BAB I PENDAHULUAN. Dinas Pertanian dan Peternakan 1 A. LATAR BELAKANG

Renstra 2012-2016

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusinya yang dominan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selain sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Seiring perubahan lingkungan yang sangat dinamis, pembangunan pertanian khususnya sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dihadapkan pada persoalan mendasar seperti : meningkatnya kebutuhan pangan seiring peningkatan jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan sosial budaya masyarakat; status, luas kepemilikan dan pemanfaatan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian. Tantangan pembangunan pertanian TPH dan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat kedepan antara lain : bagaimana memenuhi kebutuhan pangan daerah; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan/perbibitan; meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian; membuka akses pembiayaan dan pasar bagi petani kecil; memperkokoh kelembagaan usahatani produktif di perdesaan; pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang; adaptasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. Pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Aktualisasi pelaksanaan pembangunan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program-program yang dapat mendorong

Dinas Pertanian dan Peternakan

1

Renstra 2012-2016

tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Program ini akan terus dikembangkan dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya dan kearifan budaya lokal. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengantisipasi dan merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah secara dinamis, memperhatikan tantangan yang ada, dan seiring tuntutan reformasi birokrasi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan perubahanperubahan secara bertahap sehingga dapat fokus terhadap tujuan dan sasaran dalam mewujudkan kinerja Dinas yang optimal. Untuk itu, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi arahan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan (2012-2016). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi seluruh Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan periode 2012-2016 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah: a. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan sub sektor Pertanian TPH dan Peternakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan; b. Membuat dan menetapkan indikator-indikator pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas; c. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sub sektor Pertanian TPH dan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Sebagai arah pembangunan sub sektor Pertanian TPH dan Peternakan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang


2

Renstra 2012-2016

disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi, Program dan kegiatan Kepala Daerah menyesesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas; e. Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sub sektor Pertanian TPH dan Peternakan selama lima tahun mendatang. 2. Tujuan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: a. Sebagai Pedoman melaksanakan pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan bagi Jajaran Birokrasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. b. Sebagai bahan penyusunan Program dan kegiatan prioritas tahunan selama lima tahun. c. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif. d. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan. e. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan sub sektor pertanian TPH dan peternakan selama lima tahun. C. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


3

Renstra 2012-2016

j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l. Peraturan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. m. Keputusan Bupati No. …… Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat n. Peraturan Peraturan Daerah No. ……. Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2016 Kabupaten Kotawaringin Barat. D. METODE PENYUSUNAN Proses penyusunan Rensta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Renstra oleh Dinas Pertanian dan Peternakan sampai dengan penetapannya oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun proses penyusunannya adalah sebagai berikut : 1. Orientasi Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan 3. Pengumpulan data informasi kondisi pelayanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan 4. Penyusunan profil pelayanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan 5. Review Tupoksi Dinas Pertanian dan Peternakan 6. Evaluasi dan review Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan 2005-2010 dan Capaian Pembangunan Pertanian dan Peternakan Tahun 2011. 7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan 8. Perumusan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Peternakan 9. Penetapan strategi, tujuan dan kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan 10. Perumusan Program Dinas Pertanian dan Peternakan, lintas SKPD dan kewilayahan 11. Pembahasan pada forum SKPD 12. Penyusunan dokumen rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan 13. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan


4

Renstra 2012-2016

14. Penyusunan naskah rancangan peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan 15. Pengesahan Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan

E. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016, Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan tengah 20112015, Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dengan mencermati issu-issu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis, ditetapkan sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan selama lima tahun kedepan, termasuk didalamnya indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang akan dilaporkan capaian kinerja tersebut setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Analisis Strategis :  Kondisi saat ini  Kondisi yang di inginkan

VIS I

MISI

Tujuan

Sasaran

Strategi

Identifikasi :  Potensi  Masalah  Tantanga n

Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Renstra


5

 Kebijakan  Program  Kegiatan Pokok

Renstra 2012-2016

F. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan ini meliputi : BAB I . PENDAHULUAN, A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Metode Penyusunan E. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya F. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN A. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Data Kondisi Dinas Pertanian dan Peternakan Tiga Tahun Terakhir D. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Tugas Pokok dan Fungsi B. Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan BAB IV. VISI,MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi B. Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Strategi E. Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program dan Kegiatan B. Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN


6

Renstra 2012-2016

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN A. STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pertanian dan Peternakan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang sub sektor pertanian TPH dan peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Pengend. Mutu Kepala Benih Seksi Perlindungan Masyarakat Pertanian dan Veteriner

Kasubag Umum Kepeg. dan Perlengkapan

Kasubag Keuangan

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI PERTANIAN

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI PETERNAKAN

Kepala Seksi Pengembangan Produksi TPH

Kepala Seksi Pengembangan Produksi Peternakan

Kepala Seksi Pengembangan Benih dan Bibit TPH

Kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usahatani


Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan

7

Kasubag Perenc. dan Pengend. Program

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PETERNAKAN Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air Kepala Seksi Penerapan Teknologi Kepala Seksi Pengembangan Sarana

Renstra 2012-2016

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 1. Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Struktur Organisasi, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. 2.

Kepala Dinas; Sekretaris : a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.

3.

Bidang : a. Bidang Pengembangan Produksi Pertanian : 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2) Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultur; 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Usahatani. b. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan : 1) Seksi Pengembangan Produksi Ternak; 2) Seksi Pengembangan Bibit Ternak; 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan. c. Bidang Pengembangan Sarana-Prasarana Pertanian Peternakan : 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air; 2) Seksi Penerapan Teknologi; 3) Seksi Pengembangan Sarana.

dan

d. Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman : 1) Seksi Pencegahan dan pembarentasan Penyakit; 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan; 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Pertanian dan Veteriner. 4.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

5.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh aparatur sebanyak 80 orang dengan perincian menurut Jabatan, Pangkat dan golongan adalah sebagai berikut : Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang


Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d)

8

= = = = =

1 1 1 1 2

Orang Orang Orang Orang Orang

Renstra 2012-2016

Kepala Subag/Seksi

UPT Staf/Pelaksana

Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b) -Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Juru (I/c) CPNS Penata Muda Tk.I (III/b) CPNS Penata Muda (III/a) Jumlah

= 10 Orang = 3 Orang = 2 Orang = -- Orang = -- Orang = -- Orang = 9 Orang = 13 Orang = 3 Orang = 5 Orang = 8 Orang = -- Orang = -- Orang = 1 Orang = 6 Orang = 66 Orang

Tenaga Honorer/Kontrak Sarjana SLTA SLTP SD Jumlah

= -= 8 = 2 = 4 = 14

Orang Orang Orang Orang Orang

Kondisi pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Tingkat Pendidikannya adalah sebagai berikut : 1. Tingkat SD = -- Orang 2. Tingkat SLTP = -- Orang 3. Tingkat SLTA = 20 Orang 4. Tingkat Diploma 1 (D1) = 2 Orang 5. Tingkat Diploma 3 (D3) = 7 Orang 6. Tingkat Diploma 4 (D4)/Sarjana Sains Terapan = 2 Orang 7. Tingkat Sarjana (S1) = 32 Orang 8. Tingkat Pasca Sarjana (S2) = 3 Orang Spesifikasi pendidikan pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Pasca Sarjana (S-2) = 3 Orang 2. Sarjan Pertanian = 21 Orang 3. Sarjana Peternakan = 8 Orang 4. Sarjana Kedokteran Hewan = 4 Orang 5. Sarjana Sains Terapan Pertanian = 1 Orang 6. Sarjana Sains Terapan Peternakan = 2 Orang 7. D-III Pertanian = 1 Orang 8. D-III Peternakan = 2 Orang 9. D-III APP Pertanian = -- Orang 10. D-III APP Peternakan = 2 Orang


9

Renstra 2012-2016

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

D-III Akuntansi D-III Komputer D-I Pertanian SPP/SPPBMA/SFMA/STM Pertanian SPP Peternakan/ SNAKMA SMA IPA/IPS STM Bangunan Air/Mesin SMEA Tata Buku/Niaga/TU

= = = = = = = =

1 1 4 6 6 5 1 2

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Berdasarkan jenis kelamin Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 46 laki-laki dan 20 perempuan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Gol. IV Laki = 3 Orang ; Perempuan = 1 Orang 2. Gol. III Laki = 30 Orang ; Perempuan = 16 Orang 3. Gol. II Laki = 9 Orang ; Perempuan = 7 Orang 4. Gol. I Laki = -- Orang ; Perempuan = -- Orang 2. Perlengkapan Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung pelayanan publik adalah sebagai berikut : a. Bangunan - Kantor = 2 Unit - Aula Dinas = 1 Unit - Rumah Dinas = 16 Unit b. Kendaraan - Roda empat = 4 Unit - Roda dua = 32 Unit c. Komputer - Jaringan = 1 Unit - PC = 16 Unit - Notebook = 16 Unit d. Meja - Meja Kerja = 46 Buah - Meja Pertemuan = 45 Buah e. Kursi - Kursi Kerja = 28 Buah - Kursi Lipat = 115 Buah f. Lemari Arsip = 32 Buah g. Brankas = 2 Buah h. Mesin Tik = 5 Buah i. Air Conditioner = 7 Unit j. Printer = 27 Buah k. Meja Kursi Tamu = 2 Set l. Sarana-prasarana lainnya - Gudang Benih = 2 Unit - Lantai Jemur = 3 Unit - Gudang Alsintan /


10

Renstra 2012-2016

-

Brigade Proteksi Laboratorium PHP Check Point Ternak Rumah Potong Hewan Breeding Farm Sentra Ayam Buras Klinik Pelayanan Keswan Lahan Balai Benih Puskeswan

= = = = = = = = =

1 1 1 1 1 1 1 1 2

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

C. KONDISI UMUM 1. Kondisi Geografis a.

Luas Wilayah dan Letak Geografi Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km2 terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Kecamatan 1. Arut Selatan 2. Kumai 3. Kotawaringin Lama 4. Arut Utara 5. Pangkalan Lada 6. Pangkalan Banteng KOTAWARINGIN BARAT

Luas Km2 2.400 2.921 1.218 2.685 229 1.306 10.759

% 22,31 27,15 11,32 24,96 3,08 10,21 100

Jml. Desa/ Kelurahan 20 18 17 11 11 17 94

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 110025’26’’ - 112050’36 Bujur Timur (BT) dan antara 1019’35’’ - 3036’59 Lintang Selatan (LS). Secara administratif letak geografisnya berbatasan dengan : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara b.

