BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Revisi) 1

BAB I BA PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini diselenggarakan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pengurusan sumberdaya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat hal utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan adalah pertama keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan yang perlu pemantapan status hukum kawasan hutan dengan data dan informasi kondisi dan potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. Kedua berupa keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik dimana pemanfataan sumberdaya hutan berupa manfaat langsung dan tidak langsung baik berupa lahan maupun hasil-hasilnya, dan konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah terdegradasi agar fungsinya dapat terpulihkan kembali. Ketiga adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat upaya pokok yang jadi fokus perhatian yaitu perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pembinaan penyuluhan, dan pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Yang kedua adalah peran hutan didalam pelestarian lingkungan hidup Pembangunan pada sector Kehutanan dihadapkan pada hal-hal sebagai berikut diantaranya : 1) Masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman terhadap bencana kebakaran hutan, 2) Luasnya lahan kritis termasuk sangat kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. 3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan seperti pariwisata alam dan jasa lingkungan. 4). Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyakatan belum secara nyata mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat. 5) Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak. 6) Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya manusia, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupatan/kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2011-2015 (Revisi)

1

Pada Sub Sektor Perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, makna dari Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pembangunan Sektor Perkebunan dilakukan dengan pendekatan Agribisnis, yaitu suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa lainnya. Sebagai bagian dari Pembangunan Daerah yang harus mampu mengangkat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia. Sehingga peran penting pembangunan sektor perkebunan dapat sebagai penggerak perekonomian daerah yang mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, mendorong pengembangan industri hilir, penyedia devisa Negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan disektor Perkebunan dihadapkan kepada beberapa tantangan : 1) Hasil Produksi komoditas perkebunan pada saat ini belum memenuhi standar nasional dan internasional dengan fokus dari masalah bibit/klon, pengendalian OPT dan teknologi yang belum dikuasai, 2) Usaha tani perkebunan dinilai kurang efektif dan efisien sehingga tidak mampu bersaing di pasar regional dan internasional, 3) Penegakan hukum terhadap kepemilikan lahan usaha perkebunan masih rendah sehingga statusnya belum kuat 4). Terdapat beberapa keunggulan kompetitif komoditi lokal yang belum dapat dikembangkan secara optimal, 5). Konversi lahan lebih cepat dibandingkan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan yang ada, 6) Petani masih berada pada posisi yang tidak menguntungkan, 7) Beberapa tanaman komoditas tidak produktif lagi dan perlu direhabilitasi 8). Ditingkat petani/kelompok tani ketersediaan sarana pasca panen belum mampu meningkatkan nilai tambah. 9) Animo investor masih rendah karena peyakinan dari faktor resiko belum optimal dan belum optimalnya bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Sesuai Agenda prioritas Pembangunan yang dituangkan dalam RPJP Pembangunan pada dua Sub Sektor Kehutanan dan Perkebunan tepat berada pada agenda ke 2 yaitu untuk “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”. Dari Agenda ini jelas disebutkan bahwa segala bentuk aktivitas pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di kedua sektor ini harus memperhatikan keberlanjutan dan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, sehingga terdapat keserasian dan keselarasan pembangunan dimana Pembangunan di Sektor Perkebunan mempunyai fungsi yang sama yaitu 1) ekonomi, sebagai peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; 2) ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan 3) sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, disenergikan dengan 3 azas pembangunan kehutanan yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Dari pemaduserasian pembagunan di Kedua Sektor Kehutanan dan Perkebunan ini dibuatlah Rencana Strategis Tahun 2011 - 2016 dilakoni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengurus sebagian urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan ini.


2

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam 2011-2015 adalah sebagai acuan dan pedoman kebijakan dan strategis pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Agam dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan pada khususnya dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan perkebunan pada tahun 2011-2015. 2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam 2011-2015 adalah tercapainya kondisi dan hormonisasi perencanaan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang holistik, antipatik dengan sektor lain guna peningkatan efesiensi pembangunan daerah dan nasional serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan dan kebun. 3. Manfaat Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam 2011-2015 tersusunnya suatu rencana yang strategis untuk mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang, dikenalinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal, serta membuat organisasi tetap terarah, termanejerial secara baik sesuai visi misi Kebupaten Agam, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Agam. C. LANDASAN PENYUSUNAN Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, yang akan menjadi acuan dan panduan pembangunan Kabupaten Agam bidang Kehutanan dan Perkebunan untuk 5 (lima) tahun kedepan dilandaskan kepada : 1. Undang –undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2004. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah. 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/ Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014. 6. Restrukturisasi Program Pembangunan perkebunan Nasional tahun 2010 – 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. 8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Tata Organisasi Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam. 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam 2010-2015.


3

D. HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabaupaten Agam, sifatnya terbuka dan saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sifat terbuka disini adalah dimaksudkan terbuka dalam menerima informasi baru, terbuka dalam menerima koreksi, termasuk koreksi dari user. Terutama dokumen rencana strategis dari kementerian kehutanan dan kementerian pertanian /perkebunan, bagitu juga disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah provinsi, kab/kota. E.

POLA PIKIR DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN 1. Pola Pikir Dalam rangka menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang kehutanan, maka proses penetapan sasaran pembangunan kehutanan dan perkebunan disusun berdasarkan alur bahwa program kegiatan yang dituangkan dalam Renstra terdahulu tentang Pembangunan Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Agam 5 tahun dievaluasi kemudian disesuaikan dengan Isue Strategis dan Permasalahan yang ada sekarang dipaduserasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam 2010-2015. Dengan Asumsi dasar yaitu : a. Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Kehutanan dan Perkebunan dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 menjadi acuan dalam perumusan Renstra SKPD Kehutanan dan Perkebunan. b. Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2010-2015 menjadi acuan bagi SKPD dan perangkat teknis dibawahnya dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan di kab. Agam. c. Adanya organisasi perangkat daerah dengan dengan sumberdaya manusia pelaksana yang didukung oleh ketersediaan anggaran. d. Adanya aturan atau perangkat hukum untuk mendukung struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam berpedoman pada acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dinas. Adapun sistematika penyusunan tersebut adalah sebagai berikut: BAB.I

PENDAHULUAN Latar Belakang Penyusunan Maksud, Tujuan dan Manfaat penyusunan Landasan Normatif Penyusunan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pola Pikir dan Sistematika Penyusunan

BAB.II

GAMBARAN UMUM Menguraikan gambaran umum, statistik dan pencapaian program lima tahun terakhir bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD, dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjwawabkan, dan menggambarkan tantangan dan peluang yang dapat dikembangkan secara optimal lima tahun mendatang.


4

BAB.III

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam.

BAB.IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta indikator pencapaian sasaran, yang digambarkan secara terukur sehingga dapat dievaluasi, sasaran kebijakan yang akan dicapai sudah merupakan analisis peluang, tantangan, kelemahan dan kekuatan

BAB.V

STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN Merupakan rumusan pencapaian sasaran yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang itu berupa rumusan kebijakan, program, indicator program dan kegiatan indikatif tima tahun kedepan ditambah satu tahun masa transisi, digambarkan target lima tahunan merupakan tahapan pencapaian target lima tahunan.

BAB.VI

PENUTUP


5

BAB II BA GAMBARAN UMUM Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, untuk melaksanakan pengurusan kewenangan dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang tahun-tahunnya sebelumnya juga telah dilaksanakan, dari Pelaksanaan Tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan berikut gambaran pencapaian yang dapat diperoleh dalam 5 tahun terakhir. A.

PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN Luas hutan diKabupaten Agam Peta Paduserasi RTRW – TGHK Perda 13/1994 SK Gub 522.13-330-1996 Luas Hutan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut : Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Agam. NO 1.

JENIS HUTAN MENURUT FUNGSI Hutan Suaka Alam dan Wisata (Cagar Alam)

KAWASAN a. b. c.

Batang Palupuh (Palupuh)

d.

Maninjau Utara Bagian Selatan (Matur, Tj. Raya, IV Koto, dan Palembayan) Singgalang Tandikat (Bnh. Sei. Puar dan IV Koto)

22,106.00

a.

Kamang, Baso

10,300.00

b.

Malalak (IV Koto)

c.

Bukik Kepanehan (Matur, IV Koto)

d.

Maninjau (Kec. Tj. Raya)

5,450.00

e.

Palembayan (Kec. Palembayan)

2,595.00

f.

Silayang (Kec. Lubuk Basung)

g.

Muaro Putus (Kec. Tj. Raya)

4,335.00

h.

Muaro Maur (Kec. Palembayan)

3,160.00

i.

Padang Gelanggang (Kec. Matur)

Jumlah 1 Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Hutan yang Dapat di Konversi Jumlah 5

4,420.00

3,520.00 520.00

750.00

930.00

a.

Bukik Luhung Baso (Baso)

1,430.00

b.

Bukik Kepala Bandar Malalak

1,110.00

c.

Tapian Kandih

3,500.00

a.

Sungai Papo

2,840.00

b.

Batu Kambing

2,560.00

c.

Sipinang

7,490.00

d.

Pagadih

6,040.00

Jumlah 4 5.

3.40

31,560.00

Jumlah 3 4.

1,930.00

31,729.40

Jumlah 2 3.

(Ha) 3,270.00

Merapi (Bnh Sei Puar dan IV A. Candung) Bukik Sirabungan (Palupuh)

e.

2.

