Rencana Strategis Tahun KATA PENGANTAR

KEMEN K NTERIA AN PEN NDAYA AGUNA AAN AP PARATTUR NE EGARA A DAN REFO ORMAS SI BIRO OKRAS SI

REN NCA ANA A STRA ATE EGISS ( ENST (RE TRA A) TA AHUN N 2010 0 – 20 014 (RE EVISI 2012) 2

DEPUTI BID D DANG G PEN NGAW WASA AN DA AN A AKUN TABIL LITASS APA ARATU UR JAKAR RTA, MEII 2012

Rencana Strategis Tahun 2010-2014

KATA PENGANTAR

Suatu organisasi yang dinamis akan dihadapkan pada dua jenis lingkungan yang terus berubah, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Semakin besar organisasi tersebut, semakin kompleks kondisi lingkungan yang harus dicermati. Interaksi yang dijalankan pun menjadi semakin rumit dan harus dicermati secara seksama untuk menghindarkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Agar proses pengambilan keputusan memenuhi kriteria dan harapan yang ditentukan, maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan adalah perencanaan strategis. Dengan perencanaan strategis perhatian organisasi

yang sebelumnya

terfokus pada traditional concerns yakni staffing dan aktivitas ke arah satu masalah saja, sekarang terfokus pada hasil (result oriented). Bagi Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Deputi V) sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Deputi V telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Kesemua hal tersebut tetap direkatkan dengan koridor Deputi V sebagai unit pelaksana teknis Kementerian dalam bidang peningkatan pengawasan

dan

akuntabilitas

kinerja

aparatur.

Dengan

kata

lain,

perencanaan strategis Deputi V disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Deputi V: merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur. Sebagai organisasi yang telah mengimplementasikan manajemen berorientasikan hasil (Result Oriented Management) atau manajemen berbasis kinerja (Performance Based Management), Deputi V memfokuskan semua aktivitasnya

pada

layanan

prima

(service

excellence)

dalam

rangka

Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur – KPAN&RB

i


melaksanakan tugasnya baik di lingkungan Kementerian PAN dan RB maupun eksternal Kementerian PAN dan RB. Seluruh jajaran Deputi V berketetapan hati bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Perencanaan strategis Deputi V disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang interaksi dan komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Disadari bahwa Deputi V akan berhasil dengan baik apabila tetap berada dalam koridor praktik operasional yang telah direncanakan dengan baik, yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) yaitu seluruh unit pelaksana teknis dan penunjang di lingkungan Kementerian PAN, mengakses lingkungan internal dan eksternalnya serta mengatur aktivitasaktivitas, proses utama dan sumber daya untuk mendukung misi yang terkait dengan outcomes. Rencana Strategis ini merupakan revisi atas Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dengan mengacu pada Revisi Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 2010-2014. Rencana Strategis Deputi ini akan dijadikan acuan dalam Penyusunan rencana kinerja (performance plan); penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan); pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Deputi V; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi V; serta peningkatan akuntabilitas kinerja Deputi V secara berkelanjutan. Jakarta,

Mei 2012

Deputi Menneg PAN dan RB Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Ttd. Herry Yana Sutisna


ii


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………………….

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………

iii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………

1

Umum ……………………………………………………………………………..

1

Kondisi Organisasi ........................................................................................

2

Permasalahan yang dihadapi ........................................................................

10

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN…………………………………

14

Visi dan Misi ……………………………………………………………………….

15

Tujuan dan Sasaran Strategis …………………………………………………..

17

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah ……………………...

19

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran …………………………….

20

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………………………

24

Strategi dan Kebijakan Kementerian PAN dan RB …......................................

24

Strategi dan Kebijakan Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur …

25

Output Penting yang Akan Dihasilkan……………………………………………

34


iii


BAB I PENDAHULUAN

1. UMUM Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (selanjutnya disebut Deputi V) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi V mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur. Fungsi yang diemban adalah: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur; b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur; c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara PAN dan RB. Deputi V merupakan penggabungan antara kedeputian pengawasan aparatur dan kedeputian akuntabilitas aparatur. Deputi V terdiri dari : a. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Asisten Deputi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah; c. Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi; d. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat; e. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.


