LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 1 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 Agustus 2014
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 No 1.
Program/Kegiatan 1Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Identifikasi / inventarisasi Perda dan Perbup produk Pemkab. Banyuwangi yang overlapping / disharmonis
Indikator Target
Tahapan
Peta Perda / Perbup yang overlapping / disharmonis
a. Menyusun rencana kerja penataan perundangundangan yang overlapping/disharmonis b. Meminta data/masukan dari SKPD/Unit Kerja terkait Perda/Perbup yang overlapping/disharmonis c. Memverifikasi Perda/Perbup dari SKPD/Unit Kerja d. Melakukan analisis hukum e. Menyusun peta Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis f. Monitoring dan evaluasi (monev) g. Menyusun rencana tindaklanjut hasil monev
1 dok
2) Deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping/disharmonis
Bulan 1
Draft Perda / Perbup yang diusulkan deregulasi karena overlapping / disharmonis
a. Menyusun rencana deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan
2 Perda dan 2 Perbup
b. Mengusulkan deregulasi Perda dan Perbup yang overlapping / disharmonis sesuai hasil pemetakan c. Memasukkan dalam prolegda d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait e. Menyusun draft perda
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Anggaran
2 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
dan perbup
f. Finalisasi perda dan perbup g. Proses pengesahan dan penetapan 2.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Mereview/menyempurnakan hasil Analisis Jabatan (anjab)
Dokumen hasil review Anjab 1 Dokumen
2)
Mereview/menyempurnakan hasil Analisis beban Kerja (abk)
Dokumen hasil review ABK
1 Dokumen
3)
Penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ)
Dokumen SKJ
1 dokumen
a. Penyusunan rencana pelaksanaan review Anjab b. Pelaksanaan review hasil Anjab c. Penyusunan hasil review anjab d. Penerapan hasil review Anjab e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev evaluasi a. Penyusunan rencana pelaksanaan review ABK b. Pelaksanaan review hasil ABK c. Penyusunan hasil review ABK d. Penerapan hasil review untuk menghitung kebutuhan pegawai e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil monev a. Penyusunan rencana pelaksanaan SKJ b. Pelaksanaan SKJ c. Penyusunan hasil SKJ d. Penerapan hasil SKJ e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut hasil
Sudah dilaksanakan pada tahun 2016
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Penataan Peraturan Perundangundangan -Bag. Hukum Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD
Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 2018 2018 2018
Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD
Anggaran
3 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
monev
4)
Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD
Dokumen rencana kebutuhan pegawai 1 dokumen
5)
Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai
Sistem rekruitmen 1 sistem
6)
Pelaksanaan rekruitmen dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT)
% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 80%
a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai c. Penerapan hasil pada rekruitmen d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana perbaikan sistem rekruitmen pegawai b. Kajian perbaikan system rekruitmen pegawai c. Mempersiapkan sarana dan prasarana d. Melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan PTN e. Penyusunan sistem rekruitmen pegawai dengan menggunakan Computer Assisted Text (CAT) f. Uji coba
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
a. Melaksanakan rekruitmen dengan CAT b. Monitoring dan evaluasi c. Menyusun laporan hasil monev d. Tindaklanjut hasil monev
Pokja Penataan SMSDM -Bag. Organisasi, BKD
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
Anggaran
4 No
Program/Kegiatan 7)
Melakukan assesment individu (assesmen center) berdasarkan kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini
Indikator Target
Tahapan
% PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi 70%
a. Penyusunan rencana assesment individu
9)
Penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
Penerapan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
b. Kajian assesment individu c. Menyusun peta potensi PNS d. Monitoring dan evaluasi e. Menyusun laporan hasil monev f. Tindak lanjut hasil monev
8)
Bulan 1
% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
a. Menyusun rencana penerapan promosi PNS secara terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
80%
b. Menyusun kajian promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu c. Menentukan jabatanjabatan yang akan dibuka d. Menerapkan promosi promosi PNS secara terbuka untuk jabatanjabatan tertentu e. Monitoring dan evaluasi
