Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 1 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 Agustus 2014

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 No 1.

Program/Kegiatan 1 Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Identifikasi / inventarisasi Perda dan Perbup produk Pemkab. Banyuwangi yang overlapping / disharmonis

Indikator Target

Tahapan

Peta Perda / Perbup yang overlapping / disharmonis

a. Menyusun rencana kerja penataan perundangundangan yang overlapping/disharmonis b. Meminta data/masukan dari SKPD/Unit Kerja terkait Perda/Perbup yang overlapping/disharmonis c. Memverifikasi Perda/Perbup dari SKPD/Unit Kerja d. Melakukan analisis hukum e. Menyusun peta Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis f. Monitoring dan evaluasi (monev) g. Menyusun rencana tindaklanjut hasil monev

1 dok

2) Deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis

Bulan 1

Draft Perda / Perbup yang diusulkan deregulasi karena overlapping / disharmonis

a. Menyusun rencana deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan

2 Perda dan 2 Perbup

b. Mengusulkan deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan c. Memasukkan dalam prolegda d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait e. Menyusun draft perda

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum

Sudah diilaksanakan tahun 2014

Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum

Anggaran

2 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait

dan perbup

f. Finalisasi perda dan perbup g. Proses pengesahan dan penetapan 2.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Mereview/menyempurnakan hasil Analisis Jabatan (anjab)

Dokumen hasil review Anjab 1 Dokumen

2)

Mereview/menyempurnakan hasil Analisis beban Kerja (abk)

Dokumen hasil review ABK 1 Dokumen

3)

Penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ)

Dokumen SKJ

1 dokumen

a. Penyusunan rencana pelaksanaan review Anjab b. Pelaksanaan review hasil Anjab c. Penyusunan hasil review anjab d. Penerapan hasil review Anjab e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev evaluasi a. Penyusunan rencana pelaksanaan review ABK b. Pelaksanaan review hasil ABK c. Penyusunan hasil review ABK d. Penerapan hasil review untuk menghitung kebutuhan pegawai e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana pelaksanaan SKJ b. Pelaksanaan SKJ c. d. e. f.

Penyusunan hasil SKJ Penerapan hasil SKJ Monitoring dan evaluasi Tindaklanjut hasil monev

2016

Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum

Sudah dilaksanakan tahun 2014


2018 2018 2018

Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD



Anggaran

3 No

Program/Kegiatan

4)

Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD

Indikator Target

Tahapan

Dokumen rencana kebutuhan pegawai

a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai c. Penerapan hasil pada rekruitmen d. Monitoring dan evaluasi

1 dokumen

5)

Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai

Sistem rekruitmen 1 sistem

6)

7)

Pelaksanaan rekruitmen dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT)

Melakukan assesment individu (assesmen center) berdasarkan

% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%

% PNS yang memiliki kompetensi sesuai

Bulan 1

e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana perbaikan sistem rekruitmen pegawai b. Kajian perbaikan system rekruitmen pegawai c. Mempersiapkan sarana dan prasarana d. Melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan PTN e. Penyusunan sistem rekruitmen pegawai dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT) f. Uji coba

2

3

4

5

6

7

8

9


c. Menyusun laporan hasil monev d. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana assesment individu

11

12



Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi Sudah dilaksanakan tahun 2014

a. Melaksanakan rekruitmen dengan CAT b. Monitoring dan evaluasi

10


Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi

Anggaran

4 No

Program/Kegiatan kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

9)

Penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu

Penerapan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan

8

9

10

11

12


kebutuhan organisasi 70%

b. Kajian assesment individu c. Menyusun peta potensi PNS d. Monitoring dan evaluasi e. Menyusun laporan hasil monev f. Tindak lanjut hasil monev

8)

7

% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

a. Menyusun rencana penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu

80%

b. Menyusun kajian promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu c. Menentukan jabatanjabatan yang akan dibuka d. Menerapkan promosi promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu e. Monitoring dan evaluasi

