RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2015 - 2019

INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. patut kita panjatkan dan dengan rahmat serta hidayatNya Rencana Strategis Inspektorat Perubahan Tahun 2015 – 2019 (Renstra 2015-2019). Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan arah kebijakan yang telah

dirumuskan dapat

dilaksanakan sesuai dengan visi yang akan dicapai dengan melalui misi yang telah ditetapkan. Perumusan Renstra Inspektorat Perubahan 2015-2019 ini, mengacu Perubahan 2015 – 2019.

pada Renstra BSN

Selain itu Renstra Inspektorat ini juga memperhatikan per-

kembangan yang berlangsung dewasa ini baik di berokrasi maupun di masyarakat. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) dan yang bersih (clean govorment). Keberhasilan BSN dalam mencapai visi melalui operasional misi yang telah ditetapkan dengan berpandu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat bergantung pada berfungsinya pengendalian manajemen dan pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja serta berfungsinya pengawasan oleh Inspektorat. Melalui implementasi Renstra ini, diharapkan Inspektorat dapat memberikan pengawalan dan jaminan secara profosional berdasarkan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan atas halhal yang telah dirumuskan oleh unit kerja di BSN. Akhirnya berharap “semoga Allah SWT selalu membimbing dan memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing”.

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

.................................

i

DAFTAR ISI

.................................

ii

BAB.

PENDAHULUAN

.................................

1

1.1 KONDISI UMUM

..................................

1

I

1.1.1 Dasar Hukum

...................................

1

BAB.

II

BAB. III

1.1.2 Lingkungan Stratejik Internal

..................................

2

1.1.3 Lingkungan Stratejik Eksternal

................................

8

1.1.4 Evaluasi Renstra 2010 - 2014

...................................

8

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

...................................

8

..................................

11

2.1 LINGKUNGAN STRATEGIS

...................................

11

2.2 VISI DAN MISI

..................................

12

2.2.1 Visi

...................................

12

2.2.2 Misi

...................................

13

PERENCANAAN STRATEJIK

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

...................................

14

2.3.1 Tujuan

...................................

14

2.3.2 Sasaran

...................................

15

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

...................................

15

..................................

17

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB. IV

..................................

17

3.2 STRATEGI

..................................

20

3.3 RENCANA KERJA

.................................

21

3.4 RENCANA ANGGARAN

.................................

22

3.5 KONDISI YANG DIHARAPKAN

.................................

26

PENUTUP

.................................

28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM 1.1.1 Dasar Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 6 bahwa Renstra Kementrian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan besifat indikatif. Berdasarkan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan suatu sistem yang dapat mememudahkan instansi pemerintah dalam memyusun LAKIP yang dikenal dengan nama SAKIP. SAKIP merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan penetapan visi, misi dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan dalam jangka menengah yang dinamakan Renstra. Rencana jangka menengah tersebut kemudian lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek yang disebut Rencana Kinerja (Renja). Dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 130/KEP/BSN/7/2006 Tanggal 4 Juli 2006 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 965/BSN-I/HK.35/05/2001 Tanggal 25 Mei 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, pada BAB VII A Pasal 142 A ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan BSN, dan ayat (2) menyebutkan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional. Atas dasar dan acuan hal tersebut di atas maka Inspektorat melakukan penyusunan Renstra Inspektorat – BSN tahun 2015 – 2019.

RENSTRA INSPEKTORAT 2015 - 2019

1

1.1.2 Lingkungan Stratejik Internal 1.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 1.1.2.1.1 Tugas Sebagaimana keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional di atas pada Pasal 142 B menyebutkan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN. 1.1.2.1.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

di atas Pasal 142 C menyatakan,

Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas; b. pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan pereturan perundang-undangan yang berlaku; c. penyusunan laporan hasil pengawasan; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat. 1.1.2.1.3 Wewenang Sebagaimana dinyatakan pada tugas Inspektorat, melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN, maka Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSN yang dipertegas dengan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam fungsi butir b.

1.1.2.1.4 Struktur Organisasi Susunan organisasi Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (Inspekt – BSN) sebagaimana tertuang pada Pasal 142 D adalah terdiri dari

Subbagian Tata Usaha Inspektorat dan

Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :


2

Kepala Inspektorat Ir. Nasrudin Irawan,M.Env. Stud/S2/Gol. IVc

Ka. Sub. Bag. TU Inspektorat Murip , S.Sos, MIA/S2/Gol.IIIc

Jabatan Fungsional Auditor 1. Dadang P. Djatmiko, SE.,M.Comm./S2/Gol.IIIb 2. Ajeng Harisetyowati, SE/S1/Gol.IIIb 3. Nur Ratri Sartika Dewi, SE/S1/Gol.IIIa 4. Yudrika Putra, SH/S1/Gol.IIIa 5. Gema Dwireka Hakim, SE/S1 Gol. IIIa calon auditor 6. Dian Sylviani Putri/DIII Gol. IIb calon auditor 7. Aisah Latifah Rahma Putri/DIII Gol. IIb calon auditor

Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan 1. Anggraeni Resmi Untari/Gol. IIIa S2 2. Metik Bekti Sulistiorini, SE/Gol. IIIa Pengadministrasi Umum Kiki Ropiki, SLTA/Gol.IIa

Subbagian Tata Usaha. Subbagian ini mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional itu dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.


