Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya Ide Otonomi Daerah lahir sebagai suatu sikap yang melihat perubahan global sebagai peluang membangun ekonomi Negara melalui pemanfaatan potensi lokal (regional opportunity).

Pembangunan Daerah

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsipprinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Paradigma Baru Pemerintahan, yang tidak lagi dominan melaksanakan proses pembangunan namun hanya bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses pembangunan. Disamping itu, pada masa lalu pembangunan lebih banyak

dilaksanakan

melalui

program-program

yang

sentralistik

serta

diterapkan secara seragam dengan mengenyampingkan nilai-nilai budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu merespon dan memfasilitasi kehendak rakyat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan menuju kearah yang lebih baik dimasa depan. Disamping itu pembangunan sebuah wilayah merupakan perwujudan atau aksi dari penetapan visi dan misi pembangunan wilayah tersebut agar

tercapai kesejahteraan, kemakmuran, serta stabilitas

kawasan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

1

Dalam rangka membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik yang responsive terhadap perkembangan zaman sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Pasal 1 (satu)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan

pembangunan

dalam

jangka

untuk panjang,

menghasilkan menengah

dan

rencana-rencana tahunan

yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah wajib membuat dokumen RPJP, RPJM dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD). Selanjutnya untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus membuat Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan rencana kerja (Renja) SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang berkewajiban untuk menyusun Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 39 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Penyusunan Renstra Bappeda harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan

lainnya

sebagai

dasar

penyelenggaraan

pembangunan. Berikut ini kaitan Renstra Bappeda dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti terlihat pada Bagan 1.


2

Bagan 1 Hubungan Renstra Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013 – 2018 Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RENSTRA KL

Pedoman

Pedoman

RKA - KL

RINCIAN APBN

Pedoman

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD l

Diacu

Pedoman RPJP Nasional

RENJA KL

Pedoman

RPJM Nasional

Dijabarkan

RKP

Pedoman

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKPD Daerah

Pedoman RPJP Daerah

Renstra Bappeda

Dijabarkan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018

Renja Bappeda

Pedoman

Pedoman

Rancangan RKA

RKA

3

1.2 Landasan Hukum Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tulang Bawang adalah: a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

b.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

c.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

d.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

e.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

f.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

4

4

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

k.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. l.

Peraturan

Presiden

RI

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. m.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

n.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

o.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

p.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018 ini adalah tersediannya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan program SKPD. Sedangkan penyusunan Renstra Bappeda, bertujuan :


5

5

a.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

b.

Menyediakan pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan, prioritas program, dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Tulang Bawang dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

c.

Memberikan arah pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

d.

Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.

e.

Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

f.

Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tulang Bawang tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: I.

Pendahuluan Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

II.

Gambaran Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Tulang Bawang. Bab ini menyajikan informasi yang mencakup tentang (1) Struktur Organisasi beserta tugas dan fungsi Bappeda, Susunan Kepegawaian dan


6

6

Perlengkapan di Bappeda, (2) Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Bappeda meliputi pendapatan dan belanja Bappeda, (3) pencapaianpencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Bappeda periode sebelumnya, dan (4) mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. III.

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini merumuskan berbagai isu-isu strategis berdasarkan (1) hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD), (2) hasil penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, (3) Hasil review Renstra Bappenas dan Renstra SKPD Propinsi, (4) Hasil penelaahan RTRW.

IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini memaparkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda yang menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan tahun 2018. V.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini menyajikan penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, dalam periode lima tahun.

VI. Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menyajikan penjelasan mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam periode Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

7

7

lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VII. Penutup Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan renstra Bappeda, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renstra, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan SKPD Bappeda.


8

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda A. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 39 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing

satuan

menyelenggarakan

kerja

Pemerintahan

dan

membantu

Daerah

di

Bupati

bidang

dalam

Perencanaan

Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; 2. Penetapan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan,

penelitian

dan

pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten; 3. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan skala kabupaten;


9

9

4. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun bantuan lain untuk dimasukan ke dalam program pembangunan tahunan; 5. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama Satuan Kerja yang menangani pengelolaan Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten; 6. Pengkoordinasian dan atau pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan di daerah; 7. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa; 9. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri; 10. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten; 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengeloalaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten; 12. Pelaksanaan

petunjuk

pelaksanaan

pengelolaan

kawasan

dan

lingkungan perkotaan skala kabupaten; 13. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten; 14. Pelaksanaan

petunjuk

pelaksanaan

keserasian

pengembangan

perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten; 15. Penetapan

petunjuk

pelaksanaan

manajemen

dan

kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; 16. Pelaksanaan

pedoman

dan

standar

pelayanan

perkotaan

skala

kabupaten; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

10 10

17. Pelaksanaan

petunjuk

pelaksanaan

pelayanan

perkotaan

skala

kabupaten; 18. Penetapan

petunjuk

pelaksanaan

pengembangan

pembangunan

perwilayahan skala kabupaten; 19. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten; 20. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten; 21. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten; 22. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten; 23. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten; 24. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten; 25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten; 26. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten; 27. Bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

pengelolaan

kawasan

dan

lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa; 28. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten; 29. Bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

pelayanan

perkotaan

di

kecamatan/desa; 30. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kebupaten; 31. Bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

keserasian

perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

pengembangan 11 11

32. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten; 33. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten; 34. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa; 35. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; 36. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa; 37. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten; 38. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa; 39. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa; 40. Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kerjasama

pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten; 41. Monitoring evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten; 42. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten; 43. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten; 44. Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

keserasian

pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten; 45. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksnaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; 46. Monitoring pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di daerah; Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