Topografi Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari  Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.


11

Renstra 2012-2016

 

c.

Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi. Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial/ Organosal banyak mengandung air.

Geomorfologi Keadaan goemorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Arut Selatan Kumai Kotawaringin Lama Arut Utara Pangkalan Lada Pangkalan Banteng

Ketinggian (MDPL) 0– 0– 7– 25 – ( 0– 0–

500 500 100 >500 ) 500 500

Kemiringin (%) 0 – 40 0 – 40 0 – 2 dan 15 – 40 2 – ( >40 ) 0 – 40 0 – 40


d. Iklim Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 oC – 33,8 oC dan suhu minimum antara 21,3 oC – 23,4 oC, kelembaban udara berkisar 85,58 %. e. Sungai Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya, dimana nama-nama sungai di Kotawaringin Barat terdapat pada tabel 3. berikut ini :


12

Renstra 2012-2016

Tabel 3. Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang Yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman No.

Nama Sungai

Panjang (Km)

1. 2. 3.

Sungai Kumai Sungai Arut Sungai Lamandau

175,00 250,00 300,00

Dapat Dilayari (Km) 100,00 190,00 250,00

Rata-Rata Kedlman Lebar (M) (M) 6,00 300,00 4,00 100,00 6,00 200,00


f. Potensi Lahan Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tampilan lahan (land cover) masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain. Tabel 4. Potensi lahan di wilayah Kobar No

Peruntukan

Luas (Ha)

1 2 3

Konsesi kehutanan Konsesi transmigrasi Kawasan pengembangan A - Konsesi perkebunan + Cadangan + Tertanam B - Konsesi non perkebunan 4 Danau dan sungai Jumlah

%

565.028 28.641

52,52 2,66

120.807 160.973 191.309 9.142 1.075.900

11,23 14,96 17,78 0,85 100,00


Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 2011) bahwa keadaan tanah di wilayah Kotawaringin Barat kondisinya sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat terbatas. Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi tanah kelas IV sampai dengan kelas VII (yaitu keadaan tanah yang mempunyai kadar hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari


13

Renstra 2012-2016

tekstur tanah, umumnya wilayah Kowaringin Barat sebagian besar didominasi oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus. Tabel 5. Penyebaran Tekstur Tanah di kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Arut selatan Arut Utara Ktw. Lama Kumai P. Lada P. Banteng Jumlah %

halus 139.704 266.271 79.468 83.639

sedang 34.320 25.152 193.168

569.076 52,89

252.640 23,48

Tekstur (ha) Kasar Lain-lain 65.976 2.229 17.186 79.183 89.610

164.574 15,30

89.610 8,33

Jumlah 240.000 268.500 121.800 445.600

1.075.900 100,00

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimanten Tengah, 2008

Jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :  Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang berasal dari sungai pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar terdapat di daerah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa.  Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik yang terdapat di daerah dataran rendah.  Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan lebih cocok untuk budidaya pengembangan komoditas pertanian. Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan dominan Podsolik Merah Kuning (51,51%) yaitu : - Podsolik Merah Kuning : 554.242 ha - Laterit : 59.012 ha - Regosol Podsol : 110.206 ha - Latosol : 50.230 ha - Alluvial : 85.680 ha - Organosol : 112.669 ha - Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol : 97.247 ha - Rawa : 6.614 ha Jumah : 1.075.900 ha Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lahan gambut dan pasir seluas 120.753 ha, ekitar 11,22% dari luas wilayah dan terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang terperinci seperti yang disajikan pada tabel 6 berikut ini.


14

Renstra 2012-2016

Tabel 6. Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Arut selatan Arut Utara Ktw. Lama Kumai P. Lada P. Banteng Jumlah

Gambut 17.040 16.553 68.865

Tekstur (ha) Pasir Batu 1.229 813 4.980 11.273

-

Jumlah 18.268 813 21.513 80.138

102.458

18.295

-

120.753

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimanten Tengah, 2010

2. Demografi a. Kependudukan Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Sampai dengan akhir Desember 2010 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 241.383 jiwa, dengan rincian sebagaimana Tabel 7. berikut ini Tabel 7. Jumlah Penduduk ditiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 No.

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Arut Selatan Kumai Kotawaringin Lama Arut Utara Pangkalan Lada Pangkalan Banteng Jumlah

52.246 24.617 9.062 9.654 15.158 17.012 127.746

48.115 22.544 8.038 7.055 13.335 14.547 113.634

JUMLAH 100.361 47.461 17.100 16.709 28.493 31.559 241.383


Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut di atas pertambahan penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya. Jumlah penduduk serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 8 dan 9 :


15

Renstra 2012-2016

Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio di tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kecamatan

Rumah Tangga

Penduduk Laki

Wanita

Jumlah

48.115 22.544 8.038 7.055 13.335 14.547 113.634 109.334 107.943

100.361 47.461 17.100 16.709 28.493 31.559 241.383 230.984 227.383

Arut Selatan 26.956 52.246 Kumai 10.827 24.617 Ktw. Lama 4.729 9.062 Arut Utara 4.710 9.654 P. Lada 7.868 15.158 P. Banteng 9,014 17.012 Tahun 2010 64,104 121.749 Tahun 2009 60,209 121.650 Tahun 2008 58,553 119.440 Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Sex Ratio 108,59 109,20 112,74 136,84 113,67 116,95 112,42 110,63 110,65

Tabel 9. Kepadatan Penduduk Km2 dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga di tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Luas (Km2) 1. Arut Selatan 2.400 2. Kumai 2.921 3. Kotawaringin Lama 1.218 4. Arut Utara 2.685 5. Pangkalan Lada 229 6. Pangkalan Banteng 1.306 Tahun 2010 10.759 Tahun 2009 10.759 Tahun 2008 10.759 Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010 Kecamatan

Rata-Rata Kepadatan (Km2) Per RT 41,82 3,72 16,15 4,36 14,04 3,62 6,22 3,55 124,62 3,62 24,16 3,50 22,44 3,77 21,47 3.84 21,13 3,88

b. Ketenagakerjaan Lapangan pekerjaan formal yang tersedia di Kabupaten Kotawaringin Barat belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi dalam bidang informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. Jumlah pencari kerja, lowongan dan penempatan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan tertera pada tabel 10. Tabel 10. Banyaknya Pencari Kerja menurut Jenis Pendidikan dan Penempatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tingkat Pendidikan SD/Setingkat SLTP/Setingkat SLTA/Setingkat D-I D-III Sarmud/D-III Sarjana/S-1 Pasca Sarjana/S-2 Tahun 2010

Belum ditempatkan Tahun Lalu 100 136 3.098 50 559 521 1.450 20 5.934

Terdaftar Tahun ini 94 55 957 12 146 232 868 8 2.372



16

Ditempatkan Tahun ini 31 21 348 1 8 86 218 713

Belum ditempatkan Tahun ini 163 170 3.707 61 697 667 2.100 28 7.593

Renstra 2012-2016

Mengenai tenaga kerja serta tingkat pendidikan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini : Tabel 11. Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama No.

Jenis Kegiatan Utama

1. 2. 3. 4. Tahun Tahun Tahun

Jumlah

Bekerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lain – lain 2010 2009 2008

108.873 33.755 38.327 10.142 191.097 189.568 183.303


3. Kondisi Pertanian TPH dan Peternakan di Kotawaringin Barat a. Pengembangan Pertanian TPH Dalam pengembangan pertanian TPH komoditi strategis di Kabupaten Kotawringin Barat adalah padi dan jagung. Capaian produksi tanaman pangan di kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2009 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 12 berikut ini Tabel 12. Capaian Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009-2011 No.

Tahun

Komoditas 2009

2010

2011

Rata-rata Pertumbuhan

1.

Padi Sawah

7.307,81

10.707,01

11.176,60

25,45

2

Padi Ladang

3.405,48

7.490,94

13.872,96

102,58

Jumlah Padi

10.713.29

18.197,95

25.049,56

53,76

3

Jagung

4.127,57

4.930,14

3.679,13

(2,97)

4

Kedelai

70,86

54,60

307,40

220,03

5

Kacang Tanah

219,66

212,26

442,49

52,55

6

Kacang Hijau

18,17

26,98

37,91

44,50

7

Ubikayu

7.470,08

7.355,17

10.924,55

23,50

8

Ubi Jalar

1.162,70

1.347,54

1.458,18

12,05

9

Sayuran

5.884,94

5.219,00

6.105,57

2,84

11.578,00

12.125,20

12.309,52

3,12

10

Buah-buahan

Produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 25,45% pertahunnya. Hal ini karena adanya kegiatan cetak sawah dan SLPTT padi lahan kering dan SLPTT padi sawah. Produksi padi tahun 2010 mengalami


17

Renstra 2012-2016

kenaikan dibanding tahun 2009 sebesar 18.197,95 Ton GKG. Kemudian di tahun 2011 mengalami peningkatan lagi sebesar 25.049,56 Ton GKG. Produksi Jagung pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 dan 2010 yaitu sebesar 3.679,13 ton Pipilan Kering atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,97%. Penurunan produksi ini terjadi akibat tidak adanya program yang dilakukan oleh PD. Agrotama Mandiri yang menyebabkan petani enggan untuk menanam jagung, sedangkan keadaan sebaliknya terjadi pada tahun 2009 dan 2010. Produksi kedelai tahun 2011 mencapai 307,40 ton biji kering, terjadi peningkatan sebesar 220,03% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang hanya mencapai 54,60 ton. Peningkatan produksi hortikultura diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga tidak bergantung dari Jawa. Produksi hortikultura apabila diakumulasikan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi sebagai akibat pertambahan luas areal tanam, berkembangnya teknologi produksi yang diterapkan petani, semakin intensifnya bimbingan dan fasilitasi kepada petani dan pelaku usaha, semakin baiknya manajemen usaha, dan adanya penguatan kelembagaan agribisnis petani. b. Pengembangan Peternakan Populasi ternak di kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Populasi ternak ruminansia yaitu sapi potong pada akhir tahun 2011 tercatat sebanyak 10.927 ekor, sedangkan ternak kambing/domba 1.956 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya populasi ternak mengalami peningkatan yaitu ternak sapi potong 14,85% dan kambing/domba 5,90%. Populasi ternak non ruminansia pada tahun 2011 yaitu babi 4.671 ekor, ayam buras 278.597 ekor, ayam ras pedaging 149.601 ekor dan itik 35.706 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya populasi ternak non ruminansia mengalami peningkatan yaitu untuk babi 4,00%, ayam buras 5,16%, ayam ras pedaging 4,00% dan itik 4,00%. Perkembangan populasi ternak ruminansia dan nonruminansia tahun 2007-2011 selengkapnya disajikan pada Tabel 15 berikut ini.