LUAS AREAL

7,760.00 20,650.00

Kabupaten Agam


14,130.00 14,130.00

6

Jumlah Keseluruhan

104,109.40

Sektor Kehutanan adalah kegiatan yang memiliki proporsi yang besar dalam pemanfaatan ruang, oleh karena itu Wilayah Kehutanan sangat rentan dengan presure terhadap penggunaan lahan dari berbagai sektor termasuk oleh kegiatan kehutanan itu sendiri. Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 18) : Keberadaan hutan terjamin dengan luasan dan penutupan hutan yang cukup dan sebaran yang proporsional, minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau; Dan menurut UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Pasal 17, 37) : Dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS. Bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya. Pada tahun 2008 dalam rangka penataan ruang wilayah Kabupaten Agam telah diajukan untuk lokasi – lokasi Hutan Lindung Muaro Putus berubah menjadi Hutan yang dapat dikonversi seluas 2.500 Ha, Hutan Produksi Tapian Kandis berubah fungsi menjadi Hutan yang dapat dikonversi seluas 3.600 Ha, Hutan Produksi Terbatas Batu Kambing berubah fungsi menjadi APL seluas 2.560 Ha, Hutan Produksi Terbatas Sungai Papo berubah fungsi menjadi APL seluas 2.840 Ha, Hutan Produksi Bukit Kapalo Banda Malalak berubah fungsi menjadi APL seluas 1.110 Ha, Hutan Lindung Malalak berubah fungsi menjadi APL seluas 1.000 Ha, dengan pengusulan perubahan kawasan 13.610 Ha. Setiap bentuk aktivitas masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan harus dipastikan berada diluar kawasan hutan lindung, Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan Instansi yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan kawasan oleh masyarakat. Pada Tahun 2013 Luas Hutan Kabupaten Agam berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam diperoleh data sebagaimana pada tabel 2. Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan Dalam Kawasan Hutan

Kecamatan

2

Dalam Kawasan Hutan Produksi Hutan

Hutan

Hutan

KSA/KPA

Lindung

Terbatas

Produksi

4

5

6

7

HPK

Jumlah ( Ha )

8

9

Baso

-

1.014,0

-

1.188,0

-

2.202,0

IV A. Candung

-

-

-

-

-

-

1.008,0

-

-

-

-

1.008,0

Tilatang Kamang

-

367,0

-

-

-

367,0

Kamang Magek

-

4.046,0

-

-

-

4.046,0

Candung


7

Banuhampu

675,0

-

-

-

-

675,0

Sungai Pua

850,0

-

-

-

-

850,0

IV Koto

1.262,0

1.402,0

-

-

-

2.664,0

Malalak

5.282,0

1.174,0

-

-

-

6.456,0

944,0

1.072,0

371,0

-

-

2.387,0

Palembayan

3.025,0

4.883,0

1.931,0

-

6.160,0

15.999,0

Palupuh

2.897,0

3.964,0

5.394,0

-

-

12.255,0

Lubuk Basung

2.126,0

256,0

-

175,0

487,0

3.044,0

Ampek Nagari

3.501,0

1.061,0

-

1.770,0

1.929,0

8.261,0

Tanjung Raya

4.943,0

2.466,0

-

-

-

7.409,0

-

964,0

-

-

464,0

1.428,0

Matur

Tanjung Mutiara JUMLAH KPA KSA HPK

B.

26.513,0

22.669,0

7.696,0

3.133,0

9.040,0

69.051,0

: Kawasan Pelestarian Alam : Kawasan Suaka Alam : Hutan Produksi Konversi

KEGIATAN REHABILITASI LAHAN DAN HUTAN Kegiatan Rehabililitasi Hutan dan Lahan telah dimulai dari tahun 2003. Dari lahan Data Lahan Kritis yang ada di Kabupaten Agam dapat dikategorikan sebagai berikut kondisi dan tingkat kekritisan lahan berdasarkan Hasil Analisa Data Digital Lahan Kritis BPDAS Agam Kuantan 2004 diperoleh data kondisi lahan kritis yaitu tidak kritis seluas 85.485.1 (38,3) %, Potensi Kritis 36, 163.3 (16.2%), Agak Kritis 39.288,5 (17,6%), Kritis 30,582,5 Ha (13,7 %) san sangat kritis 22,323 10,2 %. Dari hal diperoleh gambaran bahwa untuk kategori kritis terdapat 30.582,5 Ha atau 13,7 %, sedangkan untuk luasan lahan yang sangat kritis seluas 22.323 Ha atau 10 % dari luas Kabupaten Agam. Beberapa kecamatan terluas memiliki lahan kritis terluas seperti Palupuh, Palembayan, Ampek Nagari menjadi perioritas penanganan. Selama ini kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Agam dilaksanakan dalam bentuk 2 kegiatan pokok yaitu Penghijauan untuk luas kawasan hutan dan Reboisasi didalam kawasan hutan, dari lahan kristis yang ada maka seluas 39.825 Ha berada diluar kawasan hutan dan 42.658 Ha didalam kawasan hutan, pada titik tertentu, sempadan sungai atau pantai juga dilakukan kegiatan rehabilitasi dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Dalam periode tahun 2004/2010 melalui kegiatan GNRHL/GERHAN dan RHL diKabupaten Agam telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 10.600 Ha, baik yang dilakukan oleh secara Swakelola maupun menggunakan Pihak ke III seperti PT. Flora Alinia Pratama (Th.2007/2008), PT. Inhutani IV (2007/2008) dan PT. Frislianmar MM dan PT. Daya Merry Persada (th.2010). Melalui DAK dalam periode 2006/2010 kegiatan RHL telah dilakukan seluas 1.119 Ha dalam bentuk dominan yaitu Hutan Rakyat dan Reboisasi. Dengan demikian Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk dengan kedua sumber dukungan dana diatas maka luas lahan terehabilitasi adalah 11.075 Ha dalam periode 2003 s/d 2010, dengan demikian kemampuan Pemerintah dari berbagai sumberdana dalam melakukan rehabilitasi baru + 4,5 % dari luasan lahan kritis yang ada di Agam.


8

Secara bertahap setiap tahunnya kemampuan maksimal pemerintah dalam melakukan rehabilitasi adalah dengan luasan 1.500 Ha, kalau hal ini dapat dilaksanakan maka untuk merehabilitasi lahan kritis diatas dibutuhkan waktu puluhan tahun, untuk mengejar dan percepatan maka melalui agenda nasional hari menanam pohon indonesia seperti KMDM, GPTPH, BMPI dll termasuk didalamnya One Man One Tree yang kemudian diganti dengan OBIT One Billyard Indonesian Tree diharapkan waktu untuk pemulihan lahan kritis tidak berlangsung lama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang dijabarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.37/Menhut-V/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-V/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Agam, dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL). Kegiatan RHL dilakukan dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan. DAS sebagai unit pengelolaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi daerah tangkapan air mikro (mikro watershed) yang merupakan suatu unit ekosistem hidrologis. Setiap DTA Mikro (mikro watershed) harus mempunyai identitas (ID) secara nasional, yang menjadi sasaran RHL Prioritas I dan RHL Prioritas II (Land Mapping Unit – LMU Terpilih) dijadikan UTP RHL. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Agam lahan(RPRHL Kabupaten Agam) untuk 15 Tahun kedepan akan dilakukan rehabilitasi lahan seluas 38,674.70 Ha. Dari data tersebut dibagi kegiatan didalam kawasan hutan seluas 2.953.20 Ha pada hutan produksi, 11.205,40 Ha pada hutan lindung, dan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung seluas 18.126.80 Ha dan pada kawasan budidaya seluas 6.389.30 Ha. Yang terdiri dari  RPRHL Tahap I Periode 2011-2015 seluas 14,771.70 Ha.  RPRHL Tahap II Periode 2016–2020 seluas 12,422.31 Ha  RPRHL Tahap II Periode 2021-2025 seluas 11,480.69 Ha C.

PENGELOLAAN PSDH DAN DR Kabupaten Agam merupakan daerah penghasil hayu. Hasil rekon untuk Tahun 2009 periode Januari s/d Desember 2009 Kabupaten Agam telah menghasilkan DR sebanyak 109.517.223,- dan PSDH sebanyak 36.755.042.- Untuk Tahun 2010l pemungutan Iuran Hasil Hutan (PSDH) dari periode Januari s/d Desember 2010 adalah Rp. 55.567.574,- atau setara dengan US$ 15.289,- yang dihasilkan dari Izin Pengangkutan sebanyak 645,2104 m3 Kayu Rimba Campuran dan 539,00 m3 Kayu Golongan Meranti. Untuk getah pinus periode Januari – Desember dari Pengelolaan Getah Pinus terkena PSDH Rp. 240.000,- dari 6.510 kg. Dana ini akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil PSDH dan DR yang penggunaan untuk kegiatan yang menyangkut peningkatan sarana prasarana kehutanan dan rehabilitasi hutan /lahan. Untuk Tahun 2009 tidak ada lagi Istilah sumbangan pihak ke III dari pengurusan SKBKR, tapi profit lansung dari pembayaran Iuran Hasil Hutan yang nantinya berupa dana bagi hasil PSDH– DR dari Departemen Kehutanan ke Rekening Pemda Agam.