12 12

47. Penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang yang merupakan penjabaran strategi arah kebijaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung ke dalam strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah; 48. Pelayanan administratif di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 49. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya; B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2011 adalah sebagaimana Lampiran 1. Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari : a. Kepala Badan, b. Sekretariat,Membawahi : 1. Sub Bagian Bina Program. 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan. c. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Membawahi : 1. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan promosi; 2. Sub Bidang Produksi Ekonomi dan Keuangan. d. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah membawahi : 1. Sub Bidang Penataan Ruangan dan Pengembangan Wilayah; 2. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup. e. Bidang Pemerintahan dan Kesra Membawahi : 1. Sub Bidang Pemerintahan dan SDM; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.


13 13

f. Bidang Pengendalian Membawahi : 1. Sub Bidang Monitoring, Pelaporan dan evaluasi: 2. Sub Bidang Data dan Statistik h. Bidang Penelitian dan pengembangan Daerah membawahi : 1. Sub Bidang Ekonomi Dunia Usaha, Keuangan Daerah, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan; 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Teknologi i.

Unit pelaksana Teknis;

j.

Kelompok Fungsional.

2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang merupakan bangunan dua lantai yang terletak di Jl. Cendana Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang Gunung Sakti Menggala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya, Bappeda Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh sumber daya sebagai berikut: A. Sumberdaya Manusia Sumberdaya

manusia

yang

ada

pada

Bappeda

Kabupaten

Tulang Bawang berjumlah 68 orang dengan perincian sebagai berikut: a SDM menurut Tingkat Pendidikan  Pendidikan S2

: 11 orang

 Pendidikan S1

: 30 orang

 Pendidikan D3

: 2 orang

 Pendidikan SLTA

: 23 orang

b SDM menurut Pangkat / Golongan  Golongan IV

: 2 orang

 Golongan III

: 40 orang

 Golongan II

: 15 orang

 PTHL : 11 orang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

14 14

B. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Bappeda Kabupaten Tulang Bawang adalah: a. Kantor / Gedung

:

1 unit

b. Kendaraan Dinas Roda 4

:

5 unit

c. Kendaraan Dinas Roda 2

: 10 unit

d. Sarana Kantor Lainnya 1. Meja 1 biro

:

9 unit

2. Meja ½ biro

: 31 unit

3. Meja Tamu

:

4. Meja Kerja

: 19 unit

5. Meja Rapat

:

1 set

6. Meja Komputer

:

8 unit

7. Kursi ½ biro

: 26 unit

8. Kursi 1 biro

: 13 unit

9. Kursi tamu

:

10. Kursi Lipat

: 30 unit

11. Kursi Putar

:

12. Filing Kabinet

: 20 unit

13. Filling Besi/Metal 4 pintu

:

1 unit

14. Lemari Kayu

:

4 unit

15. Lemari Arsip

:

8 unit

16. Lemari Buku

:

3 unit

17. Mesin Tik

:

6 unit

18. Mesin Penghancur Kertas

:

5 unit

19. Mesin Penghisap Debu

:

1 unit

20. Komputer

: 14 unit

21. Printer

:

8 unit

22. LCD

:

1 unit

7 unit

7 set

5 unit

23. Layar OHP : 1 unit Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

15 15

24. Televisi

:

2 unit

25. Pesawat Telepon

:

2 unit

26. Faximili

:

2 unit

27. AC

: 14 unit

28. Kamera

:

1 unit

29. Peta administrasi kabupaten :

2 bingkai

30. White Board

:

6 unit

31. Jam dinding

:

6 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Pencapaian program di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dapat terlaksana sesuai tahapan dan aturan yang berlaku seperti : 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilhat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang setiap tahunnya, yang

memuat

rancangan

kerangka

ekonomi

Daerah,

Prioritas

Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan Pendanaannya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Penyusunan KUA dan PPA dapat dilihat dari disepakatinya Nota Kesepahaman antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang tentang Kebijakan Umum APBD, serta

Prioritas dan Plafon Anggaran

sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD, sebagai implementasi dari PP Nomor 58 Tahun 2005. 3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat dari ditetapkannya Indikator Kinerja Pemerintah Daerah oleh Bupati sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

16 16

(LAKIP), sebagai implementasi dari Inpres 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari tersusunnya dokumen laporan kemajuan pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari APBD, Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan (APBN). Laporan tersebut meliputi Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir Tahun, yang harus dikirim kepada Pemerintah Propinsi, sebagai Implementasi dari PP Nomor 39 Tahun 2006. 5. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu. LAKIP tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati atas Pelaksanaan

APBD

kepada

DPRD.

