Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan 2014-2019 BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
mengamanatkan
diantaranya
bahwa
perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Dalam
Rangka
Penyusunan
dan
penetapan
RENSTRASKPD
sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan RENSTRASKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPJM Daerah
dengan
menggunakan
rancangan
RENSTRASKPD
dengan
berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan RENSTRA SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRASKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan -1-
Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan 2014-2019 amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur yang lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing. Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif. Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan
desentralisasi
dan
tugas
pembantuan
di
bidang
Peternakan.Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan unit kerja teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa unit kerja teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Dinas Peternakan.
1.2
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3)
Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
2004
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
-2-
Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan 2014-2019 6)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah; 7)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan; 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031; 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; 15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur. 1.3
Maksud dan Tujuan
a.
Maksud penyusunan RENSTRA
Dokumen RENSTRA Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomidaerah dan tugas pembantuan di bidang Peternakan yang akan dilaksanakan secara bertahap tiap tahun untuk lima tahun kedepan. b.
Tujuan penyusunan RENSTRA
-3-
Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan 2014-2019 RENSTRA Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan subsektor peternakan dalam periode 2014 2019, ditetapkan dengan tujuan : 1) Tersusunya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2014-2019; 2) Teridentifikasinya
program
dan
indikasi
kegiatan
dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2014-2019; 3) Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan; 4) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Peternakan Jawa Timur baik tahunan maupun lima tahunan.
1.4.
Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2.2.
Sumber Daya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
3.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
-4-
Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan 2014-2019 Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3.
Telaahan
RENSTRA
Kementerian
Pertanian
serta
RENSTRA Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan 3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. BAB IV VISI,
Penentuan Isu-isu Strategis MISI, TUJUAN,
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
4.3.
Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
-5-
