RENCANA STRATEGIS DEWAN ENERGI NASIONAL TAHUN KATA PENGANTAR

RENCANA STRATEGIS DEWAN ENERGI NASIONAL TAHUN 2015 - 2019

KATA PENGANTAR Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2015-2019 adalah sebagai panduan pelaksanaan tugas Sekjen DEN untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya, analisa terhadap perubahan lingkungan strategis terutama yang terkait dengan kondisi keenergian nasional.Rencana Strategis ini juga disusun dalam rangka upaya mendukung pencapain sasaran dan target yang ada pada Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk menjamin keberhasilan implementasinya dalam upaya mendukung Visi Pemerintah yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, maka apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya. Namun revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah arti dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2014 Sekretaris Jenderal, TTD Hadi Purnomo

1


DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN I.1. Kondisi Umum dan Capaian Sektor ESDM ...................... I.2. Potensi dan Permasalahan................................................

II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STARTEGIS II.1 Visi dan Misi........................................................................ . II.2 Tujuan Setjen DEN.............................................................. . II.3 Sasaran Strategis Setjen DEN........................................... . III ARAH KEBIJAKAN , STARTEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN III. Arah Kebijakan, Strategis dan Rencana Aksi.................. 1. III. Kerangka Regulasi.............................................................. 2. III. KerangkaKelembagaan.................................................... 3. IV Target Kinerja IV. Target Kinerja………………………………………………. 1. V PENUTUP LAMPIRAN

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum Dan Capaian Sektor ESDM Sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi persoalan untuk mencapai target pembangunan bidang energi. Ketergantungan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi dalam pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih tinggi, yaitu sebesar 96% (minyak bumi 48%, gas 18%, dan batubara 30%) dari total konsumsi

energi

nasional,

sementara

upaya

untuk

memaksimalkan

pemanfaatan energi terbarukan belum dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Tingginya konsumsi energi fosil tersebut diakibatkan oleh subsidi, sehingga harga energi menjadi murah dan masyarakat cenderung boros dalam menggunakan energi. Di sisi lain, Indonesia menghadapi penurunan cadangan energi fosil dan belum dapat diimbangi dengan penemuan cadangan baru. Keterbatasan infrastruktur energi yang tersedia juga membatasi akses masyarakat terhadap energi. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap gangguan yang terjadi di pasar energi global, karena sebagian dari konsumsi tersebut, terutama produk minyak bumi yang dipenuhi dari impor. Dalam sepuluh tahun terakhir (2004-2014), konsumsi energi primer mengalami peningkatan rata rata sebesar 5,5 % per tahun, dari 873 Juta BOE pada tahun 2004 menjadi 1.415 pada tahun 2014. Final di Indonesia mengalami peningkatan dari 79 juta TOE menjadi 134 juta TOE, atau tumbuh rata-rata sebesar 5,5% per tahun. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi tersebut, penyediaan energi primer juga mengalami kenaikan. Namun, upaya untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri juga terkendala oleh keterbatasan infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik, kilang minyak, pelabuhan, serta transmisi dan distribusi. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), pengelolaan sumber daya alam

3


termasuk sumber daya energi diperlukan sebagai masukan, baik itu sebagai bahan bakar maupun bahan baku, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Untuk itu pemanfaatan sumber daya energi fosil harus dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan aspek konservasi. Melihat kondisi pengelolaan energi nasional saat ini, diperlukan pengelolaan yang dapat menjamin sisi penyediaan energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan keinginan untuk memperbaiki kondisi pengelolaan energi nasional, Pemerintah megeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dimana pada pasal 12, menyebutkan bahwa Presiden membentuk Dewan Energi Nasional, yang memiliki tugas : a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR; b. menetapkan rencana umum energi nasional; c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DEN

4


Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan untuk susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DEN diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Gambar 1.2. Organisasi Setjen DEN

Adapun tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Dalam melakukan tugasnya organisasi Sekretariat Jenderal DEN didukung oleh 3 (tiga) Biro,yaitu : a.

Biro Umum : Mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam

rangka

penyelenggaraan

administrasi

umum

yang

meliputi

perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian

5


dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

b.

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan : Mempunyai ugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional dan penetapan rencana umum energi nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

c.

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi: Mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2004 tentang Kebijakan Energi Nasional (sampai dengan tahun 2050) pada tanggal 17 Oktober 2014, diharapkan dapat menjawab semua tantangan dalam pengelolaan energi pada masa mendatang,yang sekaligus dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dengan telah selesainya tugas pertama Dewan Energi Nasional dalam merumuskan Kebijakan Energi Nasional,maka tugas selanjutnya yang harus segera diselesaikan adalah tugas penetapan Rencana Umum Energi Nasional, dengan batasan waktu paling lambat 1 tahun setelah KEN ditetapkan.

6


DEWAN ENERGI NASIONAL

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RUEN (Pasal 9 s.d. 13, Perpres Nomor 1 Tahun 2014) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (R-RUEN)

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL Pembahasan R-RUEN memperhatikan pendapay dan masukan dari masyarakat (Asosiasi di bidang energi, perguruan tinggi, anggota masyarakat kainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi).

