LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 24 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 Agustus 2014 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No 1.
Program/Kegiatan 1 Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Identifikasi / inventarisasi Perda dan Perbup produk Pemkab. Banyuwangi yang overlapping / disharmonis
Indikator Target
Tahapan
Peta Perda / Perbup yang overlapping / disharmonis
a. Menyusun rencana kerja penataan perundangundangan yang overlapping/disharmonis b. Meminta data/masukan dari SKPD/Unit Kerja terkait Perda/Perbup yang overlapping/disharmonis c. Memverifikasi Perda/Perbup dari SKPD/Unit Kerja d. Melakukan analisis hukum e. Menyusun peta Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis f. Monitoring dan evaluasi (monev) g. Menyusun rencana tindaklanjut hasil monev
1 dok
2) Deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis
Draft Perda / Perbup yang diusulkan deregulasi karena overlapping / disharmonis 2 Perda dan 2 Perbup
Bulan 1
a. Menyusun rencana deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan b. Mengusulkan deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan c. Memasukkan dalam prolegda d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait e. Menyusun draft perda dan perbup
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum
Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum 2015
Anggaran
1
2 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan f. Finalisasi perda dan perbup g. Proses pengesahan dan penetapan
2.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Mereview/menyempurnakan hasil Analisis Jabatan (anjab)
Dokumen hasil review Anjab 1 Dokumen
2)
Mereview/menyempurnakan hasil Analisis beban Kerja (abk)
Dokumen hasil review ABK 1 Dokumen
3)
Penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ)
Dokumen SKJ
1 dokumen
4)
Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD
Dokumen rencana kebutuhan pegawai
Bulan 1
a. Penyusunan rencana pelaksanaan review Anjab b. Pelaksanaan review hasil Anjab c. Penyusunan hasil review anjab d. Penerapan hasil review Anjab e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev evaluasi a. Penyusunan rencana pelaksanaan review ABK b. Pelaksanaan review hasil ABK c. Penyusunan hasil review ABK d. Penerapan hasil review untuk menghitung kebutuhan pegawai e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana pelaksanaan SKJ b. Pelaksanaan SKJ c. Penyusunan hasil SKJ d. Penerapan hasil SKJ e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan pegawai
2
3
4
5
6
7
2016
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD
2015 Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD
2015
2015
Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD
2018
Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi,
Anggaran
3 No
Program/Kegiatan
5)
Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai
Indikator Target
Tahapan
1 dokumen
b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai c. Penerapan hasil pada rekruitmen d. Monitoring dan evaluasi
Sistem rekruitmen 1 sistem
6)
7)
Pelaksanaan rekruitmen dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT)
Melakukan assesment individu (assesmen center) berdasarkan kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini
% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%
% PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi 70%
Bulan 1
e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana perbaikan sistem rekruitmen pegawai b. Kajian perbaikan system rekruitmen pegawai c. Mempersiapkan sarana dan prasarana d. Melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan PTN e. Penyusunan sistem rekruitmen pegawai dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT) f. Uji coba
2
3
4
5
6
7
e. Menyusun laporan hasil monev
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait BKD
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
b. Monitoring dan evaluasi
b. Kajian assesment individu c. Menyusun peta potensi PNS d. Monitoring dan evaluasi
9
2015
a. Melaksanakan rekruitmen dengan CAT
c. Menyusun laporan hasil monev d. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana assesment individu
8
2015
Anggaran
4 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan f. Tindak monev
8)
9)
Penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
Penerapan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan
Bulan 1 lanjut