% pegawai yang dinilai
f. Tindak lanjut hasil monev a. Menyusun rencana
50%
b. Menyusun kajian c. Menerapkan sistem penilaian kinerja individu (dari bawahan kepada atasan dan dari atasan kepada bawahan d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak lanjut monev
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
2018
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
Anggaran
5 No
Program/Kegiatan 10)
Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya
Indikator Target Jumlah sosialisasi
Tahapan
Bulan 1
Kegiatan
3 kali
a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai b. Sosialisasi kepada pejabat struktural
2
3
4
5
6
7
8
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
c. Sosialisasi kepada Non Pejabat struktural d. Monitoring dan evaluasi e. Tindak monev 11) Pengembangan database pegawai (mengembangkan / meng-upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg
Aplikasi simpeg yang sudah diupgrade 1 Aplikasi
lanjut
hasil
a. Menyusun rencana kerja b. Melaksanakan pengembangan database pegawai (upgrade aplikasi simpeg dan penyempurnaan simpeg c. Input data pegawai
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Pokja penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi
d. Monitoring dan evaluasi
12) Menyusun kebutuhan dan rencana pengenbangan pegawai melalui diklat berbasis kompetensi
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi 50 orang
e. Tindak lanjut hasil monev a. Penyusunan rencana diklat berbasis kompetensi b. Koordinasi dengan Bandiklat Prop. Jatim dan instansi terkait lainnya terkait nara sumber diklat c. Merekrut peserta diklat
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Organisasi Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
d. Melaksanakan diklat e. Monitoring dan evaluasi f. Tindaklanjut monev 13) Penegakan etika birokrasi
Meningkatnya birokrasi 70 %
etika
a. Menyusun penegakan birokrasi b. Sosialisasi
hasil Sudah dilaksanakan pada tahun 2015 kajian etika
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bag. Sudah dilaksanakan pada tahun 2016
Anggaran
6 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
c. Melaksanakan penegakan birokrasi d. Monev
2
3
4
5
6
7
8
9
etika
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Organisasi
e. Tindak lanjut monev 14) Penataan jumlah distribusi PNS
dan
Dokumen penataan distribusi
hasil dan
1 dok
a. Melakukan inventarisasi jumlah pegawai masing-masing SKPD b. Melaksanakan ditribusi pegawai
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi
c. Monev
15) Melaksanakan evaluasi jabatan sesuai aturan yang baru
Peringkat jabatan PNS 1 dok
d. Tindaklanjut evaluasi a. Menyusun kerja
hasil rencana
b. Mengkoordinasikan ke instansi terkait prop. jatim untuk penyediaan nara sumber c. Melaksanakan evaluasi jabatan d. Implementasi evaluasi jabatan
16) Menyusun rencana penempatan dan pola karier PNS
Dok. rencana penempatan dan pola karier 1 dok
17) Penerapan penilaian prestasi kerja PNS
Jumlah PNS yang kinerjanya mencapai target 90 %
Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD
hasil
a. menyusun rencana penyusunan penempatan dan pola karier PNS b. Menyusun rencana penempatan dan pola karier PNS c. Menerapkan rencana penempatan dan pola karier PNS d. Monev e. Tindaklanjut monev a. Menyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) 2017 b. Menginventarisir SKP 2017
Sudah dilaksanakan pada tahun 2016
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi
Anggaran
7 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
c. Melaksanakan penilaian prestasi kerja 2016 d. Monev penyusunan SKP 2017 e. Tindak lanjut monev 18)
Peningkatan disiplin PNS
19) Monitoring dan kegiatan program MSDM
evaluasi penataan
% PNS yang melanggar ketentuan jam kerja 15 %
% kegiatan dilaksanakan target
yang sesuai
80%
a. Sosialisasi peraturan tentang disiplin PNS b. Menyiapkan sistem aplikasi absensi elektronik / barcode c. Menyiapkan sarana dan prasarana (mesin absensi) f. Melaksanakan sistem kehadiran pegawai dengan menggunakan mesin absensi / barcode g. Monev h. Tindak lanjut hasil monev a. Monev terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program MSDM b. Laporan hasil monev
20) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
a. Tindak lanjut terhadap hasil monev
11)
% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%
b. Perbaikan kegiatankegiatan program MSDM a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas
Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan targettarget prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan
Pokja Penataan SMSDM -BKD, Bagian Organisasi
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Manajemen perubahan
Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD Pokja Penataan SMSDM -Bagian Organisasi, BKD
Anggaran
8 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3.