9

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat maka selama periode tahun 2010 telah dilakukan penyetoran pada KAS Daerah. PELELANGAN KAYU TEMUAN Pada tahun 2010 dilaksanakan 2 kali pelelangan kayu temuan hasil operasi pengamanan dan patroli peredaran hasil hutan oleh Polisi Kehutanan periode 2009–2010 ini.  Pada 16 Mei 2010 yang meningkatnya penerimaan Negara bukan pajak dengan telah melakukan pelelangan kayu sitaan dari tahun 2008-2009, Dengan jumlah kayu 55.8160 M3 dengan nilai penjualan dan telah disetor ke Kas Nagara Rp. 23,550,000.00,-. Pelelangan ini dapat menjual hasil kayu tangkapan di atas harga limit yaitu Rp. 20,450,000.00 Dalam kondisi ini lelang ini juga menguntungkan.  Pada tanggal 13 Desember 2010 juga telah dilakukan pelelangan kayu temuan sebanyak 43.815 m3 kayu dengan nilai harga limit Rp. 31.932.000,- dan terjual dengan harga Rp. 36.036.000, dengan demikian terdapat keuntungan senilai Rp. 4.104.000,- yang telah disetor ke Kas Negara.  Pada Tahun 2011 tidak ada pelaksanaan pelelangan Kayu temuan  Pada tahun 2012 telah dilakukan pelelangan kayu temuan sebanyak 46.1177 m3 kayu dengan nilai harga Rp. 40.200.000, Pada tahun 2013 telah dilakukan pelelangan kayu temuan sebanyak 46.0173 m3 kayu dengan nilai harga Rp. 31.200.367,D.

PENGAMANAN HUTAN Pengamanan hutan merupakan tanggungjawab yang diemban oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dimana beberapa langkah pengamanan hutan dari aktifitas illegal loging, ilegal burning, illegal function region of forest, perambahan dan kebakaran hutan terus dilakukan. Dengan kekuatan 17 personil dengan lokasi 2 pos piket di IV Koto dan Lubuk Basung sepanjang tahun 2009 telah melakukan tindakan yang bersifat Ditingkat lapangan, pengamanan hutan dilakukan melalui berbagai operasi pengamanan baik yang bersifat pre-emptif, preventif maupun represif. Pada tahun 2010, operasi pengamanan pre-empetif dan preventif dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pengamanan represif telah dilakukan operasi reguler sebanyak 7 kali dan operasi gabungan sebanyak 2 kali di beberapa lokasi yang rawan pencurian kayu dengan melibatkan anggota TKPHT, Polhut, PPNS, Pol PP dan anggota Kepolisian. Untuk kegiatan proyustisia telah dilakukan penyidikan dan pemberkasan lengkap sebanyak 3 kasus, 2 kasus merupakan sisa tahun 2009 1 kasus tahun 2010, 3 kasus ini telah dilimpahkan kepada pengadilan status P.21, dan vonis pengadilan sudah ada ada. Semua hasil operasi telah diselesaikan 100 %, sementara tangkapan cainsaw terdapat 8 unit yang berasal dari penangkapan di Palupuh, Baso, Palembayan dan Sitalang. Semua cainsaw ini telah diamankan dan dalam proses. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengamanan hutan, upaya-upaya pembinaan kelembagaan dilakukan antara lain melalui kerjasama dengan aparat pengamanan fungsional, yaitu Polri, Pol PP dan Kejaksaan. Kerjasama kelembagaan utamanya meliputi kegiatan-kegiatan operasi pengamanan, pembinaan kemampuan personil dan penanganan perkara.


10

Sementara itu untuk kasus Penangganan Kebakaran Hutan telah terjadi beberapa kali waktu yang lalu seperti kejadian kebakaran hutan di Jorong Mancuang Padang Tarok Kecamatan Baso. Tegakan Pinus ( + 30 Ha) Bukit Apik, Bukik Gunuang Ameh, Bukik Lahuang Kec. Baso Tegakan Pinus ( + 10 Ha) Bukik Panggua, Nagari Gaduik Tilatang Kamang Tegakan Pinus ( + 3 Ha), telah diupayakan upaya pemadaman mulai dari deteksi dini, dan tindakan kelapangan, sampai upaya pemadaman dilapangan dan tindakan yang bersifat pre-emptif, preventif maupun represif sampai kalau ada unsur kesengajaan akan ditingkatkan ke pro-justisia sehingga kasus kebakaran hutan tidak terulang kembali. Kurangnya SDM dari segi Kuantitas maupun Kualitasnya, Kurangnya sarana prasarana pemadaman kebakaran, Kurangnya Sosialisasi /Penyuluhan tentang Kebakaran Hutan dan minimnya Dana Operasional hal-hal yang menghambat operasional kebakaran hutan ini. Kedepan Pengamanan Hutan di Masing Nagari yang berbatasan dengan Hutan diserahkan kepada Nagari dengan memberdayakan tuo rimbo yang ada, hal ini sejalan dengan dengan bentuk pengamanan hutan swakarsa atau masyarakat mitra polhut (MMP) yang akan membantu Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang ada di Kabupaten dan tiap kecamatan dengan nama yang lebih di dekat yaitu Pengamanan Hutan Berbasis Nagari. Sementara ini ditingkat Kabupaten telah tahun 2009 telah dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian, Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu (TKP3HT), ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 1258 Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009, dengan tugas–tugas diantaranya, Menjaga kawasan hutan dan peredaran hasil hutan, Menjamin distribusi manfaat hutan yang berkelanjutan, Mengadakan pembinaan kepada masyarakat yang berdomisili disekitar hutan dan Menciptakan dinamika social, ekonomi dan masyarakat sekitar hutan. Untuk Paningkatan operasional polisi kehutanan pada tahun 2010 telah dilakukan penambahan sarana polisi hutanan yaitu penambahan 3 unit kendaraan roda 2, pengadaan radio transerver untuk komunikasi operasi, bantuan sarana pemadaman kebakaran hutan dan sarana pakaian polisi kehutanan, selanjutnya telah dibangun papan larangan pada 2 titik batas kawasan hutan. Polisi kehutanan kedepan terus mengalami reformasi dimana pengamanan hutan diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sehingga akan lebih efektif dibandingkan dengan pengangkatan polisi kehutanan baru yang jumlahnya terus tidak memadai dibandingkan dengan luasnya wilayah pengamanan. Apalagi kondisi sekarang polisi kehutanan generasinya sudah seharusnya diganti dengan tenaga baru, namun kebijakan pengangkatan terus dibatasi oleh ketersediaan anggaran. E.

PENGELOLAAN KOMODITI PERKEBUNAN Komoditi tanaman perkebunan yang dominan diusahakan dan juga prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Agam diantaranya adalah Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Gambir, Tebu dan Kakao. Pembudidayaan komoditi perkebunan di Kabupaten Agam, selain diusahakan oleh masyarakat juga ada yang dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) terutama untuk kelapa sawit dan kakao, serta komoditi perkebunan spesifik lokasi dan bernilai ekonomi tinggi. Berikut ini di gambarkan Keadaan Tanaman Perkebunan Rakyat Kab. Agam Tahun 2008. Tabel 2. Keadaan Tanaman Perkebunan Rakyat Kab. Agam Tahun 2010

No 1

Komoditi Kelapa Sawit PR

Luas Tanaman 16,769.00


Luas (Ha) TBM 7,546.05

TM 9,222.95

(Ton/ha) 124,509.83

11

5.052,14

3,019.20

301.92

2,012.80

823.00

246.90

576.10

921.76

10,488.50

2,622.13

7,866.38

11,799.56

7,012.00

3,155.40

3,856.60

7,713.20

675.00

202.50

472.50

42.53

Tebu

4,340.00

868.00

3,472.00

260,400.00

8

Pinang

4,280.00

1,926.00

2,354.00

3,766.40 180.92

2

Kakao

3

Karet

4

Kelapa Dalam

5

Casiavera

6

Gambir

7 9

Cengkeh

387.00

58.05

328.95

10

Pala

617.50

30.88

586.63

146.66

11

Kopi

1,935.00

677.25

1,257.75

1,572.19

12

Tembakau

60.00

15.00

45.00

56.25

13

Jarak Pagar

36.50

20.08

16.43

19.71

14

Kemiri

31.50

45.23

256.28

5,152.67

15

Gardamunggu

115.00

26.45

88.55

61.99

Sumber: : Data SP Perkebunan 2010 pemutakhiran sementara.

Perkembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Agam dengan komoditi yang diprioritaskan yaitu kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, kakao, kulit manis dan gambir. Untuk lebih jelasnya perkembangan komoditi perkebunan tersebut sebagai berikut 1.