LKPj

tersebut

dibahas

dan

diparipurnakan oleh DPRD untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Bupati ditahun-tahun berikutnya. 7. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) Bupati atas Pelaksanaan APBD selama kurun waktu lima tahun pemerintahan

kepada

DPRD.

LKPj-AMJ

tersebut

dibahas

dan

diparipurnakan oleh DPRD untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Pejabat Bupati Priode berikutnya. 8. Penyusunan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh BAPPEDA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang. PDRB tersebut berguna untuk memenuhi ketersediaan data dan informasi ekonomi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

17 17

regional,

terutama

untuk

membantu

Pemerintah

Daerah

dalam

mengevaluasi hasil pembangunan dan dalam penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah. 9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007. 10. Penyusunan buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh BAPPEDA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang. INKESRA tesebut berguna untuk memenuhi ketersediaan pengembangan data dan informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, terutama untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi hasil pembangunan. 11. Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh BAPPEDA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). IPM tersebut berguna untuk memenuhi ketersediaan data dan informasi mengenai tingkat lamanya hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan yang layak masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, juga berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi hasil pembangunan dan dalam penyusunan perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah. 12. Koordinasi dan Evaluasi penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menyusun laporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan apa yang menjadi indikator yang ditetapkan dan disepakati sebagai salah satu wacana untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang yang saling terkait dengan semua aspek kehidupan sosial. Dokumen yang disusun digunakan untuk membantu Pemda dalam mengevaluasi hasil pembangunan dan dalam penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang 2013-2018

18 18

13. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi, bidang Sosial dan Budaya, bidang Fisik dan Prasarana maupun dibidang Statistik dan Pelaporan yang bertujuan untuk membahas penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah di masing-masing bidang sesuai dengan standar

teknis

daerah.

Juga

membahas

tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang. 14. Terjalinnya kerja sama bidang publikasi antara Pemda Tulang Bawang dengan Media Cetak Harian dan Mingguan Lokal untuk mempublikasikan hasil-hasil pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel 2.1 dan 2.2 menggambarkan pencapaian kinerja pelayanan SKPD dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi pelayanan SKPD.


19 19

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang

N O

1 1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA RPJPD RPJMD RKPD KUA dan PPAS RTRW

2

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Terkendalinya pembangunan daerah Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

Targ et SPM

3

Targ et IKK

4

Target Indikat or Lainny a

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ada

Ad a

Ada

Ada

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Ad a Ad a Ad a

Ad a Ad a Ad a Ad a

Ad a Ad a Ad a

Ad a Ad a Ad a

Ad a Ad a Ad a

Ada

100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

56 %

58 %

60 %

62 %

64 %

56%

58%

60%

62%

64%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018 2013-2018 20

Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang20

N O

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Targ et SPM

Targ et IKK




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


kabupaten

3

Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban (LKPj) Kepala Daerah Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban-Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) Kepala Daerah Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Tersedianya buku ”Tulang Bawang dalam angka dan Kecamatan Dalam Angka” Tersedianya buku ”PDRB dan Inflasi kabupaten”

Ada

Ada

Ad a

Ada

100 %

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %



N O

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Tersedianya buku "Indeks Kesejahteraan Masyarakat (Inkesra) kabupaten" Tersedianya buku "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten"

Targ et SPM




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

Ad a

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Targ et IKK




Berdasarkan indikator kinerja yang di tetapkan sesuai tugas dan fungsi SKPD, dapat dilihat bahwa secara umum Bappeda dapat mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan SDM aparatur

perencana, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kantor. Selain itu, faktor utama pendukung pencapaian ini adalah adanya peraturan perundangan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk untuk mencapai target indikator kinerja tersebut. Kesenjangan terlihat pada indikator penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

Tabel 2.1 menggambarkan penjabaran program RPJMD per

tahun selama lima tahun ke dalam RKPD. Secara umum sekitar 50-60% program dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahunnya. Namun sampai akhir periode RPJMD yaitu pada tahun 2013, masih ada beberapa program yang belum dijabarkan ke dalam RKPD. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan dana pembangunan yang tidak memenuhi target perencanaan pendanaan program/kegiatan, adanya perubahan peraturan perundangan yang mengakibatkan perubahan prioritas program/kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dan kurangnya koordinasi lintas sektoral dan bidang dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Target dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD dijelaskan dalam tabel 2.2. Pendanaan ini disusun berdasarkan struktur pendapatan daerah dan belanja daerah.