Menyusun rencana pengembangan auditor
3)
Menyusun rencana peningkatan penerapan SPIP sesuai aturan
4)
5)
Menerapkan peningkatan SPIP sesuai rencana
Melaksanakan pengembangan auditor sesuai rencana
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
Penguatan Pengawasan 1) Menyusun rencana kebutuhan tenaga auditor
2)
Tahapan
Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
% SKPD yang menerapkan SPIP
a. Menyusun rencana peningkatan penerapan SPIP
70%
b. Sosialisasi
% SKPD yang menerapkan SPIP 70%
a. Menerapkan SKPD b. Monev c. Tindaklanjut monev
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 SPIP
di
hasil
Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat,
Anggaran
9 No
Program/Kegiatan
6)
Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD
Indikator Target
Tahapan
Opini BPK
Penyusunan monitoring
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
rencana Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
WTP
7)
Sosialisasi tertib administrasi keuangan
Opini BPK
Sosialisasi administrasi
tertib
WTP Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
8)
9)
10)
Pelaksanaan pengelolaan SKPD
monitoring keuangan di
Sosialisasi LHKPN
Asistensi penyusunan LHKPN bagi pimpinan SKPD/Unit Kerja
Opini BPK
a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD
WTP
b. Tindak lanjut monitoring
Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 80%
Sosialisasi LHPKN
Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 80%
a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat
hasil
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
b. Monitoring penyerahan LHKPN
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait BKD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Inspektorat, SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat SKPD Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat SKPD
Anggaran
10 No
Program/Kegiatan 11)
Penerapan pengembangan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistle blower system) dan jaminan perlindungan terhadap pelapor
Indikator Target
Tahapan
Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 70%
Menyusun rencana pengembangan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor
Bulan 1
Menyusun pedoman penerapan pengembangan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor
2
3
4
5
6
7
8
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sosialisasi Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Menerapkan whistle blower system dan jaminan perlindungan terhadap pelapor Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN
12) Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar
% partisipasi PNS terhadap upaya pemberantasan korupsi 70 %
% partisipasi pelajar terhadap upaya pemberantasan korupsi 90 %
Sudah dilaksanakan pada tahun 2016
Menyusun rencana kerja
Menyusun kajian pendidikan /pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar Mengkoordinasikan dengan SKPD terkait Membuat brosur/leaflet/ spanduk anti korupsi
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penataan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
Anggaran
11 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
Melaksanakan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi bagi PNS dan pelajar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
Sudah dilaksanakan pada tahun 2016
Monev Tindak lanjut hasil monev 13) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas bagi semua PNS dan Kepala Desa
14) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
% jumlah PNS dan yang menandatangani dokumen Pakta Integritas 100 %
a. Membuat surat edaran tentang himbauan penandatanganan dokumen Pakta Integritas kepada SKPD dan Desa
jumlah Kades yang menandatangani dokumen Pakta Integritas 100 %
b. Mengumpulkan dan menyampaikan dokumen Pakta Integritas kepada instansi yang berwenang
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2017 2 SKPD
a. Menyiapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Menetapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM e. Melaksanakan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD yang ditunjuk/ ditetapkan pada tahun 2016
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, BKD, Bag. Organisasi
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda
Anggaran
12 No
4.
