RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2011-2016

INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG JALAN PEMUDA NO. 44 TEP. (0284) 321254 PEMALANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 20111 – 2016

DAFTAR

ISI HALAMAN

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

i

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

iii

DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v

BAB I

PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

1

1.

Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.

Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

3

3.

Maksud dan Tujuan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5

4.

Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN

INSPEKTORAT

KABUPATEN PEMALANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Inspektorat

Kabupaten Pemalang .. . . . . . . . . . . . . . . .. 2.

Sumber

Daya

Inspektorat

Kinerja

Pelayanan

6

Kabupaten

Pemalang. .. . . . . . . . . . . . . . . 3.

6

7

Inspektorat

Kabupaten

9

Pemalang Masa Lalu.. . . .. 4.

BAB III

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang . .

14

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

17

FUNGSI . . . . . . . . . . . 1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang. .

2. 3.

17

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . . . . . . . . . .

19

Penentuan Isu-Isu Strategis. . . . . . . . . . . . . . .

20

iii


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

1.

Visi Inspektorat Kabupaten Pemalang . . . . . . .

21

2.

Misi Inspektorat Kabupaten Pemalang . . . . . . .

22

3.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Pemalang................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Pemalang.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

BAB V

BAB VI

22 24

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. . . . . . . . . . .

28

1.

Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.

Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

29

3.

Rencana kebutuhan indikatif . . . . . . . . . . . . ..

30

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

31

SASARAN RPJMD.. BAB VII PENUTUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

35

LAMPIRAN – LAMPIRAN

iv


DAFTAR

TABEL HALAMAN

Tabel 2.1

: Jumlah

Pegawai

Inspektorat

Kabupaten

Pemalang Berdasarkan Tingkat Golongan........ Tabel 2.2

: Distribusi

Pegawai

Inspektorat

Kabupaten

Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... Tabel 2.3

Laporan

Hasil

Kasus/Khusus

Pemeriksaan Inspektorat

10

(LHP)

Kabupaten

Pemalang...................................................... Tabel 2.6

9

: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pemalang.....................................

Tabel 2.5

8

: Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Pemalang Berdasarkan Nilai Nominal. . . . . . . . . . . . . . ..

Tabel 2.4

8

10

Pemantauan tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010...........................

Tabel 2.7

Laporan

Realisasi

Anggaran

Inspektorat

Kabupaten Pemalang Tahun 2008 s.d 2009..... Tabel 2.8

: Rencana

Belanja

Inspektorat

: Mekanisme

Keterikatan

Antara

: Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

16

Kebijakan

Dengan Program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tabel 4.7

13

Kabupaten

Pemalang Tahun 2011 – 2016 . . . . . . . . . . . . . Tabel 4.6

11

24

Menengah

Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang....

33

v

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016

KATA PENGANTAR

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang

telah

melimpahkan

berkah

dan

rahmat-Nya

sehingga Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 – 2016 dapat terselesaikan. RENSTRA-SKPD Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 – 2016 ini, dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusun dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang. RENSTRA-SKPD

Inspektorat

Kabupaten

Pemalang

dimaksudkan untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada,

Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(RENSTRA-SKPD) ini masih dijumpai beberapa kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

i

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016

Namun

demikian,

kami

berharap

RENSTRA-SKPD

Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 – 2016 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Pemalang, 19 September 2011

ii

B A B

I

1. LATAR BELAKANG Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dengan disusunnya visi, misi dan hasil-hasil yang diharapkan dalam suatu perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses merencanakan hasil dan strategi secara sistematis berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merujuk pada proses untuk menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal dan nilai-nilai yang ada pada lingkungan organisasi. Setiap tahun perencanaan strategis dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja kunci yang relevan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Organisasi dengan kinerja yang berkualitas tinggi, baik pada sektor publik maupun

sektor

swasta,

sangat

berkepentingan

untuk

membangun

dan

melaksanakan sistem pengukuran kinerja dan sistem pengelolaan kinerja secara efektif. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

1

Pada dasarnya manajemen kinerja menganut siklus Plan-Do-Chek-Act atau perbaikan secara berkelanjutan. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang,

Inspektorat

penyelenggaraan

Kabupaten

pemerintahan

Pemalang

daerah.

merupakan

Inspektorat

unsur

pengawas

Kabupaten

Pemalang

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

di

pemerintahan

desa

daerah, dan

pelaksanaan pelaksanaan

pembinaan urusan

atas

pemerintahan

penyelenggaraan desa.

Dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka peranan Inspektorat semakin besar dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan taat pada Peraturan Perundang-undangan, serta Inspektorat Kabupaten Pemalang selaku instansi yang bernaung di dalam Struktur Kepemerintahan Kabupaten Pemalang akan selalu mengawal untuk terwujudnya visi dan misi Bupati terpilih. Pada hakekatnya, agar pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan suatu perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

dalam

kurun

waktu

lima

tahun

kedepan,

sehingga

memerlukan

pemahaman/komitmen bersama dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan (critical

succes factor), tujuan dan sasaran serta strategi guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Selain itu, penyusunan Renstra SKPD juga mengacu pada Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 di tingkat Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

2

2. LANDASAN HUKUM Penyusunan

Rencana

Strategis

Inspektorat

Kabupaten

Pemalang

disusun

berdasarkan : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ; 8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

3

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentarasi dan Tugas Pembantuan ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 ; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025 ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 20011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 ;


4

3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk Tahun 2011 – 2016 adalah memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Pemalang (Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta Anggaran Operasional) dalam mendukung dan mewujudkan cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Pemalang yang selaras dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama. Selain itu Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan tahunan bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang.

4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasiInspektorat Kabupaten Pemalang 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Pemalang 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang . 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspekltorat Kabupaten Pemalang BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 3.2 3.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 4.2 4.3

BAB V

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pemalang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pemalang Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Pemalang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

5

B A B

II 2

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ; 2) Pelayanan

penunjang penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di bidang

pengawasan ; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokoknya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan secara sistematis melalui penetapan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang dan PKPT dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Renstra Pemerintah Kabupaten Pemalang. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis

administratif

mendapat

pembinaan

dari

Sekretaris

Daerah.