Kelapa Dalam Luas pertanaman kelapa dalam pada tahun 2010 adalah 109.488,5 Ha, dibandingkan dengan tahun 2008 seluas 11.150 Ha mengalami penurunan luas dari, penurunan luas disebabkan karena terjadinya konversi lahan kelapa menjadi lahan komoditi lain, dan pemukiman, terutama pada daerah-daerah sentra komoditi ini yaitu Kec.Lubuk Basung, Ampek Nagari dan Tanjung Mutiara. Salah satu bentuk kegiatan yang menyebabkan berkurangnya pertanaman kelapa masyarakat adalah penggunaan kayu kelapa untuk mable, kusen dan lainnya dan tidak adanya penggantian dengan tanaman baru pada areal yang sama. Pada Tahun 2006 telah diadakan Mesin Pengolahan Kelapa VCO di Kecamatan Ampek Nagari. Pada tahun 2008 telah dilakunan upaya pemeliharaan dan Penetapan BPT Kelapa dan Pohon terpilih seluas 10 Ha dan Pemeliharaan oleh Kelompok Tani Tuah Sakato, Jorong Sungai jariang Kecamatan Lubuk Basung. 2. Kelapa Sawit Luas tanaman sawit rakyat yang ada sekarang adalah seluas 16.769 Ha. Luas tanaman ini meningkat 100% dibandingkan dengan luas tanaman kelapa sawit tahun 2007 secara keseluruhan diperkirakan adalah seluas 39.204 Ha sebesar 22.435 merupakan lahan yang dikelola oleh PBSN angka yang tercantum dalam data Agam dalam angka adalah lahan yang dikelola oleh rakyat. Dengan adanya peningkatan luas tanam ini, kita telah menjajagi pendirian 1 (satu) unit pabrik kelapa sawit, sehingga proses pengolahan lancar. Adapun sentranya komoditi ini yaitu Kec. Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan dan Tanjung Mutiara. Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) di Kabupaten berjumlah sebanyak 5 perusahaan dan 3 unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. PT. Minang Agro Agam 2. PT.Agro Masang32 Perkasa (AMP) 3. PT.Karya Agung Megah Utama (KAMU) 4. PT. Palalu Raya 5. Koperasi Tiku Limo Jorong dalam bidang Pengembangan Sawit Rakyat.


12

HGU masing-masing PBSN ini masih dalam tahap inventarisasi ulang. 3. Kopi Pada tahun 2010 untuk pengembangan kopi terdapat pemutakhiran data perkebunan kopi yaitu seluas 1935 Ha, hal ini mengalami penurunan lebih dari 1847 ha Luas tanaman pada tahun 2009 . Semenjak tahun 2001 kegiatan pengembangan kopi rakyat dilakukan swadaya oleh masyarakat, pada Tahun 2009 melalui APBN telah dilakukan pengadaan sarana pengolahan kopi di dua lokasi yaitu dukungan dana APBD, untuk dilaksanakan pembibitan kopi arabika, dengan hasil kopi yang siap salur sebanyak 42.000 batang dan Dengan adanya pembibitan ini perkembangan kopi di Kabupaten Agam, akan cepat dan mendukung pengembangan komoditi unggulan. Sedangkan sentra komoditi ini yaitu Kec. Palupuh, Baso, Tanjung Raya dan IV Koto. Pada tahun 2008 telah dilakukan Pemeliharaan Kebun Induk Kopi di Koto Tinggi Baso yang merupakan sentra pembibitan kopi Rabusta di Kabupaten Agam Tahun 2009 ini melalui Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebebunan (P2HP) Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Agam (07) telah dilaksanakan kegiata dengan hasil : a) Meningkatnya infrastuktur pengolahan kopi rakyat dengan pembangunan 2 unit rumah tempat pengolahan b) Meningkatnya ketersediaan sarana pengolahan kopi berupa 2 unit mesin pengolahan kopi dan sarana pendukung lainnya. c) Meningkatnya usaha pengolahan kopi rakyat yang dikelola oleh 2 kelompok tani kopi yaitu Kelompok Tani Sabar Nagari Panta Pauah Kecamatan Matur, dan Kelompok Tani Cawan Indah Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Untuk mendukung usaha pengolahan kopi rakyat perlu pembinaan petani kopi disekitar nya sehingga dapat memasok kopi untuk mesin pengolahan rakyat. 4. Kakao Menurut Data Agam dalam Angka Tahun 2008 Luas tanaman Kakao adalah seluas 1.277,10 Ha, luasan ini perlu disesuaikan dengan data SP Komoditi Perkebunan Agam dimana untuk tahun 2008 luasan kakao telah mencapai 3.874 Ha, dan pada tahun 2009 telah menjadi 4.832 Ha dan pada akhir tahun 2010 telah mencapai 5.052 Ha. Pada tahun 2007 juga telah dilakukan memproduksi 25.000 batang hasil Entres di Kebun Bibit Kakao Selaras Aia. Kebun entris kakao, Pada tahun 2008 telah diupayakan Pemeliharaan Kebun Induk Kakao, Kelompok Tani Mutiara, Anak Aia Kumayan Nagari Kpg Tangah Kecamtan Lubuk Basung serta upaya pemeliharaan Kebun Entres Kakao di 1) Lambah Dareh Mambangun Lambah Dareh Nagari Bawan Kecamatan IV Nagari Karya Jaya, Lubuak Aluang Nagari Bawan Kecamatan IV Nagari Pemeliharaan. Perusahaan yang bergerak dibindag PT. Inang Sari bergerak dalam bidang perkebunan Kakao. PT. Multi Tama Mulya bergerak dalam bidang perkebunan Kakao. Pada PT. Multi Tama Mulya melalui Koperasi Mutia PT. MTM dipekerjasamakan mesin Pengolahan Kakao sehingga pengolahan kakao rakyat yang berada disekitar perusahaan dapat dikelola secara bersama. Sampai akhir tahun 2015 diharapkan luasan kakao rakyat sudah mencapai luasan 10,000 Ha sehingga perlu bibit entris untuk pengembangan tanaman


13

kakao pada tahun-tahun pengembangan ini. Adapun sentra komoditi ini yaitu Kec. Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara. Pada tahun 2009 ini melalui kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Agam (08) Pengelolaan Lahan dan Air telah dilaksanakan kegiatan sesuai arahan pedum dan pedoman teknis kegiatan PLA dengan hasil yaitu meningkatnya tingkat produktifitas lahan perkebunan rakyat dengan pengembangan kakao melalui optimasi lahan seluas 50 Ha yang dikelola oleh Kelompok Tani Sinar Antokan Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung seluas 20Ha, dan Kelompok tani Usaha Bersama jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya seluas 10 Ha, serta Kelompok Tani Lambah Teriang Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh seluas 20 Ha. Melalui dana DAK Bidang Pertanian telah dilakukan Peningkatan produktifitas lahan dengan pengembangan kakao pada lahan pertanian kelompok tani Kelompok Tani Sarik Indah Paninggiran Ateh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh seluas 10 Ha dan Kelompok Tani Usaha Bersama Jorong Tanjung Sani Nagari Sigiran Kecamatan Tanjung Raya seluas 10 Ha, Demikian juga selama tahun 2010 beberapa kegiatan untuk pengembangan kakao telah dilakukan diantaranya : Dana DAK Pertanian Meningkatnya produktifitas lahan dengan pengembangan kakao telah dilaksanakan optimalisasi lahan untuk pengembangan kakao seluas 120 Ha untuk kelompok tani dengan rincian : 1). Keltan Panorama Indah Paninggiran Ateh Palupuah seluas 15 Ha 2). Keltan Sibarasok Sigiran Tanjung raya seluas 15 ha 3). Keltan Ambang Sore Garagahan Lubuk Basung seluas 15 ha 4). Keltan Aida Anak aia dadok Manggopoh Lubuk Basung seluas 15 ha. 5). Keltan Tani Jaya Koto Alam Palembayan seluas 30 Ha, 6). Keltan Tani Nagari Malalak seluas 30 Ha Dengan demikian meningkatnya produktifitas lahan untuk pengembangan kakao seluas 120 Ha Dana APBN Tugas Pembantuan Kab/Prop Meningkatnya luas pertanaman kakao rakyat melalui perluasan lahan untuk kakao bansos seluas 90Ha untuk 9 kelompok tani penerima yang dialokasikan seperti:        

Jaya Bersama seluas 10 ha (40 juta) di jorong Sungai Jariang nagari Koto panjang kec. IV Koto. Sinar Budi seluas 20 ha (80 juta) di jorong bateh Sariak Nagari nan tujuah Kec. Palupuh 3. Tunas Baru seluas 10 Ha (40 juta) di Jorong kampung pisang nagari koto panjang kec. IV koto Talang Saiyo seluas 10 ha (40 juta) Jorong Jl.Banting Tangah Nagari Malalak Barat Kec.Malalak Minang Saiyo seluas 10 ha (40 juta) Jorong Toboh Tangah nagari malalak timur kec. malalak Simpang IV Saiyo seluas 10 ha (40 juta) di jorong Subarang Pakan Usang Nagari Malalak Timur Kec. Malalak Pandan Serumpun Seluas 10 Ha (40juta) Di Jorong Pandan Nagari Tanjung Sani Kec. Tanjung Raya Gantiang Sepakat seluas 10 Ha (40 juta) di Jorong Matur Katik Nagari Matur Hilia Kec. Matur


14



Usaha Bersama seluas 10 ha (40 juta) di Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari.

