RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KAB. HSS TAHUN

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KAB. HSS TAHUN 2014 - 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KATA PENGANTAR Bismillahirahmanirahim, Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan

berkah

dan

menyelesaikan

penyusunan

rahmat-Nya Rencana

sehingga

Strategis

kami

(Renstra)

dapat Bappeda

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 yang memuat VISI dan MISI Bappeda Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihakpihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan

masukan

dan

saran

yang

konstruktif

dalam

menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara. Kandangan, Desember 2015

Drs. H. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19730808 199311 1 002

Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

i

DAFT AR I SI Halaman

KATA PENGANTAR

……..……....……………………………………….. ......

i

DAFTAR ISI

………...…………………....……………………….. ......

ii

DAFTAR TABEL BAB

I

…………………....………………………......... ......

PENDAHULUAN......................................................................... A Latar Belakang ……...............…………………………….. .................. B Dasar Hukum..................................................................... C Maksud dan Tujuan ………………………………………. D Sistematika Penulisan.…………...………………………...

iii 1 1 2

4 5

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ......................................... 8 A Tugas dan Fungsi Struktur SKPD .................................... 8 ……...............…………………………….. .................. B Sumber Daya SKPD.......................................................... 23 C Kinerja Pelayanan Bappeda 27 D ………………………………………. Tantangan dan Peluang SKPD...………………………... 39

BAB

III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN \ FUNGSI OTONOMI DAERAH ................................................. A Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD................................................................ B Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ... C Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga........................ D Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.......................... E Identifikasi Permasalahan bersadarkan tugas dan fungsi pelayanan........................................................................ D Penentuan isu-isu strategis

44 44

46 51 53 55 56

BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN............................................................................... 57 1. Visi dan Misi SKPD…………………………………………... 57 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah............... 60

BAB

V

PROGRAM DAN KEGIATAN..................................................... 69 A. Program dan Kegiatan Bappeda Kab. HSS.................…... 69 5 2 Indikator Program dan Kegiatan........................................ 72

BAB

VI

PENUTUP .................................................…............................ 73


ii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I

Hasil Kinerja Renstra SKPD

Lampiran II Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Bappeda Kab. HSS Lampiran III Bagan Struktur Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan Lampiran Peta 1

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Lampiran Peta 2

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Lampiran Peta 3

Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan


iii

DAFT AR T AB EL Halaman

1. Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda ....................................................

7

2.Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Sekretariat .................................................

8

3.Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Ekonomi .....................................................

8

4.Tabel 2.4 Sumber Daya Aparatur Bidang Sosial Budaya ................................

9

5.Tabel 2.5 Sumber Daya Aparatur Bidang Fisik dan Prasarana .......................

9

6.Tabel 2.6 Sumber Daya Aparatur Bidang P2Litbang ......................................

10

7.Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Tahun Anggaran 2009-2013 ........................................................................................ 19 8.Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Visi, Misi dan Program Bupati ................................................................................ 24 9.Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan sasaran Renstra Kementerian / Lembaga ......................................................................................... 26 10 Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang ......................................................................................................... 26 11 Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD...

27

12 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ..............

30

13 Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Renstra Bappeda Tahun 2042018 ................................................................................................. 32 14 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Kab. HSS yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. HSS Tahun 2014-2018............................................... 37


iv

BAB BAB II PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan

daerah,

perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan

potensi

yang

dimiliki

masing-masing

daerah

sesuai

dinamika

pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

berpedoman

kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan

hal

tersebut

maka

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah bersama-sama dengan para pejabat struktural dan


1

staf Daerah

menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2018

yang

merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah yang memuat visi, misi,

tujuan,

sasaran,

strategi,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan di bidang Perencanaan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pegelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 6. Undang-Undang Keuangan

Nomor

Antara

33

Tahun

Pemerintah

2004

Pusat

tentang

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun


2007

tentang

Rencana 2

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kabupaten; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018; Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

3

17. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 18. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Pengesahan

Rencana

Stategis

Satuan

Nomor 387 tentang

Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018; 1.3

Maksud dan Tujuan

1. 3.1 Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah : -

Memberikan pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

daerah,

monitoring,

evaluasi

dan

pengendalian

pelaksanaan kegiatan selama periode tahun 2014 – 2018. -

Memberikan pedoman kepada para pemangku kepentigan tentang rencana

kerja

Bappeda

Kabupaten

Hulu

Sungai

Selatan

dalam

mengkoordinasikan dan mengintegritaskan perencanaan pembangunan didaerah. -

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

-

Menjadi

kerangka

dasar

dalam

rangka

peningkatan

kualitas

perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

4

kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategic (Rentra) Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah : -

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan.

-

Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan yang proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secarasistemik dimasa mendatang.

-

Meningkatkan

komunikasi

antara

pemangku

kepentingan

dalam

pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah. 1.4

Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan

Uraian Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta dilengkapi dengan Sistematika Penulisan.

BAB II

Gambaran Umum Pelayanan Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan


5

Bab

ini

menguraikan

Tugas,

Fungsi

dan

Struktur

Organisasi, Sumber Daya Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan serta membahas tentang Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD. BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bapeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kab. HSS,

Telaah Visi, Misi dan Program RPJMD, Telaah

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata

Cara

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan

Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

Visi,

Misi,

Tujuan

dan

Sasaran,

Strategis

dan

Kebijakan Bab ini menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan dan membahas tentang Strategis dan Kebijakan. BAB V

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Pada

Bab

kegiatan,

ini

dikemukakan

indikator

kinerja,

rencana

program

dan

kelompok

sasaran,

dan

pendanaan indikatif BAB VI

Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD


6

BAB VII

Penutup Pada

Bab

ini

di

uraikan

kaidah-kaidah

untuk

melaksanakan dokumen Renstra Bappeda Kab. HSS tahun 2014-2018


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KABUPATEN HULU HULU SUNGAI SUNGAI SELATAN SELATAN BAPPEDA 2.1

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1

Tugas Pokok dan Fungsi Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Bappeda Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Bappeda adalah membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana dan bidang pengendalian, pelaporan, penelitian dan pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Bappeda tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 1. Menetapkan kebijakan teknis di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan

Prasarana

dan

Pengendalian,

Pelaporan

Penelitian

dan

Pengembangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. Menetapkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai kebijakan teknis badan ; 3. Melaksanakan

koordinasi

pembinaan,

dan

pengendalian

penyelenggaraan kegiatan ekonomi ;


8

4. Melaksanakan

koordinasi

pembinaan,

dan

pengendalian

dan

pengendalian

dan

pengendalian

penyelenggaraan kegiatan sosial budaya ; 5. Melaksanakan

koordinasi

pembinaan,

penyelenggaraan kegiatan fisik dan prasarana ; 6. Melaksanakan

koordinasi

pembinaan,

penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pelaporan, penelitian dan pengembangan ; 7. Mengendalikan pengolahan kesekretariatan ; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas. Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi Sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fiisik dan

Prasarana

serta

Pengendalian,

Pelaporan,

Penelitian

dan

Pengembangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesusi dengan peraturan perundang-undangan ; 2. Pembinaan,

Pengawasan

dan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Kegiatan

Ekonomi ; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Budaya ; 4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Fisik dan Prasarana ; 5. Pembinaan,

Pengawasan

dan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Kegiatan

Pengendalian, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan ;


9

6. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan. 2.1.2 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan

Daerah

Kabupaten

tentang

Hulu

Sungai

Selatan

Nomor

30

Tahun

2007

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2). Unsur-unsur

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah terdiri dari : 1. Bagian Sekretariat. 2. Bidang Ekonomi. 3. Bidang Sosial dan Budaya. 4. Bidang Fisik dan Prasarana. 5. Bidang Pengendalian, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 035 Tahun 2009

tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan


10

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Hulu

Sungai

Selatan

adalah sebagaimana berikut ini : 1. Sekretariat Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,kepegawaian dan keuangan dengan uraian tugasnya meliputi : a. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja badan; b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana kerja, urusan rumah tangga, kehumasan dan surat menyurat; c. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

penyusunan

rencana

anggaran

dan

pengelolaan

administrasi keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Perencanaan. 3) Sub Bagian Keuangan. 1 ) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

surat-menyurat,

kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

11

dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dengan uraian tugasnya meliputi : a) melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip, pengetikan dan penggandaan; b) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing bidang; c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan,

inventarisasi,

pemeliharaan,

distribusi

dan

penghapusan barang; d) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan; e) melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor; f) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai (bezetting formasi); g) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian meliputi

pengusulan

pengangkatan

dalam

jabatan,

kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti; i) menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pembinaan

pegawai

meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan,


12

pemberian

tanda

jasa/penghargaan

dan

kedudukan

hukum

pegawai; j) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi; k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas. 2) Sub Bagian Perencanaan : Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja Badan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan dengan uraian tugasnya meliputi : a) menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

kegiatan

penyusunan

program Badan; b) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang; c) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja Badan, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang; d) menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan masukan bagi atasan; e) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Badan, baik laporan rutin maupun laporan insidentil; f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugas. 3) Sub Bagian Keuangan :


