RENCANA STRATEGIS KATA PENGANTAR

RENCANA STRATEGIS 2013-2018

KATA PENGANTAR Sesuai dengan Undang-udang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kaota Parepare Tahun 2013-2018, sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) 2013-2018.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemograman dan penganggaran berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan kerangka pengeluaran jangka menengah, harus mengalami penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada sasaran, outcome, kegiatan dan output.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingklungan hidup.

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare | I - 1


Semoga Renstra Dinas Tata Ruang dan Parepare

Tahun

2013-2018

dapat

dijadikan

Pengawasan Bangunan Kota pedoman

dan

acuan

dalam

melaksanakan kinerjanya.

Parepare, 16 Oktober 2014

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE,

H. KADARUSMAN MANGURUSI, SE.,M.Si. Pangkat : Pembina Tk.I NIP. : 19590611 198412 1 005



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I-i

DAFTAR ISI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I - iii

BAB I PENDAHULUAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I-1

1.1.

LATAR BELAKANG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I-1

1.2.

LANDASAN HUKUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I-2

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I-3

1.4.

HUBUNGAN ANTARA RENSTRA DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I-4

SISTEMATIKA PENULISAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I-5

BAB. 2 GAMBARAN PELAYANAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II - 1

1.5.

2.1

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD - - - - II - 1

2.2

SUMBER DAYA SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -

2.3

KINERJA PELAYANAN SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II - 28

BAB. 3 ISU-ISU STRATEGIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1

III - 1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2

II - 25

III - 1

TELAHAAN VISI, MISI & PROGRAM WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA PAREPARE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III - 2

3.3

TELAAHAN RESNTRA K/L DAN RENSTRA SKPD - - - - - - - - - - - - - - - III - 4

3.4

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI SELATAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III - 6

3.5

TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE - - III – 7

3.6

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III - 11

BAB. 4 VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN- IV-1 4.1

VISI & MISI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV - 1

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD - - - - - - - - - - -

IV – 3

4.2.1. Tujuan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV - 3

4.2.2. Sasaran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV - 4

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV - 10

4.3



4.3.1. Strategi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV - 10 4.3.2. Kebijakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV - 11

BAB. 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA - - - V – 1 5.1. Kebijakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V-1

BAB. 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VI - 1 BAB. 7 PENUTUP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII - 1



BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang

RI

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tesebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 20132018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.



Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Pegawasan Bangunan Kota Parepare. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

1.2.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, adalah : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-undang RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011; 7. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 9. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 10. Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



11. Peraturan Daerah Kota Parepare

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembara Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009); 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031; 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung; 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Ruang Terbuka Hijau (RTH); 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana

Strategis

Dinas

Tata

Ruang

dan

Pengawasan

Bangunan

dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Aparatur Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

serta pihak-pihak yang berkepentingan demi proses

Perencanaan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, adalah ; 1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.



1.4.

HUBUNGAN ANTARA RENSTRA DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare tahun 2014-2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare adalah Renstra Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, srategi, kebijakan rencana program 5 (lima) tahun kedepan.

Perencanaan tersebut tetap mengedepankan koordinasi dan kerja sama antara sesame Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

RPJP Nasional

Diacu

RPJP Daerah

Pedoman

RPJM Nasional

Diperhatikan kan Pedoman

RPJM Daerah

Dijabarkan

Pedoman

RAPBN

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

Diserasikan melalui Musrenbang

Dijabarkan

Diacu

Pedoman RENSTRA SKPD

RKP

Pedoman

RENJA SKPD

Bagan 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.5.

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada bagan berikut ini :

Bab I

Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan menguraikan tentang struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, sumber daya Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare serta tantangan dan peluang Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare.

Bab III

Isu-isu Strategis

menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tupoksi, telaah visi misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018, telaah rencana strategi kementerian perumahan rakyat RI, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis penentuan isu-isu strategis dan penentuan isu-isu strategis. Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan menguraikan tentang visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, strategi dan kebijakan.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif menguraikan tentang rencana pelaksanaan kegiatan serta target kinerja dan kerangka pendanaan dan indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare.



Bab VI Bab VII

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare.



BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN 2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya

diserahkan

kepada

daerah

masing-masing

sesuai

dengan

kebutuhannya. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare merupakan Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 (Ketentuan BAB XI diubah) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2). Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalanan Umum atau disingkat UPTD PJU adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare | II - 1


Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008) yang secara khusus melaksanakan tugas pelayanan dibidang Penataan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dalam wilayah Kota Parepare berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 2 Februari 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, serta berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 Tanggal 4 februari 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan; dan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Fungsi tersebut diatas , maka berikut ini dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan struktural pada Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, adalah sebagai berikut :



1. Kepala Dinas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pengawasan bangunan. Untuk

menyelenggarakan

tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi : -

perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman;

-

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman;

-

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

penataan

ruang,

perumahan

dan

permukiman; -

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan sebagai berikut : -

Membuat rencana kegiatan/program kerja dinas;

-

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;

-

Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;

-

Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;

-

Merumuskan

kebijakan

teknis bidang

pentaan

ruang,

perumahan

dan

permukiman serta pengawasan bangunan; -

Menetapkan kawasan dan menyelenggarakan pengaturan, pembangunan, pengawasan

Kawasan

Siap

Bangun

dan

Lingkungan

Siap

Bangun

(Kasiba/Lisiba); -

Merumuskan kebijakan penanganan dan strategi penanggulangan kawasan kumuh;

-

Melaksanakan

inventarisasi

dan

pengawasan

pembangunan

kawasan

khusus/tertentu;



-

Memfasilitasi percepatan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

-

Mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum kawasan perumahan dan permukiman;

-

Melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pengembangan perumahan;

-

Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;

-

Melaksanakan pengawasan terhadap rencana pembangunan perumahan berdasarkan penataan ruang dan penataan pertanahan;

-

Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman;

-

Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Kawasan Strategis, dan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;

-

Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

-

Membuat

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberi

saran

dan

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

meliputi

administrasi

umum,

kepegawaian,

surat

menyurat,

penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi : -

Pemberian pelayanan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

-

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan keuangan dan asset;

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan

kegiatan lingkup Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan; -

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.



Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : -

Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

-

Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

-

Mengelola

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan

pelayanan

teknis

dan

administrative kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup dinas; -

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;

-

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;

-

Mengelola dan mengkoordinasi pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan asset;

-

Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;

-

Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan asset;

-

Menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

-

Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;

-

Menyiapkan

bahan

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP); -

Membuat

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberi

saran

dan

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

pelayanan

administrasi

umum

dan

Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyuray dan barang inventaris kantor. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : -

Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

-

Pelaksanaan kegiatan;

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;



-

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

-


Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : -

Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

-

Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;

-

Melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian di lingkungan dinas;

-

Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas;

-

Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

-

Melaksanakan

pengelolaan

dan

pemeliharaan

atas

barang

inventaris/asset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; -

Menginventarisasi

permasalahan-permasalahan

dan

menyiapkan

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; -

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : -


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

-




-


Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut : -

Melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun program jangka menegah;

-

Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional dinas;

-

Menyusun daftar usulan kegiatan;

-

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas;

-

Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;

-

Melaksanakan proses administrasi terkait penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas;

-

Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;

-

Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas;

-

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

-


2.3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok mengevaluasi program dan kegiatan serta menyusun laporan realisasi kegiatan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : -


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian ;

-




-


Rincian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagia berikut: -

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

-

Memberikan

saran/pertimbangan

dalam

rangka

perbaikan

program/kegiatan dimasa yang akan datang; -

Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

-

Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;

-

Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya;

-

Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;

-

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

-

Membuat

laporan

hasil

pelaksanaan

dan

memberi

saran

dan


3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijaksanaan teknis perencanaan tata ruang dan tata bangunan sesuai dengan ketepatan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi : -

Penyusunan kebijakan teknis bidang;

-

Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;



-

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;

-

Pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai berikut : -

Membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing seksi;

-

Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis, dan pengawasan bawahan;

-

Memeriksa hasil kerja bawahan;

-

Menyusun rancangan tata ruang dan bangunan skala kota;

-

Melaksanakan perencanaan bidang tata ruang dan bangunan;

-

Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

-

Merumuskan kebijakan teknis rencana peletakan (site plan) dan rencana khusus pusat kota, daerah pertokoan, daerah perdagangan, pusat lingkungan, daerah industri, dan bangunan-bangunan lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota;

-

Merumuskan kebijaksanaan teknis rencana kapling dan tiap pengguna tanah dan garis besar bentuk bangunan termasuk rencana jalan. Rolling, saluran air, hujan, jalur hijau, dan garis bangunan;

-

Menyusun rencana dan program dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data serta melaksanakan study dalam hubungannya dengan perencanaan dan pengembangan kota;

-

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;

-

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 3.1. Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tata ruang dan bangunan

gedung,

arsitekturasi, informasi tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.



Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung mempunyai fungsi : -

Penyusunan program dan kegiatan seksi;

-

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

-

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

-


Rincian tugas Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung sebagai berikut : -

Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;

-

Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;

-

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;

-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

-

Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan bangunan serta peruntukannya;

-

Melaksanakan pemantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bangunan yang menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta ketentuan yang berkaitan dengan penetapan ruang;

-

Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan serta kegiatan pembangunan lanjutan;

-

Menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

-

Menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota;

-

Menetapkan rencana detail tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);



-

Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bangunan yang bersejarah untuk menjaga kelestarian histories;

-


3.2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfataan Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan

kebijakan

teknis

dalam

pemberian

pelayanan

dan

pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana penyelenggaraan dan informasi tata ruang. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi : -


-


-


-


-


Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut : -


-


-


-

Memberi petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

-

Melaksanakan sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penataan ruang;



-

Melaksanakan

pengembangan

system

informasi dan

komunikasi

penataan ruang kota; -

Melaksanakan penyebar luasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

-

Meningkatkan

pengembangan

kesadaran

dan

tanggung

jawab

masyarakat; -

Melaksanakan penyusunan program dan penganggaran di bidang penataan ruang

-

Melaksanakan pemanfaatan kawasan strategis kota;

-

Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

-

Melaksanakan pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota, bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

-

Melaksanakan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

-

Melaksanakan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis;

-

Menetapkan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

-

Menetapkan

criteria

penetapan

dan

perubahan

fungsi

ruang

kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; -

Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;

-

Memberikan dan membatalkan izin pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;

-

Menetapkan peraturan daerah zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;

-

Melaksanakan

pemetaan

kota

atas

rencana

terperinci

kota,

menyediakan/mengusahakan peta udara/topografi dan peta wilayah kelurahan dan kecamatan; -

Membuat patok batas rencana rekreasi dan rencana lain sehubungan dengan rencana tata ruang;



-

Melaksanakan produksi peta tanah (konsolidasi) peta bangunan dan peta banjir;

-

Menyiapkan dokumentasi berupa foto-foto slide, rekaman, dan alat peraga lainnya;

-


4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kepala Bidang Perumahan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dalam penataan perumahan dan permukiman. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : -


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan

kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; -


-


Rincian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sebagai berikut : -


-

Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;

-


-

Melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan perumahan dan permukiman;

-

Menyusun rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dalam pengembangan kapasitas kota;

-

Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik BUMN, BUMD, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,



industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor, dan pengembang kawasan perumahan

dan

permukiman

dalam

rangka

meningkatkan

upaya

pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman; -

Melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;

-

Menyediakan data dan informasi pembangunan, penyediaan serta kemudian masyarakat dalam memperoleh rumah;

-

Memfasilitasi PNS yang belum memiliki rumah tempat tinggal;

-

Menyusun rencana pengembangan wilayah perumahan dan permukiman berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

-

Menyusun rencana pemetaan pengembangan perumahan dan permukiman;

-

Melakukan inventarisasi kebutuhan saran dan prasarana perumahan dan permukiman;

-

Memfasilitasi percepatan pembangunan perumahan;

-

Melakukan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas umum kawasan perumahan dan permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum;

-

Melaksanakan pembangunan rumah untuk korban bencana di daerah;

-

Membuat

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberi

saran

dan


4.1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman, mempunyai tugas pokok menyediakan bahan dan melaksanakan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan

dan

pengembangan

dalam

rangka

peningkatan

dan

perbaikan kualitas permukiman. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman mempunyai fungsi : -


-


-


-

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;



-


Rincian tugas Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman sebagai berikut : -


-


-


-

Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

-

Menyelenggarakan penanganan kawasan kumuh perkotaan;

-

Melaksanakan pengolahan/perumahan dan perbaikan permukiman kumuh/melayani;

-

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh;

-

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penanganan pemukiman kumuh;

-

Menyusun rencana perbaikan/peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan perumahan dan permukiman masyarakat;

-

Melakukan

inventarisasi

terhadap

sarana

dan

dibutuhkan lingkungan perumahan dan permukiman

prasarana

yang

untuk diadakan

perbaikan; -

Melakukan berbaikan dalam kawasan perumahan dan permukiman meliputi : perbaikan jalan lingkungan dan setapak dengan lebar maksimal 4 meter dan perbaikan salauran air dengan ukuran dibawah 50 CM;

-

Memfasilitasi dan mengkoordinaskan perbaikan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum (perbaikan melebihi ukuran point K);



-

Mengkoordinasikan perbaikan dan pemeliharaan srana dan prasarana jalan lingkungan dan sepetak saluran air hujan sanitasi/jamban keluarga dan tempat penempungan sampah dan;

-

Membuat laporan hasil pelakasanan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pempinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4.2. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dan kawasan khusus dan tertentu Dalam menyelanggarakan tugas di atas,Kepala Seksi pengembangan kawasan perumahan mempunyai fungsi ; -


