaimana siklus diatas, Bappeda juga melaksakan perencanaan makro yang berkaitan dengan bidang sosial, pemerintahan, prasarana wilayah, perekonomian, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2.2

Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar

Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.


2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Bappeda berjumlah 49 orang (termasuk 3 orang tenaga honorer) adalah sebagai berikut : 1. Pimpinan Bappeda

: 1 orang

2. Sekretaris

: 1 orang

3. Kepala Bidang

: 4 orang

4. Kepala Sub bagian/Sub bidang

: 15 orang

5. Staf

: 28 orang

Jumlah keseluruhan

: 49 orang

Dari jumlah 49 personil tersebut 49% berpendidikan tingkat Sarjana, 39% tingkat Pasca Sarjana, 12% tingkat SMA, dan 2% tingkat Sarjana Muda. Untuk lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur BAPPEDA disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur Golongan No.

Pendidikan

Kontrak

I

II

III

IV

Jumlah

1

SD

-

-

-

-

-

0

2

SLTP

-

-

-

-

-

0

3

SLTA

2

-

2

2

-

6

4

Sarjana Muda

-

-

-

1

-

1

5

Sarjana

1

-

-

20

2

23

6

Pasca Sarjana

-

-

-

15

4

19

3

0

2

38

6

49

Jumlah

Latar belakang disiplin ilmu aparatur BAPPEDA cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi BAPPEDA Kabupaten Blitar dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Keragaman disiplin ilmu aparatur BAPPEDA disajikan dalam table berikut :


Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Menurut Bidang Ilmu BIDANG ILMU

TINGKAT SARJANA

TINGKAT PASCA SARJANA

PEMERINTAHAN EKONOMI MANAJEMEN SOSIAL PENDIDIKAN

1

POLITIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3

PERTANIAN PETERNAKAN KEHUTANAN

1

TEKNIK PLANOLOGI TEKNIK GEODESI STATISTIK

1

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Bappeda terdiri dari: -

Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di kompleks Pendopo Kabupaten Blitar jalan Semeru 40 Blitar.

-

Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (4 unit), kendaraan roda dua (29 unit)

-

Penunjang administrasi : a.

Komputer (PC) 18 unit

b.

Laptop/Note Book 31 unit

c.

Handycam 8 unit

d.

Scanner 3 unit

e.

Printer 13 unit

f.

Slide projector 3 unit

g.

Faximile 1 unit

h.

Ruang Rapat 3 unit

i.

Ruang Kabid dan Sekretaris 6 unit


2.3

Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Bappeda Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel sebagai berikut; Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda 2011-2016 No 1 2

3

4

5

INDIKATOR KINERJA Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD) Persentase usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan

TARGET RENSTRA BAPPEDA 1 2 3 4 5 100%

REALISASI CAPAIAN TH. KE1 2 3 4 5 97,59%

RASIO CAPAIAN TAHUN KE1 2 3 4 5 97,59%

80%

87,87%

109,84%

80%

76%

95%

85%

75%

88,24%

70%

66,67%

95,24%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Blitar dibandingkan target pada Renstra periode 2011-2016 sudah cukup bagus, dengan rata-rata capaian sebesar 97,18%. Satu indikator tercapai melebihi target, yaitu persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan 15 | PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

mendapatkan

pendanaan

dan

dilaksanakan,

namun

demikian

tetap

menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Indikator pertama yaitu Persentase SKPD yang memiliki renstra dengan baik tercapai 97,59% dari target 100%, Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya.


Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 Anggaran pada Tahun ke-

Uraian ***) (1) BELANJA

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

6.574.823.399

9.304.921.640

12.250.101.950

10.073.983.550

14.793.344.950

6.238.442.995

8.828.912.323

11.375.736.336

9.486.762.380

13.943.925.718

BELANJA OPERASI

6.259.523.399

9.051.151.640

11.827.426.950

9.891.633.550

14.536.224.950

5.942.859.313

8.578.144.413

11.000.293.336

9.310.292.380

13.697.289.218

Belanja Pegawai

2.600.861.780

3.224.342.559

3.347.797.400

3.156.161.600

4.207.792.000

2.504.633.464

3.047.366.080

3.209.298.090

3.033.367.809

4.061.902.216

Belanja Barang

3.658.661.619

5.826.809.081

8.479.629.550

6.685.471.950

10.268.432.950

3.438.225.849

5.530.778.333

7.790.995.246

6.226.924.571

9.580.287.002

Belanja Hibah

0

0

0

50.000.000

60.000.000

0

0

0

50.000.000

55.100.000

BELANJA MODAL

315.300.000

253.770.000

422.675.000

182.350.000

257.120.000

295.583.682

250.767.910

375.443.000

176.470.000

246.636.500

Belanja Peralatan dan Mesin

169.880.000

253.770.000

422.675.000

182.350.000

207.120.000

156.665.682

250.767.910

375.443.000

176.470.000

197.636.500

Belanja Aset Lainnya

145.420.000

0

0

0

50.000.000

138.918.000

0

0

0

49.000.000


Tabel 2.5 Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Uraian ***)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

95%

95%

93%

94%

94%

15,92

15,95

BELANJA OPERASI

95%

95%

93%

94%

94%

16,67

16,65

Belanja Pegawai

96%

95%

96%

96%

97%

10,49

10,59

Belanja Barang

94%

95%

92%

93%

93%

19,14

19,18

Belanja Hibah

0%

0%

0%

100%

92%

-

-

BELANJA MODAL

94%

99%

89%

97%

96%

(21,75)

(17,24)

Belanja Peralatan dan Mesin

92%

99%

89%

97%

95%

(11,70)

(7,83)

Belanja Aset Lainnya

96%

0%

0%

0%

98%

-

-

(1) BELANJA

Tabel 2.4 dan 2.5 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran BAPPEDA Kabupaten Blitar selama periode 2011-2015 cukup baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 94% tiap tahun, dan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 15,92%. Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, juga bahwa perencanaan anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Blitar cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal. 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan SKPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Blitar: 

Tantangan : 1.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;

2.

Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;

3.

Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan;

4.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Peluang : 1.

Sarana dan prasarana kerja yang memadai 18 | PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

2.

Tersedianya dukungan anggaran

3.

Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

4.

Sudah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

5.

Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilainilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus

mengenali

dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang

terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian

dalam

menentukan

rencana

strategis.

Dengan

mengetahui

permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. 5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Untuk

menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam

penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan

pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: a) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan; 20| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

b) Kurangnya

kemampuan

SDM

Perencana

dalam

menyusun

dokumen

perencanaan pembangunan daerah ; c)

Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;

d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ; e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ; f)

Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;

g) Belum adanya Perda Perencanaan di Kabupaten Blitar yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa; h) Belum terintegrasinya software E-Planning dan E-Budgeting i)

Belum tersedianya software E-Monev dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi;

j)

Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap SKPD di bawah koordinasinya;

k) Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Blitar. l)

Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;

m) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan; n) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan pembangunan. 5.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing”. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan

kemiskinan,

optimalisasi

dan

pengembangan

program

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ; 2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ;

21| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ; 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ; 5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ; 6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. 

Faktor Pendorong : a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal. b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah. c)

Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 22| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021



Faktor Penghambat : a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah; b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingankepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang. c)

Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;

d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan. 5.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota. Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan

bahwa

Bappenas

memiliki

4

peran

yaitu

(1)

penyusun

kebijakan/pengambil keputusam; (2) think-tank; (3) koordinator dan (4) administrator. Masing-masing peran tersebut memiliki fungsi sebagai berikut: Tabel 3.1 Peran dan Fungsi Kementrian PPN/BAPPENAS POLICY/DECISION MAKER 1. Penyusunan rencana pembangunan nasional

THINK-TANK 1. Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya

KOORDINATOR

ADMINISTRATOR

1. Koordinasi dan 1. Pengelolaan dokumen perumusan kebijakan perencanaan termasuk di bidang pinjaman dan hibah perencanaan luar negeri (PHLN) pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral,


POLICY/DECISION MAKER

THINK-TANK

2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara

3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

KOORDINATOR

2. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif 3. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil

4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan

ADMINISTRATOR

lintas sector, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional 2. Koordinasi pencarian 2. Penyusunan dan sumber dana pengelolaan laporan pembiayaan dalam hasil pemantauan atas dan luar negeri, serta pelaksanaan rencana pengalokasian dana pembangunan 3. Koordinasi dan 3. Penyusunan dan sinkronisasi pengelolaan laporan pelaksanaan hasil evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana 4. Koordinasi kegiatan 4. Pembinaan dan strategis penanganan pelayanan administrasi permasalahan umum mendesak dan berskala besar sesuai penugasan

Sumber : Renstra Bappenas 2015-2019 Tujuan

dari

Kementerian

PPN/Bappenas

yaitu

(1)

mewujudkan

perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan (2) mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kenentrian PPN/Bappenas. Sasaran strategis dari tujuan pertama yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional, dan sasaran strategis dari tujuan 24| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

kedua yaitu terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan di Kementrian PPN/Bappenas Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategisnya adalah: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggung Jawab”. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif perencanaan berbagai

pembangunan yang mampu

kebutuhan

dan

aspirasi

mengakomodir

masyarakat agar

adalah proses secara

dapat

obyektif

menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan

administrasi ketatausahaan. Perencanaan Pembangunan

Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku. Sementara itu

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggung jawab

adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kapasitas

Kelembagaan

dan

Profesionalisme Sumber

Daya Manusia; 2. Memantapkan

Penyelenggaraan

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah yang partisipatif dan inovatif ; 25| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

3. Melakukan

Pendataan,

Pengendalian,

Monitoring

dan

Evaluasi

serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Rumusan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut, lebih lanjut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: 1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional; 2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif; 3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu. Secara keseluruhan ketiga sasaran pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, rencananya dicapai melalui 12 program prioritas. Telaah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam kaitannya

dengan

kepentingan

Kabupaten

Blitar memunculkan

perencanaan

beberapa

pembangunan

permasalahan

pelayanan

daerah SKPD

beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya yang dapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 3.2 berikut. Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sasaran Jangka Menengah Renstra No Bappeda Provinsi Jawa Timur 1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional. 2.

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun SKPD

Sebagai Faktor Penghambat Belum adanya tenaga fungsional perencana pada Bappeda Kab. Blitar Koordinasi antar stakeholder perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar yang belum optimal.

Pendorong Tersedianya pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan formal. Mulai terbangunnya sistem informasi yang mendukung peningkatan kinerja perencanaan Bappeda Kabupaten Blitar.


Sasaran Jangka Menengah Renstra No Bappeda Provinsi Jawa Timur 3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

Sebagai Faktor Penghambat Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.

Pendorong Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.

5.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk : “Mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.” Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah : 1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ; 2. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan 3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan

lingkungan

serta

mampu

memantapkan

keseimbangan

pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang. 27| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor No 1.

2.

3.

4.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blitar Dibutuhkan data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian dan juga data/informasi tentang sebaran SDA di wilayah perdesaan. Dibutuhkan data/informasi tentang tata ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perdesaan. Tuntutan terhadap Bappeda agar mampu mengkoordinasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan industri dan perdagangan di wilayah perkotaan sehingga tidak berdampak negatif terhadap aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup). Bappeda dituntut untuk mampu mengendalikan penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perkotaan yang perkembangannya sangat cepat dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi; melalui koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, agar sejalan dengan sistem dan fungsi perwilayahan yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan Pelayanan SKPD Keterbatasan aksesibilitas terhadap data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian, sebaran SDA di wilayah perdesaan serta tata ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perdesaan.

Keterbatasan kewenangan Bappeda untuk menjangkau aspekaspek teknis implementasi pembangunan, misalnya dalam hal pengembangan industri dan perdagangan, serta penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah.

Penghambat Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.

Pendorong

Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.

Adanya usaha untuk meningkatkan peran lembaga perencana serta menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, Koordinasi, monitoring dan monitoring evaluasi dan evaluasi perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan lintas sektor dan lintas lintas SKPD yang sektor dan lintas lebih efektif dan SKPD efisien sesuai yang masih lemah. dengan perkembangan dinamika di dalam masyarakat serta dinamika dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Blitar


