BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang berarti adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dalam mengantisipasi permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan keseimbangan di dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun demikian, menjaga keseimbangan tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan karenanya masalah yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia termasuk Kota Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan, polusi

dan tingginya

kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak terciptanya keseimbangan. Penanganan

masalah

transportasi

sepertinya

dihadapkan

pada

permasalahan yang rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya),

dan

kemauan

semua

pihak

untuk

bahu

membahu

“ m e m i n i m a l i s i r kerusakan” yang telah ditimbulkan bersama, dimana dengan semakin tingginya biaya kemacetan lalulintas, polusi udara, kebisingan lingkungan dan lain-lain perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Dengan berbagai permasalahan transportasi di Kota Bogor, eksistensi peran

transportasi perlu

terus dikembangkan

dan

ditingkatkan

melalui

pembangunan yang mengacu kepada konsep kesisteman, melalui proses perencanaan yang tepat dengan tahapan yang terarah. Memperhatikan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor

Tahun 2010 – 2014 dan

merespon, serta mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan skemaskema perencanaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor .

Tahun 2015 – 2019, dengan rencana anggaran pembangunan yang

RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun 2015 – 2019....................... 1

disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unifed budget), serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja, dengan tetap mengacu pada

arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dalam PERDA Kota Bogor No. 7 Th. 2005 yang telah masuk dalam Tahapan ke-3

melaui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015–2019, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas LLAJ Kota Bogor yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor.

B.

LANDASAN HUKUM Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019, adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

.


7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

.


26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalusai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; 34. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 36. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 37. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 39. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 40. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 41. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; 42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS); .


43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana

Jangka

Pembangunan

Jangka

Panjang

Departemen

Perhubungan Tahun 2005 – 2025; 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 45. Peraturan Menteri Negara Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 47. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 48. Perturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan; 49. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Jalan Berbasis Jalan; 50. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 51. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas; 52. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan; 53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

.


54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 55. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 56. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; 57. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor; 58. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025; 59. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor; 60. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031; 61. Peraturan

Daerah

Kota

Bogor

Nomor

3

Tahun

2013

tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 62. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019, adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Dinas LLAJ Kota Bogor dalam kurun waktu 2015-2019, dengan

maksud

untuk

menyediakan

tolak

ukur

pelaksanaan

strategi

pembangunan Dinas LLAJ Kota Bogor untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain:

.


1.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya

untuk

menentukan

prioritas

di

bidang

perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat tercapai; 2.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

3.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;

4.

Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Tujuan Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019

adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor dibidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bogor, dan dapat dijadikan dasar dalam; 1.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)

2.

Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit kerja Dinas LLAJ Kota Bogor dalam mewujudkan visi dam misi, sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.

3.

Mewujudkan terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan handal yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

.


D.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup dan cakupan Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019, meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.

Kurun waktu RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor adalah tahun 2015-2019,

2.

Substansi RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor, meliputi evaluasi pencapaian RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor kurun waktu 2010-2013.

3.

RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan acuan dalam penyusunan RENJA – RKA – DPA berbasis kinerja kurun waktu 2015-2019.

E.

KERANGKA PIKIR Proses Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019 diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan kurun waktu 2010-2014 sebagai dasar kebijakan lebih lanjut untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi kurun waktu 20152019. Sejalan dengan itu, diperlukan pengamatan dan analisis terhadap pengaruh lingkungan strategis yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor, baik internal maupun eksternal. Pengaruh strategi internal akan diformulasikan dalam bentuk kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh strategi eksternal akan diformulasikan dalam bentuk peluang dan ancaman. Dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan lingkungan strategis serta mencermati pencapaian target RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor kurun waktu 2010-2014, maka di dalam Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor

Tahun 2015–2019 akan dirumuskan langkah-langkah kebijakan lebih

lanjut dalam mencapai target kinerja pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kurun waktu 2015-2019. Dalam rangka memperjelas arah tugas pokok dan fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor akan dirumuskan Visi Dinas LLAJ Kota Bogor yang dijabarkan lanjut ke dalam Misi Dinas LLAJ Kota Bogor, dan lebih lanjut diformulasikan tujuan,

.


sasaran yang terukur, prioritas, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015–2019 berpedoman pada Bagan Alur Pikir sebagaimana Gambar-1. GAMBAR I-1 BAGAN ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA DINAS LLAJ KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019

EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2010-2014

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015-2019

VISI DINAS LLAJ KOTA BOGOR

TUJUAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN

SASARAN DAN PRIORITAS PENYELENGGARAAN L.L.A.J TAHUN 2015-2019

MISI DINAS LLAJ KOTA BOGOR

STRATEGI

KEKUATAN – KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN L.L.A.J TAHUN 2015-20149

PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2015-2019

RKA

RENCANA KERJA

(RENJA)

DPA

.


F.

SISTIMATIKA PENULISAN Metoda dalam Penyusunan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor

Tahun

2015–2019 adalah mengkombinasikan antara metoda top down dan bottoom up, dengan

mengoptimalkan partisipatif

dan transparansi dan diharapkan hasil

yang akan dicapai lebih bersifat representative, dengan sistematika penulisan sebagaiberikut : BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. LANDASAN HUKUM C. MAKSUD DAN TUJUAN D. RUANG LINGKUP E. KERANGKA PIKIR F. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD B. SUMBER DAYA SKPD C. PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD BAB III : EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD TH 2010-2014 A. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS A. ANALISIS RENSTRA K/L DAN SKPD PROVINSI JABAR B. TELAAHAN RTRW KOTA BOGOR C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019 A. VISI DAN MISI KOTA BOGOR B. VISI DAN MISI SKPD C. TUJUAN DAN SASARAN SKPD D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD BAB VI : TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM, INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2015-2019 A. TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM B. INDIKASI KEGIATAN DAN ESTIMASI PEMBIAYAAN BAB VII: KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA

.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor mempunyai TUGAS POKOK;

melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor, Dinas menyelenggarakan FUNGSI: 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

3.

Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

4.

Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;

5.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas LLAJ Kota Bogor

sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan LLAJ, yaitu: 1.

Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota (RIJLLAJ-K)

2. .

Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.


3.

Penentuan

lokasi,

pengadaan,

pemasangan,

pemeliharaan

dan

penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan LLAJ. 4.

Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.

5.

Penetapan Lokasi – Pengesahan Rancang Bangun – Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C

6.

Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan.

7.

Penetapan lokasi – pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan perparkiran

8.

Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kota Bogor

9.

Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran kendaraan tidak bermotor.

10. Penetapan persyaratan – tatacara pemasangan reklame dan pemberian rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum. 11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota 12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis lalu lintas 13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas 14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan kota; 15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang 16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam wilayah kota. 17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya di dalam kota. 18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Angkutan Kota) dan

Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak

Dalam Trayek (angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan untuk tujuan keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan .


angkutan orang dalam trayek, angkutan di kawasan tertentu pada jalan lokal dan jalan lingkungan, dan angkutan khusus; antar jemput anak sekolah dan karyawan) yang wilayah pelayanannya di dalam kota. 19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota 20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota. 21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum. 22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki 23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum 24. Penetapan,

pengaturan

dan

pengendalian

tempat-tempat

yang

diperuntukkan untuk kegiatan bongkar dan muat barang 25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota 26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran; a.

Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian berkala);

b.

Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;

c.

Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;

Dalam melakukan

tugas pokok dan fungsi tersebut,

STRUKTUR

ORGANISASI Dinas LLAJ Kota Bogor terdiri dari: a.

Pejabat Eselon II ; Kepala Dinas

: 1 orang

b.

Pejabat Eselon III ; - Sekretaris Dinas

: 1 orang

- Kepala Bidang c.

Pejabat Eselon IV ; - Kepala UPTD Terminal - Kepala Sub Bagian

.

: 3 orang : 1 orang : 3 orang


d.

- Kepala Seksi

: 8 orang

- Ka.Sub.Bag.TU UPTD

: 1 orang

Jabatan Fungsional;

Penguji Kendaraan Bermotor

Pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya menjalankan fungsi: 1.

Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

2.

Pelaksanaan

tugas

administrasi

umum,

administrasi

kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan; 3.

Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas (manajemen dan rekayasa lalu lintas, perparkiran dan teknik prasarana);

4.

Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas (manajemen dan rekayasa lalu lintas, perparkiran dan teknik prasarana);

5.

Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan (angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek);

6.

Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan (angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek);

7.

Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang keselamatan dan ketertiban (bimbingan keselamatan, pengendalian dan ketertiban, pengujian kendaraan bermotor);

8.

Penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, criteria, pedoman dan prosedur di bidang keselamatan dan ketertiban (bimbingan keselamatan,

pengendalian

dan

ketertiban,

pengujian

kendaraan

bermotor); 9.

Penyusunan rencana program dan rencana kerja UPTD Terminal;

10. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Terminal; 11. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana terminal

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana Gambar-II.1. .


GAMBAR II-1:

KEPALA DINAS LLAJ KOTA BOGOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR

SEKRETARIS DINAS SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

BIDANG LALU LINTAS

BIDANG KESELAMATAN & KETERTIBAN

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI TEKNIK PRASARANA

SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK

SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI MANAJEMEN & REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI ANGKUTAN TDK DALAM TRAYEK

SEKSI PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN

SEKSI PERPARKIRAN

UPTD TERMINAL SUB BAGIAN TU UPTD TERMINAL

.


SEKSI BIMBINGAN DAN KESELAMATAN

B.

SUMBER DAYA DINAS LLAJ KOTA BOGOR 1. SUMBER DAYA MANUSIA Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada keseluruhan lini struktur organisasi diatas, Dinas LLAJ Kota Bogor, s/d bulan Oktober tahun 2014 didukung sebanyak 330 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 46 orang Non PNS. a.

TABEL II-1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

JUMLAH PEGAWAI (Orang)

TINGKAT PENDIDIKAN

PNS

Calon PNS

TKK

1

S-2

15

0

0

2

S-1 / D-IV

48

0

0

3

D-III / Akademi

9

0

0

4

D-II / D-I

0

0

0

5

SMA/ Sederajat

180

0

2

6

SMP/ Sederajat

35

0

5

7

SD/ Sederajat

29

0

17

8

Non Ijasah

0

0

15

316

0

39

Jumlah Pegawai

b. TABEL II-2 : Jumlah Pegawai Berdasar Kepangkatan dan Golongan NO

GOLONGAN

1

PNS Gol. IV

6

2

PNS Gol. III

53

3

PNS Gol. II

191

4

PNS Gol. I

66

5

Calon PNS

0

6

Non PNS Jumlah Pegawai

.

