Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Tahun KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dimana melalui bimbingan-Nya, Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Tahun 2014-2019

sebagai landasan dan

eksistensi Bappeda guna mendukung

terwujudnya Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang sejahtera, religius, dan berbudaya. Di samping itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra

Bappeda

Kota

Padang

ini

memuat

visi

dan

misi

perencanaan

pembangunan kota beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Penyusunan

Renstra

ini

juga

diupayakan

aspiratif

dan

disusun

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu, penyusunannya dilakukan bekerjasama dengan tim ahli. Semuanya bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan

perencanaan

pembangunan

dengan

paradigma

baru

yang

mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Terima Kasih Padang, Desember 2014 Kepala Bappeda Kota Padang

Ir. H. Hervan Bahar, MM

Pembina Utama Muda, Nip. 19581218 199108 1 001 i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................

i

DAFTAR ISI …….................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. iv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ..................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ...............................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................

3

1.4. Sistematika ....................................................................................

3

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA .......................................

5

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ...................................

5

2.2. Sumber Daya SKPD ……................................................................... 21 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda ……........................................................ 24 2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2014-2019 ............................. 30 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ............. 38 BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ........ 49 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Padang ..................................................... 49 3.2. Telaahan Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................... 50 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis ........................................................................................ 51 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .......................................................................................... 52 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .. 54 4.1. Visi dan Misi Bappeda ………………………………………………………………….. 54 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Padang ………… 57 4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Padang ………………………………… 60 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................... 64

BAB VI PENUTUP ............................................................................................ 73

ii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin ........................................... 21

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ................................... 22

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang ......................... 22

Tabel 2.4.

Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Kota Padang .......................... 23

Tabel 2.5.

Hasil Capaian Bappeda Berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ………..................................................................... 24

Tabel 2.6.

Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Bappeda Kota Padang Tahun 2009-2014 ………………………....................................................... 30

Tabel 2.7.

Gambaran Program Belanja Langsung Bappeda Tahun 2009-2013 ………. 31

Tabel 2.8.

Dokumen Perencanaan yang Disusun Bappeda Kota Padang Tahun 2009-2013 ..…………..……………………..................................................... 35

Tabel 2.9.

Analisis SWOT .................................................................................... 41

Tabel 2.10. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kota Padang Tahun 2013 ............................................. 43 Tabel 3.1.

Hasil Analisis Isu Strategis Kota Padang …………….................................. 53

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kota Padang dengan Visi dan Misi Kota Padang ……………………………….………..…........................................ 56

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Bappeda Kota Padang ............. 58

Tabel 4.3.

Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Padang ....................................... 61

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bidang Litbang dan Statistik Tahun 2014-2019 …….. 65

iii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang ……………………………..................................................... 21 Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Kajian/ Penelitian/ Studi oleh Bappeda Tahun 2009 s/d Juni 2013 ….………………..................................................... 33

iv


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan,

dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra SKPD Kota Padang disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi SKPD beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2014 ini menyusun

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda) Kota Padang Tahun 2014-2019. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna

1


mengimplementasikan dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019, merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kota Padang Tahun 2014-2019 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda Kota Padang yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2.

LANDASAN HUKUM Dasar

Hukum

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; f.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 20042020;

2


h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; i.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 20142019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Renstra SKPD Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Padang yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renstra SKPD Bappeda Kota Padang Tahun 20142019 disusun dengan tujuan: 1.

Menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Padang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.

2.

Memudahkan Bappeda Kota Padang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

3.

Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Kota Padang untuk memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

4.

Untuk mengukur kinerja Bappeda Kota Padang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan.

1.4.

SISTEMATIKA Renstra Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

3


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Padang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L, Propinsi, Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan rumusan Visi dan Misi Bappeda Kota Padang, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda serta kebijakan strategis Bappeda Kota Padang dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Padang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kota Padang.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

4


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD BAPPEDA merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2012, telah ditetapkan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan BAPPEDA Kota Padang sebagai berikut: Tugas Pokok

: Membantu Walikota Padang dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Fungsi

: Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bappeda mempunyai fungsi: a.

Menyusun

sistem

melaksanakannya

perencanaan serta

Kota

mengkaji

Padang

dan

kemungkinan

penyempurnaannya. b.

Menyusun dan menyiapkan konsep dan dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang.

c.

Melakukan

koordinasi

perencanaan

dengan

satuan-satuan

organisasi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang. d.

Melakukan penelitian untuk keperluan penyempurnaan dan pembaharuan bahan-bahan perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Kota Padang serta kegiatan penelitian yang dilakukan pihak lain di Kota Padang.

5


e.

Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan di Kota Padang.

f.

Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Kota Padang berdasarkan penugasan dari Walikota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan

keuangan,

urusan

kepegawaian,

urusan

kearsipan,

perpustakaan,

dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. c. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi : -

penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

-

penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tatalaksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;

-

peningkatan Sumber Daya Manusia;

-

pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

-

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Untuk kelancaran tugasnya Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Penyusunan Program e. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. f.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.

6


g. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum adalah : -

mengelola surat masuk dan surat keluar;

-

mengelola kearsipan;

-

mengelola administrasi kepegawaian;

-

melaksanakan urusan humas;

-

melaksanakan

urusan

pengadaan

peralatan/perlengkapan,

pencatatan,

penyimpanan, pendistribusian; -

melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;

-

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. i.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan

dan

belanja

dinas,

verifikasi,

perbendaharaan,

penyusunan

pertanggung jawaban keuangan dinas; j.

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah : -

menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

-

menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;

-

menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

-

melakukan verifikasi SPJ;

-

mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;

-

menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

-

menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

-

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

7


-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. l.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

m. Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program adalah : -

menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan badan;

-

melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja badan;

-

melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi a. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. b. Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan

perencanaan

pembangunan

jangka

pembangunan

pertanian,

pembangunan

menengah

dan

kehutanann,

jangka

panjang,

perencanaan peternakan,

perencanaan

tahunan perkebunan,

di

bidang kelautan,

perindustrian, pertambangan energi, perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM serta penanaman modal dan kerjasama serta keuangan; c. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : -

mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, kelautan,

perindutsrian

pertambangan

dan

energi,

perdagangan,

perkoperasian, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan kerjasama serta keuangan; -

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang ekonomi;

-

mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan program-program tahunan di bidang ekonomi sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan

8


Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan; -

memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;

-

menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan

langkah-langkah

kebijakan

pemecahan

masalah

dan

pelaksanaannya; -

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang ekonomi;

-

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi dibantu oleh Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama e. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi. f.

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pertanian, kehutanan, perkebunanan, peternakan, perikanan dan kelautan.

g. Penjabaran tugas Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah : -

mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang pertanian, kehutanan dan perikanan;

-

menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

-

menyusun rencana program pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;

-

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan; -

menginventarisir permasalahan pada Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

9


-

menyiapkan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi sesuai sub bidang tugas;

-

menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;

-

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi. i.

Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama mempunyai tugas menyusun rencana program

pembangunan

dan

kegiatan

penelitian

bidang

perdagangan,

perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan; j.

Penjabaran tugas Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama adalah -

mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang perdagangan dan kerjasama;

-

menyiapkan bahan bahan kebijakan pelaksanaan tugas;

-

melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan dengan unit kerja terkait di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama dan keuangan;

-

melaksanakan

monitoring

dan

perencanaan

pembangunan

evaluasi bidang

perkembangan perdagangan,

pelaksanaan perindustrian,

perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan; -

menginventarisir permasalahan Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama serta merumuskan

langkah-langkah

kebijakan

pemecahan

masalah

dan

pelaksanaannya; -

menyiapkan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi sesuai sub bidang tugas;

-

menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;

-


-


10


3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya a. Bidang Sosial Dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. b. Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan

jangka

menengah

dan

perencanaan

tahunan

di

bidang

pembangunan agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan

sosial,

pemberdayaan

masyarakat,

keluarga

berencana,

kependudukan, pemuda olah raga. c. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai fungsi: -

melaksanakan pembangunan

penyusunan dengan

dan

instansi

koordinasi

terkait

di

kegiatan

bidang

perencanaan

agama,

pendidikan,

kesehatan, kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga; -

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang sosial budaya;

-

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan tahunan

di

bidang

sosial

budaya

sesuai

dengan

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan; -

memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;

-

menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan

langkah-langkah

kebijakan

pemecahan

masalah

dan

pelaksanaannya; -

mengkoordinasikan

kegiatan-kegiatan

penelitian

dan

pendataan

untuk

mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya; -

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang sosial budaya;

11


-


d. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sosial Budaya dibantu oleh Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya dan Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan e. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya. f.

Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya mempunyai tugas menyusun rencana

program

pembangunan

dan

kegiatan

penelitian

bidang

agama,

pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan. g. Penjabaran tugas Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya adalah : -

melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan;

-

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan; -

menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudaya dan Pariwisata;

-


-


h. Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya. i.

Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program rencana bidang

kependudukan dan

kemasyarakatan. j.

Penjabaran tugas Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan adalah: -

melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan di

bidang

kesejahteraan

sosial,

pemberdayaan

masyarakat,

keluarga

berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga; -

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah bidang bidang kesejahteraan sosial,

12


pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga; -


-


4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Fisik Dan Prasarana a. Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. b. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan pembangunan

perencanaan jangka

pembangunan

menengah

dan

jangka

panjang,

perencanaan

tahunan

perencanaan di

bidang

pembangunan insfrastruktur, perhubungan, sumber daya air dan lingkungan hidup; c. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi: -

melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait di bidang insfrastruktur, perhubungan, lingkungan hidup dan sumber daya air;

-

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang fisik dan prasarana;

-

mengkoordinasikan penyusunan perencanana program-program pembangunan tahunan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

-

memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan bidang fisik dan prasarana;

-

menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

13


-

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang fisik dan prasarana.

-

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Fisik dan Prasarana dibantu oleh Sub Bidang Prasarana, sarana dan Utilitas dan Sub Bidang Lingkungan dan Sumber daya Air. e. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana. f.

Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang prasarana, sarana dan utilitas

g. Penjabaran tugas Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah : -

melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

-

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana, sarana dan utilitas; -

menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub bidang prasarana, sarana dan utilitas;

-

membuat laporan pelaksanaan tugas;

-


h. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana. i.

Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

j.