Sedangkan berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blitar, didapatkan beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Bappeda yakni sebagai berikut: 1. Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perusahaan; 3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik; 4. Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan Desa/Kelurahan; 5. Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola); 6. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil pertanian; 7. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai; 8. Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik). Bappeda Kabupaten Blitar sebagai perencana perlu menyusun rencana pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah implementasi perencanaan, sehingga lokasi dan kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. 5.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh SKPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh SKPD karena keterbatasan kewenangannya. 29| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 yakni: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi; 2. Meningkatkan panjang,

keselarasan

jangka

antara

menengah,

dan

perencanaan jangka

pembangunan

pendek

daerah

jangka dengan

pelaksanaannya di OPD; 3. Meningkatkan

peran

kelembagaan

Bappeda

dalam

perencananaan,

penganggaran, dan pengendalian; 4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur perencana; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi; 6. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan; 7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan; 8. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W. Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 selanjutnya diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Periode 2016-2021, sebagai berikut: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

SEJAHTERA

BLITAR BERDAYA SAING

MAJU

Gambar 4.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021 Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut: Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara

baik,

pengurangan

angka

kemiskinan,

peningkatan

pendapatan

masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat 31| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional. Misi

adalah

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 diwujudkan dengan misi sebagai berikut: 1.

MISI I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

2.

MISI II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

3.

MISI III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.


4.

MISI IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

5.

MISI V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6.

MISI VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini menjalankan Misi IV yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 4.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah; 2. Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi IV RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang berbunyi “Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel”, sasaran ke-7 yang berbunyi ”meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD

dan

konsisten

menerapkan

hasil-hasil

perencanaan

dengan


pelaksanaannya

melalui

pengendalian

dan

evaluasi

yang

tertib

dan

berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan empat sasaran strategis : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah; 2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan; 3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA; 4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:


Gambar 4.2 Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar

VISI DAERAH: Menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing

MISI IV RPJMD:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi

SASARAN ke -7 RPJMD: Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

TUJUAN OPD: 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah; 2. Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

SASARAN OPD : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah;

2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan; 3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA; 4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, sebagai berikut :


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tujuan SKPD Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran SKPD Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Meningkatnya hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas

Indikator Sasaran SKPD

Target Indikator Sasaran SKPD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran RPJMD

-

55%

60%

70%

80%

85%

-

75%

75%

80%

85%

95%

Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah Indeks Kepuasan Aparatur

66,67%

68%

70%

73%

75%

75%

-

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

-

CC

B

B

BB

BB

Score SAKIP SKPD

Sebagaimana disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai kinerja pelayanan Bappeda periode 2011-2015 telah ditunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja untuk SKPD dengan dokumen renstra yang baik telah mencapai 97,59%.

Maka pada periode ini untuk indikator yang sama, BAPPEDA

meningkatkan standar mutu dan penilaian dari dokumen perencanaan, sehingga target yang ditetapkan dimulai dari angka 55% untuk tahun 2017.

Hal ini

dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan daerah yang sesungguhnya. Satu indikator sasaran terkait fungsi kelitbangan tidak berubah, hanya targetnya yang diubah mengingat capaian pada tahun 2016 yang kemudian


dijadikan tahun dasar dalam perubahan renstra ini sudah melebihi target yaitu sebesar 66,67%. Tiga indikator yang lain merupakan indikator baru, yang dirumuskan untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan, diantaranya terkait dengan Score SAKIP SKPD yang digunakan untuk mengukur dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan OPD yang berkualitas. 4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Bappeda. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien),

dari

berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Bappeda. Tabel 4.2 Analisis SWOT KEKUATAN

WEAKNESS

a) Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program

ISU STRATEGIS

b) Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas c) Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat d) Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi

a) Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana b) Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah c) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga d) Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal


e) Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun SKPD f) Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

ANCAMAN

PELUANG

a) Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat b) Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan c) Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor dalam Perencanaan Pembangunan a) Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar SKPD dan antar Daerah b) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan c) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan d) Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah e) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan pembangunan

STRATEGI W-O : STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif dan efisien

STRATEGI S-T: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT

Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Bappeda

STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 38| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

Tabel 4.3 Analisis BSC

No.