JUMLAH

39 355

RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun 2015 – 2019..................... 16

c.

TABEL II-3 : Jumlah Pegawai Yg Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan NO

DIKLAT PIM.

JUMLAH

1

Diklat Pim. Tk. I

-

2

Diklat Pim. Tk. II

1

3

Diklat Pim. Tk. III

4

4

Diklat Pim. Tk. IV

12

d. TABEL II-4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonaring NO

ESSELON

JUMLAH

1

Esselon II-B (Kepala Dinas)

1

2

Esselon III-A (Sekretaris Dinas)

1

3

Esselon III-B (Kepala Bidang)

3

4

Esselon IV-A (Kasi, Ka.Sub.Bag., Ka.UPTD)

5

Esselon IV-B (Ka.Sub.Bag. TU UPTD)

1

6

Jabatan Fungsional

5

7

Staf (Termasuk CPNS dan TKK)

12

332

Jumlah Pegawai

355

2. SARANA DAN PRASARANA KERJA DINAS Sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas petugas Dinas LLAJ Kota Bogor dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya s/d akhir tahun 2013 terdiri dari: TABEL II-5 : Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Dinas NO

URAIAN 1 Mobil Dinas

4

2 Motor Dinas

14

3 Mobil Patroli

8

4 Motor Patroli

24

5 Mobil Derek

1

6 Crane Decker

2

7 Bus

1

8 Menara Komunikasi

1

9 Radio Komunikasi 10 Radio Right

.

JUMLAH

75 16


C.

PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LLAJ KOTA BOGOR Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor saat ini melaksanakan kegiatan sebagian urusan dibidang perhubungan antara lain : 1. Kegiatan Perencanaan Teknis Lalu Lintas; 2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharahaan Prasarana Lalu Lintas, Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Lalu Lintas; 3. Kegiatan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas ; 4. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan & Pelayanan Perizinan Angkutan Umum 5. Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 6. Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha & Perizinan Tertentu 7. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Ketertiban dan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Jalan 8. Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Dinas

.


BAB III EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS LLAJ KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014

A.

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN 1.

CAPAIAN APBD DINAS LLAJ KOTA BOGOR Berdasarkan hasil analisis capaian Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Tahun 2010-2014, tampak sebagaimana: LAMPIRAN–1 : Tabel Realisasi Capaian Kinerja APBD Kota Bogor Tahun 2010 S/D Tahun 2014

2.

CAPAIAN PENERAPAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN Berdasarkan hasil kinerja pelayanan Dinas LLAJ Kota Bogor berdasarkan urusan wajib perhubungan, s/d tahun 2014 menunjukkanhasil sebagai berikut:

a.

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Tingkat capaian realisasi panjang jalan yang dilintasi trayek angkutan umum s/d tahun 2014 telah mencapai 328.560 Km atau mencakup 45,67 % apabila dibandingkan dengan panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor ( 719,385 Km). Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka valuasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPP) terhadap laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari aspek tingkat capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

wajib

dilihat

dari

perbandingan “Jumlah Angkutan Darat” terhadap “Jumlah Penumpang Angkutan Darat” pada tahun 2014 sebesar 0,0135 %. b.

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan 

Realisasi pembangunan shelter sebagai bagian prasarana jalan yang menunjang pelayanan angkutan umum dengan capaian 49,12 % (56 unit shelter terbangun dari rencana 114 unit)

.




Keberadaan terminal penumpang sebagai simpul transportasi yang berfungsi sebagai tempat naik/turun penumpang dan pergantian moda dengan tingkat capaian terbangun sebesar 42,86% (3 terminal dari 7 yang direncanakan).

c.

Fasilitas Perlengkapan Jalan Sebagai upaya mendukung peningkatan kelancaran, ketertiban, keamanan

dan

kelancaran

lalu

lintas

pembangunan/pemasangan/pemeliharaan

dan

angkutan

jalan,

perlengkapan

jalan/

fasilitas jalan dari target s/d 2014 yang belum tercapai berkaitan penyediaan APILL tercapai 45 %, pembangunan Shelter tercapai 49,12 % dan pembangunan median jalan tercapai 73,41 %. d.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Sebagai

upaya

menunjang

pelaksanaan

pengujian

kendaraan

bermotor untuk menjamin kondisi kendaraan bermotor yang laik teknis dan laik operasional, jumlah ketersediaan alat uji PKB sebesar 66,67 % (10 unit dari 15 unit alat uji PKB yang seharusnya ada).

3.

CAPAIAN KINERJA (PROGRAM) DINAS LLAJ KOTA BOGOR Realisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010 – 2014 Dinas LLAJ Kota Bogor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010 – 2014, meliputi: a. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Sasaran dari keempat program tersebut, adalah: 1.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dg sasaran : a.

Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan, dengan kegiatan : 1)

.

Penyediaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota


b.

2)

Penyediaan dan pemutakhiran data bidang perhubungan.

3)

Perencanaan teknis sarana prasarana perhubungan (FS, DED).

4)

Evaluasi kinerja lalu lintas dan angkutan jalan.

5)

Penyediaan standar pelayanan minimal perhubungan.

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

perhubungan,

dengan

kegiatan:

c.

1)

Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta

2)

Peningkatan pengelolaan terminal dan perparkiran.

Tersedianya sarana prasarana perhubungan, dengan kegiatan: 1)

Penyediaan/pemeliharaan/revitalisasi terminal, parkir, stasiun KA, shelter/halte, jembatan penyeberangan orang.

2) 2.

Pengadaan lahan u/ penyediaan saranaprasarana perhubungan.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran: a.

b.

Tertatanya lalu lintas di lokasi rawan kemacetan, dg kegiatan : 1)

Manajemen dan rekayasa lalu lintas di zona kemacetan,

2)

Penyediaan dan pemeliharaan sarana pengaman lalu lintas.

3)

Penetapan zona selamat sekolah.

4)

Pengamanan lalu lintas pada hari besar .

Tertatanya lokasi eks. PKL, dengan indikasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di lokasi PKL.

3.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran : a.

b.

.

Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum, dg kegiatan : 1)

Penyelenggaraan angkutan umum massal.

2)

Penataan rute angkutan kota.

3)

Pengendalian perijinan angkutan umum.

4)

Penataan angkutan umum (taksi, minibus).

Meningkatkan kedisiplinan pengemudi, dengan indikasi kegiatan : 1)

Penegakan hukum lalu lintas.

2)

Pembinaan lalu lintas.

3)

Pembinaan dan pemilihan pengemudi angkutan teladan

4)

Lomba tertib lalu lintas.


4.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan sasaran : Meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor, dengan kegiatan : a.

Penyediaan sarana prasarana pengujian kendaraan (Gedung PKB dan alat pengujian).

b.

Pelaksanaan pengujian kendaraan.

c.

Pelaksanaan uji petik.

Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada keempat program tersebut dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dengan capaian kinerja program/kegiatan sebagai berikut:

.


TABEL III-1: CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2010 – 2014 (PERDA KOTA BOGOR NO. 5 TH. 2010) 1.

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

EKSISTING SEBELUM 2010

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM 2010

2011

2012

2013

2014

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

4

5

5

7

8

7

11

8

15

8

14

Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan

Jenis perencanaan perhubungan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perhubungan

Rata-rata waktu tempuh & kecepatan

15,00 km/jam 4,00 mnt/km

17,00 km/jam 3,50 mt/km

17,00 km/jam 3,50 mt/km

18,00 km/jam 3,30 mt/km

18,25 km/jam 3,28 mt/km

19,00 km/jam 3,10 mt/km

20,21 km/jam 2,97 mt/km





Tersedianya sarana prasarana perhubungan

Jumlah kegiatan pengadaan & pemeliharaan fasilitas lalin

6

7

7

8

8

8

9

8

12

8

15

2.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

SASARAN

INDIKATOR KINERJA



2011

2012

2013

2014

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

Tertatanta lalu lintas di lokasi rawan kemacetn

Jumlah zona (kawasan) kemacetan

14

11

11

9

8

7

5

5

5

3

3

Tertatanya lokasi eks PKL

Jumlah Lokasi PKL

17

1

1

2

2

2

2

1

1

0

1

.


3.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum

Jumlah trayek penataan shift angkot

Meningkatnya kedisiplinan pengemudi

Pelanggaran lalu lintas angkot

4.



2011

2012

2013

2014

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

0

6

10

10

12

15

16

20

16

23

16

57

50

50

45

45

40

42

35

35

30

30

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

SASARAN

Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor

.

INDIKATOR KINERJA Jumlah kendaraan wajib uji melaksanakan uji berkala


22.991


2011

2012

2013

2014

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

TRGT

REAL

23.006

21.886

23.006

22.097

23.006

22.418

23.006

23.045

23.006

23.156


Strategi

penataan

transportasi

yang

dilaksanakan

dalam

penanganan

permasalahan transportasi sebagaimana RPJMD Kota Bogor 2010 – 2014, untuk manajemen rekayasa lalu lintas, difokuskan pada pengaturan 11 (sebelas) titik kemacetan, yakni : 1)

Simpang Tanjakan Empang; 7) Simpang Lawang Seketeng;

2)

Simpang Gunung Batu;

8) Jembatan Merah;

3)

Simpang Asem;

9) Sukasari (Depan Shangrila);

4)

Simpang Bank Jabar;

10). Simpang Paledang;

5)

Simpang Taman Topi;

11) Simpang Suryakencana;

6)

Jalan Otto Iskandardinata.

Sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang (150 ruas jalan dan 54 simpang), diketahui; 

Rata-rata Kecepatan pada 150 ruas jalan adalah

31,97 kilometer/jam

(pada hari kerja) dan 33,78 kilometer/jam (pada hari libur) 

Terdapat 50 ruas jalan pada kondisi kritis dengan Tingkat Pelayanan (level of service) C (35 ruas jalan) dan D (15 ruas jalan) dan hal ini memerlukan perhatian dan penanganan, dan yang paling rendah adalah ruas jalan Jl. Raya Sukabumi dengan nilai V/C ratio sebesar 0,80, kecepatan rata-rata hanya 18,83 km/jam.



Dari 54 simpang, persimpangan dengan kinerja terburuk pada simpang Ciawi dengan nilai derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,87 dengan rata-rata jumlah antrian 109 smp (panjang antrian 207,1 meter) dan rata-rata tundaan sebesar 50,3 detik/smp.

Adapun Kinerja Lalu Lintas dari 11 Lokasi Rawan Kemacetan berdasarkan RPJMD, masih terdapat 5 (lima) lokasi dengan tingkat pelayanan D (V/C ratio 0,75 – 0,84), yaitu: Simpang Tanjakan Empang, Simpang Lawang Saketeng, Jembatan Merah, Simpang Bank jabar, Sukasari (depan Shangrilla), dengan kecepatan terendah pada ruas jalan MA. Salmun sebesar 21,59 kilometer/jam (pada hari kerja). Di luar 11 (sebelas) titik rawan kemacetan tersebut, saat ini dan terutama pada hari-hari libur (Sabtu-Minggu dan hari libur nasional) di ruas-ruas jalan tertentu seringkali juga terjadi kepadatan dan tersendatnya (kemacetan) arus lalu lintas.

.


TABEL III - 2 : IDENTIFIKASI KINERJA LALU LINTAS PADA 11 LOKASI RAWAN KEMACETAN TAHUN 2014

.


Pelayanan Angkutan Umum di dalam Wilayah Kota Bogor dilayani oleh 23 trayek Angkutan Kota (AK) dengan jumlah armada sebanyak 3.412 unit, 10 trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jumlah armada sebanyak 4.426 unit, dan 3 koridor Angkutan Massal Trans Pakuan dengan jumlah armada sebanyak 30 unit.

Sampai dengan tahun 2014, jaringan pelayanan angkutan

umum dengan panjang lintasan trayek telah mencapai

328.560 Km atau

mencakup 45,67 % apabila dibandingkan dengan panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor ( 719,385 Km). Berkaitan dengan menerapkan operasional sistem shift merupakan kegiatan sejak tahun 2009, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dan pengusaha, menciptakan keseimbangan antara jumlah penumpang dengan kendaraan angkutan umum yang beroperasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum. Adapun realisasi penerapan s/d tahun 2014 sebanyak 16 trayek, dengan rincian sebagai berikut: 1.

Trayek 06-AK (Ramayana-Ciheuleut)

2.

Trayek 07A-AK (Pondok Rumput-Pasar Anyar)

3.

Trayek 11-AK (Pajajaran Indah-Pasar Minggu)

4.

Trayek 13-AK (Bantar Kemang-Ramayana)

5.

Trayek 05-AK (Cimahpar -Ramayana)

6.

Trayek 02-AK(Sukasari-Terminal Bubulak)

7.

Trayek 11-AK (Baranangsiang- Bubulak)

8.

Trayek 13-AK (Sukasari-Pasir Kuda-Bubulak)

9.

Trayek 01-AK (Terminal Merdeka-Cipinang Gading)

10. Trayek 13-AK (Terminal Merdeka-Bantar Kemang) 11. Trayek 08A-AK (Wr. Jambu-Tmn Kencana-Ramayana) 12. Trayek 04-AK (Warung Nangka-Ramayana) 13. Trayek 07-AK (Warung Jambu-Terminal Merdeka) 14. Trayek 05A-AP (Ciomas-Terminal Merdeka) 15. Trayek 04A-AP (Cihideung-Ramayana) 16. Trayek 03-AP (Ciapus-Ramayana)

.


Realisasi pengurangan jumlah kendaraan angkutan kota dan angkutan perkotaan AKDP sebanyak 16 Trayek yang telah melaksanakan operasional system shift s/d tahun 2013 sebanyak 1.153 kendaraan tidak operasional per hari. Dalam rangka meningkatkan dan mendukung manajemen dan rekayasa Lalu lintas

yang

ada

di

Kota

Bogor

dengan

tujuan

untuk

menciptakan

penyelenggaraan perhubungan yang tertib, selamat dan aman, secara periodik dipenuhi melalui pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, sebagaimana tabel berikut: TABEL III-3

No

Perlengkapan Jalan/ Fasilitas Lalu Lintas

:

Realisasi Pengadaan/Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2010 - 2014

Indikator Kinerja

Target Capaian s/d 2014

Realisasi Pencapaian Program s/d 2010

2011

2012

2013

Jml s/d 2014

7.500

1.000

2.050

1.575

1.600

3.950

10.085

135,67

2014

% Capain

1

Marka Jalan

Meter2

2

Rambu Lalu Lintas

Buah

500

30

78

75

132

300

615

123,00

3

APILL

Buah

20

5

0

1

1

2

9

45,00

4

Pita Penggaduh

Meter2

900

60

90

140

420

0

710

78,89

5

RPPJ Tiang Portal

Buah

25

9

0

0

0

1

10

40,00

6

Warning Light

Buah

15

0

3

2

4

0

9

60,00

7

RPPJ Tiang F

Buah

150

10

10

9

14

32

75

50,00

8

Delineator

Buah

500

0

0

0

40

40

80

16,00

9

Paku Marka

Buah

1.000

0

202

400

750

805

2.157

215,70

10

Guardrail/

Meter2

500

0

84

88

120

124

416

83,20

11

Water Barrier

Buah

75

0

0

0

10

300

310

413,33

12

Traffic Cone

Buah

300

0

0

150

250

100

500

116,67

13

Cermin Tikungan

Buah

35

0

3

11

25

41

80

205,71

14

Papan Nama Jalan

Buah

400

0

0

132

180

0

312

45,00

15

Shelter

Unit

114

50

0

0

3

3

56

49,12

16

Kawasan ZoSS

Lokasi

25

3

1

1

2

2

9

36,00

17

Median Jalan

Meter2

2.000

356

290

122,35

550

150

1.468,35

73,42

.


Sebagai jaminan keselamatan laik teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang sebagai kendaraan wajib uji, dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan hasil sebagaimana tabel berikut: TABEL III-4 : Realisasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Tahun 2010 - 2014 NO 1

URAIAN

KENDARAAN WAJIB UJI (UNIT) 2010

2011

2012

2013

2014

Pengujian Kendaraan Bermotor

21.886

22.097

22.418

23.045

23.156

a. Kendaraan yang lulus uji (unit)

21.820

21.870

22.235

22.670

22.064

99,70 %

90,00 %

99,20 %

98,37 %

95,28 %

60

227

183

375

1.092

0,30 %

10,00 %

0,80 %

1,63 %

4,72 %

21.886

22.097

22.418

23.045

23.156

13.788

15.702

15.884

16.372

14.992

8.098

6.395

6.534

6.673

8.164

21.886

22.097

22.418

23.045

23.156

21.877

21.995

22.101

22.783

22.932

99,96 %

99,54 %

98,60 %

98,86 %

99,03 %

9

102

317

262

224

0,04

0,46%

1,40 %

1,14 %

0,97 %

Prosentase (%) Lulus Uji b. Kendaraan yg tidak lulus uji/afkir Prosentase (%) Tidak Lulus Uji 2

Pengujian Emisi Gas Buang a. Menurut Jenis Bahan Bakar 1) Bahan Bakar Bensin 2) Bahan Bakar Solar b. Berdasar Hasil Uji 1) Kendaraan Lulus Uji Prosentase (%) Lulus Uji 2) Kendaraan Tidak Lulus Uji Prosentase (%) Tdk Lulus Uji

B.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN Berdasarkan data BPS Kota Bogor, jumlah penduduk Kota Bogor hingga akhir Tahun 2012 mencapai jumlah 1.004.831 jiwa terdiri atas 510.884 laki-laki dan 493.947 perempuan dengan kepala keluarga sebanyak 243.665 KK. Dengan luas wilayah 118,50 km2, rata-rata kepadatan penduduk Kota Bogor Tahun 2012 adalah 8.480 jiwa/km2 (kategori kepadatan Sedang).

.


TABEL III-5 : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2008 - 2012 TAHUN

JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

LAJU PERTUMBUHAN (%)

2008

942.204

2,22

2009

946.204

2,39

2010

950.334

2,38

2011

987.315

1,84

2012

1.004.831

1,77

Rata-rata Laju Pertumbuhan

2,12

TABEL-III.6 : Luas Wilayah, Jumlah RT/RW, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2012 No KECAMATAN

LUAS WILAYAH (Km2)

BANYAK NYA

JUMLAH PENDUDUK

1

Bogor Selatan

30,81

769 190

LAKI- PEREM JUMLAH LAKI PUAN 97.698 92.837 190.535

2

Bogor Timur

10,15

318

59

50.553

49.430

3

Bogor Utara

17,72

527 108

91.874

4

Bogor Tengah

431

52.720

5

Bogor Barat

6

Tanah Sareal

RT

RW

RUMAH LAJU KEPADATAN TANGGA PERTUM- (PER Km2) BUHAN

45.714

2,5

6.184

99.983

24.052

2,5

9.851

88.973

180.847

44.218

3,0

10.206

51.550

104.270

26.404

1,4

12.825

32,85

800 197 113.373 109.795

223.168

53.656

2,8

6.794

18,84

634 128 104.666 101.362

206.028

49.621

3,9

10.936

118,50 3.479 780 510.884 493.947 1.004.831

243.665

3,87

8.480

8,13

98

JUMLAH: 2012

Sumber : LKPJ Walikota Bogor 2013

Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, Kota Bogor telah menjadi Kota Metropolitan, dengan konsekuensi membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi dan saat ini pergerakan lokal di Kota Bogor ditopang oleh prasarana berupa jaringan jalan sepanjang 757,393 km (jalan nasional/negara 29,019 km, jalan propinsi 8,989 km, dan jalan kota 719,385 km) dan ditunjang oleh keberadaan 3 terminal penumpang, yaitu Teminal Baranangsiang (Tipe A), Terminal Bubulak dan Terminal Merdeka (Tipe C).

.


TABEL III-7 : Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Bogor Tahun 2013 No

Status Jalan

Kondisi (Km) Baik

Sedang

Rusak R

Jumlah (Km)

Rusak B

1

Nasional

23,565

5,454

0,000

0,000

29,019

2

Propinsi

8,002

0,987

0,000

0,000

8,989

3

Kota

209,510 410,250

77,817

21,808

719,385

241,077 416,691

77,817

21,808

757,393

Jumlah

Rata-rata ratio pertumbuhan prasarana/ jaringan jalan + 0,01% adalah sangat tidak sebanding dengan pesatnya

pertumbuhan sarana/kendaraan

bermotor dengan ratio sebesar + 11,7%, sehingga konsekuensinya adalah terjadi hambatan arus lalu lintas (terjadinya kemacetan lalu lintas) TABEL III-8 : Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor JENIS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR N O

TA HUN

MOBIL PENUMPANG Jmlh

%

MOBIL BARANG Jmlh

MOBIL BUS

%

11.591

Jmlh

%

792

SEPEDA MOTOR Jmlh

KENDARAAN KHUSUS

%

Jmlh

%

%

1

2008

43.400

2

2009

46.143

6,3

11.776

1.6

821

3,7

173.724

15,6

101

1,0

232.565

12,8

3

2010

51.145

10,8

11.295

-4,1

836

1,8

206.845

19,1

103

2,0

270.224

16,2

4

2011

57.688

12,8

11.971

6,0

1.028

23,0

230.316

11,3

83

-19,4

301.087

11,4

5

2012

63.464

10,0

12.295

2,7

991

-3,6

260.045

12,9

83

0,0

336.878

11,9

6

2013

64.705

2,0

11.617

-5,5

944

-4,7

279.753

7,6

83

0,0

357.102

6,0

RATA2 PENINGKATAN

8,4

0,2

150.304

TOTAL

4,0

100

13,3

206.187

-3,3

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkut paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

.


