Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untukmewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada paradigm tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021. RENSTRAInspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum dalam penyususan Renstra Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yaitu : 1.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021

1

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.


2

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, professional dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana

Strategis

(

Renstra

)

Inspektorat

Kabupaten

Banyuwangi

ini

mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2016-2021. Sistematika penyajian Rencana strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi periode tahun 20162021 disusun berdasarkan Peraturan Peraturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BABIII

PENDAHULUAN 1.1

Landasan Hukum

1.2

Latar Belakang

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2

Sumber Daya

2.3

Kinerja

2.4

Tantangan dan Peluang

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan

3.2

Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3

Telaahan Rencana Strategis

3.4

Penentuan Isu-isu Strategis


3

BABIV

BAB

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

V

4.1

Visi dan Misi

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2011, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 2.1.1

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Banyuwangi : a. Inspektorat

Kabupaten

Banyuwangi

berkedudukan

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah. b. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

serta

pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. 2.1.2

Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi : a. Perencanaan Program Pengawasan ; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaanpemutakhiran data tindaklanjuttemuanpengawasan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi : Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 terdiri dari : 1. Inspektur Mempunyai tugas : a. merencanakan program pengawasan; b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan; c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;


5

d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati; f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; g. menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat (1)

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional; c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)

Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat; b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;


6

c. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional; d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian : (1) Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat; b. mengkoordinasikan

penyiapan

rencana/program

kerja

pengawasan dan fasilitasi; c. menyusun anggaran Inspektorat; d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat; e. menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan; f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


7

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat; b. melaksanakan

penginventarisasian

hasil

pengawasan

dan

tindaklanjut hasil pengawasan. c. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; e. menyusun statistik hasil pengawasan; f. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (3) Sub Bagian Administrasi dan umum Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan rencana kerja Inspektorat; b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; c. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;


8

i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 3. Inspektur Pembantu : Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaaan

pemerintahan

daerah,

pemerintahan

desa

dan

penanganan kasus pengaduan. (1) Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

Inspektur

Pembantu

menyelenggarakan fungsi: a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (2) Inspektur Pembantu mempunyai tugas: a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya; d. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya; e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Inspektur Pembantu terdiri dari 3 Wilayahyaitu : -Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III


9

4. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; (2) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

teknis,

pengendalian dan evaluasi pengawasan; (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang: a. Memperoleh

keterangan

dan/atau

dokumen

yang

wajib

diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait; b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang

milik

daerah,

ditempat

pelaksanaan

kegiatan,

pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap

perhitungan-perhitungan,

surat-surat,

bukti-bukti,

rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnnya yang terkait dengan penugasan; c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan; d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan. (4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja; (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;


10

(6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Banyuwangi didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut : 2.2.1. Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional (JFA dan P2UPD), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.2.1.1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan -

Golongan IV : NO

PANGKAT/ GOLONGAN

JUMLAH

1 2 3 4 5

Pembina Utama (IV/e) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a) JUMLAH

0 0 1 orang 6 orang 5 orang 12 orang

-

KETERANGAN

Golongan III :

NO

PANGKAT/ GOLONGAN

JUMLAH

1

Penata Tingkat I (III/d)

6 orang

2

Penata (III/c)

4 orang

3

Penata Muda Tingkat I (III/b)

4

Penata Muda (III/a) JUMLAH

KETERANGAN

10 orang 8 orang 28 orang


11

-

Golongan II :

NO

PANGKAT/ GOLONGAN

JUMLAH

1

Pengatur Tingkat I (II/d)

0 orang

2

Pengatur (II/c)

6 orang

3

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

1 orang

4

Pengatur Muda (II/a)

0 orang

JUMLAH

-

KETERANGAN

7 orang

Golongan I :

NO

PANGKAT/ GOLONGAN

JUMLAH

1

Juru Tingkat I (I/d)

0

2

Juru (I/c)

0

3

Juru Muda Tingkat I (I/b)

1

4

Juru Muda (I/a)

0

JUMLAH

KETERANGAN

1

Tabel 2.2.1.2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2009-2014 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Pasca Sarjana

8 orang

2

Sarjana (S1)

27 orang

3

Sarjana Muda

4

Program Diploma (D3)