1


2. KONDISI ORGANISASI Sebagai organisasi baru yang merupakan gabungan dari dua kedeputian yang telah ada sebelumnya pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi V melanjutkan beberapa kondisi telah dicapai dua organisasi yang dilebur tersebut. Pencapaian tersebut merupakan berbagai hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tugas dan fungsi di bidang pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang sebelumnya diatur melalui Kep.Men.PAN Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). b. Pengawasan Fungsional yang selain diatur dalam PP Nomor 60/2008 juga diatur melalui Perpen.PAN Nomor: PER/35/M.PAN/10/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP Pusat. Peraturan lain yang diterbitkan terkat dengan tugas dan fungsi pengawasan fungsional adalah: 1) Peraturan Men.PAN Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Kode Etik APIP; 2) Peraturan Men.PAN Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Standar Audit APIP; 3) Peraturan Men.PAN Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP; dan 4) Peraturan Men.PAN Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP Fungsional. c. Pengawasan masyarakat, sebagai pengaturan atas wujud partisipasi masyarakat dan transparansi diterbitkan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat


2


d. Kormonev Pemberantasan Korupsi yang diatur melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Berdasarkan berbagai peraturan yang mengatur tugas dan fungsi di bidang pengawasan, maka ringkasan kondisi yang dicapai saat ini adalah sebagai berikut: a.

Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Data mengenai perkembangan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Opini

2006

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2007

2008

7

16

35

37

31

30

0

1

0

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

36

33

18

Jumlah

80

81

83

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tidak Wajar (TW)

Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah, data tersebut adalah sebagai berikut:

Opini

2006 Jml

WTP

3

WDP

326

TW

28

TMP Jumlah

% 0,65

2007 Jml 4

70,41 283 6,05

2008*)

% 0,86

Jml

%

8

2,73

60,60 273

74,06

58

12,42

21

7,17

106

22,89 122

26,12

47

16,04

463

100,00 467

100,00 293

100,00

*) s.d 31 Juli 2009


3


b.

APIP Pusat yang menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Data mengenai pemenuhan kewajiban instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan adalah sebagai berikut:

Kondisi Laporan

2007

Lengkap

2009

19

44

41

3

8

1

Tidak Menyampaikan

39

10

20

Jumlah

61

62

62

Tidak Lengkap

c.

2008

Penanganan pengaduan masyarakat Data mengenai penanganan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel Perbandingan Tindak Lanjut Penanganan Dumas Kementerian Negara PAN/TP 5000 Tahun 2007, 2008, dan 2009

1.400 2008

2009

1.200 1.000

2007

800 600 2007

400

2008 2009

200

2008 2007 2008 2009

2007

2009

0

Surat Masuk

Disalurkan

Ditanggapi

Belum Ditanggapi

2007

866

367

242

125

2008

1.183

336

84

252

2009

1.221

207

55

144


4


d.

Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi Data mengenai kormonev percepatan pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

No.

Periode laporan

Jumlah laporan diterima

Jumlah laporan dievaluasi

282 186 468

282 61 343 (73,29%)

131 117 248

73 3 76

163

0

163

0

Kinerja tahun 2009 1. Semester II Tahun 2008 2. Semester I Tahun 2009 Jumlah Kinerja tahun 2008 1. Semester II Tahun 2007 2. Semester I Tahun 2008 Jumlah Kinerja tahun 2007 1. Semester II Tahun 2006 2. Semester I Tahun 2007 Jumlah

Perkembangan skor indeks persepsi korupsi Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Di bidang akuntabilitas aparatur, beberapa peraturan perundangan yang melandasi tugas dan fungsi antara lain adalah : a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan


5


keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya; b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Peraturan Menteri Negara PAN nomor 9 tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama yang memerintahkan setiap jenjang organisasi instansi pemerintah menyusun, menetapkan dan memanfaatkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran kinerja organisasi; e. Peraturan Menteri Negara PAN nomor 19 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama; f. Keputusan Menteri Negara PAN nomor 135 tahun 2004 Pedoman Umum Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Peraturan

ini

mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh setiap aparat pengawas internal dengan mengacu pada pedoman evaluasi ini; g. Surat Edaran nomor 31 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja. Surat edaran ini merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain berbagai peraturan perundangan di atas, juga terdapat berbagai peraturan perundangan lainnya yang mensyaratkan adanya akuntabilitas kinerja yang baik, seperti pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya. Berbagai peraturan perundangan tersebut jelas menyiratkan perlunya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja bagi berbagai instansi pemerintah.


6


Berlandaskan pada berbagai peraturan perundangan tersebut, kondisi penerapan pengawasan dan akuntabilitas aparatur dapat digambarkan sebagai berikut : a.

