BAB I PENDAHULUAN. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR Page 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu satu sampai dengan lima tahun yang

disusun dengan memperhitungkan potensi kekuatan,kelemahan peluang dan kendala/ancaman yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana strategis

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan salah satu kewajiban yang juga diamanatkan oleh Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dalam pasal 1 ayat (7) yang menyatakan “Renstra SKPD sebagai Dokumen Perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) Tahun.” Kemudian lebih dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 151 ayat (1) yang berbunyi “Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi. Misi, Tujuan, Strategi,Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD Daerah dan bersifat Indikatif”. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi,misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi kebijakan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah(RPJMD).

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR 2016 -2021

Page 1

Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir. Fungsi Dokumen perencanaan strategis (renstra) diperlukan terutama untuk ; 1.

Untuk

merencanakan

perubahan

dalam

lingkungan

inspektorat

Kabupaten Luwu Timur yang semakin Kompleks 2.

Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.

3.

Memberikan komitmen pada aktivitas operasional pengawasan

4.

Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik

5.

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengawasan.

Pada dasarnya proses dan penyusunan Renstra SKPD adalah sangat mirip dengan proses penyusunan RPJMD. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra SKPD mempunyai proses dan prosedur tertentu. Proses dan prosedur penyusunan renstra tersebut adalah sebagai berikut : 1. Karena Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada RPJM Daerah maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempelajari RPJMD tersebut secara baik dan mendalam. Aspek yang sangat perlu diperhatikan adalah visi dan misi strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD tersebut, khususnya yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan tupoksi skpd bersangkutan. 2. Menyusun naskah awal Renstra tersebut oleh SKPD yang didahului dengan melakukan evaluasi secara mendalam dengan menggunakan analisis SWOT tentang kondisi umum Daerah sesuai dengan TUPOKSI SKPD bersangkutan.


Page 2

Analisis ini perlu dilakukan secara mendalam detail dan jujur tanpa ada hal yang ditutupi atau dilebihkan agar perumusan strategi,kebijakan dan program pembangunan dalam Renstr SKPD menjadi lebih tepat dan terarah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Luwu Timur. 3. Melakukan

Pertemuan

(MUSREMBANG)

Musyawarah

jangka

menegah

Perencanaan yang

Pembangunan

sekurang-kurangnya

melibatkan Aparatur SKPD yang bersangkutan, aparatur Perencanaan dan Tokoh.tokoh Masyarakat, tokoh pemuda yang peduli dengan aspek pembangunan yang terkait dengan TUPOKSI SKPD yang bersangkutan. Sasaran utama pelaksanaan musrembang ini adalah untuk dapat memanfaatkan partisipasi Masyarakat dengan jalan memeberikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk perbaikan naskah awal renstra SKPD. 4. Menyusun Naskah akhir renstra SKPD dengan memasukkan saran dan koreksi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terkaitdalam musrembang tersebut.

Dengan cara demikian diharapkan Renstra

SKPD yang sedang disusun tersebut akan dapat pula disesuaikan dengan aspirasi dan harapan yang berkembang pada Masyarakat setempat. 5. Melakukan penetapan dan pengesahan Renstra oleh Kepala SKPD sesuai dengan peraturn perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka

meningkatkan

efisiensi

serta

efektifitas

organisasi

sehingga

dapat

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.


Page 3

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar ; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;(2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam

konteks

ini

sangat

penting

bagi

Renstra

SKPD

untuk

mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjamahkan secara strategis,sistematis dan terpadu ka dalam tujuan, strategi kebijakan dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya. Selain itu

Renstra OPD juga harus tetap mensinergikan tujuan sasaran

strategi kebijakan serta program kegiatan terhadap Agenda Nasional,Renstra Kementerian/Lembaga, maupun Renstra Propinsi. Selanjutnya Renstra OPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD (Renja OPD) dan harus dapat diterjemahkan secara konsisten kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti RKPD,RKA OPD,RAPBD dan APBD serta isu strategik yang berkembang setiap tahunnya. Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian tujuan dan sasarn yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang pengawasan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.


Page 4

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut ; 1)

Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2) Undang undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3)

Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4)

Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Negara;

5) Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400); 6) Undang undang Nomor 25 tahun Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran negara Nomor 3592); 7) Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8) Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, nomor 126, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Page 5

9)

Undang undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10) Undang undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi sulawesi Selatan 11) Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12) Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ; 13) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 14) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintaha

Daerah

Propinsi

Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Page 6

19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan,

tatacara

penyusunan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 21) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 23) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 24) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 25)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan tatacara

penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; 28)

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

BirokrasiNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


Page 7

29)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

30) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Terkhnis Perjanjia Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 31)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

32)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

33)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

34)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019

35)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

36)

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

37)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018;

38)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur.


Page 8

39)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Luwu Timur;

40)

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat adalah sebagai Penjabaran dari Visi Misi,sasaran strategis program kegiatan Inspektorat lima tahun kedepan dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut; -

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya tata kelolal Pemerintahan yang baik dan bersih.

-

Dokumen Perencanaan lima Tahunan ini yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

-

Terwujudnya Aparat fungsional yang profesional dalam rangka memberikan Pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat hal hal sebagai berikut;


Page 9

1. BAB I PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, dimana mengemukakan secara ringkas pengertian

Renstra

SKPD,

Fungsi

Renstra

dalam

Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Renstra SKPD keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kab/Kota dan dengan Renja SKPD. Kemudian Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Kemudian memuat tentang maksud dan tujuan yang memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan disusunnya Renstra SKPD. Dan yang terakhir memuat tentang Sistematika Penulisan dimana menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi Dokumen. 2.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi ) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMDperiode sebelumnya, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

3.

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan inspektorat, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,


Page 10

Telaahan Rentstra Kementerian Dalam Negeri,ataupun renstra Propinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penetapan Isu isu Strategis. 4.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada Bab ini memuat rumusan visi dan misi inspektorat, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai, serta strategi dan kebijakan untuk lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

5

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama periode lima Tahunan.

6.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 7.

BAB VII PENUTUP Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan rencana strategis sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat Lima Tahun kedepan serta catatan dan Harapan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.


Page 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan

ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Luwu Timur Inspektorat adalah unsur penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengawasan fungsional dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang

berada di

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan.