18

Renstra 2012-2016

Tabel 13. Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2007-2011 No

Pertumbuhan 2011 terhadap 2010 (%)

Tahun

Jenis 2007

2008

2009

2010

2011

1.

Sapi Potong

3.820

5.651

8.817

9.514

10.927

14,85

2.

Kambing/Domba

1.090

1.608

1.814

1.847

1.956

5,90

3.

Babi

1.827

2.927

3.636

4.491

4.671

4,00

4.

Ayam Buras

168.766

198.330

225.835

264.918

278.597

5,16

5.

Ayam Ras Pedaging

92.162

110.644

121.185

143.847

149.601

4,00

6.

Itik

27.465

29.834

33.995

34.333

35.706

4,00

Produksi daging pada tahun 2011 adalah sapi potong 527,43 ton, kambing/domba 46,07 ton, babi 90,86 ton, dan produksi daging ternak unggas adalah 1.003 ton. Dibandingkan dengan produksi daging tahun sebelumnya (2010), peningkatan produksi daging terjadi pada semua komoditi, dimana ternak sapi mengalami penmingkatan sebesar 1,98%, kambing/domba sebesar 8,25%, babi 0,67%, ungags sebesar 3,80%. Tabel 14. Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2007-20011 Tahun No

Jenis 2010

2011

Pertumbuhan 2010 terhadap 2011 (%)

2007

2008

2009

370,42

666,01

508,18

517

527,43

2,02

I

DAGING (ton)

1

Sapi Potong

2

Kambing/Domba

15,06

22,87

48,30

42,27

46,07

8,99

3

Babi

20,24

44,23

89,64

90,25

90,86

0,68

4

Unggas

982,13

978,61

910,58

964,86

1003

3,95

II

TELUR (ton)

1

Ayam Buras

114,77

110,34

138,50

283,63

312,15

10,06

2

Itik

32,60

149,11

154,65

115

116,07

0,99

Berdasarkan data pada Tabel 16, Besar produksi telur tahun 2011 sebesar 428,22 ton yang terdiri dari telur ayam buras 312,15 ton dan telur itik 116,07 ton. Bila dibandingkan dengan produksi telur tahun 2010 produksi telur mengalami peningkatan sebesar 7,40% yang terdiri dari ayam buras sebesar 10,06 % dan 0,99 %. Produksi telur terbesar ada pada komoditi ayam buras yaitu sebesar 9,14% sedangkan untuk telur itik hanya mengalami kenaikan sebesar 0,98%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pengembangan ayam arab.


19

Renstra 2012-2016

c.

Perkembangan PDRB Sektor Pertanian secara umum mempunyai peranan yang penting dalam Pembangunan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai PDRB yang dihasilkan seperti terlihat dalam Tabel 17 berikut. Tabel 15.

PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Sektor Unggulan berdasarkan Harga Berlaku

(000.000)

Sektor

2008

2009

Petanian, Peternakan. Kehutanan dan 1.710.009,31 1.804.150,90 Perikanan Perdagangan, 574.406,42 658.787,69 Restoran & Hotel Industri Pengolahan 471.130,33 560.243,99 Jasa 300.818,87 348.503,55 Pengangkutan dan 292.444,25 336.083,04 Komunikasi Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

2010

Rerata

1.948.090,34

1.820.750,18

743.050,30 635.944,96 401.590,10 370.548,95

Dari Tabel 17 di atas terlihat bahwa selama periode tahun 2008-2010, nilai PDRB sektor pertanian secara kumulatif mengalami peningkatan, yaitu dari Rp.1.710.009.310.000,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 1.948.090.340.000,- pada tahun 2010 atau naik 12,22 % dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,30 %. Demikian juga PDRB sektor Perdagangan, Restoran & Hotel serta Industri Pengolahan juga mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB Kotawaringin Barat Sektor Unggulan berdasarkan Harga Konstan 2000 dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini. Tabel 16. PDRB Kotawaringin Barat Sektor Unggulan berdasarkan Harga Konstan 2000 (000.000) Sektor Petanian, Peternakan. Kehutanan dan Perikanan Perdagangan, Restoran & Hotel Industri Pengolahan Jasa Pengangkutan dan Komunikasi

2008

2009

2010

1.030.184,01

1,078.266,01

1.134.902,88

369.325,65

401.183,61

435.108,26

341.105,36

371.648,13

394.070,92

177.471,03

189.983,69

204.845,85

183.355,67

193.531,97

203.612,77



20

Rerata

Renstra 2012-2016

d.

Kontribusi Sub-Sektor Pertanian TPH dan Peternakan Terhadap PDRB Pertanian Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan secara konsisten tetap tinggi, walaunpun terjadi penurunan apabila diukur menurut harga konstan. Dalam kondisi yang demikian bidang usaha peternakan dan hasilnya menduduki posisi kedua setelah perkebunan dalam hal pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tabel 17. PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan berdasarkan Harga Berlaku

(000.000)

Sektor Perkebunan Kehutanan Perikanan Peternakan dan Hasilhasilnya Tanaman Bahan Makanan JUMLAH

2008

2009

2010

1.393.265,06 107.067,07 85.290,04

1.482.083,35 93.819,07 94.671,95

1.603.231,85 93.108,01 101.014,41

63.057,01

71.393,43

81.317,72

61.330,14

62.183,11

69.418,35

1.710.009,31

1.804.150,90

1.948.090,34

Rerata

1.820.750,18


Tabel 18. PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan berdasarkan Harga Konstan 2000

(000.000)

Sektor Perkebunan Kehutanan Perikanan Peternakan dan Hasil-hasilnya Tanaman Bahan Makanan JUMLAH

2008

2009

2010

823.942,59 59.381,13 50.408,48

883.018,29 49.872,34 50.483,17

937.123,35 48.783,84 49.147,85

50.838,61

53.111,12

56.783,95

45.613,27

41.781,08

43.063,89

1.030.184,10

1.078.266,01

1.134.902,88

Rerata


D. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN 1. Pengembangan Komoditas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan suatu kondisi yang ingin dicapai secara bertahap hingga tahun 2015 terhadap pengembangan komoditas unggulan yang mencakup


21

Renstra 2012-2016

aspek produksi, produktifitas, sarana dan prasarana serta pengolahan dan pemasaran hasil yang menyangkut beberapa aspek seperti : a. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi Pertanian TPH dan peternakan. b. Peningkatan penggunaan benih/bibit unggul c. Peningkatan perlindungan dan penanganan penyakit tanaman dan penyakit hewan dalam rangka peningkatan produksi. d. Peningkatkn mutu dan diversifikasi hasil olahan komoditi pertanian TPH guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing. e. Peningkatan akses pasar dan permodalan petani. f. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pada kawasan pertanian TPH dan peternakan. g. Optimalisasi penggunaan lahan pada areal pertanian dan peternakan. 2. Peningkatan Sumberdaya Manusia Peningkatan SDM pertanian diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis pertanian TPH dan peternakan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha pertanian dan peternakan. Dalam hal ini orientasi pengembangan SDM tersebut adalah sebagai berikut : a. SDM Aparatur Dinas - Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat. - Peningkatan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa aparat yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha. b. SDM Petani dan Masyarakat - Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan. - Peningkatan kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat usahataninya. - Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan 3. Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis pertanian dan peternakan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada, dalam bentuk :  Terwujudnya peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya yang tersedia.  Terbentuknya kelembagaan komoditi yang tumbuh dari bawah.


22

Renstra 2012-2016

  

Tumbuhnya kelembagaan keuangan pedesaan. Lebih berfungsinya lembaga penyuluhan. Terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha dan masyarakat sekitar perkebunan.

4. Peningkatan Pengelolaan Sumber SDA dan Lingkungan Hidup Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal sesuai dengan daya dukung dan potensi yang ada, dengan memperhatikan kelestariannya agar dapat tetap terjaga, alam bentuk : - Peningkatan penerapan sistem pertanian berwawasan lingkungan/ konservasi pada wilayah-wilayah pengembangan pertanian dan peternakan. - Peningkatan penerapan paket teknologi ramah lingkungan - Peningkatan penerapan pupuk organik dan pestisida nabati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. E. POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 1. Potensi a) Letak geografis yang sangat strategis b) Pasar dan jumlah serta daya beli masyarakat cukup tinggi c) Ketersediaan lahan masih cukup luas d) Adanya komoditi spesifik lokasi e) Tenaga kerja pertanian cukup tersedia 2. Permasalahan Permasalahan Mendasar (Isu Strategis) Sektor Pertanian 1) Ketersediaan infrastruktur, sarana-prasarana, lahan, dan air 2) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global 3) Status, degradasi dan alih fungsi lahan 4) Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan 5) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan 6) Lemahnya sistem pemasaran komoditi pertanian 7) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh 8) Rendahnya nilai tukar petani (NTP) 9) Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian 3. Tantangan 1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian 2) Memperbaiki nilai tambah produk pertanian 3) Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.