Kondisi

penyampaian

berbagai

dokumen

SAKIP

Instansi

Pemerintah

Data mengenai pemenuhan kewajiban instansi pemerintah untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SAKIP di lingkungan kementerian dan lembaga adalah sebagai berikut:

2005 % yang menyampaikan Renstra

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

33%

% yang menyampaikan RKT

12%

12%

8%

4%

10%

% yang menyampaikan Penetapan Kinerja

39%

63%

53%

47%

70%

% yang menyampaikan LAKIP

97%

100%

97%

99%

99%

Sedangkan pada tingkat pemerintah provinsi, data tersebut adalah sebagai berikut:


2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

-

9%

-

15%

12%

15%


44%

72%

67%

61%

61%


84%

94%

94%

86%

91%


Data pada tingkat pemerintah kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:


7



2007

2008

2009

-

-

-

-

-

9%

-

8%

7%

8%


17%

35%

37%

34%

43%


70%

84%

84%

79%

85%


b.

2006

Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Data mengenai kategori instansi pemerintah dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja di lingkungan kementerian dan lembaga adalah sebagai berikut:

Kategori AA A B CC C D Total Instansi yang Dievaluasi

2007

2008

2009

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (1,43%) 16 (22,86%) 43 (61,43%) 10 (14,29%) 70 (100,00%)

0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (2,70% 21 (28,38%) 39 (59,70%) 12 (16,22%) 74 (100,00%)

0 (0,00%) 0 (0,00%) 7 (9,72%) 29 (40,28%) 33 (45,83%) 3 (4,17%) 72 (100,00%)

Sedangkan pada tingkat pemerintah provinsi, data tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori AA A

2007

2008

2009

0 (0,00%) 0

0 (0,00%) 0

0 (0,00%) 0


8


B CC C D Total Instansi yang DIevaluasi

(0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

(0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 18 (66,67%) 9 (33,33%) 27 (100,00%)

(0,00%) 0 (0,00%) 1 (3,76%) 20 (74,07%) 6 (22,22%) 27 (100,00%)

Data pada tingkat pemerintah kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

Kategori AA A B CC C D Total Instansi yang Dievaluasi

c.

2007

2008

2009

0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 9 (3,49%) 136 (52,71%) 113 (45,83%) 258 (100,00%)

Kondisi keberhasilan penerapan tata pemerintahan yang baik melalui model island of integrity

Data mengenai kondisi keberhasilan penerapan tata pemerintahan yang baik melalui model island of integrity adalah sebagai berikut:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mengikat MoU

19

31

17

0

27

13

Akumulasi MoU

19

50

67

67

94

107


9


3

10

16

16

20

32

15,78%

20,00%

23,88%

23,88%

21,27%

29,90%

Berhasil

Pemerintah Daerah yang berhasil adalah pemerintah daerah yang telah mengikat kesepakatan bersama dengan Kementerian PAN dan RB, telah menyusun suatu rencana aksi penerapan tata pemerintahan yang baik melalui bimbingan teknis dan asistensi Kementerian PAN serta telah melaksanakan rencana aksi tersebut dan telah menunjukkan hasil berupa perubahan nyata di berbagai bidang tata pemerintahan yang baik berdasarkan hasil evaluasi.

3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi pengawasan baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah : a.

Kendala peraturan peraturan perundangan tentang APIP Kendala ini meliputi: 1) Masalah

Struktur,

diantaranya

kelembagaan

pengawasan,

hubungan antar lembaga pengawasan pada saat ini, kesesuaiannya dengan perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan, keuangan negara, dan otonomi daerah; 2) Masalah

Substansi

yang

terkait

dengan

masalah

integritas,

independensi, profesionalisme, koordinasi pengawasan, stándar, sumber

daya

manusia

dan

akuntabilitas

serta

transparansi

pengawasan; 3) Masalah Kultur antara lain membahas kode etik, penghargaan atas prestasi pengawasan, dan sanksi-sanksi atas pelanggaran.


10


b.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan “Koordinasi pemantauan dan evaluasi TLHP fungsional” Koordinasi atas pemantauan TLHP APIP Daerah yang pada saat ini menjadi kewenangan Departemen Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga data pelaksanaan TLHP APIP Daerah belum dapat dikompilasi oleh Kementerian Negara PAN. Dalam hal ini diharapkan UU PPAP dapat segera terbit sehingga terdapat kejelasan dan setidak-tidaknya kendala tersebut dapat teratasi.

c.