R- RUEN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Proses Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan DEN.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau masukan atas RRUEN, akan dilakukan pembahasan bersama dengan Kementerian ESDM.

DEN

RUEN

R-RUEN

Ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua DEN Paling lambat 1 (satu) tahun setelah KEN ditetapkan

4

Gambar 1.3. Proses penyusunan dan penetapan RUEN

RUEN adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN. Melihat tugas Sekretariat Jenderal DEN ke depan semakin berat maka sangat diperlukan

perencanaan

dan

langkah-langkah

strategis

dalam

setiap

pelaksanaan tugas. POTENSI A. Potensi Internal Organisasi merupakan salah satu unsur potensi internal dalam mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.Potensi ini berupa dasar hukum pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, sumber daya manusia dan organisasi. Adapun

dasar hukum pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

7


Kerja Dewan Energi Nasional;serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 97 orang. Dengan rincian pada gambar dibawah ini.

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

27

44

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan

26

Biro Umum

Gambar 1.4 Kekuatan Pegawai Berdasarkan Penempatan di Unit Eselon II 80

74

70 60 50 40 30 16

20 10

5

1

1

0 Strata 3 (S3)

Strata 2 (S2)

Strata 1 (S1)

Diploma III (D3)

Sekolah Menengah Atas

Gambar 1.5 Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan B. Potensi Eksternal Kebijakan Energi Nasional disusun sebagai pedoman untuk memberikan arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan Kemandirian Energi Nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dengan

8


sasaran bahwa sumber energi dan sumber daya energi ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga untuk menyiapkan kebijakan dan perencaaan di bidang energi sangat dibutuhkan kesiapan data dan informasi pengelolaan energi nasional dan daerah. Salah satu data yang sangat diperlukan dalam pengelolaan energi adalah data sumber daya dan cadangan energi, yang terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu sumber daya energi fosil dan sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan. ENERGI FOSIL a. Minyak dan Gas Bumi Cadangan minyak bumi nasional, baik berupa cadangan terbukti maupun cadangan potensial mengalami peningkatan pada periode 2012-2013. Cadangan potensial minyak pada tahun 2013 sebesar 3,85 miliar barel, sedangkan cadangan terbukti sebesar 3,69 miliar barel. Sebaran cadangan minyak bumi Indonesia sebagian besar terdapat di wilayah Sumatera yang mencapai 62,1% dari total cadangan minyak bumi nasional atau sebesar 5,02 miliar barel. Sedangkan Jawa dan Kalimantan masing-masing memiliki cadangan minyak bumi sebesar 1,81 miliar barel dan 0,57 miliar barel. Sisanya sebesar 0,14 miliar barel terdapat di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Pangsa cadangan minyak bumi Indonesia hanya berkisar 0,5% dari total cadangan minyak bumi dunia. Dilain sisi, laju konsumsi BBM sebagai produk hasil olahan terus mengalami peningkatan, sedangkan laju produksi dalam 18 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi global yang dapat berpengaruh pada ketahanan energi nasional sebagai akibat dari tingginya ketergantungan pasokan dari luar.

9


6,93

150,68

1,20 50,48

109,05

373,23

8.06

14,63

3.386,55

23,9

2,58

573,5

51,87

18,32

65,97

1.007,07 3,18

5,89 7,48

494,89 1.312,03

15,21

CADANGAN GAS BUMI (TSCF)

CADANGAN MINYAK BUMI (MMSTB)

TERBUKTI (Proven)

= 3.692,49

POTENTIAL (Potential) = 3.857,31 TOTAL

= 7.549,81

1.9 % -0.2 % (143,4 MMSTB)

(0,31 TSCF)

Dibandingkan 2012

Dibandingkan 2012

TERBUKTI (Proven)

= 101,54

POTENTIAL (Potential)

= 48,85

TOTAL

= 150,39

Sumber : Kementerian ESDM, diolah oleh DEN, 2013

Gambar 1.5. Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Cadangan gas bumi nasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total cadangan gas bumi pada tahun 2012 sebesar 150,39 TSCF, dimana cadangan terbukti berkisar 101,54 TSCF, sedangkan cadangan potensial

berkisar

48,85

TSCF.

Dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya, cadangan gas bumi nasional mengalami penurunan berkisar 0,2% akibat dari laju produksi pertahun yang tidak dapat diimbangi oleh penemuan cadangan baru. Total cadangan gas bumi pada tahun 2012 berkisar 150,7 TSCF, artinya terjadi penurunan sekitar 0,2% atau sebesar 0,31 TSCF pada tahun 2013. b. Batubara Cadangan batubara Indonesia sampai dengan 2013 mencapai sebesar mencapai

Comment [L1]: Angka baru dari Handbook yg sudah dipublish

120,53miliar ton dengan rincian sumberdaya terukur sebesar 39,45


31,36miliar

ton,

sedangkan

sumber

daya

batubara

miliar ton, terindikasi sebesar 29,44 miliar ton, tereka sebesar 32,08 miliar ton dan hipotetik sebesar 19,56 miliar ton. Jika melihat tingkat

Comment [L3]: Ini kalau dijumlahin =120.53.

produksi batubara yang mencapai 449 juta ton, dan apabila diasumsikan


bahwa tidak ada peningkatan cadangan terbukti, maka produksi batubara diperkirakan dapat bertahan dalam jangka waktu 70 tahun

Comment [L5]: Pembagian 31360 juta ton dengan 449 juta ton

mendatang.