23 23

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang

Uraian 1 PENDAPATAN

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Hasil pajak daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Hasil retribusi daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA DAERAH

-

7.624.863.396

5.205.476.114

8.946.746.147

9.745.279.848

-

7.284.593.172

4.849.105.312

8.619.826.515

9.127.388.863

96%

93%

96%

94%

1.949.055.970

1.825.477.773

Belanja tidak langsung

-

1.574.863.396

1.695.476.114

2.336.746.147

2.970.747.848

-

1.578.833.172

1.725.482.712

2.292.144.515

2.771.077.043

100%

102%

98%

93%

594.149.570

554.215.409

- Belanja pegaw ai

-

1.574.863.396

1.695.476.114

2.336.746.147

2.970.747.848

1.578.833.172

1.725.482.712

2.292.144.515

2.771.077.043

100%

102%

98%

93%

594.149.570

554.215.409

Belanja langsung

-

6.050.000.000

3.510.000.000

6.610.000.000

6.774.532.000

5.705.760.000

3.123.622.600

6.327.682.000

6.356.311.820

94%

89%

96%

94%

1.354.906.400

1.271.262.364

- Belanja pegaw ai

-

889.245.000

735.955.000

1.903.647.000

2.762.364.000

660.013.000

657.170.000

1.782.861.000

2.584.633.800

74%

89%

94%

94%

552.472.800

516.926.760

-

4.912.155.000

2.716.045.000

4.596.853.000

3.801.918.000

4.871.822.000

2.466.452.600

4.439.771.000

3.607.690.520

99%

91%

97%

95%

760.383.600

721.538.104

-

248.600.000

58.000.000

109.500.000

210.250.000

173.925.000

-

105.050.000

163.987.500

70%

0%

96%

78%

42.050.000

32.797.500

DAERAH Pendapatan Asli Daerah

- Belanja barang dan jasa - Belanja modal

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang 2013-2018

-


24

24

Secara umum pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang pada mata anggaran belanja daerah terealisasi lebih dari 95%, dengan rata-rata nilai realisasi sebesar Rp. 1.825.477.773, dari rata-rata anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.949.056.970.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya,

Bappeda

Kabupaten

Tulang Bawang tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi

dan

kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Bappeda. A. TANTANGAN Beberapa tantangan yang dihadapi dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya: 1.

Kualitas dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan

2.

Belum optimalnya kesadaran satuan kerja perangkat daerah dalam menyampaikan informasi dan data yang lengkap dan akurat serta tepat waktu mengakibatkan perencanaan yang disusun kurang optimal.

3.

Dokumen perencanaan yang telah disusun belum digunakan sebagai acuan secara optimal.

4.

Belum optimalnya pengelolaan website/internet sebagai media untuk menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan, karena terbatasnya sumber informasi serta keterbatasan SDM yang mampu mengelola website secara profesional.

5.

Intervensi

pihak-pihak

tertentu

dalam

proses

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018

25

6.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah

7.

Belum selarasnya perencanaan antar sektor, antar bidang dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

8.

Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat

9.

Ketidakstabilan perekonomian nasional.

10. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah

B. PELUANG Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, antara lain: 1. Adanya kewenangan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagai pemegang kebijakan pembangunan di daerah. 3. Dukungan Dinas/Instansi baik vertikal maupun horizontal. 4. Dukungan perguruan tinggi, LSM ataupun lembaga lain yang berkompeten. 5. Dukungan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah 6. Meningkatnya akses data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi

Faktor-faktor diatas merupakan peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, diharapkan dengan adanya peluang-peluang tersebut Bappeda dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanannya.


26

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pencapaian kinerjanya. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan Bappeda sebagai berikut: 1. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: a. kapasitas sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam teknis penyusunan rencana pembangunan daerah b. adanya keterbatasan data dan informasi perencanaan daerah c. belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian/ pengkajian potensi daerah. d. belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah.

2. Dalam

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan,

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: a. Belum optimalnya satuan kerja perangkat daerah dalam menyampaikan informasi dan data yang akurat dan tepat waktu. b. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum optimal digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lanjutan. c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah belum dapat dilakukan secara optimal. d. Belum selarasnya perencanaan antar sektor, antar bidang dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.


27

e. Intervensi

pihak-pihak

tertentu

dalam

proses

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan. f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

3. Dalam

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah, permasalahan yang dihadapi adalah: a. Kurangnya pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM. b. Kurangnya pemahaman SDM tentang peraturan perundangan. c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, permasalahan yang dihadapi adalah: a. Adanya beban tugas yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini dimulai dengan uraian visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Visi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang akan diwujudkan adalah: ”Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kawasan Agribisnis yang Bermartabat, Aman, Ragam, Unggul (BARU) , Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan sesuai Potensi Sumber Daya dan Kearifan Sosial Budaya”


28

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah: I. Meningkatkan Kondisi lingkungan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Religius, dan Berbudaya. Serta

Penguatan Kearifan Lokal, dengan

indikator sasaran : a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, dan kerukunan hidup masyarakat baik antar umat beragama dan antar suku yang ada. b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. c. Meningkat pelestarian dan pengembangan nilai nilai budaya daerah d. Meningkatnya kualitas Organisasi Kemasyarakatan & Kehidupan Politik yang lebih sehat, dekmokratis dan

harmonis dalam kehidupan

Masyarakat. e. Meningkatnya Ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan. f. Meningkatnya kualitas perlindungan kepada Masyarakat. II. Meningkatkan

Pemenuhan

Kebutuhan

Dasar

dan

Optimalisasi

Pembangunan Wilayah secara Sistimatis, Terpadu, dan Merata, serta mendukung Efektifitas Tata Kelola Sumber Daya Strategis.