Dimana Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sejalan dengan Visi

yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Tahun 2016-2021 yaitu ;

‘‘TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENDUKUNG LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021’’


Page 12

Struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut ; a. Inspektur; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi pada kantor Inspektorat dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi dibawah ini ;


Page 13


Page 14

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut ; 1. Inspektur Inspektur mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Inspektur memiliki fungsi sebagai berikut; a. perencanaan pengawasan b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian d. pelaksanaan tugas pengawasan. Uraian tugas Inspektur adalah sebagai berikut; a. merencanakan, mengorganisasikan menggerakkan dan mengendalikan serta

menetapkan

kebijakan

tekhnis

dibidang

pengawasan

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur Negara dan daerah serta Kesekretariatan Inspektorat; b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c.

melaksanakan

pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian,

penilaian,

monitoring dan pelaporan tugas pengawasan; d. mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan kebijakan pengawasan;


Page 15

e. memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan Daerah; f.

mengkoordinasikan

hasil-hasil

pemeriksaan

dan

pegawasan

pemerintahan dan pembangunan g.

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

laporan

hasil-

hasilpengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah h. membina dan mengaearahkan sekretaris dan para Inspektur pembantu wilayah dalam melaksanakan tugasnya; i.

melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai dalam lingkup inspektorat;

j. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan inspektorat; k. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Inspektorat; l. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; m. menilai prestasi kerja sekretaris, inspektur pembantu wilayah dan kelompok jabatan fungsional dala rangka pembinaan dan pengmebangan karir; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Sekretariat Sekretariat terdiri dari : a.Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Bagian Administrasi dan Umum


Page 16

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas maka sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut; a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan b. penghimpunan, pengelolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan tekhnis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordiansian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan e. pelaksanaan urusan kepegawaian keuangan, surat menyurat dan rumah tangga uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut ; a. menyusun rencana kegiatan sekretariat inspektorat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan

dan

menyelenggarakan

pengelolaan

administrasi

umum dan kerja sama; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;


Page 17

h. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Inspektorat; i. melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Inspektorat; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat dan memberikan

saran

pertimbangan

kepada

atasan

sebagai

bahan

perumusan kebijakan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Kepala Subbagian Perencanaan Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas dan kewajiban membantu penyusunan

Sekretaris dan

dalam

melaksanakan

pengendalian

tugas

rencana/program

menyiapkan kerja

bahan

pengawasan,

menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepada Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengkoordinasian penyusunan program Subbagian; b. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Subbagian; c. menyusun pelaporan pelaksanaan Subbagian. Uraian tugas kepala Subbagian Perencanaan adalah sebagai berikut : a. merencanakan dan melaporkan kegiatan dan program kerja Subbagian Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. menghimpun

d

an

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Perencanaan; c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Ispektorat;


Page 18

d. memfasilitasi

pelaksanaan

koordinasi

dengan

Subbagian

untuk

menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik Inspektorat; e. menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik; f. menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat; g. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Iinspektorat; h. melaksanakan

monitoring

terhadap

pelaksanaan

program/kegiatan

Inspektorat serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; i.

menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi;

j.

menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat menyusun LAKIP;

k. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; l.

menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;

m. membina

dan

mengarahkan

pelaksanaan

tugas

staf

Subbagian

Perancanaan; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Subbagian Perencanaan; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Subbagian Perencanaan kepada Sekretaris Inspektorat; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat. 4. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pegaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.


Page 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai

berikut: a. pengkoordinasian penyusunan program Subbagian; b. pengelolaan data statistik Subbagian; c. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Subbagian; d. penyusunan pelaporan pelaksanaan Subbagian. Uraian tugas Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. mengumpulkan,

mengolah

data

dan

informasi,

menginventarisasi

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan evaluasi dan pelaporan; b. merencanakan,

melaksanakan,

mengendalikan,

mengevaluasi

dan

melaporkan kegiatan Subbagian; c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan urusan evaluasi dan pelaporan; d. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat; e. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern maupun ekstern; f. mengelola Sistem Informasi Manajemen Pengawasan; g. mengadministrasikan laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) dan hasil tindak lanjut; h. mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan masyarakat; i.

melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan intern maupun ekstern;

j.

melaksanakan administrasi, inventarisasi, kajian dan analisis pelaporan;

k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Subbagian;


Page 20

l.

melaporkan hasi pelaksanaan tugas staf Subbagian Evaluasi dan Pelaporan kepada Sekretariat Inspektorat; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat. 5. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas dan kewajiabanmembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penataushaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Sekretaris dan Umum mempunyai funsi sebagai berikut: a. pengelolaan administrasi program kerja Inspektorat, urusan rumah tangga,

kesiapan,

perjalanan

dinas,

pengadaan

pemeliharaan

inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; b. pengelolaan

administrasi

kepegawaian

melipti

analisis

kebutuhan

pegawai, jejaring karier, usulan kenaikan pangkat, penghargaan, dan penilaian angka kredit jabatan funsional; c. pengelolaan sarana dan prasarana Inspektorat; dan d. pengendalian dan pelaporan administrasi dan umum Inspektorat. Uraian tugas Kepala Subbagian dministrasi dan Umum adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Administrasi dan Umum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bahawan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;


Page 21

d. mengumpulkan, permasalahan

mengolah serta

data

dan

melaksanakan

informasi, pemecahan

mengiventarisasi masalah

yang

berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan; e. melakanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset Inspektorat; f. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan; g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidan tugasnya; h. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; i.

melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;

j.

menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;

k. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; l.

mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;

m. mengkoordinasikan

dan

melakukan

pemeliharaan

kebersihan

dan

pengelolaan keamanan lingkungan kantor; n. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang; o. menyiapkan

bahan

dan

menyusun

administrasi

pengadaan,

pendistribuasian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; p. menyiapkan bahan menyusu daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventarisasi; q. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai; r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;


Page 22

s. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; t. menyiapkan bahan dan menyususn rencana formasi, informasi jabatn, dan bezetting pegawai; u. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilain pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya; v. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil; w. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; x. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi; y. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian

umum dan

Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 6. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja I.