13

Mempunyai Tugas menyusun rencana anggaran pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, dengan uraian tugasnya meliputi : a) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk juknis anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan; b) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung, rencana penerimaan dan pendapatan badan; c) melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana penerimaan dan pendapatan; d) menyiapkan bahan bahan pengesahan dokumen anggaran; e) menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi keuangan; f) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan penyimpanan dokumen keuangan; h) menyiapkan

bahan

dan

mengusulkan

pejabat

pengelolaan

perbendaharaan; i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya. 2. Bidang Ekonomi Mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan

dan

koordinasi

perencanaan pembangunan ekonomi, uraian tugasnya adalah :


14

a. menyusun

program

pembinaan

dan

koordinasi

perencanaan

pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan pengembangan usaha kecil menengah; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang

pertanian,

perindustrian,

perdagangan,

koperasi

dan

pengembangan usaha kecil menengah; c. koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

perencanaan

pembangunan Daerah di bidang ekonomi; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas. Bidang Ekonomi, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi; 2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan UKM. 1) Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi : Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan Pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi, dengan uraian tugasnya meliputi : a) menghimpun, mengolah dan menyajikan data pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi; b) menyiapkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan,

petunjuk

operasional pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi; c) menyiapkan

bahan

dan

menyusun

perencanaan

kegiatan

pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi; Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

15

d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta memelihara arsip kegiatan pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi; e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah):

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan UKM, dengan uraian tugasnya meliputi: a) menghimpun,

mengolah

dan

menyajikan

data

Perindustrian,

Perdagangan, Penanaman Modal dan UKM; b) menyiapkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan,

petunjuk

operasional Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan UKM; c) menyiapkan

bahan

dan

menyusun

perencanaan

kegiatan

Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan UKM; d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta memelihara arsip kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan UKM; e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai bidang tugas. 3. Bidang Sosial Budaya Mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan

dan

koordinasi

perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan uraian tugasnya meliputi : Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

16

a. menyusun

program

pembinaan

dan

koordinasi

perencanaan

pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Mental Spritual, Pendidikan, Kependudukan dan KB, Kebudayaan dan Pariwisata serta Transmigrasi; b. pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan di

bidang Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Mental Spritual, Pendidikan, Kependudukan

dan

KB,

Kebudayaan

dan

Pariwisata

serta

Transmigrasi; c. koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

perencanaan

pembangunan Daerah di bidang Sosial Budaya; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari : 1) Sub Bidang Sosial. 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Budaya. 1) Sub Bidang Sosial : Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan Pembangunan Sosial, dengan uraian tugasnya meliputi : a) menghimpun, mengolah dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Penanggulangan Bencana, Mental Spritual, dan Catatan Sipil, Transmigrasi; b) menyiapkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan,

petunjuk

operasional Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Penangulangan Bencana, Mental Spritual, dan Catatan Sipil, Transmigrasi;


17

c) menyiapkan

bahan

dan

menyusun

perencanaan

kegiatan

Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Penanggulangan Bencana, Mental Spritual, dan Catatan Sipil, Transmigrasi; d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta memelihara arsip kegiatan

Kesejahteraan

Rakyat,

Kesehatan,

Penangulangan

Bencana, Mental Spritual, dan Catatan Sipil, Transmigrasi; e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Budaya : Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan

Sumber Daya Manusia dan Budaya,

dengan uraian tugasnya meliputi : a) menghimpun, mengolah dan menyajikan data Pendidikan, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Perempuan

serta

Kebudayaan dan Pariwisata; b) menyiapkan operasional

dan

menyusun

Pendidikan,

bahan

Keluarga

pembinaan,

Berencana,

petunjuk

Pemberdayaan

Masyarakat dan Perempuan serta Kebudayaan dan Pariwisata; c) menyiapkan

bahan

dan

menyusun

perencanaan

kegiatan

Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Kebudayaan dan Pariwisata; d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta memelihara arsip kegiatan

Pendidikan,

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Perempuan serta Kebudayaan dan Pariwisata; Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

18

e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 4. Bidang Fisik dan Prasarana Mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan

dan

koordinasi

perencanaan sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan uraian tugasnya meliputi : a. Menyusun

program

pembinaan

dan

koordinasi

perencanaan

pembangunan, tata ruang yang bersifat lintas sektoral dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pengairan dan perhubungan, tata ruang yang bersifat lintas sektoral dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan pembangunan Daerah di bidang fisik dan prasarana; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari : 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana. 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana : Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan sarana dan prasarana, dengan uraian tugasnya meliputi : Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

19

a) menghimpun,

mengolah

dan

menyajikan

data

pengairan,

perhubungan meliputi jalan, jembatan, bangunan dan gedung; b) menyiapkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan,

petunjuk

operasional di bidang pengairan, jalan, jembatan, bangunan dan gedung; c) menyiapkan bahan perencanaan kegiatan sub bidang sarana dan prasarana; d) melaksanakan evaluasi dan memelihata arsip kegiatan; e) menyiapkan

bahan

hubungan

kerjasama

dengan

unit

kerja/instansi terkait dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas; f) melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di

bidang

pengairan

dalam

rangka

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah ataupun proyek-proyek yang diusulkan kepada program Pemerintah Propinsi atau yang diusulkan ke dalam Program Pembangunan Nasional; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai bidang tugas. 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan uraian tugasnya meliputi : a) menghimpun, mengolah dan menyajikan data kegiatan tata ruang, tata guna tanah sumber daya alam dan lingkungan hidup; Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

20

b) menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk operasional yang berhubungan dengan tata ruang, tata guna tanah sumber daya alam dan lingkungan hidup ; c) melakukan inventarisasi permasalahan di bidang tata ruang, tata guna tanah sumber daya alam dan lingkungan hidup; d) mempersiapkan monitoring,

bahan

evaluasi

dan

perencanaan pelaporan

kegiatan serta

pendataan,

memelihara

arsip

kegiatan yang berhubungan dengan tata ruang yang bersifat lintas sektoral, tata guna tanah dan lingkungan hidup; e) menyiapkan bahan kegiatan perencanaan tata ruang yang bersifat lintas sektoral; f) melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

penyusunan

program

tahunan di bidang pengairan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan Daerah ataupun proyek-proyek yang diusulkan kepada program Pemerintah Provinsi atau yang diusulkan ke dalam Program Pembangunan Nasional; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai bidang tugas. 5. Bidang Pengendalian, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi, dengan uraian tugasnya meliputi : a. menyusun

program,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data; Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

21

b. menyusun program, mengatur dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan

daerah

serta

mengawasi

terlaksananya

program

penelitian pengembangan perencanaan pembangunan daerah; c. menyusun

program,

mengatur

dan

mengawasi

terlaksananya

pengumpulan data-data pelaksanaan pembangunan daerah serta menyiapkan penyusunan laporan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas. Bidang Penyusunan Program terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan. 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan hasil-hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan uraian tugasnya meliputi : a) menghimpun, mengolah dan menyajikan data kegiatan penelitian dan pengembangan; b) menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pendataan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemeliharaan dokumen dan arsip; c) melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta memelihara arsip kegiatan penelitian dan pengembangan serta menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait;


22

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program sesuai bidang tugas. 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan :

Mempunyai

tugas

Pengendalian,

melaksanakan

Penelitian

dan

Pembinaan,

Pengembangan

Koordinasi, Perencanaan

Pembangunan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi, dengan uraian tugasnya meliputi : a) menghimpun, mengolah dan menyajikan data kegiatan penelitian dan pengembangan; b) menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

petunjuk

operasional

kegiatan penelitian dan pengembangan; c) melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta memelihara dokumen kegiatan penelitian dan pengembangan serta menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. Tabel 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan (lihat lampiran) 2.2.1 Sumber Daya 2.2.1 Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut : Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

23

Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kab. HSS Kualifikasi Pendidikan SD

SLTP

0

2

SLTA

D I /D III

D IV

S-1

S-2

S-3

7 1 0 12 5 0 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV 0 4 19 3 Struktural Fungsional Eselon Eselon Eselon Eselon Jumlah I II III IV 1 4 9 14 0

Jumlah 26 Jumlah 26 Jumlah 14

Di rinci lebih lanjut sumber daya aparatur di masing-masing bidang seperti tabel berikut : Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat (Termasuk Kepala SKPD) Kualifikasi Pendidikan SD SLTP SLTA D I /D III D IV S-1 S-2 S-3 ... 2 5 ... ... 0 2 ... Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV 1 2 4 2 Struktural Fungsional Eselon Eselon Eselon Eselon Jumlah I II III IV 0 1 1 2 4 0


Tabel 2.4 Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Ekonomi

SD

SLTP

0

0

Golongan I

Kualifikasi Pendidikan SLTA D I /D III D IV S-1

S-2

0 1 0 1 1 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan II

S-3

Jumlah

0

3

Golongan III Golologan


Jumlah 24

0 Eselon I 0

0 Struktural Eselon II 0

Eselon III 1

IV 1

2 Eselon IV 2

Jumlah

3

Fungsional

Jumlah

0

3

3

Tabel 2.5 Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Sosial Budaya

SD

SLTP

0

0


S-2

S-3

0 0 0 2 1 0 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV 0 0 3 0 Struktural Fungsional Eselon Eselon Eselon Eselon Jumlah I II III IV 0

0

1

1

2

0


Tabel 2.6 Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Fisik Dan Prasarana

SD

SLTP

0

0


S-2

S-3


0

1

2


3

0


25

Tabel 2.7 Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Bidang Pengendalian, Pelaporan, Penelitian Dan Pengembangan

SD

SLTP

0

0

Kualifikasi Pendidikan D I /D III D IV S-1

SLTA

S-2

S-3


0

1

2

3

Jumlah 4 Jumlah 4 Jumlah

0

3

2.2.2 Sarana dan Prasarana Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :  Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 2 lokal yakni a. Ruang Mandapai dengan fasilitas AC dan dapat menampung 150 orang b. Aula Rapat Lantai Dasar yang menampung peserta dengan skala kecil kurang lebih 25 orang . Aula/Ruang tersebut dapat digunakan

untuk

rapat-rapat

skala

besar

maupun

untuk

pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya memadai

dan

representative

untuk

mendukung

yang

kelancaran

operasional Bappeda.  Fasilitas perkantoran relatif telah tersedia dan memadai, seperti: -

Meubeleir


26

-

Komputer,

yang

mampu

mendukung

kegiatan

administrasi

maupun teknis perencanaan -

Fasilitas Telekomunikasi

-

Dan lain-lain

 Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional. -

Kenderaan dinas roda 4 sebanyak 1 (satu) buah

-

Kenderaan dinas roda 2 sebanyak 9 (sembilan) buah

2.3 Kinerja

Pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan

yang

diberikan

yaitu

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pelayanan

ditunjukkan

di

melalui

bidang

penyediaan

perencanaan dokumen

pembangunan

perencanaan

daerah

baik

secara

kualitatif maupun kuantitatif. Seiring Indonesia

dengan

Nomor

25

diberlakukannya Tahun

2004

Undang-Undang

tentang

Sistem

Republik

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan


27

pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut,

Sistem

Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima)

pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1) politik; 2) teknokratik; 3) partisipatif; 4) atas-bawah (top-down); dan 5) bawah-atas (bottom-up). Berdasarkan pendekatan politik, setelah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan programprogram pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan

program prioritas daerah, yang kemudian akan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi

perencanaan

sebagai

dasar

atau

arahan

dalam

perencanaan

pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

28

dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu Perencanaan dengan pendekatan partisipatif

dilaksanakan

dengan

melibatkan

semua

pihak

yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan

pendekatan

atas-bawah

dan

bawah-atas

dalam

perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah. Pendekatan

Top

Down-Bottom

Up

dilakukan

menurut

jenjang

pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan


29

perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah

mengamanatkan

bahwa

perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan pemerintahan

daerah daerah.

disusun

dalam

rangka

Perencanaan pembangunan

penyelenggaraan daerah

dimaksud,

disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni; 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.


30

Langkah

kedua,

masing

masing

instansi

pemerintah

menyiapkan

rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah

ketiga

adalah

melibatkan

masyarakat

(stakeholders)

dan

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah

keempat

adalah

penyusunan

rancangan

akhir

rencana

pembangunan.nTahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya

Kepala

Bappeda

menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja


31

pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan sendiri memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan Kepala Daerah melalui melalui

1) monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang

bersumber dari dana APBN, DAK dan APBD 2) menyusun dokumen penelitian, 3) menyusun data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan perencanaan

pembangunan, pembangunan

4) melaksanakan

(MUSRENBANG)

tingkat

musyawarah desa/kelurahan,

kecamatan dan kabupaten, 5) menyusun dokumen perencanaan, 6) mengadakan sosialisasi panjang,

dan diseminasi

produk

perencanaan

(jangka

menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis) dan 7)

Koordinasi Pemanfatan Ruang, 8) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 9) Koordinasi PNPM PISEW dan PAMSIMAS 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan.


32

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1) Meningkatnya

intensitas

keterlibatan

berbagai

unsur

pemangku

kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3) Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD; 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5) Meningkatnya

intensitas

pendampingan

perencanaan

di

tingkat

kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;


33

4)

Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD);

5)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Evaluasi capaian hasil renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara lain seperti dalam Tabel 2.8 (rincian pada lampiran) : Tabel 2.8 Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 – 2013

NO 1

Uraian Penyusunan dan penetapan

Tahun Pelaksanaan 2012

Ket

Perda Nomor..... Tahun...... tentang RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2

Penyusunan dokumen

2009 - 2013

RKPD, KUA, PPAS, PPA, RKA, dan Renja 3

Penyusunan dan penetapan

2013

Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 4

Fasilitasi penyusunan

2009 – 2013

Renstra SKPD 5

Penyusunan Masterplan Masterplan Pendidikan


2010

34

Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Masterplan Penanggulangan

2009 - 2010

Kemiskinan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Penyusunan Masterplan

2012

Minapolitan Penyusunan Perencanaan

2012

Investasi Janka Menengah Daerah Penyusunan Evaluasi dan

2012

Pengembangan Program Rumah Layak Huni Penyusunan Agrowisata di

2013

Kecamatan Daha Barat Penyusunan Pemanfaatan

2013

DAM Amandit 6

Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail

2009-2011

Tata Ruang Kawasan Kandangan dan Pengembangan Pusat Ekonomi Sungai Terpadu Wilayah Daha Penyusunan Rancangan

2009-2013

Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Penyusunan 7

Hasil Kajian


35

Kajian Lingkungan Hidup

2010-2011

Strategis Kajian tentang Dampak Lingkungan Kajian Pengembangan

2012

Wilayah Pemerintahan Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Kandangan 8

Penyusunan Data Statistik Penyusunan Buku PDRB

2009-2013

Kabupaten Penyusunan Buku PDRB

2009 -2013

Kecamatan Penyusunan Buku

2009 – 2013

Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka Penyusunan Buku IPM

2009 -2013

Penyusunan Standar Satuan

2009 – 2013

Harga 9

Penyelenggaraan

2011

Musrenbang RPJPD Penyelenggaraan

2009 - 2013

Musrenbang RKPD

Sedangkan hasil kinerja Renstra Bappeda Kab. HSS

periode

sebelumnya (2009-2013) dapat dicerminkan melalui pelaksaan program dan kegiatan sebagaimana tabel pada lampiran I renstra strategis ini.


36

Pada Aspek Pendanaan, pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.7 berikut ini : Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BAPPEDA Kab. HSS (Rp. Juta) Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Uraian

(1)

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

2.025,14

1.663,86

1.991,51

2.753,85

3.080,73 1.679,15 1.323,99 1.784,39 2.413,51

2.494,72

82,92% 79,57% 89,60%

87,64%

80,98%

23,28%

13,06%

1.723,04

1.789,22

2.019,57

2.732,08

2.940,64 1.680,46 1.636,51 1.903,60 1.845,11

1.909,82

97,53% 91,46% 94,26%

67,53%

64,95%

18,60%

3,53%

3.748,18

3.453,08

4.011,08

5.485,93

6.021,37 3.359,61 2.960,50 3.687,99 4.258,62

4.404,54

2.3.3. Jenis Pelayanan Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatandalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan

rumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat/lembaga

dalam

bidang

perencanaan pembangunan daerah.


37

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi : 1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur ; 2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ; 3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah ; 4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana ; 5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara

vertikal

yakni

antara

Pemerintah

Pusat,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD ; 6. Meningkatkan

mekanisme

kerja

perencanaan

secara

sinergi,

transparan dan terkoordinasi ; 7. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan. 2.3.4. Kelompok sasaran Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : 1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan. 2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.


38

3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam

perencanaan

pembangunan

serta

penyediaan

informasi

pembangunan. Tabel 2.10 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran NO 1

JENIS LAYANAN

KELOMPOK SASARAN

Pemikiran strategis di bidang Unsur perencanaan

2

Pimpinan

(Bupati,

Wakil

Bupati, Sekda)

Penyediaan

panduan SKPD

program dan kegiatan serta fasilitasi

sinkronisasi

dan

integritasi program 3

Penjaringan

aspirasi

partisipasi

dan Pemangku kepentingan (masyarakat, dalam LSM,

perencanaan pembangunan 4

Penyediaan

data

informasi pembangunan

Swasta,

Perguruan

Tinggi,

Organisasi Profesi, Pemerintah)

dan Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM,

Swasta,

Perguruan

Tinggi,

Organisasi Profesi, Pemerintah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ; a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

39

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah; c. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengacu

pada

hal

tersebut

di

atas,

pelaksanaan

tugas

Bappeda

mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan: - penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD) - penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama DPKKD - pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan - pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan. (2) Think tank - pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya - kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi. (3) Koordinator Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

40

-

Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

-

Koordinasi,

fasilitasi

dan

pelaksanaan

perencanaan

pencarian

sumbersumber pembiayaan dari provinsi dan pusat -

Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan

(4) administrator -

pengelolaan dokumen perencanaan

-

penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluai terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

-

pembinaan dan pelayanan administrasi umum Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pengembangan

pelayanan Bappeda harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul: 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan; 2.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Munculnya

berbagai

kebijakan

nasional

yang

berdampak

pada

perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

41

4. Terdapatnya perundangan

pertentangan/ketidaksesuaian yang

mengatur

sistem

antara

perencanaan

peraturan

pembangunan

dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat. Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan

berkualitas.

Pendekatan

yang

diambil

adalah

melalui

perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.


42


43

BAB III BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi

Permasalahan

berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

telah

merubah

pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang

telah

memadukan

proses

politik,

proses

teknokratik,

proses

partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan

perlu

ditingkatkan,

sehingga

dapat

mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk


44

membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas

aparatur,

sikap

aparatur

sangatlah

menentukan

dalam

mewujudkan good governance. Pada

kondisi

saat

ini

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting); 3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 4. Kompetensi SDM perencana belum optimal; 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan


45

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan,

serta

pengendalian

perencanaan pembangunan; 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; 8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana. 3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VISI: “ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif” Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita- citakan, yaitu: 1. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera” yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya

manusia,

meningkatnya

kesempatan

berusaha,

meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial. 2. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis” yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga


46

dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 3. Terciptanya

keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

yang Produktif” yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi

dan

efektifitas

penggunaan

keuangan,

meningkatnya

kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. MISI: Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan

untuk

mewujudkan

visi

tersebut.

Adapun

misi

pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD tahun 20132018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kehidupan Beragama 1.1. Melaksanakan nilai- nilai agamis dalam kehidupan sehari- hari Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:  Meningkatkan

dukungan

fasilitas

pelaksanaan

nilai-nilai

agamis dalam kehidupan sehari-hari.  Meningkatkan

pelaksanaan

kehidupan

beragama

yang

berkualitas dan lebih religius.  Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam kehidupan beragama. Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

47

2. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah. Dalam misi ini dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan: 2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:  Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari bidang pemerintahan dan bidang hukum  Kualitas

sumber

daya

manusia

ini

terdiri

dari

layanan

pendidikan, layanan kesehatan,  Pemasyarakatan dan peningkatan prestasi pada bidang olah raga, seni dan budaya. 2.2. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:  Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.  Sektor Pariwisata dan Industri Pariwisata  Sektor Industri Kecil dan Menengah 3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah. Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:


48

3.1. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan

kinerja

dan

menggali

sumber-

sumber

pendapatan

daerah, meliputi:  Peningkatan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Perimbangan dan Penerimaan Sah lainnya)  Perekonomian

Masyarakat

(Sektor

Industri,

Sektor

Perdagangan dan Jasa, Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Koperasi ) 3.2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Pembangunan  Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur  Meningkatan kualitas kawasan Permukiman, ketersediaan Fasilitas Transportasi dan Fasilitas Umum lainnya  Penataan Tata Ruang dan Lingkungan  Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan  Pengembangan

Kawasan

Pembangunan

dan

Kawasan

Agropolitan. 4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika. Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika  Pembangunan

daerah

dilaksanakan

dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi serta informatika.  Pengembangan

dan

pemanfaatan

Iptek

dalam

upaya

menumbuhkembangkan kapasitas produksi.


49

Selanjutnya dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Dipaparkan juga apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kab. HSS yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati HSS. Secara sederhana dapat disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Visi :

Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif Misi dan Program

No (1) 1

Faktor

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah. Program perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi

Adanya

perencanaan SKPD

antar belum

optimal.

Kurangnya partisipasi SKPD

visi

dan misi yang menunjang perencanaan pembangunan

Jumlah

personil

belum memadai

Dukungan belum seimbang

sumber

daya

dengan

manusia

yang

potensial

dan

beban

tugas.

kualitatif Pemanfaatan

Kurangnya

Ketersediaan

referensi data dan

pemahaman

dokumen

informasi masih

data

perencanaan

rendah.

pembangunan

sebagai referensi pengambilan kebijakan

Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal. Perubahan regulasi menjadi kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan


Penguasaan pemanfaatan sarana dan prasarana masih rendah Terbatasnya informasi

Dukungan sarana prasarana yang memadai Tersedianya regulasi pendukung

50

4 TeRenstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Renstra Bappenas maka Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas

Misi -

Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas

-

Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas

terhadap

permasalahan

pembangunan,

sebagai

masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang -

Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas. Sasaran yang ingin dicapai pada perencanaan jangka menengah

adalah : Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”,

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-

faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.


51

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sebagai Faktor

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L


Penghambat

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas

perencanaan belum optimal

1

Kurangnya personil perencana Kurangnya partisipasi SKPD

Pendorong (5)

Adanya visi dan misi yang menunjang perencanaan pembangunan

5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Sleman agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam

rangka

mewujudkan

masyarakat

Sleman

yang

sejahtera,

demokratis, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Bappeda

sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban

mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang,


52

Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3. Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

(2)

Layanan yang ada pada Bappeda pada prinsifnya hanya berbentuk koordinasi, penyediaan data-data dan dokumen perencanaan, sehingga tidak ada yang merubah fungsi lahan dan merubah pola ruang kabupaten Hulu Sungai Selatan

Faktor


Koordinasi perencanaan antar SKPD belum optimal.