Adapun

indikator sasarannya adalah : a. Meningkatnya pengembangan dan kualitas pelayanan pendidikan b. Meningkatnya pengembangan dan kualitas pelayanan kesehatan. c. Meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja d. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan perempuan, e. Meningkatnya

Kualitas

dan

Aktifitas

Kegiatan

Kepemudaan

dan

Keolahragaan Daerah. f. Meningkatnya Pembinaan Permasalahan Kesejahteraan Sosial. g. Meningkatnya

pembangunan infrastruktur di perkampungan, pusat

pertumbuhan, kawasan tertinggal, dan daerah-daerah rawan bencana.


29

III. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tulang Bawang yang Unggul dan

Berdayasaing, dengan indikator sasaran :

a. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan baik

secara kualitas

maupun kuantitas. d. Meningkatnya mutu guru dan mutu lulusan sekolah. e. Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat dan berkurangnya penyakit yang diderita oleh masyarakat. f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga medis . h. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. i. Meningkatnya lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan terserapnya angkatan kerja oleh pasar tenaga kerja. IV.

Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi ekonomi secara dinamis, produktif, dan berdaya saing yang didukung oleh dunia usaha secara berkelanjutan. Adapun indikator sasarannya antara lain :


30

a. Meningkatnya produksi pertanian, dan ketersediaan pangan, serta kesejahteraan petani, nelayan, dan pekebun. b. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil, menengah, rumah tangga, dan industri skala besar c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan serta pertumbuhan dari UMKM dan Koperasi menjadi badan usaha yang mandiri dan sehat serta mampu berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. d. Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan keluar daerah. e. Meningkatnya pertumbuhan Investasi Daerah dan Kualitas iklim dunia usaha yang lebih sehat dan kondusif. f. Meningkatnya kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil. g. Meningkatnya

pertumbuhan

dan

perkembangan

kawasan

atau

pusat-pusat perdagangan dan jasa pada wilayah-wilayah potensial. h. Menigkatnya Pelestarian SDA dan Pengendalian lingkungan hidup. V. Meningkatkan Kreatifitas, Prakarsa, dan Profesionalisme SDM Aparatur dalam peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan, Kualitas Perencanaan, Kualitas Pelayanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikator sasaran : a. Meningkatnya kualitas kelembagaan, kinerja dan efektivitas aparatur pemerintah daerah. b. Meningkatnya

pemahaman

tugas

pokok

dan

fungsi

aparatur

pemerintahan. c. Meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. d. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan partisipatif. e. Meningkatnya sistem dan pelaksanaan pengawasan pembangunan. f. Meningkatnya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan penerimaan daerah.


31

g. Meningkatnya

koordinasi,

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. h. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengkajian potensi dan kebijakan pemerintah. VI. Meningkatkan

Pemanfaatan

Ruang

yang

Berkeadilan

serta

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan secara Berkelanjutan, dengan indikator sasaran : a. Menciptakan sistem pertambangan yang tidak merusak kelestarian lingkungan dan dapat merehabilitasi serta menata kembali lahan pasca penambangan. b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pemeliharaan fungsi hutan. c. Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan reboisasi dan pengembangan hutan rakyat di daerah kritis dan sumber air. d. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, optimal dan efisien untuk kemakmuran rakyat. e. Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; f. Meningkatnya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. g. Mempertahankan luasan kawasan lindung agar keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya termasuk jasa-jasa lingkungan lainnya, persediaan air bagi kehidupan manusia, baik air tanah maupun air permukaan dapat terjaga dengan baik.


32

Berdasarkan uraian diatas,

V dan VI memiliki keterkaitan langsung dengan

tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dilihat dari indikator sasaran yang ditetapkan pada misi-misi tersebut.

Pada Misi V, indikator sasaran yang terkait langsung adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan partisipatif. b. Meningkatnya koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada Misi VI, indikator sasaran yang terkait langsung adalah: a. Memantapkan

pengelolaan

pemanfaatan

ruang,

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Bappeda adalah sebagai berikut:

Pada Misi V, dalam indikator sasaran: a. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan partisipatif; kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Aparatur dalam perencanaan yang kurang memadai dan kurangnya tingkat partisipasi dari stakeholderstakeholder terkait di Kabupaten Tulang Bawang termasuk kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. b. Meningkatnya koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dalam penyampaian data dan informasi dari SKPD terkait. Data dan informasi yang diberikan seringkali berbeda dengan keadaan sesungguhnya di masyarakat. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam menentukan target dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018

33

Pada Misi VI, dalam indikator sasaran: a. Memantapkan

pengelolaan

pemanfaatan

ruang,

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang di Kabupaten Tulang Bawang masih perlu diarahkan dan dikendalikan.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Renstra K/L dan Renstra SKPD yang diacu oleh Bappeda dalam hal ini adalah renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi Lampung. Renstra Bappenas merumuskan tujuan yang ingin dicapai Bappenas adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional ( RPJMN dan RKP) yang berkualitas 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional Dengan sasaran sebagai berikut: 1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah , maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN. 3. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP. 4. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional.


