Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI 2010-2015

Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015

1

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 2.4. Tantangan dan Peluang

BAB III

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII

PENUTUP


2

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan dokumen penting program dan komitmen Kepala Daerah untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut untuk setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendukung komitmen Kepala Daerah terpilih perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2015. Rencana Strategis Tahun 2010-2015 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang dijalankan selama periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Landasan Hukum Acuan dalam penyususan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yaitu : 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

4.

Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


3

5.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/kota;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyususan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rincian, Tugas dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

yang

mengamanatkan SKPD untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintahan Daerah. Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan SKPD dalam mendukung prioritas Bupati terpilih. Renstra juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun


4

kedepan sehingga SKPD dapat memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi ini mengkomunikasikan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja selama periode tahun 2010-2015. Sistematika penyajian Rencana strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2010-2015 disusun berdasarkan Peraturan Peraturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Landasan Hukum

1.2

Latar Belakang

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program

3.3

Telaahan Rencana Strategis

3.4

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGIS

DAN

KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah


5

4.3 BAB V

Strategi dan Kebijakan

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2012

tentang Rincian, tugas dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. Penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas serta pelaksana penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya; b. Pelaksanaan

kebijakan

penegakan

Perda

dan

peraturan

pelaksanaannya; c.

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan Linmas ; e. Pelaksanaan

koordinasi

penegakan

Perda

dan

peraturan

pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan Aparatur lainnya; f.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan pelaksanannya ;


7

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 terdiri dari : 1.

Kepala Satuan Kepala Satuan Mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakt dan perlindungan masyarakat serta pelaksana penegak perda dan peraturan pelaksanaannya. b. Melaksanakan

kebijakan

penegakan

perda

dan

peraturan

pelaksanaannya c.

Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah

d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat e. Melaksanakan

koordinasi

penegakan

perda

dan

peraturan

pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan Aparatur lainnya f.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan pelaksanannya

g. Membina pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya i.

Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,

mengkoordinasikan,

mengelola,

mengendalikan,

mengevaluasi

dan

melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,


8

kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan. b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP; c.

Pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan;

d. Pengkoordinasian

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

umum,

kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan; e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP; f.

Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP c.

Mengkoordinasikan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),


9

Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Bahan Laopran keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satpol PP d. Menyelenggarakan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Bahan Laopran Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satpol PP e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP f.

Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait

g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

j.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian : 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas: a.

Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat, inventaris, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam dan kepegawaian.

c.

Menyelenggarakan hubungan dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait

d.

Mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkungan satpol pp,

e.

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;


10

f.

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g.


h.


2) Kepala Sub bagian keuangan yang mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana Sub Bagian keuangan sesuai dengan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Satpol PP;

c.

Melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP;

d.

Menyusun

laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

pengelolaan keuangan Satpol PP e.

Menyusun

rencana

kebutuhan

dan

mendistribusikan

barang

perlengkapan; f.

Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Satpol PP

g.


h.


i.


j.


3) Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas: a.

Menyusun rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran satuan;

c.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan

di lingkungan satuan; d.

Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan satuan;


11

e.

Menyelnggarakan penyusunan Renstra, Renja Lakip, bahan RKPD, bahan LKPJ dan bahan LPPD di lingkungan Satpol PP

f.


g.


h.


i.


3.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai

tugas pokok merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakt mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana operational bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan rencana kerja Satpol PP b. Pengkoordinasian kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat c.

Pengelolaan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana operasional

Bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat sesuai dengan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyusun program pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengamanan asset daerah.


12

c.

Menyelenggarakan

Bidang

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat d. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat e. Membantu pelaksanaan penegakan perda, kebijakan bupati dan perbup/keputusan bupati f.

Menyelenggarakan pengamanan, pengawasan, dan penertiban assetaset daerah

g. Melaksanakan hubungan kerja sama (koordinasi) dengan SKPD lainnya dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengamanan asset daerah. h. Mengatur dan menggerakan SDM dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengamanan asset daerah. i.

Melaksanakan operasi dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan patroli;

j.


k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l.


m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2) Kasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kerja seksi SDA sesuai dengan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Menyusun kerja sama pengembangan kemampuan apparat Pol PP dengan TNI/Polri dan kejaksaan

c.

