Rencana Strategis Tahun 2015-2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015-2019. Renstra Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan. Renstra Biro Keuangan ini disusun dengan mengacu dan sejalan dengan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan
Persetjen
No.131.1/SJ-IND/PER/4/2015
Tentang
Rencana
Strategis
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, kami berharap agar seluruh sasaran dan target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung program Kementerian Perindustrian dan mensukseskan Pembangunan Nasional. Jakarta,
Juni 2015
Kepala Biro Keuangan
ttd
Fauzi Saberan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................................i Daftar Isi............................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................1 A
KONDISI UMUM....................................................................................... 1
B
POTENSI DAN PERMASALAHAN................................................................. 3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BIRO KEUANGAN ...................8 A
VISI BIRO KEUANGAN .............................................................................. 8
B
MISI ....................................................................................................... 8
C
TUJUAN .................................................................................................. 9
D
SASARAN ................................................................................................ 9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAA ..................... 12 A
ARAH KEBIJAKAN....................................................................................12
B
STRATEGI ..............................................................................................12
C
PROGRAM ..............................................................................................13
D
KEGIATAN ..............................................................................................13
E
TARGET JANGKA MENENGAH (2015-2019)................................................14
F
KERANGKA KELEMBAGAAN ......................................................................14
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN ........................................................... 22 A
TARGET KINERJA....................................................................................22
B
KERANGKA PENDANAAN..........................................................................24
BAB V PENUTUP................................................................................................... 26 LAMPIRAN 1 : Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2010-2014 LAMPIRAN 2 : Peta Strategi Biro Keuangan LAMPIRAN 3 : Matriks Kinerja Dan Pendanaan Biro Keuangan Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
1
BAB I - PENDAHULUAN A.
KONDISI UMUM Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian memiliki
unit
organisasi
Sekretariat
Jenderal
yang
bertugas
untuk
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi
kepada
seluruh
unit
organisasi
di
lingkungan
Kementerian Perindustrian. Dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010, Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian yang
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi,
pengendalian dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Kementerian. Reformasi keuangan bidang pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Undang-Undang tersebut mengamanatkan agar keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Seiring
dengan
berjalannya
reformasi
keuangan,
peraturan
dan
kebijakan di bidang keuangan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan tata kelola keuangan publik secara internasional dan modern. Penyempurnaan dalam penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset negara terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
2
yang pada akhirnya akan mewujudkan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik dan bersih. Siklus pengelolaan keuangan negara dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara serta pelaporan keuangan untuk pencatatan transaksi keuangan pemerintah. Penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan
penganggaran
menjadi
hal
penting
yang
mendasari
pencapaian
pengelolaan keuangan negara. Pengukuran kinerja didasarkan pada capaian output dan outcome. Diharapkan setiap anggaran yang digunakan mengarah pada kegiatan ekonomi nasional, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mengurangi
kemiskinan dan pembangunan
yang berwawasan lingkungan
serta memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu perubahan mendasar pada pelaporan keuangan adalah dengan dikeluarkannya peraturan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat, Pemerintah akan mengubah Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menjadi berbasis Akrual. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dengan penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Kementerian Perindustrian telah menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dan akan memulai penerapan SAP Berbasis Akrual pada tahun 2015. Biro Keuangan telah melakukan sosialisasi terkait pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual kepada seluruh satuan kerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, konsultasi, konsiyering, dan lain-lain. Kementerian Perindustrian dalam hal ini sebagai suatu Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) juga ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan laporan keuangan berbasis akrual dengan menjadi pilot project untuk percobaan.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
3
Perubahan peraturan terkait dengan Bagan Akun Standar (BAS) juga masih sering terjadi. Sebagai contoh, adanya perubahan akun untuk pelaksanaan paket meeting menjadi akun perjalanan dinas, dan munculnya akun persediaan yang merupakan implikasi penerapan SAP berbasis akrual. Penyempurnaan
pengelolaan
keuangan
negara
juga
dilaksanakan
dengan mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Selain SPAN, ada aplikasiaplikasi baru yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan user yang disebabkan oleh perubahan peraturan antara lain Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Aplikasi SPM, SILABI dan lain sebagainya. Kementerian
Perindustrian
juga sudah
melakukan
pengembangan
aplikasi keuangan untuk mempermudah proses kerja unit. Aplikasi tersebut antara lain e-monitoring, e-pnbp, e-BMN, e-pbj dan lain-lain. Perubahan peraturan dan aplikasi dari pihak eksternal tentu memerlukan penyesuaian dan sosialisasi yang intensif bagi seluruh pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, maka Biro Keuangan perlu mempersiapkan rencana kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan.