34

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Bappenas merencanakan pelaksanaan program-program pembangunan sebagai berikut: a. Program teknis Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama

Kementerian

PPN/Bappenas

dalam

proses

perencanaan,

pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. b. Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Renstra Bappeda Propinsi Lampung merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung secara umum adalah agar tersedianya dokumen perencanaan makro yang akan menjadi acuan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan stakeholder serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut: 1. Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan 2. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis 3. Penyediaan data dan informasi yang lengkap akurat dan aktual 4. Tersedianya laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi 5. Meningkatnya kualitas, produktifitas dan efisiensi kerja


35

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Bappeda Propinsi Lampung merencanakan pelaksanaan program-program pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 5. Kerjasama Pembangunan Daerah 6. Penelitian dan Pengembangan 7. Koordinasi Perencanaan untuk Pelaksanaan Program Pembangunan 8. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Telaah renstra Bappeda Propinsi Lampung tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Tulang Bawang telah sejalan dengan Propinsi Lampung. Permasalahan yang teridentifikasi dari telaahan ini adalah adanya perbedaan struktur organisasi unit kerja yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Bappeda Propinsi Lampung dan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, secara umum permasalahan yang teridentifikasi dari telaah renstra Bappenas dan Bappeda Propinsi Lampung adalah sebagai berikut: 1. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten. 2. Adanya

ketergantungan

pendanaan

pembangunan

daerah

pada

pemerintah pusat 3. Ketidakstabilan perekonomian nasional


36

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undangundang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.


37

Salah satu tugas dan fungsi Bappeda yang berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah perencanaan dalam menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dari berbagai komponen kegiatan yang meliputi berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada arah (level of detail) RTRW, peraturan

perundangan

yang

mengatur

keterlibatan

masyarakat,

serta

komitmen dan keterbukaan di tingkat pusat maupun daerah.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Setelah menganalisis berbagai aspek kajian pada bagian-bagian

sebelumnya, berikut adalah beberapa isu strategis yang teridentifikasi sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Bappeda: 1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah 2. Kualitas SDM aparatur perencana belum memadai 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 4. Data dan informasi untuk menyusun perencanaan pembangunan masih kurang lengkap dan akurat 5. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah. 6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian/ pengkajian untuk mendukung perencanaan pembangunan 7. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum optimal digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lanjutan. 8. Belum selarasnya perencanaan antar sektor, antar bidang dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan


38

9. Belum tersedianya kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang 10. Intervensi

pihak-pihak

tertentu

dalam

proses

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan 11. Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah 12. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah 13. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten. 14. Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat 15. Ketidakstabilan perekonomian nasional


39

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BAPPEDA

Kabupaten Tulang Bawang secara geografis mempunyai posisi yang sangat strategis, karena letaknya dilintasi oleh jalan Trans Sumatera sebagai urat nadi perekonomian di pulau Sumatera. Dari aspek mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kabupaten Tulang Bawang bergerak pada sektor Pertanian dan Agroindustri atau dengan kata lain perekonomian daerah didominasi sektor pertanian. Dari aspek sosial budaya Kabupaten Tulang Bawang yang penduduknya merupakan perpaduan antara penduduk asli etnis Lampung dan pendatang, memiliki corak sosial dan budaya yang beragam. Semua ini merupakan modal dasar yang dapat di manfaatkan untuk mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

sesuai

dengan

prinsip

dasar

penyelenggaraan otonomi daerah. Bertitik tolak dari kondisi tersebut maka visi Kabupaten Kabupaten

Tulang Tulang

Bawang

periode

Bawang

2013-2018

sebagai

pembangunan daerah adalah

Kawasan

”Terwujudnya

Agribisnis

yang

Bermartabat, Aman, Ragam, Unggul (BARU) , Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan sesuai Potensi Sumber Daya dan Kearifan Sosial Budaya”


40

4.1.1 Visi BAPPEDA Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang mempunyai peranan penting dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan-kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman bagi stakeholders pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka visi pembangunan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel sesuai dengan potensi daerah”

Berdasarkan visi tersebut, kondisi yang ingin diwujudkan adalah: 1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan harus mempertimbangkan berbagai aspek perencanaan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun merupakan hasil partisipasi masyarakat, pengusaha, aparatur dan seluruh stakeholders pembangunan. 3. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dapat diartikan bahwa

perencanaan

pembangunan

yang

disusun

merupakan

keterpaduan dari berbagai kebutuhan, sektor, kebutuhan masyarakat,


41

kebutuhan daerah dan kebutuhan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan meneruskan proses perencanaan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. 5. Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel. Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun merupakan suatu perencanaan yang teratur, terukur dan berkesinambungan. 6. Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi daerah dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun harus mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan kondisi sosial budaya, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia. 4.1.2 Misi BAPPEDA Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka Bappeda Kabupaten Tulang Bawang merumuskan misi yang harus dilaksanakan. Berikut adalah misi yang ditetapkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Tulang Bawang: Misi 1: Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah Misi 2: Meningkatkan kualitas sistem pengendalian pembangunan daerah Misi 3: Meningkatkan kualitas sistem informasi pembangunan daerah


42

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dalam rencana strategis ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah 2. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan daerah 3. Meningkatkan kualitas informasi pembangunan daerah

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Sasaran untuk mencapai tujuan misi pertama yaitu: 

Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas

2.

