Rencana Kinerja Tahunan (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan negara selama tahun 2011-2015. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang Aparatur Negara tahun 2011 hingga tahun 2015, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi Pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, mengembangkan profesionalitas Tenaga Pemeriksa, perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit, melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk menindaklajuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

1.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang Inspektorat Kabupaten Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

pelaksanaan

urusan

Pemerintahan Desa. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kabupaten Malang

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang 2015…….. 1

tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai Quality Assurance atau Penjamin Mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan. Saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Malang. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Malang selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi: 1. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; 2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah; 4. Penyusunan, penginventarisasian data dan pengkoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malang dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan, Pemeriksaan Non Reguler, kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Reviu atas Laporan Keuangan, Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD, pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) INPRES Nomor 5 Tahun 2004, Gelar Pengawasan, Monev Penyelesaian Kerugian Daerah, Monev Aset Sekolah, Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas.

1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat

Kabupaten,

susunan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Inspektorat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang 2015…….. 2

1. Inspektur, sebagai Pimpinan Organisasi; 2. Sekretaris, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II. 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III. 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.


BAB II RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun

2011-2015

ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Malang

Nomor:

180/660/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

2.1. VISI dan MISI Visi Inspektorat Kabupaten Malang sebagai berikut: “Menuju Pengawasan Internal yang Responsif dan Terpercaya” Misi Inspektorat Kabupaten Malang adalah: 1. Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang profesional dan kompeten untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean govermant; 2. Melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah daerah melalui transparansi hasil pengawasan.

2.2. TUJUAN dan SASARAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi.

Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Malang: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan penerapan SPIP.


Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah: 1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja sasaran: a. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan material terkait Kerugian Daerah; b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP dan Ekstern. 2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Indikator kinerja sasaran: Opini BPK RI. 3. Peningkatan persentase penanganan pengaduan masyarakat Indikator kinerja sasaran: Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani. 4. Meningkatnya Akuntabilitas SKPD Indikator kinerja sasaran: Persentase Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP SKPD dengan kategori minimal B.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN 1. Meningkatkan

SASARAN kualitas 1. Peningkatan

Akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan dan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

pelayanan kepada masyarakat;

Indikator kinerja sasaran: 1. Persentase

SKPD

yang

tidak

mempunyai temuan material terkait Kerugian Daerah; 2. Persentase Pemeriksaan

Tindak

Lanjut

(TLHP)

APIP

Hasil dan

Ekstern 2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Indikator kinerja sasaran: Opini BPK RI


TUJUAN

SASARAN 3. Peningkatan persentase penanganan pengaduan masyarakat Indikator kinerja sasaran: Persentase

pengaduan

masyarakat

yang ditangani 2. Meningkatkan penerapan SPIP

4. Meningkatnya Akuntabilitas SKPD Indikator kinerja sasaran: Persentase

Laporan

Hasil

Evaluasi

(LHE) SAKIP SKPD dengan kategori minimal B

2.3. PROGRAM dan KEGIATAN Berpedoman pada Program dan Kegiatan pada Renstra, maka Tahun 2015 menetapkan Program Utama, yaitu: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1.1

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan kegiatan

sebagai berikut: A. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 merencanakan 73 (tujuh puluh tiga) obyek pemeriksaan/entitas yang meliputi seluruh wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, UPTD SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan, dilakukan oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah.

B. Koordinasi Persiapan PKPT (Pra PKPT) Koordinasi

Persiapan

PKPT

(Pra

PKPT)

Tahun

2015

merencanakan 73 (tujuh puluh tiga) obyek pemeriksaan/entitas yang meliputi seluruh wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, UPTD SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan, dilakukan oleh Sekretariat.


C. Pemeriksaan Non Reguler Pemeriksaan program

Non

pemeriksaan

Reguler reguler

merupakan serta

pemeriksaan

pemeriksaan

diluar

kasus

yang

berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang diperintahkan langsung oleh Bupati, antara lain: -

Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi;

-

Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan reguler;

-

Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat baik melalui media, kotak pos 9000 ataupun surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati untuk ditindaklanjuti.

Untuk Tahun Anggaran 2015 direncanakan pemeriksaan non reguler sebanyak 128 kasus.

D. Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut

Pemeriksaan Kasus

merupakan kegiatan pemantauan terhadap penyelesaian kasus-kasus yang terjadi selama tahun 2015. Untuk Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Kasus direncanakan sebanyak 88 Kasus.

E. Reviu atas Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor: PER-44/PB/2006 ” Reviu adalah prosedur penelusuran angkaangka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Inspektorat hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik sebagaimana dilakukan dalam proses audit. Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,


Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. F.

Pelaksanaan KORMONEV (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi) INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Merupakan

kegiatan

dalam

rangka

melaksanakan

diktum

kesebelas angka 4 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu bentuk kegiatannya meliputi 2 obyek : 1. Pelaksanaan 10 (sepuluh) Diktum Instruksi Umum oleh semua Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. Pelaksanaan butir-butir rencana aksi yang terdapat di Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).

G. Evaluasi

Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Pada

Tahun

Anggaran

2015

Inspektorat

Kabupaten Malang mengevaluasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H.

Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Evaluasi AKIP SKPD Koordinasi

Persiapan

Evaluasi

AKIP

SKPD

Tahun

2015

merencanakan 35 (tujuh puluh lima) obyek pemeriksaan/entitas yang meliputi seluruh wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I.

Monev Penyelesaian Kerugian Daerah Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR) pada Tahun 2015 dilaksanakan pada 24 SKPD, tujuannya adalah pemantauan data terkait progres penyelesaian kasus-kasus kerugian daerah yang telah diproses melalui majelis TP-TGR.


J. Pemantauan Aset di Sekolah Pemantauan Aset di Sekolah pada Tahun 2015 dilaksanakan pada 20 Sekolah, tujuannya adalah untuk

mengetahui proses

pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset sekolah sesuai dengan perencanaan dan memberikan umpan balik.

K. Monitoring Dokumen Perencanaan Sekolah Dasar Monitoring Dokumen Perencanaan Sekolah Dasar dilakukan untuk memantau kesesuaian Dokumen Perencanaan pada Sekolah Dasar yang mana pada tahun 2015 direncanakan sebanyak 50 (Lima Puluh) Sekolah Dasar.

L. Reviu AKIP Pemerintah Kabupaten Malang Reviu AKIP direncanakan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk mereviu Laporan AKIP Pemerintah Kabupaten Malang.

1.2. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terdiri dari: 1. Pemutakhiran Data Kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan/temuan Inspektorat pada Tahun 2014 yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015 berjalan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam tahun 2015. 2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik BPK-RI, BPKP, Irjen Departemen, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Malang.

2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Dengan mengirimkan personil pemeriksa untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan

serta

mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).


BAB III KOMPONEN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Malang sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Malang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung beberapa komponen yaitu sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capainnya (targetnya).

3.1. Indikator Kinerja Indikator sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang meliputi: 1. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan material terkait Kerugian Daerah; 2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP dan Ekstern; 3. Opini BPK RI; 4. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani; 5. Persentase Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP SKPD dengan kategori minimal B.


Indikator tersebut Selaras dengan Sasaran Program “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” dengan indikator yang meliputi: 1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PKPT yang selesai tepat waktu; 2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang selesai tepat waktu; 3. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 4. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP); 5. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan (Kasus). 3.2. Rencana Kinerja Untuk

merealisasikan

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.


BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2015 ini merupakan

komitmen

Inspektorat

Kabupaten

Malang

dalam

penyelenggaraan

pemerintah yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh seluruh Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Malang dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2015 sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Malang,

Januari 2015

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1 001


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Recommend Documents