23

Renstra 2012-2016

4) 5) 6) 7) 8) 9)

Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan. Membuka akses pembiayaan dan pasar pertanian bagi petani/peternak kecil. Memperkokoh kelembagaan usahatani produktif di perdesaan. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif. Pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan. Memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.


24

Renstra 2012-2016

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Tugas pokok Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 2. penyediaan pelayanan dan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, kesehatan hewan dan perlindungan tanaman, benih, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, perizinan, sumber daya manusia dan teknologi spesifik lokasi dibidang TPH dan peternakan; 3. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 4. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan 5. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional. 2.

Kewenangan Dinas Pertanian dan Peternakan Untuk melaksanakan fungsi, Dinas Pertanian mempunyai kewenangan sebagai berikut :

dan

Peternakan

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Lahan Pertanian 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupeten. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.


25

Renstra 2012-2016

5. Pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten. b. Air Irigasi 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usahatani dan desa. 2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT), serta bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. c. Pupuk 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. d. Pestisida 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. e. Alat dan Mesin Pertanian 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten.


26

Renstra 2012-2016

3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. a. Pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan an peredaran alat dan mesin pertanian d. Analisi teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian. f. Benih Tanaman 1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapangan wilayah kabupaten. 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten. 4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten. 5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penerapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. g. Pembiayaan 1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.


27

Renstra 2012-2016

h. Perlindungan Tanaman 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliaannya di wilayah kabupaten. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten. i. Perizinan Usaha 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. j. Teknis Budidaya 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. k. Pembinaan Usaha 1. Bimbingan kelembagaan usahatani, manajemen usahatani dan pencapaian pola kerjasama usahatani di wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Pelaksanaan studi amdal./UKL-UPL dibidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal. wilayah kabupaten. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradiksi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.


28

Renstra 2012-2016

3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. m.Pemasaran 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. n. Sarana Usaha 1. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten. o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. p. Pengawasan dan Evaluasi 2. Peternakan dan Kesehatan Hewan a. Kawasan Peternakan 1. Penetapan dan pengawasan peternakan wilayah kabupaten 2. a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat c. Pengembangan lahan hijauan ternak 3. Penetapan peluang pengembangan b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet


29

Renstra 2012-2016

3. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa dan alat mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten. c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk peternakan, kesehatan hewan, kesmavet. d. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten 3. a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.


30

Renstra 2012-2016

6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah kabupaten. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat tradisional/ pabrikan wilayah kabupaten. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten. a. Pakan Ternak 1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten. 2. Bimbingan produksi pakan dan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten. 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten. 4. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten. a. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten. b. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. c. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.. d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive dan suplement) wialyah kabupaten f. Bimbingan usaha mini feedmill pedesaan (home industry) wilayah kabupaten. g. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive dan supplement) wilayah kabupaten. j. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten. k. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.


31

Renstra 2012-2016

b. Bibit Ternak 1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten. c. Bimbingan regristasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit /benih ternak wilayah kabupaten. 3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten. 5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi butan oleh masyarakat. d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten 6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten. c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten,. d. Pelaksanaan regristasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten. e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten. f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten. g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi madigah, alih mudigah serta pamantauan pelaksanaan dan regristasi hasil mudigah wilayah kabupaten. h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten. j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten. k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten. m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten. n. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten.


32

Renstra 2012-2016

o. Bimbingan pelaksanaan kabupaten.

idntifikasi

perbibitan

wilayah

c. Pembiayaan 1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten. b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit program wilayah kabupaten. c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten. d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten . d. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH (Produk Akhir Hewan). c. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH (produk Akhir Hewan). d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan . f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayaan keswan wilayah kabupaten g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten. 2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten/kota. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten. 5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten.


33

Renstra 2012-2016

e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten. 6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan , laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten. 8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan) b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidimiologi penyakit hewan. d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembagalembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH , tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil). g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilence Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. i. Bimbingan pelaksanaan palaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular dan mewabah. k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten. q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.


34

Renstra 2012-2016

t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. 9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten. b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan reproduksi. 10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. e. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan 1. a. Pelaksanan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten. 2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten. 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak. f. Perizinan/Rekomendasi 1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten.. b. Pemberian izin rumah sakit hewan / pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.


35

Renstra 2012-2016

2.

3.

4. 5.

6. 7. 8. 9.

e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten. Pembinaan izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten

g. Pembinaan Usaha 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten. 2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.


36

Renstra 2012-2016

j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal /UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten. m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten. h. Sarana Usaha 1. a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. i. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi pasca panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. j. Pemasaran 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. k. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten l. Pengawasan dan Evaluasi


37

Renstra 2012-2016

3.

Penunjang a. Karantina Pertanian b. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

penerapan

c. Perlindungan Varietas 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pad satu kabupaten. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten. d. Sumber Daya Genetik (SDG) 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya. e. Standarisasi dan akreditasi 1. Rekomendasi usulan dan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial adn ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakukan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi sektor pertanian di kabupaten. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten/kota. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.


38

Renstra 2012-2016

3.

Uraian Tupoksi Dinas Pertanian dan Peternakan 1. Kepala Dinas Tugas Pokok Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang pertanian dan peternakan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan. Fungsi 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. penyusunan rencana dan program bidang pertanian dan peternakan; 3. perencanaan, pengembangan dan penggalian bibit unggul pertanian dan peternakan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura; 4. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan; 5. pembinaan dan pengembangan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 6. koordinasi pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan; 7. penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis pertanian dan peternakan; 8. pelaksanaan pembinaan promosi dan pemasaran hasil pertanian, hortikultura dan peternakan; 9. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pertanian dan Peternakan; 10. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 2. Sekretaris Tugas Pokok Sekretaris mempunyai tugas mengkordinasikan perencanaan, penyusunan dan pengendalian program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, tugas pelayanan administratif ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan kehumasan, tatalaksana, analisis jabatan, urusan rumah tangga dan penyusunan pelaporan dinas. Fungsi 1. melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; 2. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan kebijakan teknis; 3. melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis;


39

Renstra 2012-2016

4. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan pertanian; 5. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dinas; 6. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 7. mengembangkan sistem informasi pertanian dan peternakan, serta mengolah data statistik pertanian dan paternakan; 8. melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur; 9. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kehumasan, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan serta analisis jabatan; 10. mengkoordinasikan tugas kesekretariatan; dan 11. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Sekretaris membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan surat menyurat, pengelolaan barang, pemeliharaan dan pengamanan asset; melaksanakan urusan rumah tangga, humas, perpustakaan, organisasi, tatalaksana, analisis jabatan, ketatausahaan dan kepegawaian. Fungsi 1. perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan administrasi kantor dan keperluan rumah tangga dinas; 2. penyiapan dan penerapan pedoman administrasi surat menyurat dan kearsipan; 3. pengurusan surat menyurat dan kearsipan, termasuk pemprosesan Surat Perintah Perjalanan Dinas, penyiapan dan penyimpan kartu kendali perjalanan dinas pegawai; 4. penyelenggaraan perpustakaan dinas, penyusunan dan pembuatan dokumentasi perundang-undangan, katalog bukubuku, majalah dan bahan informasi lainnya; 5. penyiapan bahan, penyelenggaraan dan pengurusan keprotokolan, kehumasan dan publikasi; 6. penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas; 7. merencanakan dan menyiapkan bahan keperluan/perlengkapan kerja; melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) 8. memproses pengadaan barang dan jasa melalui tim/panitia pengadaan barang dan jasa; melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui tim peneliti dan pemeriksaan barang; serta menyiapkan bahan penyusunan keputusan tentang tim/panitia pengadaan barang dan jasa serta tim peneliti dan pemeriksa barang;


40

Renstra 2012-2016

9. penginventarisasian dan penatabukuan barang-barang dinas, serta pengelolaan inventaris/asset dinas baik asset tetap maupun asset lancar termasuk barang-barang pakai habis. 10. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan barang inventaris. 11. menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor Dinas dan UPTD; 12. menyiapkan usulan organisasi/reorganisasi Dinas dan UPTD; 13. mengumpulkan data bahan penyusunan standarisasi harga barang dan jasa bidang pertanian dan peternakan; 14. penyiapan bahan pengusulan pengangkatan PNS, mutasi, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai dan pensiun; 15. memproses usulan mengikuti diklat struktural, fungsional maupun diklat teknis bagi pegawai, serta ujian dinas bagi pegawai yang mau naik pangkat tanpa diklat struktural; 16. penyelenggaraan absensi pegawai ; 17. mengelola tenaga honorer di lingkungan dinas; 18. mempersiapkan bahan penilaian konduite pegawai dan memproses DP-3 pegawai; 19. memproses usul pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi; 20. pelaksanaan urusan analisis jabatan; 21. penyiapan bahan pembinaan PNS, organisasi dan ketatalaksanaan; 22. melaksanakan administrasi kepegawaian lainnya; 23. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian. 4. Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun rencana anggaran belanja rumah tangga, melaksanakan penatausahaan dan verifikasi keuangan serta membina dan membimbing bendahara. Fungsi 1. penatausahaan keuangan dinas; 2. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; 3. penelitian, pemeriksaan dan verifikasi register SPP dan SPM keuangan dinas; 4. penerbitan Surat Perintah Membayar belanja dinas dan gaji pegawai; 5. melakukan pembayaran atas tagihan dan pelaksanaan kegiatan; 6. melakukan penyimpanan uang dinas yang belum sempat di bayarkan; 7. melakukan penerimaan atas pendapatan asli daerah yang bersumber dari dinas serta menyetorkan ke kas daerah; 8. melakukan pembukuan atas penerimaan dinas sebagai sumber pendapatan asli daerah dan membuat laporannya;


