SATPOL-PP KOTA BOGOR BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

SATPOL-PP KOTA BOGOR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bogor dapat dikemukakan dalam perspektif masalah sebagai berikut : 1. Latar belakang masalah Penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kian menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuntutan yang demikian timbul dari kehidupan sosial politik yang semakin demokratis kian menekan Pemerintah Kota Bogor untuk mampu mewujudkan good governance. Sejalan dengan kondisi kehidupan sosial politik tersebut, kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang semakin dinamis dan sarat tantangan

kian mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk

mengembangkan suatu sistem perencanaan pembangunan yang sesuai dengan permasalahan wilayah kota bogor pada masa kini dan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Sementara itu kehidupan sosial budaya yang semakin dinamis dan mengglobal juga kian menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembinaan, termasuk pelayanan publik dan pembinaan ketertiban umum yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

1


2. Fakta masalah

Fakta masalah yang tampak dari dinamika kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat kota bogor yang tercakup dalam dimensi pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr adalah sebagai berikut : -

Perilaku pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum;

-

Pelaksanaan

kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan

kebijakan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku; -

Perilaku sosial sebagian warga masyarakat yang tidak sesuai norma sosial dan ketertiban umum;

-

Dampak dari kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tuntutan dan upaya untuk mewujudkan kota bogor sebagai kota yang nyaman; Fakta masalah tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan,

kebutuhan dan permasalahan kota bogor yang bersumber dari : -

Pertumbuhan

penduduk kota bogor yang sangat pesat dan melebihi

kapasitas wilayah (over capacity); -

Pertambahan pemukiman dan pertambahan sarana tranportasi terutama sarana tranportasi publik;

-

Keterbatasan daya tampung dan dayaguna lahan kota bogor;

-

Kapabilitas pembiayaan kota bogor yang sangat terbatas;

-

Situasi perekonomian yang masih rentan (belum kondusif), lapangan kerja yang sempit, pendapatan masyarakat yang rendah dan urbanisasi penduduk dari berbagai wilayah/daerah;

-

Perilaku sosial dan perilaku ekonomi sebagian warga masyarakat yang cenderung menyimpang dari norma sosial dan melanggar ketertiban umum.


2


3. Dampak masalah

Akibat

dari fakta masalah yang demikian

itu antara lain tampak dari

kondisi keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kota bogor yang tidak optimal, yang menghambat kelancaran upaya untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan kota bogor;

4. Meta masalah Meta masalah (akar permasalahan) yang teridentifikasi dari fakta masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut : -

Tuntutan hidup pada sebagian warga masyarakat kota bogor yang mendorong terjadinya perilaku sosial dan perilaku ekonomi yang cenderung mengganggu ketertiban umum;

-

Pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai kebijakan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi wilayah kota bogor;

-

Sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah kota bogor;

-

Kinerja pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan fisik, kinerja pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan kinerja pencipataan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah yang belum optimal;

-

Keterbatasan sumber daya administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan fisik, fungsi pemantauan

kegiatan sosial masyarakat dan fungsi penegakan

ketertiban umum, perlindungan masyarakat,dan penegakan peraturan daerah;


3


5. Filosofi masalah

Berdasarkan meta masalah yang dikemukakan maka filosofi masalah yang menjadi tantangan, tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja kota bogor adalah peningkatan kinerja pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan fisik, kinerja pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan kinerja penegakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah;

6. Solusi masalah

Berdasarkan filosofi masalah tersebut maka solusi masalah yang perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kota bogor

adalah

meningkatkan kinerja pemantauan

pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan fisik, kinerja pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan

kinerja penegakan ketertiban umum,

perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah; Berdasarkan analisa perspektif

masalah yang disebutkan di atas dalam

rangka menjabarkan visi dan pembangunan kota bogor tahun 2015 – 2019 maka dipandang perlu direvisi Rencana Srategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja) yang telah disusun sebelumnya untuk kurun waktu 5(lima) tahun kedepan.


4


B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Berasarkan latar belakang yang diuraikan maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr dimaksudkan sebagai Induk Perencanaan (Master Plan) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr dalam menyusun Rencana / Program kerja Tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019; 2. Dengan demikian maka tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogradalah : a. Menyatakan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi; b. Menyatakan kebijakan dan strategi organisasi serta tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr; c. Mempolakan, mengarahkan dan mensinergikan

pelaksanaan seluruh

kebijakan dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr; d. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr; e. Menyiapkan panduan administrasi bagi seluruh unit operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota BogrKota Bogor dalam melaksanakan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pelayanan publik dan pemeliharan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah; f. Menyiapkan acuan manajerial bagi seluruh unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan;


5


g. Menjadi rujukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr; h. Menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kebijakan dan kegiatan Sat. Pol. PP Kota Bogor.

C. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Sat. Pol. PP. Kota Bogor.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr disusun berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yakni : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1960 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepostisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 5. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

6


Tanggung Jawab Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Nengara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5068); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

7


Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

8


23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) 25. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 29. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja . 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; 33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

9


Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetepan Jumlah Polisi Pamong Praja; 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160); 38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 9 Seri E); 39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Serie E); 40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Serie D); 41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Serie E); 42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

10


Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Serie E); 44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Serie E); 45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Derah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Serie D); 46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Serie E); 47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 20152019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Serie E); 48. Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional ( PROTAP) Satuan Polis Pamong Praja Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 15 Serie E) 49. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.342 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Umum


11


D. Hubungan Rencana Strategis Kota Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lain.

Hubungan fungsional Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Bogor

dengan

Perencanaan-Perencanaan

Dokumen-Dokumen

dan

Perencanaan lain adalah sebagai berikut : 1. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah hubungan fungsional penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor menjadi rumusan perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah; 2. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dengan dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah hubungan penjabaran administrative, penjabaran system dan penjabaran manajemen pemerintahan yang terjalin dalam

mekanisme

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar satuan kerja perangkat daerah dan antara satuan kerja perangkat daerah dengan berbagai instansi/lembaga pemerintahan;

E. Sistematika Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota BogrKota Bogor disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang memuat sebagai berikut : 1. Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.


12


2. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. 3. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Satuan Polisi Pamong

Praja

Kota

Bogor,

yang

dirumuskan

bersifat

spesifik,

realistis,dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. 4. Strategis merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. 5. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. 6. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 7. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.


13


BAB II GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

A. Struktur Organisasi Sat. Pol. PP. Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr sebagai berikut :

KEPALA SATUAN

Sekretaris

Kasubag Perenc. dan Pelaporan

Kabid Penegakan Perda

Kasi Penegakan Perda

Kasi penyidikan dan Penindakan

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kabid Trantib dan Linmas

Kasi Trantib

Kasi Linmas

Kasubag Keuangan

Kabid Dal-Ops

Kasi Dal-Ops

Kasi Potensi dan Pengerahan


14


B. Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr

Dengan pola pengorganisasian yang tergambar di atas Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dengan kedudukan dan kewenangan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogrmempunyai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut : a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

dan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota serta

perlindungan masyarakat. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;


15


2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Walikota; 3) Pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat di daerah; 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota,

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya; 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Walikota; 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya; c. Struktur Organisasi Susunan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas : 1) Kepala Satuan; 2) Sekretaris, membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan; a. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah; b. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan; 4) Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas, membawahkan; a. Kepala Seksi Katertiban Umum; b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;


16


5) Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan; a. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional; b. Kepala Seksi Potensi dan Pengerahan;

Tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi a. Kepala Satuan; 1) Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok

memelihara

dan

menyelenggarakan

ketertiban

umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah. 2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah. b) Pelaksanaan

kebijakan

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan

ketentraman, ketertiban umum di daerah. c) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah. d) Pelaksanaan

koordinasi

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;


17


e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah;