Perspektif

1

Perspektif Masyarakat

2

Perspektif Proses Internal

Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif dan efisien Kebijakan Umum Program -

-

Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Bappeda

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Perspektif Kelembagaan

-

-

4

Perspektif Keuangan

-

-

No. 1 2

Perspektif Perspektif Masyarakat Perspektif Proses Internal

Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Bappeda Kebijakan Umum

Program

-

-

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Perencanaan Peningkatan akuntabilitas Penganggaran, Pengendalian penatausahaan pengelolaan keuangan, dan Pelaporan Capaian aset dan database Bappeda Kinerja dan Keuangan Strategi 3: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT Kebijakan Umum Program Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Bappeda

3


4

Perspektif Keuangan

No. 1 2


-

-

-

Program Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah

3


Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui EPlanning

Program Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah


4

Perspektif Keuangan

No. 1 2

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah -

-

Strategi 4: Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah


3


4

Perspektif Keuangan

Kebijakan Umum

Program

-

-

-

-

Peningkatan partisipasi SKPD dalam penentuan tema penelitian/ kajian di Bappeda

Program Penelitian dan Pengembangan

-

-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Bappeda, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini. Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Sasaran RPJMD Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan

Sasaran Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA

Strategi Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif dan efisien

Kebijakan Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Bappeda

Peningkatan

Program 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan


VISI

: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Sasaran RPJMD

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tujuan

Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Sasaran

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Strategi

Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT

Kebijakan kapasitas dan pembinaan aparatur Bappeda Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Bappeda Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan

Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

 









Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

Meningkatnya hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah

Peningkatan partisipasi SKPD dalam penentuan tema penelitian/ kajian di Bappeda



Program Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Program Perencanaan Tahunan Daerah Program Perencanaan Penganggaran Daerah Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Program Pemutakhiran data dan Pelaporan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut : 1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016) 2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator. Perbandingan perubahan Program disajikan pada table 5.1 berikut ini: Tabel 5.1 Perbandingan Perubahan Program Program Sebelum Perubahan

Program Setelah Perubahan

Keterangan

1. Program Pelayanan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur 3. Program Kapasitas Aparatur

Peningkatan 3. Program Sumber Daya Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sumber Daya

4. Program Perencanaan, 4. Program Perencanaan, Disempurnakan Penganggaran, Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Pengendalian dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik

Dihapuskan, karena BAPPEDA tidak lagi mengampu urusan statistik

6. Program Perencanaan 5. Program Perencanaan Disempurnakan Strategis Daerah Pembangunan Jangka 42| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

Program Sebelum

Keterangan

Program Setelah Perubahan

Perubahan

Panjang dan Menengah Daerah

Jangka

7. Program Perencanaan dan 6. Program Perencanaan Disesuaikan dengan tugas Penganggaran Tahunan Pembangunan Tahunan pokok dan fungsi bidang Pembangunan Daerah Daerah pengampu 7. Program Perencanaan Penganggaran Daerah 8. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang 9. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 10. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan 11. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah 12. Program Penelitian Pengembangan

8. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 9. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 10. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Urusan Tata Ruang tidak lagi diampu BAPPEDA

Disesuaikan Perubahan SOTK

dengan

11. Program Pemutakhiran Diubah Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan 12. Program Penelitian Pengembangan

dan

Selain penyesuaian program, dalam perubahan Renstra BAPPEDA juga dilakukan penyederhanaan kegiatan.

Pada Renstra sebelumnya terdapat 61 kegiatan, pada

perubahan Renstra menjadi 39 kegiatan. Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan dalam tiga tabel terpisah, untuk memisahkan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, tahun 2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :


Tabel 5.2 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2016

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercukupinya layanan administrasi perkantoran

100%

740,476,693

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% peningkatan sarana pasarana dan aparatur dalam kondisi baik

100%

512,187,083

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

10%

397,953,576

4

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnyafasilitasi kinerja bagi lembaga mitra perencana pembangunan daerah di Kabupaten Blitar

100%

676,950,000

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu

80%

5,499,900

6

Program Pengembangan Data dan Informasi

Tersedia data yang valid dan memadai sebagai bahan penentuan kebijakan

100%

356,950,000

7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMRenstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS

55%

2,772,462,047

8

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi

100%

1,231,110,542

9

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan sosial budaya

100%

1,173,253,839


NO

INDIKATOR

TARGET

10

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

PROGRAM/KEGIATAN

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA

100%

REALISASI 1,692,777,200

11


Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

64%

1,332,520,068

JUMLAH

10,892,140,948

Tabel 5.3 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2017

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan aparatur

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

4

Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan

5

6

KONDISI TAHUN 2017 AWAL PAGU (2016) TARGET NA 100% 689,000,000.00 100%

863,663,579.43

258,200,000.00

80%

100%

33,000,000.00

Program Perencanaan Strategis Daerah

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD

NA

70%

660,465,000.00

NA

70%

Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen renstra OPD berkualitas Baik Persentase kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD

NA

70%

Persentase Renja SKPD yang berkualitas baik

NA

70%

Persentase alokasi anggaran untuk program

NA

75%

970,766,500.00


NO

PROGRAM/KEGIATAN

7

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

8

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

9

10

11

INDIKATOR

KONDISI TAHUN 2017 AWAL TARGET PAGU (2016)

prioritas RKPD Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil

70%

1,394,535,000.00

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

70%

1,098,100,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan

70%

1,235,668,500.00

Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu Persentase keterisian data perencanaan pembangunan

75%

930,250,000.00


Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian JUMLAH

55%

15%

18%

2,315,000,000.00

10,448,648,579.43


Tabel 5.4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2018-2021

TAHUN 2018 NO

PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR

Persentase Kepuasan Aparatur Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

TAHUN 2019

TAHUN 2021

TAHUN 2020

KONDISI AKHIR

KONDISI AWAL (2016)

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET (mulai 2018 s.d 2021)

NA

100%

1,100,000,000.00

100%

1,100,000,000.00

100%

1,100,000,000.00

100%

1,100,000,000.00

100%

4,400,000,000.00

4 jenis layanan

4 jenis layanan

700,000,000.00

4 jenis layanan

700,000,000.00

4 jenis layanan

700,000,000.00

4 jenis layanan

700,000,000.00

4 jenis layanan

2,800,000,000.00

PAGU (mulai 2018 s.d 2021)

2

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah jenis media publikasi

3 jenis media

3 jenis media

400,000,000.00

3 jenis media

400,000,000.00

3 jenis media

400,000,000.00

3 jenis media

400,000,000.00

3 jenis media

1,600,000,000.00

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100%

100%

400,000,000.00

100%

450,000,000.00

100%

450,000,000.00

100%

450,000,000.00

100%

1,750,000,000.00

3

Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

4

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5

Capacity Building Perencanaan

IV

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

III

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

400,000,000.00

450,000,000.00

450,000,000.00

450,000,000.00

1,750,000,000.00

100%

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

1,200,000,000.00

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal

8 orang

10 orang

100,000,000.00

10 orang

100,000,000.00

10 orang

100,000,000.00

10 orang

100,000,000.00

10 orang

400,000,000.00

Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu

49 orang

49 orang

200,000,000.00

49 orang

200,000,000.00

49 orang

200,000,000.00

49 orang

200,000,000.00

49 orang

800,000,000.00

80%

100%

47,500,000.00

100%

50,000,000.00

100%

54,000,000.00

100%

56,000,000.00

100%

207,500,000.00

47 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

TAHUN 2018 NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KONDISI AWAL (2016)

TARGET

PAGU

TAHUN 2019

TARGET

PAGU

TAHUN 2020

TARGET

PAGU

TAHUN 2021

KONDISI AKHIR

TARGET


PAGU


6

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah dokumen yang disusun

4 dok

4 dok

20,000,000.00

4 dok

20,000,000.00

4 dok

22,000,000.00

4 dok

22,000,000.00

4 dok

84,000,000.00

7

Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan


8 dok

8 dok

27,500,000.00

8 dok

30,000,000.00

8 dok

32,000,000.00

8 dok

34,000,000.00

8 dok

123,500,000.00

V

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD

100%

70%

450,000,000.00

75%

150,000,000.00

80%

300,000,000.00

85%

400,000,000.00

85%

1,300,000,000.00

Persentase dokumen renstra OPD berkualitas baik

NA

70%

8

Revisi dan Review Dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Jumlah dokumen

1

300,000,000.00

9

Revisi dan Review Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Jumlah dokumen

1

150,000,000.00

10

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang/ Menengah

Jumlah dokumen

VI

Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD

11 12 13 14

15

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Penyusunan RKPD Penyusunan RKPD P Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang RKPD

VII

Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

16

Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

Persentase Renja SKPD yang berkualitas baik Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah SI