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
15) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan
% kegiatan dilaksanakan target 80%
16) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
% hasil monev yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru
Penataan Tatalaksana 1) Perbaikan SOP bagi semua SKPD khususnya SKPD/Unit Kerja pelayanan publik
yang sesuai
90%
Persentase SKPD yang sudah menyusun SOP 85 %
2)
Menyusun rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (egovernment) : e-office, eplanning, e-budgeting, e-audit, e-procurement, eperformance/e-kinerja
Dokumen rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) : eoffice, e-planning, ebudgeting, e-audit, eprocurement, eperformance/e-kinerja 1 dok
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
a. Monev b. Tindak monev
lanjut
hasil
a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya a. Menyusun rencana perbaikan SOP pada semua SKPD b. Monev SOP pada semua SKPD c. Melaksanakan pemetaan SKPD/Unit Kerja pelayanan publik d. Perbaikan SOP SKPD/Unit Kerja e. Monev hasil perbaikan SOP f. Tindak lanjut hasil monev 2016
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, SKPD
a. Mengkoordinasikan dengan instansi/pihak terkait baik pusat maupun daerah Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 b. Mempersiapkan / meningkatkan sarana
9
Anggaran
13 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
prasarana dan jaringan
3) Pengembangan e-office
4) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) meliputi : e-planning, ebudgeting, e-audit / sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan
Persentase SKPD yang memanfaatkan fasilitas e-office dalam pengiriman surat menyurat 10 %
Pengesahan/ penetapan APBD dan PAPBD termasuk Perdanya
c. Menyusun rencana pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) : eoffice, e-planning, ebudgeting, e-audit, eprocurement, eperformance/e-kinerja a. Menyusunan rencana pengembangan e-office bagi semua SKPD; b. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD untuk melaksanakan eoffice dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas khususnya yang berkaitan dengan surat menyurat; c. Mengembangkan jaringan dan sarana prasarana d. Melakukan monitoring dan evalusi terhadap pelaksanaan e-office pada SKPD; e. Menindaklanjuti hasil monev f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan a. Menyusun rencana pengembangan SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bagian Umum
Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Anggaran
14 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
pelaporan (SIMRAL)
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
pelaporan) Tepat waktu
Tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah 95 %
Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggunjawaban belanja Lengkap sesuai peruu-an yang berlaku dan tepat waktu
b. Melaksanakan/ melanjutkan kerja sama dengan lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan anggaran (perencanaan, penganggaran dan pelaporan) c. Melakukan sosialisasi kepada semua SKPD untuk memanfaatkan SIKD secara optimal dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan d. Melaksanakan Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (e-planning, ebudgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) sesuai rencana e. Melakukan monev terhadap pelaksanaan rencana Pengembangan sistem informasi keuangan daerah (eplanning, e-budgeting, eaudit/SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan) f. Menindaklanjuti hasil monev g. Melakukan berbagai
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Pokja Penataan Tatalaksana -Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan , Dishub Kominfo
Anggaran
15 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
WTP
Persentase pengadaan barang dan jasa melalui elektronik 100 %
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
Tingkat opini BPK
5) Pengembangan e-procurement
Bulan 1
a. Menyusun rencana pemgembangan pengadaan barang dan jasa secara eletronik b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Pembangunan , Dishub Kominfo
c. Melaksanakan pengembangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi semua SKPD d. Monev e. Tindak hasil monev
6) Pengembangan e-kinerja
e-performance/
Tingkat Input data kinerja SKPD
a. Sosialisasi b. Input data kinerja SKPD c. Verifikasi data kinerja SKPD d. Implementasi eperformance/ e-kinerja e. Monev
90%
f. 7) Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana
8) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
% hasil monev yang ditindaklanjuti
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Pokja Penataan Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bappeda
Tindak lanjut Monev
a. Monev b. Tindak monev
Pokja manajemen perubahan lanjut
hasil
a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Pokja Penataan
Anggaran
16 No
Program/Kegiatan dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Program Penataan Tatalaksana di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Indikator Target
Tahapan
melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 90%
perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritasi
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Tatalaksana -Bagian Organisasi, Dishub Kominfo, Bappeda
c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
5.