41

Renstra 2012-2016

9. menyiapkan bahan rincian untuk pembayaran gaji pegawai dan kekurangan pembayaran gaji; 10. penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan dinas; 11. penyelesaian Tindak lanjut LHP; 12. membina dan membimbing bendahara; 13. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian. 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, data dan statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan, perumusan dan pengendalian program dinas, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian. Fungsi 1. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dinas baik rutin maupun pembangunan, yang bersumber dari dana APBD, APBN, maupun sumber lainnya; 2. melaksanakan penetapan costing/pembiayaan rencana kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD; 3. melaksanakan pengelolaan data base, analisis dan penyajian data statistik pertanian dan peternakan; 4. melaksanakan perumusan dan pengendalian program kerja dinas baik tahunan maupun lima tahunan; 5. melaksanakan pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; 6. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian. 6. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengatur, melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan produksi pertanian. Fungsi 1. merumuskan kebijakan dibidang pengembangan produksi pertanian; 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengembangan produksi pertanian; 3. melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan produksi pertanian; 4. pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan produksi pertanian;


42

Renstra 2012-2016

5. pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan produksi pertanian 6. monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan produksi pertanian; Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian, membawahi : 1. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Kepala Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura; 3. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani. 7. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Kepala Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


43

Renstra 2012-2016

9. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani Tugas Pokok Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan kelembagaan usaha tani. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pembinaan kelembagaan usaha tani; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pembinaan kelembagaan usaha tani; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pembinaan kelembagaan usaha tani; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Peternakan Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Produksi Peternakan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengatur, melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan produksi peternakan. Fungsi 1. merumuskan kebijakan dibidang pengembangan produksi peternakan; 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengembangan produksi peternakan; 3. melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan produksi peternakan; 4. pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan produksi peternakan; 5. pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan produksi peternakan; 6. monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan produksi peternakan. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi : 1. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Ternak; 2. Kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak; 3. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan. 11. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Ternak Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Produksi Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan


44

Renstra 2012-2016

bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan produksi ternak. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan produksi ternak; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi ternak; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan produksi ternak; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 12. Kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan bibit ternak. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan bibit ternak; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bibit ternak; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan bibit ternak; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan kelembagaan usaha peternakan. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan kelembagaan usaha peternakan; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan usaha peternakan; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan kelembagaan usaha peternakan; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


45

Renstra 2012-2016

14. Kepala Bidang Sarana-Prasarana Pertanian dan Peternakan Tugas Pokok Kepala Bidang Sarana-Prasarana Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengatur, melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan. Fungsi 1. merumuskan kebijakan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan; 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan; 3. melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan; 4. pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan saranaprasarana pertanian dan peternakan; 5. pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan saranaprasarana pertanian dan peternakan; 6. monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan. Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, membawahi : 1. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air; 2. Kepala Seksi Penerapan Teknologi; 3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana. 15. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan lahan dan sumberdaya air. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan lahan dan sumberdaya air; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan sumberdaya air; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan lahan dan sumberdaya air; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


46

Renstra 2012-2016

16. Kepala Seksi Penerapan Teknologi Tugas Pokok Kepala Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 17. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana pertanian dan peternakan Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan sarana pertanian dan peternakan; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sarana pertanian dan peternakan; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan sarana pertanian dan peternakan; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 18. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman Tugas Pokok Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengatur, melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman. Fungsi 1. merumuskan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman; 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman;


47

Renstra 2012-2016

3. melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman; 4. pembinaan dan bimbingan teknis dibidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman; 5. pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman; 6. monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan hewan dan perlindungan tanaman. Kepala Bidang Usaha, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pembarantasan Penyakit; 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan; 3. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Pertanian dan Veteriner. 19. Kepala Seksi Pencegahan dan Pembarantasan Penyakit Tugas Pokok Kepala Seksi Pencegahan dan Pembarantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 20. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tugas Pokok Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang pengawasan dan perlindungan tanaman. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis dibidang pengawasan dan perlindungan tanaman; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengawasan dan perlindungan tanaman; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian dibidang pengawasan dan perlindungan tanaman; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


48

Renstra 2012-2016

21. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Pertanian dan Veteriner Tugas Pokok Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Pertanian dan Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat pertanian dan veteriner. Fungsi 1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis dibidang kesehatan masyarakat pertanian dan veteriner; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang kesehatan masyarakat pertanian dan veteriner; 3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian dibidang kesehatan masyarakat pertanian dan veteriner; 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

B. ISU-ISU STRATEGIS Perubahan lingkungan strategis baik di tingkat daerah, nasional bahkan internasional sangat berpengaruh terhadap gerak langkah pembangunan pertanian termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan subsektor pertanian TPH dan peternakan adalah sebagai berikut : 1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penurunan Produksi Pertanian Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terahir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. 2. Belum Berjalannya Diversifikasi Pangan dengan Baik Pangan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, namun ketidak mampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat serta kurangnya pengetahuan keluarga terhadap konsumsi pangan dan gizi mengakibatkan belum tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) yang dicirikan dengan terpenuhinya tingkat konsumsi energi, protein, lemak dan vitamin.


49

Renstra 2012-2016

3. Masih Rawannya Ketahanan Pangan Tercapainya swasembada komoditas pangan pada kenyataannya belum menjamin kemampuan individu di tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan jumlah yang cukup. Kondisi ini bukan saja disebabkan lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan. Secara teknis dan sosial ekonomis penyebab menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah terjadi adalah diakibatkan oleh beberapa factor diantaranya jatuhnya harga pasar produk yang dihasilkan petani. 4. Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian Belum Mendukung Berkembangnya Agroindustri Upaya mewujudkan agroindustri yang berdaya saing dihadapkan pada permasalahan kecilnya skala pengusahaan komoditas, lokasinya tersebar, penerapan teknologi budidaya dari pra panen sampai pasca panen yang beragam, keterbatasan sarana yang dapat menjaga mutu produk. Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengembangkan budidaya komoditas di on-farm yang sesuai dengan prasyaratan agroindustri, mengembangkan agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dalam pengembangan yang berskala kawasan. Disamping itu kerja sama antar kawasan untuk menumbuhkan agregat permintaan pasar dalam skala wilayah juga sangat diperlukan dalam pengembangan agroindustri di pusat-pusat pertumbuhan baru. 5. Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. 6. Terbatasnya Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Infrastruktur pertanian terutama yang terkait daya olah lahan dan ketersediaan air masih menjadi kendala pengembangan potensi pertanian, Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan petani, masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, balai informasi dan promosi


50

Renstra 2012-2016

pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani. Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan. 7. Terbatasnya Akses Petani Terhadap Sumber Permodalan Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatka terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Disisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (cash flow) dan kesejahteraan petani. Tantangan kedepan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan. Namun


51

Renstra 2012-2016

pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan modal awal kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan. 8.

Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak.

9.

Kebijakan Fiskal dan Moneter Belum Mendukung Berkembangnya Usaha Pertanian Pengembangan pertanian dan agribisnis mutlak memerlukan dukungan agar tercipta iklim berusahatani yang kondusif melalui formulasi kebijakan dan pengamanan kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan Pemerintah. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan selama ini kurang sepenuhnya berpihak pada sektor pertanian. Di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan juga belum berjalan efektif di tingkat lapangan, seperti harga pembelian pemerintah yang lebih rendah dari harga pasar atau sebaliknya harga produk petani seringkali berada di bawah harga pembelian pemerintah, terutama pada saat panen raya di daerah-daerah sentra produksi. Tantangan ke depan yang perlu dikembangkan adalah bagaimana membangun sistem perlindungan yang diberikan terhadap petani dan pelaku agribisnis secara lebih baik mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil melalui pola-pola promosi, asuransi, penjaminan maupun subsidi bunga kredit atau subsidi harga.

10. Lemahnya Status, Luas Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan serta Tekanan Degradasi dan Alih Fungsi Lahan Dari sisi skala penguasaan lahan, status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Revolusi hijau melalui penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian, sehingga peningkatan produktifitas menjadi stagnan (levelling off) bahkan cenderung menurun. Kondisi ini semakin diperparah dengan menipisnya kearifan lokal dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik.


52

Renstra 2012-2016

Di sisi lain, pesatnya laju pembangunan di berbagai bidang yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, pengendalian pertumbuhan penduduk, reformasi agraria serta penguatan status kepemilikan lahan. Sedangkan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis, dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan. 11. Belum Padunya Antar Sektor dalam Menunjang Pembangunan Pertanian Pembangunan sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, dan waktu, sehingga tidak tumpang tindih. Kebijakan fiskal yang tidak berpihak kepada penumbuhan industri pengolahan pertanian di dalam negeri, misalnya, menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menambah pendapatan dan memperluas lapangan kerja. Berdasarkan isu strategis pembangunan pertanian nasional, beberapa masalah utama yang menjadi kendala dalam pembangunan pertanian dan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :


53

Renstra 2012-2016

Sarana-prasarana penunjang pengembangan perbibitan dan pelayanan keswan sangat terbatas SDM dan kelembagaan peternak belum berkembang

Basis populasi induk (akseptor) masih rendah

Kelembagaan perbibitan belum optimal

MASALAH UTAMA PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI KAB. KTW. BARAT

Proses reproduksi masih didominasi kawin alam (terjadi in-breeding)

Terbatasnya penanganan hasil ternak dan ikutannya

Kebijakan masih bersifat sektoral

Lemahnya modal dan akses petani terhadap perbankan/ lembaga keuangan bukan bank/ swasta


SDM petugas teknis peternakan sangat kurang (PNS dan Kader)

54

Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular pada ternak cukup tinggi

Renstra 2012-2016

BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI

“Terwujudnya Pertanian yang Tangguh berwawasan Agribisnis untuk Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengelolaan Sumberdaya Pertanian secara Optimal“ B. MISI 1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. 2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta diversifikasi usahatani. 4. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi. 5. Memfasilitasi pelaku usaha pertanian dan peternakan melalui pengembangan teknologi tepat guna (spesifik lokasi), pembangunan sarana-prasarana, pembiayaan, pemasaran dan kemitraan usaha. 6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan petani. 7. Medorong penyediaan lapangan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. C. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan a. Menumbuhkembangkan usaha pertanian dalam rangka memacu aktivitas ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan petani. b. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. c. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui penerapan teknologi yang tepat guna (spesifik lokasi). d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian dan membangun kelembagaan pertanian yang kuat dan berfungsi sehingga dapat berperan dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan petani.