11,7

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Bogor adalah : 1.

Pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar + 2,12 % dalam kurun 5 tahun terakhir, dan saat ini dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, Kota Bogor telah menjadi Kota Metropolitan.

2.

Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan (rata-rata tahun 2013 mencapai 11,7 % per tahun) dengan penambahan jaringan jalan (rata-rata 0,01%) dan rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan.

3.

Ketidakseimbangan supply dan demand Selain pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang cukup tinggi, juga akumulasi pelayanan angkutan umum di dalam wilayah Kota Bogor, sebanyak 23 trayek (3.412 kendaraan) Angkutan Kota dan 10 trayek (4.644 kendaraan) Angkutan Perkotaan AKDP dengan jenis kendaraan bus kecil (kapasitas tempat duduk + 10 orang), dengan factor muatan (Load Factor/ LF) rata-rata 48 % dengan kecenderungan operasional menunggu penumpang (ngetem) menambah volume lalu lintas semakin padat dan berdampak thdap in-efisiensi penggunaan ruang jalan di wilayah Kota Bogor.

4.

Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang

5.

Masalah mobilitas, rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat; a.

Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan;

b.

Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;

c.

Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah tingginya delay factor pada badan jalan), serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan, dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar (PKL), parkir;

d.

Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;

e.

Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.

f.

.

Terjadinya campuran lalu lintas (mixed traffic) yang tinggi


6.

Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan.

7.

Kemacetan lalu lintas di Kota Bogor terutama menjelang hari libur (Sabtu, Minggu).

8.

Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan, seperti marka, rambu RPPJ dan paku jalan.

9.

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan fatalitas akibat kecelakaan..

10. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan; 11. Rendahnya kualitas pelayanan dan kuantitas angkutan umum yang diakibatkan oleh; a.

Belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang wilayah dan pengembangan transportasi perkotaan,

b.

Rendahnya disiplin pengguna angkutan umum,

c.

Rendahnya

Load

factor

akibat

tingginya

kepemilikikan

dan

penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor d.

Kurang profesionalitas operator angkutan umum,

e.

Tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk,

f.

Lambatnya peningkatan kinerja dan pengembangan koridor Angkutan Umum Massal ”BRT Trans Pakuan” dan penataan angkutan kota ”saat ini” sebagai Feeder.

12. Belum tersusunnya pedoman pola pengembangan transportasi perkotaan di Kota Bogor. 13. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik tingkat regulator

maupun

operator,

pembinaan

usaha

angkutan

serta

pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan; 14. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh. 15. Masih

minimnya

peran

swasta

dan

BUMN/BUMD

dalam

investasi/penyelenggaraan LLAJ (pembangunan sarana dan prasarana transportasi).

.


Perubahan berbagai paradigma sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas LLAJ Kota Bogor. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup perlu diantisipasi oleh Dinas LLAJ Kota Bogor dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi. Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas LLAJ Kota Bogor perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas LLAJ Kota Bogor sebagai Pelaksana Kewenangan Pemerintah Kota Bogor di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagai Regulator serta Fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang transportasi. Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah : 1.

Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.

2.

Kecenderungan

terpolanya

lingkungan

kerja

masa

depan

yang

menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. 3.

Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi & daya saing yang semakin tinggi.

4.

Sektor

transportasi

dituntut

semakin

berperan

dalam

mendukung

pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung

.


tumbuhnya ekonomi di Kota Bogor, serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian Tata Ruang & Kelestarian Lingkungan. 5.

Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya : a.

Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan memberdayakan

jasa

transportasi

masyarakat

dan

yg

pda

meningkatkan

gilirannya

dpt

pertumbuhan

ekonomi Kota Bogor. b.

Pemerataan manfaat bagi pengguna jasa dan kepada seluruh lapisan masyarakat.

c.

Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.

d.

Peraturan

Daerah

yang

mendukung

pelaksanaan

kegiatan

transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas LLAJ Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien, terutama tindaklanjut di dalam pengembangan infrastruktur wilayah, yaitu; 1.

Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengembangan angkutan umum massal ”Bus Transit System” Trans pakuan

2.

Pengembangan

jaringan

jalan

yang

efektif

dan

efisien

yang

menghubungkan pusat kegiatan wilayah (terutama jalan-jalan tembus) 3.

Pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisien dan efektif

4.

Revitalisasi pelayanan angkutan kereta api Bogor – Jakarta dan Bogor Sukabumi

5.

Pengaturan pergerakan (traffic management) untuk angkutan barang dan angkutan penumpang

6.

.

Pengembangan keterpaduan sistem transportasi dan koneksi antar moda


BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A.

ANALISIS RENSTRA K/L DAN SKPD PROVINSI JABAR 1.

Analisis Renstra Kementerian Perhubungan Berdasarkan Rancangan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, melalui Visi “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, memberikan nilai tambah untuk mendukung ketahanan nasional”, dengan Sasaran Strategis; a.

Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

b.

Meningkatnya aksesibilitas dalam mendukung konektivitas nasional;

c.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi

backlog

dan

bottleneck

kapasitas

infrastruktur

transportasi; d.

Meningkatnya peran Pemda, BUMN/D, Swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;

e.

Meningkatnya keselamatan transportasi;

f.

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kelembagaan;

g.

Meningkatnya kualitas SDM dalam mendukung kinerja transportasi;

h.

Meningkatnya kinerja regulasi dalam mendukung kinerja transportasi;

i.

Mendukung implementasi kebijakan transportasi berbasis lingkungan;

j.

Meningkatnya IPTEK berbasis lingkungan.

Adapun arah dan kebijakan strategis subsektor perhubungan darat adalah “Transportasi Perkotaan Berkelanjutan – Sustainable Urban Transport“ melalui 5 (lima) Pilar Kebijakan (Push – Pull Policies); a.

Peningkatan peran angkutan umum, melalui; 1.

Pengembangan

Transit

System

atau

Transit

Orionted

Development TOD); 2.

Pengembangan jaringan dan infrastruktur angkutan umum massal

.


b.

c.

3.

Perbaikan intermodalitas dan aksesibilitas angkutan umum

4.

Perbaikan sistem kepemilikan angkutan umum

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, melalui; 1.

Perbaikan kapasitas jalan

2.

Penerapat Inteligent Transport System (ITS) al. ATCS

3.

Penerapan Manajemen Lalu Lintas

4.

Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas

Penurunan Polusi Udara dan Suara, melalui; 1.

Gasifikasi kendaraan bermotor

2.

Pemanfaatan energi alternatif

3.

Penerapatan tehnologi ramah lingkungan – green transport environmentally friendly

d.

e.

2.

Transportation Demand Management (TDM), melalui; 1.

Penerapan Electronic Road Pricing (ERP)

2.

Penerapan Manajemen Perparkiran

3.

Penerapan Dis-incentive using private car

Pengembangan Non Motorized Transport (NMT), melalui; 1.

Pengembangan fasilitas pejalan kaki

2.

Pengembangan jalur pesepeda

3.

Pengembangan Car Free Day

Analisis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebagaimana indikator kinerja program RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, berkaitan dengan urusan perhubungan dengan arahan strategi mengembangkan infra-struktur transportasi per-hubungan dlm rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang & barang serta pengemba-ngan sistem

transportasi

publik

regional

yg

nyaman,

dengan

program

pembangunan; a.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan; 1) Sasaran; Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan

.


2) Indikator Kinerja; Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi b.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan; 1) Sasaran; a)

Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman;

b)

Mengembangkan terminal angkutan umum regional yang terpadu dan modern;

c)

Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum

d)

Meningkatnya

pelayanan

perijinan

dan

pengawasan

angkutan umum; e)

Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;

f)

Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat, melalui pengembangan terminal angkutan umum regional yang terpadu dan modern, antara lain penyediaan Terminal Tipe A di Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung; serta penyediaan Terminal Tipe B di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Palabuhanratu.

2) Indikator Kinerja; Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi c.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan; 1) Sasaran; Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih (overloading) 2) Indikator Kinerja; Tingkat Penindakan Pelanggaran Overloading di Jembatan Timbang

.


d.

Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor, dengan; 1) Sasaran; a)

Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri;

b)

Meningkatnya kinerja PKB

2) Indikator Kinerja; Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor

B.

TELAAHAN RTRW KOTA BOGOR Dalam RTRW Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, kawasan strategis nasional terkait dengan Kota Bogor adalah Kawasan Perkotaan JABODETABEKPUNJUR, dengan kriteria kepentingan adalah ekonomi.

Kota

Bogor

sebagai

bagian

dari

kawasan

perkotaan

Jabodetabekpunjur termasuk dalam wilayah perencanaan kawasan strategis ini. Arahan terhadap kawasan ini adalah rehabilitasi/ revitalisasi kawasan. Sebagai konsekwensi kebijakan penataan ruang antara lain adalah semakin lebarnya gap antara ketersediaan prasarana transportasi dengan perkembangan kebutuhan untuk pergerakan, khususnya intra perkotaan. Pergerakan intra perkotaan yang saat ini sudah sangat dibawah standard layanan transportasi, khususnya terjadi sekitar kawasan Kebun Raya Bogor, dimana perkembangan bangkitan dan tarikan kegiatan sangat besar. Perkembangan bangkitan dan tarikan pergerakan tersebut tidak diikuti secara memadai oleh jaringan jalan maupun fasilitas transportasi. Jalan kampung yang tadinya merupakan jalan lokal dan jalan lingkungan telah berfungsi sebagai jalan kolektor tanpa ada perubahan teknis yang dibutuhkan untuk mengakomodasi pertumbuhan pergerakan yang terjadi. Memperhatikan PERDA Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031, di dalam rencana struktur ruang wilayah dengan arahan rencana pengembangan sistem jaringan, sebagaimana Pasal-Pasal berikut: Pasal 17 Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi ; .


a.

Rencana Pengembangan sistem transportasi darat; dan

b.

Rencana Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian. Pasal 18

(1)

Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

(2)

a.

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan;

b.

Rencana jaringan prasarana transportasi; dan

c.

Rencana jaringan pelayanan angkutan jalan.

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a.

Rencana penetapan fungsi jalan;

b.

Rencana peningkatan kapasitas dan jaringan jalan; dan

c.

Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki.

(3) Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: a.

Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal; dan

b.

Rencana penataan sistem perparkiran.

(4) Rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: a.

Rencana peningkatan pelayanan angkutan umum massal;

b.

Rencana penataan angkutan kota; dan

c.

Rencana penyediaan angkutan umum yang ramah lingkungan.

(5) Rencana pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. Pasal 19 (1) Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

.

a.

Jalan arteri primer;

b.

Jalan kolektor primer;

c.

Jalan lokal primer;


d.

Jalan arteri sekunder; dan

e.

Jalan kolektor sekunder.

(2) Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini. Pasal 20 Rencana peningkatan kapasitas dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (2) huruf b sebagai berikut: a.

Peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru;

b.

Peningkatan kapasitas jalan eksisting; dan

c.

Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor. Pasal 21

(1) Rencana

peningkatan

akses

melalui

pembangunan

jalan

baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi: a.

Rencana pembangunan jalan tol;

b.

Rencana pembangunan jalan baru non tol.

(2) Rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jalan Lingkar Luar Bogor dan Jalan Tol Bogor - Ciawi – Sukabumi. (3) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.

Jalan pararel lingkar luar Bogor antara Sentul sampai Kedung Halang;

b.

Jalan R3 antara Villa Duta sampai Wangun;

c.

Jalan lingkar dalam selatan antaraTajur sampai Pasir Kuda;

d.

Jalan tembus Jalan Achmad Sobana – Jalan Ahmad Yani;

e.

Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP C dan WP D;

f.

Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP E; dan

g.

Pembangunan jalan tembus.

(4) Penetapan status jalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khusus untuk status jalan kota ditetapkan oleh Walikota. (5) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

.


Pasal 22 Rencana peningkatan kapasitas jalan eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui pelebaran Jalan Raya Pajajaran, Jalan Raya Tajur, Jalan KS Tubun, Jalan Cilendek - Semplak, Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Jalan Ciomas, Jalan KH. Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Pangeran Sogiri, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Jalan Parung Banteng, Jalan Kayumanis-Cilebut, Jalan Cibeureum, Jalan Cikaret, Jalan Cipaku, Jalan Warung Nangka, Jalan Tentara Pelajar Warung Legok dan Jalan Mandala Ciluar. Pasal 23 Rencana penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi: a. Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor; b. Jalur khusus kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang rencana rinci tata ruang. Pasal 24 (1) Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sebagai berikut : a. Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki di: 1. Jalan-jalan arteri dan kolektor; 2. Jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan kepadatan tinggi; 3. Lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah; dan 4. Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum. b. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada; dan c. Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan dan keselamatan. (2) Desain prasarana dan sarana pejalan kaki harus mengakomodir kepentingan kaum difabel.

.


Pasal 25 Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut: a. Optimalisasi terminal Baranangsiang; b. Pembangunan terminal tipe A di Kelurahan Tanah Baru; c.

Peningkatan sarana pendukung terminal penumpang;

d. Pembangunan terminal barang di Kelurahan Cibadak dan Kelurahan Cibuluh; dan e. Peningkatan sarana pendukung terminal barang. Pasal 26 Rencana penataan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut: a. Pembangunan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat-pusat kegiatan dan pusat WP; b. Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horisontal di pusat-pusat kegiatan; dan c.

Penetapan ketentuan penyediaan parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan lalu lintas. Pasal 27

Rencana peningkatan pelayanan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a sebagai berikut: a. Pengembangan angkutan umum massal meliputi angkutan umum massal Trans Pakuan untuk pelayanan dalam kota serta angkutan umum massal antar kota seperti kereta api dan pengumpan angkutan umum massal Trans Jakarta; b. Pengembangan

Jalur

angkutan

umum

massal

dalam

kota

yang

menghubungkan rencana terminal Ciawi – Cidangiang - rencana terminal Dramaga, rencana terminal Ciawi - rencana terminal Dramaga melalui Bogor Inner Ring Road Selatan, Rencana terminal Dramaga -rencana terminal Tanah Baru - Sentul, Rencana terminal Tanah Baru – rencana terminal Cibinong, rencana pengembangan jalur tengah kota melalui stasiun kereta api Bogor;

.


c.

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem angkutan umum massal seperti halte, sarana parkir untuk peralihan moda, rambu lalu lintas, dan pengembangan jalur bus; dan

d. Penataan pelayanan angkutan paratransit yang berkualitas dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum lain. Pasal 28 Rencana penataan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b sebagai berikut: a. Peningkatan manajemen angkutan umum baik angkutan kota maupun angkutan massal; b. Penataan sistem angkutan umum kota melalui pembagian shift angkutan umum kota dan penataan trayek angkutan umum kota. Pasal 29 Rencana penyediaan angkutan umum yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c yaitu dengan pengembangan angkutan umum yang ramah lingkungan. Pasal 30 Rencana pengembangan sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah sebagai berikut: a.

Penataan stasiun Bogor dan kawasan sekitarnya;

b.

Peningkatan jalur kereta api Bogor - Jakarta dan Bogor - Sukabumi;

c.

Pembangunan stoplet terpadu di Sukaresmi;

d.

Perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan;

e.

Pembangunan perlintasan tidak sebidang di Jalan MA Salmun, Jalan Kapten Muslihat, Jalan RE Martadinata, dan Jalan Kebon Pedes; dan

f.

Penataan ruang di sepanjang jaringan jalur kereta api.

Memperhatikan penjabaran dalam PERDA RTRW Kota Bogor diatas, pada dasarnya transportasi Kota Bogor hanya meliputi transportasi darat, terdiri dari aspek jaringan jalan, sistem pergerakan, pelayanan angkutan umum, terminal penumpang, pelayanan kereta api, sistem perparkiran dan jalur pejalan kaki.

.


Arahan Sistem transportasi tersebut ditetapkan: a.

b.

Penegasan kembali fungsi jaringan jalan : 1.

Menetapkan fungsi jaringan jalan; dan

2.

Mengarahkan kegiatan sesuai dengan fungsi jalan.

Pendistribusian pergerakan penduduk: 1.

Menyeimbangkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur; dan

2. c.

d.

Memisahkan arus pergerakan regional dan lokal.

Peningkatan kapasitas dan jaringan jalan: 1.

Membangun dan mengintegrasikan jalan-jalan baru;

2.

Meningkatkan pelayanan jalan;

3.

Meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan;

4.

Mengendalikan simpang dan jalan akses; dan

5.

Menyediakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

Peningkatan pelayanan angkutan umum massal: 1.

Mengembangkan jalur angkutan umum massal pada jalur utama kota;

2.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum massal baik yang berbasis jalan maupun rel;

3.

Meningkatkan

penyediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

angkutan umum massal; dan 4. e.

Memperbaiki manajemen pengelolaan angkutan umum massal.

Penataan angkutan kota: 1.

Menyediakan angkutan kota sebagai pengumpan angkutan umum massal; dan

2. f.

Membatasi angkutan kota.

Penyediaan

angkutan

umum

yang

ramah

lingkungan

dengan

meminimalkan tingkat pencemaran emisi gas buang dengan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. g.

Peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang: 1.

Membangun terminal tipe A;

2.

Memanfaatkan terminal penumpang di wilayah perbatasan yang dikerjasamakan dg Pemerintah Kabupaten Bogor;

.


3. h.

Meningkatkan kualitas sarana pendukung terminal penumpang

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kereta api: 1.

Membangun stasiun/stoplet terpadu untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa kereta api;

i.

2.

Menata kawasan stasiun dan sekitarnya;

3.

Meningkatkan kualitas sarana pendukung stasiun;

4.

Meningkatkan jalur kereta api; dan

5.

Pembangunan perlintasan tidak sebidang

Penataan sistem perparkiran: 1.

Menyediakan fasilitas parkir yang memadai;

2.

Memprioritaskan pengembangan fasilitas parkir vertikal; dan

3.

Mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan tarikan pergerakan untuk menyediakan lahan parkir sesuai ketentuan yang berlaku

j.

Penyediaan jalur pejalan kaki: 1.

Membangun jalur pejalan kaki pada pusat kegiatan yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta dapat di akses oleh orang dengan keterbatasan kemampuan;

2.

Mengintegrasikan jalur pejalan kaki dengan sarana dan prasarana pendukung pusat-pusat kegiatan;

3.

Mempertahankan fungsi jalur pejalan kaki yang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya;

4.

Mengembalikan fungsi

jalur pejalan kaki yang difungsikan untuk

kegiatan selain sebagai jalur pejalan kaki; dan 5.

C.

Meningkatkan kualitas jalur pejalan kaki yang sudah ada

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun waktu 2010 – 2014 telah membuahkan hasil yang mengarah perwujudan sistem transportasi Kota Bogor yang handal dan berkemampuan tinggi, tetapi kedepan masih terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan yang dinamis seperti; globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik daerah (dengan berakhirnya Jabatan Walikota Bogor pada Tahun 2013), teknologi, dan kepedulian pada kelestarian

.


lingkungan hidup. Sejauh itu, isu-isu yang berkembang sampai dengan periode tahun 2014 adalah konversi bahan bakar fosil ke gas, intelegensia transport management dan rencana pemerintah menurunkan tingkat emisi sebesar 26 % atau setara dengan 2,9 metrik kubik karbon. Namun permasalahan utama bidang perhubungan adalah; 1) belum berkembangnya sistem angkutan umum massal dan integrasi antar moda; 2) kurangnya perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas jalan. Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi Kota Bogor diarahkan untuk mewujudkan keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi, sehingga diharapkan

memenuhi

fungsinya

sebagai

penunjang

dan

pendorong

pembangunan (promoting sector dan servicing sector), memenuhi kebutuhan aksesibilitas

masyarakat

serta

memenuhi

kebutuhan

distribusi

dengan

memperhatikan keandalan serta kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Perubahan-perubahan yang terjadi selalu menjadi perhatian bagi

Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor sebagai antisipasi terhadap penyusunan kebijakan. Faktor-faktor yang berpengaruh baik internal (diformulasikan dalam bentuk kekuatan/strengths dan kelemahan/weakness) maupun eksternal (diformulasikan dalam bentuk peluang/opportunities dan ancaman/threats) merupakan masukan signifikan bagi perencanaan ke depan yang sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai kondisi pelayanan ideal yang diharapkan, yaitu mewujudkan sistem transportasi Kota Bogor yang handal dan berkemampuan tinggi..

1.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL a.

KEKUATAN (STRENGTHS) 1)

Dukungan

political

will

dari

pemerintah

daerah

dalam

pengembangan sistem transportasi di Kota Bogor, dimana salah satu program prioritas penanganan masalah di Kota Bogor adalah prioritas penanganan pada sektor transportasi.

.


2)

Kelembagaan Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka . memfasilitasi

penyelenggaraan

otonomi

daerah

adalah

merupakan upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom, sehingga daerah dapat lebih meningkatkan aspek pelayanan dan

kesejahteraan

masyarakat.

Termasuk

pembentukan

organisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bogor yang memerlukan keterpaduan dalam perencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3)

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan penyelenggara LLAJ.

b.

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1)

Keterbatasan jaringan dan kapasitas jalan, serta terjadinya campuran lalu lintas (mixed traffic) yang tinggi. Pertumbuhan prasarana jalan yang sangat rendah, tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang cukup tinggi, juga akumulasi pelayanan angkutan umum di dalam wilayah Kota Bogor, sebanyak 23 trayek (3.412 kendaraan) Angkutan Kota dan 10 trayek (4.644 kendaraan) Angkutan Perkotaan AKDP dengan jenis kendaraan bus kecil (kapasitas tempat duduk + 10 orang), menambah volume lalu lintas semakin padat dan berdampak terhadap in-efisiensi penggunaan ruang jalan di wilayah Kota Bogor.

2)

Kompleksitas penyebab permasalahan transportasi di Kota Bogor yang secara langsung berimplikasi terjadinya penurunan kinerja pelayanan angkutan umum, antara lain;

.

a)

Keterbatasan aksesibilitas jaringan jalan,

b)

Keterbatasan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas,

c)

Tingkat kedisiplinan pengguna jalan yang masih rendah,


d)

Kinerja penggunaan ruang jalan yang sudah mendekati kapasitas

3)

e)

Tingginya delay factor pada badan jalan,

f)

Ketidakseimbangan supply dan demand

Pertumbuhan sistem kegiatan (tata guna lahan) yang tidak sejalan dengan sistem transportasi (sistem jaringan dan sistem pergerakan).

4)

Penegakan hukum terhadap pelanggar instrumen peraturan yang berlaku oleh aparat penyelenggara LLAJ.

2.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL a.

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1)

Implementasi Otonomi Daerah; Sektor transportasi dituntut untuk semakin mampu berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa yang pada akhirnya dapat berfungsi sebagai perekat dan jembatan

guna

mendukung

tumbuhnya

perekonomian,

merupakan inti substansi dari pembangunan sektor yang berwawasan pembangunan wilayah (regional based transport program and development). Konsep ini menjadi relevan dengan diimplementasikannya Undang-Undang

No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, yaitu kewenangan daerah dalam penyelenggaraan, pembiayaan dan perencanaan pembangunan semakin besar yang ditopang oleh pendapatan daerah dan dimungkinkannya adanya Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ditambah lagi dengan adanya PP Nomor 38 Tahun 2008 menunjukkan semakin

jelasnya

kewenangan

yang

diberikan

kepada

Pemerintah Daerah. 2)

Kerja Sama antar Daerah; a) Secara

Regional dalam

BKSP

(Badan Kerja

Sama

Pembangunan) JABODETABEK

.


b) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor – Pemerintah Kota Bogor, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas LLAJ Kabupaten – Dinas LLAJ Kota Bogor no.: 551/1131-DLLAJ 119/07-Dishubkomin-2010 tgl

13

Agustus

2010

Tentang Penyelarasan

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Wilayah Perbatasan, dengan ruang lingkup meliputi ; 

Perencanaan dan penataan jaringan transportasi dan lalu lintas angkutan jalan



Pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang di wilayah perbatasan



Penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang dan barang



Koordinasi pembangunan fasilitas lalu lintas dan pengendalian

ketertiban

lalu

lintas

di

wilayah

perbatasan. 3)

Dukungan dari Instansi Vertikal dan Badan Usaha; a)

Sebagai dukungan percepatan penataan transportasi, Kota Bogor terpilih sebagai Kota Percontohan di Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.113 Tahun 2009, khususnya dalam

rangka

restrukturisasi

pengembangan System/BTS”

angkutan Trans

angkutan massal

Pakuan

umum

dan

“Bus

Transit

sebagai

bagian

pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan (Sustainable Urban Transport/SUT). b)

Adanya penetapan 20 Langkah “Penanganan Transportasi Jabodetabek” oleh UKP4 Pengawasan

dan

(Unit Kerja Presiden-Bidang

Pengendalian

Pembangunan)

dan

karena Kota Bogor telah menjadi bagian aglomerasi perkotaan Jabodetabek, maka tidak bisa dihindarkan Kota Bogor masuk dalam kerangka penanganan, yaitu Langkah:

.


Ke-3

: Perbaikan sarana-prasarana jalan

Ke-6

: Penyiapan

lahan

park

and

ride

untuk

mendukung KRL Ke-10 : Harga gas khusus transport Ke-11 : Restrukturisasi angkutan bus kecil yang tidak efisien Ke-18 : Pembentukan

OTJ

(Otoritas

Transportasi

Jabodetabek) Ke-19 : Revisi Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek Ke-20 : Pendidikan masyarakat tentang kemacetan dan disiplin berlalu lintas c)

Dukungan Public Private Partnership (P-3)/ Kerjasama Pemerintah-Swasta

(KPS)

dan

Corporate

Social

Responsibilty (CSR) Terbukanya infrastruktur transportasi bagi peran serta swasta termasuk investor asing akan membuka peluang alih teknologi serta peluang perluasan pangsa pasar, terutama untuk segmen usaha yang memiliki pasar pada skala global. Disamping itu globalisasi di sektor transportasi tentunya

memberikan

kesempatan

kepada

operator

transportasi untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan operator transportasi asing guna memperluas jangkauan jaringan transportasi tidak saja dalam negeri melainkan juga luar negeri. 4)

Dukungan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif Peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi di sektor transportasi yang mengarahkan pemanfaatan sumber energi alternatif, khususnya energi Bahan Bakar Gas (BBG) dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar

Gas

Untuk

Transportasi

Jalan,

serta

komitmen

Pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca (Perpres

.


No. 61 Th. 2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan Gas Rumah Kaca. b.

ANCAMAN (THREATS) 1)

Kota Bogor menjadi bagian kawasan aglomerasi perkotaan Jabodetabek; Sebagai konsekuensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan

masyarakat,

yang

berarti

adanya

peningkatan

permintaan kebutuhan akan jasa transportasi dan tak terkecuali kebutuhan pelayanan jasa transportasi pada kawasan BogorDepok-Tangerang-Bekasi (BODETABEK) yang melahirkan pola pergerakan commuter. 2)

Globalisasi; Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia disertai dengan ekspansi pasar yang di dalamnya mengandung banyak

implikasi

bagi

kehidupan

manusia,

dan

peran

transportasi sangat ditentukan oleh pasar yang dicirikan oleh semangat persaingan. Oleh karena itu dari aspek permintaan (demand side) kebijakan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi dalam penyelenggaraan transportasi merupakan syarat mutlak agar dapat bersaing di pasar global. Dari sisi penawaran (supply side), kebijakan penambahan kapasitas

dan

pembangunan

sarana

serta

prasarana

transportasi harus diupayakan memenuhi persyaratan teknis dan layak dioperasikan dengan biaya terendah (least cost) dalam kerangka biaya jangka panjang (long run variable cost). Minimnya

fasilitas

infrastruktur

sektor

transportasi

akan

menghambat pengembangan sektor lainnya, sehingga pada gilirannya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

.


Dari

13

faktor

S-W-O-T

diatas

yang

berpengaruh

baik

internal

(kekuatan/Strengths sebanyak 3 faktor dan kelemahan/Weakness sebanyak 4 faktor) maupun eksternal (peluang/Opportunities sebanyak 4 faktor dan ancaman/Threats sebanyak 2 faktor), selanjutnya dijadikan Faktor Analisa Penilaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan memberikan SKOR (1 – 2 – 3 – 4 atau Kurang Prioritas – Agak Prioritas – Prioritas – Sangat Prioritas) masing-masing Faktor

terhadap

masing-masing

Kegiatan

dan

selanjutnya

dilakukan

perankingan terhadap total nilai analisa dari 13 Faktor SWOT, sebagaimana LAMPIRAN – 2.

.


BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

A.

VISI DAN MISI KOTA BOGOR RPJMD Kota Bogor 2015-2019 adalah sebagai tahapan ke-3 dari RPJP Kota Bogor 2005 – 2025, dimana Pemerintahan Kota Bogor dengan kepemimpinan Walikota Bogor yang baru dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 – 2019 menetapkan VISI yang lebih terfokus yakni “Menjadikan Bogor Sebagai Kota Yang Nyaman, Beriman Dan Transparan”, dan dalam mewujudkannya dengan MISI: 1.

Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi

2.

Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

3.

Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

4.

Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif

5.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan

6.

Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani

B.

VISI DAN MISI DINAS LLAJ KOTA BOGOR Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kota Bogor 2015 – 2019 diatas adalah sejalan dengan MISI-3 “Mewujudkan Bogor kota yang berwawasan lingkungan”, dengan TUJUAN-III.2 “Meningkatkan Kualitas Daya Dukung dan Daya

Tampung

Lingkungan

Kota”

dan

TUJUAN-III.3

“Mengembangkan

Transportasi Kota yang mengutamakan Angkutan Massal, Pejalan kaki dan Pesepeda”. Hal tersebut adalah sejalan dengan

konsep pengembangan transportasi

kedepan pada umumnya di dunia, yaitu didasarkan pada 2 (dua) konsep dasar:

.

1.

S.U.T (Sustainable Urban Transport) dan

2.

E.S.T (Environment Sustainable Transport).


TABEL III-9 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program RPJMD 2015-2019

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN AWAL

AKHIR

III.2. Meningkatkan kualitas daya dukung & daya tampung lingkungan kota

Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan

Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas udara (%)

20

100

III.3. Mengembang kan trasportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda

Terwujudnya sistem angkutan kota yang nyaman dan ramah lingkungan

Jumlah angkutan umum berbahan bakar alternatif

0

1.000

Jumlah prasarana & sarana perhubungan terbangun dan terpelihara

4

72

Operasional jumlah koridor BTS Transpakuan

3

7

0

3

Meningkatnya Jalur sepeda yang kualitas sarana dikembangkan (koridor) prasarana pejalan kaki & pengguna sepeda

.


STARTEGI

PROGRAM

Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan

Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai

Pengembangan transportasi ramah lingkungan Peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi Peningkatan Kualitas pelayanan angk. umum

Pengembangan jalur pesepeda dimulai pada koridor jalan utama, dan dalam proses evaluasi dikembangkan di jalur lain yang memadai

Peningkatan prasarana pedestrian dan pesepeda

TUJUAN

SASARAN

Berkurangnya kemacetan

.

INDIKATOR SASARAN

Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan (km/jam)

CAPAIAN KINERJA SASARAN AWAL

AKHIR

20,08

23


STARTEGI

Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (pengadaan gedung parkir di pusat kotamemanfaatan akuisisi lahan & land banking)

PROGRAM



Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum



Peningkatan keselamatan & keamanan transportasi



Peningkatan kompetensi SDM Transportasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor menetapkan VISI : “Terwujudnya Sistem Transportasi Kota Bogor yang Berkelanjutan, Berkualitas, dan Berwawasan Lingkungan” dengan maksud: 1. Sistem Transportasi

: Satu kesatuan komponen yang terdiri dari prasarana (jalan, terminal dan stasiun KA), sarana (kendaraan) dan sistem pengoperasian untuk mendukung kelancaran mobilitas antar tata guna lahan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi.

2. Berkelanjutan

: Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) merupakan konsep yang mengkaitkan antara tiga (3) parameter konprehensif

yang

saling

berhubungan,

saling

ketergantungan,

dan

secara yaitu

Lingkungan, Sosial Masyarakat dan Ekonomi. Berkelanjutan

dalam

penyelenggaraan

transportasi,

dengan ide dan prinsip; a : Access (jangkauan) Kota dirancang untuk manusia bukan untuk mobil. Sehingga kota bagi orang yang tidak memiliki kendaraan akan merasa kenyamanan yang sama dengan yang memiliki kendaraan. b : Equity (keberadilan) Prioritas utama harus diberikan kepada

angkutan

umum,

berjalan-kaki

dan

bersepeda yang merupakan alat transportasi yang dapat dijangkau oleh semua orang dan memiliki dampak negatif yang sedikit. c : Pencegahan Polusi d : Kesehatan dan Keselamatan e : Partisipasi masyarakat dan transparansi. Sangatlah penting untuk memberi dukungan dan informasi secara cukup dan tepat kepada masyarakat tentang pilihan moda transportasi.

.


f : Perencanaan yang terintegrasi g : Manfaat ekonomi dan biaya yang rendah 3. Pelayanan Berkualitas

: Penyelenggaraan transportasi yang aman (dari resiko kriminalitas), selamat (dari resiko kecelakaan), nyaman (tertib,

teratur

dan

rasa

nyaman)

dan

handal

(efisien/cepat, murah; aksesibel/mudah dijangkau & dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; adanya integrasi antar moda/fasilitas, terjadual dengan system ticketing) bagi penggunanya. 4. Berwawasan Lingkungan

: Kebijakan

strategis

penyelenggaraan

transportasi

berdasarkan tujuan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui konsep; a. Avoid (menghindari atau mengurangi kebutuhan perjalanan) b. Shift (beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan) c.

Improve (meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan dan teknologi kendaraan)

Dalam

upaya

mewujudkan

Visi

tersebut,

ditempuh

kebijakan

pengembangan pola keterpaduan antar intermoda angkutan, dengan arah pengembangan sistem transportasi: 1.

Penyediaan Infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas antar kawasan pengembangan kota

2.

Meningkatkan mobilitas lalu lintas

3.

Meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota maupun regional Jabodetabek

.

4.

Penyediaan feeder yg memadai dari dan ke simpul transportasi

5.

Meningkatkan ketertiban dan keselamatan transportasi

6.

Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang berkaitan dengan transportasi


Sebagai penjabaran dari visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor dirumuskan MISI

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor

sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi; Kebutuhan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi yang menjangkau keseluruhan wilayah Kota Bogor, melalui

upaya mengembangkan dan

mengoptimalkan penggunaan ruang kegiatan (mobilitas lalu lintas) yang dilakukan

dengan

Manajemen

dan

Rekayasa

Lalu

Lintas

dan

peningkatan/pembangunan prasarana (infrastruktur) transportasi. 2.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, andal, aksesibilitas, tarif terjangkau, dan sarana yang memadai, baik angkutan dalam trayek ( angkutan massal “Trans Pakuan” dan Feeder “Angkutan Kota”) dan angkutan tidak dalam trayek (angkutan pariwisata, angkutan sekolah, taxi)

3.

Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Penyediaan fasilitas keselamatan dan

keamanan LLAJ, terjaminnya

kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, pembinaan dan pengawasan operasional. 4.

Meningkatkan Kompetensi SDM Transportasi Dengan kondisi masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan para pemangku kepentingan bidang transportasi, penting dilakukan peningkatan kapasitas manusia sebagai pemakai jalan dan para pemangku kepentingan bidang transportasi, melalui Diklat maupun sosialisasi.

5.

Mengembangkan Transportasi Yang Ramah Lingkungan Pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan.

.


C.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LLAJ KOTA BOGOR Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi ditetapkan tujuan sebagai rumusan yang harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Selama kurun waktu 2015 – 2019 ditetapkan TUJUAN : 1.

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif, yaitu berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, melalui; a.

Penyediaan perlengkapan jalan dengan fasilitas pendukung yang memadai.

b.

Pengendalian kapasitas jalan yang diakibatkan delay factor (PKL, parkir) di badan jalan, melalui pengembangan konsep ”Transport Demand Management – TDM”

c.

Penyediaan prasarana terminal angkutan jalan yang memadai.

d.

Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ramah lingkungan.

e.

Pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

f.

Peningkatan kinerja angkutan umum yang lebih handal, melalui pengembangan sistem angkutan umum massal ”Bus Transit System BTS” Trans Pakuan dan peningkatan penggunaan angkutan umum melalui konsep pembangunan ”Transit Oriented Development – TOD”

g.

Pengembangan moda angkutan massal alternatif, Sky Way (kereta gantung) dan/atau monorail atau tram dalam kota.

2.

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien, yaitu berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, melalui; a.

Pengembangan Intelligent Transportation System (seperti; ATCS, Bus Priority, VMS, Ticketing System)

.


b.

Pengurangan emisi gas buang melalui penggunaan bahan bakar alternatif

c.

Peningkatan pegawai yang profesional di bidang LLAJ

d.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta (Public Private Partnerships - PPP’s dan Private Sector Participation – PSP)

Sedangkan SASARAN Pembangunan Transportasi Tahun 2015-2019 yang ingin dicapai dari Tujuan pencapaian Misi Dinas LLAJ Kota Bogor, adalah: 1.

Meningkatnya

kapasitas

sarana

dan

prasarana

transportasi

untuk

mengurangi bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi; 2.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

3.

Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal, yang dilakukan dengan

pendekatan

6-E

(Engineering,

Education,

Enforcement,

Encouragment, Emergency, Economic); 4.

Meningkatnya kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan;

5.

Terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim untuk mewujudkan Green City dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Sasaran pembangunan transportasi tersebut diwujudkan dalam SASARAN SUB SEKTOR: 1.

Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ

2.

Meningkatnya kelaikan sarana LLAJ.

3.

Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas.

4.

Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

5.

Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi Kota Bogor.

.


6.

Meningkatnya

keterjangkauan

pelayanan

angkutan

umum

bagi

masyarakat. 7.

Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui; a.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

b.

Peningkatan

peran

serta

swasta

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan transportasi jalan. c. 8.

Memperjelas peran regulator dalam pelayanan transportasi publik.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan.

9.

Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.

10. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah Kota Bogor dan masyarakat.

D.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LLAJ KOTA BOGOR Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) STRATEGI pokok pembangunan transportasi: 1.

Strategi Penataan Penyelenggaraan Transportasi Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan transportasi sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional Jabodetabek. Penataan penyelenggaraan transportasi dilakukan melalui; a.

.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi


b.

Pelaksanaan

reformasi

dan

restrukturisasi

kelembagaan

dan

peraturan di bidang transportasi (regulatory reform), c.

Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia transportasi

d.

Peran serta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur transportasi,

e.

Mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (owner) menjadi regulator dan fasilitator.

2.

Strategi Pembangunan Transportasi Pembangunan Transportasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa transportasi kepada masyarakat dengan strategi; a.

Pengembangan sistem angkutan umum massal ”Bus Transit System BTS” Trans Pakuan

b.

Pengembangan TDM (Transport Demand Management), dan

c.

Pengembangan TOD (Transit Oriented Development),

d.

Pelaksanaan 5 Pilar Keselamatan LLAJ, meliputi; Safer Management; Safer System; Safer People; Safer Vehicle dan Safer Road,

e.

Melalui Pendekatan 6-E (Engineering, Education; Enforcement; Encouragment; Emergency, Economic),

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas LLAJ Kota Bogor, yaitu dengan KEBIJAKAN :

1.

Manajemen Lalu Lintas Lalu lintas di Kota Bogor akan terus berkembang dengan cepat, tidak memungkinkan mengakomodasi pertumbuhan dengan membangun jalan-

.


jalan baru. Untuk itu perlu diterapkan langkah-langkah manajemen lalu lintas yang baik untuk memanfaatkan prasarana jalan dengan optimal. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasi penggunaan prasarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajeman lalu lintas antara lain : a.

Manajemen Kapasitas Adalah menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan persyaratan utama dengan cara : 1) Peningkatan

kapasitas

persimpangan

jalan

dengan

cara

melakukan perbaikan geometric persimpangan dengan membuat pulau-pulau lalu lintas dan kanalisai. 2) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara melakukan penertiban penggunaan daerah manfaat jalan dari aktifitas pedagang kaki lima (PKL), pemisahan jenis kendaraan, dan pengendalian parkir di badan jalan (on street parking) diatur tempat, posisi dan waktu. 3) Peningkatan

kapasitas

jaringan

jalan

dengan

melakukan

pembatasan tempat membelok (turning movement), sistem jalan satu arah, tidal flow dan koordinasi lampu lalu lintas (ATCS). b.

Manajemen Permintaan (Demand) Langkah yang dilakukan dalam manajemen permintaan adalah : 1) Merubah rute kendaraan angkutan umum 2) Merubah moda dari angkutan pribadi ke moda angkutan umum dengan kapasitas massal 3) Kebijaksanaan parkir dengan melarang parkir pada daerah tertentu atau jalan tertentu di pusat kota (Transport Demand

.


Management) dan diarahkan pembangunan parkir di batas kota (Park City Wide) 4) Pengembangan Intelligent Transportation System- ITS (seperti; ATCS, Bus Priority, VMS), yaitu memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang kondisi lalu lintas melalui media elektronik/internet, alat yang dipasang pada kendaraan, dan papan elektronik yang dipasang pada lokasi/jalan tertentu yang dapat memberikan gambaran situasi arus lalu lintas secara nyata sehingga pengguna jasa transportasi dapat dengan mudah memilih rute. 5) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dengan penerapan dilarang berbelok untuk memasuki suatu gedung. c.

Manajemen Prioritas Kegiatan yang dilakukan adalah : 1)

Membuat

lajur

khusus

BTS-Trans

Pakuan

apabila

memungkinkan 2)

Membuat/membangun fasilitas pejalan kaki/trotoar yang dapat digunakan untuk penderita cacat / orang tua.

3)

Membuat jalur khusus sepeda

4)

Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki, di mana kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya.

5)

Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas yang berguna bagi tuna netra untuk menyebrang jalan baik di persimpangan maupun ruas jalan.

2.

. Manajemen Angkutan Umum Kebijakan dan strategi transportasi untuk jangka menengah dan panjang di bidang angkutan umum adalah : a.

Menata kelembagaan pengelolaan angkutan umum

b.

Re-Strukturisasi dan Rasionalasi angkutan kota

c.

Pengembangan sistem angkutan masal BTS-Trans Pakuan dan Angkutan Kota di re-routing sebagai angkutan pengumpan “Feeder”

.


d.

Memberikan prioritas bagi bus di persimpangan dengan cara memberikan

nyala

lampu

hijau

pada

saat

bus

sampai

di

persimpangan (bus priority). e.

Pengembangan moda angkutan massal alternatif; Sky Way (kereta gantung) dan/atau monorail atau tram dalam kota.

3.

Manajemen Angkutan Barang Pengendalian pergerakan angkutan barang dalam kota dengan pengaturan untuk penentuan kawasan distribusi dan koleksi untuk angkutan barang, yang bertujuan untuk mengendalikan waktu penggunaan ruang jalan agar tidak bersama-sama dengan perjalanan masyarakat kota pada periode waktu sibuk, pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan dari kerusakan, penentuan lokasi parkir untuk berhenti di pinggir jalan dan penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat barang.

4.

Manajemen Terminal Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik turun penumpang dan bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas kendaraan umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan yaitu : a.

Menentukan lokasi yang sesuai/ strategis baik untuk terminal penumpang maupun terminal barang,

b.

Pembangunan terminal terpadu

c.

Partisipasi sektor swasta dalam penyediaan dan pembangunan terminal akan terus didorong, tetapi akan tetap diperlukan kerjasama dalam kerangka struktur dan rencana transportasi setempat.

5.

Manajemen Tata Ruang a.

Penetapan Tata Ruang Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang kota. Penataan

.


berbagai

pusat

kegiatan

dan

pemukiman

serta

kepentingan

masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik. b.

Penyebaran Pusat Kegiatan Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan.

6.

Manajemen Lingkungan Kualitas udara di daerah perkotaan sangat rendah, dengan tingkat pencemaran

udara

yang

cenderung

tinggi.

Kendaraan

bermotor

memberikan kontribusi penting bagi berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, polusi kebisingan, polusi getaran dan lainnya. Untuk mengatasi ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini) dilakukan pengujian kendaraan setiap enam bulan sekali.

b.

Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan

c.

Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak

d.

Penggunaan kendaraan bermotor berbahan alternative (Bio Diesel Fuel dan Bakar Bakar Gas)

e.

Melarang kendaraan berat memasuki perumahan/ pemukiman dan kawasan tertentu.

f. 7.

Penegakan hukum yang berlaku.

Manajemen Sumber Daya Manusia Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan Dengan kondisi masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan, sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan transportasi, dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

.


.

a.

Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan

b.

Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum

c.

Meningkatkan kualitas petugas operasional

d.

Memberdayakan kualitas sekolah mengemudi

e.

Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM

f.

Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.


BAB VI TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM, RUMUSAN INDIKASI KEGIATAN DAN ESTIMASI PEMBIAYAAN TAHUN 2015-2019

A.

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM Strategi urusan perhubungan berkaitan penataan penyelenggaraan transportasi dan pembangunan transportasi sebagaimana RPJMD Kota Bogor tahun 20152019, dilaksanakan melalui Program dengan Target Pencapaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2015 - 2019, sebagaimana LAMPIRAN-3 : Tabel Target Pencapaian Kinerja Program dan Indikasi Kegiatan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015 – 2019. TABEL VI-1

:

Program dan Sasaran Program RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2015 - 2019

PROGRAM 1 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi

SASARAN PROGRAM 1.1 Tersedianya Perencanaan Teknis Pengembangan, Pembangunan Bidang Perhubungan 1.2 Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan 1.3 Terbangun dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan

2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum

2.1 Pengembangan Sistem Angkutan Massal/ Bus Transit System (BTS) 2.2 Pengembangan (Feeder)

Angkutan

Umum

Pengumpan

2.3 Pengendalian Angkutan Tidak Dalam Trayek 2.4 Pengembangan Angkutan/ Bus Sekolah 2.5 Pengembangan Angkutan Wisata Dalam Kota 3 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

.

3.1 Tersedia dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan 3.2 Kelancaran Arus lalu Lintas dan Angkutan Jalan


PROGRAM

SASARAN PROGRAM

4 Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi

4.1 Meningkatnya Kompetensi Kepentingan Bidang Transportasi

Pemangku

5 Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

5.1 Pengurangan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

4.2 Meningkatnya Kesadaran Disiplin dan Tertib Berlalu Lintas Pemakai Jalan

5.2 Peningkatan Pelayanan PKB 5.3 Pengembangan Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif

B.

INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Target Pencapaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, dijabarkan dalam Indikasi Kegiatan dan Estimasi Pembiayaan sebagaimana LAMPIRAN-4 : Tabel Rumusan Rencana Program, Sasaran Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2015 – 2019.

.


TABEL VI-2: TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM- KEGIATAN URUSAN PERHUBUNGAN RENSTRA DINAS LLAJ KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019

1.

PROGRAM

: PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

TUJUAN PROGRAM : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFEKTIF

.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KONDISI KINERJA AWAL 2015

2015

2016

2017

2018

2019

KONDISI KINERJA AKHIR 2019

1

Tersedianya Perencanaan Teknis Pengembangan, embangunan Bidang Perhubungan

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis

6

29

22

16

14

12

99

2

Tersedianya Lahan (land banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

Luas lahan (Hektar) yang di Bebaskan

0

8,25

7,50

5,00

3,50

0,50

24,75

3

Terbangun dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruk tur) dan Sarana Perhubungan

Jumlah Kegiatan Pembangunan & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Perhubungan

4

12

14

17

14

11

72

N O

SASARAN PROGRAM

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM


2.

.

PROGRAM

: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

TUJUAN PROGRAM

: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFEKTIF

NO

SASARAN PROGRAM



1

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal/ Bus Transit System (BTS)

Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan

2

Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder)

3

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM 2015

2016

2017

2018

2019


3

4

5

6

7

7

7

Jumlah Trayek Feeder

6

10

14

17

20

23

23

Pengendalian Angkutan Tidak Dalam Trayek

Penurunan Jumlah Becak

1.725

1.300

1.000

750

500

250

250

4

Pengembangan Angkutan/ Bus Sekolah

Jumlah Koridor Bus Sekolah

0

0

1

1

1

0

3

5

Pengembangan Angkutan Wisata Dalam Kota

Jumlah Angkutan Wisata

0

0

0

2

0

0

2


3.

PROGRAM

: PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

TUJUANPROGRAM

: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFISIEN

N O

4.




2016

2017

2018

2019


1

Tersedia dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang

51

8

7

9

7

7

89

2

Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban Gabungan

60

108

108

108

108

108

600

PROGRAM

: PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TRANSPORTASI

TUJUAN PROGRAM

: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFISIEN INDIKATOR KINERJA PROGRAM


2015

2016

2017

2018

2019


1

Meningkatnya Kompetensi Pemangku Kepentingan Bidang Transportasi

Jumlah Peserta Penyegaran Petugas Operasional LLAJ

-

100

100

100

100

100

500

2

Meningkatnya Kesadaran Disiplin dan Tertib Berlalu Lintas Pemakai Jalan

Jumlah Peserta Sosialisasi

2.100

900

1.000

1.000

1.000

1.000

7.000

N O

.

SASARAN PROGRAM

SASARAN PROGRAM

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM


5.

PROGRAM

: PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN

TUJUAN PROGRAM

: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG EFISIEN

NO


Pengurangan Emisi gas Buang Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

2

Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

3

Pengembangan Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif

Jumlah Kendaraan Umum Berbahan Bakar Alternatif

1

.

SASARAN PROGRAM



2016

2017

2018

2019


6

12

12

12

12

12

66

22.418

21.925

21.769

21.771

21.227

22.435

22.435

0

200

400

600

800

1.000

1.000


BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor sebagai dinas teknis yang mengemban tugas di bidang transportasi, dituntut untuk

mampu berperan sebagai pembina transportasi yang

profesional, mampu menyusun program dan kegiatan khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang mampu rmengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state). Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Tentang Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor 2015 – 2019. RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di sektor transportasi serta menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor, dg kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.

Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENSTRA DLLAJ Kota Bogor Tahun 2015-2019.

2.

RENSTRA DLLAJ Kota Bogor Tahun 2015-2019 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas LLAJ Kota Bogor Tahunan dan menjadi acuan unit kerja di lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

3.

Dinas LLAJ Kota Bogor berkewajiban menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan antara RENSTRA dengan RENJA oleh unit kerja di lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor Bogor, Desember 2014 KEPALA DINAS LLAJ KOTA BOGOR

ACHSIN PRASETYO, ATD.M.Eng.Sc. NIP. 19621109 198303 1 014 .


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. RENSTRA Dinas L.L.A.J Kota Bogor Tahun

Recommend Documents