Disamping pendanaan melalui Satker (08) Kab Agam terdapat beberapa kegiatan Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat yang dialokasikan di Kabupaten Agam yaitu : 

Pemeliharaan Kebun Induk Kakao 2 paket senilai di Selaras Air dan Lubuk Basung senilai Rp. 12.000.000,-



Pengadaan Sarana Pengolahan Kakao untuk pengembangan teknologi pengolahan hasil kakao rakyat di Koperasi Mutia MTM senilai Rp. 400.000.000,-

5. Cengkeh Luas pertanaman Cengkeh tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 387.00 dari Luas populasi tanaman cengkeh tahun 2009 tercatat 414.10 Ha peningkatan luasan pertamanan cengkeh karena kurangnya serangan penyakit dan peremajaan yang 6 tahun terakhir telah dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, maupun melalui bantuan pemerintah. Untuk komoditi cengkeh pada saat sekarang perlu kita dorong pengembangannya karena mempunyai propek pasar yang baik dan harganya cukup tinggi. Namun dilain pihak kita dihadapkan pada dilema trauma petani cengkeh setelah serangan penyakit “ Sumatera Diseases” tahun 1984. Adapun sentra pengembangan komoditi cengkeh ini yaitu Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari, dan Tanjung Raya. 6. Kulit Manis /Casia Vera Luas pertanaman kulit manis pada akhir tahun 2010 adalah seluas 7012 Ha mengalamai penurunan luas tanaman Kulit Manis tahun 2008 sebesar 7.493 Ha dan luasan ini terjadi penurunan lebih kurang 10 % dari tahun sebelumnya karena terjadi konversi lahan kulit manis ke pengembangan komoditi perkebunan lain. Kulit manis merupakan salah satu andalan disektor perkebunan di Kabupaten Agam. Permasalahan yang dihadapi dengan komoditi ini adalah harganya yang tidak stabil dan kecenderungan terus menurun, sehingga animo masyarakat untuk mengembangkan dan memetik hasil panennya jadi berkurang/menurun. Diperlukan pembinaan informasi jaringan agribisnis kulit manis sebagai informasi awal untuk mentranformasikan strategi pemasaran kulit manis yang baik. Bentuk kegiatan penyuluhan semakin diintensifkan dan merujuk kepada masyarakat petani, untuk sementara waktu menunda panen kulit manis dan menunggu pada pasaran yang bagus. Sehingga secara perlahan dan pasti kemauan masyarakat petani, budidaya kulit manis bergairah kembali. Adapun sentra komoditi ini yaitu Kec.Palembayan, Palupuh, IV Koto dan Matur. 7. Gambir. Komoditi Gambir termasuk salah satu komoditas spesifik Sumatera Barat dan merupakan komoditas tanaman industri yang cukup potensial di dunia perdagangan internasional. Melihat prospek yang baik terhadap permintaan gambir baik dari dalam maupun luar negeri. Pada Tahun 2007 di Kabupaten Agam telah mulai mengembangkan komoditi ini di Kecamatan Palupuh, Kamang Magek dan Palembayan terdapat luasan pertanaman gambir seluas 182 Ha, selama ini dari 100 Ha yang telah ditanami seluas 25 Ha telah menghasilkan ( Sei guntung = 10 Ha dan pagadih = 15 Ha) dan akan dikembangkan sampai seluas 750 Ha pada Tahun 2005-2009, meliputi juga Kec. Lubuk Basung, Palembayan dan Kamang Magek.


15

Untuk mendukung pengembangan Gambir pada Tahun 2002 ini di Kabupaten Agam (Pagadih/Sei guntung), dibangun pabrik mini Gambir bantuan Dinas Perindustrian Propinsi Sumbar. Selain itu untuk meningkatkan produktifitas maupun pendapatan petani, dari tahun 2002 kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelompok tani telah dimulai dan ditumbuh kembangkan. Sehingga keterampilan petani mulai dari teknik budidaya sampai pengolahan hasil dapat meningkat. Pada tahun 2008 telah dilakukan usaha pengembangan gambir seluas 100 Ha di 1 ) Lembah Subur, Jorong Pagadih Mudiak, Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. 2) Serabung Sepakat, Jorong Pagadih Mudiak Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, 3) Usaha Bersama Jorong Pagadih Mudiak Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, 4) Bateh Gadang Sepakat, Jorong Pagadih Mudiak Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh, 5). Langgujo Indah Jorong Pagadih Hilia Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh. 6) Persada, Jorong Pagadih Mudiak Nagari Pagadih Kecamtan Palupuh, 7) Bateh Culiak, Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh. 8) Usaha Bersama Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh.9) Usaha Baru, Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Dengan pengembangan lahan gambir ini maka mesin pengolahan gambir yang Luas pertanaman gambir di Kabupaten Agam sampai akhir tahun 2010 adalah 675 Ha, pengembangan usaha tani gambir dilakukan dengan pemutakhiran sarana pengolahan gambir yang disesuaikan dengan luasan pertanaman yang ada. 8. Karet. Komoditi Karet di Kabupaten Agam bukan merupakan komoditi yang diprogramkan secara khusus. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat adalah Kabupaten Sawah lunto Sijunjung merupakan sentra komoditi ini dan secara khusus diprogramkan menjadi kawasan sentra komoditi Karet. Namun demikian komoditi karet ini cukup berpotensi dikembangkan di Kabupaten Agam. Luas tanaman Tahun 2010 adalah 823 dan Tahun 2008 mengalami peningkatna dari 814,40 Ha, hal ini karena tanaman karet telah terdapat penanaman baru di ampek nagari, salah satu Kecamatan yang berpotensi yaitu Kec. Ampek Nagari dan Palembayan dengan areal pengembangan seluas 500 Ha. Khusus untuk karet diperlukan peremajaan karet rakyat sehingga lebih produktif. 9. Pala Pengembangan pala di Kabupaten Agam sampai tahun 2010 adalah seluas 617,4 ha mengalami pemutakhiran data tahun 2007 yang sudah mencapai luasan 1,051.20 Ha dengan daerah sentra Pengembangan yaitu di Kecamatan Tanjung Raya, Palembayan, Lubuk Basung, dan Ampek Nagari, Kamang Magek, pada tahun 2007 sudah dilakukan Meningkatnya pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pala oleh Karya Bersama, Sungai Tampang Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya, dengan penetapan lebih kurang 60 batang pohon induk dalam BPT dalam kondisi sehat terpelihara. Dari BPT ini dapat dijadikan sumberbenih Pala yang berkualitas untuk pengembangan pala di Kabupaten Agam Tahun 2010 ini diharapkan kita mempunyai data base komoditi perkebunan, hal ini sangat penting untuk penentuan arah kebijakan pembangunan perkebunan ditahun-tahun mendatang untuk langkah awal diperlukan pemutahiran data untuk seluruh Data Komoditi diatas dengan kondisi ril dilapangan, hal ini tentu adanya


16

pendataan ulang, pembenahan Statistik Pertanian /Perkebunan sehingga kondisi di lapangan tidak mengelabui data yang ada diatas kertas. Pengembangan Infrastruktur Meningkatnya aksesibilitas wilayah sentra perkebunan dengan dan pembuatan jalan produksi sepanjang Telah dilaksanakan pembuatan jalan produksi sepanjang 4.065 Km di lokasi lambah dareh - Bt lolo oleh CV. Riak Danau Sati dengan nilai kontrak Rp. 628.887.000,-, dan telah dilaksanakan pembuatan jalan produksi sepanjang 800 meter di lokasi Ruas Arak Hilia /Taba Lawe jorong Rikia Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya oleh CV. Lubuak Bungo dengan nilai kontrak Rp. 194.046.000,Meningkatnya aksesibilitas wilayah pengembangan perkebunan dengan kegiatan pengolahan lahan telah dilaksanakan pembuatan jalan produksi perkebunan di 2 kelompok tani penerima bantuan yaitu :  Alai Sepakat Sepanjang 2 km di jorong Anak Aia Dadok nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung  Ujuang Gugung sepanjang 1 km di jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara Pada tahun 2008 juga telah dilakukan pembuatan jalan produksi guna meningkatkan aksesibilitas wilayah sentra perkebunan dengan dan pembuatan jalan produksi sepanjang 3.500 meter dengan Pelaksana secara kontraktual oleh CV. Jasa Usaha untuk lokasi Ruas Bateh Gadang Pagadih Palupuh sepanjang 1500 meter dan CV. Karya Sederhana pada Ruas Simpang Ambacang – Batang Lolo sepanjang 2.000 meter. Melalui kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Agam (08) Pengelolaan Lahan dan Air telah dilaksanakan kegiatan upaya untuk Peningkatan aksibilitas pengangkutan hasil produksi perkebunan rakyat dengan telah dibuatnya jalan Produksi Bantuan Sosial yang berlokasi Labu Pacah Nagari Garagahan pada Kelompok tani Sinar Antokan dari rencana 2 km dapat direalisasikan sepanjang 3,1 km. Pada Tahun 2008 juga telah dilakukan pembukaan jalan produksi di Lambah Dareh Kecamatan Ampek Nagari sepanjang 2 km dan membuka akses pengembangan perkebunan kakao dan karet rakyat seluas 70 Ha. Selama 2 tahun terakhir dengan pembukaan jalan produksi telah dibangun 13.5 km dengan membuka akses pengembangan perkebunan rakyat seluas 215 Ha, pada lokasi-lokasi diatas. F.

PERKEBUNAN BESAR SWASTA NASIONAL Perkebunan Besar Swasta Nasional ( PBSN) di Kabupaten Agam berjumlah sebanyak 7 buah dan bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit dan Kakao, PBSN yang dimaksud dalah sebagai berikut : 1. PT. Mutiara Agam bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit. 2. PT. Agro Masang Perkasa ( AMP) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit. ( PMA) 3. PT. Karya Agung Megah Utama ( KAMU) bergerak dalam bidang Kelapa Sawit. 4. PT. Inang Sari bergerak dalam bidang perkebunan Kakao. 5. PT. Multi Tama Mulya bergerak dalam bidang perkebunan Kakao.