Dalam

mengemban tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga teknis pengawasan fungsional lainnya seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.


6

Inspektorat Kabupaten Pemalang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tupoksinya dibantu oleh : 1). Sekretaris ; a. Subbagian Perencanaan ; b. Subbagian Administrasi dan Umum ; c.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

2). Inspektur Pembantu Wilayah I ; a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; c.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

3). Inspektur Pembantu Wilayah II ; a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; c.


4). Inspektur Pembantu Wilayah III ; a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; c.


5). Inspektur Pembantu Wilayah IV ; a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; c.


Kelompok Jabatan Fungsional.

2. SUMBER DAYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG Berikut adalah data teraktual mengenai sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang : A. Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Pemalang Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, Inspektorat Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 59 orang karyawan, yang terbagi dalam beberapa golongan dan tingkat pendidikan karyawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


7

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Inspektorat BerdasarkanTingkat Golongan.

Kabupaten

Pemalang

No

Uraian

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

1 2 3 4 5 6 7

Inspektur Sekretariat Irbanwil I Irbanwil II Irbanwil III Irbanwil IV Pejabat Fungsional Auditor

3 -

7 1

13 5 6 5 4 8

1 1 1 1 1 1 1

1 24 6 7 6 5 10

Jumlah

3

8

40

8

59

Jumlah

Sumber : Subag Adum Inspektorat, 2011 Tabel 2.2 : Distribusi Pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No

Uraian

SD

SMP

SMA

Dip

S1

S2

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

Inspektur Sekretariat Irbanwil I Irbanwil II Irbanwil III Irbanwil IV Pejabat Fungsional Auditor

1 -

2 -

10 1

4 1 1

1 7 5 7 6 5 8

-

1 24 6 7 6 5 10

Jumlah

1

2

11

6

39

-

59

Sumber : Subag Adum Inspektorat, 2011

B. Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Pemalang Berikut adalah data posisi terakhir (2011) mengenai nilai nominal dari aset tetap yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang :


8

Tabel 2.3 : Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Pemalang Berdasarkan Nilai Nominal. No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Tanah

3.809.000.000,00

2

Peralatan dan Mesin

907.155.000,00

3

Gedung dan Bangunan

928.376.500,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap

6

Konstruksi dalam pengerjaan

15.761.000,00

JUMLAH

5.660.292.500

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat TA 2010 Aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemuda seluas 2.930 m2, 3 unit bangunan gedung dan kantor seluas 1.164 m2, kendaraan dinas berupa 8 unit mobil dan 19 unit motor, serta beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang termasuk dalam kategori aset tidak bergerak lainnya (meja, kursi, komputer, dsb).

3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG MASA LALU Aspek Kinerja Selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rangka menunjang visi dan misi Kabupaten Pemalang, Inspektorat Kabupaten Pemalang telah menyusun program peningkatan pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pemeriksaan Reguler Total obyek pemeriksaan potensial yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang adalah 364 obyek pemeriksaan. Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tahun 2008 dan tahun 2009 melakukan melakukan pengawasan reguler sebanyak 288 SKPD/obrik yang dilakukan oleh 12 tim pemeriksa dengan jumlah tenaga pemeriksa sebanyak 3 (tiga) orang, tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebanyak 192 SKPD/obrik yang dilakukan oleh 8 tim pemeriksa, hal ini disebabkan karena pengurangan anggaran. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

9

Hari pemeriksaan untuk satu obyek pemeriksaan reguler sebanyak 6 (enam) hari kerja dengan jumlah tim pemeriksa sebanyak 3 - 4 (tiga - empat) orang. Tabel 2.4 : Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Tahun

Jumlah Obyek Pemeriksaan (Obrik)

Jumlah Temuan

2008

288 Obrik

842 buah

2009

288 Obrik

1001 buah

2010

192 Obrik

754 buah

Sumber : Subag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat, 2011 2) Pemeriksaan Kasus Pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan surat pengaduan dari masyarakat dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan setelah mendapat disposisi dari Bupati Pemalang untuk diperiksa, disamping hal tersebut pemeriksaan kasus/khusus dilaksanakan juga atas pengembangan pemeriksan reguler yang berindikasi adanya penyimpangan yang berakibat kerugian negara. Selama tahun 2008 s/d 2010 rata-rata jumlah pengaduan yang telah diperiksa sebanyak 50 surat. Hari pemeriksaan untuk satu kasus sebanyak 4 (empat) hari dengan jumlah tim pemeriksa sebanyak 3 - 4 (tiga - empat) orang. Tabel 2.5 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus/Khusus Inspektorat Kabupaten Pemalang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Tahun

Jumlah pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan Khusus

2008

101 buah

2009

70 buah

2010

51 buah

Sumber : Subag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat, 2011 3) Rapat Koordinasi Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Pemalang, pencapaian pelaksanaan rapat koordinasi setiap tahun adalah sebagai berikut : a. Rakor Inspektorat Kabupaten

: 4 kali

b. Rakor BPKP

: 2 kali


10

c. Rakor BPK

: 4 kali

d. Rakor Inspektorat Propinsi

: 3 kali

e. Rakorwasdanas

: 1 kali

4) Monitoring Tindaklanjut Pelaksanaan monitoring atau pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan untuk mempercepat proses pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan melalui pembinaan dan petunjuk oleh tim monitoring/pemantau, capaian hasil monitoring berkorelasi dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Tabel 2.6 : Pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Tahun

Jumlah (Obrik) Jumlah Temuan Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti

2008

288 Obrik

842 buah

730 buah

2009

288 Obrik

1001 buah

815 buah

2010

192 Obrik

754 buah

566 buah

Sumber : Subag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat, 2011 5) Gelar Pengawasan Daerah Setiap tahun Inspektorat Kabupaten Pemalang melaksanakan gelar pengawasan daerah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat kabupaten Pemalang pada forum terbuka dengan mengundang dinas dan instansi yang menjadi obyek pemeriksaan, jumlah peserta yang diundang setiap tahun rata-rata 250 undangan yang terdiri dinas dan instansi serta Inspektorat dari daerah/kabupaten lain. 6) Pengembangan SDM Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang selalu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang, sebagai upaya untuk mengembangkan profesionalisme dan kemandirian pengawas/auditor dalam melaksanakan tugasnya, selama ini pelaksanaan diklat dilakukan melalui pengiriman peserta baik yang dibiayai oleh BKD maupun Inspektorat dengan pencapaian pengiriman peserta rata-rata setiap tahun mencapai 10 orang. Hingga tahun 2010, Inspektorat Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pengembangan SDM melalui kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang diikuti oleh seluruh Aparatur Pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pemalang. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

11

Aspek Keuangan A. Pendapatan Inspektorat merupakan SKPD yang tidak memiliki pendapatan dalam bentuk apapun, sehingga Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak dibebani adanya target pendapatan yang harus dicapai. B. Kerangka Belanja Masa Lalu Kerangka belanja Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk seluruhnya berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum). Belanja pegawai (pada pos belanja tidak langsung) merupakan satu-satunya belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama pada Inspektorat Kabupaten Pemalang. Sementara itu pengeluaran belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama direpresentasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan tahunan pada Inspektorat Kabupaten Pemalang. Berikut adalah rincian pelaksanaan anggaran dan realisasi untuk tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2010 :


12

Tabel 2.7 No

Uraian

(1)

(2)

:

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2008 s.d Tahun 2009 Anggaran 2009 (4)

2008 (3)

2010 (5)

2008 (6)

Realisasi Anggaran 2009 (7)

2010 (8)

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2.318.813.000 2.318.813.000

2.776.319.000 2.776.319.000

2.965.519.000 2.965.519.000

2.203.152.996 2.203.152.996

2.668.513.039 2.668.513.039

2.849.921.861 2.849.921.861

2

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.159.400.000 264.203.000

3.536.876.000 257.323.200

2.344.529.500 206.661.250

2.656.112.760 238.126.175

2.745.130.768 173.711.158

1.881.230.178 162.989.411

158.492.000

154.004.600

80.000.000

128.836.375

113.597.410

69.431.467

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0

10.500.000

0

0

10.500.000

0

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

0

5.980.000

2.440.000

0

3.800.000

1.825.000

-

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

2.583.855.000

2.858.693.200

1.968.427.500

2.159.433.210

2.259.395.200

1.567.479.300

-

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

152.850.000

250.375.000

67.000.750

129.717.000

184.127.000

63..565.000

-

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0

0

20.000.000

0

0

15.940.000

5.478.213.000

6.313.195.000

5.310.048.500

4.859.265.756

5.413.643.807

4.731.152.039

TOTAL

BELANJA

Sumber : Subag Perencanaan Inspektorat, 2011 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

13

Struktur belanja Inspektorat Kabupaten Pemalang dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2010 cenderung mengalami pergeseran pendominasian. Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang pada tahun 2008 perbandingannya adalah 1:1,35, kemudian pada tahun 2009 perbandingannya menurun menjadi 1:1,27. Sebaliknya pada tahun 2010 pendominasian struktur belanja mengalami pergeseran, dimana pada tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh belanja langsung, namun pada tahun 2010 didominasi oleh belanja tidak langsung, dengan perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung adalah 1:0,79. Fenomena ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menaikan gaji pegawai negeri sipil per Januari 2010 (yang masuk dalam kelompok belanja tidak langsung) dan penambahan CPNS dari hasil ujian seleksi umum, namun anggaran untuk kegiatan operasional (yang masuk dalam kelompok belanja langsung) dipangkas 33,71% dibandingan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pemangkasan ini mengakibatkan adanya penurunan objek pemeriksaan yang semula 288 obrik menjadi 192 obrik.

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG Dari kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang tersebut diatas, maka untuk dapat melaksanakan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rangka menunjang visi dan misi Kabupaten Pemalang, maka kondisi yang diharapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yang Optimal. Jangkauan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menjangkau seluruh obyek pemeriksaan potensial yaitu sebanyak 364 obyek. 2) Tenaga Pemeriksa/Auditor yang berkualitas dan profesional. Pengiriman diklat dan Pelatihan yang dilaksanakan sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian pemeriksa/auditor dalam melaksanakan

tugasnya,

pemeriksa/auditor

dapat

kedepan mengikuti

diharapkan diklat

yang

para

pegawai

dibutuhkan

dan untuk

pengembangan profesinya sehingga mampu menerapkan ilmunya dilapangan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan pemberantasan KKN. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

14

3) Sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai, akan dapat memperlancar dalam proses pelaksanaan pengawasan dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab aparatur pengawas. Kerangka belanja Inspektorat Kabupaten Pemalang pada masa yang akan datang masih bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Pemalang. Melihat dari kecenderungan visi dan misi Kepala Daerah periode 20112015 yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta kemungkinan pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan menaikan gaji PNS/CPNS pada tahun yang akan datang, diharapkan persentase perbandingan antara anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat Kabupaten Pemalang, pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2016, tidak terlalu signifikan.


15

Tabel 2.8 No

Uraian

(1)

(2)

1

:

Rencana Belanja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 Target Anggaran Tahun 2011 (3)

2012 (4)

2013 (5)

2014 (6)

2015 (7)

2016 (8)

BELANJA DAERAH A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja keseluruhan (%)

3.458.000.000 51,02%

3.600.000.000 51,15%

3.600.000.000 50,93%

3.700.000.000 51,57%

3.800.000.000 52,23%

3.900.000.000 52,88%

B. BELANJA LANGSUNG Proporsi belanja langsung terhadap total belanja keseluruhan (%)

3.319.500.000 48,93%

3.438.000.000 48,85%

3.468.000.000 49,07%

3.475.000.000 48,43%

3.475.000.000 47,77%

3.475.000.000 47,22%

6.777.500.000

7.038.000.000

7.068.000.000

7.175.000.000

7.275.000.000

7.375.000.000

TOTAL

BELANJA

Sumber : Subag Perencanaan Inspektorat, 2011


16

B A B

III III

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang betul-betul responsif, antisipatif dan sinergik diantara unit pengawasan yang terkait. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Pemalang dituntut untuk memperbaiki diri melalui peningkatan kualitas pengawasan yaitu melalui peningkatan mutu pengawasan serta melalui pembelajaran diri serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat. Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Pemalang mengupayakan dirinya berinteraksi dengan tidak hanya dunia sekitarnya tetapi juga dunia luar serta harus mampu mengantipasi adanya perubahan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas pengawasan sangat besar perannya bagi keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pemalang

mencapai visi dan misinya. Dengan demikian, sebagai salah

satu sarana peningkatan kualitas pengawasannya, maka Inspektorat Kabupaten Pemalang harus mampu memperbaharui sistem pengawasannya. Dalam menghadapi tantangan adanya perkembangan teknologi informasi maka tercipta suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Dengan satu keyakinan yang dimiliki untuk tetap eksis di masa mendatang diperlukan analisa yang mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, dan peluang serta tantangan yang mungkin akan dihadapi sehingga dapat dirumuskan suatu Critical

Success Factor.


17

Critical Success Factor adalah faktor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang dari misi. Dengan perumusan faktor-faktor ini diharapkan manajemen akan menyusun langkah-langkah strategis yang menjembatani antara misi dengan tujuan/sasaran. Beberapa faktor-faktor penentu keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Analisa Lingkungan Eksternal Kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pemalang dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut : (1) Peluang : a. Tersedianya program kerja pengawasan tahunan. b. Adanya persepsi positif dari obrik. c. Adanya kebijaksanaan pemerintah tentang peningkatan aparatur yang bersih dan bebas KKN. d. Perda Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasai Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang. (2) Ancaman : a. Kurang taatnya terhadap peraturan. b. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat. c. Rendahnya waskat dari atasan langsung. d. Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Analisa Lingkungan Internal Kondisi internal lebih ditentukan dengan kuantitas dan kualifikasi sumber daya manusia dan sarana penunjang di Inspektorat Kabupaten Pemalang, Kondisi lingkungan internal yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pemalang dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan sebagai berikut : (1) Kekuatan : a. Struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas. b. Tersedianya SDM di bidang pengawasan. c. Tersedianya anggaran pengawasan. d. Adanya koordinasi yang baik antar Inspektur Pembatu Wilayah.


18

(2) Kelemahan : a. Pengetahuan SDM di bidang akuntansi dan keuangan masih kurang. b. Sarana dan prasarana masih terbatas. c. Administrasi arsip hasil pengawasan kurang tertib. d. Teknologi yang dimiliki masih sederhana.

2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan lembaga pengawas yang mempunyai

tugas

membantu

Bupati

di

bidang

pengawasan

dalam

rangka

mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat diperlukan pengelolaan manajemen (Planing,

Organizing, Actuating, dan Controlling) yang baik. Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan manajemen pemerintahan mempunyai fungsi pengawasan (controlling), untuk dapat mengawasi secara efisien dan efektif diperlukan tenagatenaga pengawas (auditor) yang handal sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menjangkau seluruh obyek pemeriksaan potensial yaitu sebanyak 364 obyek. Hal ini sesuai dengan Visi Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan, yaitu ” Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi unit kerja khususnya dan bagi pemerintah daerah pada umumnya dalam upaya melakukan perubahan-perubahan menuju ke arah manjemen yang lebih baik, sehingga pengawasan yang dilakukan harus mempunyai kualitas yang dapat diandalkan serta dapat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk itu pengawasan harus bersifat konstruktif dan dinamis. Akuntabilitas

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

setiap

instansi

pemerintah kepada publik (masyarakat) atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, dengan demikian Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai peran

pengawasan

(controlling)

berkewajiban

mendorong

terwujudnya

pertanggungjawaban instansi pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016

19

3. PENENTUAN ISU–ISU STRATEGIS Isu-isu

strategis

yang

mendesak

mengenai

fenomena

pengawasan

atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saat ini menjadi perhatian kita dan masyarakat, antara lain : 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yang belum optimal. 2) Ketersediaan SDM di bidang pengawasan yang lebih berkualitas dan profesional masih kurang. 3) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang belum memadai.


20

B A B

IV I2

1. VISI INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 Tugas Pokok Inspektorat

Kabupaten

Pemalang

melaksanakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. dengan rincian fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan; 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sejak

berdirinya

Inspektorat

Kabupaten

Pemalang

telah

berupaya

untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini. Perkembangan situasi nasional yang dipacu oleh revolusi transformasi global menuntut Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk melakukan revitalisasi fungsi dan tugas pokok sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas. Revitalisasi inilah yang membawa Inspektorat Kabupaten Pemalang menjadi suatu institusi yang terpercaya, andal, dan berkembang terus-menerus seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Bertitik tolak dari keinginan itulah maka dirumuskan Visi yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang yaitu :

“Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional”


21

2. MISI INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG Misi merupakan suatu hal vital yang digunakan untuk mengarahkan operasional organisasi sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan semula, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi, organisasi akan dapat menjelaskan mengapa organisasi eksis dan bermakna pada masa yang akan datang. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan misi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengawasan Internal Secara Berkala. 2. Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pengawasan. 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan. 4. Meningkatkan Manajemen Pengawasan. Kedepan apa yang direncanakan akan dikerjakan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang harus selalu mengacu pada jiwa yang tertuang dalam pernyataan misi tersebut di atas. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Namun demikian, pernyataan misi saja tidak cukup untuk digunakan sebagai landasan

berbuat

bagi

personil

Inspektorat

Kabupaten

Pemalang

karena

pernyataan dalam misi masih sangat abstrak dan harus dijabarkan ke dalam konsep yang lebih realistis. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang dilakukan melalui penetapan perencanaan kinerja tahunan.

3. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what) dan kapan akan dicapai (when).


22

Pernyataan tujuan merupakan penjabaran dari misi, dan bersifat lebih nyata yang mengarah pada pencapaian hasil akhir pada suatu periode tertentu misalnya satu sampai lima tahun. Dengan pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pemalang telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil. Adapun tujuan yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pemalang

sebagai

berikut : 1. Meningkatkan menurunkan

jumlah jumlah

jangkauan temuan

pada

obyek obyek

pemeriksaan

potensial

pemeriksaan

di

serta

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pemalang. Inspektorat dapat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good

Governance) dengan menjangkau obrik potensial yang berjumlah 364 obyek serta dengan meningkatkan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah. 2. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas aparatur pengawasan. Pengiriman diklat dan pelatihan bagi SDM pemeriksa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif dapat diwujudkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai. 4. Meningkatkan Koordinasi Pengawasan. Terjalinnya kerja sama Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dapat mewujudkan sinergi pengawasan. Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.


23

Melalui tujuan, maka rumusan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pemalang yaitu sebagai berikut : 1) Terjangkaunya semua total obyek pemeriksaan potensial yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang yaitu 364 obyek pemeriksaan. 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan ditandai penurunan jumlah temuan sebesar 50 %. 3) Terpenuhinya jumlah tenaga pemeriksa/SDM pengawasan yang bersertifikat Auditor sebanyak 20 orang. 4) Terkirimnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang mengikuti pelatihan pengembangan profesi. 5) Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kinerja pengawasan, antara lain berupa Laptop/notebook pertim pemeriksa. 6) Terjalinnya kerja sama APFP dan Sinergi Pengawasan selama 5 tahun. 7) Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) selama 5 tahun. 8) Terpelihara Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM HP) selama 5 tahun.

4. STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN

INSPEKTORAT

KABUPATEN

PEMALANG Tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya harus diupayakan agar dapat dicapai dan diwujudkan untuk masa yang akan datang untuk masa lima tahun ke depan, sedangkan sasaran diupayakan dapat dicapai untuk masa satu tahun yang akan datang. Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui strategi yang meliputi Kebijakan dan Program, sebagai berikut : Tabel 4.6 :

Mekanisme keterikatan antara tujuan, kebijakan dengan program

TUJUAN

1. Meningkatkan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan potensial serta menurunkan jumlah temuan pada obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

KEBIJAKAN

Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PROGRAM

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.


24

2. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas aparatur pengawasan

Peningkatan kapasitas Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawasan Tenaga Pemeriksa dan guna meningkatkan Aparatur Pengawasan. kualitas pemeriksaan.

3. Meningkatkan sarana dan Peningkatan Sarana  Pelayanan Administrasi prasarana pendukung dan Prasana bidang Perkantoran pengawasan pengawasan.  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4. Meningkatkan Koordinasi Peningkatan Pengawasan Kerjasama, koordinasi dan sinergi pengawasan.

Penataan Penyempurnaan Sistem dan Pengawasan

dan Kebijakan Prosedur

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam memberikan arah bagi perumusan program dan aktivitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Pemalang. Beberapa kebijakan

yang

dirumuskan

memberikan

mandat

dan

kepercayaan

pada

Inspektorat Kabupaten Pemalang yaitu : (1) Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Peningkatan Pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat, khusus dan tujuan tertentu. (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana guna penunjang pengawasan. (4) Peningkatan Manajemen Pengawasan. (5) Peningkatan SDM yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Peran Inspektur Kabupaten Pemalang Inspektur Kabupaten Pemalang merupakan ujung tombak atas pelaksanaan tugas yang telah digariskan oleh Perda. Disamping menerima tugas pemeriksaan yang telah dibebankan oleh Perda, Inspektur Kabupaten Pemalang diberikan kewenangan yang lebih luas

dalam mengelola sumber

daya yang tersedia, untuk menyusun rencana dan melakukan pemeriksaan atas obrik yang dapat lebih mendukung peran dan tugasnya tersebut, sepanjang tidak menyimpang dari Kebijakan Pengawasan APFP maupun Kerangka Acuan Pengawasan APFP.


25

b. Pemakaian HP (Hari Pemeriksaan) Dalam penugasan pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan khusus/kasus. HP agar didistribusikan dengan baik diantara obrik yang ada dan dilakukan dengan memperhatikan: 

Risiko audit yang timbul apabila pemeriksaan tidak didukung dengan HP yang mencukupi.



Anggaran yang tersedia.



Khusus untuk audit khusus/kasus agar dialokasikan 25% HP dari total HP yang tersedia.



Melakukan pemecahan jumlah tim audit yaitu 3 - 4 (tiga – empat) orang tiap penugasan.

c. Koordinasi dengan APFP Lainnya Koordinasi dengan APFP lainnya harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini diperlukan agar sumber daya pengawasan yang ada pada setiap APFP dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Untuk itu, Inspektur Kabupaten Pemalang wajib melakukan koordinasi dengan APFP yang melakukan pemeriksaan di wilayah Pemalang dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya. Dalam kerangka acuan ini, diupayakan agar obrik cukup diperiksa sekali dalam setahun. Disamping itu, kebijakan IME (Internal Mendukung Eksternal) dan EMMI (Eksternal Mendahulukan dan Memanfaatkan Internal) perlu dicermati

dalam

penyusunan

perencanaan

pengawasan

(PKPT)

dan

pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang. d. Pemeriksaan Penggunaan Dana APBD Kegiatan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pemalang terhadap pengunaan dana APBD diprioritaskan kepada kegiatan yang secara politis menjadi sorotan masyarakat dan program yang perlu dilakukan audit investigasi sehubungan dengan adanya indikasi praktik-praktik KKN.