Meyusun peningkatan kapasitas apparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

d.

Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan satpol pp

e.



13

f.


g.


h.


3) Kepala Seksi Operasional, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas: a.

Menyusun rencana kerja Seksi Operasional, Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan rencana kerja Satpol PP;

b.

Melaksanakan sosialisasi bagi elemen masyarakat dalam rangka penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan atau produk hukum lainnya yang berlaku;

c.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan bimbingan teknis sesuai rencana/program yang telah ditetapkan guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d.

Melaksanakan pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta gangguan ketertiban umum/ketentraman masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan aparat lainnya di lapangan;

e.

Melakukan penjagaan tempat-tempat penting dan aset daerah;

f.

Membantu melakukan pengawasan penegakan Perda, Kebijakan Bupati, Perbup/Keputusan Bupati dan atau produk-produk hukum lainnya dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dan pendapatan asli daerah;

g.

Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengguna manfaat sumber daya alam dan aset daerah secara kesinambungan;

h.

Melakukan patroli rutin dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada fasilitas umum serta aset daerah;


14

i.

Melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif di setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan pejabat;

j.

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k.

Melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku pns pada jamjam dinas dan menyerahkan kepada ppns dan atau aparatur lainnya atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaraan;

l.

mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; n.


o. 4.


Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah Bidang Penegakan Per Undang-undangan Daerah mempunyai tugas

pokok

merencanakan

mengendalikan,

operasional,

mengevaluasi

dan

mengkoordinasikan, melaporkan

mengelola,

kegiatan

bidang

penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Per Undang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perencanaan

operasional

kegiatan

penegakan

Perda

dan

Perbub/Keputusan Bupati sesuai rencana kerja Satpol PP; b. Pengkoordinasian kegiatan penegakan Perda, kebijakan Bupati dan Perbub/Keputusan Bupati; c.

Penyelenggaraan kegiatan penegakan Perda, kebijakan Bupati dan Perbub/Keputusan Bupati; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya


15

1. Kepala Bidang Penegakan Per Undang-undangan Daerah mempunyai tugas: a. Menyusun rencana operasional Bidang Penegakan Per Undangundangan Daerah sesuai dengan rencana kerja Satpol PP; b. Melakukan pemantauan terhadap berbagai pelanggaran Perda, Kebijakan Bupati dan Perbub/Keputusan Bupati serta melakukan pelaporan, evaluasi dan analisa terhadap pelanggaran peraturan Daerah; c. Melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap penyimpangan penyelenggaraan Peraturan Daerah, Kebijakan Bupati dan Perbub/Keputusan Bupati; d. Menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke Pengadilan serta instansi yang berwenang; e. Melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lainnya; f. Bekerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan Hukum dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.


j.


2. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sesuai dengan Rencana Kerja Satpol PP; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;


16

d. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis operasi, penyidikan dan penindakan; b. Melaksanakan

rencana

program

dan

petunjuk

teknis

operasi

penyidikan dan penindakan; c. Menyimpulkan, menelaah dan menganalisa serta mengajukan data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan

teknis

koordinasi

kegiatan

operasi,

penyidikan

dan

penindakan; d. Menyusun tugas operasional perumusan kebijakan teknis koordinasi dalam rangka penyelenggaraan operasi, penyidikan dan penindakan; e. Melaksanakan penertiban dan penegakan perda serta peraturan pelaksanaannya; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang operasi, penyidikan dan penindakan; g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang operasi, penyidikan dan penindakan; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pengawasan dan pengendalian dibidang operasi, penyidikan dan penindakan; i.

Melaksanakan tugas operasional, pengendalian dan bimbingan teknis penyelenggaraan perijinan reklame dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;


17

j.


k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l.


m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang

Perlindungan

merencanakan

Masyarakat

operasional,

mempunyai

mengkoordinasikan,

tugas

pokok

mengelola,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan masyarakat. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

,

Bidang

Perlindungan

Masyarakat mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai rencana kerja Satpol PP; b. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; c. Pengelolaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas: a. Menyusun rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai rencana kerja Satpol PP; b. Menyusun perencanaan dan melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah. c. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial; d. Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan massal; e. Mengurus korban bencana, kerusuhan dan kerusuhan massal;


18

f.

Menyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan masyarakat;

g. Melaksanakan pengkoordinasian satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah manusia; h. Menyusun rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan sdm satuan perlindungan masyarakat; i.


j.


k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l.


2. Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Seksi Satuan Linmas sesuai dengan rencana kerja Satpol PP; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mensistematisasikan data dan informasi yang berkaitan dengan satuan linmas; c. Melaksanakan pendataan anggota satuan perlindungan masyarakat; d. Menyusun pedoman rekruitmen tenaga pengajar kurikulum dan evaluasi pelatihan satuan perlindungan masyarakat; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan SDM satuan perlindungan masyarakat; f.

Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.


j.



19

3. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Satpol PP; b. Menyimpulkan dan menganalisa data terhadap terjadinya bencana; c. Merencanakan, menyusun pedoman dan melakukan fasilitasi dalam rangka pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan untuk mangantisipasi terjadinya bencana dan penyelamatan terhadap bencana; d. Merencanakan, mempersiapkan dan mengembangkan pilot proyek pengamanan kesiagaan menghadapi bencana di daerah rawan bencana; e. Merencanakan dan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan terhadap peningkatan kesadaran/peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; f.

Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas, melaksanakan pendidikan, pelatihan dan kursus;

g. Melakukan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

rangka

pengorganisasian dan pembentukan satuan-satuan linmas untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; h. Mempersiapkan dan menyusun pedoman teknis pemasangan tandatanda larangan di daerah bencana; i.

Merumuskan Pedoman dan mempersiapkan kurikulum metode, tenaga pangajar

dan

jenis-jenis

pendidikan/pelatihan

penanggulangan

bencana; j.

Melakukan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia satuan linmas;

k. Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya linmas;


20

l.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama, mengevaluasi dan menyusun laporan perkembangan hasil peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;

m. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; n. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.

Unit pelaksana Satpol PP Kecamatan Unit Pelaksana Satpol PP adalah unit pelaksana teknis Satpol PP

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

kegiatan

teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satpol PP Kegiatan teknis operasional Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, Sedangkan Kegiatan teknis penunjangnya

adalah

melaksanakan

kegiatan

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas Satpol PP

7.

Kelompok jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Jumlah

jabatan

fungsional

Polisi

Pamong

Praja

ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Linmas.


21

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI Berdasarkan Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2012 KEPALA SATUAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAG KEUANGAN

BID.KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASY

SEKSI SUMBER DAYA APARATUR N SEKSI OPERASIONAL, PENGWS & PENGENDLIAN

BIDANG PENEGAKAN PER UNDANG UNDANGAN DAERAH

SEKSI PEMBINAAN & PENYULUHAN SEKSI PENYIDIKAN & PENINDAKAN

SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAG PROGRAM

BID. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

SEKSI SATUAN LINMAS POLISI PAMONG

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

UP SATPOL PP KECAMATAN


23

2.2. Sumber

Daya

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Banyuwangi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan -

Golongan IV :

NO

PANGKAT/ GOLONGAN

1

Pembina Utama (IV/e) Pembina

2

Utama

Madya

(IV/d)

JUMLAH 0 0

3

Pembina Utama Muda (IV/c)

4

Pembina Tingkat I (IV/b)

1 orang

5

Pembina (IV/a)

3 orang

JUMLAH

KETERANGAN

0

4 orang

- Golongan III : NO

PANGKAT/ GOLONGAN

1

Penata Tingkat I (III/d)

5 orang

2

Penata (III/c)

3 orang

3 4

Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a)

JUMLAH

JUMLAH

KETERANGAN

7 orang 4 orang 19 orang


24

- Golongan II : NO

PANGKAT/

JUMLAH

GOLONGAN Pengatur Tingkat I

1

3 orang

(II/d)

2

Pengatur (II/c)

37 orang

Pengatur Muda

3

3 orang

Tingkat I (II/b) Pengatur Muda

4

4 orang

(II/a)

JUMLAH -

KETERANGAN

47 orang

Golongan I :

NO

PANGKAT/ GOLONGAN

JUMLAH

1

Juru Tingkat I (I/d)

0

2

Juru (I/c)

0

3

Juru Muda Tingkat I (I/b)

0

4

Juru Muda (I/a)