55

Renstra 2012-2016

2. Sasaran a.

Berkembangnya usaha-usaha pertanian, penyedia jasa dan pengolahan hasil pertanian dan peternakan seperti usaha perbenihan, kios pupuk, jasa alsintan, industri pengolahan pangan dan produk pertanian serta peternakan. b. Meningkatnya produksi tanaman padi 12% pertahun, palawija 5-7% pertahun, sayur-sayuran 3-5% pertahun dan buah-buahan 5-7% pertahun. c. Meningkatnya populasi ternak sapi 13% pertahun dan ternak lainnya sebesar 6-12% pertahun. d. Meningkatnya produksi daging sapi 6% pertahun dan daging ternak lainnya 5-8% pertahun, serta produksi telur 8-12% pertahun. e. Menurunnya angka pasokan beras dari luar daerah kekurangan kebutuhan beras rata-rata 8% pertahun. f. Meningkatnya SDM dan kemandirian petani dalam melaksanakan kegiatan usahataninya. g. Meningkatnya dinamika kelembagaan pertanian seperti kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), asosiasiasi setiap komoditas dan organisasi agribisnis lainnya. D. STRATEGI 1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dalam rangka perluasan areal melalui cetak sawah, optimasi/rehabilitasi lahan, peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan perbaikan/pembangunan jaringan irigasi (JITUT, JIDES dan TAM) serta pembuatan/ peningkatan Jalan usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi spesifik lokasi dalam rangka peningkatan produktifitas melalui penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemupukan berimbang, penggunaaan pupuk organik, penggunaan alat mesin pertanian dan perbaikan teknis budidaya. 3. Peningkatan populasi dan produksi ternak melalui penambahan induk/bibit, penanganan gangguan reproduksi, intensifikasi inseminasi buatan, pengembangan pakan ternak, pengembangan padang penggembalaan, pelayanan kesehatan hewan, penyelamatan betina produktif dan pengembangan integerasi ternak-tanaman. 4. Pengamanan produksi pertanian dari gangguan OPT dan dampak perubahan iklim serta peningkatan penanganan panen dan pasca panen. 5. Pemberdayaan petani dan fasilitasi penguatan kelembagaan melalui pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis, pemberian bantuan/ stimulan, fasilitasi pembiayaan dan peningkatan kemitraan. 6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan pertanian dan peternakan dengan berbagai lembaga/stakeholder terkait


56

Renstra 2012-2016

E. KEBIJAKAN 1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2016, 70% kebutuhan beras dapat dipenuhi dari produksi daerah. 2. Peningkatan populasi dan produksi peternakan. Pada tahun 2014 tercapai berkecukupan daging sapi. 3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi pertanian dan peternakan. 4. Pengamanan produksi pertanian dan peternakan. 5. Penyediaan sarana-prasarana pendukung, sarana produksi pertanian, fasilitasi permodalan, teknologi budidaya spesifik lokasi. 6. Fasilitasi peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan petani. 7. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan dengan instansi terkait.


57

Renstra 2012-2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016, Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2015 dan Renstra Kementerian Pertanain 2010-1014, Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut : 1. Program dan Kegiatan Utama a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini dititikberatkan pada aspek peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan kelembagaan petani untuk meningkatkan taraf hidupnya, melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program ini merupakan upaya untuk mendukung ketersediaan dan keamanan pangan baik nabati maupun hewani sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija 3. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program ini dititikberatkan pada aspek penerapan mekanisasi pertanian dalam rangka peningkatan efisiensi usaha dan peningkatan nilai tambah produk, serta peningkatan aplikasi teknologi spesifik lokasi melalui kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna 2. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian 3. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna d. Program Peningkatan Produksi Pertanian Program ini dititikberatkan pada peningkatan produksi dan pengembangan komoditas strategis melalui stimulus penyediaan agroinput, penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pertanian dan peternakan, didukung dengan perlindungan dan pengamanan produksi pertanian, melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian 2. Kegiatan Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian


58

Renstra 2012-2016

e. Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak Program ini dititikberatkan pada peningkatan produksi ternak dan pengemanan pangan asal ternak melalui pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat veteriner melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2. Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah f. Program Peningkatan Produksi Peternakan Program ini dititikberatkan pada peningkatan produksi peternakan dengan stimulus penyediaan sapronak, pengembangan perbibitan, pengembangan dan penyebaran ternak, mendorong berkembangnya agribisnis peternakan di perdesaan melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 2. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 3. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan 2. Program dan Kegiatan Pendukung a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas, yang kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional/dinas 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Adapun kegiatan yan gakan dilaksanakannya adalah : 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan mebeleur 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


59

Renstra 2012-2016

6. Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil Dinas. Hasil program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur, melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program ini bertujuan sebagai wujud optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam menunjang pelayanan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil daerah dalam hal pelayanan fasilitas kesejahteraan bagi PNS yang memasuki masa pensiun dan pemutasian tugas di lingkungan Pemerintah Daerah, adapun kegiatannya adalah : 1. Pemulangan Pegawai yang akan di pensiun e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Untuk mewujudkan suatu organiasi yang handal dan profesional maka diperlukan SDM yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Dari program ini diharapkan menghasilkan suatu oprganisasi yang berdedikasi dan memiliki SDM yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. Kegiatannya adalah : 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pogram ini menitikberatkan pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu prosses manajemen sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan. Dari program ini diharapkan tersusunnya laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya. Kegiatan dari program ini terdiri dari: 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah B. INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2012-2016 terlampir.


60

Renstra 2012-2016

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja (Performance indicator) sangat penting sebagai landasan dasar pengukuran kinerja institusi. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam beberapa hal, yakni : 1. Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya – Indikator kinerja diharapkan mampu meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasardasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan. 2. Arahan Operasional – Indikator kinerja diharapkan memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan. 3. Akuntabilitas – Indikator kinerja diharapkan dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima. 4. Perencanaan – Indikator kinerja diharapkan dapat memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut 5. Pengelolaan – Indikator kinerja diharapkan dapat memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan 6. Penganggaran – Indikator kinerja diharapkan dapat memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana. 7. Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar – Indikator kinerja diharapkan dapat membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan 8. Pengawasan Kerja – Indikator kinerja diharapkan dapat berguna dalam mencapai kinerja Dinas yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.


61

Renstra 2012-2016

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 maka target kinerja yang ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 19. Sasaran Pengembangan Produksi Padi Tahun 2012-2016 Sasaran Sasaran Propinsi Musrenbang 2012 2013

Sasaran 2015

Sasaran 2016

10.932

11.629

12.334

13.046

7.033 3.581 10.083 6.681 3.402 2,72 3,05 2,07 27.437 20.385 7.052

7.251 3.681 10.386 6.889 3.497 2,85 3,23 2,10 29.554 22.224 7.330

7.848 3.781 11.048 7.456 3.592 3,08 3,55 2,11 34.046 26.467 7.579

8.453 3.881 11.717 8.030 3.687 3,26 3,79 2,12 38.251 30.435 7.816

9.065 3.981 12.394 8.612 3.782 3,50 4,10 2,13 43.364 35.308 8.056

1.372 26.065 521 25.544 16.144

1.478 28.076 562 27.514 17.389

1.702 32.344 647 31.697 20.033

1.913 36.339 727 35.612 22.507

2.168 41.196 824 40.372 25.515

3.075 58.417 1.168 57.248 36.181

484 15.659 256.083 0,122 31.181 (15.521)

522 16.867 263.766 0,122 32.116 (15.249)

601 19.432 271.679 0,122 33.080 (13.648)

675 21.832 279.829 0,122 34.072 (12.240)

765 24.749 288.224 0,122 35.094 (10.345)

1.085 35.095 288.224 0,122 35.094 1

50,22

52,52

58,74

64,07

70,52

Uraian

1.

Luas Tanam (ha)

10.614

Padi Sawah Padi Ladang Luas Panen (ha) Padi Sawah Padi Ladang Produktivitas (ton/ha) Padi Sawah Padi Ladang Produksi GKG (ton) Padi Sawah Padi Ladang Kehilangan Hasil (susut GKG 5%) Produksi GKG Bersih (ton) Buffer Stock (Benih 2%) Produksi GKG yang digiling (ton) Produksi Beras Kotor (63,2%) Kehilangan Hasil (susut beras 3%) Produksi Beras (ton) Penduduk Kobar (jiwa) Kebutuhan Beras (kg/jiwa/thn) Kebutuhan Beras Kobar (ton) Defisit Beras Presentase Pemenuhan Kebutuhan Beras

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kenaikan Sasaran rata-rata Swasembada (%)

Sasaran 2014

No


62

5,30

5,30

6,50

12,16

3,00

8,89

17.700 13.719 3.981 16.815 13.033 3.782 3,66 4,10 2,13 61.491 53.436 8.056

100,00

Renstra 2012-2016

Tabel 20. Sasaran Pengembangan Produksi Tanaman Palawija, Sayuran dan Buah-Buahan Tahun 2012-2016 Jagung Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Kenaikan (%)

Luas Tanam (ha)

1.272

1.336

1.402

1.472

1.546

5,00

Luas Panen (ha)

1.208

1.269

1.332

1.399

1.469

5,01

3,11

3,16

3,20

3,25

3,30

1,50

3.756,88

4.010,04

4.262,40

4.546,75

4.847,70

6,58

2012

2013

2014

2015

Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton)

Kedelai Uraian

2016

Kenaikan (%)