3) Kepala Satuan membawahkan a) Sekretaris 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Kepala Sub Bagian Keuangan b) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah; 1. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah; 2. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan; c) Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas; 1. Kepala Seksi Katertiban Umum; 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat; d) Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional; 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional; 2. Kepala Seksi Potensi dan Pengerahan; b. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja. 1. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pengelolaan kesekretariatan; 2. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan; b) Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan. c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;


18


3. Sekretaris membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3) Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah; 1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi satuan di bidang Penegakan Peraturan Daerah; 2. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Bidang Penegakkan Peraturan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Penegakkan Peraturan Daerah; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Penegakkan Peraturan Daerah; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahkan : 1) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah; 2) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan;

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Linmas); 1. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi satuan di bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;


19


2. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) membawahkan : 1) Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman Katertiban; 2) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;

e. Bidang Pengendalian dan Operasional; 1. Bidang Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi satuan di bidang Pengendalian dan Operasional; 2. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Pengendalian dan Operasional; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Pengendalian dan Operasional; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 3. Bidang Pengendalian dan Operasional membawahkan : 1) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional; 2) Kepala Seksi Potensi dan Pengerahan;


20


f. Umum; 1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok satuan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; 2) Setiap

pimpinan

satuan

organisasi

dalam

lingkungan

satuan

melaksanakan pengawasan melekat (waskat); 3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas; 4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu dan tepat sasaran, serta akurat; 5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta simplikasi secara vertikal dan horizontal; 6) Kepala Satuan secara teknis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah; 7) Kepala Satuan dalam

melaksanakan

tugas pokoknya menjalankan

hubungan fungsional dengan instansi terkait; g. Pelaporan; 1) Kepala Satuan memberikan

laporan

tentang pelaksanaan tugasnya

secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 2) Peraturan

mengenai

jenis

dan

bentuk

laporan

serta

cara

penyampaiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;


21


h. Hal mewakili 1) Sekretaris mewakili Kepala Satuan apabila Kepala Satuan berhalangan menjalankan tugas; 2) Dalam hal Sekretaris berhalangan Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

i.

Pembiayaan Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor, dan sumber-sumber lain yang sah;

j.

Kepegawaian Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan serta para pemegang jabatan Struktural dalam lingkungan satuan dilakukan dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan kerjanya;

l.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

m. Para Pejabat Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


22


n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji / gaji berkala pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Walikota; p. Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; C. Kondisi Sumber Daya Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr 1. Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr pada tahun 2014 sebanyak 252 terdiri dari staf 66 orang petugas lapangan 169 orang,unit provost 7 orang unit buser sebanyak 5 dan BKO dari Polresta kota bogor 3 orang (Terlampir tabel 2.1) 2. Kondisi daftar Aset Tetap Neraca Awal Terdiri dari

: mobil, Sepada motor, mesin computer dan lain sebagainya.

(Terlampir tabel 2.2) 3. Kondisi penambahan Aset Tetap (Terlampir Tabel 2.3);


23


BAB III ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Analisa Lingkungan Eksternal Organisasi

Penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kian menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota bogor sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Tuntutan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kehidupan sosial politik yang semakin demokratis dan memutus Pemerintah Kota Bogor agar mampu mewujudkan good govermance dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Bogor yang semakin dinamis juga menimbulkan sejumlah permasalahan lingkungan. Hal ini tampak dari fenomena kemiskinan, pengangguran dan keterbatasan sumber daya alam . Hal ini mendorong

Pemerintah Kota Bogor untuk segera

menyikapi, mengatasi dan

mengantisipasi permasalahan tersebut melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang semakin transparan, efektif dan efisien. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah fungsi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan barang publik; fungsi pelayanan untuk memenuhi kepentingan masyarakat; fungsi pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas individu serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan fungsi pembinaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang aman, tertib, bersih, rukun, dan tentram di setiap sektor dan tingkatan.


24


Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien tentu tidak hanya menurut pola kepemimpinan daerah yang amanah, komunikatif, dan aspiratif,

namun juga menurut pola pengembangan sistem manajemen pemerintahan dan dukungan sumber daya aparatur yang semakin dapat diandalkan untuk mengoptimalisasikan kinerja pembangunan, kinerja pelayanan publik, kinerja pemberdayaan masyarakat, dan kinerja pembinaan masyarakat.

Dalam konteks itu, optimalisasi kinerja pelayanan publik, dan kinerja pembinaan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP). Karena itu, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam membina ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta dalam menegakkan peraturan daerah menjadi penting dan bernilai strategis dalam mengaktualisasikan visi dan misi Pembangunan Kota Bogor.

Optimalisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogrmenjadi penting dan bernilai strategis dalam mengaktualisasikan visi dan misi Pembangunan Kota Bogor bila dikorelasikan dengan kenyataan bahwa perilaku masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah / Peraturan Walikota, disamping para pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku, perilaku sosial sebagian warga masyarakat yang tidak sesuai norma sosial dan ketertiban umum, dan dampak dari kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tuntutan upaya untuk mewujudkan kota Bogor sebagai kota yang nyaman.

Terhadap kenyataan yang demikian itu berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor , dan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor memandang perlu menyusun suatu perencanaan strategis untuk Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

25


menyikapi mengatasi dan mengantisipasi dinamika permasalahan lingkungan eksternal organisasi yang terkait dengan upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta mengefektifkan penegakan peraturan daerah. Untuk itu secara terencana dan berkesinambungan (sustainneble) maka seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor perlu meningkatkan kinerja pemantauan

pelaksanaan kebijakan dan kegiatan

pembangunan fisik

meningkatkan kinerja pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan meningkatkan kinerja penegakan ketertiban umum, yang dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019,sebagaimana matriks terlampir;

2. Analisa Lingkungan Internal Organisasi

Dengan jumlah anggota yang mencapai 252 personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan sumber daya aparatur yang Pmenyebabkan kinerja individu dan kinerja kelompok belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan fisik, kegiatan

pemantauan kegiatan sosial masyarakat yang

bertentangan dengan norma sosial dan

ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat serta kegiatan penegakan peraturan daerah / peraturan walikota di sejumlah lokasi strategis Kota Bogor. Permasalahan yang dimaksud antara lain adalah kompetensi sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr belum optimal,kekurangan personil,dan dibutuhkan juga personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota BogrWanita, kondisi kesejahteraan sebagian anggota perlu ditingkatkan, keterbatasan anggaran,jaminan keselamatan kerja dan keterbatasan sarana operasional. Kompetensi anggota yang belum optimal antara lain tampak dari lemahnya motivasi melayani (motive), watak kerja yang kurang professional (trails) dan pencitraan diri yang kurang sesuai dengan tuntutan tugas (self-concept). Dengan kelemahan yang demikian itu tampak pula kelemahan lain yaitu keterbatasan


26


pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills) yang dibutuhkan untuk menyikapi,

mengatasi dan mengantisipasi permasalahan sosial masyarakat serta keterbatasan dalam memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Keterbatasan anggaran sering menjadi kendala manakala pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dihadapkan pada tuntutan profesionalisasi pelaksanaan tugas dan tuntutan konsistensi kinerja. Konsekuensi dari tuntutan ini kurang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota.

Keterbatasan sarana operasional juga menjadi kendala teknis pelaksanaan tugas manakala kesiapan, kecekatan dan kecepatan (kesigapan) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dituntut untuk optimal dalam mengatasi dan atau mengantisipasi permasalahan sosial masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Bahkan keterbatasan sarana operasional juga dapat menimbulkan perlindungan anggota yang tidak maksimal dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu yang memerlukan peralatan pengamanan / sarana yang lengkap.

Terhadap keterbatasan yang demikian itu, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sat Pol-PP, seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor memandang perlu menyusun suatu perencanaan strategis untuk menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi dinamika permasalahan lingkungan internal organisasi yang terkait dengan upaya meningkatkan kinerja pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan fisik, meningkatkan kinerja pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan meningkatkan kinerja penegakan ketertiban umum;


27


3. Issu-Issu Strategis

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah

Kota Bogor mencanangkan Visi dan Misi

Pembangunan sebagai berikut : Visi Pembangunan Kota Bogor : “Kota Jasa yang

nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan yang

Amanah” Misi Pembangunan Kota Bogor : 1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada sektor jasa yang berbasis potensi sumber daya lokal; 2. Mewujudkan

kota yang bersih, indah, nyaman dan aman dengan sarana

prasarana yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlak, kreatif, inovatif dan bermental wirausaha; 4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum;

Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Bogor tersebut dan berdasarkan analisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi yang demikian itu teridentifikasi issu-issu strategis yang berkorelasi dengan optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor; Issu-issu strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan untuk meningkatkan kinerja anggota SatPol-PP; 2. Peningkatan kinerja anggota / meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional pemantauan

pelaksanaan kebijakan dan

kegiatan pembangunan fisik,

kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan operasional penyelenggaraan


28


ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah / peraturan Walikota; 3. Peningkatan pembangunan

pemantauan fisik,

pelaksanaan

pemantauan

kegiatan

kebijakan dan kegiatan sosial

masyarakat

dan

operasionalisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah / peraturan Walikota untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, nyaman dan aman dengan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan.

4. Faktor Kunci Keberhasilan;

Berdasarkan tiga rangkaian issu-issu aktual yang demikian maka faktor kunci keberhasilan yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor antara lain sebagai berikut : 1. Kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang professional; 2. Kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang meningkat; 3. Sarana

operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang semakin

lengkap dan berkualitas; 4. Manajemen kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang tanggap, cepat dan terpadu. Keempat factor kunci keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tersebut selanjutnya menjadi entry point penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.


29


BAB IV RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Berdasarkan deskripsi kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan analisa lingkungan strategis Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor disusun perencanaan strategis sebagai berikut :

Visi dan Misi Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bogor tahun 2010 – 2014 serta deskripsi kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan analisa lingkungan strategis organisasi maka ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai berikut :

1. Visi dan Misi SatPol-PP.

Visi adalah gambaran cita-cita mengenai keadaan atau keberhasilan tertentu yang ingin diwujudkan di masa depan. Misi adalah rangkaian amanat dalam mengaktualisasikan/melaksanakan visi. Dengan pandangan ini, Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr adalah “MEWUJUDKAN KOTA YANG AMAN, TERTIB DAN NYAMAN”. Aktualisasi visi tersebut

mencakup tiga Variable pembangunan yakni :

Variabel Aman bagi seluruh warga masyarakat; Variabel Tertib lingkungan bagi kepentingan seluruh warga masyarakat; dan Variabel Nyaman bagi kehidupan seluruh warga masyarakat;


30


Ketiga Variabel tersebut dipandang sebagai variabel konsekuensi yang terbentuk dari peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogrsebagai variabel antecedent.

Ketiga Variabel tersebut dioperasionalkan menjadi tiga Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr, sebagai berikut :

Misi pertama : Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan anggota SatPol-PP. yang professional untuk mewujudkan kota yang aman, tertib, dan nyaman.

Misi kedua : Meningkatkan Sarana Operasional SatPol-PP. yang semakin lengkap dan berkualitas untuk mewujudkan kota yang aman, tertib, dan nyaman.

Misi ketiga : Mengembangkan Sistem Manajemen Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang tanggap, cepat, dan terpadu untuk mewujudkan kota yang aman, tertib, dan nyaman.

2. Kebijakan dan Strategi SatPol-PP.

Guna merealisasikan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr ditetapkan kebijakan dan strategi Sat. Pol. PP sebagai berikut : a. Kebijakan SatPol - PP. Kebijakan pertama : Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang professional sebagai kekuatan utama organisasi untuk meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi;


31


Kebijakan kedua : Meningkatkan Sarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang semakin lengkap dan berkualitas sebagai kekuatan teknis operasional untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

Kebijakan ketiga : Mengembangkan Sistem Manajemen Operasional Sat. Pol.PP yang tanggap, cepat dan terpadu sebagai kekuatan manajerial untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman dalam rangka mendukung realisasi Visi dan Misi Pembangunan Kota Bogor;

b. Strategi Sat. Pol. PP.

Dengan tiga kebijakan yang demikian itu maka dikembangkan pilihan pendekatan strategi yang meliputi :

Pendekatan

Profesional

adalah

penggalangan dan pendayagunaan

seluruh profesi dan keahlian individu dan kelompok anggota Sat. Pol.PP yang relevan untuk mengoptimalisasikan implementasi kebijakan serta proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

Pendekatan Fungsional dan Institusional adalah penggalangan dan pendayagunaan

fungsi-fungsi

kelembagaan

serta

penggalangan

dan

pendayagunaan potensi dan partisipasi seluruh institusi pemerintahan dan institusi sosial kemasyarakatan (stakeholder) yang terkait dengan upaya mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat.

Pendekatan Integrasional adalah pengintegrasian, pengkoordinasian dan penyelarasan pendekatan professional serta pendekatan fungsional

dan

institusional dalam rangka mewujudkan keterpaduan


32


dan keterarahan implementasi kebijakan dan kegiatan untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman. Ketiga pendekatan tersebut dijabarkan dengan pendekatan SWOT Analysis (analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) dan pendekatan CMO Analysis (analisis Comprehensive Multidisplinary Outline Approach yakni pendekatan yang menyeluruh dan terpadu)

3. Tujuan dan Sasaran Sat. Pol. PP.

Tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Sat. Pol. PP adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis pertama yang tercakup dalam dimensi Misi pertama adalah peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan anggota SatPol-PP. Pencapaian tujuan strategis ini meliputi : 1) Peningkatan Kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang professional untuk peningkatan kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. 2) Peningkatan Kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang semakin baik untuk peningkatan motivasi kerja, etos kerja dan budaya kerja.

Tujuan strategis kedua yang tercakup dalam dimensi Misi kedua adalah peningkatan Sarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr yang semakin lengkap dan berkualitas. Pencapaian tujuan strategis ini meliputi : 1) peningkatan

sarana

komunikasi

dan

sarana

mobilitas

untuk

mengoptimalisasikan ketanggapan, kecekatan dan kecepatan serta ketepatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogruntuk menyikapi, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019

33


mengatsi dan mengantisipasi gangguan keamanan, gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penegakan peraturan daerah; 2) peningkatan sarana pengamanan dan perlengkapan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr yang diperlukan untuk mengoptimalisasikan keamanan dan pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogrdalam menghadapi situasi gangguan keamanan, gangguan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;

Tujuan strategis ketiga yang tercakup dalam dimensi Misi ketiga adalah pengembangan sistem manajemen operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr yang tanggap, cepat dan terpadu untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman. Pencapaian tujuan strategis ini meliputi : 1) Pengembangan system manajemen informasi pelaksanaan tugas dan fungsi SatPol-PP. 2) Pengembangan

system

manajemen

Praja Kota Bogr yang efektif mengantisipasi gangguan

operasional Satuan Polisi Pamong untuk menyikapi, mengatasi dan

keamanan, gangguan ketertiban umum dan

penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;

b. Sasaran Strategis

Sasaran

strategis pertama yang tercakup dalam dimensi Misi pertama

adalah meningkatnya Kompetensi dan Kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota BogrPencapaian sasaran strategis ini meliputi : 1) Meningkatnya Kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang professional untuk peningkatan kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi;


34


2) Meningkatnya Kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr yang semakin baik untuk peningkatan motivasi kerja, etos kerja dan budaya kerja

Sasaran strategis kedua yang tercakup dalam dimensi Misi kedua adalah meningkatnya sarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang semakin lengkap dan berkualitas. Pencapaian sasaran strategis ini meliputi : 1) Meningkatnya

sarana

komunikasi

dan

sarana

mobilitas

untuk

mengoptimalisasikan ketanggapan, kecekatan dan kecepatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr untuk menyikapi, mengatsi dan mengantisipasi gangguan keamanan, gangguan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat; 2) Meningkatnya sarana pengamanan dan perlengkapan operasional SatPol-PP. yang diperlukan untuk mengoptimalisasikan keamanan dan pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogrdalam menghadapi situasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat; Sasaran strategis ketiga yang tercakup dalam dimensi Misi ketiga adalah pengembangan sistem manajemen operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogryang tanggap, cepat dan terpadu untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman. Pencapaian sasaran strategis ini meliputi : 1) Berkembangnya sistem manajemen informasi pelaksanaan tugas dan fungsi SatPol-PP. 2) Berkembangnya sistem manajemen operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr yang efektif untuk menyikapi, mengatsi dan mengantisipasi gangguan keamanan, gangguan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;


35


4. Struktur Program SatPol-PP.

Berdasakan tujuan dan strategi yang ditetapkan maka program strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk masa 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

a. Program Strategis

Program Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman dalam 5 tahun kedepan adalah: 1) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal 2) Program Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Prioritas Program

Prioritas Program SatPol-PP. untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman dalam 5 tahun ke depan adalah : 1) Program peningkatan kompetensi Anggota SatPol-PP. 2) Program peningkatan kesejahteraan Anggota SatPol-PP. 3) Program peningkatan sarana komunikasi dan sarana mobilisasi SatPol-PP.


36


c. Fokus Program

Fokus Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman dalam 5 tahun kedepan adalah : 1) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal. 2) Program Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

d. Untuk mewujudkan program strategis tersebut maka disusun rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota BogrTahun 2015 – 2019

Dari deskripsi perencanaan strategis yang tersaji dapat disusun matriks renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr terlampir.


37


Matriks 4.1 Wawasan Perencanaan Strategis Disorda Analisis Lingkungan Strategis

Faktor-faktor kunci keberhasilan

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Arah Kebijakan Organisasi

Pilihan Strategi Organisasi

Program Strategis Organisasi

Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja. : Program Kerja – Rencana Kegiatan – Rencana Kinerja Anggaran

Manajemen Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman sebagai salah satu persyaratan kondisional untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bogor

Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi

KOTA YANG AMAN, TERTIB DAN NYAMAN


38


BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Renstra Sat. Pol.PP. Kota Bogor ini diharapkan bahwa kinerja Sat PolPP dalam melaksanaan tugas dan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan prasarana fisik, pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan operasionalisasi penegakan ketertiban umum untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman menjadi lebih jelas, terpola, terpadu, terukur dan berkesinambungan.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogr ini perlu dideskripsikan menjadi tahapan-tahapan Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang meliputi Program Kerja, Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Kinerja untuk masing-masing unit Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP). Rencana Anggaran Kinerja yang disusun hendaknya mampu memperjelas indikator masukan (inputs), indikator proses (process), indikator hasil (ouputs), indikator manfaat (outcome), indikator keuntungan (benefits), dan indikator dampak (impacts) untuk setiap rencana kegiatan pada masing-masing unit SatPol-PP. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan tersebut kemudian dipandang sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Renstra masing-masing unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogrini dan menjadi rujukan manajerial dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SatPol-PP.


39


Untuk memperoleh konsep Rencana Kerja Tahunan yang jelas dan sistematik maka prosedur Penyusunan Rencana Kerja Tahunan tersebut hendaknya didasarkan pada prosedur pendekatan Analisis SWOT (Strengthen, Weakness, Opportunities, and Treats) dan pendekatan Analisis CMO (Comprehensive Multidisciplinary Outline Approach) hingga tersusunnya indikatorindikator kinerja anggaran untuk setiap rencana kegiatan yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran.

Untuk itu perlu dikembangkan forum-forum perencanaan rencana kerja tahunan yang memadukan prinsip top down planning dengan buttom up planning serta disusun pedoman manajemen dan panduan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan tersebut.

Bogor, April 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor,

EKO PRABOWO, AP . M.Si NIP. 19750507199501 1 001


40

SATPOL-PP KOTA BOGOR BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents