Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 24 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 Agustus 2014

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 No 1.

Program/Kegiatan 1Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Identifikasi / inventarisasi Perda dan Perbup produk Pemkab. Banyuwangi yang overlapping / disharmonis

Indikator Target

Tahapan

Peta Perda / Perbup yang overlapping / disharmonis

a. Menyusun rencana kerja penataan perundangundangan yang overlapping/disharmonis b. Meminta data/masukan dari SKPD/Unit Kerja terkait Perda/Perbup yang overlapping/disharmonis c. Memverifikasi Perda/Perbup dari SKPD/Unit Kerja d. Melakukan analisis hukum e. Menyusun peta Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis f. Monitoring dan evaluasi (monev) g. Menyusun rencana tindaklanjut hasil monev

1 dok

2) Deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis

Bulan 1

Draft Perda / Perbup yang diusulkan deregulasi karena overlapping / disharmonis

a. Menyusun rencana deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan

2 Perda dan 2 Perbup

b. Mengusulkan deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan c. Memasukkan dalam prolegda d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait e. Menyusun draft perda

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum

Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum


Anggaran

1

2 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

dan perbup f. Finalisasi perda dan perbup g. Proses pengesahan dan penetapan 2.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Mereview/menyempurnakan hasil Analisis Jabatan (anjab)

Dokumen hasil review Anjab 1 Dokumen

2)

Mereview/menyempurnakan hasil Analisis beban Kerja (abk)

Dokumen hasil review ABK

1 Dokumen

3)

Penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ)

Dokumen SKJ

1 dokumen

a. Penyusunan rencana pelaksanaan review Anjab b. Pelaksanaan review hasil Anjab c. Penyusunan hasil review anjab d. Penerapan hasil review Anjab e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev evaluasi a. Penyusunan rencana pelaksanaan review ABK b. Pelaksanaan review hasil ABK c. Penyusunan hasil review ABK d. Penerapan hasil review untuk menghitung kebutuhan pegawai e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana pelaksanaan SKJ b. Pelaksanaan SKJ c. Penyusunan hasil SKJ d. Penerapan hasil SKJ e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum



Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD


Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 2018 2018 2018


Anggaran

3 No

Program/Kegiatan

4)

Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD

Indikator Target

Tahapan

Dokumen rencana kebutuhan pegawai

a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai c. Penerapan hasil pada rekruitmen d. Monitoring dan evaluasi

1 dokumen

5)

Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai

Sistem rekruitmen 1 sistem

6)

7)

Pelaksanaan rekruitmen dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT)

Melakukan assesment individu (assesmen center) berdasarkan kompetensi

% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%

% PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi

Bulan 1

e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana perbaikan sistem rekruitmen pegawai b. Kajian perbaikan system rekruitmen pegawai c. Mempersiapkan sarana dan prasarana d. Melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan PTN e. Penyusunan sistem rekruitmen pegawai dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT) f. Uji coba

2

3

4

5

6

7

8


10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait


Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi


a. Melaksanakan rekruitmen dengan CAT b. Monitoring dan evaluasi

9


c. Menyusun laporan hasil monev d. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana assesment individu Sudah dilaksanakan pada tahun 2015

Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi

Anggaran

4 No

Program/Kegiatan terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini

Indikator Target

Tahapan

70%

b. Kajian assesment individu c. Menyusun peta potensi PNS d. Monitoring dan evaluasi

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


e. Menyusun laporan hasil monev f. Tindak lanjut hasil monev 8)

9)

Penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu

% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

a. Menyusun rencana penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu

80%

b. Menyusun kajian promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu c. Menentukan jabatanjabatan yang akan dibuka d. Menerapkan promosi promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu e. Monitoring dan evaluasi

Penerapan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan

% pegawai yang dinilai

f. Tindak lanjut hasil monev a. Menyusun rencana

50%

b. Menyusun kajian

Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya

Jumlah sosialisasi

c. Menerapkan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan d. Monitoring dan evaluasi


2017

2018


e. Tindak lanjut monev 10)

Kegiatan

a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai


Pokja penataan SMSDM

Anggaran

5 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan

3 kali

b. Sosialisasi kepada pejabat struktural

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait -BKD, Bag. Organisasi

c. Sosialisasi kepada Non Pejabat struktural d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak monev 11) Pengembangan database pegawai (mengembangkan / meng-upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg

Aplikasi simpeg yang sudah diupgrade 1 Aplikasi

lanjut

hasil

a. Menyusun rencana kerja b. Melaksanakan pengembangan database pegawai (upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg c. Input data pegawai


Pokja penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi

d. Monitoring dan evaluasi

12) Menyusun kebutuhan dan rencana pengenbangan pegawai melalui diklat berbasis kompetensi

Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi 50 orang

e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana diklat berbasis kompetensi b. Koordinasi dengan Bandiklat Prop. Jatim dan instansi terkait lainnya terkait nara sumber diklat c. Merekrut peserta diklat

Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

d. Melaksanakan diklat e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut monev 13) Penegakan etika birokrasi

Meningkatnya birokrasi 70 %

etika

a. Menyusun penegakan birokrasi b. Sosialisasi c. Melaksanakan penegakan birokrasi

hasil Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 kajian etika

etika


Anggaran

6 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


d. Monev e. Tindak lanjut monev 14) Penataan jumlah distribusi PNS

dan

Dokumen penataan distribusi

hasil dan

1 dok

a. Melakukan inventarisasi jumlah pegawai masing-masing SKPD b. Melaksanakan ditribusi pegawai


Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi

c. Monev

15) Melaksanakan evaluasi jabatan sesuai aturan yang baru

Peringkat jabatan PNS 1 dok

d. Tindaklanjut evaluasi a. Menyusun kerja

hasil rencana

b. Mengkoordinasikan ke instansi terkait prop. jatim untuk penyediaan nara sumber c. Melaksanakan evaluasi jabatan d. Implementasi evaluasi jabatan

16) Menyusun rencana penempatan dan pola karier PNS

Dok. rencana penempatan dan pola karier 1 dok

17) Penerapan penilaian prestasi kerja PNS

Jumlah PNS yang kinerjanya mencapai target 80 %

2017

Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD

hasil

a. menyusun rencana penyusunan penempatan dan pola karier PNS b. Menyusun rencana penempatan dan pola karier PNS c. Menerapkan rencana penempatan dan pola karier PNS d. Monev e. Tindaklanjut monev a. Menyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) 2016 b. Menginventarisir SKP 2016 c. Melaksanakan penilaian prestasi kerja 2015



Anggaran

7 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


d. Monev penyusunan SKP 2016 e. Tindak lanjut monev 18)

Peningkatan disiplin PNS

19) Monitoring dan kegiatan program MSDM

evaluasi penataan

% PNS yang melanggar ketentuan jam kerja 15 %

% kegiatan dilaksanakan target

yang sesuai

80% 20) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM

% kegiatan dilaksanakan target 80%

11)

% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%

Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan targettarget prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten

yang sesuai

a. Sosialisasi peraturan tentang disiplin PNS b. Menyiapkan sistem aplikasi absensi elektronik / barcode c. Menyiapkan sarana dan prasarana (mesin absensi) f. Melaksanakan sistem kehadiran pegawai dengan menggunakan mesin absensi / barcode g. Monev h. Tindak lanjut hasil monev a. Monev terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program MSDM b. Laporan hasil monev a. Tindak lanjut terhadap hasil monev





b. Perbaikan kegiatankegiatan program MSDM a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan


Pokja Manajemen perubahan

Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD

Anggaran

8 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Banyuwangi

3.

Menyusun rencana pengembangan auditor

3)

Menyusun rencana peningkatan penerapan SPIP sesuai aturan

4)

5)

Menerapkan peningkatan SPIP sesuai rencana

Melaksanakan pengembangan auditor sesuai rencana

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya

Penguatan Pengawasan 1) Menyusun rencana kebutuhan tenaga auditor

2)

Tahapan

Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur


% SKPD yang menerapkan SPIP

a. Menyusun rencana peningkatan penerapan SPIP

70%

b. Sosialisasi

% SKPD yang menerapkan SPIP 70%

a. Menerapkan SKPD b. Monev c. Tindaklanjut monev

Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 SPIP

di

hasil


Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD

Anggaran

9 No

Program/Kegiatan 6)

Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD

Indikator Target

Tahapan

Opini BPK

Penyusunan monitoring

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

rencana Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

WTP

7)

Sosialisasi tertib administrasi keuangan

Opini BPK

Sosialisasi administrasi

tertib

WTP Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

8)

9)

10)

11)