Penguatan Akuntabilitas 1) Review rencana strategis pemerintah daerah dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemerintah daerah dan SKPD
2)
Nilai AKIP B
Penyempurnaan/penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) Nilai AKIP B
a. Menyusun rencana review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemda dan SKPD b. Melaksanakan review renstra pemda dan SKPD termasuk identifikasi visi dan misi pemda dan SKPD a. menyusun rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) b. Sosialisasi rencana penyempurnaan/ penajaman sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) kepada SKPD c. Melaksanakan penyempurnaan/ penajaman sasaran
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Sudah dilaksanakan pada tahun 2015
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda, Bagian Organisasi, Inspektorat Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Bappeda Bagian Organisasi, Inspektorat
Anggaran
17 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK/Tapkin) Pemda dan SKPD d. Monitoring dan evaluasi
3)
Peningkatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD
Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP-nya 40 %
e. Tindaklanjut hasil monev a. Menyusun rencana evaluasi SAKIP SKPD b. Melaksanakan evaluasi SAKIP SKPD c. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi SAKIP SKPD d. Monitoring dan evaluasi
4)
Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas
% kegiatan dilaksanakan target 85%
yang sesuai
5)
Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
% kegiatan dilaksanakan target
yang sesuai
85 %
6)
Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan targettarget prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%
e. Tindaklanjut hasil monev Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas b. Perbaikan kegiatankegiatan program Penguatan Akuntabilitas a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat
Pokja Manajemen perubahan -Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat
Pokja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan -Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi
Anggaran
18 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
aksi tahun berikutnya
6.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Sosialisasi standar pelayanan publik kepada SKPD
Jumlah SKPD yang melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan 80 %
a. Menyusun sosialisasi pelayanan kepada SKPD
rencana standar publik
b. Sosialisasi pelayanan kepada SKPD
standar publik
a. Menyusun rencana survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan b. Mengumpulkan bahan dari SKPD c. Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi a. Menyusun rencana evaluasi kinerja pelayanan publik
1)
Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 80%
2)
Evaluasi publik
Persentase SKPD yang di evaluasi memperoleh skor/nilai/kategori Baik 70 %
kinerja
pelayanan
b. Membentuk tim evaluasi melalui keputusan Bupati c. Melaksanakan evaluasi d. Menyusun hasil evaluasi e. Menyusun rekomendasi
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
Anggaran
19 No
Program/Kegiatan 3)
Pengembangan pelayanan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan
Indikator Target
Tahapan
Persentase SKPD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50%
a. Monitoring dan evaluasi pelayanan one stop service yang sudah dilaksanakan
Persentase Kecamatan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50 %
c. Menyusun rencana pengembangan pelayanan one stop service d. Melaksanakan pengembangan one stop service pada SKPD/Unit Pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan/Desa termasuk pelayanan perijinan e. Monev hasil pengembangan one stop service
Persentase Kclurahan yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 50 %
Bulan 1
b. Menyusun hasil monev
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
f. Tindak lanjut hasil monev
Persentase Desa yang melaksanakan pelayanan one stop service secara optimal 30 % 4)
Peningkatan komunikasi publik melalui optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat
Persentase pengaduan masyarakat yang dapat dijawab dalam waktu 24 jam 100%
Persentase pengaduan masyarakat yang dapat
a. Optimalisasi akses layanan pengaduan melalui sosialisasi kepada SKPD dan masyarakat b. Mendorong SKPD melaksanakan penanganan pengaduan secara optimal c. Monev
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
Anggaran
20 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
ditangani/diselesaika n dalam waktu 1 – 3 hari kerja 80 % 5)
Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% kegiatan dilaksanakan target
yang sesuai
80%
6)
Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% kegiatan dilaksanakan target 80%
yang sesuai
7)
Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
% kegiatan dilaksanakan target
yang sesuai
80%
8)
Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Bulan 1
% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%
d. Tindak lanjut hasil monev a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
Pokja Manajemen Perubahan
Pokja Manajemen Perubahan
a. Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
a.