3

1.1.2.1.5 Sumber Daya Manusia Jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat - BSN berjumlah 12 (dua belas) personel. Ketujuh personel tersebut berkedudukan sebagai :

1. Ir. Nasrudin Irawan, M.Env. Stud, sebagai Inspektur/Kepala Inspektorat Badan Standardisasi Nasional. 2. Murip, S.Sos, MIA, sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat 3. Dadang Prasetyo Jatmiko, SE.,M.Comm. sebagai Auditor Pertama (tugas belajar) 4. Ajeng Harisetyowati, SE, sebagai Auditor (tugas belajar) 5. Nur Ratri Sratika Dewi, SE, sebagai Auditor 6. Yudrika Putra, SH., sebagai Auditor 7. Gema Dwireka Hakim, sebagai calon Auditor 8. Dian Sylviani, sebagai calon Auditor 9. Aisah Ltifah Rahma, sebagai calon Auditor 10. Anggraeni Resmi Untari, sebagai Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan 11. Metik Bekti Sulistiorini, sebagai Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan 12. Kiki Ropiki, sebagai Sekretaris Operasional pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh sejumlah personel di atas, komposisinya dapat dilihat sebagaimana tabel-tabel berikut :


4

Tabel 1. Pegawai Inspektorat – BSN Berdasarkan Jabatan & Pendidikan Per 2015 No.

Posisi/Jabatan

Jumlah Pegawai

Pendidikan

Keterangan

1.

Kepala Inspektorat

1

S2

Struktural

2.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1

S2

Struktural

3.

Auditor Pertama

1

S2

Fungsional Auditor

4.

Auditor Pertama

3

S1

Fungsional Auditor

5.

Calon Auditor Pertama

1

S1

Fungsional Auditor

6.

Calon Auditor Pelaksana

2

DIII

Fungsional Auditor

7.

Pengelola Sistem Pengendalian

1

S2

Administrasi

1

S1

Administrasi

1

SLTA

Administrasi

dan Pelaporan 8.

Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan

9.

Sekretaris

Tabel 2. Pegawai Inspektorat – BSN Berdasarkan Golongan Per 2015 Golongan

Jumlah

Keterangan

IV/c

1

Struktural

III/c

1

Struktural

III/b

2

Fungsional

III/b

2

Fungsional

III/a

1

Calon Fungsional

II/c

2

Calon Fungsional

III/a

2

Administrasi

II/b

1

Administrasi


5

Tabel 3. Pegawai Inspektorat – BSN Berdasarkan Umur Per 2015 Umur (Thn)

Jlh Pegawai

21 - 30

10

Keterangan 4 (empat) orang tenaga fungsional 3 (tiga) orang calon tenaga funsional 3 (tiga) orang tenaga administrasi

31 – 40

-

41 – 50

1

Struktural

51 - 60

1

Struktural

1.1.2.1.6 Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat BSN, diperlukan sarana kerja yang memadai berupa bahan habis pakai maupun barang inventaris. Untuk itu telah diusahakan peningkatan berbagai sarana tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Inspektorat BSN. Kondisi sarana yang ada dinilai belum cukup mendukung kinerja Inspektorat secara optimal. Namun untuk sarana mobilitas operasional pengawasan dirasa juga masih kurang, yang ada hanya 1 unit kendaraan roda 4 dan masih diperlukan untuk operasionl dan juga perlu sarana penunjang lainnya .

1.1.2.1.7

Anggaran

Anggaran yang tersedia bagi Inspektorat BSN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun tidak dikelola secara langsung oleh Inspektorat, tetapi pengelolaannya dibawah koordinasi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN. Alokasi dana yang tersedia untuk satu kegiatan, yaitu kegiatan “Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN” dalam bagian program yang dikelola Kesestamaan BSN., yaitu program

“Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN.”


6

1.1.2.1.8 Kelembagaan dan Sistem Pengawasan Pelaksanaan tugas pokok pengawasan, selalu diupayakan adanya perbaikan, dilaksanakan melalui

koordinasi,

review dan

penyempurnaan

referensi

yang

disesuaikan dengan

perkembangan, baik berupa peraturan, pedoman/panduan atau prosedur, dalam memayungi dan mendukung operasional kegiatan, meliputi : - Pembinaan disiplin dan peningkatan kompetensi PNS di Inspektorat; - Penyusunan PKPT, PKA, KKA dan LHA; - Penyusunan tim pemeriksa; - Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Internal; - Pelaksanaan Evaluasi LAKIP; - Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;. - Penyelesaian temuan hasil Audit/pemeriksaan ( tindak lanjut ); - Kegiatan Pelaksanaan SPIP; - Pelaksanaan Pemenuhan kelengkapan Pedoman/Dokumen dan pemutakhirannya; dan - Kegiatan lainnya berkaitan dengan pengawasan :  Kegiatan PMPRB  Kegiatan Penaganan Benturan Kepentingan  Kegiatan Pengelolaan Gratifkasi  Kegiatan Penaganan aduan melalui WBS  Kegiatan Pengelolaan LHKASN  Kegiatan Pemantauan LHKPN  Kegiatan FGD FILI  Kegiatan Seminar Anti Korupsi - Kegiatan Pemantauan - Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengingat kondisi Inspektorat BSN yang relaif muda dan SDM yang masih terbatas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya diusahakan optimal, maka perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas, baik menyangkut sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pendukung.


