1
BAB I. PENDAHULUAN BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosialbudaya, dan pertahanan keamanan nasional yang sangat vital perannya dalam ketahanan nasional. Sistem transportasi yang handal, dengan memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien, dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa. Infrastruktur jalan sebagai unsur bagian dari sistem transportasi, sehingga infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat vital dalam transportasi nasional. Hal lain yang menjadi bukti bahwa infrastruktur jalan sangat vital adalah Renstra 2010-2014 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat bahwa jalan melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan yang ada, oleh karena itu infrastruktur jalan nasional dituntut memiliki mutu yang mantap, seperti kondisi jalan yang baik (tidak berlubang), tidak macet (lancar setiap waktu), dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan), jalan memiliki aksebilitas yang baik (tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan), jalan yang berkeselamatan (tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat). Jalan nasional yang mantap diwujudkan dengan 3 (tiga) usaha, yaitu melalui (1) pemeliharaan jalan nasional; (2) peningkatan jalan nasional; dan (3) pembangunan jalan baru. Kegiatan mewujutkan jalan nasional yang mantap melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa. Penyedia jasa terdiri dari kontraktor, konsultan supervisi dan konsultan perencana sedangkan pengguna jasa yaitu pemerintah pusat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki tugas pokok mampu menyediakan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan serta
1
2
mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial demi tercapainya Indonesia yang aman, adil dan demokratis serta lebih sejahtera melalui pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengusahaan dan pengawasan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Subbidang Bina marga menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri, dilaksanakan melalui Satuan Kerja. Satuan Kerja terdiri atas Pejabat-Pejabat Inti, yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku pengguna anggaran. Pejabat Inti Satuan Kerja terdiri atas : (1) Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; (2) Pejabat Pemungut Penerimaan Negara; (3) Pejabat Pembuat Komitmen; (4) Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; (5) Bendahara Penerima; (6) Bendahara Pengeluaran. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bina Marga mewujudkan jalan nasional yang bermutu, menurut Pertama dan Sudibya (2012) ditentukan oleh orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang menjadi wakil pemerintah di lapangan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan dan pelaksanaan pemeliharaan terhadap aset jalan pemerintah pusat, sehingga PPK merupakan penentu keberhasilan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mewujudkan jalan nasional yang bermutu. Hal yang sama diungkapkan dalam Permen PU Nomor : 14/PRT/M/2011 tentang pedoman pelaksanaan
kegiatan
Kementerian
Pekerjaan
Umum
yang
merupakan
kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri, dalam pasal-pasalnya dapat diambil kesimpulan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen merupakan jabatan yang mempunyai peranan penting dalam pencapain mutu jalan nasional, hal tersebut terkait dengan tugasnya sebagai pelaksanaan kontrak, sekaligus pengendalian dalam pelaksanaan kontrak dan bertanggungjawab terhadap kualitas dari material yang digunakan dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan nasional, oleh karena itu PPK dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja mereka yang sudah baik.
3
Bosswell dan Boudreau (2002) dalam Pertama dan Sudibya (2012) menyatakan bahwa penilaian kinerja dianggap sebagai salah satu praktek yang paling penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam menjaga dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang sudah baik. Cara penilaian kinerja yang dilakukan selama ini oleh pemerintah antara lain dengan DP-3. DP-3 adalah daftar penilaian pelaksanaan kerja yang bertujuan mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Penilaian kinerja PPK dengan DP-3 berdasarkan pada atribut indikator “kesetiaan”, “prestasi”, “tanggung jawab”, “ketaatan”, “kejujuran”, kerja sama”, “prakarsa”, “kepemimpinan”. Seiring berjalannya waktu penilaian kinerja dengan DP-3 dirasakan hanya sebagai formalitas saja, sehingga penilaian kinerja tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, dan akan selalu dalam keadaan baik. Hal tersebut bertolak belakang terhadap kenyataan mutu jalan nasional. Mulyono (2013) menyatakan bahwa dalam mewujudkan jalan nasional yang bermutu, dalam penanganan jalan nasional harus berbasis SIDLACOM, tatapi pada kenyataan dilapangan penanganan jalan nasional belum berbasis SIDLACOM, seperti (1) tidak semua hasil perencanaan berbasis akurasi data; (2) tidak semua analisis teknis berbasis akar masalah; (3) DED belum berbasis kelaikan fungsi; (4) Konflik lahan menghambat proses pembangunan; (5) capaian realisasi belum relevan dengan sasaran program; (6) penilaian mutu berbasis PHO dan FHO; (7) lemahnya pengendalian beban dan pembiaran gangguan rumija; (8) pemeliharaan rutin belum menyentuh aspek struktural. Jalan nasional yang mantap dapat terwujud dengan perubahan penanganan jalan nasional yang dilakukan PPK, dari yang tidak berbasis SIDLACOM ke penanganan jalan berbasis SIDLACOM, sehingga diharapkan kedepannya hasil perencanaan harus berbasis akurasi data yang up to date, analisis teknis harus berbasis akar masalah, DED berbasis kelaikan fungsi secara teknis, pengadaan lahan berbasis kelaikan fungsi secara administratif, adanya relevansi antara
4
sasaran program dan realisasi lapangan, penilaian mutu berbasis performace, pengendalian beban dan gangguan rumija, responsivitas cepat terhadap kerusakan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V memiliki wilayah kerja yang luas, meliputi jalan nasional pada Provinsi D. I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Panjang jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V berdasarkan hasil survei kondisi jalan tahun 2013 sebagai berikut : (1) panjang jalan nasional Provinsi jawa timur : 2027,005 Km; (2) panjang jalan nasional Provinsi Jawa Tengah : 2232,161 Km; (3) panjang jalan nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : 223,161 Km, sehingga total panjang jalan nasional di seluruh wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V : 3640,737 Km. Jalan nasional di kerja wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V memiliki fungsi yang sangat vital sebagai penghubung kegiatan perekonomian, sosial budaya di provinsi jawa jengah, jawa timur dan D.I.Yogyakarta. Berdasarkan total panjang jalan nasional yang ditangani dan fungsinya yang sangat vital, maka diperlukan kinerja yang baik dari SDM pengelola jalan nasional di wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, terutama dalam hal ini PPK sebagai manajer ruas. Berdasarkan uraian latar belakang, maka diperlukan untuk mengetahui pengaruh atribut SIDLACOM terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan tingkat penanganan atribut tersebut.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah yang terkait dengan pengaruh atribut SIDLACOM terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, sebagai berikut : 1.