17

6. PT. Talago Dian Perkasa ( TDP) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit. 7. PT. Palalu Raya bergerak dalam bidang Kelapa Sawit. Dari 7 PBSN Kelapa Sawit tersebut terdapat 3 unit PKS yang mengolah kelapa sawit menjadi CPO dan Karnel. Dari ketujuh Perusahaan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) diperlukan inventarisasi ulang terhadap HGU yang dimiliki. Keberadaan PBSN di Kabupaten Agam perlu terus didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam penyediaan lapangan kerja, disamping itu keberadaan PBSN di Agam menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (Sumbangan Pihak ke III) dari sektor Perkebunan yang pengaturannya perlu lebih dioptimalkan. G. ISU POKOK YANG MENJADI TANTANGAN YANG PERLU DITANGANI BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pembangunan pada sector Kehutanan dihadapkan pada hal-hal sebagai berikut diantaranya : 1. Masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, 2. Meningkatnya tekanan terhadap hutan terutama konversi lahan untuk kepentingan sector diluar sector kehutanan. 3. Luasnya lahan kritis termasuk sangat kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. 4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan seperti pariwisata alam dan jasa lingkungan. 5. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyakatan belum secara nyata mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat. 6. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak. 7. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya manusia, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupatan/kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pembangunan disektor Perkebunan dihadapkan kepada beberapa tantangan : 1. Hasil Produksi komoditas perkebunan pada saat ini belum memenuhi standar nasional dan internasional dengan focus dari masalah bibit/klon, pengendalian OPT dan teknologi belum dikuasai. 2. Usaha tani perkebunan dinilai kurang efektif dan efesien sehingga tidak mampu bersaing di pasar regional dan internasional, 3. Penegakan hukum terhadap kepemilikan lahan usaha perkebunan masih rendah sehingga statusnya belum kuat. 4. Terdapat beberapa keunggulan kompetitif komoditi local yang belum dapat dikembangkan secara optimal. 5. Konversi lahan lebih cepat dibandingkan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan yang ada, 6. Petani masih berada pada posisi yang tidak menguntungkan, 7. Beberapa tanaman komoditas tidak produktif lagi dan perlu direhabilitasi 8. Ditingkat petani/kelompok tani ketersediaan sarana pasca panen belum mampu meningkatkan nilai tambah. 9. Animo investor masih rendah karena peyakinan dari factor resiko belum optimal dan belum optimalnya bentuk kemitraan yang saling menguntungkan.


18

H. KONDISI YANG DIINGINKAN UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN Pada prinsipnya secara garis besar kondisi sumberdaya hutan yang diinginkan dalam lima tahun mendatang adalah makin membaiknya kualitas pengelolaan sumberdaya hutan dari meningkatnya manfaat hutan. Indikator membaiknya kualitas sumberdaya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta terselenggaranya upaya-upaya rehabilitasi. Sedangkan indicator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional berupa pendapatan domestik bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Berdasarkan kluster fungsi hutan, kondisi sumberdaya hutan serta kelembagaan yang diinginkan adalah: Ekologi 1. Berkurangnya laju deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan dan lahan. 2. Meningkatnya pemantapan kawasan hutan yang mantap melalui koordinasi dan sinkronisasi tata ruang, pengukuhan dan optimalisasi tata guna hutan, antara lain dalam mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Keberadaan dan penutupan hutan terjamin sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung dan produksi), termasuk dalam kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 4. Menurunnya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan serta berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. 5. Terehabilitasi Daerah aliran sungai (DAS) berfungsi agar berfungsi secara optimal sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam berupa banjir, longsor dan kekeringan. 6. Berkembangnya luas pertanaman komoditi perkebunan dalam tata lingkungan yang baik. 7. Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lahan dengan pengembangan komoditi perkebunan. Ekonomi 1. Kontribusi kehutanan/perkebunan terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB)/penerimaan negara bukan pajak dari hasil hutan kayu, bukan kayu, hasil pengelolaan perkebunan termasuk jasa lingkungan dan jasa wisata meningkat secara proporsional dan bertahap. 2. Penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan hutan, industry perkebunan, konservasi dan jasa lingkungan meningkat. 3. Pendapatan riil masyarakat yang berusaha disektor kebun dan hutan, terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan dan PBSN semakin baik. 4. Usaha perkebunan rakyat dalam sklata usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat semakin luas, serta terjalin hubungan kemitraan usaha besar, menengah, kecil, koperasi dan masyarakat yang makin harmonis dan terintegrasi Sosial 1. Manfaat hutan dan kebun bagi masyarakat meningkat dan terdistribusi secara berkeadilan. 2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan meningkat secara proporsional. 3. Terakomodirnya akses masyarakat khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dalam proposinya.


19

4. Kualitas kesejahteraan masyarakat (kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan, dll) di dalam dan sekitar perkebunan dan hutan semakin baik, termasuk dalam kaitannya dengan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal terutama di kawasan sekitar PBSN dan batas hutan. Kelembagaan 1. Terwujudnya reformasi birokrasi sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanannya. 2. Kelembagaan pengelolaan hutan pada tingkat lapangan dalam kesatuan pengelolaan hutan makin mantap. 3. Kelembagaan pengelolaan kebun (Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi) pada tingkat lapangan semakin terbina dengan baik 4. Jeringan kerja antara pemerintah dengan swasta terbangun secara memadai. 5. Sumberdaya manusia kehutanan dan perkebunan pada sektor pemerintah dan masyarakat kualitasnya terus meningkat. 6. Pengawasan dan pengendalian berjalan efektif. 7. Tersedia dan teraplikasinya produk Iptek yang handal dalam pengelolaan hutan dan kebun. 8. Tersedia dukungan sarana prasarana bidang kehutanan dan perkebunan.


20

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN A. KEDUDUKAN DINAS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam merupakan salah satu perangkat daerah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan pemekaran dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perda 9 Tahun 2001. Pembentukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini dinilai penting mengingat sekitar 85.833 Ha (38,00%) merupakan hutan tetap dan hampir 95.088 Ha (41.30 %) dikelola dalam bentuk Perkebunan Rakyat dan Swasta. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam merupakan dinas yang terintegrasi dari 2 sektor utama yaitu kehutanan dan perkebunan, yang merupakan Secara herarkhi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan wadah pelaksana tugas-tugas yang merupakan kewenangan dan urusan dari 2 Kementrian (Kehutanan dan Pertanian) di daerah. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011. tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tugas pokoknya adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah Propinsi dibidang Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan fungsi yang diemban oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, berdasarkan pejabaran Perda tersebut adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2. Merumuskan bahan bimbingan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan. 3. Merumuskan bahan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan usaha serta peredaran hasil hutan dan kebun sesuai dengan tugas pokoknya.. 4. Merumuskan bahan pengamanan teknis sesuai dengan pokoknya. 5. Merumuskan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani. 6. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.


21

7. Merumuskan bahan rancangan rencana teknis, bimbingan teknis pengembangan kehutanan, pengijauan, reboisasi, konservasi pembenihan tanaman dan perlindungan tanaman serta pengamanan hutan. 8. Memberikan pelayanan teknis dan adminstrasi atas penyelenggaraan program pembangunan kehutanan dan perkebunan. 9. Merumuskan bahan pengelolaan unit pelaksanaan teknis. 10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan 11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan 12. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 13. Menyiapkan bahan pengelolaan unit pelaksana teknis 14. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesia dengan tugas dan fungsinya. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam dasar pendekatannya adalah 2 bidang didasarkan pendekatan sector (yaitu bidang Kehutanan dan Perkebunan) sedangkan 2 bidang tidak menganut unsur sektoral (yaitu bidang Perlindungan dan Bidang Bina Usaha). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari bidang Hal ini dapat juga terlihat dari nama-nama Subdin dan secara garis besar fungsinya yaitu : 1. Sekretariat Mempunyai fungsi Penyusunan rencana program dan pelaporan, tata laksana, pembinaan organisasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, surat menyurat dan kerumah tanggaan. Dalam melaksanakan fungsi Sekretariat dilengkapi dengan tiga Sub bagian, tugas masing-masing sub bagian sebagai berikut: a. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur serta urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan. b. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan perlindungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan. c. Sub. Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan data, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, menyiapkan monitoring dan evaluasi serta penyiapan laporan dinas. 2. Bidang Kehutanan Bidang Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibidang Kehutanan. Bidang Kehutanan mempunyai fungsi, melakukan inventarisasi tata guna hutan, Menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, Menyiapkan bahan untuk pembuatan rancangan teknis rehabilitasi kawasan hutan dalam kegiatan reboisasi, Menyiapkan bahan untuk pembuatan rancangan teknis rehabilitasi diluar kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan ruang terbuka hijau, Membuat rancangan perlindungan, pengamanan dan pelestarian hutan dan rehabilitasi serta konservasi tanah pada daerah tangkapan air, sungai, danau serta air permukaan tanah, Melakukan Penataan Hutan, Menyiapkan bahan rancangan