B.
POTENSI DAN PERMASALAHAN
1.
Potensi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan memiliki
beberapa potensi yang dapat mendukung keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran-sasaran strategisnya. Untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki Biro Keuangan, maka digunakan metode analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut :
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
4
Kekuatan (Strength) 1) Adanya komitmen pimpinan untuk melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan. 2) Jumlah pegawai yang cukup memadai dan memiliki kompetensi yang baik. 3) Anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan dan program kerja Biro Keuangan. 4) Sarana dan
prasarana kerja yang memadai
untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan kerja. 5) Penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis IT memudahkan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. 6) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 2008:9001 pada Biro Keuangan sejak tahun 2010. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) membuat proses kerja di Biro Keuangan lebih terstruktur, terdokumentasi dan cepat. 7) Penerapan Budaya kerja 5K (Keteraturan, Kebersihan, Kerapihan, Keteraturan, dan Kelestarian) pada Biro Keuangan sehingga lingkungan kerja rapi dan bersih serta menciptakan suasana kerja yang nyaman. Peluang (Opportunity) 1)
Adanya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan dalam berbagai bidang. Reformasi ini diharapkan mengubah budaya kerja aparatur sehingga berdampak pada kenaikan kinerja Biro Keuangan.
2)
Penerapan
Good
Public
Governance
(GPG)
atau
tata
kelola
kepemerintahan yang baik di Indonesia merupakan komitmen pemerintah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2005 – 2009) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian. Kebijakan tersebut merupakan peluang bagi Biro Keuangan untuk mengembangkan dan menerapkan konsep tata kelola keuangan yang baik atau Good Financial Governance (GFG) Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
5
di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari GPG. GFG yang dikembangkan merupakan implementasi dari reformasi pengelolaan keuangan dan reformasi birokrasi di Biro Keuangan. 3)
Penganggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting adalah penganggaran yang didasarkan pada program, output, dan outcome. Hal ini merupakan peluang untuk memperoleh anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan Biro Keuangan.
4)
Diklat
di
bidang
Pengelolaan
Keuangan
untuk
meningkatkan
kompetensi SDM Pengelola Keuangan baik di lingkungan Biro Keuangan, maupun di lingkungan Kementerian Perindustrian. 5)
SDM
Pengelola
Keuangan
Perindustrian
sudah
memudahkan
Biro
di
memiliki
Unit
atau
kompetensi
Keuangan
untuk
Satker
Kementerian
yang baik, sehingga melakukan
pembinaan
pengelolaan keuangan. 2.
Permasalahan Agar pengelolaan administrasi keuangan dan BMN dapat dilakukan
dengan efektif, efisien, dan akuntabel, oleh Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasidan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara, tidak dapat dipungkiri pula dalam pelaksanaan tugas dimaksud
masih
terdapat
nenerapa
kendala/permasalahan
yang
dapat
menghambat keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaransasaran strategis. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka digunakan metode SWOT dengan hasil sebagai berikut : Kelemahan (Weakness) 1)
Penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis IT membutuhkan SDM yang memiliki kualifikasi khusus untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi keuangan. Kurangnya jumlah pegawai dengan latar belakang IT dapat menghambat pengembangan komputerisasi pengelolaan keuangan.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
2)
6
Penempatan pegawai pada posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.
3)
Kurangnya sharing knowledge membuat pegawai hanya mengetahui proses kerja masing-masing atau tupoksinya saja.
4)
Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan untuk beberapa tusi.
5)
Penyampaian laporan BMN oleh unit kerja masih ada yang belum tertib, baik penyampaian laporan BMN dari tingkat UAKPB ke tingkat UAPPB-W maupun laporan BMN dari tingkat dari tingkat UAPPB-W ke tingkat UAPPB-E 1 sehingga berpengaruh pada penyampaian laporan UAPB Kementerian Perindustrian ke Kementerian Keuangan.
6)
Akibat perubahan kode/nama satker yang berubah, sehingga perlu dilakukan koreksi sebaran satker yang belum sama antara KPKNL dengan data dari Kementerian Perindustrian.
7)
Kualitas SDM yang menangani BMN masih kurang memadai dan perlu ada pelatihan-pelatihan baik tentang pengetahuan Akuntansi maupun penguasaan Informasi Teknologi (IT) khususnya pengetahuan tentang Ilmu Database Komputer.
8)
Masih sering terjadi pergantian Petugas Operator Aplikasi SIMAK BMN, sehingga pegawai tersebut belum siap dan belum dilatih tentang pengoperasian Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, khususnya SIMAK BMN maupun pengetahuan tentang ilmu computer dan akuntansi pada umumnya.
9)
Masih banyak BMN yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara.
10) Ketidakseriusan peserta terhadap materi yang diberikan dalam diklat pengadaan
barang/jasa
karena
keterbatasan
waktu
dalam
menyampaikan materi, dan tidak ada motivasi untuk lulus ujian dikarenakan tanggung jawabnya yang berat dan bersifat pribadi. 11) Masih terdapat aset yang belum dilakukan IP.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
12) Penatausahaan sebagaimana
dan
Pelaporan
peraturan
dan
BMN
yang
ketentuan
belum
7
dilaksanakan
yang berlaku. Hal
ini
menyulitkan bagi petugas berkenaan dengan perolehan BMN tahuntahun seblumnya (misal : tidak dilakukan labelisasi BMN) 13) Terdapat Aset yang tidak ditemukan. 14) Sistem Pengendalian Internal oleh KPA masih lemah. Belum adanya komitmen yang kuat daripara Pimpinan Sekretariat UAPPAJB-W dalam menjalankan fungsinya sebagai Koordinator Wilayah. Hal ini terbukti dengan banyaknya Sekretariat UAPPAJB-W yang tidak membuat dan mengirimkan laporan konsolidasi wilayah ke Tingkat Eselon I. 15) Dokumen pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan belum tertib. 16) Masih banyak satker yang tidak melampirkan Berita Acara Stock Opname Kas oleh Bendahara Pengeluaran dan Register Penutupan Kas oleh Bendahara Pengeluaran, serta banyak Satker yang tidak melampirkan Berita Acara Stock Opname fisik. Ancaman (Threat) 1)
Aplikasi SIMAK-BMN sering berubah-ubah versinya, serta SatkerSatker di daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian Aplikasi (Up-date SIMAK-BMN). Persediaan dan Stock opname Aset tetap.
2)
Banyaknya aplikasi baru atau updating aplikasi mengharuskan pengelola keuangan memiliki kemampuan untuk mempelajari aplikasi keuangan dengan cepat.
3)
Adanya tugas tambahan yang harus diselesaikan dalam waktu cepat.
4)
Rekrutmen pegawai baru harus melalui persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana eformasi pegawai tidak semua dapat dipenuhi mengingat terbatasya jumlah pegawai yang diterima.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BIRO KEUANGAN A.
VISI BIRO KEUANGAN Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang telah
diuraikan pada Bab I serta tugas dan fungsi dari Biro Keuangan, maka disusunlah visi dan misi Biro Keuangan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran, serta pelaksanaan kegiatan. Visi Biro Keuangan untuk tahun 2015 – 2019 adalah:
“ Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan BMN yang baik dan benar”.
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan BMN Yang Baik Dan Benar adalah mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, efektif, efisien, ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
B.
MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata
dalam bentuk
misi sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan sebagai
berikut: 1. Mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel, transparan dan berbasis IT; 2. Mewujudkan aparat pengelola keuangan dan BMN yang profesional.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 C.
9
TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Biro
Keuangan. Berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai Biro Keuangan sebagai berikut: 1.
Tersedianya laporan keuangan dan BMN yang berkualitas.
2.
Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten.
3.
Terwujudnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang berbasis IT.
D.
SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis
yang akan diwujudkan pada tahun 2015 - 2019 berdasarkan perspektif stakeholder, pelaksanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ditunjukkan dalam peta strategi Biro Keuangan pada Gambar II.1. Selain itu, terdapat juga beberapa sasaran lainnya dalam mencapai tujuan Biro Keuangan. Tujuan I : Tersedianya laporan keuangan dan BMN yang berkualitas Sasaran I : Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu Indikator Kinerja Sasaran: Terwujudnya realisasi anggaran yang efektif dan efisien Sasaran II : Mewujudkan Laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indikator Kinerja Sasaran: Terwujudnya laporan keuangan dengan predikat Capaian Standar Tertinggi
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
10
Sasaran III : Menyediakan pedoman di bidang pengelolaan keuangan dan BMN Indikator Kinerja Sasaran: Tersedianya kebijakan pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran IV: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Indikator Kinerja Sasaran: Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian
Tujuan II: Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten. Sasaran I : Meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN Indikator Kinerja Sasaran: Tersedianya SDM Pengelola Keuangan dan BMN yang Kompeten
Tujuan III: Terwujudnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang berbasis IT. Sasaran I : Terwujudnya ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern Indikator Kinerja Sasaran: Terselenggaranya kegiatan layanan operasional perkantoran
Dari seluruh Indikator Kinerja Sasaran, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Keuangan Tahun 2015-2019 adalah :
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 1.
Terwujudnya laporan
keuangan dengan
predikat Capaian
11
Standar
Tertinggi 2.
Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan dan BMN
Berikut ini peta strategi Biro Keuangan yang menggambarkan hubungan antara
tujuan,
sasaran
strategis
dan
faktor-faktor
yang
mendukung
pencapaiannya.
Gambar II-1 Peta Strategi Biro Keuangan Tahun 2015 – 2019 DIAGRAM PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEUANGAN VISI DAN MISI BIRO KEUANGAN
Memenuhi Harapan Stakeholders
STRATEGIC OUTCOMES
STRATEGIC OBJECTIVE
Terwujudnya sistem tatakelola keuangan dan BMN yang berbasis IT
Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Biro Keuangan
STRATEGIC DRIVER
PENYIAPAN KEBIJAKAN
Pengelolaan SDM Aparat Bidang Keuangan
TUPOKSI BIRO KEUANGAN
VISI : TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK DAN BENAR MISI : 1. Mewujukan sistem tata kelola keuangan yang akuntabel dan berbasis IT; 2. Meningkatkan kompetensi aparat pengelola keuangan;
Tersedianya Laporan Keuangan Dan BMN yang Berkualitas
Menyiapkan Kebijakan Sistem Informasi Keuangan
Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten
KOORDINASI DAN FASILITASI Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran
Menyiapkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan
TUGAS : Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian FUNGSI: a.penyiapan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan anggaran kementerian; b. penyiapan pembinaan,dan koordinasi perbendaharaan kementerian; c. penyiapan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan kementerian; d. penyiapan pembinaan dan koordinasi penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum dan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).; e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaporan administrasi pengelolaan barang milik negara kementerian; dan f. pelaksanaan program dan urusan tata usaha biro
Mendiseminasikan Peraturan Bidang Keuangan
Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Perbendaharaan
Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan BMN
Melakukan Memfasilitasi Koordinasi dan Pengembangan SDM Fasilitasi Penysunan Bidang Keuangan Laporan Keuangan
PEMBINAAN IKU / KPI Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan Bidang Keuangan
1. Terwujudnya laporan keuangan dengan predikat capaian standar tertinggi 2. Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
SDM
ORGANISASI
INFORMASI
Mengembangkan SDM Yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
Mengembangkan Ketatalaksanaan, Sarana dan Prasarana yang Modern
Mengembangkan Sistem Informasi Keuangan yang Terintegrasi dan Handal
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
12
BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A.
ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi Biro Keuangan yang telah
ditetapkan, maka dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Adapun arah kebijakan Biro Keuangan untuk tahun 2015 - 2019 sebagai berikut: 1.
Mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan BMN berbasis teknologi informasi.
2.
Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
B.
STRATEGI Dalam mewujudkan tersedianya laporan keuangan dan BMN yang
akurat, akuntabel, dan tepat waktu, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyediakan pedoman di bidang pengelolaan keuangan dan BMN, dan meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu: 1.
Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai dengan SAP di lingkungan Kemenperin.
2.
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan BMN.
3.
Pengelolaan Perbendaharaan.
4.
Monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenperin.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
13
Dalam mewujudkan SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu: 1.
Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keuangan.
2.
Pelaksanaan Manajemen kinerja Biro.
3.
Pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kemenperin.
Dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang berbasis IT, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan terwujudnya ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu: 1.
Penyelenggaraan layanan perkantoran.
2.
Pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional perkantoran.
3.
Penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran.
C. 1.
PROGRAM Program
Pengembangan
SDM
Industri
Dan
Dukungan
Manajemen
Kementerian Perindustrian
D. 1.
KEGIATAN Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 E.
14
TARGET JANGKA MENENGAH (2015-2019) Untuk dapat mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Biro Keuangan
yang telah ditentukan, perlu disusun target jangka menengah Biro Keuangan, yaitu : 1.
Laporan Keuangan yang mendapatkan predikat Capaian Standar Tertinggi 2015-2019.
2.
Terbangunnya
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)
di
Lingkungan Kementerian Perindustrian pada Tahun 2019. 3.
Tersedianya 3 (tiga) pedoman pengelolaan keuangan yang dapat dijadikan acuan setiap tahunnya.
4.
Terlaksananya
kegiatan
peningkatan
kemampuan
SDM
bidang
pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
F.
KERANGKA KELEMBAGAAN
1.
STRUKTUR ORGANISASI SAAT INI Strukur organisasi Biro Keuangan saat ini mengacu pada Peraturan
Menteri Perindustrian No. 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan tersebut maka Tugas Pokok
Biro
Keuangan
adalah
melaksanakan
pembinaan,
koordinasi,
pengendalian dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Kementerian. Selain melaksanakan tugas, Biro Keuangan juga menyelenggarakan fungsinya yaitu : a.
Penyiapan pedoman teknis pengelolaan anggaran dan barang milik Negara;
b.
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
c.
Pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian Negara;
d.
Pelaksanaan akuntansi dan administrasi pengelolaan barang milik Negara;
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 e.
Penyediaan
data
dan
informasi
keuangan
serta
15
koordinasi
dan
pelaksanaan verifikasi penganggaran Kementerian; dan f.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung oleh 4 (empat) Bagian, yaitu: 1.
Bagian Pelaksanaan Anggaran; Mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
pedoman
teknis,
pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi: a)
Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian;
b)
Penyiapan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
penatausahaan
pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian; dan c)
Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi anggaran
penerimaan
negara
bukan
pajak
di
lingkungan
Kementerian.
Dalam melaksanakan tugas Bagian Pelaksanaan Anggaran dibantu oleh: 1)
Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian;
2)
Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian;
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 3)
16
Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi
anggaran
penerimaan
Negara
bukan
pajak
di
lingkungan Kementerian.
2.
Bagian Perbendaharaan; Mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
pedoman
teknis,
pembinaan, koordinasi pengelolaan perbendaharaan, pertanggungjawaban anggaran, penyelesaian kerugian negara, dan pengelolaan penggajian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi: a)
penyiapan
bahan
pembinaan,
koordinasi,
pengelolaan
perbendaharaan dan penetapan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR); b)
penyiapan bahan pembinaan, koordinasi penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian; dan
c)
pengelolaan gaji satuan kerja Sekretariat Jenderal.
Dan dalam melaksanakan tugas Bagian Perbendaharaan dibantu oleh: 1)
Subbagian
Penatausahaan
Perbendaharaan,
Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan
mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, penatausahaan perbendaharaan dan penetapan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR); 2)
Subbagian
Penatausahaan
mempunyai
tugas
melakukan
Pertanggungjawaban penyiapan
bahan
Anggaran pembinaan,
koordinasi penatausahaan pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal; Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 3)
17
Subbagian Pengelolaan Gaji Pajak mempunyai tugas melakukan pengelolaan gaji satuan kerja Sekretariat Jenderal.