Kendala dalam menangani pengaduan masyarakat Kendla yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran penanganan pengaduan masyarakat dan belum adanya unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat, sehingga tindak lanjut terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat hanya dititipkan pada kegiatan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh APIP. Untuk mengatasi hal ini Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri Nomor PER/05/M.PAN/4/2009

tentang

Pedoman

Umum

Penanganan

Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah mewajibkan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan anggaran untuk penanganan pengaduan masyarakat yang dibebankan pada anggaran APBN/APBD dan menambahkan fungsi khusus untuk menangani pengaduan masyarakat pada unit kerja tertentu. d.

Permasalahan dalam sumber daya manusia (SDM) Pengawasan Kendala ini disebabkan adanya rekrutmen dan perencanaan karir yang kurang selektif serta kurangnya pembinaan profesi berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan

implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :


11


a.

Kendala peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung. Peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini masih didasarkan pada Inpres 7 tahun 1999 yang sudah tidak terlalu relevan dengan kondisi saat ini. Sebenarnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah telah diamanatkan untuk menyusun suatu Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun sampai dengan saat ini peraturan tersebut belum terwujud. Berbagai kendala dihadapi dalam penyusunan peraturan presiden tersebut, terutama menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundangan lainnya. Dengan adanya kekosongan peraturan perundangan tersebut, menyebabkan upaya untuk menguatkan akuntabilitas kinerja ini menjadi terhambat. Walaupun saat ini penerapan akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah

mengalami

ketidakjelasan

kecenderungan

peraturan

perundangan

yang ini

meningkat,

sangat

namun

menimbulkan

pertanyaan dari berbagai instansi pemerintah. Pada pemerintah daerah, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya jenis laporan yang harus disampaikan kepada pemerintah. Saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, setidaknya setiap pemerintah

daerah

harus

menyusun

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri dan Informasi atas Laporan Pemerintahan Daerah yang disajikan kepada masyarakat. b.

Dukungan yang belum sepenuhnya dari para pimpinan instansi pemerintah. Saat ini masih dijumpai berbagai keengganan dari para pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi. Penyampaian berbagai dokumen terkait dengan akuntabilitas kinerja


12


instansi pemerintah lebih merupakan suatu formalitas semata, belum terilplementasi secara nyata dalam berbagai bentuk manajemen pemerintahan lainnya. c.

Kualitas SDM yang menangani sistem akuntabilitas kinerja Saat ini belum semua instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah belum memilki SDM yang mampu manangani masalah akuntabilitas kinerja

secara

memadai.

Beberapa

instansi

pemerintah

yang

sebenarnya telah memiliki tenaga yang memadai namun mengalami rotasi kerja sehingga penanganan terhadap masalah akuntabilitas kinerja ini menjadi tidak memadai lagi. Penanganan terhadap SDM akuntabilitas kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan tetap perlu dilakukan agar kualitas penerapan akuntabilitas kinerja tidak menurun dari kualitas yang telah dicapai saat ini.


13


BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Kenyataan yang dapat kita saksikan pada saat ini adalah terjadinya perubahan-perubahan di negara kita yang menyangkut segala segi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut segi kepatuhan kepada hukum, hidup secara berkeadilan, rasa aman,

kehidupan

politik,

dan

ekonomi,

serta

kehidupan

berbudaya.

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut berasal, baik dari dalam negeri sendiri maupun pengaruh dari luar negeri. Adanya perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya menimbulkan desakan reformasi yang menuntut suatu kepemerintahan yang baik, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotis (KKN) agar dapat bersaing dalam kompetisi global saat ini. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, Kementerian PAN dan RB harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan produk yang dihasilkan yakni menciptakan aparatur yang akuntabel, bersih, dan bebas dari KKN. Jika Kementerian PAN dan RB tidak mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka eksistensi organisasi tidak ada gunanya bagi pemerintah dan masyarakat dan eksistensinya tentu akan segera berakhir. Dengan adanya keadaan yang penuh tantangan dan banyaknya hal yang berkaitan dengan ketidakpastian akibat perubahan-perubahan yang sering terjadi, pelaksanaan peran Kementerian PAN dan RB sebagai unit utama pembantu Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel sudah harus jelas peran dan fungsinya. Sebagai unit di bawah Kementerian PAN dan RB, Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara PAN dan RB dalam membentuk aparatur (pegawai dan instansi pemerintah) yang akuntabel diharapkan mampu untuk mendorong


14


efektivitas pengawasan, akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah baik pusat dan daerah serta bebas dari KKN.