Kurangnya personil perencana Kurangnya partisipasi SKPD

Adanya visi dan misi yang menunjang perencanaan pembangunan

5.1. Kebijakan Rencana Struktur Ruang HSS (Peta terlampir) Di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang

kecamatan

meliputi

11 (sebelas)

wilayahnya terbagi-bagi dalam kawasan perkotaan dan

perdesaan. Kawasan perkotaan dan pedesaan di tandai oleh intensitas kegiatan. Kawasan perkotaan umumnya memiliki intensitas kegiatan yang tinggi dengan jenis kegiatan yang bervariasi dan heterogen. Sedangkan kawasan perdesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan homogen dengan intensitas kegiatan tinggi pada sektor pertanian. Untuk lebih


53

jelasnya penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : Tabel 3.4 Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan No A 1 B 2 3 4 5

6

7

8 9 10 11

12

5.2

Kawasan Perkotaan

Desa/Kelurahan pada Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan sedang  Kandangan Kota KANDANGAN  Kandangan Utara  Kandangan Barat Kawasan perkotaan kecil  Padang Batung PADANG BATUNG  Tabihi  Loksado LOKSADO  Lumpangi  Telaga Langsat TELAGA LANGSAT  Mandala  Angkinang ANGKINANG  Bakarung  Tawia  Jambu Hilir  Gambar Luar KANDANGAN  Tibung Raya  Balutin  Sungai Raya Selatan  Sungai Raya Utara SUNGAI RAYA  Telaga Bidadari  Batang Kulur Kiri  Simpur SIMPUR  Wasah Hilir  Kalumpang KALUMPANG  Sirih  Tumbukan Banyu DAHA SELATAN  Baruh Jaya  Tambak Bitin DAHA UTARA  Pakan Dalam  Hakurung  Bajayau DAHA BARAT  Siang Gantung  Bajayau Lama

Kebijakan Pola Ruang HSS ( Peta terlampir) 1.Kebijakan pengembangan kawasan lindung 2. Kebijakan Rencana Kawasan Budaya


54

5.3

Kebijakan Rencana Kawasan Strategis HSS ( Peta terlampir) 1. Kawasan Strategis untuk Kepentingfan Pertumbuhan Ekonomi ; 2. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya ; 3. Kawasan Strategis Penyelematan Lingkungan Hidup

6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Kabupaten terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap

RTRW,

maka

berikut

adalah

permasalahan-permasalahan

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4 berikut ini : Tabel 3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

(1) Dukungan terhadap VISI dan Misi Kepala Daerah

Capaian/Kondisi Saat ini

(2)

Standar yang Digunakan

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(4)

(5)

(3) -

Kurang otimalnya partisipasi SKPD

belum dengan tugas.

seimbang beban

Kurangnya pemahaman data pembangunan

Penguasaan pemanfaatan sarana dan


EKSTERNAL


(6)

Adanya visi dan misi yang menunjang perencanaan pembangunan Dukungan sumber daya manusia yang potensial dan kualitatif Ketersediaan dokumen perencanaan sebagai referensi pengambilan kebijakan

Koordinasi perencanaan SKPD optimal.

Dukungan sarana prasarana yang

Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

antar belum

Jumlah personil belum memadai

Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.

55

prasarana masih rendah Terbatasnya informasi

7

memadai

Tersedianya regulasi pendukung

Perubahan regulasi menjadi kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: 1. Peningkatan Koordinasi perencanaan antar SKPD 2. Peningkatan Pemanfaatan referensi data dan informasi 3. Optimalisasi Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja 4. Konsistensi regulasi dan kebijakan pembangunan


56

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI SKPD

4.1.1 VISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto.

Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan

padat, namun tidak tertutup kemungkinan

rumusan visi tersebut

dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Bappeda dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Perumusan visi

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan.

dalam konteks

Fungsi daerah dalam

perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

57

pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk

informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai

Selatan yang sudah disusun.

Hasil rumusan visi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah: “TERWUJUDNYA

PERENCANAAN

YANG

SINERGIS

DAN

BERKESINAMBUNGAN” Adapun makna yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sinergi yaitu Suatu keadaan ketika semua sumber daya dapat bekerjasama secara harmonis, terarah dan tertuju pada sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. 2. Berkesinambungan yaitu Perencanaan sebagai satu mata rantai dari sistem yang berkelanjutan pada jenjang waktu yang direncanakan. 4.1.2 MISI Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah:


58

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana 2. Meningkatkan koordinasi, Integrasi dan Sinergi Penyusunan perencanaan pembangunan daerah 3. Menyediakan Data dan Informasi Perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan 4.1.3. Nilai-Nilai Organisasi Nilai-nilai yang diyakini oleh Bappeda Kabupaten Hulu

Sungai

Selatan maupun menumbuhkan motivasi dalam rangka untuk mencapai visi dan misi diatas adalah sebagai berikut : 1. Profesional dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas. 2.

Kehati-hatian (due care) dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (risk taking).

3. Transparansi dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan visi dan misi) selalu mendasarkan diri pada kebebasan dan keterbukaan informasi dan kemanfaatannya. 4. Demokrasi: Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat. 5. Partisipasi: Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 6. Akuntabilitas: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan (stakeholders). 7. Desentralisasi: Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya. Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

59

8. Keadilan: Sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. 9. Integritas: Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan,

dan

pertanggungjawaban

sehingga

menimbulkan

kepercayaan dan rasa hormat. 10. Tanggung jawab: Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan. 11. Kemandirian:

Sifat,

watak,

dan

tindakan

yang

jelas

dan

tidak

bergantung pada pihak lain. 12. Disiplin: Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsipprinsip tertentu. 13. Kerjasama: mendukung

Komitmen satu

diantara

sama

lain,

anggota

organisasi

menghindari

ego

untuk

saling

sektoral

yang

mementingkan bagian organisasinya sendiri. 14. Kesetaraan: Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. 15. Kebersamaan dalam keragaman: Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama. 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.2.1 TUJUAN

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang

merupakan penjabaran/implementasi

dari pernyataan

misi.

Bappeda

dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya

peningkatan

disegala

aspek

bidang

pendukung

perencanaan

pembangunan yaitu : Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

60

1) Meningkat dan Optimalnya Sarana dan Prasarana Perencanaan 2) Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dinamis dan Terpadu 3) Meningkatnya Sistem Pendataan/Informasi/Data Statistik dan Kualitas Aparatur Perencana Yang Terampil Serta Profesional Dalam Mendukung Perencanaan Daerah. Tabel 4.1 MISI DAN TUJUAN MISI

TUJUAN

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana

Meningkat dan Optimalnya Sarana dan Prasarana Perencanaan

Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dinamis dan Terpadu

Menyediakan data dan informasi perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan

Meningkatnya Sistem Pendataan/Informasi/Data Statistik dan Kualitas Aparatur Perencana Yang Terampil Serta Profesional Dalam Mendukung Perencanaan Daerah

4.2.2 SASARAN Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran Jangka menengah

Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :


61

1)

Meningkatnya Kualitas Pelayan ;

2)

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dinamis dan Terpadu ;

3)

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Tersedianya Sistem Pendataan/Informasi/Data Statistik Yang Akurat dan Uptodate, serta meningkatnya kualitas aparatur perencana Yang Terampil dan Profesional. Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah

Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel berikut: Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.

TUJUAN

INDIKATOR

TARGET

KINERJA

KINERJA

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan

KINERJA SASARAN

TUJUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

Indeks Kepuasan Masyarakat

81%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat

77%

78%

79%

80%

81%

Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS

100%

Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS

80%

85%

90%

95%

100%

persentase renstra dengan kualitas baik

75%

persentase renstra dengan kualitas baik

55%

60%

65%

70%

75%

persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya

95%

persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya

75%

80%

85%

95%

95%

Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal

95%

Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal

70%

75%

80%

85%

95%

Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian


62

daerah

80%

pembangunan daerah

persentase kelengkapan data yang tersedia

95%

80% persentase kelengkapan data yang tersedia

70%

75%

80%

85%

4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1

Strategi Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian

visi dan misi. Strategi

Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan

dalam

mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kemampuan teknis dan strategis Sumber Daya Manusia Perencana dan Pengembangan Mekanisme Kerja ; 2) Membangun

koordinasi

dan

kerjasama

lintas

SKPD,

lintas

Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan; 3) Penyediaan perencanaan

dan

pemutakhiran

pembangunan

yang

data

dan

akurat

informasi

dan

cepat

bahan dengan

Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi.