Page 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengusulan program dan pengawasan wilayah I; b. pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I. Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I; b. menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di wilayah I; c. mengumpulkan

bahan

penyusunan

rencana

pengawasan

dan

pemeriksaan di wilayan I; d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan di wilayah I; e. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I; f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I; g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah I;


Page 24

h. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah I; i.

menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembang karir;

j.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan di wilayan I yang diberikan oleh Inspektur; dan

k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. 7. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja II. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengusulan program dan pengawasan wilayah II; b. pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah II; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II. Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II adalah sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah II;


Page 25

b. menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di wilayah II; c. mengumpulkan

bahan

penyusunan

rencana

pengawasan

dan

pemeriksaan di wilayan II; d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan di wilayah II; e. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah II; f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah II; g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah II; h. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah II; i.


j.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan di wilayan II yang diberikan oleh Inspektur; dan

k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. 8. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja III. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR 2016 -2021

Page 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengusulan program dan pengawasan wilayah III; b. pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah III; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah III; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III. Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III adalah sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah III; b. menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di wilayah III; c. mengumpulkan

bahan

penyusunan

rencana

pengawasan

dan

pemeriksaan di wilayan III; d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan di wilayah III; e. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah III. f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah III; g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah III;


Page 27

h. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah III;

i.


j.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan di wilayan III yang diberikan oleh Inspektur; dan

k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. 9. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dan kasus pengaduan di wilayah kerja IV. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengusulan program dan pengawasan wilayah IV; b. pengordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah IV; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah IV; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV. Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV; b. menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di wilayah IV;


Page 28

c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan di wilayan IV;

d. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan di wilayah IV; e. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah IV; f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah IV; g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah IV; h. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan di wilayah IV; i.


j.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan di wilayan IV yang diberikan oleh Inspektur; dan

k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. 10. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan, spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR 2016 -2021

Page 29

Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2.2. SUMBERDAYA YANG ADA DI INSPEKTORAT 2.2.1. Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat didukung oleh sumber daya Aparatur yang secara umum masih diperhadapkan pada permasalahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana data yang tertuang berikut ini : Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Inspektorat Kab.Luwu Timur Berdasarkan tingkat Pendidikan sampai dengan Bulan Desember 2015 SD -

Tingkat Pendidikan SMA D3 2 2

SMP -

S1 32

Jumlah

S2 6

42

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Inspektorat Kab.Luwu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin sampai dengan Bulan Desember 2015 Jenis Kelamin Laki laki Perempuan 29 13

Jumlah 42

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Inspektorat Kab.Luwu Timur Berdasarkan Golongan sampai dengan Bulan Desember 2015 Golongan I A B C -

D -

Golongan II A B C D 1 1 3

Golongan III A B C D 4 11 4 6


Golongan IV A B C D 3 6 3 -

Page 30

TABEL 2.4. Jumlah Pegawai Inspektorat Kab.Luwu Timur Berdasarkan Jabatan Sampai Dengan Desember 2015

Jabatan Eselon II 1

III 5

Staf PFA

P2UPD

24

-

IV 1

Adm 11

Jumlah

Tekhnis -

42

Tabel 2.5. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kab.Luwu Timur Sampai Dengan Bulan Desember 2015 No

1 2 3

Penyesuain Penyebutan Golongan sesuai Permenpan (Ruang) 17/KEP/m.Pan/4/2002 Jenjang Auditor Auditor Madya Iva s/d IVc Auditor Muda IIIc s/d IIId Auditor Pertama IIIa s/d IIIb

PFA

4 11 9

Jumlah Pegawai di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur saat ini masih belum Ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan Jumlah Objek Pemeriksaan yang ditangani. Kondisi yang diharapkan sampai dengan akhir periode Renstra Inspektorat Kab.Luwu Timur adalah sebagai berikut : Tabel 2.6. Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Kab.Luwu Timur Sampai dengan Bulan Desember 2015 No

1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

PFA(Pejabat Auditor)

fungsional

Jumlah Pegawai (Desember 2015)

Kondisi yg diharapkan Di akhir Periode Renstra

24

60


Page 31

2

P2UPD(Pejabat Pengawas urusan pemerintahan Daerah)

-

24

2.2.2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kab.Luwu Timur antara lain: Tabel 2.7. Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Kab. Luwu Timur No

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

Sarana/Prasarana Kendaraan Dinas 1) Roda 4 2) Roda 2 Komputer Laptop/Notebook Printer Software Server dan Jaringan Koneksi Internet AC LCD Meja Kursi Kerja

Kondisi s/d Desember 2015

Kondisi yang diharapkan akhir periode Renstra

2 Buah 4 Buah

4 Buah 10 buah

2 14 22 1 24 Jam 13 Buah 1 Buah 42 Buah 28 Buah

2 26 25 5 24 Jam 15 Buah 2 Buah 45 Buah 35

2.3. Kinerja pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Inspektorat mengambil rujukan pada hasil evaluasi capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yang merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan pada masa yang akan datang.


Page 32

Adapun Gambaran Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini : (berdasarkan hasil kerja tabel T-IV.C.2 & T-IV.C.3)

Tabel 2.8. menunjukkan realisasi target kinerja sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang ada sudah cukup baik dimana rata2 ratio capaian target kinerja diatas 85%.

Tetapi sesungguhnya pada kenyataannya jika dilihat

berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi Keberhasilan kinerja pelayanan Inspektorat diantaranya adalah sebagai berikut; 1. Indikator kinerja belum sepenuhnya menggambarkan capaian dari sasaran yang ingin dicapai; 2. Terdapat beberapa kegiatan yang ada tidak berkesinambungan disebabkan karena kurang memadainya sarana dan prasarana serta kurangnya

potensi

SDM baik secara kualitas maupun kuantitas; 3. Adanya kegiatan yang tidak tepat sasaran atau dengan kata lain tidak berada pada program yang tepat dikarenakan kegiatan tersebut juga tidak tercantum pada periode awal Renstra sehingga terkesan dicantolkan pada program yang kurang tepat; 4.

Pada

periode

sebelumnya

tidak pernah

dilaksanakan

revisi

Dokumen

Perencanaan baik itu dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD sendiri.

Kemudian selanjutnya tabel 2.9 dibawah ini akan memberikan gambaran mengenai Kinerja keuangan Inspektorat pada masa lalu. Ini merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan daerah pada masa yang akan datang.


Page 33

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwasannya realisasi keuangan dari masing masing kegiatan dapat dikatakan baik.

Hal ini tergambar dari rata rata

porsentase realisasi keuangan berada diatas 80%.

Hanya saja ada beberapa

kegiatan yang yang realisasinya cukup rendah dan bahkan pada tahun berikutnya kegiatan tersebut menjadi tidak ada.hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : 1.