0

JUMLAH

KETERANGAN

0

Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan TINGKAT PENDIDIKAN 1 Pasca Sarjana 2 Sarjana (S1) 3 Sarjana Muda 4 Program Diploma (D3) 5 SLTA 6 SLTP 7 SD JUMLAH NO

JUMLAH

KETERANGAN

3 orang 11 orang 0 0 51 orang 2 orang 3 orang 70 orang


25

Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Diklat struktural NO

NAMA DIKLAT

JUMLAH

1

SPAMEN/ TK. II

0

2

SPAMA/PIM

4 orang

TK.III

3

SPADYA/ADUML

7 orang

A/ PIM TK.IV

KETERANGAN

1. Sekretaris 2.

Kabid Linmas

3.

Kabid Penegakan Perda

4.

Kabid Kantrantibumas

5.

Kasubbag Penyusunan Program

6.

Kasubbag Keuangan

7.

Kasi Penyuluhan dan Pembinaan

8.

Kasi Penyidikan dan Penindakan

9.

Kasi Sumber Daya Aparatur

10. Kasi Satuan Linmas 11. Kasi Bina Potensi Masyarakat JUMLAH

11 orang

2.2.2. Sumber Daya berupa asset Sumber Daya berupa asset pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi keadaan bulan Desember 2015 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini : Tabel 2.4 Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi No. 1. 2. 3. 4. 5.

URAIAN JUMLAH Tanah 1 bidang Gedung dan Bangunan 5 bidang Truck 2 buah Mobil Dinas 4 buah Sepeda Motor 10 buah NILAI TOTAL (Rp)

NILAI Rp. 1.493.415.300 Rp. 522.579.300 Rp. 459.695.675 Rp. 295.000.000 Rp. 176.018.200 Rp. 2.946.708.475


26

2.3 Kinerja Pelayanan Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan tahunan. Kinerja

tahunan

disusun

mengandung

maksud

agar

setiap

perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administrative dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Kinerja

pelayanan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Banyuwangi tahun 2010 – 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penataan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 2. Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibum dan pencegahan tindak kriminal. 3. Peningkatan

Penyuluhan

dan

pembinaan

masyarakat

tentang

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 4. Peningkatan kemampuan Satuan Linmas dalam penanggulangan bencana dan siskamswakarsa


27

Tabel 2.5 Target Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi No (1) 1

2

3

4

5

6 7 8

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKD

(2) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tngkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)di Kabupaten Banyuwangi Penegakan Perda Angka Kriminalitas Jumlah Demo

(3)

(4)

Target Indikator Kinerja Lainnya (5)


Target Renstra Tahun 2011 (6)

2012 (7)

2013 (8)

2014 (9)

2015 (10)

1:0,84

1:0,84

1:0,91

1:0,94

1:0,96

42,86

51,24

60,55

73,91

60

80

80

80

80

80

96

144

192

240

82

82%

87%

92%

95%

98%

89% 683 4

91% 722 4

93% 655 4

95% 586 4

97% 515 4

29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Banyuwangi Tantangan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai berikut :

a. Tantangan 1. Pembongkaran bangunan liar; 2. Penertiban Pedagang Kaki Lima; 3. Penertiban Pegawai Seks Komersial (PSK); 4. Penertiban Gepeng, Orgil dan Anjal; 5. Operasi Yustisi non Yustisial (Penegakan Perda); 6. Keamanan dan Ketertiban Umum.

b. Peluang a. Adanya koordinasi yang baik antar Dinas/ Instansi terkait; b. Terbentuknya Tim Sigap Mandiri di Lingkungan RT se-Kabupaten Banyuwangi; c. Terdapatnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS; d. Adanya Kemauan Masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.


30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu Strategis pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya GOOD AND CLEAN GOVERNMENT. Untuk mewujudkan Good And Clean Government dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, profsional dan proposional dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi dilakukan analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

1. Tingkat Kesadaran dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tidak berjualan diatas trotoar dan badan jalan masih sangat kurang; 2. Munculnya PKL baru; 3. Terdapatnya PSK yang masih terjaring razia setelah penutupan lokalisasi; 4. Munculnya PSK baru dari daerah lain; 5. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah; Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015

31

6. Kurang Tegasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar peraturan Daerah. 7. Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM. Permasalahan tersebut

dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan

eksternal sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Perda b. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana dalam melakukan Penegakan Peraturan; 2. Faktor Eksternal a. Masih minimnya pemahaman masyarakat pada peraturan Daerah; b. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar peraturan Daerah;

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi mengharapkan adanya kebijakan Kepala Daerah untuk :

1. Mengadakan pelatihan Penegakan Perda terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Memberikan dukungan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi Penegakan Perda. 3. Adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Daerah sehingga memberikan efek jera. 4. Perlu adanya perbaikan Koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Perda. Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumya, dilakukan analisa strategi ditemukan alternative sebagai berikut :


32

S–O a. Peningkatan ketertiban terhadap penyakit masyarakat dan hasi razia dikoordinasikan dengan dinas/ Instansi terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Operasi penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; W–O a. Mengirim diklat teknis Satuan Polisi Pamong Praja; b. Mengirim personil untuk mengikuti diklat PPNS; c. Menyusun materi peraturan Daerah yang mengatur tentang PKL S–T a. Melaksanakan ketrentraman dan ketertiban masyarakat; b. Penertiban pedagang kaki lima yang menggangu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota; c. Penertiban pekerja seks komersial yang masih aktiv setelah dilakukan pentupan lokalisasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dengan visinya : “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri,

sejahtera

dan

berakhlak

mulia

melalui

peningkatan

perekonomian dan kualitas sumber daya manusia” dan 5 misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Satuan Polisi Pamong Praja Melaksanakan Misi Yang ke-dua Yaitu “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya”, Sehingga akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru berharap kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Banyuwangi yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia). Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015

33

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah

mengharuskan

setiap

SKPD

bersama-sama

melakukan

optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah telah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan SKPD terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan peraturan

daerah

dan

peraturan

bupati

dengan

harapan

tingkat

pelanggaran terhadap perda dan peraturan bupati semakin menurun.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategi Faktor-faktor

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD sebagai berikut : Faktor Kekuatan : 1. Adanya Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Faktor Kelemahan : 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Faktor Peluang : 1. Banyaknya program prioritas pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah-daaerah potensial yang berorientasi pada hasil. Faktor Ancaman : 1. Masih relatif tingginya pembangunan tidak berijin.

Dari faktor-faktor diatas strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah

“pengarusutamaan Budaya

berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.” Yang diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator : 1. Persentase Angka PMKS yang ditangani. 2. Jumlah konflik sosial.


34

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Penetapan Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.Oleh karenanya visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu visi dapat dirubah dan disempurnakan. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :“ TERWUJUDNYA

PENGENDALIAN

MASYARAKAT

YANG

AMAN,

TENTRAM DAN TERTIB SERTA PATUH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.”. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dukungan terhadap pelaksanaan Visi Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping menetapkan visi, Satuan Polisi Pamong Praja juga menetapkan misi yang pertama dalam pelaksanaan tugasnya yaitu : “MENINGKATKAN

PENYELENGGARAAN

DAN

PEMELIHARAAN

KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA KEPATUHAN HUKUM.” 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tujuan Dalam RENSTRA 2010-2015, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015

35

dengan merujuk pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur. Tujuan tersebut adalah “Terwujudnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di Kabupaten Banyuwangi”. Dari tujuan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja berikut sasaran dan target

kinerja tahunan yang ingin

dicapai sebagai berikut : Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama(IKU) Satuan Polisi Pamong Praja NO TUJUAN

SASARAN

1

2

1

Terwujudn ya kondisi ketentram an dan dan ketertiban umum yang kondusif di Kabupaten Banyuwan gi

3 Meningkatn ya kondusifitas ketentrama n, ketertiban umum dan kelancaran penyelengg araan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Persentase penurunan pelanggaran thd Perda Persentase tingkat penyelesaian K3(ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten Banyuwangi Persentase anggota linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan swakarsa

TAR TAR GET GET 2010 2011 5 6

TAR TAR TAR TAR GET GET GET GET 2012 2013 2014 2015 7 8 9 10

11%

11%

9%

5%

3%

3%

77%

82%

87%

92%

95%

98%

39,2 %

42,86 %

51,2 4%

60,5 5%

73,9 1%

60%

4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:


36

a. Mengembangkan

sistem

pemerintahan

yang

integratif

melalui

institusionalisasi inovasi dan revormasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level pemerintahan. b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja kegiatan c. Meningkatkan disiplin aparatur dan intensitas kerja; d. Meningkatkan SDM melalui diklat dan kerja sama dengan pihak ketiga

untuk mewujudkan profesionaisme dalam melaksanakan tugas; e. Meningkatkan kegiatan

penyuluhan kepada masyarakat tentang

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan yang ditetapkan adalah : a. Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi dan Penegakan Peraturan Daerah; b. Pengembangan

Ketatalaksanaan

dan

Penyusunan

Standart

Operasional Pelayanan (SOP).


37

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2012 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sebagai aparat pengawasan. Dari program-program yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan dan pengendalian intern dengan jangka waktu 5 (lima) tahun disesuaikan dengan program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten. Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 adalah “ 1. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 2. Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). 4. Program pemberdayaan dan pengembangan potensi Satuan Linmas. 5. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU 6. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Administrasi Perkantoran. 8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.2 Indikator Kinerja Indikator Kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi adalah indikator kinerja program (outcome = hasil) Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015

38

dan indikator kinerja kegiatan (output = keluaran). Indikator kinerja kegiatan (output) yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang telah ditetapkan Indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output). tersebut menggambarkan sejauhmana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Adapun program / kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 sebagai berikut:

PROGRAM Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program pemberdayaan dan pengembangan potensi Satuan Linmas

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Persentase Pengamanan Fasilitas Umum

Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani cakupan Patroli Penertiban

Persentase Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Narkoba dan Miras Persentase Linmas yang Aktiv dan kompeten

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU

Persentase gangguan keamanan yang terjadi di TPS

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Anggota PPNS yang Memahami Perda

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol

Jumlah kegiatan yang terlaksana dengan baik

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Pelaksanaan Penegakan Peraturan

Jumlah Aparatur yang Didiklat

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

jumlah Tenaga Pengendali yang disiapkan

Pengendalian keamanan lingkungan

jumlah kegiatan Patroli penertiban

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

jumlah kegiatan penyuluhan miras dan narkoba

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Pembinaan Kesadaran Masyarakat akan ketertiban dan keamanan (LATSAR LINMAS)

Jumlah TSM-Rt yang Aktiv

Peningkatan Ketrampilan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas)

anggota linmas yang trampil dan kompeten

Penyelenggaraan PEMILU Anggota Legislatif dan PEMILU Presiden/Wapres

Jumlah Gangguan Yang terjadi

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

jumlah Gangguan Yang Terjadi

Sosialisasi peraturan perundangundangan

jumlah peserta PPNS yang memahami perda

Jumlah Kasus pelanggar perda yang ditemukan

jumlah peserta linmas yang mengikuti diklatsar


39

Program perencanaan dan evaluasi internal

Persentase Kualitas Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan yang tepat waktu

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

jumlah laporan yang tepat waktu

5.3 Kelompok Sasaran Yang mejadi kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 tentunya adalah masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

5.4 Pendanaan Indikatif Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perancanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (Planing), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (Action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program kegiatan yang telah ditetapkan, ada factor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia – sia. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten

Banyuwangi

telah

menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Banyuwangi untuk pengalokasian sumber dana program dan kegiatan.


40

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Salah satu tujuan dari RPJMD Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan

tiap

SKPD

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi antara tahun 2010-2015 yaitu adanya sistem pelayanan publik secara kualitas maupun kuantitas sebagai perwujudan untuk melakukan tugas-tugas kepemerintahan dan pembangunan yakni :

1.

Meningkatkan sumber daya apartur dalam melaksanakan tugas;

2.

Diterimanya informasi tentang peraturan daerah maupun peraturan Bupati.

3.

Terwujudnya partisipasi masyarakat dan aparat dalam mewujudkan supremasi hukum;

4.

Terwujudnya kinerja dan disiplin aparat secara profesional.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dapat dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dari target yang ditentukan. Indikator tersebut terdapat pada matrik restra sebagai berikut :


41

MATRIK RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2015 Visi

: Terwujudnya pengendalian masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta patuh terhadap peraturan perundang undangan

Misi

: Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan keamanan, ketrentraman dan ketertiban umum serta kepatuhan hukum

Tujuan

: Terwujudnya Kondisi Ketrentraman dan ketertiban umum yang kondusif di Kabupaten Banyuwangi

Indikator Tujuan

: Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

1 Meninkatnya 1 Persentase penurunan Kondusif itas tingkat pelanggaran Ketrentrama terhadap perda n, Ketertiban Umum dan Kelancaran Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah

Satuan %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11

11

9

5

3

3

Target Satuan

%

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Thn Dsr 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Strategi

Kebijakan

Program

11

11

9

7

5

3

Pemeliharaan kantrantibmas dalam penegakan peraturan daerah

Meningkatkan Pengaw asan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminnal

Jumlah pelanggaran perda yang ditangani

Pelaksanaan Penegakan Peraturan

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminnal

Jumlah pelanggaran perda yang ditangani

Pengaw asan, Cakupan Patroli Pengendalian dan Penertiban evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Progam peningkatan sumber daya Aparatur

Jumlah PPNS yang kompeten

Sosialisasi peraturan perundang undangan

Jumlah PPNS yang telah memiliki sertif ikasi

Program Peningkatan Keamanan dan Kenymanan Lingkungan

Rasio Jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Penyiapan Tennaga Pengendali keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Jumlah operasi ketentraman dan ketertiban lingkungan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah Tim Linmas di Kabupaten Banyuw angi

Pengendalian Keaman Lingkungan

Jumlah Anggota Satuan Linmas terlatih dalam penanganan bencana dan pengamanan sw akarsa

Program Dukungan Kelancaran Pemiu

Persentase dukungan pengamanan Linmas dalam kegiatan pemilu

Penyelenggaraan Pemilihan kepala DaerahdanWakil Kepala Daerah

Jumlah linmas siaga di tingkat PPK, KPPS, dan TPS

2 Presentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban,Ketrentra man dan keindahan) di Kabupaten Banyuw angi

%

77

3 Persentase anggota linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan Sw akarsa

%

39,2

4 Presentasi Penurunan Tingkat Gangguan Keamanan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

%

-

82

87

92

95

42,86 51,24 60,55 73,91

4

4

4

4

98

60

Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan lingkungan

4


Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat

Indikator Program (eselon III)

Kegiatan

Penanggung Indikator Jaw ab Kegiatan (eselon IV) Jumlah 0prasi penegakan perda

Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Bidang Trantibumas

Bidang Linmas

Bidang Linmas

42

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI VISI

: Terwujudnya pengendalian masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta patuh terhadap peraturan perundang undangan

MISI

:

TUJUAN


INDIKATOR TUJUAN

: Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah

Tujuan


Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan keamanan, ketrentraman dan ketertiban umum serta kepatuhan hukum

Indikator Kinerja : Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Tujuan SASARAN STRATEGIS NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

1. Meningkatnya Kondusifitas Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Kelancaran Penyelenggaraan 2 Pemerintahan Daerah

3

1 Persentase penurunan tingkat ) pelanggaran terhadap perda

2 Persentase Tingkat penyelesaian ) pelanggaran K3(ketertiban,Ketrentraman dan keindahan) di Kabupaten Banyuwangi 3 Persentase anggota linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan Swakarsa

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

SUMBER DATA

BIDANG PENANGGUNG JAWAB

4

4

6

Jumlah pelanggaran tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran tahun (n) Tahun (n) Jumlah Pelanggaran Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 Jumlah Pelanggar K3

Rekap Data X 100% Pelanggar Perda X 100%

Bidang Penegakan Perda

Rekap Data Bidang Pelanggaran K3 Kantrantibum

Jumlah linmas dan masyarakat yang terlatih dalam Pam Rekap Data Bidang Linmas X 100% Jumlah Linmas Anggota Linmas


43

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang disusun dengan memperhatikan rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

merupakan

pelaksanaan dari Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2015. Penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 dimaksud sebagai dokumen perencanaan

Strategis

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kabupaten

Banyuwangi yang merupakan penajaman program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan factor kunci keberhasilan untuk menentukan strategis yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun 2010 – 2015. Selain itu penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja yang nantinya menjadi dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan. Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banyuwangi,

Januari 2014

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI

CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, SIP.M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690909 199003 1 008 Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015

45

Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun

Recommend Documents