Luas Tanam (ha)

323

336

356

374

393

5,03

Luas Panen (ha)

307

322

338

355

373

4,99

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,00

334,63

354,20

375,18

397,60

421,49

5,94

2012

2013

2014

2015

2016


Kacang Tanah Uraian

Kenaikan (%)

Luas Tanam (ha)

200

210

221

232

243

4,99

Luas Panen (ha)

190

200

209

220

231

5,01

1,12

1,14

1,17

1,20

1,22

2,20

212,80

228,93

244,49

263,02

282,25

7,32

2012

2013

2014

2015

2016


Kacang Hijau Uraian

Kenaikan (%)

Luas Tanam (ha)

55

58

61

64

67

5,06

Luas Panen (ha)

52

55

58

60

64

5,33

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

1,20

42,64

45,65

48,72

51,00

55,04

6,60



63

Renstra 2012-2016

Ubi Kayu Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Kenaik an (%)

Luas Tanam (ha)

1.106

1.161

1.219

1.280

1.344

4,99

Luas Panen (ha)

1.051

1.103

1.158

1.216

1.277

4,99

Produktivitas (ton/ha)

11,11

11,22

11,34

11,45

11,56

1,00

11.676,61

12.375,66

13.131,72

13.923,20

14.762,12

6,04

2012

2013

2014

2015

2016

Produksi (ton)

Ubi Jalar Uraian

Kenaik an (%)

Luas Tanam (ha)

236

248

260

273

287

5,01

Luas Panen (ha)

224

235

247

260

273

5,07

7,81

7,91

8,01

8,12

8,22

1,30

1.749,44

1.859,21

1.979,55

2.110,83

2.245,18

6,44

2012

2013

2014

2015

2016


Sayuran Uraian

Kenaik an (%)

Luas Tanam (ha)

2.350

2.468

2.591

2.720

2.856

5,00

Luas Panen (ha)

2.233

2.344

2.461

2.584

2.714

5,00

3,21

3,24

3,26

3,29

3,31

0,77

7.167,93

7.594,56

8.022,86

8.501,36

8.983,34

5,81

2012

2013

2014

2015

2016


Buah-buahan Uraian

Kenaik an (%)

Luas Tanam (ha)

2.413

2.534

2.660

2.793

2.933

5,00

Luas Panen (ha)

2.292

2.407

2.527

2.654

2.786

5,00

2,91

2,94

2,98

3,02

3,05

1,20

6.669,72

7.088,42

7.531,11

8.004,52

8.503,47

6,26



64

Renstra 2012-2016

Tabel 21. Sasaran Peningkatan Populasi Ternak Tahun 2012-2016 No

Jenis

Tahun

Pertumbuhan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10.927

12.809

14.681

16.777

18.726

20.872

13,84

Rata-rata (%)

1

Sapi Potong

2

Kambing/Domba

1.956

2.086

2.225

2.373

2.530

2.699

6,65

3

Babi

4.671

5.009

5.371

5.760

6.177

6.625

7,24

4

Ayam Buras

278.597

314.257

354.482

399.856

451.038

508.771

12,80

5

Ayam Ras Pedaging 149.601

165.668

183.461

203.164

224.984

249.148

10,74

6

Itik

37.959

40.355

42.901

45.608

48.486

6,31

35.706

Tabel 22. Sasaran Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2012-2016

No

Jenis

Tahun 2011

Pertambahan

2012

2013

2014

2015

2016

Rata-Rata (%)

527,43

561,30

591,81

623,30

694,99

737,42

6,19

Produksi Daging 1

Sapi Potong

2

Kambing/Domba

46,07

48,76

51,60

54,61

57,79

61,16

5,83

3

Babi

90,86

96,40

102,28

108,52

115,14

122,16

6,10

4

Ayam Buras

289,79

320,51

354,48

392,06

433,61

479,58

10,60

5

Ayam Ras pedaging

700,79

766,80

839,04

918,07

1004,56

1099,19

9,42

6

Itik

12,42

13,05

13,70

14,39

15,12

15,88

5,04

Produksi Telur 1

Ayam Buras

178,16

199,81

224,08

251,31

281,84

316,09

12,15

2

Itik

118,38

127,87

138,13

149,21

161,17

174,10

8,02


65

Renstra 2012-2016

BAB VII PENUTUP Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berorientasi agribisnis dengan mendorong partisipasi masyarakat, sedangkan pemerintah berperan dalam memfasilitasi, mendorong dan memberdayakan kemampuan dan kreatifitas masyarakat. Mengacu kepada visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan pertanian TPH dan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka program utama pembangunan pertanian tahun 2012-2016 yang akan dilaksanakan mencakup 6 (enam) program, yaitu : (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (3) Pogram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian; (4) Program Peningkatan Produksi Pertanian; (5) Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak; dan (6) Program Peningkatan Produksi Peternakan. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM petani dan pemberdayaan kelembagaan petani untuk meningkatkan taraf hidupnya, Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan dalam upaya mendukung ketersediaan dan keamanan pangan baik nabati maupun hewani sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional. Pogram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian menitikberatkan pada aspek penerapan mekanisasi pertanian dalam rangka peningkatan efisiensi usaha dan peningkatan nilai tambah produk, serta peningkatan aplikasi teknologi spesifik lokasi. Program Peningkatan Produksi Pertanian ditujukan untuk peningkatan produksi dan pengembangan komoditas strategis melalui stimulus penyediaan agroinput, penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pertanian, didukung dengan perlindungan dan pengamanan produksi pertanian. Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak ditujukan untuk peningkatan produksi ternak dan pengemanan pangan asal ternak melalui pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat veteriner. Program Peningkatan Produksi Peternakan dititikberatkan pada peningkatan produksi peternakan dengan stimulus penyediaan sapronak, pengembangan perbibitan, pengembangan dan penyebaran ternak, mendorong berkembangnya agribisnis peternakan di perdesaan. Program pembangunan pertanian dan peternakan dirancang dan disesuaikan dengan diinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada akhirnya eberhasilan pembangunan pertanian akan sangat tergantung dari komitmen dan partisipasi seluruh stakeholders.


66

INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016 NO 1.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2.

3.

4.

TARGET

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN (X Rp. 1000)

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

PROGRAM PENDUKUNG I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terfasilitasinya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya korespondensi dinas / surat menyurat

100%

100%

100%

100%

100%

6.200

6.820

7.502

8.252

9.077

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran telepon, listrik, langganan internet dan air

100%

100%

100%

100%

100%

97.560

107.316

118.048

129.852

142.838

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya servis / perbaikan dan pengurusan perizinan kendaraan dinas

100%

100%

100%

100%

100%

39.285

43.214

47.535

52.289

57.518

4.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

87.120

95.832

105.415

115.957

127.552

5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terjaminnya kebersihan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

44.582

49.040

53.944

59.338

65.272

NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

2013

2014

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN (X Rp. 1000) 2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

6.

Penyediaan2.jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya servis / perbaikan peralatan kerja

100%

100%

100%

100%

100%

27.550

30.305

33.336

36.669

40.336

7.

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

100%

100%

100%

100%

100%

57.184

62.902

69.192

76.111

83.723

8.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya blanko cetakan SP, RKS, register kecamatan, Blanko DP3 dan laporan

100%

100%

100%

100%

100%

84.696

93.166

102.483

112.731

124.004

9.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan listrik

100%

100%

100%

100%

100%

11.257

12.383

13.621

14.983

16.482

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

173.769

191.146

210.261

231.287

254.415

Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor

100%

100%

100%

100%

100%

12.605

13.866

15.253

16.778

18.456

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11. Penyediaan peralatan rumah tangga

12

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum bagi pegawai dan untuk rapat

100%

100%

100%

100%

100%

25.200

27.720

30.492

33.541

36.895

13

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

100%

100%

100%

100%

400.000

440.000

484.000

532.400

585.640

NO II.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

2013

2014


2016

2012

2013

2014

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terpenuhinya kebutuhan sarana DAN PRASARANA APARATUR prasarana dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran 1.

Pembangunan gedung kantor

1.366.600

Terpenuhinya kebutuhan bangunan kantor dinas : Tersedianya sarana penanganan limbah di RPH

12 m2

Teraspalnya jalan lingkungan distanak

240 m

Terlaksananya pembangunan tempat parkir

20 m2

Terlaksananya pembangunan pagar Puskeswan Kumai

110 m

Terlaksananya pembangunan gudang saprodi balai benih TP

48 m2

Terlaksananya pembangunan rumah kepala balai benih TP

40 m2

Terlaksananya pembangunan rumah jaga balai benih

48 m2

Terlaksananya pembangunan rumah jaga di breeding farm

48 m2

Terlaksananya pembangunan rumah kepala breeding farm

40 m2

Terlaksananya pembangunan tower di puskeswan

2 unit

854.550

305.600

2015

2016

NO

PROGRAM/KEGIATAN 2.

SASARAN

INDIKATOR Terlaksananya pembangunan sumur dan tower di Balai Benih TP

TARGET 2012

2013

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1 unit

Tersedianya Gudang Pengolah Pakan Breeding Farm Pengadaan kendaraan dinas/operasional


1 unit

Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Kantor 2

2.

2014

1 unit

344.300

475.000

500.000

125.000

150.000

80%

516.087

313.500

420.000

523.700

625.000

1 paket

1 paket

99.387

102.000

105.000

116.000

125.000

Tersedianya kendaraan operasional dinas roda 2

9 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

Tersedianya kendaraan operasional dinas roda 4

1 unit

1 unit

1 unit

-

-

60%

65%

70%

75%

1 paket

1 paket

1 paket

3.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

4.

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebelair meja kursi dan lemari arsip

5.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor lingkup dinas

6 unit

6 unit

8 unit

8 unit

10 unit

99.339

102.300

145.000

156.000

180.000

6.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya BBM untuk operasional kendaraan dinas

35 unit

45 unit

50 unit

55 unit

60 unit

154.000

165.000

178.000

178.200

193.200

7.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tercapainya pemeliharaan jaringan air dan listrik

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

6.000

6.000

7.000

8.000

9.000

8

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

3.750

4.000

4.250

4.500

5.000

NO III.

PROGRAM/KEGIATAN

Pemulangan pegawai yang pensiun

Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PNS yang memasuki masa pensiun di lingkungan Pemerintah Daerah

Terwujudnya organiassi yang handal PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARAT dan profesional dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan

VI.

TARGET

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN (X Rp. 1000)

2012

2013

2014

2015

92 orang

92 orang

96 orang

100 orang

105 orang

36.800

36.800

43.200

45.000

52.500

-

-

1 orang

1 orang

1 orang

-

-

25.000

30.000

35.000

16 orang

17 orang

20 orang

22 orang

25 orang

120.000

131.750

160.000

181.500

212.500

Tersediaanya bahan perencaan dan evaluasi tahun berikutnya

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS 1.

V.

INDIKATOR

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Meningkatanya kredibilitas dan disiplin kinerja Aparatur Dinas APARATUR 1.

IV.

SASARAN

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN pelaksanaan kegiatan yang transparan dan bertanggungjawab, KINERJA DAN KEUANGAN tersaji dalam suatu prosses 1. Penyusunan laporan kinerja manajemen sesuai arahan kebijakan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya fasilitas purna tugas PNS

Tercapainya pegawai memahami peraturan perundang-undangan

2.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersedianya laporan keuangan secara berkala per semester

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

3.

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

4.

Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah

Tersedianya laporan inventarisasi aset

-

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1 dok.

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

2013

2014


2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. PROGRAM UTAMA

VII PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya keterampilan petani Pelatihan pengelolaan dan pelaku agribisnis dalam lembaga keuangan berusaha tani mikro berbasis agribisnis Pelatihan teknis budidaya spesifik lokasi

2.

Peningkatan kemampuan kelembagaan petani

Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam mewujudkan kemandirian petani

Pembinaan GAPOKTAN PUAP Pembinan LM3 Pembinaan PM2L Pendampingan PEDA dan PENAS Penyuluhan dan pendampingan kegiatan

1 kelas

1 kelas

-

-

-

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

41 klp

53 klp

65 klp

77 klp

95 klp

8 klp

9 klp

10 klp

11 klp

12 klp

9 desa

12 desa

15 desa

18 desa

21 desa

-

30 orang

-

-

-

95 org

95 org

95 org

95 org

95 org

6 unit

7 unit

8 unit

9 unit

10 unit

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

109.114

282.500

132.028

145.231

159.753

117.064

327.275

167.544

187.600

202.300

60.315

77.110

86.889

98.558

101.200

1.107.406

2.988.145

3.286.960

3.615.655

3.977.221

VIII PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

Meningkatnya penanganan pasca Pembinaan UP3HP panen dan pengolahan hasil Pameran

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Meningkatnya luas tanam, produksi dan produktivitas TPH

Syukuran panen 2.

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

Pengembangan padi sawah

3500 ha

3500 ha

3750 ha

3750 ha

4000 ha

Pengembangan padi ladang

1250 ha

1500 ha

1500 ha

1750 ha

2000 ha

Pendampingan dan pengawalan TPH

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Pengembangan jagung

500 ha

800 ha

900 ha

1000 ha

1100 ha

Pengembangan kedelai

150 ha

150 ha

200 ha

200 ha

Pengembangan kacang tanah

150 ha

150 ha

200 ha

200 ha

4 desa

4 desa

4 desa

4 desa

Pengembangan buahbuahan

4 desa

NO

PROGRAM/KEGIATAN 3.

2. Pengembangan perbenihan/perbibitan

SASARAN

Meningkatnya ketersedian benih unggul bermutu

INDIKATOR

TARGET 2012

2013

Pengendalian Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan

2016

15 ha

20 ha

25 ha

25 ha

25 ha

Pengembangan kelompok penangkar benih

25 ha

35 ha

50 ha

65 ha

75 ha

2012

2013

2014

2015

2016

770.318

791.250

876.455

988.677

1.031.000

25 ha

Pengadaan lahan balai benih palawija

Monitoring evaluasi dan pelaporan


Operasional Balai Benih

Pengadaan lahan balai benih hortikultura

4.

2014

25 ha

Bimbingan teknis dan pengawasan benih

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Termonitornya dan terkendalinya program dan kegiatan dinas pertanian dan peternakan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

78.639

87.250

95.975

105.573

116.130

Terbangunnya JUT Terbangunnya Jalan Produksi

4550 m 2000 m

9500 m 4000 m

10.000 m 5000 m

11500 m 6000 m

12000 m 7000 m

2.751.350

3.900.000

4.250.000

5.552.000

6.744.000

2 unit

2 unit

3 unit

5 unit

61.723

164.800

189.870

203.005

263.066

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit 358.651

872.650

1.036.252

1.436.253

1.836.254

IX PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1.

2.

3.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan Teknologi Pertanian Tepat Guna prasarana pengembangan pertanian

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

Ditemukannya teknologi spesifik lokasi

Pengembangan dan pendayagunaan alat dan mesin pertanian

Meningkatnya penggunaan alat dan mesin pertanian

Peningkatan JUT Menjadi Jalan Produksi

500 m

Demplot padi sawah

1 unit

Demplot palawija Demplot hortikultura

1 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

Pengadaan alat mesin pertanian

16 unit

70 unit

90 unit

100 unit

125 unit

Pelatihan pengelolaan alsintan

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

Pembinaan dan bimbingan teknis

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

NO

X

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2012

2013

2014


2016

2012

2013

2014

2015

2016

2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN 1

Perlindungan dan pengamanan produksi pertanian

Terlaksananya pengamanan SL PHT produksi pertanian dalam Sarana dan prasarana menunjang peningkatan produksi perlindungan tanaman Pembinaan dan pendampingan perlindungan OPT

2

Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air

Meningkatnya luas tanam, produksi dan produktivitas TPH

Cetak sawah

1 unit

1 unit

1 unit

2 unit

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

75

100

100

125

150

200

150

300

400

425

Pembinaan dan Pendampingan pengembangan lahan dan tata guna air

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Sosialisasi Kesehatan Hewan

4 lokasi

6 lokasi

8 lokasi

10 lokasi

12 lokasi

Pelatihan Petugas Keswan dan Vaksinator

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

Rehabilitasi lahan

243.512

349.000

388.990

402.005

457.330

4.085.230

3.850.000

5.350.000

6.850.000

7.600.000

358.936

459.960

558.938

688.976

758.940

XI PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 1

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terlaksananya Pengamanan Kesehatan Ternak dan Penanggulangn Penyakit Hewan Menular

Rakor PHM

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Tersedianya Obatobatan dan Perlengkapan Kesehatan Hewan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Terfasilitasinya Pengobatan ternak dan Pelayanan Kesehatan Hewan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

NO

PROGRAM/KEGIATAN 2.

Pengawasan2.Perdagangan Ternak Antar Daerah

SASARAN

Terlaksananya Pengawasan Perdagangan Produk Pangan Asal Hewan untuk Menjamin Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

INDIKATOR

TARGET 2012

2013

2014


2016

Terfasilitasinya Pengawasan Lalu Lintas Perdagangan Ternak dan Produk Peternakan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Terawasinya perdagangan dan pemotongan ternak

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Terfasilitasinya pelayanan teknis IB

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Tersedianya bahan dan perlengkapan IB

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

15 sentra

16 sentra

17 sentra

18 sentra

19 sentra

Terlaksananya Operasional Breeding Farm

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya pengadaan bibit ternak sapi unggul di Breeding Farm

10 ekor

5 ekor

5 ekor

Terlaksananya pengadaan bibit ternak ayam pelung di Breeding Farm

100 ekor

Tercapainya angka kelahiran sapi hasil IB

1631 ekor

1864 ekor

2136 ekor

2384 ekor

2658 ekor

2012

2013

2014

2015

2016

141.916

144.300

155.008

176.990

188.600

570.207

590.830

649.575

680.910

630.210

XII PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN 1

Pembibitan dan perawatan ternak Meningkatnya pengembangan sentra produksi bibit ternak dan breeding farm

Terlaksananya Rapat Teknis IB

Berkembangnya sentra IB

NO

PROGRAM/KEGIATAN 2.

2. bibit ternak Pendistribusian kepada masyarakat

SASARAN

Meningkatnya populasi dan produksi ternak dalam mencapai Kobar berkecukupan daging

INDIKATOR

Pengembangan agribisnis peternakan

Meningkatnya pengembangan agribisnis peternakan rakyat

TOTAL

2013

2014


2016

Terlaksananya refreshing data statistik ternak

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Terlaksananya pengadaan bibit ternak sapi pengembangan

320 ekor

300 ekor

250 ekor

250 ekor

250 ekor

Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

Fasilitasi penyebaran dan pemgembangan ternak

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

40 ha

50 ha

55 ha

60 ha

65 ha

Terlaksananya pelatihan penggaduh ternak

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

Terlaksananya rakor asosiasi peternak

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Terlaksananya rakor perijinan sarang burung walet

4 kali

4 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Terlaksananya lomba ternak

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Terlaksananya sosialisasi pengembangan unggas

7 lokasi

4 lokasi

5 lokasi

7 lokasi

8 lokasi

Terlaksananya pengembangan ayam buras

3 paket

2 paket

3 paket

4 paket

5 paket

Terlaksananya pengembangan ayam potong

3 paket

Terlaksananya pengembangan itik

1 paket

2 paket

2 paket

3 paket

3 paket

Terlaksananya pengembangan padang penggembalaan 3.

TARGET 2012

2012

2013

2014

2015

2016

2.831.790

3.017.500

3.358.770

3.680.880

3.776.000

689.066

450.501

544.980

708.006

879.000

18.154.508

21.724.681

24.320.365

28.317.408

31.880.412

BAB I PENDAHULUAN. Dinas Pertanian dan Peternakan 1 A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents