RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016

RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 1.

LATAR BELAKANG Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

keadaan,

ketatanegaraan,

dan

tuntutan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah; Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna

dan

hasil

guna

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

dalam

menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Disamping itu pula untuk memperkuat Otonomi Daerah diperlukan mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan

terhadap

kabupaten/kota

Daerah

Bupati/Walikota

kabupaten/kota.

Sedangkan

sebagai

daerah

kepala

di

tingkat

kabupaten/kota

berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut bupati/wali kota dibantu oleh Inspektorat kabupaten/kota.

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 1

Guna

mewujudkan

Kepemerintahan

yang

baik

tujuan (Good

tersebut

diperlukan

Governance)

dalam

sistem

Tata

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan berasaskan pada kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Keberhasilan

penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Pekalongan utamanya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud apabila sistem pengawasannya dapat berjalan secara efektif. Inspektorat Kabupaten Pekalongan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan sebagai unsur pembantu Bupati memiliki peran yang

sangat

penting

untuk

mewujudkan

sasaran

strategis

di

bidang

pengawasan. 2.

TUGAS POKOK FUNGSI Inspektorat Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Pekalongan memliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : TUGAS POKOK Inspektorat Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas maka Inspektorat Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi :

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 2

a.

perencanaan program pengawasan;

b.

perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;

c.

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

d.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;

e.

pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsi di atas, Inspektorat Kabupaten Pekalongan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Bidang Pemerintahan; Bidang Pembangunan; serta Bidang Kemasyarakatan;

b.

Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;

c.

Pengusutan

mengenai

kebenaran

laporan

atau

pengaduan

tentang

hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah; d.

Pembinaan tenaga aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pekalongan;

e.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang

Sistem

Pekalongan

Pengendalian

sebagai

Aparat

Intern

Pemerintah,

Pengawasan

Intern

Inspektorat

Kabupaten

Pemerintah

melakukan

pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, melalui kegiatan: a.

Audit

b.

Reviu

c.

Evaluasi

d.

Pemantauan; dan

e.

kegiatan pengawasan lainnya

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 3

3.

VISI DAN MISI VISI Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah

untuk

mencapainya

dan

menjadikan

pengarah

bagi

pemangku

kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Inspektorat Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pekalongan

yang akan dicapai melalui

pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2011 - 2016. Visi Inspektorat Kabupaten Pekalongan dalam Renstra Kabupaten Pekalongan 2011 – 2016 adalah : “Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengawasan yang profesional“. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Kabupaten Pekalongan, dirumuskan

Dalam rangka mencapai Visi Inspektorat Misi yang akan dilaksanakan sebagai

berikut : 1.

Memperkuat kelembagaan Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

2.

Berperan

nyata

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

di

bidang

pengawasan. 3.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 4

4.

TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktorfaktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. TUJUAN Untuk melaksanakan Misi tersebut telah ditetapkan Rencana Kerja setiap tahunnya yang mengarah pada tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Inspktorat Kabupaten Pekalongan 2011-2016 yaitu : 1.

Meningkatkan tertib administrasi

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan

3.

Meningkatkan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

4.

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan

5.

Mewujudkan kualitas aparatur pengawasan yang sesuai dengan tuntutan peningkatan pelaksanaan tugas

SASARAN Adapun Sasaran Inspektorat Kabupaten Pekalongan adalah : 1.

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

2.

Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian

3.

Meningkatnya

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja

dan

keuangan 4.

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah

5.

Terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 5

6.

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati

7.

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

8.

Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa/auditor dan aparatur pengawasan

5.

RUMUSAN RENCANA AKSI Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka sesuai dengan Renstra SKPD 2011-2016, Inspektorat Kabupaten Pekalongan merumuskan Rencana Aksi Tahun 2016 dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai

komitmen

pelaksanaan

tugas

pokok

fungsinya,

maka

Rumusan Rencana Aksi Inspektorat tersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang terdiri

atas 7 program dan 38

kegiatan sebagai

berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

1.2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional

1.4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.5.

Penyediaan Alat tulis Kantor

1.6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan

1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.

Pengadaan Mebelair

2.2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 6

3.

2.4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

2.5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

2.6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.

3.1

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

3.2

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4.1

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

4.2

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

4.3

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.5

Inventarisasi Temuan Pengawasan

4.6

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4.7

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

4.8

Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD

4.9

Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD)

4.10 Penelitian dan Penilaian LP2P 4.11 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) 4.12 Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Daerah 4.13 Review atas LkjIP Pemerintah Daerah 4.14 Pemantauan atas Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.15 Asistensi/Pendampingan SKPD dalam Penyusunan Laporan Berbasis Akrual 5.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 5.1

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan 5.2

Pengiriman Peserta Diklat / Ujian / Sosialisasi / Bintek / Pelatihan/ Kursus / Seminar ke Luar Daerah

6.

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 6.1

7.

Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 7

7.1

Penyusunan

dan

Penyempurnaan

Kebijakan

dan

Prosedur

Pengawasan Rumusan Rencana Aksi Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Pekalongan sebagaimana terlampir. 6.

PENUTUP Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 pada dasarnya merupakan support mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan agar selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya berupa RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Pada akhirnya, manfaat penyusunan Rencana Aksi akan dapat diperoleh, manakala seluruh komponen dalam SKPD bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Disamping itu, perlu juga dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Kajen,

Desember 2015 INSPEKTUR

KABUPATEN PEKALONGAN

H. ACHMAD MAS’UDI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19570727 198503 1 025

Rencana Aksi Inspektorat Kab. Pekalongan Tahun 2016

Page 8