3.
Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi BMN Mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
pedoman
teknis,
koordinasi dan pelaksanaan akuntansi keuangan dan barang milik Negara serta administrasi pengelolaan barang miliknegara Kementerian. Dalam melaksanakan tugas Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi BMN mempunyai fungsi: a)
Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan akuntansi keuangan Kementerian;
b)
Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan akuntansi barang milik Negara Kementerian; dan
c)
Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, administrasi pengelolaan barang milik Negara Kementerian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Akuntansi dan Pengelolaan
Administrasi BMN dibantu oleh: 1)
Subbagian
Akuntansi
Keuangan
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi keuangan Kementerian. 2)
Subbagian
Akuntansi
Barang
Milik
Negara
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi barang milik negara Kementerian. 3)
Subbagian Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara mempunyai tugas
melakukan
penyiapan
bahan
pembinaan,
koordinasi
administrasi pengelolaan barang milik Negara Kementerian.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 4.
18
Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran. Mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
pedoman
teknis,
pembinaan, analisis keuangan, dan verifikasi serta urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro. Dalam melaksanakan tugas Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran mempunyai fungsi: a)
Penyiapan
bahan
pembinaan,
koordinasi,
serta
pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyediaan informasi keuangan Kementerian dan pengembangan system pengelolaan keuangan; b)
penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan verifikasi penganggaran dan pelaporan; dan
c)
pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.
Dalam melaksanakan tugas Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran dibantu oleh: 1)
Subbagian
Analisis
penyiapan
bahan
Keuangan
mempunyai
pembinaan,
koordinasi
tugas serta
melakukan pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyediaan informasi keuangan Kementerian dan system pengelolaan keuangan. 2)
Subbagian Verifikasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran dan pelaporan.
3)
Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
19
Gambar II-1 Struktur Organisasi Biro Keuangan
2.
MANAJEMEN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN BIRO KEUANGAN Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat
Jenderal Kementerian Perindustrian berpedoman pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS yang di atur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Dalam mewujudkan SDM Aparatur di lingkungan Biro Keuangan yang profesional dan kompeten, beberapa langkah strategis dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 a.
20
Pengadaan Pegawai Biro Keuangan mengajukan usulan pengadaan pegawai berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai di masing-masing bagian. Pada tahun 2015, Biro Keuangan tidak mengajukan usulan pengadaan pegawai dikarenakan adanya kebijakan moratorium (penghentian) perekrutan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB. Namun tahun 2016-2019, Biro Keuangan berencana mengajukan usulan pengadaan pegawai untuk menggantikan pegawai-pegawai yang memasuki usia pensiun. Dari data kepegawaian Biro Keuangan, jumlah pegawai yang usianya diatas 50 tahun atau menjelang BUP sebanyak 14 (empat belas) pegawai atau 33.3%. Oleh karena itu, pengadaan pegawai perlu dilakukan untuk menjaga kinerja Biro. Tabel II.1 Prediksi Usulan Pengadaan Pegawai No
Tahun
Jumlah Pegawai
Pensiun
Formasi Akhir
Tambahan Pegawai
Formasi Setelah Penambahan
1
2015
42
0
42
0
42
2
2016
42
1
41
7
48
3
2017
48
2
46
3
49
4
2018
49
6
43
3
46
5
2019
46
2
44
2
46
Tabel II.2 Profil Pegawai Berdasarkan Usia Per Tahun 2015 Usia
Jumlah (Orang)
Persen (%)
< 25
3
7.14
26 – 30
6
14.29
31 – 35
8
19.05
36 – 40
3
7.14
41 – 45
1
2.38
46 – 50
7
16.67
51 – 55
10
23.81
> 56
4
9.52
Total
42
100
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
b.
21
Pengembangan SDM Biro
Keuangan
melakukan
pengembangan
SDM
berdasarkan
kebutuhan atas pelaksanaan tugas pegawai dan peningkatan kompetensi secara umum. Biro Keuangan menargetkan sekurang-kurangnya 50% pegawai mendapat pelatihan dalam setahun.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
22
BAB IV - TARGET KINERJA DAN PENDANAAN A.
TARGET KINERJA Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun
2015-2019, Biro Keuangan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Biro Keuangan yang dijabarkan pada bab III. Berikut ini program dan kegiatan Biro Keuangan tahun 2015 – 2019. Kegiatan Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional dilaksanakan oleh Biro Keuangan dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:
Tabel IV-1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Tahun 2015 – 2019 Sasaran Kegiatan/ Indikator
Kegiatan
Satuan
Target 2015
2016
2017
2018
2019
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Laporan keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan capaian tertinggi
Laporan
1
1
1
1
1
-
Tingkat realisasi anggaran Kementerian Perindustrian
Persen
90
90
90
90
90
-
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN
Nilai dari Kementerian Keuangan
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Sasaran Kegiatan/ Indikator
Kegiatan
Satuan
23
Target 2015
2016
2017
2018
2019
320
400
400
400
400
-
Tersedianya SDM pengelola keuangan yang kompeten
Orang
-
Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran
Pedoman
3
3
3
3
3
Layanan Perkantoran Biro Keuangan
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
-
Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Setjen dengan tepat waktu
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
-
Terselenggar anya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Keuangan
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
-
Terselenggar anya operasional dan pemeliharaan perkantoran ULP
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
-
Terselenggar anya operasional dan pemeliharaan perkantoran KDEI Taipei
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Sasaran Kegiatan/ Indikator
Kegiatan
B.
Satuan
24
Target 2015
2016
2017
2018
2019
-
Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di Otorita Asahan dengan tepat waktu
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
-
Terselenggar anya operasional dan pemeliharaan perkantoran Otorita Asahan
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
KERANGKA PENDANAAN Dalam rangka mencapai sasaran strategis Biro Keuangan Kementerian
Perindustrian tahun 2015- 2019, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Biro Keuangan Kementerian Perindustrian untuk tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel IV-1 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2015 – 2019 NO
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT
A
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
1
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Biro Keuangan
ALOKASI (Rp Juta) 2015
125.045
2016
129.252
2017
138.817
2018
151.869
2019
166.226
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
NO
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT
25
ALOKASI (Rp Juta) 2015
2016
2017
2018
2019
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN di Lingkungan Kementerian Perindustrian
7.187
-
-
-
-
- Peningkatan Kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan
1.700
-
-
-
-
415
-
-
-
-
- Pedoman Pengelolaan Keuangan dan BMN - Dokumen Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian
-
8.559
9.875
11.625
12.787
- Unit Layanan Pengadaan (ULP)
3.863
3.278
3.933
4.327
4.759
- Pembinaan/ Penyelenggaraan Kerjasama Internasional
1.433
1.130
1.243
1.367
1.504
- Fasilitasi Operasional Otorita Asahan
3.171
3.778
3.778
3.778
3.778
106.067
109.821
118.826
129.494
142.003
1.209
1.086
1.162
1.278
1.393
125.045
129.252
138.817
151.869
166.226
- Layanan Gaji dan Tunjangan - Layanan Perkantoran TOTAL
Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran renstra ini.
Biro Keuangan
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
26
BAB V PENUTUP Rencana strategis Biro Keuangan tahun 2015 – 2019 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan TUPOKSI Biro Keuangan dan UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Biro Keuangan selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis, Peta Strategi dan Key Performance Indikator
(KPI)
agar
penggunaan
sumber
daya
yang
tersedia
dapat
dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif. Rencana Strategis Biro Keuangan telah direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaianpenyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra Biro Keuangan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Biro Keuangan secara sistematis sehingga Renstra tersebut dapat dipergunakan sebagai road map dalam pelaksanaan tupoksi.
Biro Keuangan
Lampiran 1 : Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2010-2014 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1 Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu 2 Mewujudkan Laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian Tingkat kualitas laporan keuangan
3 Meningkatnya kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN 4 Menyediakan pedoman di bidang pengelolaan keuangan dan BMN 5 Terwujudnya ketatalaksanaan, sarana dan prasarana yang modern 6 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja
2010
2011
2012
2013
2014
Ket
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
persen
90,00
87,22
90,00
84,06
90,00
98,00
90,00
83,90
90,00
91,55
indeks opini BPK (WTP=4)
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Tersedianya SDM pengelola keuangan yang kompeten
orang
-
-
415
415
554
415
448
440
350
403
Tersusunnya pedoman di bidang pengelolaan keuangan Tingkat kinerja, pelayanan dan tata laksana Biro Keuangan yang profesional
pedoman
-
-
5
5
8
5
6
6
4
4
Bulan Layanan
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Satker
-
-
-
-
-
-
-
-
32
32
DIAGRAMLAMPIRAN PETA STRATEGI DAN STRATEGI INDIKATORBIRO KINERJA UTAMA BIRO KEUANGAN 2 : PETA KEUANGAN VISI DAN MISI BIRO KEUANGAN
Memenuhi Harapan Stakeholders
STRATEGIC OUTCOMES
STRATEGIC OBJECTIVE
VISI : TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK DAN BENAR MISI : 1. Mewujukan sistem tata kelola keuangan yang akuntabel dan berbasis IT; 2. Meningkatkan kompetensi aparat pengelola keuangan;
Terwujudnya sistem tatakelola keuangan dan BMN yang berbasis IT
Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Biro Keuangan
STRATEGIC DRIVER
PENYIAPAN KEBIJAKAN
Pengelolaan SDM Aparat Bidang Keuangan
TUPOKSI BIRO KEUANGAN
Menyiapkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Menyiapkan Kebijakan Sistem Informasi Keuangan
TUGAS : Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian FUNGSI: a.penyiapan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan anggaran kementerian; b. penyiapan pembinaan,dan koordinasi perbendaharaan kementerian; c. penyiapan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan kementerian; d. penyiapan pembinaan dan koordinasi penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum dan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).; e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaporan administrasi pengelolaan barang milik negara kementerian; dan f. pelaksanaan program dan urusan tata usaha biro
Tersedianya Laporan Keuangan Dan BMN yang Berkualitas
Terwujudnya SDM pengelola keuangan dan BMN yang kompeten
KOORDINASI DAN FASILITASI Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran
Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Perbendaharaan
Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan BMN
Mendiseminasikan Peraturan Bidang Keuangan
Memfasilitasi Pengembangan SDM Bidang Keuangan
Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Penysunan Laporan Keuangan
PEMBINAAN IKU / KPI Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan Bidang Keuangan
1. Terwujudnya laporan keuangan dengan predikat capaian standar tertinggi 2. Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
SDM
ORGANISASI
INFORMASI
Mengembangkan SDM Yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
Mengembangkan Ketatalaksanaan, Sarana dan Prasarana yang Modern
Mengembangkan Sistem Informasi Keuangan yang Terintegrasi dan Handal
LAMPIRAN 3 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BIRO KEUANGAN TAHUN 2015 - 2019 Program / Kegiatan
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (2)
(1)
Target
Lokasi (3)
Alokasi (Rp Juta)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-BNS-BS
(14)
(15)
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN Laporan keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan capaian tertinggi
1
Tingkat realisasi anggaran Kementerian Perindustrian -
Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan)
Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan Tersedianya kebijakan internal mengenai - pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (pedoman) Layanan Perkantoran Biro Keuangan (Bulan layanan) -
-
Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Setjen dengan tepat waktu (Bulan layanan) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Keuangan (Bulan layanan) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran ULP (Bulan layanan) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran KDEI Taipei (Bulan layanan) Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di Otorita Asahan dengan tepat waktu (Bulan layanan) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Otorita Asahan (Bulan layanan)
Jakarta
1
1
1
1
125.045
129.252
138.818
151.869
166.226
9.921
11.613
12.004
13.205
14.525
90
90
90
90
90
Biro Keuangan
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Capaian Standar Tertinggi
Biro Keuangan
320
400
400
400
400
Biro Keuangan
3
3
3
3
3
Biro Keuangan
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Biro Keuangan
12
12
12
12
12
Biro Keuangan
12
12
12
12
12
ULP
12
12
12
12
12
KDEI Taipei
12
12
12
12
12
Biro Keuangan
12
12
12
12
12
Otorita Asahan
115.124
117.639
126.813
138.664
151.701