22

aneka usaha kehutanan, Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Kehutanan dibantu oleh dua kepala seksi yaitu Seksi Pengelolaan Hutan dan Seksi Konservasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas : 1) Membuat laporan dan teguran terhadap penyimpangan ketentuan pengelolaan hutan. 2) Menyiapkan data kawasan hutan dan batas kawasan hutan untuk daerah yang akan diberi izin. 3) Membuat rencana rehabilitasi batas kawasan hutan. 4) Memeriksa hasil hutan kayu di Tempat Penampungan Kayu ( TPK ) 5) Melaksanakan Rahabilitasi batas kawasan hutan. 6) Melaksanakan pemantauan serta pemeriksanaan batas kawasan hutan. 7) Membuat Laporan hasil kegiatan rehabilitasi batas kawasan hutan. 8) Melaksanakan pengelolaan hasil hutan non kayu (Burung walet, Lebah Madu, Sutera Alam, Tanaman obat-obatan, rotan dan getah ) b. Seksi Konservasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas 1) Melaksanakan pembuatan rancangan teknis rehabilitasi hutan dalam kawasan hutan ( hutan lindung dan hutan produksi) dan diluar kawasan hutan (hutan ulayat) dengan konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) Perioritas. 2) Melakukan penanaman melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi lahan kritis pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi baik secara lansekap alami maupun lansekap buatan 3) Mengumpulkan bahan untuk kegiatan penanaman pada areal pertamanan atau ruang terbuka hijau baik secara lansekap alami maupun lansekap buatan. 4) Membuat rancangan teknis upaya konservasi tanah secara sipil teknis dan vegetatif yang lokasinya diarahkan dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi dan diluar kawasan hutan. 5) Melakukan reklamasi lahan bekas tambang atau pembukaan lahan hutan. 6) Melakukan kegiatan rehabilitasi hutan berdasarkan kondisi spesifik dan bio fisik melalui pendekatan partisipatif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 7) Melaksanakan kegiatan penghijauan. 8) Melaskanakan Konservasi tanah hutan dan air, serta melakukan perencanaan pembangunan sumber daya air 9) Melaksanakan penanganan vegetasi pantai, mangrove, gambut, rawa. Untuk usaha aneka kehutanan ( rumput laut, kepiting bakau pola jalur/keramba dibawah tegakan hutan mangrove) 10) Melaksanakan pengembangan hutan kemasyarakatan meliputi Silvopasture, Agroforestry, Agrosilvo fishery, 11) Mengumpulkan data dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan air bawah tanah.


23

3. Bidang Perkebunan Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan penataan pengelolaan perkebunan rakyat dan pengembangan usaha perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang perkebunan mempunyai fungsi Menyiapkan bahan dan pembinaan pengelolaan perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta nasional, Menyusun bahan dan pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha perkebunan, Melakukan pengkajian penerapan paket teknologi anjuran dan budidaya kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan, Melakukan inventaris dan analisis data perkembangan ketenagaan perkebunan dan penggunaan untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan, Melakukan kajian pemanfaatan sarana dan prasarana produksi perkebunan, Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perkebunan terdiri dari terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Budidaya Perkebunan dan Seksi Sarana dan Prasaran a. Seksi Budidaya Perkebunan mempunyai tugas 1) Mengumpulkan, merekap, mengolah dan menganalisa data primer komoditas perkebunan dan sumberdaya alam (agroekosistem) 2) Melakukan perhitungan produksi hasil berdasarkan luas tanam, panen, produktivitas dan produksi komoditi perkebunan. 3) Menyajikan data statistik dan sistem informasi untuk tanaman perkebunan. 4) Menyediakan informasi data perkebunan, kepada instansi, lembaga dan masyarakat yang memerlukan. 5) Melakukan inventarisasi teristis kawasan budidaya perkebunan di wilayah Kabupaten. 6) Melakukan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani tanaman perkebunan. 7) Mengidentifikasi data potensi wilayah agroekosistem dan bentuk tipe teknologi tepat guna yang diterapkan. 8) Melakukan kajian analisis teknis, ekonomi dan sosial budaya terhadap penggunaan berbagai bentuk teknologi perkebunan 9) Menyusun bahan pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demontrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi dan melaporkannya perkembangannya. 10) Melakukan identifikasi menyangkut tipologi lahan, kondisi iklim dan lainlain, pada lahan – lahan pertanian yang ada. 11) Melakukan kajian, memilih, menetapkan suatu paket tekonolgi yang berdasarkan karakteristik lokasi dan tingkat kebutuhan petani terhadap teknologi baru sehingga tercipta bentuk usaha tani yang tepat, efektif dan efesien. 12) Melakukan analisa suatu paket penerapan teknologi saprodi yang dengan daerah dan komoditi. 13) Melakukan kerjasama dengan sumber – sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi terapan dibidang perkebunan


24

b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal perkebunan. 2) Pembangunan pengelolaan, dan pembinaan Balai Benih. 3) Melaksanakan penerapan standar teknis perbenihan/pembibtan tanaman perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 4) Membangun dan mengelola blok penghasil tinggi benih tanaman perkebunan, kebun induk, kebun entris dan pembibitan tanaman perkebunan. 5) Pengembangan system informasi perbenihan 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi produksi benih / bibit, mutu benih / bibit dan farietas komoditas benih / bibit yang beredar. 7) Melakukan kajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan. 8) Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di bidang perkebunan. 9) Pengembangan system informasi penggunaan dan peredaran alat mesin. 10) Melakukan kajian jenis dan rencana kebutuhan pupuk untuk komoditas perkebunan. 11) Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk. 12) Pengembangan system informasi perpupukan. 13) Melakukan pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida. 14) Melakukan pamantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya. 15) Pengembangaan System informasi penggunaan dan peredaran pestisida. 4. Bidang Perlindungan: Bidang Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dibidang Perlindungan tanaman perkebunan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Bidang Perlindungan mempunyai fungsi, Penertiban perlindungan terhadap gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh manusia, hewan dan gangguan alam, Penertiban peladangan berpindah dan pemakaian Chain Saw, Melaksanakan pengamatan peramalan dan pengendalian OPT tanaman perkebunan. Dalam menjalankan fungsinya Bagian Perlindungan terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas : a. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melaksanakan pembinaan pada masyarakat sekitar hutan tentang arti penting hutan sebagai penyangga kehidupan. 2) Melakukan penyusunan rancangan dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kebakaran hutan, penebangan liar. 3) Melaksanakan pengamanan hutan dan hasil hutan.


25

4) Melakukan penyusunan rancangan peraturan – peraturan spesifik lokal ( hukum adat ) dalam rangka mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan dan kawasan hutan. 5) Melaksanakan penertiban hasil hutan ilegal. 6) Melaksanakan pembinaan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam daftar appendix CITES pada areal buru dan kebun buru. 7) Melaksanakan pembinaan dan pangaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan. b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas : 1) Memberikan bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat dan rekomendasi pengendalian, melaksanakan pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian. 2) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan. 3) Membuat laporan intensitas serangan hama, ekplosif hama dan koordinasi pengedalian OPT tanaman perkebunan. 4) Memantau kejadian bencana alam dan membuat perkiraan serangan OPT tanaman perkebunan. 5) Membuat rancangan upaya pengendalian OPT tanaman perkebunan sesuai dengan agroklimat. 6) Melakukan pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT tanaman perkebunan. dan melaksanakan pelayanan teknis terhadap upaya pengendalian tanaman perkebunan. 7) Melakukan pengamatan secara intensif pada wilayah areal fus atau ekplosif karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan. 8) Melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian serangan organisme penganggu tanaman. 9) Memberikan bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat. Dan rekomendasi pengedalian, melaksanakan pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian. 10) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengamatan dan pengedalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 11) Membuat laporan intensitas serangan hama, ekplosif hama dan koordinasi pengedalian OPT. 12) Memantau kejadian bencana alam dan membuat perkiraan serangan OPT 13) Membuat rancangan upaya pengendalian OPT sesuai dengan agroklimat. 14) Melakukan pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT. dan melaksanakan pelayanan teknis terhadap upaya pengedalian 5. Bidang Bina Usaha Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibidang pelayanan perizinan, pemantauan peredaran hasil serta pengelolaan hasil dan pemasaran mempersiapkan pembinaan pengembangan usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan. Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi, Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu


26

pada hutan produksi, Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, ijin pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan hak, Penyelenggaraan pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu skala kecil yang menggunakan gergaji mesin, Menyelenggarakan pemberian izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah, Pemberian izin pengembangan sistem informasi perizinan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan. Bidang Bina Usaha terdiri dari Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil. Dan Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran a. Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil mempunyai tugas: 1) Mempersiapkan rancangan pelayanan pembinaan terhadap Perizinan Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan Peredaran Hasil. 2) Mempersiapkan bahan proses administrasi perizinan usaha dibidang Kehutanan dan Perkebunan. 3) Memberikan informasi mengenai peraturan perundangan tentang perizinan bidang Kehutanan dan perkebunan. 4) Melakukan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan ( antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan ), 5) Melakukan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi. 6) Melakukan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung. 7) Melakukan pemungutan dan penatausahaan iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan. 8) Melakukan pengesahan rencana bahan baku industri (RPBI), pengolahan hasil hutan bagi industri pengolahan kayu hulu (IPKH). 9) Melakukan pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan, serta tata usaha iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan. 10) Melaksanakan perizinan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan. 11) Melaksanakan perizinan hutan kemasyarakatan dan hutan hak. 12) Melaksanakan pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equvalesi kapasitas produksi dangan luasan areal pengusahaan bidang pertanian dan perkebunan dan industrinya. 13) Melaksanakan perizinan usaha penangkaran benih bina perorangan / swasta / proyek. 14) Melaksanakan perizinan usaha bidang perkebunan dan agroindusri. 15) Melaksanakan perizinan pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian produk lokal dan atau import. 16) Melakukan pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan. 17) Melaksanakan bimbingan penerapan standar – standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil perkebunan.