10


Pemerintah perlu mendorong peningkatan eksplorasi dan teknologi untuk meningkatkan status sumberdaya menjadi cadangan melalui pemberian insentif serta menciptakan regulasi yang dapat mengatasi hambatan dalam investasi di bidang eksplorasi batubara. Dikhawatirkan, jika permasalahan ini tidak diselesaikan, maka Indonesia akan berbalik menjadi importir batubara mengingat kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat. Secara global, cadangan batubara Indonesia hanya sebesar 0,8% dari total cadangan batubara dunia (BP Statistical Review). Namun Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar, dimana hampir 79,5% produksi batubara untuk keperluan ekspor.

Sumber : Kementerian ESDM, diolah oleh DEN, 2013

Gambar 1.6. Sumber Daya Batubara

ENERGI BARU TERBARUKAN Total potensi panas bumi Indonesia mencapai 28.910 MW yang terdiri atas cadangan dan sumber daya yang tersebar di 312 lokasi (93 di Sumatera, 71 di Jawa, 12 di Kalimantan, 70 di Sulawesi, 33 di Bali dan Nusa Tenggara, 33 di Maluku dan Papua).

11


Potensi tenaga hidro di Indonesia yang tersedia saat ini mencapai 75.000 MW yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sampai dengan saat ini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air(termasuk PLTMinihidro dan

PLT-Mikro Hidro) mencapai 7.573 MW. Hampir seluruh

waduk di Indonesia merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air yang berumur relatif tua, dimana terbatasnya anggaran perawatan, kurangnya kepedulian dari Pemerintah, dan masyarakat menyebabkan terjadinya sedimentasi waduk yang dapat mengurangi produksi listrik mencapai 30% dari produksi normalnya. Potensi biomassa mencapai 32.654 MW, dengan kapasitas terpasang 1.716 MW yang berasal dari tanaman pangan, perkebunan dan hewan yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan untuk energi terbarukan lainnya seperti energi surya, energi angin, energi laut dan uranium memiliki potensi untuk di kembangkan di masa mendatang. Sumberdaya energi surya sebesar 4,80 KWh/M2/day, sedangkan energi angin sebesar 3-6 m/s, energi laut sebesar 49 GW dan potensi listrik dari uranium sebesar 3.000 MW, terlihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Sumber Daya Energi Baru Terbarukan

Sumber : Kementerian ESDM, diolah kembali oleh DEN, 2013 *) Sebagai pusat penelitian, nonenergi(Pilot Project)

***) Sumber: Dewan Energi Nasional

**) Hanya di Kalan –Kalimantan Barat

****) Prototype BPPT

PERMASALAHAN Kondisi pengelolaan energi Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa permasalahan dan

12


tantangan

yang

dihadapi

sektor

energi

saat

ini

diantaranya

adalah

ketergantungan pada energi fosil yang masih cukup tinggi, harga energi yang belum terjangkau, penggunaan energi yang belum efisien dan keterbatasan infrastruktur. a. Ketergantungan Pada Energi Fosil Yang Masih Cukup Tinggi Ketergantungan yang besar terhadap minyak bumi, disebabkan masih adanya kebijakan pemerintah tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadikan harga BBM menjadi murah, sehingga masyarakat pengguna energi sulit untuk beralih kepada jenis bahan bakar lainnya. Kondisi ini akan berdampak pada impor minyak bumi dan BBM yang semakin tinggi,dimana permasalahan lain akan timbul dikarenakan kompetisi dan kesulitan untuk mendapatkannya.

Penggunaan

BBM

juga

dapat

berdampak

kepada

ketahanan energi dan perubahan iklim. b. Harga Energi Yang Belum Mencapai Harga Keekonomian Pemberian subsidi dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dapat mengkonsumsi energi yang diperlukan guna mendukung kegiatan sosialekonomi mereka. Pertumbuhan perekonomian nasional masih sangat tergantung kepada bahan bakar fosil. Kondisi ini sangat didukung dengan adanya pemberian subsidi harga BBM. Di lain sisi ketergantungan pada energi fosil ini juga akan berdampak pada inflasi, yang disebabkan oleh ketidakstabilan harga minyak bumi. Harga energi yang sesuai dengan keekonomian akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai energi, yang akan mendorong penghematan di dalam pemanfaatannya. c. Penggunaan Energi Yang Belum Efisien Sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan dan pola kualitas hidup masyarakat, konsumsi energi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi hampir di semua sektor yang mencakup sektor industri, transportasi, komersial dan rumah tangga. Selama ini konsumsi energi final Indonesia masih didominasi oleh BBM. Selama kurun waktu 10 tahun kebelakang terjadi in-efisiensi dalam penggunaan energi, yang diakibatkan oleh proses dan konversi sumber

13


energi menjadi energi final, serta terjadi nya rugi-rugi (losses) selama proses transmisi dan distribusi energi,khususnya energi listrik. d. Infrastruktur Energi Yang Terbatas Saat ini Infrastruktur energi masih sangat terbatas, yang menyebabkan proses

penyediaan

dan

pendistribusian

energi

menjadi

terhambat.

Keterbatasan infrastruktur ini dapat mengakibatkan pasar dalam negeri menjadi kurang menarik bagi investasi di berbagai sektor, yang dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah menjadi terhambat. Diharapkan kedepan nya prioritas pembangunan infrastruktur lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.

14


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

2.1. Visi dan Misi Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk program operasional, sasaran kebijakan dan strategi. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presidenadalah :“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden, adalah: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam upaya menterjemahkan Visi dan Misi tersebut, disusun Nawacita atau 9 (sembilan) Agenda Prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu:

15


1. Menghindarkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter domestik 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari Nawacita tersebut yang berkaitan langsung dengan sektor energi adalah agenda prioritas ke-7 yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, yang terdiri dari: 

Membangun kedaulatan pangan



Mewujudkan kedaulatan energi



Mewujudkan kedaulatan keuangan



Mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan.



Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden terkait sektor energi khususnya, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional ESDM secara operasional dalam bentuk konkrit yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

16


Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional selama periode 5 (lima) tahun adalah : 1. Terwujudnya perumusan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor, penyusunan perencanaan energi, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan persidangan Dewan Energi Nasional. 2. Terwujudnya perumusan identifikasi dan penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis

dan darurat energi serta

pengawasan

pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor. 3. Terwujudnya

pengelolaan

administrasi

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 1.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagaimana diketahui bahwa Tujuan adalah merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Dimana

17


masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat serta juga harus dapat menjawab tantangan permasalahan. TUJUAN 1 - Terwujudnya perumusan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor, penyusunan perencanaan energi, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan persidangan Dewan Energi Nasional

Tujuan ini merupakan pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dalam penyiapan rumusan kebijakan energi nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan Energi Nasional telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Akan tetapi tugas dari Dewan Energi Nasional tidak hanya selesai dengan telah diselesaikannya Kebijakan Energi Nasional (KEN), karena harus ditindaklanjuti dengan menyelesaikan

beberapa

penyiapan

rumusan

kebijakan

energi

sebagaimana yang diamanatkan didalam KEN. Sedangkan tugas ke-dua DEN adalah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, dimana terkait dengan tugas ke-dua ini, Setjen DEN melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan energi lintas sektor sebagai bahan masukan dalam proses penetapan dan review RUEN. Disamping itu juga sebagaiman fungsi dari Setjen DEN juga melakukan pendampingan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dan 2, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN, bahwa DEN melakukan persidangan secara berkala, baik pelaksanaan Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna. Pelaksanaan Sidang Anggota dilaksanakan minimal 2 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sedangkan Sidang Paripurna dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Untuk menyiapkan dan memperlancar pelaksanaan tugas persidangan DEN diperlukan strategi dan perencanaan yang baik.

18


Untuk mencapai Tujuan 1, Setjen DEN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : 1.

Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan energi lintas sektor sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

2.

Menyiapkan bahan penetapan dan review Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

3.

Menyusun Outlook Energi Indonesia

4.

Meningkatkan layanan humas dan persidangan DEN

TUJUAN 2 - Terwujudnya perumusan identifikasi dan penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis

dan

darurat energi serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor.

Tujuan ini merupakan pelaksanaan tugas DEN yang ke-3 yaitu menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan tugas ke-4 : mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor. Dengan telah diselesaikannya Kebijakan Energi Nasional, maka tugas pengawasan kebijakan energi akan semakin besar. Khususnya dalam mengawasi substansi yang terkandung di dalam KEN. Hal ini akan bertambah lagi dengan telah ditetapkannya RUEN yang merupakan penjabaran dari KEN. Adapun pokok-pokok dalam penetapan langkah-langkah kondisi krisis dan darurat energi adalah sebagai berikut : a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan diberi kewenangan untuk menetapkan kriteria teknis operasional kondisi krisis dan darurat energi, untuk jenis energi yang dikonsumsi oleh publik secara nasional yaitu Bahan Bakar Minyak, Tenaga Listrik, LPG dan Gas Bumi. b. Kriteria kondisi krisis dan darurat energi yang berdampak skala nasional mengikuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yaitu terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial

masyarakat

dan/atau kegiatan perekonomian,

19


penetapannya dilakukan oleh Dewan Energi Nasional dimana Presiden sebagai Ketua. c. Pemerintah wajib melakukan tindakan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. d. Pemerintah Daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran tersendiri yang menjadi kewajibannya apabila terjadikondisi krisis dan darurat energi, untuk antara lain melakukan tindakan koordinasi, perbaikan sarana dan prasarana sebatas yang menjadi tanggungjawabnya. e. Badan usaha energi diwajibkan menyediakan anggaran tersendiri untuk penyediaan energi dalam rangka menanggulangi kondisi krisis dan darurat energi di wilayah usahanya. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme penetapan kondisi krisis energi dapat dilihat pada gambar 4.1 pada di bawah ini :

Gambar 4.1. Mekanisme Penetapan Kondisi Krisis Energi

20


Disamping 4 tugas utama DEN, terdapat satu tugas lainnya sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yaitu pengaturan mengenai cadangan penyangga.

Untuk mencapai tujuan 2, Sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan rumusan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. 2. Melaksanakan Pengawasan dan menyiapkan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi. 3. Menyelesaikan rumusan kebijakan cadangan penyangga energi nasional

TUJUAN 3 - Terwujudnya pengelolaan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Setjen Dewan Energi Nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pelaksanaan tugas DEN, perlu untuk dilakukan pengelolaan administrasi umum, diantaranya adalah penerapan

manajemen

berbasis

kinerja,

sumber

daya

manusia,

pengelolaan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta kerja sama di bidang energi. Adapun sasaran strategis untuk mencapai Tujuan 3 adalah Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum, manusia,

dan kapasitas sumber daya

kerjasama di bidang energi serta mewujudkan pengelolaan

sistem informasi yang terintegrasi

21


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Arah kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah : a. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Energi Nasional; b. Penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN); c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral; d. Identifikasi pada daerah yang berpotensi mengalami krisis energi; e. Penyusunan ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi; f. Pelaksanaan Sidang Anggota DEN dan Sidang Paripurna DEN dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang ada. g. Penguatan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional,

3.2. Strategi Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut : a. Program Sosialisasi KEN dilakukan melalui media massa, dialog dengan stakeholders yang dilakukan dengan bekerjasama berbagai Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Organisasi Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat. b. Dalam proses Penetapan RUEN, dilakukan penyelarasan dengan substansi Kebijakan Energi Nasional dan, menjaring pendapat dari berbagai unsur yang terkait agar semua kepentingan dapat diakomodasikan dalam RUEN. c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral dilakukan dengan berpedoman pada target – target yang tercantum pada Dokumen KEN/ RUEN/ RUED secara koordinatif.

22


d. Identifikasi pada daerah yang berpotensi mengalami krisis energi dilakukan dengan memetakan permasalahan – permasalahan di bidang keenergian di berbagai daerah. e. Penyusunan ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait. f. Pelaksanaan Sidang Anggota DEN dan Sidang Paripurna DEN dilakukan dengan penyiapan bahan materi sidang dan berkoordinasi dengan instansi terkait. g. Penguatan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dilakukan dengan, dilakukan reorganisasi Sekretariat Jenderal DEN, rekruitmen SDM yang berkualitas serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.3. Kerangka Regulasi Untuk mendukung kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal DEN, perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Dewan Energi Nasional.

Beberapa

peraturan-perundangan

yang

direncanakan

untuk

diselesaikan pada periode 5 tahun kedepan, antara lain: 1.

Pengaturan

mengenai

Rencana

Umum

Energi

Nasional,

sebagai

penjabaran dari Kebijakan Energi Nasional 2.

Pengaturan mengenai perubahan organisasi Sekretariat Jenderal DEN, yang saat ini dirasa sudah sangat mendesak, mengingat tugas dan fungsi pengaturan pengelolaan energi nasional

3.

Pengaturan

mengenai

Pedoman

Penetapan

langkah-langkah

penanggulangan krisis dan darurat energi 4.

Pengaturan

tentang

tata

cara/pedoman

pengawasan

pelaksanaan

kebijakan energi yang bersifat lintas sektor 5.

Pengaturan pengelolaan energi lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam Kebijakan Energi Nasional.

6.

Pengaturan Tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).

23


3.4. Kerangka Kelembagaan KONDISI SAAT INI Setjen DEN merupakan unsur pembantu DEN, yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM). Setjen DEN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut Sekjen). Tugas Setjen DEN adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DEN serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Berikut adalah struktur organisasi Setjen DEN saat ini :

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekjen, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta pejabat lainnya, saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Setjen DEN maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Setjen DEN bertanggung jawab memimpin dan

24


mengkoordinasikan

bawahannya

masing-masing

serta

arahan

bagi

pelaksanaan tugas bawahannya. Namun demikian, masih terdapat satuan organisasi yang ruang lingkupnya tidak dipisahkan antara yang sifatnya administratif (supporting) maupun teknis (core). Hal ini disebabkan adanya keterbatasan lingkup tugas sehingga ada satuan organisasi yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Mengingat lingkup tugas dan fungsi Setjen DEN dalam memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DEN, maka perlu melakukan pemetaan pola struktur organisasi agar terdefinisi dengan baik. Pemetaan serta penyusunan pola struktur yang belum terdefinisi dengan baik membawa konsekuensi terhadap fungsi yang ada, terutama yang masuk dalam kategori tugas dukungan teknis terbatas hanya pada kegiatan fasilitasi, namun dalam pelaksanaannya dituntut untuk menyiapkan bahan-bahan yang telah diolah untuk pengambilan keputusan DEN. Sebagai contoh, pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, melaksanakan tugas administrasi dan tugas teknis keenergian yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Biro, yaitu tugas teknis terkait perumusan kebijakan energi dan perencanaan energi nasional juga melakukan tugas adminstrasi dalam rangka koordinasi pelaksanaan persidangan, kehumasan, keprotokolan dan dokumentasi. Selain itu masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari unit kerja, yang pada akhirnya dapat berpotensi sebagai sumber masalah dikemudian hari (misalnya terkait tugas dan fungsi perencanaan serta monitoring evaluasi yang dilakukan oleh satu biro yang sama). Hal ini juga berkaitan dengan peran pengawasan serta tanggung jawab dari tiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan pemetaan serta terdefinisinya penyusunan pola struktur organisasi Setjen DEN dengan baik, diharapkan masalah-masalah terkait hal tersebut dapat teratasi serta koordinasi dari setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

KONDISI YANG DIHARAPKAN Sekretariat Jenderal DEN diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat mempunyai peran dan posisi bukan hanya sebagai supporting unit saja, namun dapat juga berperan sebagai “think tank”serta berperan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan energi nasional. Kondisi

25


ini akan membawa konsekuensi, bahwa struktur organisasi yang ada sekarang harus disesuaikan, mengingat struktur organisasi saat ini belum memadai untuk menjalankan peran tersebut. Dalam rangka mendukung kegiatan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas DEN sekaligus menjalankan perannya sebagai lembaga think tank, diperlukan adanya penambahan sejumlah fungsi penting dalam organisasi seperti data dan informasi, pusat kajian, cadangan penyangga energi serta kerja sama. Hal ini sangat penting, mengingat posisi strategis dari Setjen DEN dalam membantu tugas DEN yang bersifat lintas sektoral. Dengan kata lain, dibutuhkan unit atau satuan organisasi yang secara eksplisit bertanggung jawab terhadap fungsi sebagaimana tersebut di atas. Khusus untuk kerja sama terdapat 2 (dua) aspek penting yaitu : a. pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan; b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang energi antara pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri.

Selain

itu,

penyelenggaraan

dalam

rangka

kerja

sama

juga

sudah

dilaksanakan, hal ini dapat tergambar dari beberapa aktivitas kerja sama yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 2522 K/05/MEM/2015 tentang Unit Koordinator (Focal Point) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan KESDM, dimana Setjen DEN merupakan unit koordinator forum dialog/kerja sama sebagai berikut: 1. Asia Cooperation Dialogue (ACD) Energy Forum; 2. Regional Energy Policy and Planning Sub Sector Network (REPP-SSN); 3. ASEAN + 3 Energy Policy Governing Group (EPGG); 4. Energy Charter (EC); 5. World Summit on Sustainable Development (WSSD/CSD); dan 6. Indonesia-Swedia Dengan penambahan sejumlah fungsi tersebut di atas, diharapkan Setjen DEN dapat menjalankan perannya bukan hanya sebagai supporting unit, melainkan juga sebagai prime mover dengan melaksanakan fungsi think tank.

26


BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Setjen DEN maka dibutuhkan target kinerja yang sudah ditetapkan khususnya untuk 5 tahun kedepan. Target Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen DEN yang akan harus dicapai. Pada renstra ini target kinerja telah ditetapkan sesuai dengan perecanaan dan perkiraan yang telah dibuat selama tahun 2015-2019, sehingga kemungkinan besar akan terdapat perubahan perencanaan pada tahun berjalan seiring dengan penetapan APBN dan APBN-P.

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Pada dokumen Renstra ini, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada periode tahun 2014/2015, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat perubahan sesuai dengan penetapan APBN tahun berjalan, Rencana Umum Energi Nasional serta dokumen perencanaan lainnya.

Tabel 1.3 Target Kinerja 2015-2019

PROGRAM

1 PROGRAM DUKUNG MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) /

SASARAN

2 Terwujudnya fasilitasi perumusan kebijakan energi lintas sektor, bahan penetapan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

3 Presentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi perumusan dan implementasi kebijakan energi nasional

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

27


PROGRAM

1 LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL


SASARAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

2 Rencana Umum Energi Nasional dan penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional

a.

b.

c.

d. e.

f.

2

2015

2016

2017

2018

2019

3 Menyelenggaraa n koordinasi lintas sektor dan daerah dalam rangka perumusan kebijakan energi Pembahasan isuisu energi, evaluasi kebijakan energi lintas sektor Melaksanakan kajian kebijakan energi lintas sektor Penyelenggaraan dialog energi

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

1

1

1

1

1

4

3

4

4

4

1

1

1

1

1

Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kelompok kerja Dewan Energi Nasional Menyiapkan bahan rancangan peraturan tindak lanjut kebijakan energi nasional

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Presentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) a. Melakukan koordinasi dan inventarisasi data pengelolaan energi daerah dan sektor pengguna energi b. Meyiapkan data dan informasi untuk penetapan dan review RUEN c.

TARGET

Melakukan asistensi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

28


PROGRAM

1


SASARAN


2 d.

e.

f.

g.

3

4

2015

2016

2017

2018

2019

3 Menyusun kajian terkait perencanaan energi nasional dan daerah Melakukan pemantauan pelaksanaan RUEN dan RUED

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

1

1

1

1

1

Melakukan penelaahan neraca energi nasional Menyiapkan penyelenggaraan kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Presentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi persidangan Dewan Energi Nasional a. Menyiapkan sidang anggota, sidang paripurna dan raker dengan DPR b. Menyiapkan dokumentasi pelaksanaan dan hasil sidang serta kegiatan DEN lainnya c.

TARGET

Menyelenggaraka n kegiatan yang terkait dengan peningkatan fungsi keprotokolan d. Menyelenggaraka n berbagai pertemuan yang terkait dengan implementasi kebijakan energi Persentase (%) publikasi isu keenergian

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

29


PROGRAM

1


SASARAN


2 a.

b.

c.

Terwujudnya fasilitasi untuk penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor

5

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

3 Menyelenggaraka n kegiatan yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan (sarasehan) dan hubungan kelembagaan

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

Menyelenggaraka n sosialisasi terhadap kebijakan energi lintas sektor Menyiapkan publikasi kegiatan DEN serta hasil dari tugas dan fungsi DEN dalam berbagai bentuk (buku/ majalah/ jurnal/ leaflet/ digital file)

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi a.

Pengembangan Regulasi Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

1

1

1

1

1

b.

Pengembangan Pemetaan Penanggulangan Krisis Energi

1

1

1

1

1

c.

Kajian Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

1

-

-

-

Penyusunan Ketahanan Energi Nasional

1

1

1

1

d.

-

1

30


PROGRAM

1


SASARAN


2015

2016

2017

2018

2019

3 Review Pelaksanaan Tanggap Darurat (ERR/ERA) di Indonesia

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Krisis Energi Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi identifikasi kondisi krisis dan darurat energi

1

2 e.

f.

6

a.

7

TARGET

Identifikasi Daerah Berpotensi Krisis dan Darurat Energi b. Penyusunan Daerah Potensi Rawan Kekurangan Energi Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan energi yang bersifat lintas sektoral a. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Energi Fosil yang Bersifat Lintas Sektoral b. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Listrik Nasional

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31


PROGRAM

1


SASARAN


2 c.

8

3 Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Energi Non Fosil yang Bersifat Lintas Sektoral

Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan energi yang bersifat lintas sektoral a. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang Bersifat Lintas Sektoral b. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Energi Fosil yang Bersifat Lintas Sektoral c. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Daerah d.

Sistem Pengelolaan Dokumentasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

32


PROGRAM


SASARAN

1


2 e.

Terwujudnya pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan kelompok kerja

9

3 Rancangan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang bersifat Lintas Sektoral dan Sosialiasi

Persentase (%) Kelancaran Kegiatan Pengeloaan dan Penyelenggaraan Bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) a. Dokumen/laporan perencanaan program dan rencana kerja, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan serta evaluasi dan laporan b. Laporan Pengelolaan Kepegawaian dan Hukum c.

d. e.

Dokumen Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Persuratan Dan Kearsipan Serta Kerumahtanggaa n Layanan Perkantoran Pengadaaan Barang dan Jasa

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

4 4

5 2

6 2

7 2

8 2

100%

100%

100%

100%

100%

17

3

3

3

3

16

2

2

2

2

14

9

9

9

9

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

156 Unit/ 2 400M

1

1

1

1

4.2. Pendanaan Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal DEN, didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBN.Pendanaan ini diakomodir melalui program

33


dan kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN. Adapun rencana pendanaan program adalah sebagaimana pada tabel 1.4

Tabel 1.4 Kebutuhan Anggaran 2015-2019

PROGRAM

1 PROGRAM DUKUNG MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL


SASARAN

2 Terwujudnya fasilitasi perumusan kebijakan energi lintas sektor, bahan penetapan Rencana Umum Energi Nasional dan penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

2

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

3 Presentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi perumusan dan implementasi kebijakan energi nasional a Menyelenggaraan . koordinasi lintas sektor dan daerah dalam rangka perumusan kebijakan energi

4 4.179

5 3.916

6 4.503

7 5.179

8 5.956

599

574

660

759

873

b Pembahasan isu. isu energi, evaluasi kebijakan energi lintas sektor c Melaksanakan . kajian kebijakan energi lintas sektor d Penyelenggaraan . dialog energi

618

504

579

666

766

1.684

1.301

1.496

1.721

1.979

282

423

486

559

643

e Melaksanakan . dan memfasilitasi kegiatan kelompok kerja Dewan Energi Nasional

695

601

691

794

914

f .

302

514

591

680

782

7.664

6.436

7.401

8.512

9.788

Menyiapkan bahan rancangan peraturan tindak lanjut kebijakan energi nasional

Presentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

34


PROGRAM

1


SASARAN


2

3 a Melakukan . koordinasi dan inventarisasi data pengelolaan energi daerah dan sektor pengguna energi b Meyiapkan data . dan informasi untuk penetapan dan review RUEN c .

Melakukan asistensi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

d Menyusun kajian . terkait perencanaan energi nasional dan daerah e Melakukan . pemantauan pelaksanaan RUEN dan RUED f .

Melakukan penelaahan neraca energi nasional g Menyiapkan . penyelenggaraan kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri 3

Presentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi persidangan Dewan Energi Nasional a Menyiapkan . sidang anggota, sidang paripurna dan raker dengan DPR b Menyiapkan . dokumentasi pelaksanaan dan hasil sidang serta kegiatan DEN lainnya

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

4 2.056

5 693

6 797

7 917

8 1.054

1.209

1.092

1.256

1.445

1.662

606

645

742

854

982

1.362

548

630

724

833

444

894

1.028

1.182

1.359

645

546

628

722

830

1.341

2.018

2.320

2.668

3.068

11.086

2.347

2.699

3.104

3.569

1.228

922

1.061

1.220

1.403

282

569

654

753

866

35


PROGRAM

1


SASARAN


2

3 Menyelenggaraka n kegiatan yang terkait dengan peningkatan fungsi keprotokolan d Menyelenggaraka . n berbagai pertemuan yang terkait dengan implementasi kebijakan energi Persentase (%) publikasi isu keenergian c .

4

Terwujudnya fasilitasi untuk penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor

5

TARGET 2015 4 145

9.431

100%

2016 5

2017

2018

2019

6

7

8

-

-

-

984

1.131

1.301

5.301

6.096

7.011

449

517

594

-

855

4.362

a Menyelenggaraka . n kegiatan yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan (sarasehan) dan hubungan kelembagaan

1.661

391

b Menyelenggaraka . n sosialisasi terhadap kebijakan energi lintas sektor c Menyiapkan . publikasi kegiatan DEN serta hasil dari tugas dan fungsi DEN dalam berbagai bentuk (buku/ majalah/ jurnal/ leaflet/ digital file)

1.862

3.279

3.770

4.336

4.986

839

1.632

1.876

2.158

2.482

Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi

5.933

3.375

3.881

4.463

5.133

a Pengembangan . Regulasi Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

1.146

765

880

1.012

1.163

36


PROGRAM

1


SASARAN


2

2016

4 1.249

5 650

c .

Kajian Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

1.255

-

d Penyusunan . Ketahanan Energi Nasional

1.141

700

899

1.260

f .

7

2015

3 b Pengembangan . Pemetaan Penanggulangan Krisis Energi

e Review . Pelaksanaan Tanggap Darurat (ERR/ERA) di Indonesia

6

TARGET

Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Krisis Energi

Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi identifikasi kondisi krisis dan darurat energi a Identifikasi Daerah . Berpotensi Krisis dan Darurat Energi b Penyusunan . Daerah Potensi Rawan Kekurangan Energi Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan energi yang bersifat lintas sektoral a Fasilitasi . Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Energi Fosil yang Bersifat Lintas Sektoral

2017

2018

2019

6 748

7 860

8 989

-

-

-

805

926

1.065

1.449

1.666

1.916

-

-

-

-

242,95

1,203

1,825

2,099

2,414

2,776

909

1.175

1.351

1.554

1.787

294,3

650

748

860

989

2,195

1,726

1,985

2,282

2,625

840

545

627

721

829

37


PROGRAM

1


SASARAN


2

8

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

3 b Fasilitasi . Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Listrik Nasional

4 824

5 569

6 654

7 752

8 865

c .

530

612

704

810

931

3,887

2,574

2,960

3,404

3,915

780

536

617

709

815

925

600

690

794

913

644

383

441

507

583

482

405

466

535

616

Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Energi Non Fosil yang Bersifat Lintas Sektoral

Persentase (%) kelancaran kegiatan fasilitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan energi yang bersifat lintas sektoral a Fasilitasi . Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang Bersifat Lintas Sektoral b Fasilitasi . Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Energi Fosil yang Bersifat Lintas Sektoral c Fasilitasi . Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Daerah d Sistem . Pengelolaan Dokumentasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral

38


PROGRAM

1


SASARAN


2

Terwujudnya pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan kelompok kerja

9

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

3 e Rancangan . Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang bersifat Lintas Sektoral dan Sosialiasi

4 1.055

5 650

6 748

7 860

8 989

Persentase (%) Kelancaran Kegiatan Pengeloaan dan Penyelenggaraan Bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) a Dokumen/laporan . perencanaan program dan rencana kerja, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan serta evaluasi dan laporan b Laporan . Pengelolaan Kepegawaian dan Hukum

61,356

46,054 55,265 66,318 79,581

11.058

9.681

11.618 13.941 16.729

4.651

3.054

3.665

4.398

5.277

c .

4.397

3.478

4.173

5.008

6.009

30.450

29.241 35.089 42.107 50.529

Dokumen Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Persuratan Dan Kearsipan Serta Kerumahtanggaan d Layanan . Perkantoran e Pengadaaan . Barang dan Jasa

10.800

600

720

864

1.037

39


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015 - 2019 dan berpedoman dari hasil pembahasan bersama dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta memperhatikan potensi dan permasalahan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang didalamnya memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan. Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja/program Sekretariat Jenderal DewanEnergi Nasional Tahun 2015 - 2019. .

40

RENCANA STRATEGIS DEWAN ENERGI NASIONAL TAHUN KATA PENGANTAR

Recommend Documents