Jumlah dokumen Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD Jumlah dokumen yang disusun

70%

-

1,070,000,000.00

1

75%

-

150,000,000.00

885,000,000.00

75%

-

1

150,000,000.00

1

150,000,000.00

80%

1,100,000,000.00

2

450,000,000.00

1

150,000,000.00

1

600,000,000.00

1

250,000,000.00

1

250,000,000.00

85%

910,000,000.00

70%

1 1 1 1

1 1 1 2

100,000,000.00 410,000,000.00 200,000,000.00 130,000,000.00

1 1 1 2

100,000,000.00 225,000,000.00 200,000,000.00 130,000,000.00

1 1 1 2

100,000,000.00 440,000,000.00 200,000,000.00 130,000,000.00

1 1 1 2

100,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 130,000,000.00

1 1 1 2

400,000,000.00 1,325,000,000.00 800,000,000.00 520,000,000.00

1

1

230,000,000.00

1

230,000,000.00

1

230,000,000.00

1

230,000,000.00

1

920,000,000.00

2

2

150,000,000.00

280,000,000.00

2

152,000,000.00

85%

3,965,000,000.00

NA

276,000,000.00

80%

70%

284,000,000.00

2

154,000,000.00

85%

288,000,000.00

2

156,000,000.00

1,128,000,000.00

2


612,000,000.00

TAHUN 2018 NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KONDISI AWAL (2016)

TARGET

PAGU

TARGET

2

VIII

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

NA

75%

18

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Praswil I

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil Jumlah urusan yang diampu

3

3

300,000,000.00

3

300,000,000.00

3

325,000,000.00

3

19

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Praswil II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Praswil III

Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu

5

5

400,000,000.00

5

400,000,000.00

5

425,000,000.00

3

3

300,000,000.00

3

300,000,000.00

3

21

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil


2

400,000,000.00

2

400,000,000.00

2

IX

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

22

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Ekonomi I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Ekonomi II

24 25

23

26

80%

1,350,000,000.00

85%

1,475,000,000.00

2

132,000,000.00

2

516,000,000.00 5,775,000,000.00

325,000,000.00

3

1,250,000,000.00

5

425,000,000.00

5

1,650,000,000.00

325,000,000.00

3

325,000,000.00

3

1,250,000,000.00

400,000,000.00

2

425,000,000.00

2

1,625,000,000.00

85%

5,550,000,000.00

85%

1,500,000,000.00


85%

1,425,000,000.00

85%

PAGU

NA

75%

Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu

3

3

300,000,000.00

3

300,000,000.00

3

325,000,000.00

3

325,000,000.00

3

1,250,000,000.00

3

3

300,000,000.00

3

300,000,000.00

3

325,000,000.00

3

325,000,000.00

3

1,250,000,000.00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Ekonomi III

Jumlah urusan yang diampu

2

2

300,000,000.00

2

300,000,000.00

2

325,000,000.00

2

325,000,000.00

2

1,250,000,000.00

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen laporan

2

300,000,000.00

2

300,000,000.00

2

300,000,000.00

2

300,000,000.00

2

1,200,000,000.00

12

150,000,000.00

12

150,000,000.00

12

150,000,000.00

12

150,000,000.00

12

600,000,000.00

12

1,350,000,000.00

85%

130,000,000.00

TARGET


2

1,400,000,000.00

2

PAGU

KONDISI AKHIR


100%

128,000,000.00

TARGET

TAHUN 2021

Penyusunan Dokumen KUPA dan PPASP

1,400,000,000.00

2

PAGU

TAHUN 2020

17

20

126,000,000.00

TAHUN 2019

1,425,000,000.00


TAHUN 2018 NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021

KONDISI AKHIR

KONDISI AWAL (2016)

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU


NA

75%

1,425,000,000.00

80%

1,425,000,000.00

85%

1,425,000,000.00

85%

1,425,000,000.00

85%

5,700,000,000.00

5

5

400,000,000.00

5

400,000,000.00

5

400,000,000.00

5

400,000,000.00

5

1,600,000,000.00

6

6

475,000,000.00

6

475,000,000.00

6

475,000,000.00

6

475,000,000.00

6

1,900,000,000.00

2

2

250,000,000.00

2

250,000,000.00

2

250,000,000.00

2

250,000,000.00

2

1,000,000,000.00

2

300,000,000.00

2

300,000,000.00

2

300,000,000.00

2

300,000,000.00

2

1,200,000,000.00

570,000,000.00

80%

570,000,000.00

85%

570,000,000.00

85%

570,000,000.00

85%

2,280,000,000.00


X

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

27

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Sospem I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Sospem II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Sospem III Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sospem