% pegawai yang dinilai

f. Tindak lanjut hasil monev a. Menyusun rencana

50%

b. Menyusun kajian c. Menerapkan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan

2016


2017

2018


Anggaran

5 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak lanjut monev 10)

Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya

Jumlah sosialisasi

Kegiatan

3 kali

a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai b. Sosialisasi kepada pejabat struktural

Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

Pokja penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi

c. Sosialisasi kepada Non Pejabat struktural d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak monev

11) Pengembangan database pegawai (mengembangkan / meng-upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg

Aplikasi simpeg yang sudah diupgrade 1 Aplikasi

lanjut

hasil

a. Menyusun rencana kerja

Pokja penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi

b. Melaksanakan pengembangan database pegawai (upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg c. Input data pegawai d. Monitoring dan evaluasi

12) Menyusun kebutuhan dan rencana pengenbangan pegawai melalui diklat berbasis kompetensi

Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi 50 orang

e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana diklat berbasis kompetensi b. Koordinasi dengan Bandiklat Prop. Jatim dan instansi terkait lainnya terkait nara sumber diklat c. Merekrut peserta diklat d. Melaksanakan diklat e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut monev

hasil

2016



Anggaran

6 No

Program/Kegiatan

13) Penegakan etika birokrasi

Indikator Target

Meningkatnya birokrasi

Tahapan

Bulan 1

etika

70 %

a. Menyusun penegakan birokrasi b. Sosialisasi

2

3

4

5

6

7

kajian etika 2016

c. Melaksanakan penegakan birokrasi d. Monev

8

9

10

11

12



etika

e. Tindak lanjut monev 14) Penataan jumlah dan distribusi PNS

Dokumen penataan distribusi 1 dok

hasil dan

a. Melakukan inventarisasi jumlah pegawai masingmasing SKPD b. Melaksanakan ditribusi pegawai

Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi

c. Monev

15) Melaksanakan evaluasi jabatan sesuai aturan yang baru

Peringkat jabatan PNS 1 dok

d. Tindaklanjut hasil evaluasi a. Menyusun rencana kerja b. Mengkoordinasikan ke instansi terkait prop. jatim untuk penyediaan nara sumber c. Melaksanakan evaluasi jabatan d. Implementasi evaluasi jabatan

16) Menyusun rencana penempatan dan pola karier PNS

Dok. rencana penempatan dan pola karier 1 dok

a. menyusun penyusunan penempatan karier PNS b. Menyusun penempatan karier PNS c. Menerapkan penempatan karier PNS d. Monev

2017

Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD

hasil rencana

dan

pola

rencana dan pola rencana dan pola

2016


Anggaran

7 No

Program/Kegiatan

17) Penerapan kerja PNS

penilaian

Indikator Target prestasi

Tahapan

Bulan 1

Jumlah PNS yang kinerjanya mencapai target 80 %

2

3

4

5

6

7

8

9

e. Tindaklanjut monev a. Menyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) 2015 b. Menginventarisir SKP 2015

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi

c. Melaksanakan penilaian prestasi kerja 2014 d. Monev penyusunan SKP 2015 e. Tindak lanjut monev 18)

Peningkatan disiplin PNS

19) Monitoring dan kegiatan program MSDM

% PNS yang melanggar ketentuan jam kerja

a. Sosialisasi peraturan tentang disiplin PNS

15 %

b. Menyiapkan sistem aplikasi absensi elektronik / barcode c. Menyiapkan sarana dan prasarana (mesin absensi) f. Melaksanakan sistem kehadiran pegawai dengan menggunakan mesin absensi / barcode g. Monev h. Tindak lanjut hasil monev a. Monev terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program MSDM b. Laporan hasil monev



Pokja Manajemen perubahan

a. Tindak lanjut terhadap hasil monev


Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD

evaluasi penataan

% kegiatan dilaksanakan target 80%

yang sesuai

20) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM


yang sesuai

b. Perbaikan kegiatankegiatan program MSDM


Anggaran

8 No

Program/Kegiatan 11)

3.

Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Indikator Target

Tahapan

% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru

a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi

100%

b. Penyusunan prioritas

Menyusun rencana pengembangan auditor

3)

Menyusun rencana peningkatan penerapan SPIP sesuai aturan

2

3

4

5

6

7

8

9


Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur


% SKPD yang menerapkan SPIP

a. Menyusun rencana peningkatan penerapan SPIP

70%

b. Sosialisasi Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

4)

Menerapkan peningkatan SPIP sesuai rencana

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD

c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya

Penguatan Pengawasan 1) Menyusun rencana kebutuhan tenaga auditor

2)

Bulan 1

% SKPD yang menerapkan SPIP 70%

a. Menerapkan SKPD b. Monev c. Tindaklanjut monev

SPIP

di hasil

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD

Anggaran

9 No

Program/Kegiatan 5)

Melaksanakan pengembangan auditor sesuai rencana

6)

Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9


Opini BPK

Penyusunan monitoring

rencana


Sosialisasi administrasi

tertib


Opini BPK

a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD


WTP

b. Tindak lanjut monitoring

WTP

7)

Sosialisasi tertib administrasi keuangan

Opini BPK WTP

8)

Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD

hasil

9)

Sosialisasi LHKPN

Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 80%

Sosialisasi LHPKN


10)

Asistensi penyusunan LHKPN bagi pimpinan SKPD/Unit Kerja

Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN

a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat


10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas

Anggaran

10 No

Program/Kegiatan

11)

Penerapan pengembangan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistle blower system) dan jaminan perlindungan terhadap pelapor

Indikator Target

Tahapan

Bulan

80%

b. Monitoring LHKPN

Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 70%

Menyusun rencana pengembangan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor


Menyusun pedoman penerapan pengembangan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor


1

2

3

4

5

% partisipasi PNS terhadap upaya pemberantasan korupsi 70 %

% partisipasi pelajar terhadap upaya pemberantasan korupsi

7

8

9

penyerahan

Sosialisasi

12) Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar

6

Menerapkan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor

2016

Tindak lanjut informasi terjadinya KKN

2016

pengaduan indikasi

Menyusun rencana kerja

Menyusun kajian pendidikan /pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar Mengkoordinasikan dengan SKPD terkait

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait dan Pengawasan -Inspektorat SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penataan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat

Anggaran

11 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

90 %

Membuat brosur/leaflet/ spanduk anti korupsi Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar Monev Tindak lanjut hasil monev

13) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas bagi semua PNS dan Kepala Desa

Bulan 1

% jumlah PNS dan yang menandatangani dokumen Pakta Integritas 100 % jumlah Kades yang menandatangani dokumen Pakta Integritas

a. Membuat surat edaran tentang himbauan penandatanganan dokumen Pakta Integritas kepada SKPD dan Desa b. Mengumpulkan dan menyampaikan dokumen Pakta Integritas kepada instansi yang berwenang

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


2016

2016 Sudah dilaksanakan pada tahun 214


Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD, Bag. Organisasi

100 % 14) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2015 2 SKPD

a. Menyiapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Menetapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM e. Melaksanakan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD yang ditunjuk/ ditetapkan pada tahun 2014

15) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program

% kegiatan dilaksanakan

yang sesuai

a. Monev

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda Pokja Penguatan

Anggaran

12 No

Program/Kegiatan Penguatan Pengawasan

16) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Penataan Tatalaksana 1) Perbaikan SOP bagi semua SKPD khususnya SKPD/Unit Kerja pelayanan publik

Indikator Target target 80% % hasil monev yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 90%

Persentase SKPD yang sudah menyusun SOP 80%

2)