26

e. Kode Etik dan Aturan Perilaku Pemeriksa serta Standar Audit APFP Dalam menjalankan tugasnya, setiap pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pemalang perlu mentaati Kode etik dan Aturan Perilaku serta Standar Audit APFP. Setiap indikasi adanya perilaku pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pemalang yang tidak profesional akan ditindaklanjuti, dan apabila terbukti maka pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pemalang yang bersangkutan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.


27



B A B

V

1. PROGRAM Dalam rangka implementasi strategi organisasi, Inspektorat Kabupaten Pemalang telah menentukan program kerja sebagai dasar perencanaan penyusunan kegiatan/aktivitas dimasa mendatang. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program-program Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016 secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman dari Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2011 - 2016, yang terangkum dalam salah satu dari 10 Kebijakan Umum jangka menengah yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan titik berat pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

Adapun Program Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai berikut : (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;

(4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;

(5)

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH ; (6)

Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan ; (7)

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ;


28

2. KEGIATAN Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program operasional yang berdimensi waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka melaksanakan program kerja tersebut diatas, maka kegiatan Inspektorat Kabupaten Pemalang pada Tahun 2011 - 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : (1)

Penyediaan jasa surat menyurat ;

(2)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;

(3)

Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor ;

(4)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional ;

(5)

Penyediaan jasa administrasi keuangan ;

(6)

Penyediaan jasa kebersihan kantor ;

(7)

Penyediaan alat tulis kantor ;

(8)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

(9)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;

(10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; (11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; (12) Penyediaan makanan dan minuman ; (13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ; (14) Pengadaan perlengkapan gedung kantor ; (15) Pengadaan mebelair ; (16) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; (17) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ; (18) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ; (19) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair ; (20) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ; (21) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ; (22) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala ; (23) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah ; (24) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (reviu laporan keuangan) ;


29

(25) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; (26) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif ; (27) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan ; (28) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan ; (29) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

3. RENCANA KEBUTUHAN INDIKATIF Dalam rangka melaksanakan program kerja dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dibutuhkan rencana kebutuhan dana indikatif yang matang. Rencana kebutuhan dana indikatif Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagaimana terlampir.


30

B A B

VI 2

Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut : (1)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan indikator :  Jumlah obyek pemeriksaan potensial di Kabupaten Pemalang yang diperiksa sebanyak 364 obrik;  Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan ditandai penurunan jumlah temuan sebesar 50%;  Terselesaikan penanganan kasus pengaduan masyarakat (50 surat pengaduan pertahun);  Jumlah SKPD yang direviu laporan keuangannya (39 SKPD pertahun);  Jumlah obyek pemeriksaan yang dimonitor tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan sebanyak 364 obrik;

(2)

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan indikator :  Terpenuhinya

jumlah

tenaga

pemeriksa

/

Aparatur

Pengawasan

yang

bersertifikat Auditor sebanyak 20 orang;  Terkirimnnya jumlah Jabatan Fungsional (JFA) yang mengikuti pelatihan pengembangan profesi. (3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator :  Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kinerja pengawasan berupa 1 (satu) Laptop/notebook pertim pemeriksa.


31

(4)

Program

Penataan

dan

Penyempurnaan

Kebijakan

Sistem

dan

Prosedur

Pengawasan dengan indikator : 

Terjalinnya kerja sama APFP dan Sinergi Pengawasan selama 5 tahun;



Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) selama 5 tahun;



Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM HP) selama 5 tahun.


32

Tabel 4.7

:

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang

NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Meningkatnya pengawasan intenal secara berkala

Meningkatnya jumlah jangkauan obrik potensial serta menurunkan jumlah temuan pada obrik di lingkungan Pemkab. Pemalang

1. 2.

Terjangkaunya semua total obrik potensial yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan ditandai penurunan jumlah temuan.

INDIKATOR SASARAN

2. 3. 4.

2

Meningkatkan profesionalisme pengawasan

kualitas aparatur

Meningkatkan kualitas maupun kuantitas aparatur pengawasan

1. 2.

Terpenuhinya jumlah tenaga pemeriksa/SDM pengawasan yang bersertifikat. Terkirimnya jumlah tenaga pemeriksa/SDM pengawasan yang mengikuti pelatihan Pengembangan profesi.

1. 2.

3.


2015 (10)

Kondisi 2016 (11)

2011 (6)

2012 (7)

2013 (8)

2014 (9)

Jumlah Obyek Pemeriksaan yang diperiksa secara reguler. Terselesaikan penanganan kasus pengaduan masyarakat. Jumlah SKPD yang direviu laporan keuangannya Jumlah obrik yang dimonitor tindak lanjut hasil temuan pemeriksaannya.

192

216

264

288

336

364

50

50

50

50

50

50

28

31

34

37

39

39

192

216

278

288

336

364

Jumlah tenaga pemeriksa/ SDM pengawasan yang bersertifikat auditor. Jumlah tenaga pemeriksa/ SDM pengawasan yang bersertifikat Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Jumlah yang mengikuti pelatihan pengembangan profesi

10

12

15

18

20

20

-

15

16

18

20

20

10

27

31

36

40

40

(5) 1.

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

33

NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

'(3)

(4)

3.

Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

Tersedianya sarana dan prasarana 2 buah laptop/notebook untuk menunjang peningkatan pertim pemeriksa kinerja pengawasan berupa laptop/notebook

4.

Meningkatnya manajemen pengawasan

Meningkatnya koordinasi pengawasan

1. 2.

3.

Terjalinnya kerjasama APFP dan sinergi pengawasan Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) selama 5 Tahun Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan selama 5 Tahun


INDIKATOR SASARAN (5)

1. 2. 3. 4. 5.