2
3
4
5
hasil
% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
a. Menyusun rencana penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
80%
b. Menyusun kajian promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu c. Menentukan jabatanjabatan yang akan dibuka d. Menerapkan promosi promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu e. Monitoring dan evaluasi
% pegawai yang dinilai
f. Tindak lanjut hasil monev a. Menyusun rencana
50%
b. Menyusun kajian c. Menerapkan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan d. Monitoring dan evaluasi
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
2015
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
2017
2018
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
e. Tindak lanjut monev 10)
Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya
Jumlah sosialisasi 3 kali
Kegiatan
a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai b. Sosialisasi kepada pejabat struktural c. Sosialisasi kepada Non Pejabat struktural
Pokja penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
Anggaran
5 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak monev
11) Pengembangan database pegawai (mengembangkan / meng-upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg
Aplikasi simpeg yang sudah diupgrade 1 Aplikasi
lanjut
hasil
a. Menyusun rencana kerja b. Melaksanakan pengembangan database pegawai (upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg c. Input data pegawai
2015
Pokja penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
d. Monitoring dan evaluasi
12) Menyusun kebutuhan dan rencana pengenbangan pegawai melalui diklat berbasis kompetensi
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi 50 orang
e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana diklat berbasis kompetensi b. Koordinasi dengan Bandiklat Prop. Jatim dan instansi terkait lainnya terkait nara sumber diklat c. Merekrut peserta diklat
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
d. Melaksanakan diklat e. Monitoring dan evaluasi
13) Penegakan etika birokrasi
Meningkatnya birokrasi 70 %
etika
f. Tindaklanjut monev a. Menyusun penegakan birokrasi b. Sosialisasi c. Melaksanakan penegakan birokrasi d. Monev
hasil
2015
kajian etika 2016 etika
e. Tindak lanjut monev
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
Anggaran
6 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
14) Penataan jumlah dan distribusi PNS
Dokumen penataan distribusi 1 dok
Tahapan
Bulan 1
hasil dan
2
3
4
5
6
7
a. Melakukan inventarisasi jumlah pegawai masingmasing SKPD b. Melaksanakan ditribusi pegawai
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi
c. Monev
15) Melaksanakan evaluasi jabatan sesuai aturan yang baru
Peringkat jabatan PNS 1 dok
d. Tindaklanjut hasil evaluasi a. Menyusun rencana kerja b. Mengkoordinasikan ke instansi terkait prop. jatim untuk penyediaan nara sumber c. Melaksanakan evaluasi jabatan d. Implementasi evaluasi jabatan
16) Menyusun rencana penempatan dan pola karier PNS
Dok. rencana penempatan dan pola karier 1 dok
17) Penerapan kerja PNS
penilaian
prestasi
Jumlah PNS yang kinerjanya mencapai target 80 %
a. menyusun penyusunan penempatan karier PNS b. Menyusun penempatan karier PNS c. Menerapkan penempatan karier PNS d. Monev
2015
2017
Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD
hasil rencana
dan
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi
pola
rencana dan pola
2016
rencana dan pola
e. Tindaklanjut monev a. Menyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) 2014 b. Menginventarisir 2014
SKP
c. Melaksanakan penilaian prestasi kerja d. Monev penyusunan SKPD 2014 e. Tindak lanjut monev
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi 2015
Anggaran
7 No
Program/Kegiatan 18)
Peningkatan disiplin PNS
19) Monitoring dan kegiatan program MSDM
Tahapan
% PNS yang melanggar ketentuan jam kerja
a. Sosialisasi peraturan tentang disiplin PNS
15 %
b. Menyiapkan sistem aplikasi absensi elektronik / barcode c. Menyiapkan sarana dan prasarana (mesin absensi) f. Melaksanakan sistem kehadiran pegawai dengan menggunakan mesin absensi / barcode g. Monev h. Tindak lanjut hasil monev a. Monev terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program MSDM b. Laporan hasil monev
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
20) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Penguatan Pengawasan
Bulan 1
evaluasi penataan
11)
3.
Indikator Target
a. Tindak lanjut terhadap hasil monev
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi
2015 Pokja Manajemen perubahan
b. Perbaikan kegiatankegiatan program MSDM
Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD
% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru
a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi
Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD
100%
b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
Anggaran
8 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
1)
Menyusun rencana kebutuhan tenaga auditor
Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
2)
Menyusun rencana pengembangan auditor
Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
3)
Menyusun rencana peningkatan penerapan SPIP sesuai aturan
4)
Menerapkan peningkatan SPIP sesuai rencana
5)
Melaksanakan pengembangan auditor sesuai rencana
6)
Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD
% SKPD yang menerapkan SPIP
a. Menyusun peningkatan SPIP
70%
b. Sosialisasi
% SKPD yang menerapkan SPIP 70%
a. Menerapkan SKPD b. Monev c. Tindaklanjut monev
rencana penerapan
SPIP
di hasil
Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Opini BPK
WTP
Penyusunan monitoring
rencana
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
Anggaran
9 No
Program/Kegiatan 7)
Sosialisasi tertib administrasi keuangan
Indikator Target
Tahapan
Opini BPK
Sosialisasi administrasi
Bulan 1 tertib
WTP
8)
Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD
Opini BPK
a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD
WTP
b. Tindak lanjut monitoring
hasil
9)
Sosialisasi LHKPN
Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 80%
Sosialisasi LHPKN
10)
Asistensi penyusunan LHKPN bagi pimpinan SKPD/Unit Kerja
Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 80%
a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat
Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 70%
Menyusun rencana pengembangan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor
11)
Penerapan pengembangan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistle blower system) dan jaminan perlindungan terhadap pelapor
b. Monitoring LHKPN
penyerahan
Menyusun pedoman penerapan pengembangan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penataan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
Anggaran
10 No
Program/Kegiatan
12) Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar
Indikator Target
Tahapan
% partisipasi PNS terhadap upaya pemberantasan korupsi 70 %
% partisipasi pelajar terhadap upaya pemberantasan korupsi 90 %
13) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas bagi semua PNS dan Kepala Desa
% jumlah PNS dan yang menandatangani dokumen Pakta Integritas
100 % jumlah
Bulan 1
Kades
yang
2
3
4
5
6
7
Sosialisasi
2015
Menerapkan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor
2015
Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN
2015
Menyusun rencana kerja Menyusun kajian pendidikan /pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar Mengkoordinasikan dengan SKPD terkait Membuat brosur/leaflet/ spanduk anti korupsi Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar Monev Tindak lanjut hasil monev a. Membuat surat edaran tentang himbauan penandatanganan dokumen Pakta Integritas kepada SKPD dan Desa
b. Mengumpulkan
dan
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
2015
2016 Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD, Bag. Organisasi
Anggaran
11 No
Program/Kegiatan
14) Pelaksanaan Zona menuju Wilayah Korupsi/Wilayah Bersih dan (WBK/WBBM)
Indikator Target
Integritas Bebas Birokrasi Melayani
15) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan
16) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tahapan
Bulan 1
menandatangani dokumen Pakta Integritas 100 %
menyampaikan dokumen Pakta Integritas kepada instansi yang berwenang
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2014 4 SKPD
a. Menyiapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
% hasil monev yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 90%
2
3
4
5
6
e. Melaksanakan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD yang ditunjuk/ ditetapkan
2015
a. Monev
2015 lanjut
hasil
a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritasi c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda
c. Menetapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
b. Tindak monev
7
2015
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
Anggaran
12 No
4.