Menyusun rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (egovernment) : e-office, eplanning, e-budgeting, e-audit, e-procurement, eperformance/e-kinerja

Dokumen rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) : eoffice, e-planning, ebudgeting, e-audit, eprocurement, eperformance/e-kinerja 1 dok

Tahapan

Bulan 1

b. Tindak monev

lanjut

2

3

4

5

6

7

8

9

hasil

a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya a. Menyusun rencana perbaikan SOP pada semua SKPD b. Monev SOP pada semua SKPD c. Melaksanakan pemetaan SKPD/Unit Kerja pelayanan publik d. Perbaikan SOP SKPD/Unit Kerja e. Monev hasil perbaikan SOP f. Tindak lanjut hasil monev 2014

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat

Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, SKPD

a. Mengkoordinasikan dengan instansi/pihak terkait baik pusat maupun daerah

b. Mempersiapkan / meningkatkan sarana prasarana dan jaringan c. Menyusun rencana pengembangan sistem

10


Anggaran

13 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


elektronik pemerintah (e-government) : e-office, e-planning, e-budgeting, e-audit, e-procurement, e-performance/e-kinerja

3) Pengembangan e-office

4) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) meliputi : e-planning, e-budgeting, e-audit / sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)

Persentase SKPD yang memanfaatkan fasilitas e-office dalam pengiriman surat menyurat 15 %

Pengesahan/ penetapan APBD dan PAPBD termasuk Perdanya

a. Menyusunan rencana pengembangan e-office bagi semua SKPD; b. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD untuk melaksanakan eoffice dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas khususnya yang berkaitan dengan surat menyurat; c. Mengembangkan jaringan dan sarana prasarana d. Melakukan monitoring dan evalusi terhadap pelaksanaan e-office pada SKPD; e. Menindaklanjuti hasil monev f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan a. Menyusun rencana pengembangan SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan)


Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bagian Umum

Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD

Anggaran

14 No

Program/Kegiatan

Indikator Target Tepat waktu

Tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah 95 %

Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggunjawaban belanja Lengkap sesuai per-uuan yang berlaku dan tepat waktu Tingkat opini BPK

Tahapan

Bulan 1

b. Melaksanakan/ melanjutkan kerja sama dengan lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan anggaran (perencanaan, penganggaran dan pelaporan) c. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD untuk memanfaatkan SIKD secara optimal dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan d. Melaksanakan Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (e-planning, ebudgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) sesuai rencana e. Melakukan monev terhadap pelaksanaan rencana Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (eplanning, e-budgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) f. Menindaklanjuti hasil monev g. Melakukan berbagai perbaikan yang

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Dishub Kominfo

Anggaran

15 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

WTP

5) Pengembangan e-procurement

Bulan 1

Persentase pengadaan barang dan jasa melalui elektronik 100 %

diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan a. Menyusun rencana pemgembangan pengadaan barang dan jasa secara eletronik b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Pembangunan, Dishub Kominfo

c. Melaksanakan pengembangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi semua SKPD d. Monev e. Tindak hasil monev

6) Pengembangan e-kinerja

e-performance/

Tingkat Input data kinerja SKPD 90%

a. Sosialisasi b. Input data kinerja SKPD c. Verifikasi data kinerja SKPD e. Implementasi e-performance/ e-kinerja

Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bappeda

e. Monev f. 7) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana

8) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai


yang sesuai

% hasil monev yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru

Tindak lanjut Monev

a. Monev b. Tindak monev

Pokja manajemen perubahan lanjut

hasil

f. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi

Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi,

Anggaran

16 No

Program/Kegiatan dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Program Penataan Tatalaksana di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

4.

Penguatan Akuntabilitas 1) Review rencana strategis pemerintah daerah dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemerintah daerah dan SKPD

2)

Indikator Target

Tahapan

90%

g. Penyusunan prioritasi

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Dishub Kominfo, Bappeda

h. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan i. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya

Nilai AKIP B

Penyempurnaan/penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) Nilai AKIP B

a. Menyusun rencana review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemda dan SKPD b. Melaksanakan review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemda dan SKPD

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda, Bagian Organisasi, Inspektorat

a. menyusun rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) b. Sosialisasi rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) kepada SKPD c. Melaksanakan penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) Pemda dan SKPD

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda Bagian Organisasi, Inspektorat

Anggaran

17 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


d. Monitoring dan evaluasi

3)

Peningkatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD

Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP-nya 30 %

e. Tindaklanjut hasil monev a. Menyusun rencana evaluasi SAKIP SKPD b. Melaksanakan evaluasi SAKIP SKPD c. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi SAKIP SKPD d. Monitoring dan evaluasi

2016 Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat

e. Tindaklanjut hasil monev 4)

Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas


yang sesuai

Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas

5)

Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi

% kegiatan dilaksanakan target

yang sesuai

a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Perbaikan kegiatankegiatan program Penguatan Akuntabilitas a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya

80 % 6)

5.

Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Sosialisasi standar pelayanan publik kepada SKPD

% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%

Jumlah SKPD yang melaksanakan pelayanan publik sesuai standar

a. Menyusun sosialisasi pelayanan kepada SKPD

rencana standar publik

Pokja Manajemen perubahan -Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat

Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan

Anggaran

18 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

pelayanan

1)

2)

Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan

Evaluasi publik

kinerja

pelayanan

70 %

b. Sosialisasi pelayanan kepada SKPD

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 70%

a. Menyusun rencana survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan

Persentase SKPD yang di evaluasi memperoleh skor/nilai/kategori Baik 70 %

standar publik

b. Mengumpulkan bahan dari SKPD c. Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi a. Menyusun rencana evaluasi kinerja pelayanan publik b. Membentuk tim evaluasi melalui keputusan Bupati c. Melaksanakan evaluasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan

d. Menyusun hasil evaluasi e. Menyusun rekomendasi 3)

Pengembangan pelayanan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan

Persentase SKPD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50%

a. Monitoring dan evaluasi pelayanan one stop service yang sudah dilaksanakan

Persentase Kecamatan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal

c. Menyusun rencana pengembangan pelayanan one stop service

b. Menyusun hasil monev


Anggaran

19 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

50 %

d. Melaksanakan pengembangan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan e. Monev hasil pengembangan one stop service

Bulan 1

Persentase Kclurahan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50 %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


f. Tindak lanjut hasil monev

Persentase Desa yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 30 % 4)

Peningkatan komunikasi publik melalui optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat

Persentase pengaduan masyarakat yang dapat dijawab dalam waktu 24 jam 100%

Persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditangani/diselesaikan dalam waktu 1 – 3 hari kerja 80 % 5)

Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


yang sesuai

a. Optimalisasi akses layanan pengaduan melalui sosialisasi kepada SKPD dan masyarakat b. Mendorong SKPD melaksanakan penanganan pengaduan secara optimal c. Monev

d. Tindak lanjut hasil monev a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas


Pokja Manajemen Perubahan

Anggaran

20 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Pelayanan Publik 6)

Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


yang sesuai

Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pokja Manajemen Perubahan

7)

Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi

% kegiatan dilaksanakan target

yang sesuai

a. Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


a.

Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya


a. Menyusun rencana kerja monev tugas dan fungsi SKPD

Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi

80%

8)

6.

Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Penataan dan Penguatan Organisasi 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tugas dan fungsi SKPD

2)

Melakukan penataan / perbaikan terhadap tugas dan fungsi SKPD sesuai kebutuhan

% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%

Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi SKPD yang diselesaikan 80 %

Jumlah SKPD yang dilakukan penataan / perbaikan uraian tugas

b. Melaksanakan monev tugas dan fungsi SKPD c. Menyusun laporan hasil hasil monev sebagai bahan kebijakan lebih lanjut d. Menyusun rekomendasi a. Review rekomendasi hasil monev tugas dan fungsi SKPD


Pokja Penataan dan Penguatan Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

Anggaran

21 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

dan fungsinya Sesuai rekomendasi

b. Melaksanakan penataan / perbaikan tugas dan fungsi SKPD sesuai rekomendasi c. Formalisasi perubahan Bupati d. Monev

3)

Evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah/SKPD

Jumlah SKPD yang strukturnya dievaluasi 34 SKPD

4)

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah/SKPD sesuai peraturan yang baru

Draft OPD

Perda

tentang

1 Dok

melalui Peraturan

c. Menyusun draft struktur OPD/SKPD sesuai aturan yang baru d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah e. Mengusulkan dalam prolegda f. Melaksanakan pembahasan di DPRD 8

Quick Wins 1) Pelaksanaan Quick Wins tahun ke 1 Pelayanan Pengurusan Akta

% Anak baru lahir usia 1 – 2 hari di RSUD/ Puskesmas yang

a. Merencanakan pengembangan SDM dan sistem/ aplikasi/

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Organisasi -Bagian Organisasi


e. Tindak lanjut hasil monev a. Menyusun rencana kerja evaluasi struktur OPD/SKPD b. Melaksanakan Evaluasi struktur OPD/SKPD c. Menyusun hasil evaluasi d. Menyusun rekomendasi a. Mereview kembali rekomendasi hasil evaluasi struktur OPD/SKPD b. Menyusun kajian restrukturisasi OPD/SKPD

10


2016

2016


2016

2016 2016 2017 Sudah dilaksanakan pada tahun 2014

Pokja Peningkatan Kualitas

Anggaran

22 No

Program/Kegiatan Kelahiran secara On Line “Lahir Procot, Pulang Bawa Akta”

Indikator Target

Tahapan

mendapatkan Akta Kelahiran

100 %

% Anak lahir usia 3 – 60 hari yang mendapatkan Akta Kelahiran 100 %

Bulan 1

b.

c.

d.

e.

f.

f.

g.

jaringan serta sarana dan prasarana pada SKPD / Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line Mengadakan kerja sama dengan Kantor Pos terkait pengiriman Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Menyiapkan petugas verifikator dan operator Akta Kelahiran secara On Line Pelatihan bagi tenaga verifikator dan operator pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line Menambah/ mengembangkan jaringan internet khususnya di tempat pelayanan Akta Kelahiran secara on line Menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara on line Sosialisasi tentang pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line kepada masyarakat Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line dan gratis anak usia 1-2 hari melalui RSUD/ Puskesmas, Anak usia 3-60 hari melalui Kecamatan

2

3

4

5

6

7

8

9








10

11

12

Penanggung jawab/SKPD terkait Pelayanan Publik -Bag. Organisasi, Dishub Kominfo, Dispenduk Capil, RSUD, Dinkes, Puskesmas, Kecamatan

Anggaran

23 No

Program/Kegiatan

Indikator Target

Tahapan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


h. Monev Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 i. 2)

3)

hasil

Pemilihan/Penyusunan/ Penetapan Quick Wins untuk tahun-tahun selanjutnya

Quick Wins

a. Identifikasi kebutuhan masyarakat

1 Quick Wins dengan SK Bupati

b. Memilih prioritas kebutuhan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Quick Wins

Pelaksanaan Quick Wins Tahun ke 2

-

a. Persiapan Launching Quick Wins b. Launching Quick Wins c. Pelaksanaan Quick Wins d. Monev e. Menindaklanjuti hasil monev

-

9

Menindaklanjuti monev

Manajemen Perubahan

Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 Pokja Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi

Pokja Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi, SKPD terkait

Disusun tersendiri

BUPATI BANYUWANGI

Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Anggaran

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Recommend Documents