Penjabaran tugas Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup adalah :

14


-

melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;

-

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; -

menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;

-

membuat laporan pelaksanaan tugas;

-


5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik a. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan, kerjasama penelitian, penyusuan dan penyajian data statistik dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah. c. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi; -

menyiapkan

bahan

penyusunan

program

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan untuk rumusan kebijakan pembangunan daerah; -

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan daerah;

-

melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dan instansi terkait lainnya;

-

melakukan rumusan dan laporan hasil penelitian dalam rangka koordinasi terhadap kebijakan daerah;

-

mensosialisasikan hasil penelitian kepada stakeholder untuk pelaksanaan pembangunan;

-

menyusun dan menyajikan data statistik pembangunan daerah untuk perencanaan dan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;

15


-

melakukan penilaian dan analisa data untuk bahan penyusunan evaluasi rencana program pembangunan daerah;

-

melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dibantu oleh Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Data dan Pelaporan. e. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. f.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapan data untuk bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

g. Penjabaran tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah : -

mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan program kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;

-

menyusun

rencana

kegiatan

tahunan

Sub

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan sesuai dengan urusan dan prioritas pembangunan; -

melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan yang telah ditetapkan;

-

menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitisan dan Pengembangan yang diperintahkan pimpinan;

-

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

h. Sub Bidang Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik. i.

Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi, menganalisa serta penilaian laporan pelaksanaan pembangunan daerah.

j.

Penjabaran tugas Sub Bidang Data dan Pelaporan adalah:

16


-

mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan urusan;

-

melakukan analisa data dan bahan laporan program pembangunan daerah;

-

menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan urusan prioritas pembangunan;

-

melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan yang telah ditetapkan;

-

menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan yang dibutuhkan;

-

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Wilayah a. Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan b. Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanan tahunan di bidang pembangunan tata ruang dan permukiman. c. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi: -

melaksanakan

penyusunan

dan

koordinasi

kegiatan

perencanaan

pembangunan bidang pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang; -

mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana kawasan startegis sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang;

-

mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan;

17


-

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang pengembangan wilayah sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

-

memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program satuan kerja perangkat daerah di bidang pengembangan wilayah;

-

mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan yang timbul di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

-

mengkoordinasikan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian perencanaan tata ruang;

-

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang pengembangan wilayah;

-


d. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Wilayah dibantu oleh Sub Bidang Tata Ruang dan Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman. e. Sub Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah. f.

Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan di bidang Tata Ruang.

g. Penjabaran tugas Sub Bidang Tata Ruang adalah: -

melaksanakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Padang;

-

melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana program pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Padang;

-

menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang kota dan kawasan strategis kota;

18


-

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelaksanaan

pembangunan daerah bidang tata ruang; -

menginventarisasi

dan

mengkaji

masalah-masalah

yang

timbul

dalam

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta memberikan alternatif pemecahannya; -

mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap Rencana Tata Ruang Kota;

-

mengembangkan data dan informasi penataan ruang kota untuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat);

-

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan;

-


h. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah. i.

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman.

j.

Penjabaran tugas Sub Bidang Perumahan dan Permukiman adalah: -

melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang perumahan dan permukiman;

-

melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Perumahan dan Permukiman;

-

melaksanakan perumahan

dan

mengkoordinasikan

permukiman

yang

program-program

meliputi

penetapan

pembangunan

Kasiba

dan

Lisiba

pengembangan perumahan mandiri, penyediaan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan prasarana sarana utilitas bagi perumahan dan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas permukiman

kumuh

perkotaan

dan

program-program

pembangunan

perumahan permukiman lainnya; -

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;

19

pelaksanaan


-

mengembangkan

data

dan

informasi

perencanaan

perumahan

dan

permukiman untuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat); -

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan;

-


-


Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. 3. Bidang Ekonomi, terdiri dari: a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; b. Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama. 4. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari: a. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya; b. Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan. 5. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari: a. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Ultilitas; b. Sub bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup. 6. Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari: a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Data dan Pelaporan. 7. Bidang Pengembangan Wilayah; terdiri dari: a. Sub Bidang Tata Ruang; b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dilihat pada gambar berikut :

20


Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

2.2. Sumber Daya SKPD Berdasarkan data status Kepegawaian bulan April tahun 2014 pada Bappeda Kota Padang berjumlah 52 (lima puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk Staf Fungsional Madya 1 (satu) orang, kemudian 6 (enam) orang tenaga honorer dan 4 (empat) orang pegawai tidak tetap, maka jumlah sumber daya manusia yang ada di Bappeda Kota Padang berjumlah 62 (enam puluh dua) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Bappeda Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Desember 2013) No.

Jenis Kelamin

Jumlah

1.

Laki-laki

26

2.

Perempuan

25

Jumlah

51

21


Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Desember 2013) No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Pasca Sarjana (S2)

25

2.

Sarjana (S1)

21

3.

Diploma

0

4.

SLTA

5

Jumlah

51

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang (Posisi Desember 2013) No. 1.

2.

Pangkat, Golongan/Ruang Pembina Utama, IV/c

1

Pembina Tk.I, IV/b

2

Pembina, IV/a

6

Jumlah

9

Penata Tk.I, III/d

9

Penata, III/c

15

Penata Muda Tk.I, III/b

9

Penata Muda, III/a

5

Jumlah 3.

Jumlah

38

Pengatur Tk.I, II/d

-

Pengatur, II/c

4

Pengatur Muda Tk.I, II/b

-

Penagtur Muda, II/a

-

Jumlah

4

Jumlah semua

51

Berdasarkan deskripsi tabel di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Bappeda didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 49,02% dari personil

22


yang ada berpendidikan S2 (Magister) dan 41,18% berpendidikan sarjana S1 (Strata satu). Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem Reward and Punishment yang tegas dan adil. Selanjutnya kebutuhan personil sesuai dengan hasil analisis jabatan yang meliputi job struktural dan non struktural idealnya diperlukan personil sejumlah orang. Berdasarkan atas asumsi tersebut maka setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 2-3 orang pegawai (staf) dan ditambah beberapa orang dalam jabatan fungsional seperti perencana dan peneliti. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Padang didukung oleh sarana dan prasarana seperti: kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), komputer, meubeler, akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain. Tabel 2.4. Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Kota Padang No.

Bidang

Kendaraan Roda 4

1.

Kepala

1

2.

Sekretariat

4

3.

Bidang Fisik Prasarana

-

4.

BIdang Ekonomi

-

5.

Bidang Pengembangan Wilayah

-

6.

Bidang Litbang dan Statistik

-

7.

Bidang Sosial dan Budaya

-

Sumber : Subag Umum Bappeda, 2014

23

Kendaraan Roda 2

Komputer


2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Padang didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam lima tahun, dari tahun 2009-2014 didapatkan capaian kinerja pelayanan yang ditampilkan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.5. Hasil Capaian Bappeda Berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No.

Jenis Kegiatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2011

2012

2013

1.

Rencana Induk Transportasi Kota Padang

377.124.000

-

2.

Sinkronisasi dan Realisasi Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya

97.959.000

97.932.500

3.

Survey, Pemetaan dan Penataan Infrastruktur Daerah Terisolir Kota Padang

4.

Sinkronisasi dan Realisasi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)

5.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6.

Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

7.

Penyusunan DED Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kota Padang

1.377.500.000

8.

Koordinasi Pembinaan P3A dan GP3A

77.025.000

73.909.500

9.

Koordinasi Program WISMP

96.125.000

79.649.500

10.

Koordinasi Penunjang Kegiatan Pamsimas

73.800.000

76.853.000

92.000.000

299.000.000

92.000.000

432.889.500

207.625.000

24

105.314.000

36.216.000

83.644.000

Ket.


Perkembangan Dalam Jumlah

No.

Jenis Kegiatan

11.

Penunjang Kegiatan WISMP APL-2 Kota Padang

117.728.000

12.

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kota Padang

345.571.000

13.

Pelaksanaan Program WISMP APL-2 (Loan PHLN)

264.100.000

14.

Survey dan Pemetaan Lahan Produktif di Kota Padang

15.

Pelaksanaan Program WISMP

16.

Studi Kelayakan Terminal Regional Type A

17.

Penyusunan Profile daerah

100.000.000

94.154.500

113.080.000

18.

Penerbitan data statistik

556.003.000

741.743.000

712.463.500

19.

Penyusunan IPM Kota Padang

20.

Penyusunan ICOR Kota Padang

21.

Updating Data base kota padang

22.

2011

2012

2013

320.577.000 151.747.800 -

95.677.500 75.000.000

40.211.100

36.798.000

Penerbitan Buletin Bappeda Kota Padang

71.905.000

66.932.500

23.

Forum Litbang Daerah

80.500.000

140.305.000

24.

Kajian Kinerja Pelayanan Publik Kota Padang

369.393.000

25.

Penerbitan Buku Sensus Ekonomi Daerah (SUSEDA) kota Padang tahun 2013

433.293.000

26.

Sensus Barang Daerah

27.

Identifikasi/ pemetaan dan kajian potensi keluarga miskin

-

28.

Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang

52.500.000

15.000.000

25

95.536.000

139.898.000

Ket.


No.

Jenis Kegiatan


2012

2013

29.

Penyusunan Strategi dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Padang Metropolitan

430.583.700

30.

Updating Database Peta Digital Berbasis GIS Kota Padang (Sistem Aplikasi)

605.408.000

31.

Master Plan Kota Baru Mandiri Kota Padang

452.492.800

32.

Pendamping Kegiatan Penyusunan Mitigasi Bencana Gempa Kota Padang

70.114.000

33.

Pembangunan jaringan IDSD Kota Padang

-

34.

Penyusunan zoning regulation Daerah Rawan Gempa di Kota Padang

-

35.

Pengesahan Perda RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030

36.

Pendamping Kegiatan SPPIP dan RPKPP

-

37.

Study Penataan Pengembangan Wilayah III dan IV

-

38.

Penelitian dan Pemetaan Mikrozonasi Seismik dan Geologi Teknik Kota Padang

575.756.500

39.

Pengadaan Citra Satelit Quickbird 2013

395.705.000

40.

Pengadaan Media Informasi Penataan Ruang

122.127.800

41.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kota Padang

470.353.500

277.350.000

26

Ket.


No.

Jenis Kegiatan


2012

2013

42.

Penyusunan Master Plan Kawasan Pasar Raya Padang dan Pasar Satelit

456.753.000

43.

Revitalisasi Kawasan Klenteng

44.

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

194.325.000

123.392.750

321.240.250

45.

Penyelenggaraan Forum Skpd Kota Padang

112.065.000 124.766.2560

166.599.000

46.

Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang

113.095.000

196.488.750

321.676.950

47.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

98.500.000

104.477.600

212.846.500

48.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA)

159.788.500

150.849.450

297.174.500

49.

Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

178.438.800

159.328.800

263.976.000

50.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan)

148.036.000

133.950.750

212.002.000

51.

Koordinasi Dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan DAK

50.000.000

79.293.500

136.200.000

52.

Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Perubahan

147.863.400

128.427.750

203.911.000

53.

Fasilitasi pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan tahun 2013

156.980.500

54.

Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang

160.527.000

55.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang

125.000.000

47.829.900

27

Ket.



No.

Jenis Kegiatan

56.