Pelaksanaan pengelolaan SKPD

monitoring keuangan di

Sosialisasi LHKPN

Asistensi penyusunan LHKPN bagi pimpinan SKPD/Unit Kerja

Penerapan sistem

pengembangan penanganan

Opini BPK

a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD

WTP

b. Tindak lanjut monitoring

Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 80%

Sosialisasi LHPKN

Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 80%

a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat

Prosentase pengaduan yang berhasil

Menyusun pengembangan

hasil



b. Monitoring penyerahan LHKPN


rencana whistle Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat SKPD Pokja Penguatan

Anggaran

10 No

Program/Kegiatan pengaduan tindak pidana korupsi (whistle blower system) dan jaminan perlindungan terhadap pelapor

Indikator Target

Tahapan

ditindaklanjuti

blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor

70%

Bulan 1

Menyusun pedoman penerapan pengembangan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor

2

3

4

5

6

7

8


Sosialisasi Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

Menerapkan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN

12) Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar

% partisipasi PNS terhadap upaya pemberantasan korupsi 70 %

% partisipasi pelajar terhadap upaya pemberantasan korupsi 90 %

Menyusun rencana kerja

Menyusun kajian pendidikan /pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar Mengkoordinasikan dengan SKPD terkait Membuat brosur/leaflet/ spanduk anti korupsi


9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penataan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat

Anggaran

11 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar Monev Tindak lanjut hasil monev 13) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas bagi semua PNS dan Kepala Desa

14) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

% jumlah PNS dan yang menandatangani dokumen Pakta Integritas 100 %

a. Membuat surat edaran tentang himbauan penandatanganan dokumen Pakta Integritas kepada SKPD dan Desa

jumlah Kades yang menandatangani dokumen Pakta Integritas 100 %

b. Mengumpulkan dan menyampaikan dokumen Pakta Integritas kepada instansi yang berwenang

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2016 2 SKPD

a. Menyiapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Menetapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM e. Melaksanakan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD yang ditunjuk/ ditetapkan pada tahun 2015


Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD, Bag. Organisasi


Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda

Anggaran

12 No

4.

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

15) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan


16) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

% hasil monev yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 90%

a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya

Persentase SKPD yang sudah menyusun SOP

a. Menyusun rencana perbaikan SOP pada semua SKPD b. Monev SOP pada semua SKPD c. Melaksanakan pemetaan SKPD/Unit Kerja pelayanan publik d. Perbaikan SOP SKPD/Unit Kerja e. Monev hasil perbaikan SOP f. Tindak lanjut hasil monev 2015

Penataan Tatalaksana 1) Perbaikan SOP bagi semua SKPD khususnya SKPD/Unit Kerja pelayanan publik

yang sesuai

85 %

2)

Menyusun rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (egovernment) : e-office, eplanning, e-budgeting, e-audit, e-procurement, eperformance/e-kinerja

Dokumen rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) : eoffice, e-planning, ebudgeting, e-audit, eprocurement, eperformance/e-kinerja 1 dok

2

3

4

5

6

7

8

a. Monev b. Tindak monev

lanjut

hasil

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat

Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, SKPD

a. Mengkoordinasikan dengan instansi/pihak terkait baik pusat maupun daerah Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 b. Mempersiapkan / meningkatkan sarana prasarana dan jaringan

9

Anggaran

13 No

Program/Kegiatan

3) Pengembangan e-office

4) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) meliputi : e-planning, ebudgeting, e-audit / sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)

Indikator Target

Persentase SKPD yang memanfaatkan fasilitas e-office dalam pengiriman surat menyurat 10 %

Pengesahan/ penetapan APBD dan PAPBD termasuk Perdanya Tepat waktu

Tahapan

Bulan 1

c. Menyusun rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) : e-office, e-planning, e-budgeting, e-audit, e-procurement, e-performance/e-kinerja a. Menyusunan rencana pengembangan e-office bagi semua SKPD; b. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD untuk melaksanakan eoffice dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas khususnya yang berkaitan dengan surat menyurat; c. Mengembangkan jaringan dan sarana prasarana d. Melakukan monitoring dan evalusi terhadap pelaksanaan e-office pada SKPD; e. Menindaklanjuti hasil monev f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan a. Menyusun rencana pengembangan SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) b. Melaksanakan/ melanjutkan kerja sama

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bagian Umum

Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

Anggaran

14 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah 95 %

Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggunjawaban belanja Lengkap sesuai peruu-an yang berlaku dan tepat waktu Tingkat opini BPK WTP

