BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (zoonpoliticon). Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya, dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa hidup dalam organisasi. Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama menyebabkan adanya interaksi satu sama lain. Interaksi sosial antara sesama manusia inilah adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dimana satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan (Sudikno Mertokusumo, 2003: 3). Upaya untuk mengatasi konflik tersebut haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum, agar ketenteraman di dalam masyarakat tidak terganggu karenanya. Tindakan mempertahankan hak diatur dalam hukum acara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo (2006: 2), hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata inilah yang memberikan sarana untuk setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankan haknya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini merupakan upaya/tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan (Darwin Prinst, 2002: 1). Pengajuan gugatan ke muka pengadilan bukanlah merupakan hal luar biasa di dunia
peradilan
Indonesia.
Permasalahan
mulai
timbul
ketika
dalam
perkembangan kehidupan bermasyarakat, ada hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain, yang menyebabkan kerugian tidak hanya dialami oleh perorangan, melainkan dialami juga oleh sejumlah besar masyarakat (E. Sundari, 2002: 1). Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dirasa kurang memadai untuk menjawab persoalan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung
1
2
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut diatur mengenai tata cara pengajuan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan, dimana sekelompok orang tersebut selain menggugat hak-hak pribadinya sebagai korban juga bertindak mewakili korban lainnya, gugatan inilah yang disebut dengan Gugatan Perwakilan atau Gugatan Class Action. Dalam perkembangannya selanjutnya, ada gugatan perdata lain yang memiliki karakteristik hampir sama dengan Gugatan Class Action, tetapi beberapa aspek memiliki perbedaan mendasar dengan Gugatan Class Action, dimana dalam gugatan perdata ini mengatasnamakan kepentingan umum yang disebut dengan Gugatan Citizen Lawsuit (Retno Kusumo Astuti, 2005: 4). Dalam konteks ini setiap warga negara atas nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapapun yang secara nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan secara luas (pro bono publico). Gugatan Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Gugatan Citizen Lawsuit sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, dan dalam sejarahnya Citizen Lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Pada perkembangannya, Gugatan Citizen Lawsuit tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana penyelenggara negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi
hak
warga
negaranya
(Arko
Kanadianto,
http://Kanandianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-gugatan-citizen-lawsuit-diindonesia/, diakses pada tanggal 19 Februari 2016 Pukul 15.55 WIB). Berdasarkan hal tersebut, Agustinus Dawarja, Yohanes Tangur dan Ngurah Anditya merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan bekerja di Jakarta mendaftarkan Gugatan Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta. Mencermati kasus tersebut, yang menjadi persoalan adalah mengenai
3
Gugatan Citizen Lawsuit yang merupakan prosedur pengajuan gugatan yang dikenal di sistem hukum common law yang dianut oleh negara-negara anglo saxon, namun dalam kasus ini digunakan di Indonesia yang sistem hukumnya adalah civil law yang tidak mengenal adanya Gugatan Citizen Lawsuit tetapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus ini menyatakan penggunaan prosedur Gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Agustinus Dawarja c.s adalah sah, meskipun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 53.PDT.G/2012/PN.JKT.PST., hakim menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya. Terkait penjelasan tersebut, penelitian yang dimaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus Gugatan Citizen Lawsuit dalam kasus kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta. Hal ini diperlukan sebagai pijakan hukum bagi hakim dalam menangani Gugatan Citizen Lawsuit, sehingga Gugatan Citizen Lawsuit dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, khususnya mengenai sengketa yang dapat merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis hendak mengkaji dan menganalisis lebih dalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 53.PDT.G/2012/PN.JKT.PST. untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus Gugatan Citizen Lawsuit kasus kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisa dalam sebuah
penulisan
hukum
(skripsi)
dengan
judul:
“ANALISIS
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) TERKAIT KEMACETAN DI DKI JAKARTA
(STUDI
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.)”.
KASUS
PUTUSAN
NOMOR:
4
B. Rumusan Masalah 1. Apakah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak Gugatan Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) kasus kemacetan di DKI Jakarta?
C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian pasti memliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, dalam penelitian ini penulis menyajikan bahan-bahan hukum yang akurat guna menjawab permasalahan yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu: 1. Tujuan Objektif a. Mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit. b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak Gugatan Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) kasus kemacetan di DKI Jakarta. 2. Tujuan Subjektif a. Menambah
wawasan
dan
pengetahuan,
mengembangkan
serta
memperdalam pemahaman penulis di bidang Hukum Acara Perdata khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus Gugatan Citizen Lawsuit kasus kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari sebuah penelitian, khususnya bagi ilmu pengetahuan pada
5
bidang penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya. b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan-pemacahan atas permasalahan yang dikaji. c. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Menjadi media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. b. Untuk memberikan jawaban atas permasalan yang diteliti. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini kemampuan untuk mengindentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Dalam proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang nantinya menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
6
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 69). Jenis penelitian hukum doktrinal digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit dan pertimbangan hakim dalam menolak Gugatan Citizen Lawsuit kasus kemacetan di DKI Jakarta dengan meneliti secara sistematis dengan menggunakan teori dan pendapat hukum serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian ditarik kesimpulan. 2. Sifat Penelitian Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk ke dalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deksriptif, tetapi preskriptif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Sifat penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan ilmu hukum dalam menetapkan standar prosedur, ketentuanketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 130). Sifat preskriptif dari penelitian ini yaitu penulis mempelajari mengenai norma hukum serta konsep hukum Gugatan Citizen Lawsuit yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai unsur-unsur suatu
7
gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak Gugatan Citizen Lawsuit kasus
kemacetan
di
DKI
Jakarta
dalam
putusan
Nomor:
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. 3. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan undangundang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis
(historical
approach),
pendekatan
komparatif
(comparative
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Dari beberapa pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) atau biasa yang disebut dengan studi kasus, dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki,
2014:
134).
Penulis
menganalisis
putusan
Nomor:
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjawab permasalahan mengenai unsur-unsur dalam Gugatan Citizen Lawsuit dan pertimbangan hakim dalam menolak Gugatan Citizen Lawsuit kasus kemacetan di DKI Jakarta. 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahanbahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan dan putusanputusan Hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
8
Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: a. Bahan hukum primer: 1) Putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
Nomor:
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST; 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR); 5) Reglement op de Rechtcordering (Rv); 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. b. Bahan hukum sekunder: 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 2) Jurnal-jurnal hukum; 3) Artikel; dan 4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah cara studi dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan bahan melalui membaca, mengkaji dan mempelajari buku literatur, hasil penelitian terdahulu
9
dan membaca dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung di dalam penelitian ini. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif. Metode induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari pola berpikir induktif merupakan insensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan (Bambang Sunggono, 2013: 10). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pertimbangan hakim dalam Putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
Nomor:
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai unsur-unsur dalam Gugatan Citizen Lawsuit serta pertimbangan hakim dalam menolak kasus kemacetan di DKI Jakarta.
F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan mempermudah pemahaman mengenai isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada
10
bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum mengenai gugatan, tinjauan umum mengenai Citizen Lawsuit, tinjauan umum mengenai putusan dan tinjauan umum mengenai kemacetan sedangkan kerangka pemikiran menjelaskan mengenai kerangka pemikiran penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis membahas mengenai fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam kasus kemacetan DKI Jakarta serta membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit dan pertimbangan hakim dalam menolak Gugatan Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) kasus kemacetan di DKI Jakarta.
BAB IV
: PENUTUP Pada bab ini merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singkat mengenai simpulan dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan dan disertai dengan saran-saran penelitian.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
yang
didasarkan
atas
hasil
keseluruhan