-


-

Pembinaan, pengkoordinasian,pengendalian dan pengawasan program dalam lingkup seksi;

-


-

Pelaksanaan tugas lain yang diberi pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas kepala seksi pengembangan kawasan perumahan sebagai berikut : -


-


-


-

Memberikan petunjuk bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

-

Mempersiapkan rencana pengembangan kawasan perumahan Strategi pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba);



-

Melaksanakan pengaturan pembangunan dan pengawasan terhadap kawasan perumahan, kawasan Siap bangun dan lingkungan siap bangun;

-

Melaksanakan penetapan izin lokasi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;

-


5. Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kepala Bidang Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta permanfaatan bangunan dalam kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas diatas , Kepala Bidang Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi : -


-


-

Pembinaan,

pengkoordinasikan,

pengedalian,

pengawasan

program

dan

kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; -


-


Rincian tugas Kepala Bidang Pengawasan Bangunan sebagai berikut ; -


-

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;

-

Memberikan pentunjuk , bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;

-


-

Menyusun perencanaan dalam rangka pengawasan dan penerbitan bangunan;

-

Mengkoordinasikan rekomendasi izin mendirikan bangunanan;

-

Melakukan identifikasi kesesuaian bangunan dan pemanfaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;



-

Melaksanakan pengawasan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku;

-

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kelancaran pengawasan bangunan;

-

Melakukan

inventarisasi

permasalahan

yang

menganggu

kelancaran

pelaksanaan tugas dan memberikan solusi pemecahan; -

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan tugas pokok dan fungsi. 5.1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, meneliti dan melaksanakan pengawasan bangunan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan mempunyai fungsi : -


-


-

Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

-


-


Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan sebagai berikut : -

Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagia bahan penyusunan program bidang;

-


-


-

Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian rencana teknis perubahan pengbongkaran dan pendirian bangunan baru;



-

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan;

-

Melaksanakan pencegahan dan penertiban bangunan yang menyimpan dari syarat teknis konstruksi;

-

Menerbitkan kegiatan pemanfaatan lokasi dan pembangunan secara illegal atau menyimpan dari izin yang telah dikeluarkan;

-

Melaksanakan inventarisasi bangunan yang belum mempunyai izin lokasi dan izin mendirikan bangunan;

-

Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan

tentang pengendalian

terhadap penataan kota yang ditentukan dalam rencana terperinci kota dan menetapkan garis sempadannya; -

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian tata letak sesuai rencana kawasan mikro, detail struktur dan teknis arsitektur bangunan;

-

Melaksanakan pengendalian tata letak bangunan dan penggunaan tanah struktur dan teknis arsitektur bangunan;

-

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5.2. Kepala Seksi Perizinan Lokasi Bangunan, mempunyai tugas pokok mengelola urusan perizinan lokasi dan izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam menyelenggarakan tugas diatas, Kepala Seksi Perizinan Lokasi Bangunan mempunyai fungsi - Melaksanakan program dan kegiatan seksi; - Pelaksanaan program dan kegiatan seksi; - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; - Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Rincian tugas Kepala Seksi Pelaporan sebagai berikut : - Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;



- Menyusun laporan hasil kegiatan sekIsi sebagai bahan penyusunaan laporan hasil kegiatan bidang; - Mengatur, mendistirbusikan dan mengkoordinaskan pelaksanaan tugas bawahan; - Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; - Melaksanakan pengelolaan dan perizinan lokasi bangunan (IMB); - Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan perizinan dan rehabilitasi bangunan; - Melaksanakan sosialisasi tata cara dan mekanisme perizinan bangunan; - Membuat laporan berkala tentang pengelolaan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan; - Mengkoordinasikan pelaksanaan pendirian bangunan dengan kantor pelayanan perizinan; - Membuat

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

meberi

saran

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 6. UPTD Penerangan Jalan Umum Susunan organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum terdiri dari : 6.1. Kepala UPTD Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas

mengkoordinasikan,

mengawasi

dan

mengendalikan

pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, kepala UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi : -

Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;

-

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan bidang penataan kota;

-

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

bidang

pemeliharaan

dan

pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU);



-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum sebagai berikut : -

membuat rencana program/kegiatan UPTD;

-

mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas bawahan;

-

memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;

-

menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;

-

melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan lampu penerangan jalan umum;

-

menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada Dinas;

-

menyusun

program

pelaksanaan

pemantauan

dan

pengawasan

Penerangan Jalan Umum (PJU) termasuk Lampu Hias dan Lampu Taman Kota; -

mengkoordinasikan pemantauan terhadap kondisi dan daya fungsi Penerangan Jalan Umum dengan instansi terkait;

-

mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan meteran Penerangan Jalan Umum dengan pihal PLN;

-

melaksanakan evaluasi terhadap gangguan dan kerusakan terhadap Penerangan Jalan Umum;

-

mencatat pengaduan dan pelaporan masyarakat untuk ditindak lanjuti;

-

melaksanakan perbaikan, penggantian dan pemasangan terhadap instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU);

-

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal pengembangan lampu penerangan jalan;

-

melaksanakan pembekuan/evaluasi pemakaian dan penggantian alat-alat Penerangan Jalan Umum;

-

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



6.2. Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : -

perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;

-

pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;

-

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan;

-

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut : -

melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi dan pembuatan laporan;

-

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pembuatan dan penanganan absen;

-

melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor;

-

menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum;

-

melaksanakan penatausahaan pengadaan barang dan penyaluran terhadap sarana dan prasarana lampu penerangan jalan;

-

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 2 Februari 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare,

serta



berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 Tanggal 4 februari 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan 1. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung 2. Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ruang d. Bidang Perumahan Permukiman 1. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan e. Bidang Pengawasan Bangunan 1. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan 2. Seksi Perizinan Lokasi Bangunan f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penerangan Jalan Umum Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

KASUBAG ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN

KASUBAG EVALUASI & PELAPORAN

KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEPALA BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN

KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PEMANFAATAN RUANG

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN

KEPALA SEKSI PERIZINAN LOKASI BANGUNAN

UPTD PJU

KASUBAG TATA USAHA



a.

SUMBER DAYA SKPD

i.

Sumberdaya Manusia Aparatur Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendididikan dapat dilihat pada table 2.1 dan table 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare berdasarkan pangkat/Golongan Pangkat/Golongan

a

b

c

d

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1 2

Golongan IV Golongan III

2 11

2 12

5

4

4 orang 32 orang

4 orang 22 orang

10 orang

3

Golongan II

1

6

-

2

9 orang

6 orang

3 orang

4 5 6

Golongan I Tenaga PTT Tenaga Sukarela Jumlah

-

-

-

-

6 orang 29 orang 80 orang



No

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan I Tidak ada (0%), golongan II sebanyak 9 orang (10,00%), golongan III sebanyak 32 orang (40 %), golongan IV sebanyak 4 orang (5 %), Tenaga PTT sebanyak 6 orang (7,5 %) dan Tenaga Sukarela sebanyak 29 orang (36,2).

Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare berdasarkan Tingkat Pendidikan. No 1 2 3 4 5 6

Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana/S2 Sarjana/S1 Sarjana Muda/Diploma III SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

8 orang 30 orang 2 orang 40 orang 80 orang





Data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare didominasi sarjana 30 orang (37,5%), SLTA sebanyak 40 orang (50,00%), Pasca Sarjana sebanyak 8 orang (10,00%), Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 2 orang (2,5%).

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional (Sarjana sebanyak 61,33%). Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan terdapat pula Tenaga PTT dan Tenaga Sukarela yaitu Tenaga PTT sebanyak 6 orang (perempuan 1 orang dan lakilaki 5 orang) dan Tenaga Sukarela sebanyak 7 orang (perempuan 3 orang dan lakilaki 4 orang). Dan pada UPTD PJU terdapat tenaga sukarela sebanyak 22 orang yang terdiri dari perempuan 6 orang dan laki-laki 16 orang.

i.

Sarana dan Prasarana Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun

kuantitas,

diperlukan

sebagai

unsur

pendukung

bagi

kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, alat komunikasi, alat transportasi, computer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dapat dilihat tabel 2.3.



Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan No.

A. 1 2

B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Jenis Asset

Jumlah

Kondisi Baik Rusak

Gedung Kantor Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kantor UPTD Penerangan Jalan Umum

Alat-Alat Kantor AC Organix Brankas Bor dan Mata Bor Chain Saw Compressor Dudukan Solder, Penghisap Timah Komputer Aplikasi SMS Center (PJU) Modem SMS Gateway Wavecom Dispenser Faximile KX-FT983 Filling Cabinet Genset Handycam Helm Kerja dan Safety Belt Kamera Kipas Angin Kulkas Kursi Laptop Las LCD TRD Sc35 Lemari Meja Kerja Mobil Motor Neon Box Pakaian Kerja Lapangan Printer Rak Senter Kepala Sofa dan Meja Tamu Tangga Aluminium Telepon Telepon PABX (1 Set) Televisi Tool Set Unit Power Standby Wireless Sound System

1 Unit



-

1 Unit



-

11 Unit 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Unit 1 Set 15 Set 1 KB 1 Buah 2 Buah 1 buah 5 Buah 1 Buah 1 Unit 15 Buah 6 Unit 10 Unit 1 Unit 130 Buah 6 Buah 1 Buah 1 Buah 15 Buah 67 Buah 4 Unit 19 Unit 7 Buah 30 Psg 13 Buah 3 Buah 6 Buah 4 Set 6 Buah 1 Buah 1 Set 5 Unit 8 Unit 17 Unit 1 Unit

8 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 Set 7 Set 1 KB 1 Buah 1 Buah 1 Buah 4 Buah 1 Buah 15 Buah 1 Buah 8 Buah 1 Unit 67 Bh 4 Buah 1 Buah 1 Buah 9 Buah 51 Buah 3 Unit 16 Unit 7 Buah 5 Buah 2 Buah 3 Set 3 Buah 1 Set 4 Unit 2 Unit 7 Unit 1 Unit

3 unit 1 Buah 8 Set 1 Buah 1 Buah 1 Unit 5 Buah 2 Buah 63 Bh 2 Buah 6 Buah 16 Bh 1 Unit 3 Unit 30 Psg 8 Buah 3 Buah 4 Buah 1 Set 3 Buah 1 Buah 1 Unit 6 Unit 10 Unit -

Sumber : Daftar Aset Dinas Tata Ruang dan Wasbang Kota Parepare Tahun 2013



a.

KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3.1

Urusan Perumahan

2.3.1.1. Lingkungan Pemukiman Kumuh Di Kota Parepare nampaknya masih terdapat lingkungan perumahan kumuh. Pada tahun 2010 luas lingkungan kumuh 31,09 ha dan pada tahun 2011 menurun menjadi 17,75ha, namun pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 27,40ha. Penambahan luasan tahun 2011 ke 2012 diakibatkan oleh pelaksanaan up dating lingkungan kumuh, dimana pada tahun 2011 pendataan dilakukan berdasarkan titiktitik kumuh Kota Parepare, namun ada perubahan permintaan dari kementerian sehingga pada tahun 2012 dilakukan pendataan berdasarkan lingkungan kumuh, sehingga terjadi perbedaan luasan. Upaya pemerintah untuk menurunkan persentase pemukiman kumuh masih tetap menjadi perhatian dan akan dilaksakan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tabel 2.4 Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN 2010 2011

2012

-

31,09

17,75

27,40

-

-

9.933

9.933

9.933

-

-

0,31

0,18

0,28

NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh

ha

-

2

Luas Wlayah

ha

Lingkungan pemukiman kumuh

%

2008 2009

Sumber : Dinas Tata Ruang, Tahun 2013 2.3.1.2 Rumah Layak Huni Pertumbuhan jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin bertambah dan semakin meningkatnya sektor-sektor usaha di perkotaan, mengakibatkan kebutuhan suatu tempat hunian yang lebih layak semakin sulit. Berdasarkan Tabel 2.54 jumlah rumah Kota Parepare semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun untuk rumah yang tidak layak huni belum teridentifikasi dari tahun 2008 s.d 2011 sehingga pada tahun 2012 dilakukan pendataan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



Berdasarkan pendataan rumah kurang/tidak layak huni tahun 2012 tersebut sebanyak 3.375 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni dari masyarakat penghasilan rendah yang tersebar di 22 kelurahan. Tabel 2.5 Rumah Layak Huni Kota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah rumah layak huni

unit

-

-

-

-

29.416

2

Jumlah rumah tidak layak huni

unit

-

-

-

-

3.375

3

Jumlah seluruh rumah

unit

-

-

28.789

29.719

31.172

Rumah layak huni

%

94,37

Sumber : Dinas Tata Ruang, Tahun 2013 Rumah layak huni yang terdata tahun 2012 tersebut akan ditangani secara bertahap melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan Rakyat, atau melalui anggaran Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan maupun melalui APBD Kota Parepare. 2.3.2 Penataan Ruang 2.3.2.1 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Jumlah bangunan di Kota Parepare selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah bangunan yang memperoleh IMB juga memperlihatkan peningkatan setiap tahun, namun jumlah ini merupakan IMB bangunan baru. Tahun 2008 jumlah bangunan berIMB sebanyak 3.817 unit dan terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2012 mencapai 8.449 unit. Ada peningkatan rata-rata 82% dalam kurun waktu 2008-2012. Penambahan ini menunjukkan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Parepare dari tahun ke tahun. Walaupun demikian masih banyak bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB. Peningkatan rasio bangunan berIMB disebabkan oleh semakin bertambahnya



jumlah bangunan baru di Kota Parepare. Bangunan yang tidak memiliki IMB ini sebenarnya adalah bangunan-bangunan lama/tua sehingga perlu ada langkah kongkrit dalam menertibkan bangunan-bangunan tanpa IMB tersebut. Berdasarkan Perwali No. 47 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan dimana salah satu pasalnya adalah tentang pemutihan IMB, yang sebelumnya perlu dilakukan inventarisasi kembali bangunan yang ada di Kota Parepare untuk mengetahui usia bangunan yang belum memiliki IMB tersebut. Disamping itu diperlukan juga peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyadari pentingnya izin mendirikan bangunan. Tabel 2.6 Rasio bangunan ber-IMB per 100 bangunan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1

BIDANG / URUSAN Jumlah bangunan ber IMB

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

unit

3.817

4.732

5.887

6.996

8.449

SATUAN

2

Jumlah Bangunan

unit

26.719

27.634

28.789

29.719

31.172

3

Tidak Memiliki IMB

unit

22.902

22.902

22.902

22.723

22.723

Sumber : Dinas Tata Ruang, Tahun 2013



Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Target No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Targe t IKK

Realisasi Capaian Tahun ke-

Target Renstra SKPD Tahun keIndikator Lainnya

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Rasio rumah layak huni per 1.000 penduduk

227,2 5

234, 10

241, 28

248, 63

255, 79

227, 25

234, 10

241, 28

248, 63

255, 79

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Persentase lingkungan permukiman kumuh

0,25 %

0,23 %

0,20 %

0,18 %

0,15 %

0,25 %

0,23 %

0,20 %

0,18 %

0,15 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan

34,03

37,1 3

40,0 3

42,7 4

45,2 9

34,0 3

37,1 3

40,0 3

42,7 4

45,2 9

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

66,67 %

66,6 7%

66,6 7%

66,6 7%

100 %

-

-

-

-

33%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

-

-

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Ketaatan terhadap RTRW SPM Bidang Penataan Ruang 5

6

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat insklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang.

100 %



7

8

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

-

-

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

-

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, maka perlu disusun strategi yang sesuia dengan visi misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018, serta berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan selama 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan seperti di bawah ini dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.4.1 Tantangan  Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Penataan Ruang dan penempatan SDM aparatur  Belum adanya basis data yang terpadu pada masing-masing bidang yang ditangani system informasi penataan ruang  Belum optimalnya pengelolaan penyediaan penerangan lampu jalan.  Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliaan ruang.  Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

2.4.2 Peluang  Adanya tuntutan penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan  Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi acuan dalam upaya untuk lebih mengefektifkan fungsi penataan ruang sebagai pendekatan strategis dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktf, dan berkelanjutan. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare | II - 34


 Telah diperdakannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare sehingga harus menjadi acuan dalam pembangunan, dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW menjadi hal yang mutlak sehingga perkembangan wilayah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme  Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia  Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam penyusunan database yang menjadi dasar dalam perencanaan penataan ruang.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare. Sumber daya Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan yang meliputi antara lain : 1.

Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan

secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannnya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik. 2.

Selain permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.

3.

Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi tekhnologi.

4.

Selanjutnya permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan organisasi harus memenuhi semua unsur baik struktural maupun fungsional agar tercipta sistem kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare | III - 1


3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2013-2018 VISI Visi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 adalah :

Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat

Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatknya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat.

Peduli, mengandung arti mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama.

Mandiri, mengandung arti mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarakan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Bermartabat, mengandung arti harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. MISI Misi pembangunan Kota Parepare dalam kurun waktu 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan

optimalisasi

pelayanan

pendidikan

dan

kesehatan

secara

berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan;



2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya local, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; 3. Mempercepat

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

wilayah

melalui

keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup; 4. Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pertisipasi aktif masyarakat. Misi ini merupakan upaya pemerintah Kota Parepare untuk terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada consensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masyarakat yang demokratis. Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat No (1) 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih (2) Mempercepat pemerataan pembangunan infrastuktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup

Permasalahan Pelayanan SKPD (3) Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Belum lengkapnya dokumen dan atura perundang-undangan penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Terbatasnya SDM Penataan Ruang yang kompeten Terbatas pendanaan

Faktor Penghambat (4) Belum optimalnya kapasitas SDM penataan ruang Belum optimalnya pengelolaan pendataan/data base Alokasi pendanaan penataan ruang masih terbatas

Pendorong (5) Motivasi kerja yang kuat Pemberian peluang/kesempatan pengembangan SDM Komitmen pemerintah kota dalam penataan ruang Semakin berkembangnya pembangunan perkotaan di berbagai bidang



3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan sebagaimana tabel 3.2 berikut : Visi dan Misi Renstra Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 VISI Visi yang ingin diwujudkan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011-2014 adalah :

Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni

MISI Dalam mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perumahan Rakyat memiliki Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. 3. Mengembangkan system pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pendaya gunaan sumber daya perumahan dan permukiman secara optimal. 5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.



Visi dan Misi Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yaitu : VISI Visi yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum adalah :

Terwujudnya sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis penataan ruang

MISI Dalam mewujudkan Visi tersebut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum memiliki Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunannasional dan daerah; 2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang;

3. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten. Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan bangunan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perkim & Penataan Ruang Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Permasalahan Pelayanan SKPD Belum lengkapnya dokumen dan aturan perundang-undangan penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Terbatasnya SDM Penataan Ruang yang kompeten Terbatasnya Pendanaan

Faktor Penghambat Belum optimalnya kapasitas SDM penataan ruang Belum optimalnya pengelolaan pendataan/data base Alokasi pendanaan penataan ruang masih terbatas

Pendorong Motivasi kerja yang kuat Pemberian peluang/kesempatan pengembangan SDM Komitmen pemerintah kota dalam penataan ruang Semakin berkembangnya pembangunan perkotaan di berbagai bidang



3.4. TELAAHAN RENSTRA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Visi dan Misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan yaitu : VISI Visi yang ingin diwujudkan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan adalah :

Untuk mewujudkan penataan ruang yang optimal dan lingkungan yang layak huni

MISI Dalam mewujudkan Visi tersebut Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatanmemiliki Misi sebagai berikut : 1. Merevitalisasi kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah; 2. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni 3. Menjadikan rencana Tata Ruang sebagai alat kendali pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan 4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui penataan ruang. Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. 1

1

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD

2 Rasio rumah layak huni sebesar0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,77 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.

3 Keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan Perumahan

Faktor Penghambat 4 Belum optimalnya pengelolaan pendataan/data base

Pendorong 5 Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui bantuan perumahan swadaya



3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perkembangan pembangunan Kota Parepare pada aspek fisik berupa meningkatnya intensitas penggunaan lahan, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kota, serta menurunnya kualitas lingkungan ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare sebagai salah satu SKPD yang diberi wewenang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah menghadapi beberapa kendala sebagaimana diuraikan sebagai berikut berikut : Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 20112031 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

Permasalahan Pelayanan SKPD Terbatasnya SDM Bidang Penataan Ruang yang Kompeten Terbatasnya Penganggaran Penataan Ruang

Faktor Penghambat

Pendorong

Belum optimalnya kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang

Arahan Undangundang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Motivasi kerja yang kuat



Tabel 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare untuk Dinas tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare

No.

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Kawasan Budidaya kawasan peruntukan perumahan

Pola Ruang Saat Ini

Capaian RTH telah mencapai 21,20 %

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

program percepatan pengembangan RTH Kota Parepare untuk pencapaian sekurang-kurangnya 30 persen dari luas wilayah kota

Identifikasi kawasan perumahan dan pemukiman yang masih berpotensi

Lokasi perumahan dan pengembangannya di kawasan Kec. Ujung, Soreang, dan Bacukiki

Kawasaan peruntukan perumahan

program penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTRK, RTRK/RTBL) sesuai amanah UU Nomor 26 Tahun 2007

Kec. Ujung, Kec. Soreang, Kec. Bacukiki, Kec. Bacukiki Barat

Indikasi pada pengalihan fungsi lahan

progam penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)

Terdapat 27,40 Ha kawasan kumuh sesuai identifikasi kawasan

program revitalisasi titik-titik kawasan permukiman kumuh di Kota Parepare

Dibutuhkan pendanaan dalam penyusunan RDTRK dengan pembagian RDTRK berdasarkan bagian wilayah pengembangan atau berdasarkan fungsi kawasan ZR disusun bersamaan dengan RDTR berupa zoning text dan zoning map Dibutuhkan pendanaan dalam mengidentifikasi kawasan kumuh Parepare serta

Kec. Ujung, Kec. Soreang, Kec. Bacukiki, Kec. Bacukiki Barat Tersebar di seluruh wilayah Kota Parepare



No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini


kumuh Titik-titik perumahan yang tersebar dan kurang terpola

program pengembangan dan penataan perumahan di Kota Parepare

Masih terdapat PSU yang belum tersentuh bagi kawasan perumahan

program pengembangan infrastruktur, jaringan utilitas, fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan-kawasan perumahan

program peningkatan prasarana transportasi untuk eksesibilitas setiap wilayah di Kota Parepare kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

Beberapa kawasan yang

progam penyusunan instrumen pengendalian kawasan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD merevitalisasi menjadi kawasan layak huni Pengembangan perumahan pada kawasan-kawasan permukiman kepadatan sedang dan rendah

Penyediaan air bersih, listrik dan pembangunan/rehab. jalan lingkungan pada kawasan pengembangan perumahan maupun permukiman Aksesibilitas transportasi setiap wilayah dengan mudah dan terjangkau Dibutuhkan pendanaan dalam

Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

permukiman kepadatan sedang di Kelurahan Ujung Baru dan Bukit Indah. permukiman kepadatan rendah di Kelurahan Lumpue, Bukit Harapan, Lapadde, Bumi Harapan, Lompoe, Galung Maloang, Lemoe dan Watang Bacukiki. Kec. Ujung, Kec. Soreang, Kec. Bacukiki, Kec. Bacukiki Barat

Kecamatan Bacukiki dan Soreang

Kec. Ujung, Kec. Soreang, Kec. Bacukiki,



No.

Rencana Pola Ruang

kawasan peruntukan industri

kawasan peruntukan pariwisata

Pola Ruang Saat Ini


diperuntuukan bukan kaawasan perdagangan

perdagangan/jasa (zoning regulation)

Telah diatur dalam peruntukan kawasan industri Penentuan kawasan pusaka diatur dalam RDTR

progam penyusunan instrumen pengendalian kawasan industri (zoning regulation)

program penyusunan RDTRK dan zoning regulation kawasan pariwisata

Pengaruh Rencana Arah Lokasi Pola Ruang terhadap Pengembangan Kebutuhan Pelayanan SKPD Pelayanan SKPD penyusunan RDTR Kec. Bacukiki Barat dengan pembagian RDTR berdasarkan bagian wilayah pengembangan atau berdasarkan fungsi kawasan serta penyusunan zoning regulation (zoning text dan zoning map) Penyusunan zoning Kawasan Industri regulation (zoning text Parepare dan Soreang dan zoning map)

Dibutuhkan pendanaan dalam penyusunan RDTRK serta penyusunan zoning regulation (zoning text dan zoning map)

Tersebar pada seluruh wilayah Parepare



3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya di tentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, antara lain : 1. Wilayah Kota Parepare belum seluruhnya memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sehingga belum optimal dalam pengendalian pemanfaatan ruang 2. Perlunya penyediaan informasi penataan ruang tingkat kota, kecamatan, kelurahan untuk penyebaran informasi penataan dan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy dan dalam bentuk system informasi berbasis Web maupun berbasis spasial/GIS. 3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. 4. Kebijakan pembangunan kawasan perumahan belum optimal khususnya perumahan vertical 5. Pembangunan perumahan dan tempat usaha masih banyak yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan 6. Peran aparat terkait pengendalian pemanfaatan ruang belum optimalnya karena belum adanya tenaga PPNS di Kota Parepare 7. Masih

Kurangnya

Kesadaran

masyarakat

dalam

tertib

penataan

dan

pemanfaatan ruang 8. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan kawasan lingkungan/akses jalan (lorong) 9. Masih perlunya kajian perencanaan tata ruang wilayah pesisir yang berpotensi berkembangnya pembangunan dan budidaya 10. Pencapaian terhadap isu gender harus senantiasa menjadi bahan bagi perencanaan dan penganggaran.

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare | V - 1


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1.

VISI & MISI

4.1.1. VISI Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Rencana Strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Untuk mewujudkan Visi, perlu dilakukan langkah-langkah proses perumusan visi. Sebagai tindak lanjut hasil analisa isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka perwujudan Visi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan publik yang profesional melalui penataan ruang serta pengembangan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan, serasi dan seimbang

Visi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 20132018 tersebut memiliki penjelasan berikut: Profesional, mengandung arti bahwa Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menjadi aparat yang memiliki kemampuan dan kemahiran dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesionalisme dan berorientasi pada mutu kerja dan memiiki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan dan masalah masalah yang terdapat di masyarakat. Berwawasan lingkungan, mengandung arti dalam melaksanakan pengembangan perumahan dan permukiman Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempertimbangkan kelestarian agar tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan hidup.