Bagaimana pengaruh atribut indikator survei data dan informasi terhadap penilaian kinerja PPK jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
5
2.
Bagaimana pengaruh atribut indikator investigasi permasalahan lapangan terhadap penilaian kinerja Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
3.
Bagaimana pengaruh atribut indikator perencanaan teknis terkait dengan DED terhadap penilaian kinerja Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
4.
Bagaimana pengaruh atribut indikator pengadaan lahan jalan (pembebasan lahan) terhadap penilaian kinerja Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
5.
Bagaimana pengaruh atribut indikator pencapaian program kerja terhadap penilaian kinerja Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
6.
Bagaimana pengaruh atribut indikator pemeriksaan rutin pelaksanaan proyek terhadap penilaian kinerja Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
7.
Bagaimana pengaruh atribut indikator pemeriksaan kondisi jalan selama masa pakai terhadap penilaian kinerja Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
8.
Bagaimana pengaruh atribut indikator pemeliharaan bangunan konstruksi jalan terhadap penilaian kinerja Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan penerapannya dilapangan?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian pengaruh atribut SIDLACOM terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di
6
wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V adalah untuk mengetahui : 1.
Atribut indikator survei data dan informasi apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini?
2.
Atribut indikator investigasi permasalahan lapangan apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini?
3.
Atribut indikator perencanaan teknis jalan terkait dengan DED apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini berserta solusinya?
4.
Atribut indikator pengadaan lahan jalan (pembebasan lahan) apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini?
5.
Atribut indikator pencapaian program kerja apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini?
6.
Atribut indikator pemeriksaan rutin pelaksanaan proyek apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini?
7.
Atribut indikator pemeriksaan kondisi jalan selama masa pakai apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini?
7
8.
Atribut indikator pemeliharaan bangunan konstruksi jalan apa saja yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dan belum tertangani saat ini?
D. Manfaat Penelitian Manfaat
teoritis
yang
diperoleh
dari
penelitian
pengaruh
atribut
SIDLACOM terhadap penilaian kinerja (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK jalan nasional (studi kasus : PPK di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V), adalah : memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya peningkatan kualitas kinerja PPK dalam pencapaian mutu jalan nasional yang berbasis SIDLACOM di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V. Manfaat praktis yang didapat dari penelitian pengaruh atribut SIDLACOM terhadap penilaian kinerja (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK jalan nasional (studi kasus : PPK di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V), adalah : Supaya PPK di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V meningkatkan kinerjanya dalam usaha mencapai jalan nasional yang bermutu.
E. Batasan Penelitian Batasan pada penelitian pengaruh atribut SIDLACOM terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V adalah sebagai berikut : 1.
Penelitian dilakukan hanya pada PPK preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V.
2.
Data dan informasi diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V.
3.
Penenlitian pengaruh atribut indikator SIDLACOM terhadap penilaian kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan nasional di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di batasi oleh waktu.
8
F. Keaslian Penelitian Penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait dengan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan, adalah : 1.
Rahmawanto dkk (2012) telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SATKER APBN dan SKPD Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui faktor yang sangat mempengaruhi kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SATKER APBN dan SKPD Provinsi Kalimantan Timur, yang ditinjau dari faktor lokasi, faktor anggaran, faktor peralatan, faktor personil dan faktor rekanan. Lokasi penelitian di Kalimantan Timur dan objek studi penelitian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tergabung dalam Satuan Kerja APBN dan SKPD di Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif.
2.
Penelitian yang telah dilakukan Badri dan Fitri (2012), membahas tentang pengaruh komunikasi, pengawasan dan keahlian terhadap kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek APBN di Sumatera Selatan. Tujuan penelitian
tersebut
adalah
untuk
mengetahui
pengaruh
komunikasi,
pengawasan dan keahlian secara bersamaan maupun spasial terhadap kinerja PPK. Lokasi penelitian di Sumatera Selatan dan objek studi penelitian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek APBN di Sumatera Selatan yang tergabung dalam Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III. Metode penelitian yang digunakan adalah multiple regression model. 3.
Penelitian yang telah dilakukan Lazim dan Triyaningsih (2013), membahas tentang pengaruh pendidikan formal, motivasi dan pendidikan pelatihan terhadap kinerja petugas pengawasa di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan formal dan pendidikan pelatihan terhadap kinerja petugas pengawas lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Lokasi penelitian di Solo dan objek studi penelitian adalah Petugas Pengawas
9
di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Metode penelitian yang digunakan adalah multiple regression model.
