4/16/2013
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR integeritas, profesional, akuntabel
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2013
Created by aba subagja
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 2 Peraturan P t M t i Negara N P d 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 2
1
4/16/2013
PENGEMBANGAN SDM APARATUR DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. KONDISI SDM APARATUR SAAT INI
KONDISI YANG DIHARAPKAN
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:
1. Total PNS sebanyak 4.467.982 (Januari 2013). 2 J 2. Jml, l k kualitas, lit di t ib i distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dg kebutuhan riil. 3. Animo masyarakat yang kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil sangat besar 4. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya (politisasi birokrasi) 5. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. 6. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
1. Perencanaan Pegawai g 2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4. Penyusunan Pola Karier Pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai 6. Pengembangan kualitas pegawai 7. Penegakan Disiplin Pegawai 8. Remunerasi 9. Pemberhentian dan/ pemensiunan
PNS: 1. BERSIH 2. PROFESIONAL (KOMPETEN/M UMPUNI)
PELAYANAN MASYARAKAT
3. MELAYANI 4. SEJAHTERA
LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONAL REGIONAL GLOBAL
3
Area Perubahan AREA
HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Tatalaksana T t l k
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan prinsip-prinsip d sesuaii dengan d i i i i goodd governance
Peraturan Perundang‐undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya Manusia aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas p , Kolusi dan Nepotisme p Korupsi,
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mind set dan culture Set Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
4
2
4/16/2013
PENATAAN SDM DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
• Melakukan Evaluasi jabatan • Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jjabatan,, dan pengembangan p g g pegawai • Menyusun uraian jabatan • Menyusun profil kompetensi pegawai • Menyusun standar kompetensi jabatan • Menyusun job grading dan job pricing • Menerapkan sistem penilaian kinerja, • Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi • Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi • Membangun/mengembangkan database pegawai • Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi
9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI
1. Penataan Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah dan distribusi PNS; 3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka; 4. Profesionalisasi PNS; 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government); 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha; 7 Peningkatan 7. transparansi dan akuntabilitas aparatur; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Efisiensi 5Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS llebih ( i bih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun) c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawai d Monitoring dan evaluasi d. redistribusi /realokasi PNS e. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela
3
4/16/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI
SISTEM SELEKSI CPNS
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui : Kerjasama dengan konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS a.
PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI
PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kebijakan promosi PNS Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/ atau fungsional b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan
secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional
1) PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN; 2) PENINGKATAN KEMAMPUAN PNS BERBASIS KOMPETENSI; 3) SISTEM NASIONAL DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI; 4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN PNS; 5) SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS; 6) MUTASI DAN ROTASI SESUAI KOMPETENSI SECARA PERIODIK; 7) PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU; 8) PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL :
4
4/16/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI
PENGUATAN SISTEM DISIPLIN DAN ETIKA SDM APARATUR PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS PENYEMPURNAAN SISTEM PENSIUN
a. Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur b. Laporan Harta Kekayaan PNS a. Perbaikan Struktur Penggajian b. PemberianTunjangan Berbasis Kinerja Secara Bertahap a. Penyempurnaan Sistem Pensiun b. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan
RENCANA AKSI K/L/PEMDA
5
4/16/2013
I. PENGADAAN CPNS (1) Usulan formasi wajib berdasarkan hasil : a. Analisis jabatan
Formasi
b. Analisis beban kerja c. Redistribusi PNS d. Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun
PENGADAAN CPNS (2) Penetapan p formasi berbasis jjabatan : a. Nama jabatan b. Kualifikasi pendidikan c. Gol/ruang d Jumlah d. J l h alokasi l k i e. Unit kerja penempatan
6
4/16/2013
Materi Soal Soal ujian 1.
Tes Kompetensi Dasar Tes Wawasan Kebangsaan
1 Soal disusun oleh Tim Ahli 1. /konsorsium
Tes T Intelegensia I t l g i Umum U Tes Karakteristik Pribadi
2. Tim penyusun soal dan Tim peramu soal terpisah
2. Tes Kompetensi Bidang Tes Tertulis
3. Dilakukan Uji validitas Soal
Wawancara
4. Seluruh instansi menggunakan standar soal yang sama Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan soal lebih terjamin shg PNS kualitasnya sama
Tes Psikologi Lanjutan Praktek (performance tes) Dengan Panduan yang dietapkan oleh PPK 3. Peserta wajib lulus kompetensi dasar (Passing Grade)
Pengawasan 1.
Pengawasan Internal Pemerintah - Pengawas internal instansi - BPKP - BIN - KPK (Deputi Pencegahan) - POLRI (Bareskrim) -BPPT -Lemsaneg L - Kemen.PAN-RB (Deputi Waskun) - BKN (Deputi Dalpeg)
2.
Pengawasan Ekternal
Pengolahan Hasil Ujian 1. Dilakukan oleh Konsorsium/Tim Ahli 2. Bersifat terbuka 3. Nilai dapat diketahui oleh peserta 4. Menggunakan passing grade tertentu 5. Hasil olahan disampaikan dari Konsorsium ke Panitia Nasional disampaikan ke PPK 6. Penetapan Kelulusan oleh PPK berdasar hasil olahan Konsorsium
Konsorsium LSM
7
4/16/2013
POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL 3 (Tiga) Pola : 1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun. 2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jjumlah PNS y yang gp pensiun. 3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun.
II. MENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 1. ADANYA STANDAR KOMPETENSI DALAM PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN 2. ADANYA KEJELASAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN KOMPETENSI MANAJERIAL ATAU KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGANGKATAN JABATAN 3 ADANYA PENILAIAN KOMPETENSI YANG JELAS 3. DALAM PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN 4. MENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSINYA
8
4/16/2013
III. PENINGKATAN KEMAMPUAN PNS (DIKLAT) 1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI 2. ADANYA PEMENUHAN KOMPETENSI DALAM PENGANGKATAN JABATAN 3. KEWAJIBAN DAN PERSENTASE PENINGKATAN PNS DALAM MENGIKUTI DIKLAT, BAIK STRUKTURAL TEKNIS MAUPUN STRUKTURAL 4. MENYUSUN POLA DIKLAT UNTUK LINGKUNGAN INSTANSINYA
IV. PENINGKATAN KEMAMPUAN PNS (PENDIDIKAN FORMAL) 1 PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DALAM BENTUK 1. TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR 2. KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR 3. KETENTUAN PEMBERIAN IJIJN BELAJAR 4. JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN PERPANJANGAN 5. KEWAJIBAN KERJA = 2 X n (MASA TUGAS BELAJAR) 6. LAPORAN KEMAJUAN DAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR ATAU IJIN BELAJAR 7. PENGATURAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR
9
4/16/2013
V. PROMOSI JABATAN SECARA TERBUKA 1. DILAKUKAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA 2. TATA CARA DAN PELAKSANAAN SELEKSI 3. SELEKSI KOMPETENSI ( MANAJERIAL DAN BIDANG) 4 REKOMENDASI DAN PEMILIHAN OLEH 4. BAPERJAKAT 5. PEMBIAYAAN 6. MONITORING DAN EVALUASI
VI. SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS 1. DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI 2. JABATAN-JABATAN YANG MEMERLUKAN KOMPETENSI TERTENTU 3. MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI 4. MENGEMBANGKAN KOMPETENSI 5. BERSERTIFIKAT SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN TERHADAP KOMPETENSI PNS 6. MENGIKUTSERTAKAN PNS UNTUK SERTIFIKASI BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN TERTENTU
10
4/16/2013
VII. PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 1. MENGEMBANGKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 2. RENCANA PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 3. POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
VIII. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (1) 1. PEMBINAAN DAN MENJAMIN PEMBINAAN PNS BERDASAR SISTEM KARIER DAN PRESTASI KERJA DENGAN TITIK BERAT PADA SISTEM PRESTASI KERJA 2. MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA YANG NYATA DAN TERUKUR 3. PRINSIP OBJEKTIF, TERUKUR,AKUNTABEL, PARTISIPASI, TRANSPARAN 4. PNS SUDAH MENYUSUN SKP
11
4/16/2013
IX. MENYUSUN PROFIL KOMPETENSI PNS 1. DATA BASE PROFIL KOMPETENSI PNS 1 2. PEMANFAATAN PROFIL KOMPETENSI UNTUK PROMOSI DAN MUTASI 3. UP DATE PROFIL KOMPETENSI PEGAWAI 4. MENETAPKAN PROFIL KOMPETENSI PNS DI LINGKUNGAN MASING-MASING
X. POLA KARIER PNS 1. MENYUSUN POLA KARIER PNS DI LINGKUNGANNYA 2. 2 POLA KARIER DIDASARKAN PADA KOMPETENSI 3. DIMANFAATKAN UNTUK PENEMPATAN, ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI 4. POLA KARIER PNS DISUSUN SEJAK PENGANGKATAN PERTAMA SBG CPNS- PNSJABATAN HINGGA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN PNS (56 THN) OLEH MASING-MASING INSTANSI. INSTANSI 5. JABATAN, PANGKAT, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN, KOMPETENSI, PENGALAMAN, MASA JABATAN. 6. BISA DIALAKUKAN VERTIKAL, HORIZONTAL DAN DIAGONAL
12
4/16/2013
XI. DISIPLIN DAN KODE ETIK PNS
1.PENEGAKKAN DISIPLIN PNS 2.PENYUSUNAN KODE ETIK PNS 3.PENANGANAN 3 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 4.MONITORING DAN EVALUSI
XII. DATA BASE PEGAWAI
1. MENYUSUN DAN MENGEMBANGKAN DATA BASE PEGAWAI 2. PEMANFAATAN DATABASE PEGAWAI DALAM RANGKA MENDUKUNG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
13
4/16/2013
XIII. ASSESMENT CENTER
1 PEMANFAATAN AC 1. C UNTUK PENGUKURAN KOMPETENSI JABATAN, PENEMPATAN DALAM JABATAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI 2. MENYUSUN PEDOMAN DALAM RANGKA AC
XIV. EVALUASI JABATAN (1) Evaluasi jabatan jabatan:: suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan g faktor jjabatan terhadapp informasi faktor jjabatan kriteria-kriteria yyangg disebut sebagai untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan Peta Jabatan: Jabatan: susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja Informasi Faktor Jabatan: d t yang diperlukan data di l k dalam d l rangka k pelaksanaan lk evaluasi l i jabatan j b t struktural t kt l maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara
JOB GRADING DAN JOB PRICING
14
4/16/2013
XIV. EVALUASI JABATAN (2)
TABEL BATASAN NILAI DAN KELAS JABATAN
Batasan Nilai 190-240 245-300 305-370 305 370 375-450 455-650 655-850 855-1100 1105-1350 1355-1600 1605-1850 18 2100 1855-2100 2105-2350 2355-2750 2755-3150 3155-3600 3605-4050 4055-ke atas
Kelas Jabatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SeMOGA Sukses
Created by aba subagja
30
15