7

1.1.3 Lingkungan Stratejik Eksternal Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang operasionalnya melalui komponen kegiatan dalam merealisasikan program, yang ditinjau dari segi lingkungan stratejik eksternal Inspektorat BSN yang berupa peluang adalah, berupa: a.

Respon positif stakeholders terhadap aktifitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan BSN

b.

Iklim keterbukaan, mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat

c.

Komitmen pimpinan BSN dalam pengawasan

d.

Dimungkinkannya kerjasama dengan pihak BPK, BPKP, Kemenpan RB dan KPK dalam pengawasan khususnya mengenai KKN.

1.1.4 Evaluasi Renstra 2010 - 2014 Diketahui bahwa Inspektorat – BSN baru dibentuk pada bulan Juli 2006 dan berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) secara 5 tahunan, dibuat secara utuh, pada tahun 2011, penyajiannya didokumentasikan secara untuh untuk rencana selama 5 (lima) tahun kedepan. Namun sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja, khususnya mengenai keuangan. Renstra Inspektorat 2015-2019 yang dibuat pertama pada bulan Maret 2015, dirasa perlu di lakukan revisi. Revisi ini berkaitan dengan perkembangan yang terjadi dan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi serta adanya perbaikan pada pelaksanaan kegiatan dan penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat BSN.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Identifikasi kemampuan atau potensi dan permasalahan dapat dimulai dengan pemetaan dan dilakukan melalui analisis yang berkaitan dengan visi dan misi. Analisis tersebut, dapat menggunakan

analisis SWOT ( strengths, weakness, opportunities, threats ) yaitu dengan

mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths), kelemahan ( weakness ), peluang (opportunities ), dan tantangan/kendala

(threats ). Peta analisis tersebut dapat dilihat

sebagaimana Tabel 5 berikut :


8

Tabel 5. Indentifikasi Lingkungan Stratejik

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN ( STRENGTHS )

PELUANG ( OPORTUNITIES )

1. Dukungan peraturan perundang – undangan, 1. Komitmen pimpinan BSN dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian. pengawasa internal 2. Adanya komitmen yang kuat dari SDM pe- 2. Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan ngawasan dan anggota auditor dalam pelaksaIntern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal naan tugas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang strategis 3. Sudah terbentuknya tim dalam melaksanakan tugas audit. 3. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat. 4. Perubahan paradigma pengawasan, aparat pengawasan merupakan mitra auditi 5. Kerjasama dengan pihak eksternal (dengan BPK, BPKP, Kemenpan RB dan KPK dan Forum Inspektorat Lembaga Ristek), dalam pengembangan pengawasan

KELEMAHAN ( WEAKNESS )

TANTANGAN ( THREATS )

1. SDM pengawasan dan sebagian kecil auditor 1. Stakeholder / pelanggan belum sepenuhnya belum mendapatkan diklat JFA memahami visi, misi dan paradigma pengawasan 2. Kecakapan/ kemampuan Auditor belum merata 2. Mempertahankan pengelolaan keuangan BSN dengan opini WTP 3. Anggaran dan Sarana/fasilitas pendukung belum memadai 3. Penerapan SAKIP di lingkungan BSN belum sepenuhnya sesuai harapan 4. Standar Audit dan kode etik APIP yang berlaku perlu peningkatan pemahaman oleh auditor 5. Belum lengkapnya pedoman pengawasan

4. Auditi belum sepenuhnya tepat waktu menindaklanjuti temuan hasil audit internal


9

Sebagaimana pemetaaan melalui analisis SWOT (Tabel 5) tsb. maka dapat dirumuskan 6 (enam) faktor kunci keberhasilan, yaitu : 1. Efektifnya kemampuan auditor dalam memanfaatkan keterbukaan yang mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat 2. Efektifnya kemampuan auditor untuk melaksanakan komitmen Pimpinan BSN dalam operasional pengawasan 3. Mampunya memanfaatkan respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat 4. Manfaatkan peraturan perundang – undangan, ketentuan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tindaklanjut Auditan/Obyek yang diperiksa terhadap hasil temuan 5. Efektifnya

penggunaan

anggaran

untuk

mendorong

terwujudnya

pelaksanaan

pemeriksaan yang optimal 6. Manfaatkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk meningkatkan kerjasama dengan BPK, BPKP dan Forum Inspektorat dalam pengembangan dan peningkatan kemampuan pengawasan.