Serasi dan seimbang, mengandung arti dalam menjalankan tugas dan fungsi keseharian terdapat nilai dan norma serta aturan yang berlaku secara umum yang harus dipatuhi dan mengikat secara paksa dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 4.1.2. MISI Dari hasil perumusan visi sebagaimana tabel di atas, maka misi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas organisasi serta peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur; 2. Meningkatkan

pembinaan

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan

kawasan dan bangunan, serta mengendalikan pemanfaatan

ruang sesuai

dengan RTRW; 3. Mewujudkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang lebih layak dan berwawasan lingkungan; 4. Melaksanakan proses pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan yang efektif dan terpadu; 5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan penerangan jalan umum secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan penataan bangunan

Penjelasan Misi adalah sebagai berikut : Misi

Pertama,meningkatkan

kapasitas

organisasi serta

peningkatan

profesionalisme sumber daya aparatur. Makna yang terkandung dalam misi ini adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat khusus dalam bidang penataan ruang dan perumahan permukiman, aparat Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare harus memiliki kapasitas dan kemampuan serta keahlian yang memadai dan menjalankan fungsi tersebut secara professional. Misi

Kedua,meningkatkan

pembinaan

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan kawasan dan bangunan, serta mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW. Makna yang terkandung dalam misi ini adalah dalam Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare | V - 2


mengantisipasi perkembangan kota yang pesat dan dinamis perlu melakukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang dapat mewadahi aktifitas dan kegiatan seluruh masyarakat dengan system penataan ruang kota yang terpadu. Misi Ketiga,mewujudkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang lebih layak dan berwawasan lingkungan. Makna yang terkandung dalam misi ini adalah dalam menata perumahan dan kawasan permukiman senantiasa menjaga kelestarian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Misi

Keempat,melaksanakan

proses

pengendalian

dan

pengawasan

pemanfaatan ruang dan bangunan yang efektif dan terpadu.Makna yang terkandung dalam misi ini adalahuntuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang, diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang sungguh-sungguh dan harus dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan otorisasinya. Misi Kelima,meningkatkan pelayanan dan pengelolaan penerangan jalan umum secara menyeluruh dan berkelanjutan.Makna yang terkandung dalam misi ini adalah perlunya pelayanan dan pengelolaan yang cepat tanggap terhadap penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kota Parepare disertai dengan pemeliharaan yang dilaksanakan secara intensif dan kontinyu. Misi Keenam,meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan penataan bangunan. Makna yang terkandung dalam misi ini adalah dalam pelaksanaan penataan ruang dan bangunan dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut memahami dan terlibat dalam proses penataan ruang secara keseluruhan.

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan



kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.Tujuan jangka menengah Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan sebagaimana table 4.3 berikut :

Tabel 4.2 Misi dan Penjabaran Tujuan No. 1

2

3

4

5

6

Misi

Tujuan

Meningkatkan kapasitas 1. Mewujudkan penataan kelembagaan organisasi sertapeningkatan dan peningkatan kinerja aparatur profesionalisme sumber daya serta peningkatan sumber daya aparatur. aparatur yang memiliki kompetesi dan kemampuan dibidangnya. 2. Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan yang akuntabel. Meningkatkan pembinaan 1. Mewujudkan penataan ruang yang perencanaan, pemanfaatan dan lebih dinamis dan antisipatif. pengendalikan ruang sesuai dengan RTRW. Mewujudkan penataan kawasan 1. Meningkatkan Fasilitas Prasarana, perumahan dan permukiman yang Sarana dan Utilitas dasar lebih layak dan berwawasan permukiman. lingkungan. 2. Meningkatkan penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan. Melaksanakan proses 1. Meningkatkan pengawasan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan pemanfaatan lahan dan bangunan secara berkelanjutan. yang efektif dan terpadu. 2. Mengoptimalkan penertiban pemanfaatan lahan dan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan pelayanan dan 1. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan penerangan jalan pemeliharaan dan pemasangan umum secara menyeluruh dan penerangan jalan umum. berkelanjutan. 2. Mengoptimalkan pelayanan tanggap dan cepat kebutuhan penerangan jalan umum. Meningkatkanpartisipasimasyarakat 1. Meningkatkan kepedulian dan dalam penataan ruang dan partisipasi masyarakat dalam penataan bangunan. perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.2.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare | V - 4


memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah sebagai berikut : Tujuan dari Misi Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare tersebut adalah : Tujuan Pertama, Mewujudkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur serta peningkatan sumber daya aparatur yang memiliki kompetesi dan kemampuan dibidangnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut : - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang. Tujuan Kedua, Mewujudkan penataan ruang yang lebih dinamis dan antisipatif Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut : - Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu. - Terwujudnya penataan kawasan pesisir. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar permukiman. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut : - Tersedianya fasilitas PSU di kawasan perumahan dan permukiman. Tujuan Keempat, Meningkatkan penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan.Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut : - Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan. Tujuan Kelima, Meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang dan bangunan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut :



- Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri. Tujuan Keenam, Meningkatkan pelayanan, pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut : - Terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare. Tujuan Ketujuh, Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang.

Untuk

mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut : - Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan. - Tersedianya wadah/sarana penyaluran aspirasi dari masyarakat.



Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Misi

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan kapasitas serta peningkatan profesionalisme

Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur serta peningkatan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidangnya

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang

Persentase Aparat yang diikutkan diklat

Meningkatkan pembinaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

Mewujudkan penataan ruang yang lebih dinamis dan antisipatif

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu

Ketersedian dokumen penataan ruang

dokumen

1

Ketersediaa Peta Analog dan Digital RTRW Kota Parepare

peta

Mewujudkan penataan kawasan perumahan dan pemukiman yang lebih layak dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman

Tersedianya fasilitas PSU di kawasan perumahan dan permukiman

Tersedianya jalan lingkungan

Melaksanakan proses

Meningkatkan penyediaan hunian yang

Terlaksananya penyediaan hunian

Rasio rumah layak huni per 1.000

2

3

4

Indikator Sasaran

Satuan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 2014 2015 2016 2017 2018 18,18 22,73 50 77,27 80

No.

%

Tersedianya ruang kerja yang representatif

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

1

3

2

3

-

30

30

-

-

m

3.500

7.000

7.000

7.500 10.000

Unit

227,2 5

234,10

241,2 8

248,6 3


255,7 9


No.

5

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan yang efektif dan terpadu

lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan

yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan

penduduk Persentase Lingkungan Kumuh

Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan penerangan jalan umum secara menyeluruh dan berkelanjutan

Mengoptimalkan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri

Meningkatkan pelayanan, pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum

Terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare

Satuan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 2014 2015 2016 2017 2018

%

0,25

0,23

0,20

0,18

0,15

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang

Perizina n

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan

titik

5.300

5.500

5.700

5.950

6.200



No.