Koordinasi PKPT Rakorwas Tk. Kabupaten Rakorwas Inspektorat Provinsi Rakorwas Nasional Rakorwas BPK

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011 (6)

2012 (7)

2013 (8)

2014 (9)

2015 (10)

Kondisi 2016 (11)

-

4 buah

8 buah

10 buah

12 buah

12 buah

2 kali 4 kali 3 kali






1 kali 4 kali

2 kali 8 kali

3 kali 12 kali

4 kali 16 kali

5 kali 20 kali

5 kali 20 kali

34

B A B

VII I Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun

Renja SKPD dengan tata kala selama 5 tahun yaitu 2011 – 2016. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa, perumusan perencanaan strategis ini akan menjadi arah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi di masa mendatang. Hal yang perlu mendapat perhatian bagi pelaku rencana strategis ini adalah kondisi lingkungan, baik dari internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap lingkungan internal dan eksternal merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi instansi pemerintah tersebut. Agar rencana strategis dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien maka diperlukan perhatian terhadap beberapa hal sebagai berikut : 1. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi kompetisi dan transparansi yang berlangsung. Artinya strategi yang dirumuskan tersebut harus mampu di satu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta di lain pihak juga memperkecil atau bahkan mungkin menghilangkan dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasionalisasi instansi pemerintah. Hal inilah yang disebut sebagai strategi yang selalu responsif terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat. 2. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dipertimbangkan nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman, antara lain : 

Menjunjung tinggi etika dan kejujuran



Mengutamakan keterbukaan dan saling mempercayai



Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan



Komitmen atas objektivitas, integrasi dan independensi



Menghargai prestasi, kreasi, dan inovasi


35

3. Strategi

harus

memperhitungkan

secara

realistik

kemampuan

organisasi

menyediakan berbagai daya, sarana dan prasarana, serta dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan rencana strategis tersebut. Kemampuan tersebut diarahkan pada pemanfaatan peluang yang ada dalam masyarakat berdasarkan kekuatan internal Inspektorat Kabupaten Pemalang. Hal ini penting untuk mendapat perhatian karena suatu peluang yang tidak dimanfaatkan bukan hanya menghilangkan kesempatan yang timbul akan tetapi juga membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup dan tingkat keberhasilan kinerja yang selama ini telah dibangun. 4. Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang harus secara terus menerus disosialisasikan kepada seluruh jajaran karyawan dari berbagai tingkat manajemen, sehingga komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai visi yang telah ditetapkan. Akhirnya, selalu terselip sebuah harapan, semoga Inspektorat Kabupaten Pemalang dapat menjadi mitra yang profesional di bidang pengawasan sehingga mampu menempatkan diri dalam mendukung pemberantasan KKN hari ini, esok dan di masa mendatang.

Pemalang, 19 September 2011


36

No

1

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 20%

2012

Juta Rp 308,5

Target

Juta Rp

7,5

1.500 Surat

7,5

1.500 Surat

7,5

1.500 Surat

7,5

1.500 Surat

7,5

7.500 surat

37,5

2)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik

Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan

1 Tahun

1 Tahun

50,5

1 Tahun

56

1 Tahun

56

1 Tahun

56

1 Tahun

56

5 Tahun

274,5

3)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase meningkatnya kelancaran administrasi kantor

38 Unit

45 Unit

45 Unit

15

45 Unit

15

45 Unit

15

45 Unit

15

225 Unit

4)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Prosentase meningkatnya kelancaran

20 Unit Motor

20 Unit Motor

20 Unit Motor

25,5

100%

20 Unit Motor

Lokasi Kegiatan

Juta Rp

1.500 surat

25,5

317

Target

1.257 Surat

20 Unit Motor

100%

Juta Rp

Prosentase meningkatnya surat-surat dinas yang terkirim dengan baik

25,5

317

Target

Penyediaan jasa surat-menyurat

20 Unit Motor

80%

Juta Rp

1)

25,5

317

Target

100%

20 Unit Motor

60%

Juta Rp

Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD

2015

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan

25,5

317

Target

2014

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12

40%

2013

1.576,5 Inspektorat

72

127,5

No




Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target

kegiatan operasional pengawasan

8 Unit Mobil

8 Unit Mobil

2012

Juta Rp

Target

2013

Juta Rp

8 Unit Mobil

Target

2014

Juta Rp

8 Unit Mobil

Target


2015

Juta Rp

8 Unit Mobil

Target

Juta Rp

8 Unit Mobil

Target

Juta Rp

8 Unit Mobil

5)

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Prosentase meningkatnya pelaksanaan administrasi keuangan yang baik dan benar

1 Tahun

1 Tahun

2,5

1 Tahun

2,5

1 Tahun

2,5

1 Tahun

2,5

1 Tahun

2,5

5 Tahun

12,5

6)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase meningkatnya kebersihan gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

25,5

1 Tahun

25,5

1 Tahun

25,5

1 Tahun

25,5

1 Tahun

25,5

5 Tahun

127,5

7)

Penyediaan alat tulis kantor

Prosentase meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi kantor

34 item

34 Item

26,5

34 Item

26,5

34 Item

26,5

34 Item

26,5

34 Item

26,5

170 item

132,5

8)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Prosentase meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi kantor

11 item

11 item

15

11 Item

15

11 Item

15

11 Item

15

11 Item

15

55 item

75

9)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Prosentase meningkatnya instalasi listrik penerangan yang berfungsi dengan baik

13 item

13 item

5

13 item

5

13 item

5

13 item

5

13 item

5

65 item

25

-

5 unit

45

5 unit

45

5 Unit

45

5 Unit

45

5 Unit

45

25 unit

225

10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase meningkatnya persediaan

Lokasi Kegiatan

No





2012

Juta Rp

Target

2013

Juta Rp

Target

2014

Juta Rp

Target


2015

Juta Rp

Target

Juta Rp

Target

Lokasi Kegiatan

Juta Rp

peralatan dan perlengkapan kantor 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2

Prosentase meningkatnya pemahaman aparat pengawasan terhadap kriteria pengawasan

24 Eks

50 Eks

4 Buku

10 buku

1 Tahun

1 Tahun

15,5

1 Tahun

15,5

1 Tahun

15,5

1 Tahun

15,5

1 Tahun

15,5

5 Tahun

77,5

145 kali

70,5

145 kali

70,5

145 kali

70,5

145 kali

70,5

145 kali

70,5

725 kali

352,5

140

100%

140

100%

641,5

20

4

12) Penyediaan makanan dan minuman

Prosentase meningkatnya kinerja pegawai

13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Prosentase meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar instansi pengawas

136 Kali

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan

100%

1)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Prosentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

2)

Pengadaan meubeleur

Prosentase meningkatnya

7,5

50 Eks

7,5

10 Buku

50 Eks

7,5

10 Buku

50 Eks

7,5

10 Buku

7,5

10 Buku

50 Eks

37,5

10 Buku

20%

110,5

40%

118

60%

133

-

-

-

-

-

-

-

10 unit

2

10 Unit

2

-

-

-

-

-

15

10 unit

15

10 unit

15

10 unit

80%

50 Eks

30 unit

45

Inspektorat

No





2012

Juta Rp

2013

2014


2015

Target

Juta Rp

Target

Juta Rp

Target

Juta Rp

Target

Juta Rp

Target

Lokasi Kegiatan

Juta Rp

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang tercukupi

3

3)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Prosentase meningkatnya kenyamanan kerja

3 unit Gedung

3 unit Gedung

25

3 unit Gedung

25

3 unit Gedung

25

3 unit Gedung

25

3 unit Gedung

25

3 unit Gedung

125

4)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Prosentase meningkatnya kendaraan dinas/operasional yang berfungsi dengan baik

20 unit Motor

20 unit Motor

85,5

20 unit Motor

85,5

20 unit Motor

85,5

20 unit Motor

85,5

20 unit Motor

85,5

20 unit Motor

427,5

8 unit Mobil

8 unit Mobil

-

-

5)

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6)

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

Prosentase meningkatnya mebeleur yang berfungsi dengan baik

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

100%

1)

Prosentase meningkatnya keseragaman pakaian aparatur pada hari tertentu

-

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

8 unit Mobil

8 unit Mobil

-

-

-

-

-

7 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5

-

7 unit

60%

70 Stel

8 unit Mobil -

7,5

15

15

1 Paket

7 unit

80%

70 Stel

8 unit Mobil 5

1 Paket

8 unit Mobil 5

2 Paket

10

7,5

7 unit

7,5

28 unit

30

15

100%

15

100%

45

15

70 stel

15

210 stel

45

Inspektorat

No

4


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan Prosentase meningkatnya kemampuan SKPD dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar

100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Prosentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

100%

1)

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Prosentase meningkatnya kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan peraturan berlaku

2)

Penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Prosentase meningkatnya pengaduan masyarakat yang tertangani

1)

5



Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 kali


2012

Juta Rp

20%

5

1 kali

5

Target 40%

1 kali

20%

2.715

40%

192 Obyek Pemeriksaan

192 obyek pemeriksaan

1.800


61 kasus

50 Kasus/ khusus

309,5

100 Kasus/ khusus

2013

Juta Rp 10

10

3.094,8

2.081,3

387

Target 60%

1 kali

2014

Juta Rp 10

10

Target 80%

1 kali


2015

Juta Rp

Target

Juta Rp

Target

Juta Rp

10

100%

10

100%

45

10

1 kali

10

5 kali

45

60%

3.112,5

80%

3.112,5

100%

3.112,5

100%


2.100


2.100


2.100


10.181,3

250 Kasus/ khusus

1.857,5

150 Kasus/ khusus

387

200 Kasus/ khusus

387

250 Kasus/ khusus

387

Lokasi Kegiatan

Inspektorat

15.146,3 Kabupaten Pemalang

No

6





2012

Juta Rp

Target

2013

Juta Rp

Target

Juta Rp

3)

Pengendalian manajemen pelaksanaan kegiatan kepala daerah (reviu laporan keuangan)

Prosentase meningkatnya kemampuan SKPD untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan benar



80


80,6

4)

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Prosentase meningkatnya pemahaman SKPD terhadap rekomendasi hasil pengawasan sehingga dapat segera menindaklanjuti



400


400


400

5)

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Rakorwas)

Prosentase meningkatnya hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

12 Kali

12 Kali

75,5

12 Kali

95,5

12 Kali

6)

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Larwasda)

Prosentase meningkatnya hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

1 kali

1 kali

50

1 kali

50

1 kali

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Prosentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

100%

1)

Prosentase meningkatnya

130 orang

Pelatihan pengembangan

20%

120 orang

160,5

160,5

40%

130 orang

160,5

160,5


2014

60%

140 Orang

80

Target

Juta Rp

Target

Juta Rp

Target


80


400


400


400


2.000

95,5

12 Kali

95,5

12 Kali

95,5

60 Kali

457,5

50

1 kali

50

1 kali

50

5 kali

250

160,5

80%

140 orang

160,5

160,5

100%

150 Orang

160,5

160,5

100%

680 Orang

Lokasi Kegiatan

Juta Rp

80

160,5



2015

802,5

802,5

Inspektorat

No


tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

7


Prosentase terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1)

Prosentase meningkatnya koordinasi antar APFP sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan

TOTAL


2012

Juta Rp

Target

2013

Juta Rp

Target

2014

Juta Rp

Target


2015

Juta Rp

Target

Juta Rp

Target

Lokasi Kegiatan

Juta Rp

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


100%

25 buku

20%

25 Buku

20

20

3.319,5

40%

25 Buku

20

20

3.719,3

60%

25 Buku

20

20

3.768,5

80%

25 Buku

20

100%

20

100%

100

20

25 Buku

20

125 buku

100

3.775

3.775

18.356,8

Inspektorat

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

Recommend Documents