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bagian Organisasi, SKPD terkait pelayanan
Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya
Anggaran
21 No 7.
Program/Kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tugas dan fungsi SKPD
2)
Melakukan penataan / perbaikan terhadap tugas dan fungsi SKPD sesuai kebutuhan
Indikator Target
Tahapan
Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi SKPD yang diselesaikan 80 %
a. Menyusun rencana kerja monev tugas dan fungsi SKPD
Jumlah SKPD yang dilakukan penataan / perbaikan uraian tugas dan fungsinya Sesuai rekomendasi
a. Review rekomendasi hasil monev tugas dan fungsi SKPD
b. Melaksanakan monev tugas dan fungsi SKPD c. Menyusun laporan hasil hasil monev sebagai bahan kebijakan lebih lanjut d. Menyusun rekomendasi
b. Melaksanakan penataan / perbaikan tugas dan fungsi SKPD sesuai rekomendasi c. Formalisasi perubahan Bupati d. Monev
3)
Evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah/SKPD
Jumlah SKPD yang strukturnya dievaluasi 34 SKPD
Bulan 1
melalui Peraturan
e. Tindak lanjut hasil monev a. Menyusun rencana kerja evaluasi struktur OPD/SKPD b. Melaksanakan Evaluasi struktur OPD/SKPD c. Menyusun hasil evaluasi d. Menyusun rekomendasi
2
3
4
5
6
7
8
9
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
Anggaran
22 No
Program/Kegiatan 4)
Restrukturisasi organisasi perangkat daerah/SKPD sesuai peraturan yang baru
Indikator Target Draft OPD
Perda
Tahapan tentang
1 Dok
8
Quick Wins 1) Pelaksanaan Quick Wins tahun ke 1 Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara On Line “Lahir Procot, Pulang Bawa Akta”
Bulan 1
% Anak baru lahir usia 1 – 2 hari di RSUD/ Puskesmas yang mendapatkan Akta Kelahiran
100 %
% Anak lahir usia 3 – 60 hari yang mendapatkan Akta Kelahiran 100 %
a. Mereview kembali rekomendasi hasil evaluasi struktur OPD/SKPD b. Menyusun kajian restrukturisasi OPD/SKPD c. Menyusun draft struktur OPD/SKPD sesuai aturan yang baru d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah e. Mengusulkan dalam prolegda f. Melaksanakan pembahasan di DPRD
a. Merencanakan pengembangan SDM dan sistem/ aplikasi/ jaringan serta sarana dan prasarana pada SKPD / Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line b. Mengadakan kerja sama dengan Kantor Pos terkait pengiriman Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) c. Menyiapkan petugas verifikator dan operator Akta Kelahiran secara On Line d. Pelatihan bagi tenaga verifikator dan operator pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line
2
3
4
5
6
7
8
9
Sudah dilaksanakan pada tahun 2016
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi -Bagian Organisasi
Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -Bag. Organisasi, Dishub Kominfo, Dispenduk Capil, RSUD, Dinkes, Puskesmas, Kecamatan
Anggaran
23 No
Program/Kegiatan
Indikator Target
Tahapan
Bulan 1
e. Menambah/ mengembangkan jaringan internet khususnya di tempat pelayanan Akta Kelahiran secara on line Menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara on line f. Sosialisasi tentang pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line kepada masyarakat g. Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran secara On Line dan gratis anak usia 1-2 hari melalui RSUD/ Puskesmas, Anak usia 3-60 hari melalui Kecamatan h. Monev
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
f.
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 i. 2)
Pemilihan/Penyusunan/ Penetapan Quick Wins untuk tahun-tahun selanjutnya
Menindaklanjuti monev
hasil
Quick Wins
a. Identifikasi kebutuhan masyarakat
1 Quick Wins dengan SK Bupati
b. Memilih prioritas kebutuhan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Quick Wins
Sudah dilaksanakan pada tahun 2014 Pokja Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi
Anggaran
24 No
Program/Kegiatan 3)
Pelaksanaan Quick Wins Tahun ke 4
Indikator Target
Tahapan
-
a. Persiapan Launching Quick Wins b. Launching Quick Wins c. Pelaksanaan Quick Wins d. Monev e. Menindaklanjuti hasil monev
-
9
Manajemen Perubahan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penanggung jawab/SKPD terkait Pokja Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi, SKPD terkait
Disusun tersendiri
BUPATI BANYUWANGI
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Anggaran