5

SLTA

10 orang

6

SLTP

1 orang

7

SD

1 orang JUMLAH

KETERANGAN

1 orang 0

48 orang


12

Tabel 2.2.1.3. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Diklat struktural NO 1 2

3

NAMA DIKLAT

JUMLAH

KETERANGAN

SPAMEN/ TK. II SPAMA/PIM TK.III

1 orang

Inspektur

5 orang

SPADYA/ADUML A/ PIM TK.IV

2 orang

-

JUMLAH

8 orang

Sekretaris Irban Wilayah I Irban Wilayah II Irban Wilayah III Kasubag Administrasi dan Umum Kasubag Perencanaan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

7 orang pejabat struktural

Fungsional Auditor NO

NAMA DIKLAT

JUMLAH

1

JFA TINGKAT PENGENDALI MUTU

2

JFA TINGKAT PENGENDALI TEKNIS

5 orang

3

AUDITOR AHLI TK. KETUA TIM

3 orang

4

AUDITOR AHLI TK. ANGGOTA TIM

12 orang

5

AUDITOR TERAMPIL

6 orang

6

AUDITOR KOMPETENSI TK. DASAR

5 orang

KET.

0

JUMLAH

13 orang

NAMA DIKLAT

JUMLAH

Fungsional P2UPD NO 1

PEJABAT PENGAWAS MADYA

2 orang

2

PEJABAT PENGAWAS MUDA

1 orang

JUMLAH

KET.

3 orang


13

2.2.2.

Sumber Daya berupa asset Sumber Daya berupa asset pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi keadaan bulan Desember 2015 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini : Tabel 2.2.2. Aset Inspektorat Kabupaten Banyuwangi No.

URAIAN

1. Tanah

JUMLAH 3.500 m2

19.860.000,-

363 unit

1.132.975.400,-

2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan

5 buah

2.564.800.100,-

4. Jalan, irigasi dan jaringan

1 buah

64.720.000,-

5. Aset Tetap Lainnya

2 buah

30.000.000,-

NILAI TOTAL (Rp)

2.3

NILAI

3.812.355.500

Kinerja Pelayanan Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi periode RPJMD 2010-2015

sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :


14

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi periode 2011 - 2015

NO

2

3

4

5

6

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

WTP

WTP

WTP

-

-

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

100%

- APIP

65%

70%

70%

80%

85%

68.8%

57.2%

100%

92%

23.5%

105.8 %

81.7%

85%

115%

27.7%

- BPK

63%

65%

80%

85%

90%

60.5%

62%

75%

85%

83%

96%

97.4%

100%

92.2%

45%

40%

35%

30%

25%

39.6%

34.7%

20.5%

22%

22.4%

88.%

87.0%

58.6%

73.3%

89.7%

75%

80%

85%

87%

90%

72.7%

65.6%

89.6%

78%

32.4%

96.9%

82%

105.4%

90%

36%

63%

65%

80%

85%

90%

60%

60%

66%

78%

83%

95.2%

92.3%

82.5%

92%

92.2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-1

1

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

-2

Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP Opini BPK terhadap LKPD Persentase nilai temuan kerugian yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan:

Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01, 02 dan 03 Persentase tindak lanjut selesai : - APIP - BPK Persentase penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat


88.2%

15

-2-

-1

7

8 9

-2

Nilai hasil PMPRB Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal B Persentase auditor bersertifikat penjenjangan

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-

-

-

70

80

-

-

-

67.59

67.61

-

-

-

96.6%

84.5%

-

30%

50%

75%

100%

-

0%

0%

0%

93.3%

-

0%

0%

0%

93.3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

87%

100%

79.2%

100%

100%

87%

100%

79.2%

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

- Dalnis - Ketua Tim 10

- Anggota Persentase P2UPD bersertifikat


16

Rata-rata capaian Indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Banyuwangi periode 2011-2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kualitas pengawasan internal, dengan indikator : a. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP b. Opini BPK terhadap LKPD c. Persentase nilai temuan kerugian yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke kas daerah sesuai

hasil pemeriksaan: - APIP - BPK RI d. Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01, 02 dan 03 e. Persentase tindak lanjut selesai :

- APIP - BPK RI f. Persentase penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat g. Nilai hasil PMPRB

Dengan rata-rata capaian sebesar 89.2% yang telah dibuktikan dengan terlaksananya 8 kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kualitas pengawasan internal (Reviu LKPD, Pengawasan internal secara berkala, Monev dan pelaporan (DAK, Bansos Hibah, BOS, dan BOP, Pengadaan barang dan jasa pemerintah, RAD-PPK), Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, Tindak lajut temuan pengawasan,Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah, dan PMPRB

2.