63

95%

4.3.2 Kebijakan Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Bappeda Kab. HSS adalah : 1) Peningkatan kemampuan teknis dan strategis Sumber Daya Manusia Perencana dengan Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana institusi perencanaan ; 2) Mendorong

peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan ; 3) Membangun dan mengembangkan data dan informasi perencanaan, pengendalian,

evaluasi

dan

tata

ruang

secara

periodik

dan

berkelanjutan dengan Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pemantapan manajemen pengelolaan data. Secara ringkas hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut : Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pada Rancangan Renstra Bappeda Kab. HSS tahun 2014-2018

VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG SINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN MISI I : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana Tujuan Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Strategi Meningkatkan potensi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana dan Pengembangan kapasitas


Kebijakan Peningkatan kemampuan teknis dan strategis Sumber Daya Manusia Perencana dengan Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana

64

mekanisme kerja

institusi perencanaan

Misi II : Meningkatkan koordinasi, Integrasi dan Sinergi Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Kualitas Membangun Mendorong kualitas dan Perencanaan koordinasi dan peningkatan kualitas konsistensi Pembangunan kerjasama lintas perencanaan dan perencanaan Daeah dan SKPD, lintas pengendalian/evaluasi pembangunan konsistensi antara Pemerintahan dan kebijakan daerah perencanaan dan lintas stakeholders pembangunan penganggaran lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evalu asi kebijakan pembangunan MISI III : Menyediakan Data dan Informasi Perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Peningkatan Penyediaan dan Membangun dan kualitas kualitas pemutakhiran data mengembangkan data data/informasi data/informasi dan dan informasi dan informasi dan Pengendalian bahan perencanaan perencanaan, Pengendalian pembangunan pembangunan yang pengendalian, evaluasi pembangunan daerah akurat dan cepat dan tata ruang secara daerah dengan periodik dan Mengoptimalkan berkelanjutan dengan pemanfaatan sistem Peningkatan kualitas informasi dan data pembangunan pengembangan melalui pengembangan manajemen dan penyempurnaan pengelolaan data sistem informasi serta dan informasi pemantapan manajemen pengelolaan data


65

BAB V PROGRAM PROGRAM DAN KEGIATAN

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program,

didalam

setiap

program

terdapat

sejumlah

kegiatan

yang

merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Periode 2013 – 2018. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertibangkan tugas dan fungsi dari Bappeda 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

-

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

-

kantor

-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

Penyediaan bahan bacaan


66

-

Penyediaan makanan dan minuman

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis lainnya

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Penyediaan pakaian dinas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program pengembangan data/informasi -

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

-

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

-

Penyusunan

dan

analisa

data/informasi

perencanaan

pembangunan ekonomi -

Penyusunan profile daerah

-

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan/E-Database

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

Pengumpulan dan analisis

data/informasi pembangunan

sanitasi pemukiman -

Pengumpulan

dan

analisis

data/informasi

pembangunan

analisis

data/informasi

pembangunan

kawasan pemukiman -

Pengumpulan

dan

infrastruktur daerah -

Pengumpulan dan analisis data/informasi kajian lingkungan


67

-

Penyusunan Dokumen KLHS

-

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh Pemeliharaan

dan

Pengembangan

-

Pembangunan

-

Penyusunan Database Pembangunan

Sistem

Perencanaan

Program Perencanaan Tata Ruang -

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

-

Rapat Koordinasi Tentang Tata Ruang

-

Survey dan Pemetaan

Program Kerjasama Pembangunan -

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -

Pengkajian Dampak lingkungan hidup

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar -

permukiman berbasis masyarakat

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah -

Penyusunan Standar satuan harga

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar -

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

-

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

-

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan

Program perencanaan pembangunan daerah -

Penyusunan Rancangan RPJMD

-

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

-

Penetapan RPJMD


68

-

Penyelenggaraan Sosialisasi RPJMD

-

Penyusunan rancangan RKPD

-

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

-

Penetapan RKPD

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

Bimbingan Teknis Aparatur Perencana

Program perencanaan pembangunan ekonomi -

Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi

-

masyarakat

-

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

-


Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan -

budaya

-

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

-

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

-


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.2

Penataan RTH INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018, secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran II.


69

BAB VI PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda selama periode 2014-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018. Renstra Bappeda ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renstra

Bappeda

merupakan

penjabaran

dokumen

RPJMD,

selanjutnya Renstra Bappeda dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang merupakan rencana tahunan Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun, 2014 - 2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Bappeda,

dan

Bappeda di

diterbitkan dalam

melalui

surat

pelaksanaannya,

keputusan

senantiasa

Kepala

dilakukan

pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS 2014-2018

70

tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

merupakan

bagian

pencapaian

kinerja

dan

pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan,

Desember 2015

Kepala Bappeda Kab. HSS,

Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002


71

Visi Renstra :

No

1

Tujuan Renstra

MENINGKAT DAN OPTIMALNYA SARANA DAN PRASARANA PERENCANAAN

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018 TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG SINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN Sasaran Renstra

TERLAKSANANY A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, SARANA DAN PELAPORAN

Indikator Sasaran Renstra

Kode Program dan Reke Kegiatan Renstra ning

Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (Outcome) dan Tahun Kegiatan Awal target (Output) Perenca

PERSENTASE TINGKAT KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS (%) 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkatoran yang prima () Penyediaan Jasa Surat Tersedianya kegiatan Menyurat jasa surat-menyurat dan kearsipan ()

0

100

100

100

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014

2015

Rp

target

2016

Rp

target

100

553.145.900

100

2017 Rp

100

561.247.705

100

target

Rp

100

730.557.589

100

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2018 target

Rp

845.011.227

100

934.252.014

3.500.000

1

4.030.000

1

4.350.000

1

4.654.500

1

4.980.315

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air () Penyediaan jasa Tersedianya jasa peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor () Penyediaan jasa Tersediaya jasa pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas () Penyediaan Pelayanan Tersedianya Informasi Perkantoran pelayanan informasi perkantoran ()

1

48.180.000

1

63.600.000

1

95.400.000

1

102.078.000

1

109.223.460

1

12.250.000

1

19.150.000

1

27.450.000

1

31.567.500

1

33.777.225

1

3.250.000

1

3.250.000

1

3.250.000

1

3.737.500

1

3.999.125

1

-

1

-

1

11.000.000

1

13.000.000

1

15.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

29.698.900

1

30.236.400

1

33.816.400

1

38.888.860

1

41.611.080

1

19.400.000

1

17.461.000

1

24.081.000

1

27.693.150

1

29.631.671

1

3.500.000

1

4.324.500

1

4.324.500

1

4.973.175

1

5.321.297

1

193.302.000

1

114.293.100

1

147.283.100

1

169.375.565

1

181.231.855

1

19.440.000

1

19.440.000

1

19.440.000

1

22.356.000

1

23.920.920

1

24.900.000

1

32.540.000

1

30.560.000

1

35.144.000

1

37.604.080

1

150.000.000

1

200.000.000

1

250.000.000

1

300.000.000

1

350.000.000

1

10.725.000

1

27.900.000

1

27.900.000

1

32.085.000

1

34.330.950

Penyediaan bahan bacaan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya alat tulis kantor () Tersedianya barang cetakan dan penggandaan () Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor () Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor () Tersedianya bahan bacaan /surat kabar terbitan periodik ()

tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas () Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya dan konsultasi ke luar koordinasi dan daerah konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas keluar daerah () Penyediaan jasa Tersedianya jasa tenaga pendukung tenaga pendukung Administrasi/Teknis administrasi/teknis lainnya lainnya ()

Rp

100

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

target

3.624.214.435

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

No

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra




Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya Rapatdan konsultasi ke rapat koordinasi dan dalam daerah konsultasi ke dalam daerah/perjalanan dinas dalam kabupaten ()

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyampaian Laporan Kinerja dan keuangan Tepat Waktu ()

100

Penyusunan Laporan Tersusunnya Kinerja dan Ikhtisar dokumen laporan Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan Ikhtiasar Realisasi Kinerja () 2

Program Peningkatan Persentase Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur ()

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor () Pemelihaan Tersedianya rutin/berkala pemeliharaan perlengkapan gedung peralatan gedung kantor atau kantor () Program Peningkatan Persentase Disiplin Disiplin Aparatur Aparatur ()

100

Penyediaan Pakaian Dinas MENINGKATNYA KUALITAS DATA/INFORMASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENINGKATAN KUALITAS DATA/INFORMA SI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

0

Tersedianya pakaian dinas ()


2015

Rp

target

2016

Rp

target

2017 Rp

target


2018

Rp

target

Rp

target

1

35.000.000

1

25.022.705

1

51.702.589

1

59.457.977

1

63.620.036

100

8.150.000

100

15.725.000

100

17.700.000

100

18.939.000

100

20.264.730

7

8.150.000

7

15.725.000

7

17.700.000

7

18.939.000

7

20.264.730

100

49.980.000

100

75.500.000

100

61.300.000

100

62.526.000

100

66.902.820

1

31.500.000

1

50.000.000

1

35.500.000

1

36.210.000

1

38.744.700

1

18.480.000

1

25.500.000

1

25.800.000

1

26.316.000

1

28.158.120

0

3.125.000

100

3.125.000

0

-

0

3.125.000

0

-

1

3.125.000

1

3.125.000

1

-

1

3.125.000

1

3.125.000

PERSENTASE KELENGKAPAN DATA YANG TERSEDIA (%)

0

70

75

80

85

95

PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS DENGAN CAPAIAN HASIL KINERJA MINIMAL 80% (%)

0

70

75

80

85

95

0

100

210.415.600

0

-

0

-

0

-

0

-

1

210.415.600

0

-

0

-

0

-

0

-

22

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Meningkatnya Perencanaan Sistem Informasi/Database Jalan ()

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Tersusunnya dokumen sistem Informasi/Data Base Jalan ()

Rp

80.778.730

316.208.820

9.375.000

210.415.600


Lokasi

No

Tujuan Renstra

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Renstra

KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KONSISTENSI ANATARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARA N





2015

Rp

target

2016

Rp

target

2017 Rp

target


2018

Rp

target

Rp

target

PERSENTASE KESESUAIAN PROGRAM RKPD DENGAN KUA PPAS (%)

80

80

85

90

95

100

PERSENTASE KESESUAIN PROGRAM RKPD TERHADAP PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (RPJMD) (%) PERSENTASE RENSTRA DENGAN KUALITAS BAIK (%)

85

75

80

85

95

95

55

55

60

65

70

75

PERSENTASE WILAYAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA (%)

85

75

80

85

95

95

100

100

66.755.600

0

-

0

-

0

-

0

-

100

66.755.600

0

-

0

-

0

-

0

-

100

55.134.000

0

-

0

-

0

-

0

-

1

55.134.000

0

-

0

-

0

-

0

-

17

16

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

MMeningkatnya keterpaduan pemberdayaan masyarakat permukiman di wilayah kumuh ()

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat () Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar ()

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pengkajian Dampak lingkungan hidup

15

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Tersusunnya dokumen pengkajian dampak lingkungan hidup () Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang wilayah () Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan () Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ()

0

100

100

124.397.500

100

900.330.000

100

1.126.775.000

100

1.149.310.500

100

942.910.000

2

1.320.000

1

351.130.000

3

675.435.000

2

688.943.700

5

737.169.759

0

-

1

321.980.000

0

-

0

-

0

-

Rp

66.755.600

55.134.000

4.243.723.000


Lokasi

No

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra



Rapat Koordinasi Tentang Tata Ruang

18

Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (Outcome) dan Tahun Kegiatan Awal target (Output) Perenca Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Tata Ruang ()

Survey dan pemetaan Terlaksananya Survey dan pemetaan () Program Pengelolaan Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau pengelolaan ruang terbuka hijau ()

0

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan

Terkoordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan () Koordinasi Terkoordinasinya perencanaan perencanaan penanganan penanganan perumahan perumahan () Koordinasi Terlaksananya Perencanaan Koordinasi Pembangunan Perencanaan Penanganan Pembangunan Perumahan dan Penanganan Kawasan Pemukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman () Penyusunan Tersusunnyadokume Perencanaan n rencana Penanganan Penanganan Perumahan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman () Penyusunan Tersusunnya Perencanaan Air dokumen rencana Minum dan Air Minum dan Penyehatan Penyehatan Lingkungan Lingkungan ()

2014

2015

Rp

target

2016

Rp

target

2017 Rp

target


2018

Rp

target

Rp

target

123.077.500

30

100.600.000

30

131.820.000

30

134.456.400

30

138.490.092

-

25

126.620.000

25

319.520.000

25

325.910.400

25

335.687.712

0

100

1

66.715.000

0

0

100

541.576.800

100

322.730.000

100

326.665.000

100

1

22.771.200

1

18.350.000

1

22.180.000

1

-

1

-

2

416.345.000

2

109.160.000

1

109.265.000

1

-

1

-

1

102.460.600

1

112.190.000

1

112.190.000

1

-

1

-

0

-

1

83.030.000

1

83.030.000

1

-

2

-

0

-

0

-

0

-

100

60.000.000

100

60.000.000

0

-

0

-

0

-

1

225.000.000

1

300.000.000

0

-

0

-

0

-

1

80.000.000

1

80.000.000

Penataan RTH 33

Tertatanya Penataan RTH () Program Meningkatnya Perencanaan keterpaduan Pengembangan Kota- perencanaan Kota Menengah dan Pengembangan Besar Kota-Kota Menengah dan Besar () Koordinasi Terkoordinasi perencanaan perencanaan penanganan penanganan pusat‑pusat pusat‑pusat pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi () Koordinasi Terkooordinasi Perencanaan air Perencanaan air minum, drainase dan minum, drainase dan sanitasi perkotaan sanitasi perkotaan ()

30

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

66.715.000

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

1.097.000.000

0

0 100

-

Rp

66.715.000

772.000.000

3.059.971.800


Lokasi

No

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra



Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastuktur Jalan dan Jembatan, Sarana dan Prasarana Perhubungan

Koordinasi Perencanaan Penanganan Irigasi, Sungai dan Rawa Koordinasi Perencanaan Penanganan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Koordinasi perencanaan penanganan air minum dan penyehatan lingkungan Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Drainase di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Data Indikator Kinerja Capaian Program pada (Outcome) dan Tahun Kegiatan Awal target (Output) Perenca Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastuktur Jalan dan Jembatan, Sarana dan Prasarana Perhubungan () Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanganan Irigasi, Sungai dan Rawa () Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanganan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi () Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman () Terlaksananya Koordinasi perencanaan penanganan air minum dan penyehatan lingkungan () Tersusunnya Masterplan Sistem Jaringan Drainase di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan () Meningkatnya keterpaduan perencanaan prog bidang ekonomi ()

Penyusunan indikator ekonomi daerah

23

Tersusunnya Indikator Kinerja Daerah ( PDRB Kab. HSS tahun 20132017) () Penyusunan Tersusunnya perencanaan perencanaan pengembangan pengembangan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat () Koordinasi Terkoordinasi perencanaan perencanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi bidang ekonomi () Monitoring, evaluasi Terlaksananya dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana DAK () Program Meningkatnya perencanaan sosial keterpaduan budaya perencanaan sosial budaya ()

0

0


2015

Rp

target

2016

Rp

target

2017 Rp

target


2018

Rp

target

Rp

target

0

-

0

-

0

-

100

85.000.000

100

85.000.000

0

-

0

-

0

-

100

50.000.000

100

50.000.000

0

-

0

-

0

-

100

35.000.000

100

35.000.000

0

-

0

-

0

-

100

50.000.000

100

50.000.000

0

-

0

-

0

-

100

112.000.000

100

112.000.000

0

-

0

-

0

-

1

400.000.000

0

100

752.598.942

100

100

569.290.500

100

666.009.500

100

737.842.100

-

694.750.000

1

64.970.000

1

66.756.000

1

90.260.000

1

92.065.200

1

98.509.764

4

323.889.500

4

351.263.500

4

385.877.500

4

393.595.050

4

421.146.704

10

125.591.000

10

194.530.000

10

212.744.600

10

216.999.492

10

232.189.456

3

54.840.000

3

53.460.000

3

48.960.000

3

49.939.200

3

53.434.944

100

64.770.000

100

100

58.725.000

100

75.000.000

100

85.000.000

518.265.000

Rp

3.420.491.042

801.760.000


Lokasi

No

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra




Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

21

Terkoordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya () Koordinasi Terkoordinasinya Penyusunan Penyusunan Masterplan Masterplan Pendidikan Pendidikan () Koordinasi Terkoordinasi Penyusunan Penyusunan Masterplan Kesehatan Masterplan Kesehatan () Monitoring Evaluasi Terlaksananya dan pelaporan Monitoring Evaluasi dan pelaporan () Program Meningkatnya perencanaan efesiensi dan pembangunan efektifitas kualitas daerah perencanaan pembangunan daerah () Sosialisasi RPJMD