Keterbatasan jumah personel baik secara kualitas maupun kuantitasnya;

2. Penggabungan kegiatan yang mana awalnya merupakan kegiatan yang berdiri sendiri tetapi pada akhirnya digabung menjadi satu kegiatan tanpa melihat dengan tepat indikator serta arah kebijakan kegiatan tersebut apakah layak untuk digabungkan menjadi satu sehinga menyebabkan realisasinya menjadi dibawah 50 %. Kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut yang tadinya ada renstra tetapi kemudian digabung ataupun ditiadakan, sebagai berikut ; - Keg.Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Keg. Inventarisasi temuan Pengawasan; - Keg. Koordinasi Hasil Pengawasan yang lebih Komprehensif - Keg. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP dan BPK - Keg.Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah dibawahnya;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan Berdasarkan isu isu yang berkembang baik secara internal maupun eksternal serta melihat Rumusan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Propinsi maka dapat diidentifikasikan tantangan yang akan dihadapi bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang sebagai berikut ;


Page 34

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Aparat Pengawasan Fungsional dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Melibatkan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Meningkatkan Peran Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting; 4. Meningkatkan Kapabilitas APIP pada Level-3 pada tahun 2019 sesuai dengan target RPJMN 2015 – 2019 2.4.2. Peluang Disisi lain Inspektorat juga memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk masa lima tahun ke depan, peluang peluang yang dimaksud antara lain ;

1. Salah satu Prioritas Penyelenggaraan Pembangunan Nasional yang termuat dalam Nawacita yaitu Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun Tata

Kelola

Pemerintahan

yang

bersih,

efektif,

demokratis

dan

terpercaya,sehingga peran Inspektorat dalam penyelenggaraan Pengawasan mulai dari tingkat Pusat Propinsi sampai ke daerah/Kabupaten sudah selayaknya

meningkatkan

penguatan

kebijakan

dan

Prosedur

Penyelenggaraan Pengawasan yang didukung oleh Kepala Daerah sebagai Eksekutif dan DPRD sebagai Legislatif 2. Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegaahan dan Pemberantasan KKN, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat akan mendukung keberhasilan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tersebut.


Page 35

3. Penguatan

Peran

Inspektorat

sebagai Lembaga

Pemerintah

urusan

penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan sudah diatur oleh berbagi macam regulasi khususnya bidang pengawasan yang sangat jelas yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sehingga mendukung terlaksananya penyelenggaraan pengawasan yang baik. 4. Peningkatan SDM Aparatur Pemeriksaan, Peluang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya manusia harus selalu diperkuat untuk medukung penguatan peran Inspektorat,

penguatan kompetensi

SumberDaya Manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga pada sisi kuantitas, untuk peningkatan kuantitas bisa dengan rekruitmen tenaga PFA dan atau P2UPD. Sedangkan untuk menigkatkan kualitas Aparat Pengawasan dilakukan dengan peningkatan Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis dan Diklat atau mengirim para PFA atau P2UPD untuk mengikuti kegiatan Seminar,lokakarya,diklat ataupun workshop laiinya yang bertujuan untuk

meningkatkan

profesinalitas

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan.


Page 36

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Proses reformasi didalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan

kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik,ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dampak dari lungkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memebrikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu,permasalahan permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Salah satu

diantaranya

yang

sangat

menonjol

adalah

meningkatkan

kesadaran

masyarakat untuk ikut berperan serta didalam penyelenggaraan pembangunan bangsa dan negara yang berimplikasi terhadap tuntutan masyarakat atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemeritahan. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Luwu Timur

adalah unsur penunjang pemerintahan

Daerah di bidang pengawasan fungsional. Dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang

berada di

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.


Page 37

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Luwu

Timur,

sebagi

lembaga

yang

menyelenggarakan

pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi

yang

mampu

meningkatkan

kualitas

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat. Untuk itu Inspektorat melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten Luwu Timur sebagai berikut : Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1) Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)& Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan(SIMWAS)

(2) Sampai saat ini belum ada Tekhnologi Informasi yang mendukung Kegiatan Pengawasan

(3) -Tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan di renstra -Tidak ada kontrol yang baik terhadap temuan temuan hasil pengawasan

Dimulai dari perencanaan yang baik yang didukung dengan data yang andal

Berdasarkan evaluasi renstra periode sebelumnya tidak sejalan antara yang direncanakan dengan yang diimplementasikan

Hasil evaluasi Lakip Inspektorat Periode renstra 2011-2015

Faktor yang mempengaruhi Internal Eksternal (Kewenangan (diluar SKPD) kewenangan SKPD) (4) (5) Belum Kurangnya adanya sosialisasi dari penajaman K/L terkait isu isu sistem IT yang strategis ada maupun kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pd masa mendatang Tidak pernah Tidak pernah dilakukan ada revisi revisi renstra dokumen perencanaan Kabupaten seperti dokumen RPJP maupun RPJMD


Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) Kurang maksimal

Page 38

Efektifitas Pemeriksaan

dampak

Pemeriksaan lebih ke aspek administratif bukan ke hasil Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja

Obrik tidak concern terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan sehingga selalu masih terus saja ada temuan yang berulang

Kurangnya koordinasi antara sesama APIP terkait Obrik

Norma standar dan Prosedur belum sepenuhnya tersedia

Belum adanya SOP untuk setiap pengawasan yang dilaksanakan. Standar dan Prosedur yang ada masih belum memadai

Hasil evaluasi self assesment peningkatan kapabilitas apip menuju level 3

Kurangnya SDM aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas

(1) Belum Efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi baik metodologi pelaksanaan maupun penggunaannya

Belum Optimalnya Pelaksanaan Audit

(2) Sistem pengendalian dan evaluasi hanya sebatas Laporan dan tidak ada tindak lanjut yang lebih mendalam lagi Penentuan target dan kinerja sasaran pegawasan belum dilakukan secara komprehensif -Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan

(3) Hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev)

Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait Belum optimalnya penerapan SPIP pada SKPD Kab.Luwu Timur Penguatan waskat pada masing-masing SKPD belum berjalan optimal Perkembangan regulasi yang begitu cepat dan keterlambatan informasi yang diterima terkesan lamban

(4) -Masih kurangnya Kuantitas SDM pada Inspektorat -Keterbatasan anggaran

(5)

Pelayanan menjadi kurang maksimal

Pelayanan menjadi kurang maksimal

(6) Pelayanan masih kurang maksimal

Saat ini penentuan target &kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah objek pemeriksaan(obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing2 obrik sehingga berpengaruh terhadap kualitas LHP dimana LHP obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan


Page 39

Belum Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut

Masih rendahnya realisasi tindak lanjut

Hasil Pemeriksaan pada umumnya tidak tepat waktu dalam pelaporan

LHP tidak tepat waktu Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan

Sistem Penyelenggaraan Pemeriksaan yang Inkonsistensi

Aparat Pengawasan belum didukung oleh instrumen sistem dan prosedur audit yang memadai