Program/Kegiatan
Penataan Tatalaksana 1) Perbaikan SOP bagi semua SKPD khususnya SKPD/Unit Kerja pelayanan publik
Indikator Target
Tahapan
Persentase SKPD yang sudah menyusun SOP
a. Menyusun rencana perbaikan SOP pada semua SKPD b. Monev SOP pada semua SKPD c. Melaksanakan pemetaan SKPD/Unit Kerja pelayanan publik d. Perbaikan SOP SKPD/Unit Kerja e. Monev hasil perbaikan SOP f. Tindak lanjut hasil monev
70%
2)
Menyusun rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (egovernment) : e-office, eplanning, e-budgeting, e-audit, e-procurement, eperformance/e-kinerja
Dokumen rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) : eoffice, e-planning, ebudgeting, e-audit, eprocurement, eperformance/e-kinerja 1 dok
3) Pengembangan e-office
Persentase SKPD yang memanfaatkan fasilitas e-office dalam pengiriman surat menyurat 10 %
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, SKPD
2015
a. Mengkoordinasikan dengan instansi/pihak terkait baik pusat maupun daerah
b. Mempersiapkan / meningkatkan sarana prasarana dan jaringan c. Menyusun rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) : e-office, e-planning, e-budgeting, e-audit, e-procurement, e-performance/e-kinerja a. Menyusunan rencana pengembangan e-office bagi semua SKPD; b. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bagian Umum
Anggaran
13 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
c. d.
e. f.
4) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) meliputi : e-planning, e-budgeting, e-audit / sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)
Pengesahan/ penetapan APBD dan PAPBD termasuk Perdanya Tepat waktu
Tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah
Bulan 1
untuk melaksanakan eoffice dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas khususnya yang berkaitan dengan surat menyurat; Mengembangkan jaringan dan sarana prasarana Melakukan monitoring dan evalusi terhadap pelaksanaan e-office pada SKPD; Menindaklanjuti hasil monev Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
a. Menyusun rencana pengembangan SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) b. Melaksanakan/ melanjutkan kerja sama dengan lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan anggaran (perencanaan, penganggaran dan pelaporan) c. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD untuk memanfaatkan SIKD secara optimal dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran dan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
2015
Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD
Anggaran
14 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
pelaporan 95 %
Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggunjawaban belanja Lengkap sesuai per-uuan yang berlaku dan tepat waktu Tingkat opini BPK WTP 5) Pengembangan e-procurement
Persentase pengadaan barang dan jasa melalui elektronik 100 %
d. Melaksanakan Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (e-planning, ebudgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) sesuai rencana e. Melakukan monev terhadap pelaksanaan rencana Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (eplanning, e-budgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) f. Menindaklanjuti hasil monev g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan a. Menyusun rencana pemgembangan pengadaan barang dan jasa secara eletronik b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait c. Melaksanakan pengembangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi semua SKPD d. Monev
2015
Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Dishub Kominfo
2015 2015
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Pembangunan, Dishub Kominfo
Anggaran
15 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
e. Tindak hasil monev
6) Pengembangan e-kinerja
e-performance/
Tingkat Input data kinerja SKPD 90%
a. Sosialisasi b. Input data kinerja SKPD c. Verifikasi data kinerja SKPD e. Implementasi e-performance/ e-kinerja e. Monev f.
7) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana
8) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Program Penataan Tatalaksana di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
% hasil monev yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 90%
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bappeda 2015
Tindak lanjut Monev
a. Monev b. Tindak monev
2015 lanjut
Pokja manajemen perubahan
hasil
f. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi g. Penyusunan prioritasi
2015
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bappeda
h. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan i. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
5.
Penguatan Akuntabilitas 1) Review rencana strategis pemerintah daerah dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemerintah daerah dan SKPD
Nilai AKIP B
a. Menyusun rencana review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemda dan SKPD b. Melaksanakan review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda, Bagian Organisasi,
Anggaran
16 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan dan misi SKPD
2)
Bulan 1
Penyempurnaan/penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin)
pemda
4
5
6
dan
e. Tindaklanjut hasil monev Peningkatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD
3
a. menyusun rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) b. Sosialisasi rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) kepada SKPD c. Melaksanakan penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) Pemda dan SKPD d. Monitoring dan evaluasi
Nilai AKIP B
3)
2
Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP-nya 30 %
Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas
% kegiatan dilaksanakan target 80%
5)
Tindak lanjut perbaikan hasil
%
kegiatan
yang sesuai
yang
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Inspektorat
2015
a. Menyusun rencana evaluasi SAKIP SKPD
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
e. Tindaklanjut hasil monev
2015
Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas
2015
a. Tindaklanjut
2015
hasil
8
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda Bagian Organisasi, Inspektorat
b. Melaksanakan evaluasi SAKIP SKPD c. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi SAKIP SKPD d. Monitoring dan evaluasi 4)
7
Pokja Manajemen perubahan -Bagian Organisasi,
Anggaran
17 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
monitoring dan evaluasi
6)
6.
Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Sosialisasi standar pelayanan publik kepada SKPD
1)
2)
Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan
Evaluasi
kinerja
pelayanan
dilaksanakan target
Tahapan
Bulan 1
sesuai
80 %
b.
% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%
a.
b. c. d.
evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas Perbaikan kegiatankegiatan program Penguatan Akuntabilitas Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi Penyusunan prioritas Penetapan kegiatan yang akan dilakukan Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
Jumlah SKPD yang melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan 70 %
a. Menyusun sosialisasi pelayanan kepada SKPD
rencana standar publik
b. Sosialisasi pelayanan kepada SKPD
standar publik
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 70%
a. Menyusun rencana survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan
Persentase SKPD yang
b. Mengumpulkan bahan dari SKPD c. Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi a. Menyusun rencana
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Bappeda, Inspektorat
2015 2015
2015 2015 2015
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
Pokja
Anggaran
18 No
Program/Kegiatan publik
Indikator Target di evaluasi memperoleh skor/nilai/kategori Baik 70 %
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
evaluasi kinerja pelayanan publik b. Membentuk tim evaluasi melalui keputusan Bupati c. Melaksanakan evaluasi d. Menyusun hasil evaluasi
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
e. Menyusun rekomendasi 3)
Pengembangan pelayanan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan
Persentase SKPD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50%
a. Monitoring dan evaluasi pelayanan one stop service yang sudah dilaksanakan
Persentase Kecamatan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50 %
c. Menyusun rencana pengembangan pelayanan one stop service d. Melaksanakan pengembangan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan e. Monev hasil pengembangan one stop service
Persentase Kclurahan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50 %
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
b. Menyusun hasil monev
f. Tindak lanjut hasil monev
2015
Persentase Desa yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 30 % 4)
Peningkatan komunikasi publik melalui optimalisasi
Persentase pengaduan masyarakat yang dapat
a. Optimalisasi akses layanan pengaduan
Pokja Peningkatan
Anggaran
19 No
Program/Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat
Indikator Target
Tahapan
dijawab dalam waktu 24 jam
melalui sosialisasi kepada SKPD dan masyarakat b. Mendorong SKPD melaksanakan penanganan pengaduan secara optimal c. Monev
100%
Persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditangani/diselesaikan dalam waktu 1 – 3 hari kerja 80 % 5)
Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% kegiatan dilaksanakan target
yang sesuai
80%
6)
Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
7)
Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
% kegiatan dilaksanakan target
yang sesuai
80%
8)
Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan
% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%
Bulan 1
d. Tindak lanjut hasil monev a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
2015 2015
Pokja Manajemen Perubahan
2015
2015
Pokja Manajemen Perubahan
a. Tindak hasil evaluasi seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2015
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
a.
2015
Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas
2015
2015
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi,
Anggaran
20 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
7.