Sasaran untuk mencapai tujuan misi kedua yaitu: 

Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah


43

3.

Sasaran untuk mencapai tujuan misi ketiga yaitu: 

Meningkatnya ketersediaan informasi pembangunan daerah

Tabel 4.1 menjabarkan tujuan dan sasaran serta indikator dari setiap sasaran yang ditetapkan oleh Bappeda untuk mencapai visi yang dicita-citakan dan menjawab isu-isu strategis sebagai upaya melaksanakan misi yang ditetapkan.


44

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No 1 1

2

3

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah

Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan daerah Meningkatkan kualitas informasi pembangunan daerah

Sasaran 3 Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas

Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah Meningkatnya ketersediaan informasi pembangunan daerah

Indikator Sasaran 4 - Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah - Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana - Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Daerah - Terkendalinya pembangunan daerah

Target Kinerja Pada Tahun Ke1 5

2 6

3 7

4 8

5 9

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100% 100% 100% 100% 100%

- Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah


70%

75%

80%

85%

90%

45

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan

strategik

tidak

saja

mengagendakan

aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya

upaya

memberbaiki

kinerja

dan

kapasitas

birokrasi,

sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

4.3.1 Strategi Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan,

program

operasional

dan

kegiatan,

dengan

memperhatikan

sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Penetapan strategi akan memberi kesatuan pandangan dan langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Kunci keberhasilan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan. Pemilihan srategi harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan

untuk

mengevaluasi

faktor-faktor

lingkungan

strategis

yang

mempengaruhi pembangunan daerah.


46

Analisis SWOT Analisis SWOT merupakan suatu langkah kegiatan untuk mengidentifikasi Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), Hambatan (Threats) yang dihadapi oleh Organisasi (Bappeda Kabupaten Tulang Bawang). Faktor-faktor yang selalu dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Tulang Bawang untuk mencapai tujuan meliputi Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Hambatan), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Faktor-faktor Internal (ALI) 1. Kekuatan (Strenghts) 

Adanya

kewenangan

dalam

mengkoordinasikan

perencanaan

pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Ketersediaan SDM



Ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan daerah



Ketersediaan penelitian/pengkajian untuk mendukung perencanaan pembangunan

2. Kelemahan (Weakness) 

Kualitas SDM aparatur perencana belum memadai



Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung



Data dan informasi untuk menyusun perencanaan pembangunan masih kurang lengkap dan akurat



Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian/ pengkajian untuk mendukung perencanaan pembangunan


47

Faktor-faktor eksternal (ALE) 1. Peluang (Opportunities) 

Meningkatnya

akses

informasi

melalui

pemanfaatan

teknologi

informasi 

Dukungan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah



Dukungan dunia usaha dalam pembangunan daerah

2. Tantangan (Threats) 

Ego sektoral dan ego bidang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan



Intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan



Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah



Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat



Ketidakstabilan perekonomian nasional

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Tulang Bawang menetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut: i. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah sesuai dengan potensi daerah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat ii. Mengembangkan

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

partisipatif. iii. Meningkatkan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah. iv. Mewujudkan sistem evaluasi perencanaan daerah yang konsisten dan akuntabel v. Meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan daerah Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018

48

4.3.2

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati beberapa keputusan strategis dan komitmen yang kuat dari pimpinan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai, keterpaduan, dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Bappeda Kabupaten Tulang Bawang. Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi pertama, yaitu: 

Peningkatan kualitas perencanaan daerah.



Peningkatan kualitas SDM perencana.



Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung



Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program antar bidang, sektor, dan wilayah secara sistematis, efektif, efisien, dinamis, terpadu dan berkelanjutan.

2. Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi kedua, yaitu: 

Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkala bersama-sama dengan pihak-pihak terkait.



Pelaksanaan sistem evaluasi perencanaan daerah yang konsisten dan akuntabel

3. Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi ketiga, yaitu: 

Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan

Tabel 4.2 menggambarkan ringkasan keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tulang Bawang.


49

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel sesuai dengan potensi Daerah MISI I : Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas perencanaan daerah. kualitas dokumen ketersediaan dokumen perencanaan daerah sesuai Peningkatan kualitas SDM perencana. perencanaan daerah perencanaan daerah dengan potensi daerah, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan yang berkualitas aspirasi dan kebutuhan prasarana pendukung masyarakat Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.


Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program antar bidang, sektor, dan wilayah secara sistematis, efektif, efisien, dinamis, terpadu dan berkelanjutan.