Penyusunan Rancangan RPJMD

12


2015

Rp

target

36.725.000

2016

Rp

target

2017 Rp

target

12

40.375.000

12

42.675.000

12


2018

Rp

target

50.000.000

12

Rp

target

55.000.000

0

-

1

222.320.000

0

-

0

-

0

-

0

-

1

220.750.000

0

-

0

-

0

-

12

28.045.000

12

34.820.000

12

16.050.000

12

25.000.000

12

30.000.000

80

298.274.100

85

670.515.000

90

487.865.000

95

628.544.750

100

1.344.906.143

Tersosialisasinya RPJMD 2014-2018 () Tersedianya dokumen rancangan RPJMD () Terlaksananya musrenbang RPJMD () tersedianya dok RPJMD tahun 20132018 dengan peraturan daerah () Tersedianya dok rancangan RKPD () Terselenggaranya Musrenbang RKPD ()

11

60.464.900

11

-

11

-

11

-

11

-

0

0

-

1

69.675.000

0

-

0

-

1

85.000.000

0

-

0

-

0

-

0

-

350

350.000.000

0

-

1

69.370.000

0

-

0

-

1

95.000.000

2

17.384.000

2

59.610.000

2

75.000.000

2

86.250.000

2

92.287.500

1

118.809.000

1

139.810.000

1

161.455.000

1

185.673.250

1

198.670.378

Tersedianya dok RKPD dengan Peraturan Bupati dan KUA PPAS sebagai acuan arah kebijakann pembangunnan () Terlaksananya evaluasi RPJMD tahun 2014-2018 ()

2

28.140.000

2

95.400.000

2

100.730.000

2

115.839.500

2

123.948.265

1

73.476.200

1

236.650.000

1

100.680.000

1

115.782.000

1

250.000.000

Pelatihan/Bimbingan Teknis Aparat Perencana Kab. HSS

Terlaksananya pelatihan/bimtek apartur perencana ()

45

-

45

-

45

50.000.000

45

60.000.000

45

75.000.000

Penyusunan Pendukung Rancangan Dokumen APBD (Ranc. Khusus Belanja Langsung)

Tersedianya dokumen KUA PPAS ()

0

-

0

-

0

-

4

65.000.000

4

75.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD

Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD


Rp

3.430.104.993


Lokasi

No

Tujuan Renstra

MENINGKATNYA KUALITAS DATA/INFORMASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Renstra

PENINGKATAN KUALITAS DATA/INFORMA SI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH





2015

Rp

target

Rp

2016 target

2017 Rp

target

Rp

target

PERSENTASE KELENGKAPAN DATA YANG TERSEDIA (%)

0

70

75

80

85

95

PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS DENGAN CAPAIAN HASIL KINERJA MINIMAL 80% (%)

0

70

75

80

85

95

100

100

15

Program Pengembangan data/informasi

Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah ()

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

1.107.703.780

100

1.342.102.400

100

608.577.000

100


2018

643.540.590

100

Rp

target

714.263.000

Tersusunnya dokumen laporan pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan () Penyusunan dan Tersusunnya dan pengumpulan terkumpulkannya data/informasi data/informasi kebutuhan kebutuhan penyusunan dokumen penyusunan perencanaan dokumen perencanaan () Penyusunan dan Tersusunnya analisa data/informasi data/informasi perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan ekonomi ekonomi ()

15

47.209.900

15

46.510.000

15

41.786.000

15

42.261.720

15

45.605.240

2

54.219.880

2

47.800.000

2

73.050.000

2

74.511.000

2

79.726.770

1

34.715.000

1

33.800.000

1

43.075.000

1

46.090.250

1

49.316.568

Penyusunan profile daerah

1

26.154.000

1

37.850.000

1

40.786.000

1

43.641.020

1

46.695.891

1

28.700.000

1

26.812.400

1

30.700.000

1

31.314.000

1

33.505.980

3

916.705.000

2

784.990.000

0

-

0

-

0

-

0

-

1

35.150.000

0

-

0

-

0

-

0

-

1

63.700.000

0

-

0

-

0

-

Tersusunnya dokumen profile daerah () Monitoring, Evaluasi Terlaksananya dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan () Penyusunan Sistem Terbangunnya Informasi sistem Informasi Pembangunan/ Pembangunan/ Sistem Informasi ESistem Informasi EDatabase Database () Pengumpulan dan Tersusunnya analisis data/informasi data/informasi pembangunan pembangunan sanitasi sanitasi permukiman permukiman () Pengumpulan dan Tersusunnya analisis dokumen data/informasi /data/informasi pembangunan pembangunan kawasan permukiman kawasan permukiman ()

Rp

4.416.186.770


Lokasi

No

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra




Pengumpulan dan analisis data/informasi pembangunan insfrastruktur daerah

Tersusunnya dokumen/ data/informasi pembangunan insfrastruktur daerah () Pengumpulan dan Tersusunnya analisis dokumen/data/infor data/informasi kajian masi kajian lingkungan lingkungan () Penyusunan Dokumen Tersusunnya KLHS dokumen KLHS () Pembangunan Tersusunnya Infrastruktur Kawasan dokumen Kumuh pembangunan infrastruktur kawasan kumuh () Pemeliharaan dan Terpelihara dan Pengembangan pengembangan Sistem Informasi sistem informasi Perencanaan perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah () Penyusunan Data Tersusunnya Base Pembangunan dokumen Data Base Pembangunan () 16

17

Program Kerjasama Pembangunan

Meningkatnya Kerjasama Pembangunan () Koordinasi Dalam Terkoordinasinya Pemecahan Masalah- Dalam Pemecahan masalah daerah Masalah-masalah daerah () Program Peningkatan Meningkatnya dan Pengembangan pengembangan Pengelolaan pengelolaan daerah Keuangan Daerah () Penyusunan Standar satuan harga

TOTAL

Tersusunnya dokumen Standar satuan harga ()

0

0


2015

Rp

target

2016

Rp

target

2017 Rp

target


2018

Rp

target

Rp

target

0

-

1

212.170.000

0

-

0

-

0

-

0

-

1

53.320.000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

44.950.000

1

48.096.500

1

51.463.255

0

-

0

-

1

31.200.000

1

33.384.000

1

35.720.880

0

-

0

-

3

268.030.000

3

286.792.100

3

306.867.547

0

-

0

-

1

35.000.000

1

37.450.000

1

40.071.500

100

150.660.000

100

200.000.000

100

220.000.000

100

230.000.000

100

400.000.000

2

150.660.000

2

200.000.000

2

220.000.000

2

230.000.000

2

250.000.000

100

76.465.120

0

-

0

-

0

-

0

-

1

76.465.120

0

-

0

-

0

-

0

-

Rp

1.200.660.000

76.465.120


Lokasi

PEMERINTAH

KABUPATEN HULU SUNGAI

SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Jend. Sudirman No. 17 Telp.(0517) 21372 Fax. 21374 Kandangan 71211 Email. [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO 23 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Strategis

2014-2018, (Renstra)

perlu Badan

disusun

dokumen

Perencanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. b. bahwa

seiring

dengan

perkembangan

waktu

dan

penyesuaian kegiatan untuk mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

melakukan

penyempurnaan

Rencana

Strategis

2014-2018 ; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Badan

Perencanaan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 1

Pembangunan

Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1959

Nomor

72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004 Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2

7.

Undang-Undang Perimbangan

Nomor

Keuangan

33

Tahun

antara

2004

Pemerintah

tentang

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2011

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

Antara dan

Pemerintah, Pemerintahan

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang

Negara/Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 3

14. Peraturan Tahapan, Evaluasi

Pemerintah

Nomor

Tata

Penyusunan,

Cara

Pelaksanaan

8

Tahun

Rencana

2008

tentang

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);

4

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun

2011

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Hulu

Sungai

Selatan

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11); 23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja

Unsur-Unsur

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Beraita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 179); 24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

5

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Kesatu

: Menyempurnakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian

yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua

: Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2014 sampai dengan 2018. Ketiga

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 30Desember 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19730808 199311 1 002

6

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KAB. HSS TAHUN

Recommend Documents