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah dokumen yang disusun

Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

75%

75%

NA

60%

31

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar

Prosentase keterisian data perencanaan pembangunan Jumlah dokumen yang disusun

1

1

250,000,000.00

1

250,000,000.00

1

250,000,000.00

1

250,000,000.00

1

32

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar

Jumlah pelaporan

2 kali

2 kali

100,000,000.00

2 kali

100,000,000.00

2 kali

100,000,000.00

2 kali

100,000,000.00

2 kali

400,000,000.00

33

Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Jumlah pelaporan

4 kali

4 kali

120,000,000.00

4 kali

120,000,000.00

4 kali

120,000,000.00

4 kali

120,000,000.00

4 kali

480,000,000.00

34

Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah

Jumlah pelaporan

2 kali

2 kali

100,000,000.00

2 kali

100,000,000.00

2 kali

100,000,000.00

2 kali

100,000,000.00

2 kali

400,000,000.00

28 29 30 XI

65%

65%

70%

70%

1,000,000,000.00

URUSAN PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


TAHUN 2018 NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021

KONDISI AKHIR

KONDISI AWAL (2016)

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU


15%

18%

2,350,000,000.00

20%

2,100,000,000.00

22%

2,350,000,000.00

24%

2,100,000,000.00

24%

8,900,000,000.00


XII


Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

35

Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah kajian

4

800,000,000.00

4

800,000,000.00

4

800,000,000.00

4

800,000,000.00

4

3,200,000,000.00

36

Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan

Jumlah kajian

4

800,000,000.00

4

800,000,000.00

4

800,000,000.00

4

800,000,000.00

4

3,200,000,000.00

37

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah lomba yang dilaksanakan Jumlah koordinasi kelitbangan yang dilaksanakan Jumlah diseminasi yang dilaksanakan

2 kali

450,000,000.00

2 kali

300,000,000.00

2 kali

450,000,000.00

2 kali

300,000,000.00

2 kali

1,500,000,000.00

100,000,000.00

2

38

39

Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan

Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan DRD Kabupaten Blitar Total BAPPEDA

1

2 2

1 200,000,000.00

2

2 100,000,000.00

2

1 200,000,000.00

2

0

1

0

1

Jumlah workshop/lomba KIR yang dilaksanakan

1

1

1

1

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

2

100,000,000.00 10,738,500,000.00

2

100,000,000.00 10,060,000,000.00

2

100,000,000.00 10,833,000,000.00

2

600,000,000.00

1

100,000,000.00 10,524,000,000.00

2

400,000,000.00 42,155,500,000.00


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pada tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021: (1) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian kedua Sasaran tersebut, Bappeda mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Blitar. Secara umum Indikator Kinerja Daerah pada misi ke IV RPJMD adalah sebagai berikut : Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indikato r Kinerja Tujuan > 80

Sasaran Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran a. Nilai SAKIP b. Peringkat Penilaian LPPD seJATIM c. Opini BPK Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Target Indikator Kinerja Sasaran

Kondisi Awal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

C 36

CC 30

CC 30

B 30

B 20

BB 20

BB 10

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

Sedang

Baik

Baik

Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Bappeda Kabupaten Blitar menerapkan Indikator Kinerja Sasaran SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.


Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SASARAN RPJMD -1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

SASARAN BAPPEDA -2 Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Meningkatnya hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

INDIKATOR KINERJA -3 Indeks Kepuasan Aparatur Score SAKIP SKPD

1 -4 -

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 5 6 -5 -6 -7 -8 -6 Baik Baik Baik Baik Baik

-

CC

B

B

BB

BB

Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran RPJMD

-

55%

60%

70%

80%

85%

-

75%

75%

80%

85%

95%

Persentase hasil penelitian/kaji an yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

66,67 %

68%

70%

73%

75%

75%


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Recommend Documents