50

MISI II : Meningkatkan sistem pengendalian pembangunan daerah Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas Meningkatkan pengendalian pengendalian pembangunan pengendalian dan pembangunan daerah daerah pelaksanaan pembangunan daerah. Mewujudkan sistem evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang konsisten dan akuntabel MISI III : Meningkatkan kualitas sistem informasi pembangunan daerah Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kualitas Meningkatnya ketersediaan Meningkatkan kualitas informasi pembangunan informasi pembangunan data dan informasi daerah daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah


Kebijakan Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkala bersamasama dengan pihak-pihak terkait. Pelaksanaan sistem evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang konsisten dan akuntabel

Kebijakan Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah

51

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil Bappeda untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Bappeda. Program yang dipilih merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Program ini selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 diantaranya: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kegiatan: a. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang. b. Perencanaan Umum yang meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang, dan Rancangan RKPD. c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang


52

d. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS dan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan e. Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJM) f. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kegiatan: a. Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD b. Workshop dan Sosialisasi Penyusunan LAKIP, IKU, RKT dan LKPj c. Workshop Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengelolaan Keuangan serta Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan: a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Penataan Administrasi Kepegawaian 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan: a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan: a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan meliputi kegiatan: a. Penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulang Bawang. b. Pelayanan dan penatausahaan pertanggungjawaban Keuangan Bappeda Kab.Tulang Bawang


53

7. Program Kerjasama Pembangunan meliputi kegiatan: a. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan b. Koordinasi dan Kerjasama Jaringan Penelitian

8. Program Perencanaan Tata Ruang meliputi kegiatan: a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Ruang Terbuka Hijau c. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang d. Fasilitasi Penyelesaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang e. Evaluasi/ peninjauan kembali RTRW f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang g. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) h. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) Perkotaan

9.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam meliputi kegiatan: a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan LH b. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tulang Bawang c. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d. Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) e. Kajian Penyusunan Profil dan Visualisasi Air Kabupaten Tulang Bawang f. Kajian Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan Lokal Kabupaten Tulang Bawang g. Kajian Penyusunan Biofuel dari Limbah Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang


54

10. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan meliputi kegiatan: a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan

11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi meliputi kegiatan: a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi kabupaten Tulang Bawang b. Penyusunan Potensi dan Program Pengembangan Usaha Ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang c. Kajian Pemberdayaan Pasar Tradisional di Menggala Kabupaten Tulang Bawang d. Penyusunan Kawasan Ekonomi Berbasis Agribisnis di Kabupaten Tulang Bawang e. Penyusunan Strategi Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah f. Analisa Penggalian Potensi Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang g. Penyusunan Strategi Kebijakan Pembiayaan dan Permodalan Usaha Ekonomi Kerakyatan 12. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya meliputi kegiatan: a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya b. Koordinasi penangulangan dan pengentasan kemiskinan c. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang d. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan e. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan f. Updating Data Peta Pendidikan


55

13. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh meliputi kegiatan: a. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh b. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh c. Penyusunan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh d. Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RKPP)

14. Program Pengendalian Pembangunan Daerah meliputi kegiatan: a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tulang Bawang b. penyusunan LKPJ Bupati c. penyusunan LKPJ-AMJ T.A. 2013-2018 d. Koordinasi Pengelolaan DAK dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang

15. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi kegiatan: a. Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tulang Bawang b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

16. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah meliputi kegiatan: a. Penyusunan Tulang Bawang dalam Angka (TBDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KCA) b. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Perhitungan Angka Inflasi dan PDRB) c. Penyusunan buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan buku Indikator Pembangunan Manusia Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018

56

d. Penyusunan Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) e. Update Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang f. Penyusunan Buku Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang g. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah h. Penyusunan Masterplan dan Pembinaan Kawasan Minapolitan Kabupaten Tulang Bawang i.

Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.

Lampiran 2 merangkum seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2011-2015 dilengkapi dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja program dan kegiatan beserta target capaian dan pendanaan indikatif dalam tabel 5.1.


57

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Bappeda merupakan gabungan indikator kinerja kunci sesuai indikator kinerja yang ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dan indikator kinerja lainnya yang dipandang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Bappeda secara keseluruhan.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan ditampilkan dalam Tabel 6.1.


58

NO

1 1

2

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun awal Indikator periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA RPJPD RPJMD RKPD KUA dan PPAS RTRW Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Terkendalinya pembangunan daerah Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) kabupaten Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban-Akhir Masa Jabatan (LKPjAMJ) Kepala Daerah


3

Ada Ada Ada Ada Ada 64%

4

Ada Ada Ada

5

Ada Ada

6

Ada Ada

7

Ada Ada

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

8

9

Ada Ada

Ada Ada Ada Ada Ada 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

59

NO

1 3

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

9

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2 Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Tersedianya buku ”kabupaten dalam angka” Tersedianya buku ”PDRB kabupaten” Tersedianya buku "Indeks Kesejahteraan Masyarakat (Inkesra) kabupaten" Tersedianya buku "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten"


Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

60

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang sangat tergantung pada kontribusi dan peran serta pelaku pembangunan, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha serta sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin aparatur pemerintah daerah.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya perencanaan

yang

baik.

Dengan

perencanaan

yang

baik

diharapkan

pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki otoritas dalam perencanaan daerah di Kabupaten Tulang Bawang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Akhirnya, diharapkan dokumen perencanaan strategis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang sudah menjadi tekad seluruh komponen masyarakat.


61

Rencana Strategis Bappeda Tulang Bawang

Recommend Documents