10

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. LINGKUNGAN STRATEGIS Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) ke-3

tahun 2015 – 2019,

ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Sejalan dengan ini agenda III RPJM ke-3 menetapkan agenda “Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik” menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi terus membaik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan selama lima tahun terakhir telah berada pada arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih belum mamadai. Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktek tata kelola pemerintahan ini. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementrian/lembaga ( termasuk BSN ). Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/lembaga (termasuk BSN) serta pencegahan dan penanggulangan korupsi. Program pengawasan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan bidang penyelenggaraan negara dalam upaya untuk mempercepat proses reformasi, dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berwibawa, dan pada gilirannya mencapai terciptanya Indonesia yang demokratis dan adil.


11

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan visi “Terwujudnya Infrastruktur Muta Nasional Yang Handal Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas Hidup Bangsa”, berupaya memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung pembangunan ekonomi. Inspektorat dibentuk berdasarkan keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga/Badan tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan yang diinginkan.

2.2 VISI DAN MISI 2.2.1 Visi Sebagaimana fungsi Inspektorat melaksanakan pengawasan (kontrol), yaitu melaksanakan salah satu fungsi manajemen, dalam hal ini menjadi alat bantu Kepala dalam mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan oleh unit-unit kerja sesuai dengan tugas, fugsi dan kewenangannya masing-masing. Selain itu juga menjadi salah satu sumber masukan Kepala dalam pengambilan langkah-langkah dan penetapan kebijakannya. Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan harus dapat dipertangungjawabkan (akuntabel). Akuntabilitas terwujud jika pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terbuka dan transparan. Terbuka dapat diterjemahkan sebagai sikap antisipatif terhadap berbagai masukan konstruktif dari semua pihak terkait, baik dari dalam maupun dari luar. Dari sikap ini diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berhasil dan berdaya guna, dan berlangsung secara transparan. Keterbukaan dan transparansi dimaksudkan sebagai upaya pencegahan berbagai bentuk pemborosan dan penyimpangan pengelolaan sumber daya serta praktek-praktek yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di atas, diperlukan unit pengawasan yang profesional dan mandiri, baik sistem maupun sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi dan masukan secara objektif dan konstrktif untuk perbaikan manajemen serta langkah-langkah pengambilan keputusan dan kebijakan oleh Kepala Badan. Untuk hal ini Inspektorat memiliki visi :


12

“Menjadi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional, Indenpenden dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis BSN"

Visi ini menyatakan maksud, bahwa Inspektorat dan segenap personelnya mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan untuk menjadi institusi atau unit yang bekerja sesuai dengan peraturan perundangan dan dapat bertindak sebagai

penjamin mutu ( quality assurance ) dalam

penyelenggaraan program dan kegiatan, guna mencapai visi dan misi BSN. Dengan visi tersebut diharapkan pula tumbuh dan terciptanya pemahaman dari segenap personel unit kerja di lingkungan BSN akan fungsi pengawasan, yang pada gilirannya terwujud dukungan dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan dan menegakkan pemerintahan yang akuntabel di BSN.

2.2.2 Misi Untuk merealisasikan visi di atas, Inspektorat BSN menetapkan misi sebagai berikut :

"Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis BSN" "Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah terjadinya KKN di lingkungan BSN"

Hubungan visi dan misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Rumusan misi

tersebut mencerminkan tekad dan komitmen dari pemimpin dan seluruh

personel Inspektorat dalam

mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan

pengawasan yang terpercaya dengan upaya pencegahan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dan pelanggaran mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas kegiatan. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang diselenggaran oleh Inspektorat dilakukan dengan tidak mencari kesalahan tetapi pendekatannya dilakukan melalui identifikasi ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan. Upaya ini membawa dampak dari tahun ketahun dalam pelaksanaan pengawasan Unit Kerja di Lingkungan BSN semakin baik dan tampak harmonis.


13

Dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi di atas, tentunya secara sadar perlu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya yang terlibat dan berkaitan dengan pengawasan. 2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Pembangunan Layanan Infrastruktur Mutu merupakan salah satu arah kebijakan dan strategi BSN 2015-2019 yang berperan dalam pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 yaitu Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan agenda prioritas 6 dari NawaCita yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional. Dalam hal ini, Pembangunan Layanan Infrastukrut Mutu diarahkan untuk mencapai Peningkatan dukungan IPTEK bagi daya-saing sektor produksi. Inspektorat turut serta mendukung dan melaksanakan beberapa hal

melalui Peningkatan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal di BSN. Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat merumuskan tujuan, sasaran strategis dan batasan serta pelaksanaannya sebagai berikut : 2.3.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari rumusan misi yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai, dengan demikian tujuan yang dirumuskan adalah : 1) Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN


14

2.3.2 Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Inspketorat meliputi sasaran kualitatif dan sasaran kuantitatif : 1)

Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas

2)

Terwujudnya good governance dan clean government

3)

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN

4)

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional

Berdasarkan rumusan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat menjadi upaya yang akan dicapai secara tahunan selama kurun waktu periode Renstra 2015-2019.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Rumusan indikator kinerja utama yang digunakan untuk alat ukur keberhasilan atas sasaran dalam merialisasikan tujuan yang ditetapkan dalam renstra tahun 2010-2014 digambarkan sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Customer Perspectives SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Terwujudnya layanan informasi publik yang 1. Nilai kepatuhan layanan publik berkualitas 2. Terwujudnya good governance dan clean 2. Zona Integritas WBK/WBBM government Internal Process Perspectives SASARAN STRATEGIS 1. Terselenggaranya

pengawasan

pengendalian internal BSN

INDIKATOR KINERJA UTAMA dan 1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil


15

pemeriksaan 3. Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN 4. Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian 5. Persentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi 6. Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat 7. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS 8. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifikasi 9. Persentase penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan Learning and Growth Perspectives SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan 1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang

Inspektorat yang meningkat kompetensinya 2. Realisasi anggaran Inspektorat

profesional 3. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Inspektorat


16

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM Dalam merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, upaya yang ditempuh Inspektorat adalah melalui penetapan kebijakan dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah dirumuskan. Arah kebijakan dimaksud yaitu : 1)

Meningkatkan

efektivitas

pengawasan

fungsional

di

lingkungan

aparatur

Lembaga/Badan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal 2)

Meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sedang program yang akan dilaksanakan termasuk pada “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN”, untuk kegiatan akan diuraikan pada Bab Akuntabilitas Kinerja. Gambaran sasaran, kebijakan dan program Inspektorat tahun 2015 - 2019 tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program No

Sasaran Strategis

1.


Kebijakan Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur Lembaga/Badan melalui

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

koordinasi dan sinergi 2.


pengawasan internal dan eksternal


17

3.

Terselenggaranya pengawasan

Meningkatkan

Program Dukungan

dan pengendalian internal BSN

pengetahuan/pemahaman

Manajemen dan

dan penerapan Sistem

Pelaksanaan Tugas

Pengendalian Intern

Teknis Lainnya BSN

Pemerintah 4.

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang

Meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur Lembaga/Badan melalui

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

koordinasi dan sinergi

profesional

pengawasan internal dan eksternal Rencana stratejik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, cara mencapai tujuan dan kegiatan tersaji dalam Rencana Stratejik Tahun 2015-2019 sebagaimana Lampiran. Rumusan sasaran yang ingin dicapai tersebut, memiliki indikator dan target kinerja. Rumusan tersebut merupakan upaya pelaksanaan sistem akuntabilitas dan pemenuhan peraturan MENPAN No.PER/09/ M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk hal itu Kepala Inspektorat BSN telah menetapkan Indikator Utama terhadap sasaran yang ingin dicapai. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dan target tahun 2015-2019 tersaji pada tabel berikut : Tabel 7. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja tahun 2015-2019 Inspektorat BSN No:

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Satuan

(1) 1.

(2)

(3)

(4)


2.


3.

Nilai kepatuhan layanan publik Zona Integritas WBK/WBBM

Terselenggaranya pengawasan

Persentase penyelesaian

dan pengendalian internal BSN

tindak lanjut hasil audit


Target

Nilai

70

Predikat WBK

2

%

100%

18

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil

%

100%

dokumen

11

%

60%

%

75%

%

75%

%

60%

%

85%

%

65%

%

100%

pemeriksaan Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian Persentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS Persentase penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifikasi Persentase penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan 4.

Meningkatnya

kinerja

sistem Persentase Aparatur Sipil

pengelolaan anggaran, sumber Negara (ASN) Inspektorat daya manusia, tata kelola dan yang meningkat organisasi

Inspektorat

yang kompetensinya

profesional


19

Realisasi anggaran

%

≥ 95

Aplikasi

1

Inspektorat Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Inspektorat

3.2 STRATEGI Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat menerapkan beberapa strategi antara lain : 1)

Terselenggaranya perbaikan kegiatan layanan publik.

2)

Terselenggaranya kegiatan Zona Integritas WBK/WBBM.

3)

Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Audit.

4)

Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

5)

Terselenggaranya penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN.

6)

Terselenggaranya Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja.

7)

Terselenggaranya Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi.

8)

Terselenggaranya Tindak lanjut aduan masyarakat.

9)

Terselenggaranya Tindak lanjut aduan melalui WBS.

10) Terselenggaranya Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi. 11) Terselenggaranya Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan. 12) Terselenggaranya

Aparatur

Sipil

Negara

(ASN)

Inspektorat

yang

meningkat

kompetensinya. 13) Terselenggaranya peningkatan Realisasi Anggaran Inspektorat. 14) Terselenggaranya e-govermance yang mendukung tata kelola Inspektorat.


20

3.3 RENCANA KEGIATAN DAN KERJA Sebagaimana tugas pokok, fungsi dan tujuan serta sasaran yng ingin dicapai dengan penetapan kebijakan dan program tersebut dimuka, maka disusunlah rencana kerja dalam Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN, melalui komponen kegiatan, meliputi : 3.3.1 Komponen Kegiatan IKU Sasaran Strategis 1 1) Pelaksanaan Audit Operasional/Internal 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 3.3.2 Komponen Kegiatan Non IKU Sasaran Strategis 1 1) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ( PKPT ) 2) Reviu Laporan Keuangan 3) Penyusunan Kebijakan Pengawasan (Pedoman/prosedur) 3.3.3

Komponen Kegiatan IKU Sasaran Strategis 2 1) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Inernal 2) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja BSN