1. VISI DAN MISI Dalam rangka menunjang dan membantu Kementerian Negara PAN dan RB dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit utama di bawah Kementerian Negara PAN dan RB dalam mewujudkan aparatur yang akuntabel, berkinerja tinggi dan bebas dari KKN sebagai berikut:

“Terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif dan efisien serta aparatur yang akuntabel, berkinerja tinggi, dan bebas dari KKN” Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur ditetapkan sebagai berikut :


15


“Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur” Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih,

dan

terselenggaranya

manajemen

pemerintahan

yang

baik.

Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur yakni melalui upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran manajemen pemerintahan dan melalui pemberian layanan akuntabilitas yang prima serta mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan. Aspek peningkatan akuntabilitas kinerja dalam misi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur tersebut juga sebagai upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dalam rangka pelayanan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas, baik kepada intern Kementerian Negara PAN dan RB maupun kepada pihak ekstern yaitu kepada semua instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan dari aspek pengawasan, pernyataan misi ini menunjukkan aspek-aspek penting yang terkait dengan keberadaan organisasi, stakeholders maupun peran yang dapat dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Selanjutnya pernyataan misi tersebut secara tegas dan


16


singkat menggambarkan peranan dan posisi strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dalam arti Kebijakan Pengawasan Nasional (Jakwasnas) yang berlaku untuk APIP, haruslah dirumuskan secara terpadu dan melalui due-care-procedure. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparat pengawasan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi maupun menurunkan kasus KKN. Selain itu dalam meningkatkan kualitas pengawasan pada instansi pemerintah, sangat diperlukan ukuran mutu dan moral pengawasan. Hal ini bergantung pada tersedianya standar, pedoman maupun kode etik tentang pengawasan yang dapat menjadi standar bersama bagi setiap institusi maupun insan pengawasan. Dengan demikian, penyusunan standar, pedoman dan kode etik di bidang pengawasan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur akan semakin menunjukkan peran Kementerian PAN dan RB di dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan secara nasional. Dengan demikian, misi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur sudah secara tegas merepresentasikan core business Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur yaitu pengawasan dan akuntabilitas.

2. TUJUAN STRATEGIS Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusanan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan


17


dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun tujuan strategis dari Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Tujuan pertama “Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi”, menekankan pada upaya menurunkan kasus KKN sesuai dengan ekspektasi para stakeholders, dalam arti keberhasilan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya bergantung pada perbaikan kinerja birokrasi dan penurunan kasus KKN di Indonesia. Upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi adalah terselenggaranya SPI pada seluruh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatnya efektivitas koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi. Tujuan kedua “Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi” memfokuskan pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas

adalah

kewajiban

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak

yang

memiliki

pertanggungjawaban.

hak

atau

Peningkatan

berkewenangan akuntabilitas


untuk

meminta

dimaksudkan

pada

18


peningkatan

kemampuan

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerjanya. Kinerja instansi pemerintah pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,misi dan strategi instansi pemerintah. Sasaran ataupun tujuan dalam konteks manajemen berbasis kinerja adalah hasil-hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kinerja dimaksudkan pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga kinerja instansi pemerintah benar-benar akan dapat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat (stakeholders).

3. INDIKATOR MENENGAH

KINERJA

TUJUAN

DAN

TARGET

JANGKA

Untuk mengukur sejauh mana Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2014). Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.

Tujuan

1. Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi

Indikator KinerjaUtama (IKU) Persentase IP yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Persentase IP yang mendapat opini WTP; Persentase instansi pemerintah yang SPIP-nya baik


Target 2014 45% 100% K/L 60% IPD 90%

19


No.

Tujuan

Indikator KinerjaUtama (IKU)

Target 2014

Persentase IP yang telah berstatus WBK;

50% K/L

Indeks Persepsi Korupsi

5,0

20% IPD

Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan 30% PNS 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangaka percepatan reformasi birokrasi

Tersusunnya LKjPP tepat waktu

5 Lap

Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

80%

4. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Deputi


20


Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Tujuan 1: Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator Kinerja Persentase IP yang memperoleh opini WTP Persentase penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundang-undangan Persentase instansi pemerintah yang SPIP-nya baik Persentase APIP yang menerapkan kode etik & standar audit. Persentase APIP yang melaksanakan pemantauan Fungsional

telah TLHP

Persentase APIP yang melaporkan hasil pengawasan Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat

Indeks Persepsi Korupsi Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS Persentase penyelesaian lanjut hasil pengawasan

tindak

Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah


21


Sasaran

Indikator Kinerja Jumlah IP yang memperoleh predikat WBK Jumlah K/L dan Pemda yang telah menetapkan Zona Integritas Jumlah K/L dan Pemda yang telah menandatangani Pakta Integritas Persentase Aparatur Sipil yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN) Persentase pejabat menyampaikan LHKPN

yang

Sasaran pertama adalah untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mengimplementasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Sedangkan

sasaran

kedua

terkait

dengan

pengawasan

pengaduan masyarakat dan pemberantasan korupsi. Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas KInerja sesuai aturan Persentase instansi pemerintah yang menyusun PK Persentase instansi pemerintah yang mempunyai IKU Persentase instansi pemerintah yang menyampaikan LAKIP Jumlah instansi pemerintah yang menyampaikan laporan capaian


22


Sasaran

Indikator Kinerja kinerja Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan evaluasi kinerja Persentase instansi pemerintah peserta island of integrity yang berhasil Tersusunnya LKjPP tepat waktu

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Persentase IP yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

Sasaran pertama adalah untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah yang sudah mengimplementasikan Sistem AKIP kemudian akan dievaluasi untuk diketahui akuntabilitas kinerjanya yang merupakan sasaran kedua.


23


BAB 3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PAN DAN RB Strategi dan Kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB. Prioritas strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB sesuai Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB difokuskan pada upaya-upaya: a. Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi; b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim

investasi

sehingga

multiplier

efeknya

terjadi

pengurangan

pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. Pemantapan

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

yang

menyeluruh

mencakup: 1) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangundangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks good governance; 2) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan


24


responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur dan instansi; 3) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekruitmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian; 4) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan.

2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DEPUTI V Strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya untuk melaksanakan misi dalam rangka untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran organisasi. Strategi dan kebijakan Kedeputian Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur selama periode tahun 2010 sampai 2014 di fokuskan pada upaya yang menyeluruh dan terpadu untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi Kedeputian Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja periode tahun 2010 sampai 2014. Strategi tersebut juga merupakan bagian dari tiga prioritas strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 maupun bagian dari strategi nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu: a. Penyelesaian peraturan perundang-undangan; b. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan c. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang meliputi: pelaksanaan penguatan sistem reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, penataan SDM aparatur, penyempurnaan ketatalaksanaan,


25


peningkatan

pengawasan

dan

akuntabilitas

kinerja

aparatur,

dan

optimalisasi koordinasi program pendayagunaan aparatur. Strategi Kedeputian Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur periode 2010 - 2014 sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis diprioritaskan pada dua hal, yaitu: i) peningkatan efektivitas pengawasan, dan ii) peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur. Peningkatan pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi Strategi

peningkatan

pengawasan

mengoptimalkan

instansi

pemerintah

mengoptimalkan

pelaksanaan

aparatur

pusat

pengawasan

dan

baik

dilakukan daerah

pengawasan

guna mampu intern,

fungsional maupun pengawasan masyarakat serta penanggulangan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di instansi pemerintahnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Langkah- langkah yang dilakukan dalam strategi ini adalah sebagai berikut : a. Menata kembali dan menyempurnakan kebijakan, sistem kelembagaan, prosedur, mekanisme, dan koordinasi pengawasan fungsional menuju tersusunnya Undang-undang Sistem Pengawasan Nasional; b. Melakukan

reformasi

terhadap

konsep

dan

implementasi

Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); c. Meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat melalui perumusan dan sosialisasi

pedoman

penanganan

dan

menindaklanjuti

pengaduan

masyarakat; serta d. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi di seluruh instansi pemerintah dengan melibatkan pihak stakeholders dari instansi yang bersangkutan.


26


Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi Strategi peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dilakukan guna mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah mampu mewujudkan akuntabilitas

dan

kinerjanya

dengan

baik,

yaitu

mampu

mempertanggungjawabkan kinerja organisasinya sesuai dengan peran dan fungsi yang menjadi amanahnya serta penggunaan sumber daya organisasi. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan kinerjanya dengan baik maka instansi pemerintah harus mampu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran manajemen instansi pemerintah secara memadai. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam strategi ini adalah: a. Menyusun dan mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka untuk penguatan akuntabilitas kinerja pada lembaga negara dan instansi pemerintah pusat daerah b. Menyusun modul-modul dan pedoman teknis tentang akuntabilitas kinerja dengan tujuan memberikan pedoman /petunjuk teknis tentang akuntabilitas kinerja aparatur c. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja kepada lembaga negara dan instansi pemerintah pusat daerah secara terus menerus dan berkelanjutan d. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan tujuan menilai kualitas implementasi sistem AKIP dan kinerja instansi pemerintah serta memberikan saran perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP e. Mendorong dan memperluas penerapan model percontohan island of integrity, yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance secara kongkrit, sehingga pemerintah daerah/wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas

dari

KKN

yang

dapat

dijadikan

contoh

bagi

pemerintah

daerah/wilayah lain.


27


Pelaksanaan berbagai strategi dan kebijakan tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) program teknis, dengan berbagai kegiatan utama seperti dalam tabel berikut : Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Program dan Kegiatan Utama Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi

Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sub Kegiatan: Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Kebijakan Pengawasan Internal 2. Pemerintah 1.

3. Koordinasi APIP 4. Pembinaan APIP 5.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi

Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Internal Pemerintah

Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat

Sub Kegiatan:

Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sub Kegiatan:

1. Kebijakan Bidang Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat Monitoring dan evaluasi 3. percepatan pemberantasan korupsi Pembinaan Percepatan 4. Pemberantasan Korupsi 2.

1. 2. 3. 4. 5.


Kebijakan Bidang Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pusat Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LkjPP)

Sub Kegiatan: Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Instansi Pemerintah Daerah 1.


28


Hubungan antara kegiatan dengan sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Kegiatan

Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan

Pengembangan kebijakan pengawasan dan akuntabilitas kinerja

Pengembangan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Kebijakan Bidang Pengawasan Kebijakan Bidang Akuntabilitas Kinerja Kebijakan Pengawasan Internal Pemerintah

Pengembangan kebijakan sistem pengawasan internal

Koordinasi APIP Pembinaan APIP Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Internal Pemerintah Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengawasan masyarakat dan pemberantasan korupsi

Monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi Pembinaan Percepatan Pemberantasan Korupsi Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pusat

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah pusat

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LkjPP) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah


29


Kegiatan

A.1:

Perumusan

Kebijakan

Bidang

Pengawasan

dan

Pengawasan Internal Pemerintah Kegiatan perumusan kebijakan bidang pengawasan dan pengawasan internal pemerintah dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis

“Meningkatnya

kualitas

dan

implementasi

Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah dan efektivitas Kormonev Pengawasan”. Output utama kegiatan ini adalah terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pengawasan, berbagai modul dan pedoman pelaksanaan peraturan perundangan/kebijakan bidang pengawasan, serta berbagai standar audit bagi APIP Kegiatan A.2: Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kegiatan koordinasi APIP dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Efektivitas Kormonev Pengawasan”. Output utama kegiatan ini adalah hasil-hasil atas terselenggaranya berbagai rapat koordinasi APIP, baik yang sifatnya koordinasi antar instansi maupun rapat regional dan nasional. Kegiatan A.3: Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kegiatan pembinaan APIP dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan efektivitas Kormonev Pengawasan”. Output utama kegiatan ini adalah adanya SDM APIP di setiap instansi pemerintah yang memiliki kapabilitas yang memadai di bidang Pengawasan. Kegiatan A.4: Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Internal Pemerintah


30


Kegiatan pemantauan dan evaluasi pengawasan internal pemerintah dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”. Output utama kegiatan ini adalah terbitnya laporan hasil evaluasi atas implementasi SPIP di masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan A.5: Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan penangan pengaduan masyarakat “Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan efektivitas Kormonev Pengawasan”. Output utama kegiatan ini adalah tertanganinya surat pengaduan masyarakat yang masuk secara secara tepat dan cepat, dan terbitnya berbagai modul dan pedoman pelaksanaan tentang pengaduan masyarakat Kegiatan A.6: Monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi Kegiatan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya

kualitas

implementasi

Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah dan efektivitas Kormonev Pengawasan”. Output utama kegiatan ini adalah terbitnya laporan nasional hasil evaluasi atas upaya percepatan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2005 Kegiatan A.7: Pembinaan Percepatan Pemberantasan Korupsi Kegiatan pembinaan percepatan pemberantasan korupsi dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”.


31


Output utama kegiatan ini adalah terbitnya berbaga modul dan pedoman pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi dan model percontohan (Island Integrity) pada berbagai pemerintah daerah Kegiatan B.1: Perumusan Kebijakan Bidang Akuntabilitas Kinerja Kegiatan perumusan kebijakan bidang akuntabilitas kinerja dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ”Meningkatnya implementasi Sistem AKIP dan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah”. Output utama kegiatan ini adalah: terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berbagai modul dan pedoman pelaksanaan peraturan perundangan/kebijakan bidang akuntabilitas, serta sosialisasi peraturan perundangan/kebijakan. Kegiatan Perumusan kebijakan bidang akuntabilitas kinerja sangat strategis,

mengingat

pesatnya

perkembangan

dan

adanya

tuntutan

peningkatan akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta masih perlunya berbagai harmonisasi kebijakan yang terkait dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan akuntansi. Kegiatan B.2: Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Kegiatan

pengembangan

sistem

informasi

akuntabilitas

kinerja

dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya implementasi Sistem AKIP dan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah”. Output utama kegiatan ini adalah tersedianya sistem pengolahan data dan informasi pengawasan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang cepat, akurat dan lengkap serta tersedianya data base informasi hasil pengawasan dan akuntabilitas kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal kedeputian pengawasan dan akuntabilitas aparatur.


32


Kegiatan

pengembangan

sistem

informasi

ini

sangat

strategis,

mengingat pentingnya informasi kinerja yang akurat, cepat dan lengkap bagi intansi pemerintah untuk pengambilan keputusan dan berakuntabilitas kinerja dengan baik. Kegiatan B.3: Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya implementasi Sistem AKIP dan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah”. Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja meliputi berbagai kegiatan workshop dan bimbingan teknis kepada SDM unsur pimpinan maupun pelaksana pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Output utama kegiatan ini adalah adanya SDM yang kapabel di bidang Sistem AKIP dan Evaluasi, yang diharapkan mampu menerapkan Sistem AKIP dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan baik. Kegiatan penguatan SDM bidang akuntabilitas kinerja ini sangat strategis, mengingat masih kurangnya SDM baik pimpinan maupun pelaksana pada instansi pemerintah yang memiliki kapabilitas bidang akuntabilitas kinerja secara memadai. Kegiatan B.4: Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LkjPP) Kegiatan penyusunan LkjPP dilakukan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah”. Kegiatan penyusunan LkjPP merupakan salah satu amanah dalam PP8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan mandat kepada Kementerian PAN dan RB untuk menyusun LkjPP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun Depertemen Keuangan untuk laporan pertanggungjawaban APBN


33


Output utama kegiatan ini adalah tersusunnya LkjPP yang tepat waktu untuk disampaikan kepada Departemen Keuangan. Kegiatan penyusunan LkjPP ini sangat strategis, mengingat LkjPP merupakan instrumen pertanggungjawaban APBN. Kegiatan B.5: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya implementasi Sistem AKIP dan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah”. Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain bertujuan memantau perkembangan penerapan Sistem AKIP, menilai akuntabilitas kinerja dan memberikan saran perbaikan kepada instansi pemerintah yang di evaluasi. Cakupan evaluasi mencakup instansi pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Output utama kegiatan ini adalah terbitnya laporan hasil evaluasi individu dan laporan hasil evaluasi nasional yang disampaikan kepada Presiden. Kegiatan evaluasi ini sangat strategis mengingat, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai salah satu instrumen nasional untuk penilaian akuntabilitas kinerja dan sekaligus sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan Sistem AKIP secara berkelanjutan pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah

3. OUTPUT PENTING YANG AKAN DIHASILKAN Beberapa output penting yang akan dihasilkan terkait dengan sasaran tentang pengawasan sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya kualitas dan

Output Penting RUU PPAP


34


Sasaran implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Output Penting Permenpan tentang penguatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi

Meningkatnya efektivitas Permenpan tentang kewajiban pencegahan korupsi dan pengaduan menyampaikan LHKASN masyarakat Permenpan tentang wilayah bebas korupsi SE Menteri tentang larangan bagi PNS untuk menjalankan unit usaha SE Menteri tentang pelaporan LHKASN sebagai dasar dalam kenaikan pangkat Sedangkan output-output penting yang akan dihasilkan terkait dengan sasaran tentang akuntabilitas sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Output Penting RUU AKPN LKjPP Kebijakan monitoring dan evaluasi kinerja Kebijakan tentang penyampaian PK dan LAKIP Kebijakan tentang penguatan akuntabilitas Penyusunan sistem informasi akuntabilitas


Laporan hasil evaluasi kinerja Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja


35



36

Rencana Strategis Tahun KATA PENGANTAR

Recommend Documents