Penataan dan Penguatan Organisasi 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tugas dan fungsi SKPD
2)
Melakukan penataan / perbaikan terhadap tugas dan fungsi SKPD sesuai kebutuhan
Bulan 1
c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi SKPD yang diselesaikan 80 %
Jumlah SKPD yang dilakukan penataan / perbaikan uraian tugas dan fungsinya Sesuai rekomendasi
terhadap
struktur
Jumlah
SKPD
yang
4
5
6
7
2015
a. Menyusun rencana kerja
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait SKPD terkait pelayanan
Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
melalui Peraturan
hasil
9
Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
b. Melaksanakan penataan / perbaikan tugas dan fungsi SKPD sesuai rekomendasi
lanjut
8
2015
b. Melaksanakan monev tugas dan fungsi SKPD c. Menyusun laporan hasil hasil monev sebagai bahan kebijakan lebih lanjut d. Menyusun rekomendasi a. Review rekomendasi hasil monev tugas dan fungsi SKPD
e. Tindak monev
Evaluasi
3
a. Menyusun rencana kerja monev tugas dan fungsi SKPD
c. Formalisasi perubahan Bupati d. Monev
3)
2
Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi 2015
2015
Pokja Penataan
Anggaran
21 No
Program/Kegiatan organisasi daerah/SKPD
perangkat
Indikator Target
Tahapan
strukturnya dievaluasi
evaluasi struktur OPD/SKPD b. Melaksanakan Evaluasi struktur OPD/SKPD c. Menyusun hasil evaluasi d. Menyusun rekomendasi
34 SKPD
4)
Restrukturisasi organisasi perangkat daerah/SKPD sesuai peraturan yang baru
Draft OPD
Perda
tentang
1 Dok
a. Mereview kembali rekomendasi hasil evaluasi struktur OPD/SKPD b. Menyusun kajian restrukturisasi OPD/SKPD c. Menyusun draft struktur OPD/SKPD sesuai aturan yang baru d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah e. Mengusulkan dalam prolegda f. Melaksanakan pembahasan di DPRD
8
Quick Wins 1) Pelaksanaan Quick Wins tahun ke 1 Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara On Line “Lahir Procot, Pulang Bawa Akta”
Bulan 1
% Anak baru lahir usia 1 – 2 hari di RSUD/ Puskesmas yang mendapatkan Akta Kelahiran
100 %
% Anak lahir usia 3 –
a. Merencanakan pengembangan SDM dan sistem/ aplikasi/ jaringan serta sarana dan prasarana pada SKPD / Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line b. Mengadakan kerja sama dengan Kantor Pos terkait pengiriman Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) c. Menyiapkan petugas
2
3
4
5
6
7
2015
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
2015 2015 2016
Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
2016
2016
2016 2016 2017 Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bag. Organisasi, Dishub Kominfo, Dispenduk Capil, RSUD, Dinkes, Puskesmas, Kecamatan
Anggaran
22 No
Program/Kegiatan
Indikator Target 60 hari yang mendapatkan Akta Kelahiran 100 %
Tahapan
d.
e.
f.
f.
g.
h. i. 2)
3)
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
verifikator dan operator Akta Kelahiran secara On Line Pelatihan bagi tenaga verifikator dan operator pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line Menambah/ mengembangkan jaringan internet khususnya di tempat pelayanan Akta Kelahiran secara on line Menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara on line Sosialisasi tentang pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line kepada masyarakat Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line dan gratis anak usia 1-2 hari melalui RSUD/ Puskesmas, Anak usia 3-60 hari melalui Kecamatan Monev Menindaklanjuti hasil monev
Pemilihan/Penyusunan/ Penetapan Quick Wins untuk tahun-tahun selanjutnya
Quick Wins
a. Identifikasi kebutuhan masyarakat
1 Quick Wins dengan SK Bupati
b. Memilih prioritas kebutuhan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Quick Wins
Pelaksanaan Quick Wins Tahun
-
a. Persiapan Launching
2015
Pokja Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi
Pokja
Anggaran
23 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
-
b. c. d. e.
ke 2
9
Manajemen Perubahan
Bulan 1
Quick Wins Launching Quick Wins Pelaksanaan Quick Wins Monev Menindaklanjuti hasil monev
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2015
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi, SKPD terkait
Disusun tersendiri
BUPATI BANYUWANGI
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Anggaran