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

SKPD

dilingkungan

Pemerintah

Kab.

Banyuwangi, dengan indikator - Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal B dengan capaian sebesar 93.3% yang didukung dengan kegiatan Monev dan pelaporan (Evaluasi AKIP) terhadap 30 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3.

Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Pengawasan a. Persentase auditor bersertifikat penjenjangan :

- Dalnis - Ketua Tim - Anggota


17

b. Persentase P2UPD bersertifikat.

Dengan rata-rata capaian sebesar 96.6% yang didukung kegiatan yang terdapat di BKD melalui pengiriman peserta diklat penjenjangan ke Panitia Diklat BPKP. Untuk capaian pertahun terutama tahun 2015, terdapat target yang belum tercapai, terdapat pada indikator : - Persentase nilai temuan kerugian yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK RI - Persentase tindak lanjut selesai APIP dan BPK RI yang disebabkan Pemeriksaan reguler bulan Desember 2015 dilaksanakan serentak padaUPTD

Pendidikan,

ditemukan

banyak

kelemahan petugas pengelola anggaran,

sehingga nilai kerugian tinggi, sementara tindak lanjut dan pemutahiran data baru dilaksanakan bulan Januari 2016. Sebagai langkah pemecahan Tahun 2016 akan ditingkatkan pembinaan dan pengawasan pada UPTD

Pendidikan, terutama pada petugas pengelola anggaran, agar tidak terjadi lagi

temuan kerugian dalam pelaksanaan tupoksinya. Dukungan terhadap pengembangan budaya dan pariwisata dalam kegiatan Banyuwangi Festival, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi akan mengawal pelaksanaan Banyuwangi Festival mendatang agar berjalan lancer dan terhindar dari kerugian daerah/ negara yang dilakukan oleh SKPD terkait.

2.4

Tantangan dan Banyuwangi

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Inspektorat

Kabupaten

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut : 2.4.1. Tantangan 1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN. 2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangperundangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.


18

3.

Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.

4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD 2.4.2. Peluang 1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD. 2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. 3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.


19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat

Kabupaten Banyuwangi 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh SKPD. 3. Optimalisasi Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Permasalahan tersebut

dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal

sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD, karena tahun sebelumnya belum semua SKPD dievaluasi. b. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. c. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan. 2. Faktor Ekternal a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD. c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum aparatur pada SKPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya. d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD. Untuk

mengatasi

permasalahan

yang

ada,

Inspektorat

Kabupaten

Banyuwangi mengharapkan adanyakebijakan Pejabat yang berwenangagar :


20

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan. 2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala SKPD atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan. 3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugastugas pengendalian intern pemerintah. 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Denganvisinya : “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia” Misi ke-5 Bupati terpilih : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih, efektif dan efisien melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan Akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Banyuwangi yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia). Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.


21

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan : - Sasaran Strategis : a. Menguatnya

peran

Gubernur

sebagai

wakil

pemerintah

dalam

melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah; b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual; c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B. -

Program : Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program : a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.2. Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur Dalam Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2014-2019 antara lain: a) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur b) SkorHasil

Evaluasi

atas

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah c) Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur


22

d) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) e) Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) f) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No. 71 tahun 2015 tentang Kebijakan pengawasan penyelenggaraan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2016.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategi Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD sebagai berikut : Faktor Kekuatan : 1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan 2. Tersedianya SDM yang berkompeten 3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan 4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi setiap hari Jum’at.

Faktor Kelemahan : 1. Sebagian SKPD belum memahami pelaksanaan/ Implementasi SAKIP. 2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. 3. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas, karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh SKPD.


23

Faktor Tantangan : 1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. 2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3. Masih terdapat + 53 SKPD yang belum dinilai SAKIP nya. 4. Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP. 5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.

Faktor Peluang : 1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD. 2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. 3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis, antara lain : 1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN. 2. Tuntutan kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP. 3. Tuntutan

percepatan

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 4. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.