Misi

Tujuan

Sasaran

6

Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan penerangan jalan umum secara menyeluruh dan berkelanjutan

Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Terwujudnya Peningkatan Akses dan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan Tersedianya Wadah/Sarana Penyaluran Aspirasi dari Masyarakat

Indikator Sasaran Ketersediaan forum masyarakat

Ketersediaan system informasi penataan ruang

Satuan Forum

Unit

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 2014 2015 2016 2017 2018 22 1

1 Web dan 1 SIG

1 Web dan 1 SIG


1 Web dan 1 SIG


4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.3.1 Strategi Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Tabel 4.4 Sasaran, Indikator Kinerja dan Strategi No.

Sasaran

Indikator Sasaran

1

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas tata ruang

Jumlah Kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas SDM Aparatur

2

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu

Ketersediaan RDTR dan PZ yang telah diperdakan

3

Tersedianya fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman

Tersedianya jalan lingkungan

4

Terlaksananya penyediaan hunian yang lebih layak serta mengurangi lingkungan kumuh perkotaan Terwujudnya bangunan dan pemanfaatan lahan yang kondusif untuk kehidupan yang aman dan asri

Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan Prosentase lingkungan kumuh Jumlah IMB yang diterbitkan Terlaksananya pemantauan dan penertiban bangunan

5

Ketersediaa Peta Analog dan Digital RTRW Kota Parepare

Strategi Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya sumber daya aparatur dinas tata ruang Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang saling terintegrasi dan berkelanjutan Menata dan membangun fasilitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman Menyediakan data dan informasi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh perkotaan Melaksanakan pemantauan dan pengawasan bangunan secara intensif dan terpadu



No. 6

7

Sasaran Terpenuhinya pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare Terwujudnya Peningkatan Akses dan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan

Indikator Sasaran

Strategi

Tersedianya lampu penerangan jalan umum

Menata dan menyediakan lampu penerangan jalan umum dan aksesorisnya

Keterlibatan masyarakat pelaksanaan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kebijakan penataan ruang

Memfasilitasi pelayanan penataan ruang kepada stakeholder/masyarakat

Terbentuknya forum masyarakat 8

Tersedianya Wadah/Sarana Penyaluran Aspirasi dari Masyarakat

Tersedianya system informasi penataan ruang

Menyediakan Data dan Informasi mengenai Penataan Ruang

4.3.2 Kebijakan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi :Terwujudnya pelayanan publik yang profesional melalui penataan ruang serta pengembangan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan, serasi dan seimbang. Misi I : Meningkatkan kapasitas organisasi serta peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan Terwujudnya Meningkatkan Peningkatkan kualitas peningkatan kinerja peningkatan sumberdaya kemampuan dan aparatur serta aparatur melalui kualitas sumber kapasitas sumber peningkatan pendidikan dan



sumber daya daya aparatur daya sumber daya pelatihan struktural, aparatur yang teknis dan fungsional dinas tata ruang aparatur dinas tata memiliki ruang kompetensi dan kemampuan dibidangnya Misi II : Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan dan bangunan, serta mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan Terwujudnya Meningkatkan proses Penyusunan dokumen perencanaan, penataan ruang penataan ruang perencanaan, pemanfaatan dan yang lebih dinamis pemanfaatan dan pengendalian dan antisipatif pengendalian pemanfaatan ruang ruang secara untuk mewujudkan terpadu tata ruang wilayah yang saling terintegrasi dan berkelanjutan Misi III : Mewujudkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang lebih layak dan berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Tersedianya Menata dan Peningkatanketersedia membangun fasilitas an PSU di perumahan fasilitas prasarana, fasilitas PSU di PSU di perumahan dan kawasan sarana dan utilitas perumahan dan dan kawasan permukiman perumahan dan kawasan permukiman kawasan permukiman permukiman Meningkatkan Terlaksananya Menyediakan data Pemenuhan infrastruktur rumah penyediaan hunian penyediaan hunian dan informasi rumah tidak layak huni dan tidak layak huni dan yang lebih layak yang lebih layak kawasan kumuh kawasan kumuh serta mengurangi serta mengurangi perkotaan perkotaan lingkungan kumuh lingkungan kumuh perkotaan perkotaan Misi IV : Melaksanakan proses pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan yang efektif dan terpadu Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mengoptimalkan Terwujudnya Melaksanakan Optimalisasi sarana pemantauan dan dan prasarana pengawasan dan bangunan dan pengawasan pendukung penertiban pemanfaatan lahan bangunan secara pelaksanaan pemanfaatan lahan yang kondusif intensif dan terpadu pemantauan dan dan bangunan untuk kehidupan pengawasan bangunan yang tidak sesuai yang aman dan dengan peraturan asri yang berlaku Misi V : Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan penerangan jalan umum secara menyeluruh dan berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Terpenuhinya Menata dan Penyediaan anggaran menyediakan lampu pemeliharaan dan



pelayanan, pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum

pelayanan lampu penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Parepare

penerangan jalan umum dan aksesorisnya

pengadaan lampu penerangan jalan umum beserta aksesorisnya

Misi VI : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan penataan bangunan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Terwujudnya Memfasilitasi Peningkatan kepedulian dan Peningkatan Akses pelayanan penataan Pemahaman partisipasi dan Pemahaman ruang kepada Masyarakat terhadap masyarakat dalam Masyarakat stakeholder/masyarak aturan dan kebijakan perencanaan, terhadap Kebijakan at penataan ruang melalui pemanfaatan dan Rencana Tata sosialisasi pengendalian Ruang dan Tata pemanfaatan ruang Bangunan Tersedianya Menyediakan Data Penyediaan Sistem Wadah/Sarana dan Informasi Informasi Penataan Penyaluran mengenai Penataan Ruang Aspirasi dari Ruang Masyarakat



BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 5.1. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 menetapkan beberapa program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaiman dalam table 5.1. Dalam rangka mengukur kinerja SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing-masing rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang. Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare periode 2014–2018 adalah masyarakat Kota Parepare secara keseluruhan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Parepare, dimana pendanaan tersebut merupakan pagu indikatif dari masing-masing SKPD yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Parepare Tahun 2014-2018.



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis agar sinkron dan tetap mengarah kepada tujuan yang telah direncanakan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare (RPJMD) tahun 2013-2018. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Indikator kinerja SKPD Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare yang akan direalisasi selama masa periode renstra SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare adalah sebagaiberikut :



BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 disusun sesuai dengan amanat Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untukperiode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2013 – 2018 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah Kota Parepare. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan penataan ruang yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan penataan ruang dan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang - undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kedepan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif da nmenghasilkan output dan outcome yang optimal. Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, mengurangi risiko



investasi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dengan sebaik-baiknya, maka pihak swasta, dan masyarakat

perlu

dilibatkan

agar

upaya

untuk

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang penataan ruang, bidang perumahan dan permukiman akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE

H. KADARUSMAN MANGURUSI, SE.M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19590611 198412 1 005


RENCANA STRATEGIS KATA PENGANTAR

Recommend Documents