Identifikasi masalah dan isu-isu strategis dalam pembangunan Kota Padang

57.

Pembahasan dan Pengesahan Perda RPJM Kota Padang Tahun 2009-2014

400.000.000

58.

Evaluasi Dan Sinkronisasi Hasil Kajian Penelitian Dan Pengembangan Kemitraan Kota Padang Tahun 2011

-

59.

Fasilitas Penunjang Investasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi

60.

Study dan Pemetaan Permasalahan serta Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang

313.273.200

61.

Penyusunan Studi Kelayakan Investasi PulauPulau Kecil di Kota Padang

343.291.250

62.

Study kelayakan pengembangan RSUD kota Padang

397.491.400

63.

Studi Kelayakan Locus Sentra Pengolahan HasilHasil Perikanan di Kota Padang

64.

Penyusunan Kompilasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Air Bawah Tanah Tahap I dan Tahap II

65.

Kajian Pengembangan Peluang Investasi Agro Industri dan Agro Politan

298.171.900

66.

Penyusunan Studi dan Master Plan Mina Politan 2010-2015 di Kota Padang

298.688.350

67.

Studi Kelayakan Pendirian BUMD dan Penyusunan Naskah Akademis

323.921.050

2011

2012

2013 400.000.000

50.000.000

94.279.250

199.148.500

73.532.400

28

100.000.000

Ket.


No.

Jenis Kegiatan


2012

2013

68.

Kajian Asuransi Kebakaran Rumah Penduduk

192.353.000

69.

Kajian Pengembangan Inti Daerah Dan Potensi Kemitraan dan UKM Kota Padang

-

70.

Identifikasi Dan Pemetaan Lokasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah

-

71.

Pengembangan Pertanian Perkotaan Dalam Upaya Menunjang Pariwisata

-

72.

Koordinasi Program Sosial Budaya

41.227.500

132.231.750

140.750.000

73.

Penunjang Operasional Jarlitbang Kota Padang tahun 2013

100.000.000

97.826.150

187.140.000

74.

Koordinasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang

100.000.000

90.009.250

75.

Verivikasi data Jamkesmas, Jamkesda dan Jamkes Semesta (Total Corporate)

289.361.400

267.850.000

76.

Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan serta LP2KD (Laporan Pencapaian Pengentasaan Kemiskinan Daerah)

127.026.900

135.000.000

77.

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasan pesisir

317.675.000

78.

Penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Padang

100.000.000

79.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGS Di Kota Padang

247.429.100

29

Ket.



No.

Jenis Kegiatan

80.

Kajian dan Penetapan Keluarga Miskin Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 di Kota Padang

408.511.000

81.

Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan

1.309.500

82.

Updating data Jamkesmas, Jamkesda dan Jamkesmas pasca Gempa 1 Tahun

83.

Inventarisasi Dan Labelisasi Aset Tetap SKPD

2011

2012

2013

Ket.

170.000.000

-

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2014-2019 Berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019 dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014, maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan organisasi Bappeda Kota Padang. Tabel 2.6. Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Bappeda Kota Padang Tahun 2009-2014 No.

Tahun

1.

2009

2.

2010

3.

2011

4.

2012

5.

2013

6.

2014

Alokasi Anggaran Rutin /BTL

Pemb / BL

Jumlah (Rp.)

Jumlah Perkembangan Anggaran Pembangunan/ Belanja Langsung Bappeda Kota Padang Tahun 2009-2014 adalah sebagai Berikut:

30


Tabel 2.7. Gambaran Program Belanja Langsung Bappeda Tahun 2009-2013 No. (1)

Tahun

Program Kerja

2009 2010 2011 2012 2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

√

√

√

√

√

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

√

√

√

√

√

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

√

√

√

√

√

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

√

√

√

√

√

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

√

6. Program Perencanaan Tata Ruang 7. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

√

8. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 9. Pengembangan Data Informasi

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

√

√

√

√

√

11. Perencanaan Pembangunan Daerah

√

√

√

√

√

12. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

√

√

√

√

√

13. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

√

√

√

√

√

14. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

√

√

√

√

√

15. Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

√

√

√

√

√

Beberapa hasil yang dicapai oleh Bappeda sejak tahun 2009 s/d 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Kegiatan Kajian/ Penelitian/ Studi Sebagai sebuah institusi perencana pembangunan daerah, kegiatan kajian, penelitian maupun studi merupakan tugas utama/ prioritas yang selalu dilakukan oleh Bappeda sebagai langkah awal untuk mengusulkan/ merekomendasikan berbagai kebijakan

31


kepada pimpinan. Kegiatan dimaksud ada yang dilakukan secara swakelola atau melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dari kalangan akademisi maupun dari konsultan umum dengan pola kerjasama/ asistensi maupun sistem kontrak. Hasil dari kegiatan kajian/ penelitian/ studi yang berupa data/ infomasi juga merupakan referensi yang bisa digunakan oleh berbagai pihak baik untuk kepentingan studi/ penelitian lebih lanjut maupun sebagai dasar/acuan untuk mengambil keputusan/ kebijakan. Dari grafik di bawah terlihat bahwa produk hasil kajian/ penelitian/ studi selama tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2009 hasil kajian dimaksud baru sebanyak 6 buah, maka pada tahun berikutnya menanjak menjadi 4, 5, dan 10 produk. Pada tahun 2010 dan 2011, kegiatan kajian tidak begitu banyak dilakukan karena APBD Kota Padang pada tahun 2010 & 2011 lebih diarahkan ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang. Sebelumnya juga tidak banyak unit kerja yang mengusulkan ke Bappeda untuk melakukan kajian yang terkait dengan rencana pembangunan di tahun yang akan datang. Yang termasuk dalam dokumen kajian adalah sebagai berikut: 1.

Kajian Pengembangan wilayah Pesisir Kota Padang.

2.

Penyusunan desain/ master plan pembangunan ekonomi Kota Padang dan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat.

3.

Kajian penyusunan Road Map pemulihan dan pengembangan ekonomi.

4.

Kajian pengembangan inti daerah dan potensi kemitraan penyaluran kredit melalui UKM dan Koperasi yang berbasis ekonomi syariah.

5.

Kajian potensi Retribusi Kota Padang.

6.

Studi kelayakan terminal regional type A.

7.

Studi penataan wilayah pengembagan III dan IV.

8.

Penelitian dan Pemetaan Mikrozonasi seismik dan geologi teknik Kota Padang.

9.

Kajian Kinerja Pelayanan Publik Kota Padang.

10. Studi kelayakan locus sentra pengolahan hasil-hasil perikanan di Kota Padiang. 11. Kajian pengembangan peluang investasi agroindustri dan agropolitan. 12. Studi Kelayakan Pendirian BUMD dan penyusunan naskah akademis. 13. Kajian asuransi kebakaran rumah penduduk.

32


14. Kajian

dan

penetapan

keluarga

miskin

hasil

pendataan

program

perlindungan sosial (PPLS) 2011 di Kota Padang. 15. Studi dan pemetaan permasalahan serta rencana penataan pedagang kaki lima di Kota Padang. 16. Penyusunan studi kelayakan investasi pulau-pulau kecil di Kota Padang. 17. Studi kelayakan pengembangan RSUD Kota Padang. Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Kajian/Penelitian/Studi oleh Bappeda Tahun 2009 s/d Juni 2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 6

2)

2010 4

2011 5

2012 10

2013 9

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jika hasil kajian/ penelitian/ studi merupakan acuan/ referensi dalam mengambil kebijakan karena isinya yang berupa informasi/ data ataupun rekomendasi, maka dokumen perencanaan sifatnya lebih mengikat dan mutlak untuk dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Yang termasuk dalam kategori Dokumen Perencanaan ini antara lain adalah : 1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

3.

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

4.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

6.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Program dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Padang.

33


7.

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA Perubahan) dan Prioritas Program dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA Perubahan) APBD Kota Padang.

8.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

9.

Penyusunan Master Plan Air Minum Kota Padang.

10. Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya. 11. Lanjutan penyusunan kawasan strategis pemukiman nelayan Bungus dan Sungai Pisang. 12. Penyusunan desain/ master plan pembangunan ekonomi Kota Padang dan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat. 13. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian. 14. Rencana induk pengembangan Pendidikan Kota Padang Tahun 2010-2019. 15. Rencana induk pengembangan Kesehatan Kota Padang Tahun 2010-2019. 16. Penyusunan Perencanaan CBD Kota Padang. 17. Pembangunan Jaringan IDSD Kota Padang. 18. Pengadaan Citra Satelit QuickBird 2012. 19. Pengadaan media informasi penataan ruang. 20. Pembuatan Road Map pemulihan fasilitas pendidikan. 21. Pembuatan Road Map pemulihan fasilitas kesehatan. 22. Penyusunan Master Plan Pusat Pemerintahan Kota Padang. 23. Identifikasi/ Pemetaan dan kajian potensi keluarga miskin. 24. Evaluasi dan sinkronisasi hasil kajian penelitian dan pengembangan kemitraan kota padang tahun 2011. 25. Identifikasi dan pemetaan lokasi pemanfaatan air bawah tanah. 26. Penyusunan DED Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang. 27. Penyusunan Zooning Regulation jalur evakuasi gempa di Kota Padang. 28. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) Kota Padang. 29. Penyusunan Master Plan Kawasan Pasar Raya Padang dan Pasar Satelit. 30. Rencana Induk Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. 31. Penyusunan studi dan Master Plan Minapolitan 2010-2015 di Kota Padang. 32. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDG’s di Kota Padang.

34


33. Revitalisasi Kawasan Klenteng. 34. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasan pesisir. 35. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kota Padang. 36. Survey dan pemetaan lahan produktif di Kota Padang. 37. Penyusunan strategi dan kerjasama perbatasan dalam rangka percepatan Padang Metropolitan. 38. Master Plan Kota Baru Mandiri Kota Padang. 39. Pemetaan GAKY Kota Padang. Oleh karena sifat produk ini mengikat dan mengatur, maka sebagai legalitas formalnya produk-produk dimaksud selalu diperdakan yang berarti melibatkan segenap unsur SKPD terkait dalam pembahasannya dengan persetujuan DPRD Kota Padang. Tabel 2.8. Dokumen Perencanaan yang Disusun Bappeda Kota Padang Tahun 2009-2013 No.

Dokumen Perencanaan

(1)

(2)

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

√

√

√

√

1.

RPJMD

√

2.

RKPD

√

3.

Perubahan RKPD

4.

KUA

√

√

√

√

√

5.

Prioritas APBD/PPAS

√

√

√

√

√

6.

KUA Perubahan

√

√

√

√

√

7.

PPA Perubahan

√

√

√

√

√

8.

RPIJM

√

√

√

√

√

9.

RTRW

√

√

10. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Kota Padang 2010 -2019

√

11. Penyusunan Master Plan Air Minum Kota Padang

√

12.

√

Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya

35


Tahun

No.

Dokumen Perencanaan

13.

Lanjutan penyusunan kawasan strategis pemukiman nelayan Bungus dan Sungai Pisang.

√

14.

Penyusunan desain/ master plan pembangunan ekonomi Kota Padang dan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat

√

15.

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

√

16.

Rencana induk pengembangan Pendidikan Kota Padang Tahun 2010-2019

√

17.

Rencana induk pengembangan Kesehatan Kota Padang Tahun 2010-2019

√

18.

Penyusunan Perencanaan CBD Kota Padang

19.

Pembangunan Jaringan IDSD Kota Padang

20.

Pengadaan Citra Satelit QuickBird 2012

√

21.

Pengadaan media informasi penataan ruang

√

22.

Pembuatan Road Map pemulihan fasilitas pendidikan

√

23.

Pembuatan Road Map pemulihan fasilitas kesehatan

√

24.

Penyusunan Master Plan Pusat Pemerintahan Kota Padang

√

25.

Identifikasi/ Pemetaan dan kajian potensi keluarga miskin

√

26.

Evaluasi dan sinkronisasi hasil kajian penelitian dan pengembangan kemitraan kota padang tahun 2011

√

27.

Identifikasi dan pemetaan lokasi pemanfaatan air bawah tanah

28.

Penyusunan DED Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang

√

29.

Penyusunan Zooning Regulation jalur evakuasi gempa di Kota Padang

√

2009

2010

2011

2012

√ √

√

36

√

2013


No.

Tahun

Dokumen Perencanaan

2009

2010

2011

2012

2013

30.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) Kota Padang

√

31.

Penyusunan masterplan kawasn Pasar Raya Padang dan Pasar Satelit

√

32.

Rencana Induk Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

√

33.

Penyusunan studi dan masterplan Minapolitan 2010-2015 di Kota Padang

√

34.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDG’s di Kota Padang

√

35.

Revitalisasi Kawasan Klenteng

√

36.

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasn pesisir

√

37.

Penyusunan masterplan pengelolaan persampahan Kota Padang

√

38.

Survey dan pemetaan lahan prduktif di Kota Padang

√

39.

Penyusunan strategi dan kerasama perbatasan dalam rangka perceatan Padang metropolitan

√

40.

Masterplan Kota Baru Mandiri Kota Padang

√

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh baik tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional adalah pembinaan Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pengelolaan Air (GP3A) Kota Padang. 1.

Juara III Pembina Kelompok P3A Tingkat Propinsi Sumatera Barat (P3A Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah) tahun 2009.

2.

Juara Harapan I Pembina GP3A (Kecamatan Kuranji) tahun 2009.

3.

Juara I Tingkat Propinsi Sumatera Barat (GP3A Batang Guo Kecamatan Kuranji) tahun 2011.

4.

Juara II Tingkat Propinsi Sumatera Barat (P3A Kola Jaya Kecamatan Lubuk Kilangan) tahun 2011.

37


5.

Juara I Tingkat Propinsi Sumatera Barat (GP3A Koto Tuo Jalur Kanan Kecamatan Koto Tangah) tahun 2012.

6.

Juara III Tingkat Propinsi Sumatera Barat (P3A) Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh tahun 2012.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku Badan Perencana mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: - Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. - Struktur organisasi pada Bappeda Kota Padang telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai. - Aparat Bappeda bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. - Pola kerja di Bappeda yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif. - Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. - Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Padang. - Bappeda mempunyai kewenangan horisontal/ koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program pembangunan di Kota Padang Adapun hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain: - Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak

sesuai

jadwal

yang

ditetapkan.

Hal

ini

dikarenakan

proses

dan

mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.

38


- Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. - Belum optimalnya pelaksanaan

monitoring dan evaluasi

program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan. - Belum

optimalnya

kegiatan

pemeliharaan

dan

pengujian

sebagai

bahan

merumuskan keputusan dalam perencanaan pembangunan. - Kurangnya ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan pengawasan yang ketat sehingga rencana kegiatan tidak optimal. - Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna. - Efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik. - Pendayagunaan SDM Aparatur tidak optimal. - Penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk dapat merencanakan pembangunan Kota Padang kedepan yang lebih terarah kurang optimal. Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin kegiatan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggungjawaban laporan per triwulan. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud. Faktor Internal Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana. 1. Kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda.

39


2. Kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda.

Faktor Eksternal Faktor-faktor lingkungan internal yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu : 1. Peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda. 2. Ancaman adalah kondisi yang dapat menganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapanharapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Padang secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktorfaktor internal dan eksternal untuk mendapatkan: 1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal; 2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;

40


3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal; 4. Weakness - Threats Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.9. Analisis SWOT Internal

1

2

3

Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan perencana Komitmen pimpinan dalam rangka pemanfaatan dokumen perencanaan Strategi S + O Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah

3

Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama Manfaatkan tingginya apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Bappeda dalam perencanaan

2

Tingkatkan kompetensi aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan

3

Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia perencana dan peneliti

4

Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas penyusunan perencanaan

5

2

Kelemahan (Weakness) Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk perencanaan dan penelitian Kurangya kompetensi SDM aparatur perencana dan peneliti Terbatasnya sumber daya manusia di bidang perencana

Tersedianya prasarana dan sarana

4

Peluang (Opportunity) Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam pengawasan pemerintahan daerah Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap institusi Bappeda

1

2

Eksternal

1

Kekuatan (Strength) Tersedianya jumlah sumber daya manusia

1

2

3

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda

3

4

Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam pemerintahan daerah

4

41

4 5

1

Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi perencana Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik Strategi W + O Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan penelitian


5

1

Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap perencanaan

Ancaman ( Threat ) Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

5

1

2

Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Bappeda dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

2

3

Rendahnya pemahaman dan animo SKPD dalam memanfaatkan dokumendokumen perencanaan

3

4

Belum terpadunya sistem dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Lemahnya sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

4

5

Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap perencanaan

Strategi S + T Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur perencana, khususnya terhadap tugastugas di bidang perencanaan Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Bappeda dalam melakukan perencanaan Tingkatkan monitoring dan evaluasi

42

5

Lakukan koordinasi komunikasi dengan baik

6

Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1

dan

Strategi W + T Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan dengan maksimal

2

Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang perencanaan

3

Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan perencanaanl

4

Tingkatkan kualitas hasil monitoring dan evaluasi

5

Optimalkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan propinsi


Tabel 2.10. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PADANG TAHUN 2013 NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kode Rekening

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progaram/Kegiatan

1

2

1.06.01 01

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Bappeda Tahun 2013 Tingkat Target Realisasi Realisasi 3

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4

Deviasi

5

7

1.656.064.000,00

1.514.849.274,00

91,47

-

8.550.000,00

8.181.000,00

95,68

-

1.06.01 01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.06.01 01 1.06.01 01

02 06

127.800.000,00 7.250.000,00

100.313.613,00 3.939.050,00

78,49 54,33

-

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

09 10 11 12

Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

50.150.000,00 170.977.000,00 185.326.000,00 23.744.000,00

50.090.000,00 170.822.750,00 153.502.250,00 23.460.500,00

99,88 99,91 82,83 98,81

-

1.06.01 01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

279.500.000,00

255.617.650,00

91,46

-

1.06.01 01

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.200.000,00

5.197.700,00

99,96

-

1.06.01 01

15

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

25.000.000,00

18.894.000,00

75,58

-

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

17 18 20 21

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Alat Kebersihan Peningkatan Jasa Pelayanan Publik

66.500.000,00 604.610.000,00 21.950.000,00 31.679.000,00

49.441.000,00 589.160.511,00 18.120.250,00 31.674.500,00

74,35 97,44 82,55 99,99

-

01 01 01 01

43


Kode Rekening


1

2

1.06.01 01

22

1.06.01 02


Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4

Deviasi

5

7

47.828.000,00

36.434.500,00

76,18

-

1.167.346.000,00

1.006.401.402,00

86,21

-

1.06.01 02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

410.000.000,00

380.531.500,00

92,81

-

1.06.01 02 1.06.01 02 1.06.01 02

10 22 24

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

65.000.000,00 130.371.000,00 561.975.000,00

65.000.000,00 100.230.000,00 460.639.902,00

100,00 76,88 81,97

-

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

76.000.000,00

52.954.730,00

69,68

-

Pendidikan dan Pelatihan Formal

76.000.000,00

52.954.730,00

69,68

-

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.000.000,00

9.480.700,00

94,81

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,00

9.480.700,00

94,81

-

1.698.496.500,00

1.676.449.050,00

98,70

-

1.06.01 05 1.06.01 05

01

1.06.01 06

1.06.01 06

01

1.06.01 15 -

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

15

28

Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang

139.898.000,00

136.677.300,00

97,70

-

1.06.01 15

32

Penyusunan Strategi dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Padang Metropolitan

430.583.700,00

424.099.000,00

98,49

-

1.06.01 15

33

Updating Database Peta Digital Berbasis GIS Kota Padang (Sistem Aplikasi)

605.408.000,00

601.259.500,00

99,31

-

44


Kode Rekening


1

2


1.06.01 15 1.06.01 15

34 35

Master Plan Kota Baru Mandiri Kota Padang Pendamping Kegiatan Penyusunan Mitigasi Bencana Gempa Kota Padang

1.06.01 23

19


1.06.01 15 1.06.01 15

05

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI Penyusunan Profile Daerah

1.06.01 15

06

Penerbitan Data Statistik

1.06.01 15

07

Penyusunan IPM Kota Padang

1.06.01 15

12

1.06.01 15 1.06.01 15

4

Deviasi

5

7

452.492.800,00 70.114.000,00

446.628.100,00 67.785.150,00

98,70 96,68

-

-

-

1.069.579.000,00 113.080.000,00

969.254.850,00 103.118.250,00

90,62 91,19

-

712.463.500,00

702.033.250,00

98,54

-

-

-

-

-

Updating Data Base (Web) Kota Padang

36.798.000,00

27.263.250,00

74,09

-

14

Buletin Bappeda Kota Padang Tahun 2013

66.932.500,00

60.343.850,00

90,16

-

15

Forum Litbang Daerah

140.305.000,00

76.496.250,00

54,52

-

-

1.06.01 18 1.06.01 18

13

1.06.01 18

15

PROGRAM PERENCANAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Sinkronisasi dan Realisasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidan Cipta Karya Tahun 2011-2015

483.000.000,00

343.848.250,00

71,19

-

92.000.000,00

59.633.000,00

64,82

-

Survey, Pemetaan dan Penataan Infrastruktur Daerah Terisolir Kota Padang

299.000.000,00

257.664.250,00

86,18

-

45


Kode Rekening


1

2

1.06.01 18

16

1.06.01 21


Sinkronisasi dan Realisasi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4

Deviasi

5

7

92.000.000,00

26.551.000,00

28,86

-

2.978.133.700,00

2.272.040.450,00

76,29

-

321.240.250,00

193.621.200,00

60,27

-

166.599.000,00 321.676.950,00 212.846.500,00

160.592.450,00 284.754.450,00 183.567.500,00

96,39 88,52 86,24

-

1.06.01 21

13

1.06.01 21 1.06.01 21 1.06.01 21

14 15 16

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

1.06.01 21

17

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014

297.174.500,00

200.278.050,00

67,39

-

1.06.01 21

18

263.976.000,00

208.260.700,00

78,89

-

1.06.01 21

19

Penyusunan Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) Tahun 2013

212.002.000,00

171.338.300,00

80,82

-

1.06.01 21

20

Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan DAK

136.200.000,00

95.726.950,00

70,28

-

1.06.01 21

21

203.911.000,00

184.717.300,00

90,59

-

1.06.01 21

32

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013 Fasilitasi pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan tahun 2013

156.980.500,00

148.985.500,00

94,91

-

1.06.01 21

33

160.527.000,00

120.210.050,00

74,88

-

1.06.01 21

36

Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang

125.000.000,00

78.571.750,00

62,86

-

46


Kode Rekening


1

2

1.06.01 21

37

1.06.01 22


Identifikasi masalah dan isu-isu strategis dalam pembangunan Kota Padang

4

Deviasi

5

7

400.000.000,00

241.416.250,00

60,35

-

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.154.055.850,00

1.121.922.300,00

97,22

-

1.06.01 22

09

Penunjang fasilitasi investasi dan koordinasi bidang ekonomi

100.000.000,00

95.512.000,00

95,51

-

1.06.01 22

21

313.273.200,00

309.397.500,00

98,76

-

1.06.01 22

22

Study dan Pemetaan Permasalahan serta Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Penyusunan Studi Kelayakan Investasi Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang

343.291.250,00

339.856.750,00

99,00

-

1.06.01 22

23

Study kelayakan pengembangan RSUD kota Padang

397.491.400,00 -

377.156.050,00

94,88

-

1.148.415.000,00

931.676.200,00

81,13

-

1.06.01 23

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

1.06.01 23 1.06.01 23

05 14

Koordinasi Program Sosial Budaya Penunjang Operasional Jarlitbang Pendidikan Kota Padang

140.750.000,00 187.140.000,00

127.980.400,00 173.538.550,00

90,93 92,73

-

1.06.01 23

15

Evaluasi dan verifikasi jaminan kesehatan Sumbar Sakato dan jaminan kesehatan masyarakat tahun 2013

267.850.000,00

219.770.750,00

82,05

-

1.06.01 23

16

Evaluasi dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan tahun 2013

135.000.000,00

106.063.000,00

78,57

-

1.06.01 23

17

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kawasan pesisir

317.675.000,00

304.323.500,00

95,80

-

1.06.02 23

19


100.000.000,00

-

-

-

47


Kode Rekening


1

2

1.06.01 24


PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

4

Deviasi

5

7

1.167.836.000,00

1.029.349.365,00

88,14

-

1.06.01 24

06

Koordinasi Pembinaan P3A dan GP3A

36.216.000,00

21.264.250,00

58,72

-

1.06.01 24

08

Koordinasi / Penunjang Kegiatan Pamsimas

83.644.000,00

55.563.000,00

66,43

-

1.06.01 24

16

Penunjang Kegiatan WISMP APL-2 Kota Padang

117.728.000,00

98.033.750,00

83,27

-

1.06.01 24

17

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kota Padang

345.571.000,00

313.700.500,00

90,78

-

1.06.01 24

18

Pelaksanaan Program WISMP APL-2 (Loan PHLN)

264.100.000,00

228.536.365,00

86,53

-

1.06.01 24

19

Survey dan Pemetaan Lahan Produktif di Kota Padang

320.577.000,00

312.251.500,00

97,40

-

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

15.000.000,00

13.500.000,00

90,00

-

90

Sensus Barang Daerah

15.000.000,00

13.500.000,00

90,00

-

-

-

-

-

04

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan

-

Dihilangkan

-

-

12.623.926.050,00

10.941.726.571,00

86,67

-

1.06.01 17 1.06.01 17 1.06.01 15 1.06.01 15

JUMLAH ……………………

48


BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Padang Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan data statistik daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1.

Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait.

2.

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencana dan penganggaran sehingga program dan kegiaan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.

3.

Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.

4.

Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehinga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan.

5.

Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data beragam.

6.

Kebijakan pemerintah yang belum mendukung penuh terbentuknya jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

7.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM perencana.

8.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD.

9.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat bawah yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up.

10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi serta pengedalian perencanaan pembangunan.

49


3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 yaitu: “Mewujudkan Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya”. Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu: 1.

Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;

2.

Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam Propinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut;

3.

Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang yang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai

keterkaitan

erat

dengan

sektor

lain,

baik

pertanian,

industri,

perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor terkait lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien; 4.

Aspek agama (religius), baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa

50


kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat penduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5.

Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;

Untuk pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi, yakni : 1.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing;

2.

Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;

3.

Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;

4.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;

5.

Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; serta

6.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Padang dengan Dokumen

RPJMD 2014-2019, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Padang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Padang 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,

efektif,

efisien,

berkelanjutan,

dan

berwawasan

lingkungan,

berbasis

perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai: a.

Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; serta

b.

Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

51


Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi: a.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b.

Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c.

Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d.

Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e.

Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a.

Kebijakan dan strategi struktur ruang;

b.

Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

c.

Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata

ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Padang sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Padang menjadi perhatian penting . 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan

52


lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :. Tabel 3.1. Hasil Analisis Isu Strategis Kota Padang No.

Tupoksi

Isu Strategis

1.

Menyusun sistem perencanaan Kota Padang dan melaksanakannya serta mengkaji kemungkinan penyempurnaannya

Belum terkelolanya data dan sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan yang berbasis IT

2.

Menyusun dan menyiapkan konsep dan dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang

Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tupoksinya

3.

Melakukan koordinasi perencanaan dengan satuan-satuan organisasi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang

Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank perencanaan dan pelaksana pembangunan

4.

Melakukan penelitian untuk keperluan Ketersediaan dan validasi data/ penyempurnaan dan pembaharuan informasi pendukung penyusunan bahan-bahan perencanaan dan kebijakan dokumen perencanaan publik Pemerintah Kota Padang serta kegiatan penelitian dengan yang dilakukan pihak lain Kota Padang

5.

Melakukan pendataan, monitoring dan Optimalisasi pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan evaluasi dalam menyusun pembangunan di Kota Padang perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan

53


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Padang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Padang yaitu: "Mewujudkan Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2014. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang

bergerak

di bidang

perencanaan

pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Padang. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Bappeda adalah:  Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan think tank-nya pembangunan daerah.  Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota.

54


 Tingginya kapasitas warga Kota Padang belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah :"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu, Berkualitas Melalui Tenaga Perencana Tangguh dan Profesional". Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Permerintah Kota Padang yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus kredibel artinya dapat dipercaya, sehingga segala rumusan kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural. Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 1.

Aspiratif artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.

2.

Antisipatif artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidak bersifat statis).

3.

Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.

4.

Akuntabel artinya setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan. Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi

perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang

55


lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana yang profesional dan berdaya saing; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui e-Goverment; 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan; 5. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah. Tabel 4.1. Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kota Padang dengan Visi dan Misi Kota Padang Visi Kota Padang 2014-2019

Visi Bappeda Kota padang 2014-2019

Mewujudkan Padang sebagai kota Mewujudkan Perencanaan Pembangunan pendidikan, perdagangan, dan pariwisata Yang Terpadu, Berkualitas Melalui Tenaga yang sejahtera, religius dan berbudaya Perencana Tangguh dan Profesional Misi Kota Padang 2014-2019

Misi Bappeda Kota padang 2014-2019

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana yang profesional dan berdaya saing. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui e-Government. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. 5. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah.

56


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Padang Sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kota Padang tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut: Misi 1

:

Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Tujuan

:

Meningkatnya produk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Sasaran :

a. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan. b. Meningkatkan kesesuaian program/ kegiatan yang direncanakan dengan program/ kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan. c. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan. d. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah. e. Meningkatnya

pelayanan

perkantoran

sesuai

standar

operasional

prosedur berlaku. Misi 2

:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana yang profesional dan berdaya saing

Tujuan

:

Sasaran :

Meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing a. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan. b. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. c.

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran.

Misi 3

:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui e-Goverment

Tujuan

:

Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui e-Government

Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses.

Misi 4

:

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Tujuan

:

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang koordinatif dan bersinergi

57


Sasaran :

Meningkatkannya koordinasi dengan SKPD-SKPD teknis terkait perencanaan pembangunan.

Misi 5

:

Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah

Tujuan

:

Meningkatnya kualitas data perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. b. Meningkatnya jumlah, jenis dan pemanfaatan data statistik daerah. c. Meningkatnya kelengkapan data spasial/ peta digital dan analog.

Adapun

target

untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

pencapaian

pelaksanaan

pembangunan sebagai berikut: Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Bappeda Kota Padang Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu, Berkualitas Melalui Tenaga Perencana Tangguh dan Profesional Misi I : Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Tujuan Meningkatnya kualitas produk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi 2013

Target 2019

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Persentase waktu penyusunan dokumen perencanaan

%

50

100

Meningkatkan kesesuaian program/ kegiatan yang direncanakan terhadap program/ kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan

Persentase kesesuaian program/ kegiatan yang direncanakan terhadap program/ kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan

%

80

100

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan

Persentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

%

70

100

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

Persentase implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata Ruang

%

80

100

Sasaran

58


Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

%

90

100

MISI II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perencana yang profesional dan berdaya saing Tujuan Meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing

Satuan

Kondisi 2013

Target 2019

orang

30

55

Meningkatnya peralatan Persentase pemenuhan kerja dan perlengkapan peralatan dan kelengperkantoran yang kapan perkantoran memadai

%

70

100

Meningkatnya Persentase pemenuhan pemenuhan Operasional operasional Perkantoran perkantoran

%

80

100

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Jumlah pegawai yang kemampuan pegawai di memiliki keahlian bidang perencanaan bidang perencanaan dan evaluasi

MISI III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui e-Government Tujuan Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui e-Government

Sasaran Meningkatnya Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi 2013

Target 2019

Persentase Ketersediaan sistem informasi dan datadata mutakhir dan mudah diakses

%

10

80

MISI IV : Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Tujuan Mewujudkan perencanaan pembangunan yang koordinatif dan bersinergis

Sasaran Meningkatkannya koordinasi dengan SKPD-SKPD teknis terkait perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah rapat dan koordinasi pembangunan dengan SKPD untuk penyusunan rencana pembangunan bidang Fisik prasarana

Kali

59

Kondisi Target 2013 2019 11 SKPD 11 SKPD x4 x5


Jumlah rapat dan koordinasi pembangunan dengan SKPD untuk penyusunan rencana pembangunan bidang Sosial Budaya

kali

11 SKPD x4

11 SKPD x5

rapat koordinasi Kemiskinan

kali

11 SKPD x4

11 SKPD x5

Jumlah rapat dan koordinasi pembangunan dengan SKPD untuk penyusunan rencana pembangunan bidang Ekonomi

kali

11 SKPD x4

11 SKPD x5

Kondisi 2013

Target 2019

MISI V : Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah Tujuan Meningkatnya kuallitas data perencanaan pembangunan daerah

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah

%

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Jumlah dan jenis data statistik daerah

jenis

persentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

%

Meningkatnya Persentase kelengkapan data pengolahan data spasial/ peta digital spasial/peta analog dan analog

dokumen

%

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Padang Adapun Strategi dan Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

60


Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Padang Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu, Berkualitas Melalui Tenaga Perencana Tangguh dan Profesional MISI I : Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Tujuan Meningkatnya kualitas produk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan

Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif

Meningkatnya kesesuaian program/ kegiatan yang direncanakan terhadap program/ kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan

Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran di dalam perumusan perencanaan pembangunan

Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan

Peningkatan pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Meningkatkan Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan


Peningkatan konsistensi Meningkatkan sinergipenerapan rencana tata sitas perencanaan ruang wilayah pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stakeholder (masyarakat)

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar 0perasional prosedur berlaku

Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO

program/ kegiatan pembangunan

Meningkatkan standar mutu pelayanan

MISI II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perencana yang profesional dan berdaya saing Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya sumber Meningkatnya Peningkatan kualitas daya manusia yang kemampuan pegawai di dan profesionalisme profesional dan berdaya bidang perencanaan SDM melalui pendidikan saing dan pelatihan

61

Kebijakan Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM secara formal dan nonformal skala nasional dan internasional


Meningkatnya peralatan Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan kerja dan perlengkapan perkantoran yang perkantoran memadai

Meningkatkan penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir

Meningkatnya Peningkatan pemenupemenuhan operasional han operasional perkantoran perkantoran

Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien

MISI III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan melalui e-Goverment Tujuan

Sasaran

Strategi

Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui e-Government

Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses

Kebijakan

Peningkatan ketersedia- Meningkatkan an sistem informasi penyediaan sistem berbasis e-government informasi e-goverment Peningkatan ketersediaan data-data mutakhir dan mudah diakses melalui e-government

Meningkatkan penyediaan data-data mutakhir tentang perencanaan pembangunan

MISI IV : Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Tujuan Mewujudkan perencanaan pembangunan yang koordinatif dan bersinergis

Sasaran Meningkatkannya koordinasi dengan SKPD-SKPD teknis terkait perencanaan pembangunan

Strategi

Kebijakan

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan fisik dan prasarana

Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data pembangunan bidang fisik dan prasarana

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan sosial, budaya, sumber daya manusia, aparatur dan otonomi daerah

Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data pembangunan bidang sumber daya manusia, aparatur dan otonomi daerah

Peningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan ekonomi daerah

Mensinkronisasi, aktualisasi dan validasi data pembangunan bidang ekonomi

MISI V : Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kuallitas data perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Peningkatan Kualitas pengolahan hasil-hasil penelitian dan Pengembangan

62

Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan


Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah

Meningkatnya Peningkatan kualitas kelengkapan data data spasial/ peta spasial/ peta digital dan digital dan analog bagi analog perencanaan pembangunan

63

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi perencanaan pembangunan Meningkatkan pemanfaatan data spasial/ peta digital dan analog terkini bagi perencanaan pembangunan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

64


BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Bappeda Kota Padang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Padang Tahun 2014-2019, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

73

Tabel 5.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 Tujuan

Meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing

Sasaran

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Indikator Sasaran Persentase pemenuhan operasional perkantoran

Kode

1. 06. 01.

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target kinerja program dan kerangka pendanaan 2014 Target

2015 Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target

2016 Rp.

1.967.195.000

Target

2017 Rp.

1.629.450.000

Target

2018 Rp.

1.715.200.000

Target

Kondisi pada tahun 2019 Rp.

1.896.200.000

Target

Unit Kerja

Lokasi

Rp.

2.152.340.000

2.342.500.000

1. 06. 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dan materai dan tercapainya presentase rata-rata surat yang dikirim

12 Bulan

9.000.000

12 Bulan

8.500.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

15.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik

12 Bulan

115.000.000

12 Bulan

135.000.000

12 Bulan

135.000.000

12 Bulan

135.000.000

12 Bulan

161.140.000

12 Bulan

200.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya perpanjangan surat izin kendaraan

1 Paket

7.000.000

1 Paket

12.000.000

1 Paket

12.000.000

1 Paket

12.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

17.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kantor

100%

60.000.000

100%

51.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

80.000.000

100%

90.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

215.000.000

12 Bulan

182.750.000

12 Bulan

190.000.000

12 Bulan

220.000.000

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

277.300.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya peralatan barang cetak Penggandaan dan penggandaan untuk keperluan kantor

12 Bulan

220.000.000

12 Bulan

187.000.000

12 Bulan

190.000.000

12 Bulan

230.000.000

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

270.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen alat listrik guna penerangan bangunan kantor

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

34.000.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

45.000.000

12 Bulan

50.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

10 Paket

355.795.000

10 Paket

129.500.000

10 Paket

60.000.000

15 Paket

100.000.000

10 Paket

170.000.000

10 Paket

175.000.000 Bappeda

Padang

1 Paket

3.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 01. 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 06. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanganundangan

Trsedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

42.500.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

75.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat dan tamu

100%

67.100.000

100%

102.000.000

100%

130.000.000

100%

144.000.000

100%

150.000.000

100%

160.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya laporan rapat koordinasi dan konsultasi

100%

700.000.000

100%

550.000.000

100%

650.000.000

100%

700.000.000

100%

760.000.000

100%

800.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 20. Penyediaan Alat Kebersihan

Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan kantor

12 Bulan

28.000.000

12 Bulan

17.000.000

12 Bulan

23.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

35.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 21. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

Terlaksananya pembayaran gaji pegawai honorer

12 Bulan

122.000.000

12 Bulan

38.500.000

12 Bulan

38.500.000

12 Bulan

38.500.000

12 Bulan

38.500.000

12 Bulan

38.500.000 Bappeda

Padang

1. 06. 01. 22. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pembayaran gaji pegawai Kontrak

-

-

12 Bulan

139.700.000

12 Bulan

139.700.000

12 Bulan

139.700.000

12 Bulan

139.700.000

12 Bulan

139.700.000 Bappeda

Padang

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan

Indikator Sasaran Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Jumlah Pegawai yang memiliki keahlian di bidang perencanaan

Kode

1. 06. 02.

Program/ Kegiatan


Rp.

Target

2016 Rp.

Target

2017 Rp.

823.000.000

Target

2018 Rp.

1.040.000.000

Target


51.270.000.000

Target

Unit Kerja

Lokasi

Rp.

1.160.000.000

1.970.000.000

1. 06. 02. 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 Unit

236.263.000

-

-

1 Unit

220.000.000

1 Unit

250.000.000

-

-

2 Unit

520.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 02. 10. Pengadaan Mebeleur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

2 Unit

69.291.000

-

-

-

-

4 Unit

200.000.000

6 Unit

300.000.000

10 Unit

500.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 02. 22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terciptanya ruang kerja yang kondusif

1 Paket

93.000.000

1 Paket

85.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

140.000.000

1 Paket

200.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 02. 24. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

25 Unit

597.228.000

25 Unit

738.000.000

26 Unit

720.000.000

28 Unit

720.000.000

28 Unit

720.000.000

28 Unit

750.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 02.

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kota Padang

Terlaksananya pembangunan gedung kantor Bappeda Kota Padang

-

-

-

-

-

-

1 Unit

50.000.000.000

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. 06. 03. 02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1. 06. 05.

1. 06. 06.

Persentase ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses

Target

2015

995.782.000

29.000.000 Tersedianya pakaian dinas harian bagi pegawai

58 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

1. 06. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

1. 06. 15.

Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan

-

30.000.000 58 Stel

125.000.000

30.000.000

31.000.000 58 Stel

35.000.000

31.000.000

33.000.000 58 Stel

40.000.000

33.000.000

35.000.000 58 Stel

45.000.000

35.000.000 Bappeda

Padang

50.000.000

1 Paket

17.734.000

1 Paket

40.000.000

1 Paket

35.000.000

1 Paket

40.000.000

1 Paket

45.000.000

1 Paket

50.000.000 Bappeda

Padang

-

-

1 Paket

85.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Data dan Informasi

29.000.000

-

17.734.000

1. 06. 05. 71. Pelatihan dan Pengembangan Tersedianya pelatihan untuk Kapasitas Sumber Daya Aparatur aparatur perencana Perencana

Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses

Target kinerja program dan kerangka pendanaan 2014

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. 06. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya fasilitas penunjang pelatihan

Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui eGovernment


1 Dokumen

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000 1 Dokumen

10.000.000 1 Dokumen

10.000.000 1 Dokumen

15.000.000 1 Dokumen

20.000.000 1 Dokumen

20.000.000 Bappeda

541.562.000

844.030.300

1.035.000.000

1.990.000.000

1.420.000.000

Padang

1.475.000.000

1. 06. 15. 05. Penyusunan Profil Daerah

Tersedianya Buku Profil Kota Padang

100 Buku

133.320.000

100 Buku

99.065.000

100 Buku

160.000.000

100 Buku

165.000.000

100 Buku

175.000.000

100 Buku

180.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 06. Penyusunan Publikasi Statistik Pembangunan

Tersusunnya data statistik pembangunan Kota Padang

100 Buku

256.512.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 15. 08. Penyusunan ICOR Kota Padang

Tersedianya Buku Investasi dan ICOR

-

-

-

-

-

-

200 Buku

100.000.000

-

-

200 Buku

110.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 12. Updating Database (Web) Kota Padang

Terlaksananya update WEB Bappeda kota Padang

1 Domain

37.000.000

1 Domain

14.070.500

1 Domain

50.000.000

1 Domain

55.000.000

1 Domain

55.000.000

1 Domain

55.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 14. Buletin Bappeda Kota Padang

Tersedianya Buletin Bappeda Kota Padang

1 x Terbit

64.730.000

1 x Terbit

74.474.800

2 x Terbit

95.000.000

2 x Terbit

95.000.000

2 x Terbit

95.000.000

2 x Terbit

95.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 15. Forum Litbang Daerah

Terlaksananya FGD dan Seminar

1 x FGD dan 1 x Seminar

50.000.000

4 x Diskusi

82.280.000

4 x Diskusi

100.000.000

4 x Diskusi

100.000.000

4 x Diskusi

120.000.000

4 x Diskusi

120.000.000 Bappeda

Padang


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan




2015 Rp.

Target

2016 Rp.

Target

2017 Rp.

Target

2018 Rp.

Target


Target

Unit Kerja

Lokasi

Rp.

1. 06. 15. 16. Penyusunan Publikasi Buku Pola Tersedianya Buku Pola dan Struktur dan Struktur Perekonomian Kota Perekonomian Kota Padang Padang (Gini Ratio)

-

-

-

-

-

-

200 Buku

110.000.000

-

-

200 Buku

115.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 17. Penyusunan Publikasi Buku Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Padang

Tersedianya dokumen SUSEDA

-

-

-

-

-

-

30 Buku

600.000.000

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 15. 20. Penyusunan Publikasi Buku IPM Kota Padang

Tersedianya Buku Hasil Pembangunan Manusia Kota Padang

-

-

200 Buku

185.000.000

-

-

-

-

200 Buku

300.000.000

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 15. 21. Analisis Perkembangan Makro Ekonomi Kota Padang

Tersedianya Buku Indikator Makro Ekonomi Kota Padang

-

-

200 Buku

114.600.000

200 Buku

100.000.000

200 Buku

100.000.000

200 Buku

100.000.000

200 Buku

100.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 22. Koordinasi Bidang Litbang dan Statistik

Terlaksananya laporan koordinasi kegiatan bidang Litbang dan Statistik

-

-

100%

43.350.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 23. Penyusunan Publikasi Buku Kesejahteraan Rakyat Kota Padang (Inkesra)

Tersedianya Buku Kesejahteraan Rakyat Kota Padang

-

-

200 Buku

170.000.000

-

-

200 Buku

110.000.000

-

-

200 Buku

115.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 24. Penyediaan Dukungan Data/ Informasi untuk Perencanaan

Tersedianya data dukungan untuk perencanaan pembangunan di kota Padang

-

-

100%

61.190.000

100%

200.000.000

100%

220.000.000

100%

235.000.000

100%

240.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 15. 27. Penyusunan Publikasi Buku Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Padang

Tersedianya Buku Indeks Kemahalan Konstrukai Kota Padang

-

-

-

-

50 Buku

230.000.000

50 Buku

235.000.000

50 Buku

240.000.000

50 Buku

245.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 18.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

162.075.000

1. 06. 18. 13. Sinkronisasi dan Realisasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Terlaksanannya Programan Rencana Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kota Padang

1. 06. 18. 17. Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

1. 06. 18. 18. Koordinasi Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

127.500.000

505.000.000

205.000.000

555.000.000

205.000.000

1 Dokumen

76.750.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

Terlaksanannya Koordinasi Program Pembangunan bidang Fisik dan Prasarana pada SKPD terkait

1 Paket

85.325.000

1 Paket

127.500.000

1 Paket

130.000.000

1 Paket

130.000.000

1 Paket

130.000.000

1 Paket

130.000.000 Bappeda

Padang

Terlaksanannya Koordinasi Programan Rencana Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kota Padang

-

-

-

- 1 Dokumen

75.000.000 1 Dokumen

75.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 18. 19. Review Rencana Induk Sistem Tersedianya dokumen Review Penyediaan Air Minum (RISPAM) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Padang

-

-

-

- 1 Dokumen

1. 06. 18.

-

-

-

-

Updating Database Perumahan dan Pemukiman Berbasis GIS

Tersedianya kompilasi data informasi perumahan dan permukiman yang terbaru dan akurat untuk perencanaan pembangunan dan informasi

-

75.000.000 1 Dokumen

75.000.000 1 Dokumen

300.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

-

-

-

10 Buku & 10 CD Aplikasi

350.000.000

-

- Bappeda

Padang


Tujuan

Meningkatnya produk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Sasaran

Meningkatnya ketapatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Indikator Sasaran Persentase waktu penyusunan dokumen perencanaan

Kode

1. 06. 21.

Program/ Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah




Tersedianya dokumen perencanaan

2015 Rp.

Target

2016 Rp.

3.699.170.000

Target

2017 Rp.

3.432.431.000

Target

2018 Rp.

3.049.270.000

Target


3.581.840.000

Target

Unit Kerja

Lokasi

Rp.

3.685.000.000

4.075.000.000

1. 06. 21. 13. Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah Kota Padang

1 Laporan

274.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 21. 14. Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang

Hasil koordinasi yang menjadi pedoman pelaksanaan Musrenbang

1 Laporan

237.500.000

1 Laporan

201.875.000

1 Laporan

332.000.000

1 Laporan

380.000.000

1 Laporan

415.000.000

1 Laporan

460.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 21. 15. Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang

Hasil koordinasi yang menjadi pedoman dalan penyusunan RKPD

1 Laporan

280.000.000

1 Laporan

238.000.000

1 Laporan

365.000.000

1 Laporan

405.000.000

1 Laporan

450.000.000

1 Laporan

500.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 21. 16. Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya dokumen strategi Pemerintah Daerah (RKPD) Kota perencanaan pembangunan Padang

1 Dokumen

187.500.000 1 Dokumen

159.375.000 1 Dokumen

225.000.000 1 Dokumen

250.000.000 1 Dokumen

275.000.000 1 Dokumen

310.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 21. 17. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Padang

1 Dokumen

275.000.000 1 Dokumen

233.750.000 1 Dokumen

350.000.000 1 Dokumen

385.000.000 1 Dokumen

415.000.000 1 Dokumen

460.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 21. 18. Penyusunan Prioritas dan Plafon Tersedianya dokumen PPAS Anggaran Sementara (PPAS) perencanaan pembangunan APBD Kota Padang

1 Dokumen

285.000.000 1 Dokumen

242.250.000 1 Dokumen

332.750.000 1 Dokumen

366.000.000 1 Dokumen

405.000.000 1 Dokumen

445.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 21. 19. Penyusunan Perubahan Tersusunnya dokumen kebijakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA perencanaan pembangunan Perubahan) APBD Kota Padang

1 Dokumen

220.500.000 1 Dokumen

187.425.000 1 Dokumen

294.000.000 1 Dokumen

323.000.000 1 Dokumen

360.000.000 1 Dokumen

400.000.000 Bappeda

Padang

130.000.000

135.000.000

140.000.000

8 Laporan Triwulan

145.000.000 Bappeda

Padang

350.000.000 1 Dokumen

385.000.000 Bappeda

Padang

Tersusunnya dokumen kebijakan perencanaan pembangunan

1. 06. 21. 20. Koordinasi dan Monitoring Terlaksananya penyusunan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Laporan Triwulan TP dan DAK dan DAK

8 Laporan Triwulan

1. 06. 21. 21. Penyusunan Perubahan Prioritas Tersedianya dokumen PPAS dan Plafon Anggaran Sementara perencanaan pembangunan (PPAS Perubahan) APBD Kota Padang

1 Dokumen

1. 06. 21. 25. Pembuatan Naskah Akademis Ranperda RPJMD

1 Dokumen

70.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1 Laporan

135.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

245.000.000 1 Dokumen

270.000.000 Bappeda

Padang

Tersusunnya Ranperda RPJMD Kota Padang 2014-2019

1. 06. 21. 38. Evaluasi Penyusunan Rencana Terlaksananya evaluasi terhadap Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) penyusunan RKPD Kota Padang

101.670.000

8 Laporan Triwulan

225.500.000 1 Dokumen

8 Laporan Triwulan

191.675.000 1 Dokumen

277.520.000 1 Dokumen

200.000.000 1 Dokumen

8 Laporan Triwulan

305.340.000 1 Dokumen

1 Dokumen

1. 06. 21. 40. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

1 Dokumen

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 21. 41. Penyusunan RPJMD Tahun 2014- Tersusunnya dokumen RPJMD dan 2019 Kota Padang dan KLHS menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan

1 Dokumen

775.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 21. 42. Fasilitasi dan Verifikasi Renstra SKPD Kota Padang

1 Dokumen

270.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

141.950.000 1 Dokumen

8 Laporan Triwulan

1. 06. 21. 39. Penyusunan Perubahan Rencana Tersedianya dokumen strategi Kerja Pemerintah Daerah (RKPD perencanaan pembangunan Perubahan) Kota Padang Tersusunnya dokumen Renstra

167.000.000 1 Dokumen

61.000.000

220.000.000 1 Dokumen


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan


1. 06. 21. 43. Monitoring, Evaluasi, Terlaksananya pemantauan Pengendalian dan Pelaporan kegiatan SKPD Kota Padang sesuai Pelaksanaan RKPD Kota Padang rencana kegiatan serta realisasi pendanaan.



2015 Rp.

Target

2016 Rp.

Target

2017 Rp.

Target

2018 Rp.

Target


Target

Unit Kerja

Lokasi

Rp.

-

- 1 Dokumen

340.000.000 1 Dokumen

353.000.000 1 Dokumen

365.000.000 1 Dokumen

410.000.000 1 Dokumen

450.000.000 Bappeda

Padang

1 Dokumen

145.000.000 1 Dokumen

148.750.000 1 Dokumen

190.000.000 1 Dokumen

197.500.000 1 Dokumen

220.000.000 1 Dokumen

250.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 21. 44. Monitoring dan Verifikasi Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

1. 06. 21. 45. Revisi RPJPD tahun 2004-2024 dan Penyusunan KLHS Kota Padang

Tersedianya dokumen perencanaan

-

- 1 Dokumen

751.081.000

-

-

-

-

-

-

Bappeda

Padang

1. 06. 21. 46. Implementasi Pelaksanaan eMusrenbang

Terlaksananya kegiatan Musrenbang berbasis elektronik

-

-

1 Kegiatan

167.300.000

-

-

-

-

-

-

Bappeda

Padang

1. 06. 21. 47. Implementasi Pelaksanaan eBudgetting

Terlaksananya penganggaran pembangunan berbasis elektronik

-

-

1 Kegiatan

368.000.000

-

-

-

-

-

-

Bappeda

Padang

1. 06. 21.

Midterm Review RPJMD Kota Padang 2014-2019 dan KLHS

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

-

-

-

-

-

- 1 Dokumen

250.000.000

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

650.000.000

1. 06. 22. 05. Penyusunan Tabel Input Output Kota Padang

Tersedianya Buku Tabel InputOutput

1. 06. 22. 24. Koordinasi Program Bidang Ekonomi

Terlaksananya Koordinasi Program Pembangunan Ekonomi pada SKPD Terkait

1. 06. 22. 26. Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Padang (MP3EKP)

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan

1. 06. 22. 27. Perencanaan Tenaga Kerja Kota Terlaksananya perencanaan Padang 2014-2020 tenaga kerja Kota Padang 20142020

722.800.000

-

1.100.000.000

1.000.000.000

950.000.000

1.000.000.000

-

-

-

200 buku

100.000.000 Bappeda

Padang

-

-

-

-

-

-

100 %

150.000.000

100 %

127.500.000

100 %

150.000.000

100 %

200.000.000

100 %

200.000.000

100 %

200.000.000 Bappeda

Padang

1 Dokumen

400.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1 Dokumen

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22. 33. Rencana Aksi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kota Padang


-

- 1 Dokumen

255.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22. 34. Studi Potensi Pengembangan Industri Kreatif Kota Padang


-

- 1 Dokumen

340.300.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22. 35. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Budidaya Kelautan


-

-

-

- 1 Dokumen

350.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22. 36. Perencanaan Pengembangan Daya Saing Produk Olahan dari Hasil Laut


-

-

-

- 1 Dokumen

300.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22. 37. Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Induk sebagai Pusat Distribusi Regional


-

-

-

- 1 Dokumen

300.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22.

Studi Potensi Pengembangan Industri Berbasis Semen dan Bahan Bangunan


-

-

-

-

-

- 1 Dokumen

250.000.000

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 22.

Kajian Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Lokal


-

-

-

-

-

- 1 Dokumen

250.000.000

-

-

-

- Bappeda

Padang


Tujuan

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang koordinatif dan bersinergis

Sasaran

Meningkatnya koordinasi dengan SKPD teknis terkait perencanaan pembangunan

Indikator Sasaran

Jumlah rapat koordinasi pembangunan dengan SKPD untuk penyusunan rencana pembangunan bidang Sosial Budaya

Kode

Program/ Kegiatan




2015 Rp.

Target

2016 Rp.

Target

2017 Rp.

Target

1. 06. 22.

Kajian dan Identifikasi Penumbuhan Pasar Tradisional Baru di Kota Padang


-

-

-

-

1. 06. 22.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian


-

-

-

-

-

-

1. 06. 22.

Identifikasi dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan serta Pengembangan Komoditi Perkebunan dan Kehutanan


-

-

-

-

-

1. 06. 22.

Studi Kajian Pengembangan Agribisnis


-

-

-

-

1. 06. 22.

Penyusunan Strategi Pengembangan Sumber Daya Alam


-

-

-

-

1. 06. 23.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

794.023.200

1. 06. 23. 05. Koordinasi Program Bidang Sosial Terlaksananya laporan koordinasi Budaya kegiatan bidang Sosial Budaya

2018 Rp.

1 Dokumen

Target

Rp.

Target

Unit Kerja

Lokasi

Rp.

-

-

-

- Bappeda

Padang

-

- 1 Dokumen

400.000.000

-

- Bappeda

Padang

-

-

- 1 Dokumen

350.000.000

-

- Bappeda

Padang

-

-

-

-

-

- 1 Dokumen

350.000.000 Bappeda

Padang

-

-

-

-

-

- 1 Dokumen

350.000.000 Bappeda

Padang

1.245.000.000

775.000.000

300.000.000

Kondisi pada tahun 2019

625.000.000

625.000.000

625.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

148.750.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 23. 21. Penyusunan Strategi Tersusunnya strategi Penanggulangan Kemiskinan penanggulangan kemiskinan Kawasan Pertanian Kota Padang kawasan pertanian di Kota Padang

1 Dokumen

319.023.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 23. 22. Evaluasi dan Verifikasi Data Terlaksananya evaluasi dan Penerima Bantuan Iyuran verifikasi terhadap Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (PBI- Bantuan Iyuran Jaminan Kesehatan JKN) Nasional (PBI-JKN)

1 Laporan

175.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

-

- 10 Buku dan 10 CD Aplikasi

372.500.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 23. 25. Penyusunan Strategi Tersedianya buku hasil Strategi Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2014-2019 Daerah (SPKD) Kota Padang Tahun 2014-2019

-

- 1 Dokumen

170.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 23. 26. Forum Jaringan Penelitian Meningkatnya Kualitas Tenaga Pengembangan Pendidikan Kota Pendidik di Kota Padang Padang

-

-

50 Buku

150.000.000

50 Buku

200.000.000

50 Buku

200.000.000

50 Buku

200.000.000

50 Buku

200.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 23. 27. Aplikasi dan Implementasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kemiskinan

Tersedianya database kemiskinan berbasis SIM untuk penyusunan program penanggulangan kemiskinan di kota

-

-

1 Paket

247.042.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 23. 28. Penguatan Kelembagaan Tim Terlaksananya koordinasi TKPKD Koordinasi Penanggulangan Kota Padang Kemiskinan Daerah (KPKD) Kota Padang

-

-

-

-

1 Paket

150.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 23. 29. Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)

-

-

-

-

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 23. 24. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota Padang

Tersedianya buku hasil Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota Padang

Terlaksananya Koordinasi Program Keluarga Harapan Hidup (PKH)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan

1. 06. 23. 30. Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1. 06. 24.


Persentase implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata Ruang

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan bagi TKPKD Kota Padang



2015 Rp.

1 Paket

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Target

150.000.000

2016 Rp.

1 Paket

726.287.500

Target

156.708.000

2017 Rp.

1 Paket

1.071.196.100

Target

175.000.000

2018 Rp.

1 Paket

130.000.000

Target

175.000.000


1 Paket

130.000.000

Target

175.000.000

Unit Kerja

Lokasi

175.000.000 Bappeda

Padang

Rp.

1 Paket

130.000.000

150.000.000

1. 06. 24. 06. Koordinasi Pembinaan P3A/ GP3A

Terlaksanannya Kegiatan Pamsimas Kota Padang

1 Kegiatan

29.850.000

1 Kegiatan

34.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 24. 08. Koordinasi/ Penunjang Kegiatan PAMSIMAS

Terlaksanannya Kegiatan Pamsimas Kota Padang

1 Kegiatan

79.014.000

1 Kegiatan

85.000.000

1 Kegiatan

130.000.000

1 Kegiatan

130.000.000

1 Kegiatan

130.000.000

1 Kegiatan

150.000.000 Bappeda

Padang

1. 06. 24. 16. Penunjang Kegiatan WISMP APL- Terlakasananya Penunjang 2 Kota Padang Kegiatan WISMP APL-2 Kota Padang

1 Kegiatan

82.539.000

1 Kegiatan

85.086.100

-

-

-

-

-

-

Bappeda

Padang

1. 06. 24. 18. Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) APL - 2 (Loan PHLN)

Terlaksananya Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) APL - 2 (Loan PHLN)

1 Kegiatan

128.000.000

1 Kegiatan

100.500.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 24. 21. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Gedung Kantor Bappeda Kota Padang

Terlaksananya Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Gedung Kantor Bappeda Kota Padang

1 Dokumen

406.884.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 24. 25. Review Buku Putih Sanitasi

Tersedianya dokumen Review Buku Putih Sanitasi Kota Padang

-

- 1 Dokumen

340.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 06. 24. 26. Pelaksanaan City Sanitation Summit (CSS) XV dan AKKOPSI VII Tahun 2015

Terlaksananya City Sanitation Summit & AKKOPSI tahun 2015

-

-

426.610.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 05. 15.

Program Perencanaan Tata Ruang

1 Kegiatan

977.000.000 1 Dokumen

2.183.494.600

150.000.000 1 Dokumen

1.475.000.000

250.000.000

150.000.000 1 Dokumen

150.000.000 1 Dokumen

150.000.000 Bappeda

Padang

Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan fisik dan tata ruang

1. 05. 15. 33. Updating Database Peta Digital Berbasis GIS Kota Padang

Terlaksanaya proses updating database peta digital berbasis GIS Kota Padang

1 Kegiatan

75.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 05. 15. 43. Penyusunan Revisi Rencana Tata Tersusunnya revisi tentang RTRW Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kota Padang Tahun 2010-2030 Padang tahun 2010-2030

-

-

-

- 1 Dokumen

780.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

100.000.000 1 Dokumen

100.000.000 Bappeda

Padang

- Bappeda

Padang


1 Dokumen

150.000.000

1. 05. 15. 47. Koordinasi Program Bidang Pengembangan Wilayah

Terlaksananya laporan koordinasi kegiatan bidang pengembangan wilayah

1 Dokumen

100.000.000 1 Dokumen

1. 05. 15. 48. Koordinasi Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang

Terselenggaranya percepatan pembangunan pusat pemerintahan di Kota Padang

1 Dokumen

75.000.000

-

-

80.000.000 1 Dokumen

- 1 Dokumen

150.000.000 1 Dokumen

250.000.000

1. 05. 15. 28. Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang

1. 05. 15. 46. Terlaksananya penyusunan masterplan kawasan pengembangan pusat pemerintahan Kota Padang

120.000.000 1 Dokumen

250.000.000

100.000.000 1 Dokumen

75.000.000

-

100.000.000 1 Dokumen

-

-

-

-


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan


1. 05. 15. 49. Perencanaan Teknis Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang

Tersusunnya Perencanaan Teknis Kawasan Wisata Terpadu

1. 05. 15. 51. Peninjauan Ulang dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang



2015 Rp.

Target

2016 Rp.

Target

2017 Rp.

Target

2018 Rp.

Target


Target

Unit Kerja

Lokasi

Rp.

3 Dokumen

427.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang

-

-

1 Paket

955.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 05. 15. 52. Sayembara Urban Design Kawasan CBD dalam Rangka Menuju Padang Metropolitan

Terlaksananya sayembara urban design Kawasan CBD dalam rangka menuju Padang Metropolitan

-

-

1 Paket

688.494.600

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 05. 15. 53. Review Masterplan Jaringan Telekomunikasi

Terlaksananya kegiatan review terhadap Masterplan Jaringan Telekomunikasi

-

-

1 Paket

340.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 05. 15. 59. Penyusunan KLHS Revisi RTRW Tersusunnya KLHS Revisi tentang Kota Padang Tahun 2010-2030 RTRW Kota Padang Tahun 20102030

-

-

-

- 1 Dokumen

220.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

1. 05. 15. 60. Penyusunan Data Spasial Tersusunnya data spasial Perumahan dan Pemukiman Kota perumahan dan pemukiman kota Padang Padang

-

-

-

- 1 Dokumen

150.000.000

-

-

-

-

-

- Bappeda

Padang

60.176.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.176.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bappeda

1. 20. 21.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. 20. 21. 05. Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi

Jumlah

Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyusunan laporan Aksi PPK Daerah

4 Laporan Triwulan

10.630.004.700

12.213.902.000

10.899.470.000

61.034.040.000

11.025.340.000

12.197.500.000

11.962.340.000

11.452.680.000

10.899.470.000

61.034.040.000

11.025.340.000

12.197.500.000

-

-

-

-

Padang, November 2014 KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

Ir. H. Hervan Bahar, MM Pembina Utama Muda / Nip. 19581218 199108 1 001

Padang


Rencana Strategis Bappeda Kota Padang Tahun KATA PENGANTAR

Recommend Documents