24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Visi Penetapan Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.Oleh karenanya visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu visi dapat dirubah dan disempurnakan. Visi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :“ Terwujudnya pengawasan yang profesional guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Banyuwangi” Visi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dukungan terhadap pelaksanaan Visi Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Aparat

pengawasan

diharapkan

mampu

untuk

mendeteksi

adanya

penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku. Guna terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang efektifdan efisien dan akuntabelperlu adanya profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah yang selalu mengacu pada standar audit pemerintahan. Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menyajikan Laporan hasil Pemeriksaan dengan menjelaskan lingkup pengujian pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disampaikan kepada SKPD (obyek yang diperiksa) yang diperiksa dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan SKPD guna mengambil langkahlangkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya.


25

Misi Disamping menetapkan visi, Inspektorat juga menetapkan misi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu : 1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasandalam pengendalian internal terhadap

penyelenggaraan

pemerintahansecara

efektif,

efisien

dan

akuntabel. 2. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur. 5.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Dalam RENSTRA 2016-2021, Inspektorat kabupaten Banyuwangi telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur. Tujuan tersebut adalah : 1. Tercapainya IKM 2. Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan

terjadinya

penyimpangan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 3. Tercapainya Kapabilitas APIP Dari tujuan tersebut terdapat sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya IKM 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas kinerja SKPD 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP 5.3. Strategi dan Kebijakan Strategi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan dilingkup Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : - Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).


26

- Optimalisasi Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan(SIM HP). - Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi APIP.

Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan yang ditetapkan adalah : - Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang

Kebijakan Pengawasan di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2016. - Menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. - Penyusunan Renstra 2016 – 2021 sebagai dokumen SAKIP dalam pelaksanaan tugas, terkait perencanaan anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.


27

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2011 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi beserta perubahannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2012. Program dan kegiatan

yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten

Banyuwangi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 6 Program dan41 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi serta Indikator Kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan IndikatifInspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terlampir.


28

Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terdiri dari : 1. Petugas administrasi surat menyurat, 2. Aparatur pengawas/ pejabat fungsional dan pegawai dilingkup Inspektorat, 3. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, dan 4. SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pendanaan indikatif Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang bersumber pada APBD Kabupaten untuk kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut : 1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.962.466.950,-(Empat milyar sembilan

ratus

enam puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). 2. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.935.708.900,- (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah). 3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.972.415.000,- (Tujuh milyar sembilanratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima belas ribu rupiah). 4. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.574.102.100,- (Delapan milyar lima ratus tujuh empat juta seratus dua ribu seratus rupiah). 5. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.048.972.050,- (Sembilan milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu limapuluh rupiah).


29

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 terdapat 5 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-5 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melaksanakan misi ke-5 RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021, yaitu : Misi ke-5 : • Meningkatkan

Tata

Kelola

Pemerintahan

yang

Baik

dan

Bersih

(Good

Governancedan Clean Goverment) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Tujuan : • Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan dan Kinerja Birokrasi. Sasaran : 1. Opini Laporan Keuangan WTP 2. Indeks Reformasi Birokrasi Dari Misi ke-5 RPJMD, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator periode 2016-2021sebagai berikut : NO 1 1.

TUJUAN 2 Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggara an

INDIKATOR KINERJA

SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas kinerja SKPD

4 - Opini BPK terhadap LKPD (WTP)

TAR GET 2016 5 100%

TAR GET 2017 6 100%

TAR GET 2018 7 100%

TAR GET 2019 8 100%

TAR GET 2020 9 100%

TAR GET 2021 10 100%

-

Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03

27%

29%

33%

35%

37%

37%

-

Persentase penyelesaian kasuskasus/ pengaduan masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%


30

pemerintahan daerah

-

Persentase SKPD yg telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM

-

Persentase rekomendasi temuan yg selesai ditindaklanjuti : -Keuangan negara/ daerah -Administrasi

-

Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai A

-

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) PMPRB

60%

65%

70%

75%

77%

77%

85% 85%

86% 86%

87% 87%

88% 88%

94% 94%

94% 94%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

80

83

83

85

87

87

Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam IKU Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terlampir.


31

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Rencana Strategi tahun 20162021. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik.Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016-2021 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021.


32

LAMPIRAN-LAMPIRAN


33

Rencana Strategis Inspektorat Kab. Banyuwangi Tahun

Recommend Documents