3.3.4

Komponen Kegiatan Non IKU untuk Pengawasan Lainnya. Komponen kegiatan ini dapat berupa dukungan dan penguatan pada komponen kegiatan IKU yang mendukung sasaran strategis 1 atau sasaran strategis 2, muatannya dapat berupa : 1) Pengelolaan Diklat Fungsional, Teknis dan Non Teknis serta peningkatan kompetensi APIP 2) Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan 3) Pengelolaan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 4) Koordinasi dalam Forum Eksternal yang berkaitan dengan pengawasan 5) Kegiatan lainnya berkaitan dengan pengawasan :  Kegiatan PMPRB  Kegiatan Penaganan Benturan Kepentingan  Kegiatan Pengelolaan Gratifkasi  Kegiatan Penaganan aduan melalui WBS


21

 Kegiatan Pengelolaan LHKASN  Kegiatan Pemantauan LHKPN  Kegiatan FGD FILI  Kegiatan Seminar Anti Korupsi 6) Pemenuhan SDM, sarana dan prasarana Inspektorat

3.3.5

Komponen Kegiatan Non IKU untuk Pemantauan. Komponen kegiatan ini dapat berupa dukungan dan penguatan pada komponen kegiatan IKU yang mendukung sasaran strategis 1 atau sasaran strategis 2, muatannya dapat berupa : 1) Pemantauan kegiatan unit kerja 2) Rapat kerja Inspektorat

3.3.6

Komponen Kegiatan Non IKU untuk Penanganan Pengaduan Masyarakat.

3.4 RENCANA ANGGARAN Upaya pencapaian hal-hal yang diuraikan dimuka, diperlukan sejumlah anggaran sebagaimana yang telah ditentukan pagu anggarannya pada RENSTRA BSN 2015 – 2019. Pengalokasian sesuai program dan rencana kegiatannya tergambar sebagaimana tabel berikut :


22

RENCANA ANGGARAN 2015-2019 TUJUAN 1

SASARAN STRATEGIS 1

Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Audit. 2. Terselenggaranya perbaikan pengelolaan kegiatan dan program di lingkungan BSN, melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN ALOKASI ANGGARAN NO

KEGIATAN/KOPONEN KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

1.248.733

1.454.774

1.694.811

1.974.455

(Dlm ribuan (Dlm Rp.) ribuan Rp.)

Peningkatan Penyelenggaraan 1.071.874 Pengawasan Internal BSN 1

Pelaksanaan Audit Operasional

169.955

150.468

185.000

250.000

350.000

2

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

39.841

54.990

65.000

85.000

100.000

3

Reviu Laporan Keuangan

46.280

122.746

125.000

150.000

175.000

4

Penyusunan Kebijakan Pengawasan (Pedoman/prosedur)

16.254

37.290

50.000

75.000

100.000

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ( PKPT )

17.040

24.090

50.000

85.000

100.000

5


23

RENCANA ANGGARAN 2015-2019 (Lanjutan) TUJUAN 2

SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN

1. Terselenggaranya penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN. 2. Terselenggaranya Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja

PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN ALOKASI ANGGARAN 2015

2016

2017

2018

2019

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

NO

KOPONEN KEGIATAN

6

Pengelolaan Pengendalian Intern

51.109

124.586

175.000

220.000

265.000

7

Pelaksanaan Evaluasi LAKIP di BSN

50.727

35.830

50.000

60.000

75.000

8

Pengelolaan Pengawasan Lainnya

325.668

50.000

75.000.

85.000

1)

Pelatihan di Kantor sendiri

2) Kegiatan Pemantauan dalam rangka Pengendalian Internal 3) Pengawasan Kegiatan Internal BSN 4) Monitoring dan Evaluasi LHKPN 5) Monev Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) 6) Monev ZI/WBK 7) Pelaksanaan FGD FILI 8) Seminar Anti Korupsi 9)

Buletin/Website


24

RENCANA ANGGARAN 2015-2019 (Lanjutan) TUJUAN 3

SASARAN STRATEGIS 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN

1. Terselenggaranya Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi. 2. Terselenggaranya Tindak lanjut aduan masyarakat. 3. Terselenggaranya Tindak lanjut aduan melalui WBS. 4. Terselenggaranya Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi. 5. Terselenggaranya Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan

PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN ALOKASI ANGGARAN NO

KOPONEN KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

(Dlm ribuan Rp.)

317.100

124.586

175.000

220.000

265.000

50.000

75.000.

85.000

10) Pelaksanaan PMPRB 11) Pelaksanaan Tindak Lanjut aduan melalui WBS 12) Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengelolaan Gratifikasi 13) Pelaksanaan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan 9

Pemantauan

1) Pemantauan Kegiatan Unit Kerja 2) Rapat Kerja Inspektorat 10 Penanganan Pengaduan Masyarakat

37.900


25

Sebagaimana tersaji pada rencana anggaran di atas ada beberapa kegiatan pada Komponen Kegiatan yang anggarannya berada pada anggaran di luar Inspektorat (terutama pada komponen kegiatan Pengawasan Lainnya) alokasinya pada

anggaran rutin, seperti Sistem

Informasi Pengawasan (Fasilitasi MoU dengan BPK), Diklat Fungsional, Teknis dan Non Teknis.