Standar Kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas

-Belum pernah dilakukan analisis beban kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM Inspektorat - Jumlah PFA yang masih minim

beban kinerja lebih rendah sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan yang ada dari 147 item temuan keuangan hanya112 yang baru ditindaklanjuti,seda ngkan u.temuan administrasi dari 283 temuan administrasi hanya 148 yang baru ditindaklanjuti oleh Obrik Berdasarkan Evaluasi Hasil Pemeriksaan yang umumnya tidak tepat waktu dala pelaporan sehingga manfaatnya menjadi berkurang karena rekomendasi yang dikeluarkan telah kehilangan momen Belum adanya SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan mulai Pra pemeriksaan/surve y pendahuluan yang tidak direncanakan dengan baik hingga pada penyusunan kertas kerja pemeriksaan yang belum tertata dengan baik -Berdasarkan Basedline Data yang ada s/d Tahun 2016 Jumlah PFA mulai dari Auditor Madya sampai kepada Auditor pertama hanya berjumlah 24 orang dari 42 ASN yang ada di Inspektorat Kab.Luwu Timur.

Terbatasnya anggaran sehingga meminimalisir kinerja aparat

Kurangnya kesadaran dari SKPD terkait ataupun Pemerintahan Desa untuk menindaklanju ti hasil temuan mereka

Terbatasnya SDM Pejabat Fungsional Auditor(PFA) yang tidak sebanding dengan Jumlah Obrik

Secara umum Kab.Luwu Timur masih kekurangan Aparatur Sipil Negara(ASN) Belum pernah dilaksanakann ya bimtek penulisan LHP yang efektif

Keterbatasan SDM baik secara Kuantitas maupun Kualitas

Terbatasnya Bimtek yang berkaitan dengan Pengawasan

-Keterbatasan SDM baik sacara kualitas maupun kuantitas -Keterbatasan Anggaran

-Terbatasnya Penyelenggar aan Bimtekbimtek yang berkaitan dengan Pengawasan -Pendidikan Jabatan Fungsional Penyelenggar aannya masih sangat terbatas karena masih


Pelayanan Menjadi Kurang Maksimal

Page 40

Perilaku Indisipliner maupun perilaku menyimpang dari Aparat Pengawasan

-Belum adanya Pejabat Pengawasan urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) Posisi Pemeriksa dengan kewenangan yang dimilikinya memungkinka n terjadinya dilema etika bagi masing2 individu u.memanfaatk an kewenangann ya.

harus berkoordinasi dengan Instansi Penyelenggar a terkait

Berdasarkan monitoring pemantauan Lapangan

hasil dan

-Tidak adanya self control dari aparat Pengawas itu sendiri -Belum adanya pengembangan terhadap sistem monitoring& evaluasi pelaksanaan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan oleh para auditor aparat pengawas

Belum adanya Perbup/regula si yang memberikan sanksi tegas terhadap Pungli

Pelayanan menjadi tidak optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.Visi Kepala Daerah Terpilih adalah “Menuju Luwu Timur Terkemuka 2021‟‟. Dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut ; 1.

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

daerah

dan

kesejahteraan

sosial

masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya 2.

Mendorong peningkatan investasi daerah

3.

Memanfaatkan

ruang

sesuai

dengan tata ruang wilayah untuk menjamin

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4.

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi

5.

Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah

6.

Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik


Page 41

7.

Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama

8.

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Daerah Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

disusun dengan prinsip prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Terpilih.

Hal hal yang termuat dalam rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Luwu Timur merupakan Impelementasi yang harus dilakukan

yang

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Inspektorat Kabupate Luwu Timur Berada pada Misi Ke-6 yaitu : „‟ Mendorong Reformasi Birokrasi untuk tata kelola Pemerintahan yang baik” Reformasi birokrasi adalah salah satu program prioritas presiden yang diturunkan dari visi Nawacita. Wajar jika reformasi dijadikan program prioritas, sebab tanpa

birokrasi

yang

berintegritas

dan

memiliki

budaya

melayani,

sulit

membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Birokrasi ibarat mesin bagi pembangunan, yang harus dijaga kinerjanya dan ditingkatkan kemampuannya. Kata kunci dalam melakukan reformasi birokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Hal inilah yang secara tegas dinyatakan dalam butir kedua Nawacita yang menyebutkan bahwa “Kami (JokowiJK) akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”


Page 42

Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, belajar dari pengalaman yang terjadi di banyak negara, adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas – belakangan, dengan semakin terbukanya tata kelola pemerintahan, prinsip lain yang juga dianggap penting adalah partisipasi. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu sebaiknya dimulai dari aparat pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi mengharapkan aparat pemerintah dapat menanggapi dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat, karena sejatinya aparatur negara merupakan pelayan masyarakat. “Rakyat menginginkan pemerintah yang cepat dan responsif terhadap keluhan-keluhan. Untuk itu, pemerintah di semua tingkat pusat dan daerah, institusi, universitas, semua badan publik kementerian, dan yang lainnya harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka, yang good governance,”

(kata Presiden Jokowi

saat memberikan sambutan pada penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015).

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam hal mengimplementasikan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang berada pada sasaran 6 untuk Reformasi Birokrasi untuk tata kelola Pemerintahan yang Baik, secara garis besar digunakan langkah langkah sebagai berikut; 1. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan sistem dan mekanisme Peraturan perundang-undangan pada auditan; 2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal; 3. Terwujudnya

aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah

(APIP)

yang

profesional,berkualitas dan akuntabel;


Page 43

4. Meningkatnya kualitas hasil Pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah; 5. Sinergitas antara aparat Pengawas intern Pemerintah dengan K/L BPK ataupun BPKP dan Instansi terkait serta APH perlu lebih ditingkatkan agar terwujud Pengawasan Intern pemerintah yang Optimal. Selain langkah langkah tersebut diatas dalam hal mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih,juga terdapat faktor Pendorong Pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah adalah adanya kepercayaan publik akan pentingnya peranan dan fungsi aparatur pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah -

Masih kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan daftar materi pemeriksaan

-

Belum seimbangnya ratio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan

-

Belum adanya Tenaga Pengawas pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

-

Adanya Keterbatasan anggaran pengawasan

-

Adanya unsur tekanan politis dan kepentingan golongan atau individu didalam visi misi yang ditetapkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Berkaitan dengan tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat maka salah satu Renstra yang ditelaah adalah Renstra Inspektorat Jendral Kementerian dalam Negeri. Visi dari Renstra Itjen Kementrian Dalam Negeri adalah ;


Page 44

“ Terciptanya Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah” Adapun Misi dari Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut; 1. Mendorong Penerapan Prinsip Prinsip tata Pemerintah yang baik (Good Governance) di Lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah Daerah; 2. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di Lingkungan

Kementerian

Dalam

Negeri

dilaksanakan

secara

efektif,efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; 3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan,kebocoran, penyimpangan,

penyalahgunaan

wewenang

dalam

proses

kepemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib,bersih dan bebas dari KKN; 4. Mendorong terwujudnya penerapan sistem pengendalian Intern secara efektif pada seluruh unit kerja lingkup kemeterian dalam Negeri; 5. Mendorong terwujudnya laporan keuangan Kementerian dalam Negeri disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah(SAP) 6. Mendorong terwujudnya Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja lingkup Kemeterian dalam Negeri; 7. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas antara Aparat Pengawasa Fungsional dengan aparat Penegak Hukum serta memberdayakan pengawasan Masyarakat; 8. Menilai

penyelenggaraan

pembangunan

untuk

Pemerintahan

memberikan

dan

umpan

manfaat balik

hasil

terhadap

kebijakan,perencanaan,pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut;


Page 45

9. Meningkatkan peran Inspektorat Jendral Kementerian dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi serta Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting. 3.3.2. Telaahan Renstra Propinsi Adapun telaahan Visi dari Rencana Strategis dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut ; „‟Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dan Responsif untuk Terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang Baik‟‟ Sedangkan telaahan misi dari Inspektorat Propinsi Sulawesi selatan adalah sebagai berikut; 1. Mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahah daerah dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Daerah; 2. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaran

pemerintahan

daerah

dan

pengelolaan

keuangan

pemerintah daerah; 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pengawasan tata laksana dan kelembagaan pengawasan. 3.4.

Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021

salah satunya harus memperhatikan terkait telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS, dalam artian setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan Hidup Strategis(KLHS) adalah rangkaian analisis dan sistematis,menyeluruh pembangunan

dan

berkelanjutan

partisipatif telah

untuk

menjadi

memastikan

dasar

dan

bahwa

terintegrasi

prinsip dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,rencana, dan/atau program.

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tidak memiliki program RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR 2016 -2021

Page 46

dan kegiatan yang terkait langsung dengan aspek aspek tersebut sehingga tidak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut di atas.

Dalam hal ini Inspektorat

sebagai Lembaga Pengawasan daerah hanya berfungsi mengawasi pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang dan analisis lingkungan hidup strategis di dalam kegiatan pembangunan daerah.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggara pemerintahan Daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) yang bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) serta pelayanan Prima dari pemerintahan Daerah dari terhadap kepentingan Masyarakat banyak maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk bentuk praktek KKN,perlu ditetapkan isu isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan penyusunan program prioritas Inspektorat. Berdasarkan Analisis dan telaahan yang telah diuraikan tersebut diatas maka dirumuskan isu isu strategis Inspektorat sebagai berikut; 1. keberadaan Tekhnologi Informasi yang mendukung kegiatan Pengawasan belum tersedia; 2. Sangat dibutuhkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitasnya dan perlunya dilakukan analisis beban kerja; 3. Aspek dampak pemeriksaan yang perlu lebih di optimalkan 4. Peningkatan Kualitas laporan Hasil Pemeriksaan


Page 47

5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar aparat pengawasan laiinya serta aparat penegak hukum serta memberdayakan pengawasan masyarakat; 6. Masih Lemahnya SPIP pada tingkat SKPD 7. Penataan kelembagaan sebagai upaya peningkatan kapabilitas APIP pada Level 3 2019 8. Melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan perundang undangan 9. Mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahah daerah, maupun pemerintahan Desa dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Daerah;


Page 48

BAB IV VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI SKPD Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovat if serta produktif. Visi adalah suat u gambaran yang menantang tetang keadaan masa depan berisikan cita dan cit ra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan mengimplementasikan visi dan misi Bupati Terpilih sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021. Berkaitan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, kondisi pada saat ini, kondisi yang diinginkan, proyeksi ke depan, isu-isu strategis, hubungan renstra Inspektorat Kab. Luwu Timur dengan dokumen Perencanaan lainnya dan terutama visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 yaitu “Luwu Timur Terkemuka 2021“ maka visi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah ‘‘TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENDUKUNG LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021’’


Page 49

Pernyataan visi tersebut diatas terdiri dari 3 kata kunci yaitu : 1.

Terwujudnya tata kelola Pemerintah Daerah;

2.

Transparan dan Akuntabel

3.

Mendukung

4.

Luwu Timur Terkemuka 2021 Makna dari ke tiga kata kunci diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1.

Terwujudnya

tata

kelola

Pemerintah

Daerah

mengandung

makna

Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang solid bertanggung jawab serta efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara 3 unsur yaitu Pemerintah,sektor swasta dan masyarakat. Inspektorat sebagai Prime Mover (Motor Penggerak) dituuntut mampu menjawab tantangan ini sehingga ekspektasi publik/stakeholder seperti pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelayanan publik yang prima, responsive terhadap keluhan masyarakat, laporan keuangan yang akuntabel, serta Pemda meraih Opini WTP,LAKIP dapat dilakukan dengan sistem pengawsan yang efektif. 2.

Transparan dan Akuntabel ; Transparan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses proses, lembaga lembaga,dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. dimonitor.

Informasi harus dapat dipahami dan

Akuntabilitas para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor

swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada Organisasi dan sifat keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut untuk kepentingan Internal atau Eksternal Organisasi. 3.

Mendukung ; mengandung makna sebagai motor atau penggerak utama (Prime Mover) dalam roda Pemerintahan sehingga dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang transparan dan Akuntabel.

4.

Luwu Timur Terkemuka 2021 ; merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah Terpilih dimana sasaran dari tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah seluruh

Perangkat Daerah Pemerintahan di Kabupaten Luwu

Timur,


Page 50

Pemerintahan Desa, serta Masyarakat/ Elemen masyarakat dan dunia usaha yang ada di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Misi adalah langkah langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi,perusahaan ataupun Lembaga untuk mewujudkan visi yang ada.

Untuk mewujudkan visi tersebut

diatas, dan untuk medukung misi Bupati terpilih, maka ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut; 1.

Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dari KKN;

2.

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

3.

Meningkatkan Kapabilitas dan Profesionalitas APIP;

Adapun penjelasan dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan

Pembinaan

dan

Pengawasan

yang

profesional

guna

mewujudkan tatakelola Pemerintah yang baik dan bersih dari KKN Salah satu Agenda Pembangunan Nasional adalah menciptakan tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Agenda tersebut merupakan upaya untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain; keterbukaan,akuntabilitas,efektifitas dan efisiensi,menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur pengawasan; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dan diharapkan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 2.

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Perbaikan Pemerintahan dan Sistem Manajemen merupakan Agenda Penting

dalam reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini.

Sistem

Manajemen Pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).


Page 51

Sasaran dari misi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah -

menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

-

terwujudnya transpransi instansi pemerintah yang nantinya akan membawa kearah Pemerintahan yang bersih dari KKN dan bebas dari pungli;

-

terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nasional;

-

terpeliharanya kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah.

3. Meningkatkan Kapabilitas dan Profesionalitas APIP Misi ketiga ini berkaitan dengan kapasitas SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Misi ini diperlukan mengingat faktor SDM memegang peranan vital dalam pencapaian visi yang ditetapkan lima tahun ke depan.

Inspektorat selaku APIP

menyadari betul bahwa kunci keberhasilan pencapaian visi terletak ditangan aparat Fungsional Pengawas sebagai ujung tombak pengawasan. Pengembangan Kapasitas ini tidak hanya terletak pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas.

Untuk meningkatkan kuantitas aparat pegawas,

maka

diperlukan penyusunan formasi kebutuhan PNS setiap tahun yang disesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki. Untuk itu rekruitmen tenaga JFA ataupun P2UPD sangat dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur saat ini mengingat besarnya kebutuhan akan pengawasan saat ini. Untuk meningkatkan kualitas Aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral apart pegawas sehingga dalam melaksanaka tugas pengawasan selalu berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan. Pada Prinsipnya Misi ketiga ini mengedepankan aspek Peningkatan SDM Aparat Pengawas mengingat semakin luasnya mandat yang dimiliki Inspektorat dan adanya pergeseran paradigma pengawasan sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan kompeten.


Page 52

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyatan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang. Melalui tuuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang hendak dicapai dala periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Lebih Baik 2. Mewujudkan Koordinasi dan Sinergi Pengawasan dengan APIP dan Instansi Terkait 3. Terwujudnya APIP yang Profesional dan memiliki Kompetensi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut : Tujuan 1.Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Lebih Baik Sasaran : a. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Birokrasi b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Asset Daerah c. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal pada Unit Kerja dan Pemerintah Desa d. Meningkatnya Kinerja APIP sebagai Konsulting Tujuan 2.

Mewujudkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan Instansi Terkait


Page 53

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas koordinasi Pengawasan dengan APIP dan Instansi Terkait b. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal dan eksternal Tujuan 3. Terwujudnya APIP yang Profesional dan Kompeten Sasaran : a.

Meningkatnya aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mendapat sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi adalah cara-cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang suatu Organisasi melalui Tindakan tindakan. Di dalam Upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah : 1. Strategi 1

: Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel

2.Strategi 2

:

Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis

tekhnologi informasi 3. Strategi 3

:

Implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh lini Pemerintahan

4. Strategi 4

:

Pengintegrasian sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh SKPD

5. Stategi 5

:

Peningkatan saran dan prasarana perkantoran

6. Strategi 6

:

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

7. strategi 7

:

Peningkatan Kualitas SDM aparatur Pengawasan

8. Strategi 8 :

Pengintesifan koordinasi dengan apip dan instansi terkait

Sedangkan kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan secara Operasional dari Pimpinan Instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan. Arah Kebijakan Pengawasan yaitu :


Page 54

1. Menjadi Mitra SKPD,Pemerintahan Desa, Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka Asistensi Konsultasi dan Reviu; 2. Meningkatkan sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan; 3. Memfasilitasi sarana pengaduan masyarakat berbasis IT; 4. Meningkatkan Keefektifan sistem Pengawasan di ditingkat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintahan Desa; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pengawasan; 6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan,optimalisasi pemberdayaan asset Daerah dan Aset Pemerintahan Desa, serta Kepatuhan terhadap peraturan Perundang undangan; 7. Meningkatkan Transparansi dalam sistem Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran serta Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa,Dana Hibah, Bansos,dan Dana Bantuan Lainnya.


Page 55

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa Program Kegiatan sebagai pejabaran Operasional untuk kurun waktu Lima Tahun. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kab.Luwu Timur dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 2021. Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Program Pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

yang merupakan Prioritas utama dalam

mendukung Visi Misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH;

2.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;


Page 56

3.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

Adapun Program

Lainnya yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat yang mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur adalah sebagai berikut :

5.2.

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

4.

Program Peningkatan Disiplin Pegawai;

5.

Program Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan;

6.

Program Perencanaan dan Penganggaran;

Kegiatan dan Kelompok Sasaran Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk medukung program Prioritas

visi dan misi Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut; 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH; - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah - Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijkan Kepala Daerah - Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya - Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan; - Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan; - Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Pendampingan pengelolaan dan perencanaan keuangan dan pelaksanaan proyek


Page 57

Kelompok sasaran : OPD se Kabupaten Luwu Timur; Pemerintah Kab dan Desa 2.

Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan; - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; - Pendidikan dan Pelatihan Pegawasan dan penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor; - Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis subtantif fungsional auditor; - Penetapan penilaian angka kredit tenaga fungsional Kelompok sasaran : ASN/PFA Inspektorat Kab.Luwu Timur; 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; - Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; - Pengembangan sistem informasi pengawasan Kelompok sasaran : - PFA dan P2UPD - Staf sekretariat yang diroyeksikan sebagai PFA dan P2UPD Adapun kegiatan lainnya yang menjadi pendukung pencapaian Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur adalah sebagai berikut; 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik; - Penyediaan Jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor


Page 58

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/tekhnis - Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah - Penyediaan Penunjang Operasional SKPD - Kunjungan kerja dalam Daerah Kelompok Sasaran : ASN Inspektorat Kab.Luwu Timur 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pengadaan gedung Kantor (Perencanaan) - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kelompok Sasaran : Kantor Inspektorat Kab.Luwu Timur (Gedung Kantor,Kendaraan Operasional,Barang inventaris Kantor)

3.

Program Peningkatan Disiplin Pegawai - Pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu Kelompok Sasaran : ASN Inspektorat Kab.Luwu Timur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur - Sosialisasi peraturan perundang undangan - Bimbingan tekhnis Implementasi Peraturan Perundang – undangan Kelompok Sasaran : ASN Inspektorat Kab.Luwu Timur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Dan keuangan


Page 59

-

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelompok Sasaran : Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Inspektorat Kab.Luwu Timur

6.

Program Perencanaan dan Penganggaran -

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD

5.3. Pendanaan Indikatif Pendanaan Indikatif Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 20162021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 tahun terakhir sebagai berikut : No

Tahun Anggaran

1 2 3 4 5

2011 2012 2013 2014 2015

Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp) 4,256,522,368 5,167,811,654 4,349,619,346 4,849,968,797 5,730,322,200

Sedangkan estimasi anggaran inspektorat untuk 5 (Lima ) Tahun ke depan di proyeksikan sebagai berikut : No

Tahun Anggaran

1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp) 8,327,564,752 9,829,068,417.20 12,890,329,893.92 10,804,267,715.51 11,727,141,771.26 12,688,261,162.49

Tahun 2016 adalah masa Transisi Peralihan dari Bupati Luwu Timur yang lama ke Bupati Luwu Timur yang sekarang. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR 2016 -2021

Page 60

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja Indikator kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

atau

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan LKJIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Renstra dengan Lakipnya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Permenpan RB

Nomor

29

Tahun 2014 dan evaluasi atas

sistem AKIP

termuat dalam

Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 yang terdiri atas ;subsistem perencanaan Kinerja, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja, subsistem evaluasi internal dan subsistem capaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses

membandingkan

kinerja

dengan

ukuran

berupa

indikator

kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.


Page 61

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 2021, Misi ke-6 “Mendorong Reformasi Birokrasi untuk tata kelola Pemerintahan yang baik” dengan tujuan “menguatkan Pelaksanaan reformasi Birokrasi dan Kinerja Pelayanan Publik”.

Dengan sasaran “Meningkatnya

Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik “. Maka Inspektorat kabupaten Luwu Timur mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana Tabel berikut;


Page 62

Tabel 6.1. Indikator kinerja Inspektorat Kab.Luwu Timur Yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kondisi Kinerja Pada awal

Kondi

Periode No

Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

si

RPJMD

Kinerj a Pada

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

akhir

0

1

2

3

4

5

Perio de RPJM D

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Opini BPK

70%

70%

73%

75%

80%

80%

85%

CC

CC

B

B

B

B

B

atas LKPD Kab.Luwu Timur 2

Predikat SAKIP Kabupaten


Page 63

6.2. Indikator Kinerja Utama `

Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap organisasi Pemerintahan Baik di Pusat Maupun di Daerah menyusun Laporan Keuangan berbasis Kinerja. Dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan Daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Amanat Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dimana di dalamnya mengatur bahwa setiap unit kerja Mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Penetapan IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di lingkungan Pemerintah Daerah.

Iku digunakan Dasar untuk menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan.


Page 64

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat untuk Tahun 20162021.

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2016-2021


Page 65

BAB VII PENUTUP 7.1. KESIMPULAN Rencana Strategis Inspektorat 2016 -2021 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran Organisasi Inspektorat dan juga Pemerintah Kab.Luwu Timur secara keseluruhan.

Dikomunikasikannya Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota

organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa(tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan akan diukur. demikian,

seluruh

kegiatan

kegiatan

Inspektorat

yang

direncanakan

Dengan akan

terlaksana,terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 20162021, merupakan aplikasi tekhnis,penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 dan Rencana tataruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2032, serta memperhatikan rencana Strategis (Renstra) Inspektorat terkait tingkat tingkat Propinsi dan Nasional. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 ini, semua kegiatan Inspektorat dalam periode 2016-2021 diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja serta rencana kerja dan anggaran serta diperjanjikan dalam dokumen Perjajian Kinerja Tahunan. Kemudian selambat-lambatnya 2 bulan setelah akhir tahun,pencapaian kinerja dilaporkan melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. 7.2. PEDOMAN TRANSISI Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan rencana kerja(renja) SKPD Tahun 2022.


Page 66

Meskipun secara hirarkinya hal tersebut tidak tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,tetapi hal ini dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang diambil oleh Daerah dimana Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dapat berlanjut,

sedangkan Renstra

SKPD Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 telah habis masa berlakunya serta untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2022, dimana pada Tahun akhir periode Renstra setiap SKPD sudh diharuskan untuk membuat Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai pedoman dan acuan Rancangan KUA APBD tahun 2022 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),Karena Proses penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2022-2027 memerlukan waktu

yang cukup lama.

Selanjutnya apabila RPJMD Bupati terpilih telah

ditetapkan maka Renja SKPD dan Rancangan RKPD tahun 2022 akan direvisi atau disempurnakan sesuai dengan Renstra yang baru. 7.3. KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah Pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD Kabupaten Luwu Timur untuk lima tahun kedepan sebagai berikut; 1.

Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi sumberdaya dan kekuatan Inspektorat yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Inspektur dalam kewajiban menyelenggarakan Pemerintah Daerah urusan Penunjang;

2.

Penetapan Target Indikator Kinerja kunci maupun Indikator Kinerja Utama Inspektorat dalam Renstra SKPD dilakukan berdasarkan forum diskusi bersama;

3.

Renstra SKPD Inspektorat merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman maupun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja,Penetapan Kinerja,dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama lima tahun kedepan;

4.

Renstra Inspektorat bersifat dinamis dalam arti dapat berubah berdasarkan kebutuhan atau tren yang terjadi dan atau merupakan usulan dari masyarakat sepanjang perubahan tersebut tetap mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.


Page 67

7.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD secara garis besar dijabarkan dalam 3 Tahapan yaitu Tahap Perencanaan (ex ante ) , Tahap Pelaksanaan (On Going), dan tahap pasca pelaksanaan (ex-post). Dimana dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu; 1.

Bupati

: Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pada tingkat Perencanaan

Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota; 2.

Bappeda

: Pemantauan,Supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap

pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah; 3.

SKPD : Pemantauan Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan meliputi realisasi pencapaian target,penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,Drs.H.Dadang Solihin,MA)

Malili,

Agustus 2016

Drs.Muh.Amir Kapeng Pangkat : Pembina Utama Muda IV/C Nip. : 195711121985031020


Page 68


Page 69

BAB I PENDAHULUAN. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR Page 1

Recommend Documents