Tahapan

Bulan 1

dengan lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan anggaran (perencanaan, penganggaran dan pelaporan) c. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD untuk memanfaatkan SIKD secara optimal dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan d. Melaksanakan Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (e-planning, ebudgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) sesuai rencana e. Melakukan monev terhadap pelaksanaan rencana Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (eplanning, e-budgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) f. Menindaklanjuti hasil monev g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan , Dishub Kominfo

Anggaran

15 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


konsistensi perbaikan berkelanjutan 5) Pengembangan e-procurement

Persentase pengadaan barang dan jasa melalui elektronik 100 %

a. Menyusun rencana pemgembangan pengadaan barang dan jasa secara eletronik b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait

Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Pembangunan , Dishub Kominfo

c. Melaksanakan pengembangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi semua SKPD d. Monev e. Tindak hasil monev

6) Pengembangan e-kinerja

e-performance/

Tingkat Input data kinerja SKPD

a. Sosialisasi b. Input data kinerja SKPD c. Verifikasi data kinerja SKPD e. Implementasi e-performance/ e- kinerja e. Monev

90%

f. 7) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana

8) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai


yang sesuai

% hasil monev yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru


Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bappeda

Tindak lanjut Monev

a. Monev b. Tindak monev

Pokja manajemen perubahan lanjut

hasil

f. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi


Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi,

Anggaran

16 No

Program/Kegiatan dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Program Penataan Tatalaksana di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Indikator Target

Tahapan

90%

g. Penyusunan prioritasi

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Dishub Kominfo, Bappeda

h. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan i. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya

5.

Penguatan Akuntabilitas 1) Review rencana strategis pemerintah daerah dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemerintah daerah dan SKPD

2)

Nilai AKIP B

Penyempurnaan/penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) Nilai AKIP B

a. Menyusun rencana review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemda dan SKPD b. Melaksanakan review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemda dan SKPD a. menyusun rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) b. Sosialisasi rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) kepada SKPD c. Melaksanakan penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) Pemda dan SKPD



Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda, Bagian Organisasi, Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda Bagian Organisasi, Inspektorat

Anggaran

17 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


d. Monitoring dan evaluasi

3)

Peningkatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD

Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP-nya 30 %

e. Tindaklanjut hasil monev a. Menyusun rencana evaluasi SAKIP SKPD b. Melaksanakan evaluasi SAKIP SKPD c. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi SAKIP SKPD d. Monitoring dan evaluasi

4)

Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas


yang sesuai

5)

Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi


yang sesuai

80 %

6)

Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan targettarget prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%

e. Tindaklanjut hasil monev Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Perbaikan kegiatankegiatan program Penguatan Akuntabilitas a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat

Pokja Manajemen perubahan -Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi

Anggaran

18 No 6.

Program/Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Sosialisasi standar pelayanan publik kepada SKPD

Indikator Target

Tahapan

Jumlah SKPD yang melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan 70 %

a. Menyusun sosialisasi pelayanan kepada SKPD

rencana standar publik

b. Sosialisasi pelayanan kepada SKPD

standar publik

a. Menyusun rencana survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan b. Mengumpulkan bahan dari SKPD c. Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi a. Menyusun rencana evaluasi kinerja pelayanan publik

1)

Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 70%

2)

Evaluasi publik

Persentase SKPD yang di evaluasi memperoleh skor/nilai/kategori Baik 70 %

kinerja

pelayanan

Bulan 1

b. Membentuk tim evaluasi melalui keputusan Bupati c. Melaksanakan evaluasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan

d. Menyusun hasil evaluasi e. Menyusun rekomendasi 3)

Pengembangan pelayanan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan

Persentase SKPD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal

a. Monitoring dan evaluasi pelayanan one stop service yang sudah dilaksanakan

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Anggaran

19 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

50%

b. Menyusun hasil monev

Persentase Kecamatan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50 %

c. Menyusun rencana pengembangan pelayanan one stop service d. Melaksanakan pengembangan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan e. Monev hasil pengembangan one stop service

Persentase Kclurahan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50 %

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan

f. Tindak lanjut hasil monev

Persentase Desa yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 30 % 4)

Peningkatan komunikasi publik melalui optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat

Persentase pengaduan masyarakat yang dapat dijawab dalam waktu 24 jam 100%

Persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditangani/diselesaika n dalam waktu 1 – 3 hari kerja 80 %

a. Optimalisasi akses layanan pengaduan melalui sosialisasi kepada SKPD dan masyarakat b. Mendorong SKPD melaksanakan penanganan pengaduan secara optimal c. Monev

d. Tindak monev

lanjut

hasil


Anggaran

20 No

Program/Kegiatan 5)

Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Target % kegiatan dilaksanakan target

Tahapan yang sesuai

80%

6)

Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


yang sesuai

7)

Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi


yang sesuai

7.

Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Penataan dan Penguatan Organisasi 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tugas dan fungsi SKPD

2

3

4

5

6

7

8

9

a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Manajemen Perubahan

Pokja Manajemen Perubahan

a. Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%

a.

Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya


Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi SKPD yang diselesaikan 80 %

a. Menyusun rencana kerja monev tugas dan fungsi SKPD

Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi

80%

8)

Bulan 1

b. Melaksanakan monev tugas dan fungsi SKPD


Anggaran

21 No

Program/Kegiatan

2)

Melakukan penataan / perbaikan terhadap tugas dan fungsi SKPD sesuai kebutuhan

Indikator Target

Tahapan

Jumlah SKPD yang dilakukan penataan / perbaikan uraian tugas dan fungsinya Sesuai rekomendasi

c. Menyusun laporan hasil hasil monev sebagai bahan kebijakan lebih lanjut d. Menyusun rekomendasi a. Review rekomendasi hasil monev tugas dan fungsi SKPD b. Melaksanakan penataan / perbaikan tugas dan fungsi SKPD sesuai rekomendasi c. Formalisasi perubahan Bupati d. Monev

3)

Evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah/SKPD

Jumlah SKPD yang strukturnya dievaluasi 34 SKPD

4)

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah/SKPD sesuai peraturan yang baru

Draft OPD 1 Dok

Perda

Bulan 1

tentang

melalui Peraturan

e. Tindak lanjut hasil monev a. Menyusun rencana kerja evaluasi struktur OPD/SKPD b. Melaksanakan Evaluasi struktur OPD/SKPD c. Menyusun hasil evaluasi d. Menyusun rekomendasi a. Mereview kembali rekomendasi hasil evaluasi struktur OPD/SKPD b. Menyusun kajian restrukturisasi OPD/SKPD c. Menyusun draft struktur OPD/SKPD sesuai aturan yang baru d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait baik pusat maupun

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi


Anggaran

22 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan daerah e. Mengusulkan dalam prolegda f. Melaksanakan pembahasan di DPRD

8

Quick Wins 1) Pelaksanaan Quick Wins tahun ke 1 Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara On Line “Lahir Procot, Pulang Bawa Akta”

% Anak baru lahir usia 1 – 2 hari di RSUD/ Puskesmas yang mendapatkan Akta Kelahiran

100 %

% Anak lahir usia 3 – 60 hari yang mendapatkan Akta Kelahiran 100 %

Bulan 1

a. Merencanakan pengembangan SDM dan sistem/ aplikasi/ jaringan serta sarana dan prasarana pada SKPD / Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line b. Mengadakan kerja sama dengan Kantor Pos terkait pengiriman Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) c. Menyiapkan petugas verifikator dan operator Akta Kelahiran secara On Line d. Pelatihan bagi tenaga verifikator dan operator pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line e. Menambah/ mengembangkan jaringan internet khususnya di tempat pelayanan Akta Kelahiran secara on line f. Menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara on line

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


2017







Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bag. Organisasi, Dishub Kominfo, Dispenduk Capil, RSUD, Dinkes, Puskesmas, Kecamatan

Anggaran

23 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

Sosialisasi tentang pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line kepada masyarakat g. Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line dan gratis anak usia 1-2 hari melalui RSUD/ Puskesmas, Anak usia 3-60 hari melalui Kecamatan h. Monev

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


f.

i. 2)

3)

hasil

Pemilihan/Penyusunan/ Penetapan Quick Wins untuk tahun-tahun selanjutnya

Quick Wins

a. Identifikasi kebutuhan masyarakat

1 Quick Wins dengan SK Bupati

Pelaksanaan Quick Wins Tahun ke 3

-

b. Memilih prioritas kebutuhan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Quick Wins a. Persiapan Launching Quick Wins b. Launching Quick Wins c. Pelaksanaan Quick Wins d. Monev e. Menindaklanjuti hasil monev

-

9

Menindaklanjuti monev

Manajemen Perubahan



Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 Pokja Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi Pokja Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi, SKPD terkait

Disusun tersendiri

BUPATI BANYUWANGI Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Anggaran

24

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Recommend Documents