3.5 KONDISI YANG DIHARAPKAN Sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, untuk peningkatan dan pengembangan Inspektorat, guna lebih berperannya pengawasan, seiring dengan perubahan dan antisipasi kedepan, ada beberapa hal yang perlu/ingin dicapai, antara lain untuk : 1)

Sumber Daya Manusia a. Meningkatnya jumlah dan kemampuan Auditor secara bertahap, sesuai dengan meningkatnya beban kerja audit b. Meningkatnya kapasitas pegawai Inspektorat, sesuai dengan perkembangan bidang tugas dan kinerja yang semakin tinggi, sehingga dapat menghasilkan keluaran/pelayanan yang prima c. Meningkatnya profesionalisme para Auditor secara bertahap, melalui pengembangan profesi seperti diklat fungsional, diklat teknis dan non teknis, lokakarya, seminar, studi banding, dll

2)

Fasilitas Sarana dan Prasarana a. Pemenuhan peralatan/kelengkapan kerja ( Kamera, LCD) dalam rangka menunjang hasil (output) yang diharapkan b. Pemenuhan dan penataan ruang kerja dan keamanan dokumen serta kelengkapannya bagi pegawai sehingga tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas c. Pemenuhan literatur untuk mendukung pelaksanaan tugas d. Sarana mobilitas berupa kenderaan roda empat dalam mendukung operasional

3)

Sistem dan Kelembagaan a. Penyempurnaan dan kelengkapan pedoman, prosedur dan kebijakan lainnya sebagai arahan dalam melakukan audit, evaluasi maupun reviu b. Pemenuhan kelengkapan sistem audit secara elektronik


26

c. Penyempurnaan kelembagaan pendukung sistem pengawasan dan pengendalian internal, melalui : ■ Peningkatan status Kasubbag TU menjadi Kabag TU, untuk menghindari rentang kendali yang terlalu jauh dalam operasional manejerial atau ■ Penambahan Jabatan Fungsional Umum, untuk medukung Kasubbag TU. 4) Anggaran a. Mengupayakan terwujudnya pengelolaan anggaran Inspektorat dengan PPK tersendiri agar dapat dioperasionalkan secara efektif dan efesien b. Peningkatan jumlah anggaran Inspektorat seiring dengan berkembangnya dan meningkatnya kegiatan yang harus dilakukan


27

BAB IV

PENUTUP

Perkembangan belakangan ini di masyarakat menunjukkan tuntutan mereka ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta yang bersih dan bebas dari KKN. Inspektorat

sebagai unit pengawasan internal berupaya melakukan pengawasan untuk

terciptanya institusi BSN yang bersih dan bebas dari KKN. sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengawasan ini merupakan satu fungsi menajemen untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku. Rencana Strategis (Renstra) ini yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan menjadi acuan jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan tujuan pengawasan di BSN dan pelaksanaan program kerja pengawasan di lingkungan Inspektorat sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap insan Inspektorat

dalam

melaksanakan

realisasi

kegiatan

dan

kepatuhannya

terhadap

ketentuan/peraturan yang ada. RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan referensi yang akan dilakukan dan dicapai

Inspektorat dan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta sekaligus menjadi

sumber informasi dalam menentukan langkah kedepan guna peningkatan kinerja Inspektorat.


28

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT VISI

"Menjadi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional, Indenpenden dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis BSN"

MISI

1. "Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis BSN" 2. "Memastikan terwujudnya iklim yang mencegah KKN di Lingkungan BSN" CARA MENCAPAI TUJUAN

URAIAN

SASARAN

INDIKATOR

1 2 1).Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai Nilai Penyelasaian Tindak dengan kebijakan dan peraturan perundang- Lanjut Hasil Audit. undangan yang berlaku.

TARGET

URAIAN

3 100

4

TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI) INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

6

7

TARGET

KET. 2016

2017

2018

2019

9 100

10 100

11 100

12 100

13 100

100

100

100

100

100

11

11

11

11

11

50

60

70

80

90

Terselenggaranya pengawasan pengendalian internal BSN

100


Meningkatkan efektivitas pengawasanan fungsional di lingkungan aparatur lembaga melalui koordinasi dan sinergi dan Persentase penyelesaian pengawasan eksternal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal

2). Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Jumlah Rencana Lingkungan BSN Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN

11


Nilai penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian

90

Nilai Penyelasaian rencana aksi Reformasi Birokrasi

90


dan Persentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi

70

75

80

85

90

Nilai Penyelesaian Tindak lanjut aduan masyarakat Nilai Penyelesaian Tindak lanjut aduan melalui WBS

90


dan Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat

70

75

80

85

90

90


dan Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS

50

60

70

80

90

Nilai Penyelesaian Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi

100


dan Persentase penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifikasi

80

85

90

95

100

Nilai Penyelesaian Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan Nilai Kepatuhan Layanan Publik (Skala 1110)

90


dan Persentase penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan

60

65

75

85

90

90


64

70

77

85

90

Nilai Penyelasaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

3). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN


dan Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN Meningkatkan pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Persentase penyelesaian

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknisnya Lainnya BSN


8

2015

5 dan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit

tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian

Nilai kepatuhan layanan publik

Meningkatkan efektivitas pengawasanan fungsional di lingkungan aparatur lembaga melalui koordinasi dan sinergi pengawasan eksternal dan internal


11


100

Nilai Realisasi anggaran Inspektorat sesuai SP2D

>95

Jumlah Sistem aplikasiyang disediakan Inspektorat

1

Jumlah Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti diklat/workshop/sosialisas i/lainnya sejenis

-

2

5

8

11

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan Persentase Aparatur Sipil anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan Negara (ASN) Inspektorat yang organisasi Inspektorat yang profesional meningkat kompetensinya

100

100

100

100

100

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan Realisasi anggaran Inspektorat anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional

>95

>95

>95

>95

>95

1

1

1

1

1

Zona Integritas WBK/WBBM

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan Jumlah e-governance yang anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan mendukung tata kelola organisasi Inspektorat yang profesional Inspektorat

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Customer Perspective 1 Terwujudnya layanan informasi publik yang 1 berkualitas 2 Terwujudnya good governance dan clean government Internal Process Perspectives 3 Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN

Nilai Kepatuhan Layanan Publik (skala 1-110)

70

Nilai

2

Predikat WBK

2


3

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit

100

%

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

100

%

Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengedalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN

11

Dokumen

Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian

60

%

Persentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi

75

%

Persentase penyelesaian tindak lanjut rencanaaduan masyarakat

75

%

Prosentase penyelesaian tindak lanjut aduan melalui WBS

60

%

10 Prosentase penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifikasi

85

%

11 Prosentase penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan

65

%

12 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat yang meningkat kompetensinya

100

%

≥95

%

1

Aplikasi

4

5

6

7

8

9

Learning and Growth Perspectives 4 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggara, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional

13 Realisasi anggaran Inspektorat 14 Jumlah e-govrrnance yang mendukung tata kelola Inspektorat

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT TAHUN 2015-2016 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN / PERHITUNGAN

Customer Perspectives (Outcome Ess I = dampak/impact kinerja Ess I dan II yang diharapkan customer) 1 Terwujudnya layanan informasi publik yang 1 Nilai kepatuhan Penilaian kepatuhan berkualitas layanan publik terhadap layanan publik (skala 1-110) yang dilakukan oleh Ombudsman RI. (skala 1110 menyesuaikan aturan ombudsman) 2


2


Predikat Penilaian WBK/WBBM terhadap Unit Kerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPAN RB

Internal Process Perspectives (Output = hasil/kinerja Ess I dan II agar harapan customer terpenuhi) 3 Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian 3 Persentase Jml temuan audit yg di TL internal BSN penyelesaian ------------------------- x tindak lanjut hasil 100% audit jml temuan audit

TARGET

SATUAN

PENANGGUNG JAWAB

2015

2016

2017

2018

2019

64

70

77

85

90

Nilai

-

2

5

8

11

Predikat WBK Inspektorat

100

100

100

100

100

Persentase (%)

Inspektorat

Inspektorat

4

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Jml temuan pemeriksaan yg di TL ------------------------- x 100% jml temuan pemeriksaan

100

100

100

100

100

Persentase (%)

Inspektorat

5

Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN

Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN

11

11

11

11

11

Dokumen

Inspektorat

6

Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian

Jumlah penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian ---------------------- x 100% Jumlah Rekomendasi Tindak Rencana Tindak Pengendalian

50

60

70

80

90

Persentase (%)

Inspektorat

7

Persentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi

Jumlah penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi --------------------- x 100% Jumlah rencana aksi reformasi birokrasi

70

75

80

85

90

Persentase (%)

Inspektorat

8

Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat

Jumlah penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat --------------------- x 100% Jumlah aduan masyarakat yang masuk

70

75

80

85

90

Persentase (%)

Inspektorat

9

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS

Jumlah penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS -------------------- x 100% Jumlah aduan melalui WBS

50

60

70

80

90

Persentase (%)

Inspektorat

Jumlah penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifikasi ------------------- x 100% Jumlah laporan gratifikasi

80

85

90

95

100

Persentase (%)

Inspektorat

10 Persentase penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifikasi

Learning and Growth Perspectives (input = pendukung) 4 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional

11 Persentase penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan

Jumlah penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan ------------------- x 100% Jumlah laporan benturan kepentingan

60

65

75

85

90

Persentase (%)

12 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat yang meningkat kompetensinya 13 Realisasi anggaran Inspektorat

Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/ lainnya sejenis ---------------------------------- x 100% Jumlah ASN Inspektorat Realisasi anggaran Inspektorat sesuai SP2D ---------------------------------- x 100% Pagu anggaran Inspektorat

100

100

100

100

100

Persentase (%) Inspektorat

>95

>95

>95

>95

>95

Persentase (%) Inspektorat

14 Jumlah egovernance yang mendukung tata kelola Inspektorat

Jumlah sistem Aplikasi yang disediakan Inspektorat dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tusi.(kumulatif) terdiri dari : SIPMAS

1

1

1

1

1

Aplikasi

Inspektorat

Inspektorat

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Recommend Documents