27

18) Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian, pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perkebunan. 19) Melaksanakan bimbingan sumber-sumber pembiayaan, rencana usaha agribisnis, kredit, dan lembaga keuangan mikro pedesaan. 20) Melaksanakan bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis dan ekologis usaha agribisnis Kehutanan dan perkebunan. b. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas: 1) Mempersiapkan rancangan pembinaan usaha berorientasi pada Agroforestry, Agribisnis dan Agroindustri yang mempunyai peluang pasar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar kawasan hutan dan petani perkebunan. 2) Melaksanakan kegiatan promosi, pemasaran dan kemitraan.hasil hutan dan kebun. 3) Mempersiapkan bahan pembinaan proses pasca panen ( sortasi, grading, packing dan pengepakan ) hasil produksi pertanian. 4) Melakukan pembinaan peningkatan mutu hasil dan penekanan kehilangan hasil. 5) Melakukan inventarisasi dan identifikasi unit – unit pengolahan 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit – unit pengolahan hasil. 7) Menyusun bahan pembinaan teknologi pengolahan hasil 8) Memfasilitasi proses kerjasama kemitraan usaha agribisnis. 9) Memberikan bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis dan ekologis usaha agribisnis perkebunan. 10) Melakukan kerjasama kelembagaan usaha agribisnis bidang usaha Kehutanan dan perkebunan 11) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha agribisnis. 12) Menghimpun data peluang investasi usaha 13) Menganalisa kelayakan proposal investasi. 14) Menyiapkan analisa pengembangan usaha. 15) Melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi ( kelayakan proposal investasi ) pada komoditas kehutanan dan perkebunan. 16) Melakukan penyebaran informasi pasar ( lokal – regional – nasional – internasional ) komoditas kehutanan dan perkebunan 17) Melakukan analisa potensi pendapatan asli daerah ( PAD ) dari usaha kehutanan dan perkebunan. 18) Menyiapkan analisa pengembangan usaha. 19) Melakukan pegawasan teknologi dan pengujian hasil. 20) Memfasilitasi proses kerjasama kemitraan usaha agribisnis 21) Menfasilitasi kemitraan usaha pemasaran (domestik sampai internasional). 22) Melakukan dan mempersiapkan bahan promosi komoditas Kehutanan dan perkebunan melalui kerjasama kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional. 6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi Mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kabakaran, hama dan penyakit, Mempertahankan dan menjaga hak – hak negara atas hutan dan hasil hutan. Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan mempunyai wewenang dan melaksanakan mengadakan patroli, memeriksa dokumen, mencari keterangan,


28

menangkap, dan melaporkan tentang terjadinya tindak menyangkut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

pidana

yang

Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dipimpin oleh seorang Komandan Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Bupati. C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA APARATUR 1. Struktur Organisasi Sesuai dengan Perda Nomor 06 Tahun 2008 yang diubah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tanggal, Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

1 (satu ) Kepala Dinas 1 (satu) Sekretariat 4 (tiga) Sub Bidang 3 (tiga) Sub Bagian 8 (delapan) Seksi 5 (lima) UPTD Kelompok fungsional

esselon II/b esselon III/a esselon III/b esselon IV/a esselon IV/a esselon IV/a ( direvisi)

2. Sumberdaya Aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi difungsikan oleh 57 orang staf yaitu terdiri dari 44 orang staf berstatus Pegawai Negeri Sipil yaitu terdiri dari : 1. Struktural 29 orang 2. Fungsional Polisi Hutan 15 orang dan 13 orang staf pegawai tidak tetap. Berdasarkan tingkat pendidikan dari 57 orang tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 1. S2 3 orang 2. S1 atau sederajat 12 orang 3. Diploma atau sederajat 7 orang 4. SLTA atau sederajat 18 orang 5. SD dan Paket C 4 orang


29

BAB IV VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN D. VISI DAN MISI VISI Visi pada prinsipnya adalah gambaran tentang soal masa depan organisasi yang berfungsi memberikan inspirasi dan motivasi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap masa depan organisasi, demikian pula dapat memberikan tuntutan yang tangguh dalam pengambilan keputusan manajemen Visi organisasi merupakan suatu lambang yang menandai organisasi kemasa depan, artinya rumusan harus diketahui/dilihat dimana dan kapanpun dimuat dalam publikasi organisasi. Bertitik tolak dari nilai Stratejik serta kandungan mengenai fokus arah dan motivasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pelayananan dan seiring dengan arus tuntutan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Agam yang mengacu kepada potensi yang ada maka telah dirumuskan visi Kabupaten Agam yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Agam Alami (Agamais, Lestari, Adil, Madiri dan Indah) Guna menopang visi Kabupaten Agam terutama dalam sektor Kehutanan dan Perkebunan telah pula ditetapkan visi yang mengacu pada potensi Perkebunan secara global serta kondisi masyarakat yang bergerak dalam sektor ini yaitu: “Terwujudnya Kelestarian Hutan dan Pengembangan Perkebunan yang Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan Misi yang gagas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 – 2015 Pembangunan disektor Kehutanan dan Perkebunan terletak pada Misi : 1. Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhngan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (misi ke 5) 2. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan dan ramah bencana (misi 6) Sementara dari Agenda Pembangunannya kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan terletak pada : 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi local dan jaringan usaha (agenda 7) 2. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup (agenda 8). Sementara dari 25 perioritas pembangunan yang ditetapkan RPJMD Pembangunan sector Kehutanan dan Perkebunan tertelak pada perioritas : 1. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan kelautan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan pangan dan keamanan pangan. (periorita ke 20) 2. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (perioritas 26) 3. Peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan penanggulangan bencana (perioritas 27)


30

MISI Sejalan dengan Visi, Misi Agenda dan Prioritas RPJMD Kabupaten Agam Tahun 20112015 disusunlah Misi yang diemban oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu : 1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dalam upaya mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. 2. Meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. 3. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan rakyat melalui penyediaan sarana prasarana perkebunan. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan komoditi unggulan perkebunan. 5. Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan perluasan pasar. 6. Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan dan perkebunan.

E.

TUJUAN DARI MISI Dari analisis dan pemetaan interaksi antara factor-faktor internal dan eksternal telah dihasilkan rumusan isu-isu strategis. Isu-isu strategis ini sekaligus merupakan tujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam yang hendak dicapai untuk jangka panjang. 1. Mewujudkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. 2. Menekan gangguan keamanan hutan / hasil hutan melalui penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mengurangi resiko bencana alam melalui peningkatan kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan Hutan Produksi, Hutan kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat secara lestari. 5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan tanaman perkebunan rakyat dan Kawasan Sentra Produksi Komoditi Perkebunan. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggembangan komoditi unggulan perkebunan dan gerakan pengendalian OPT. 7. Meningkatnya nilai tambah hasil usaha perkebunan rakyat melalui pengembangan pengolahan hasil perkebunan dan perluasan pasar. 8. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Kehutanan dan Perkebunan melalui pemahaman perundang-undangan dalam pengelolaan hutan secara lestari dan perkebunan yang berkelanjutan.

F.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Untuk menyikapi kondisi terkini , terhadap perkembangn masalah yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, maka dirumuskanlah analisis strategis sebagaimana tabel 3 dibawah ini, yang mencoba menganalis terhadap lingkungan strategis dari internal kekuatan dan kelemahan dan eksternal berupa peluang dan ancaman (SWOT Analisis)


31

Tabel 3 . Matrik Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman EKSTERNAL

INTERNAL Peluang 1. Terdapatnya komitmen pemerintah dan juga masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. 2. Ada penilaian hutan yang cukup tinggi dari segi ekologi dan ekonomi 3. Meningkatnya permintaan untuk mengembangkan komoditi tanaman perkebunan untuk skala industri 4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjadikan Perkebunan sebagai sector andalan; Ancaman 1. Tingginya gangguan keamanan hutan 2. Pengelolaan hutan yang salahkaprah 3. Berkembangnya Bibit Asalan dan OPT Perkebunan 4. Hasil Perkebunan Rakyat tidak dinilai dengan layak 5. Pengelolaan Lahan Perkebunan yang tumpang tindih kepemilikan.

Kekuatan a. Adanya kawasan hutan yang dipertahankan negara dan masyarakat untuk dikelola secara lestari. b. Adanya Pendanaan APBN yang tersedia menuntut kinerja. c. Adanya aturan dibidang kehutanan d. Terdapat wilayah komoditas perkebunan dengan masyarakatnya dikembangkan dalam skala agribisnis.. e. Telah berkembangnya usaha penyediaan sarana produksi.

Kelemahan a. Tatabatas hutan yang tidak jelas dan pasti. b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari. c. Rentannya lahan hutan terhadap laju degradasi. d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk ditanami dengan tanaman perkebunan dan bernilai ekonomi. e. Belum termanfaatkannya teknologi dalam pengembangan agribisnis perkebunan;

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 1. Pengembangan pengelolaan kehutanan secara lestari 2. Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk rehabilitasi hutan dan lahan 3. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif di sektor Perkebunan 4. Peningkatan ketersediaan sarana produksi Perkebunan, akses modal, dan pasar.

Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang: 1. penataan batasan untuk kepastian pengelolaan kawasan hutan 2. Melakukan Rehabilitasi Hutan dan lahan 3. Pemberdayan kelembagaan dan sda petani dalam akses modal 4. Pembangunan sarana dan prasarana Perkebunan

Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman: 1. Peningkatan pengawasan dan pengamanan hutan dan lahan 2. Penertiban pengelonaan sesuai aturan yang ada. 3. Peningkatan pemantauan dan pengendalian peredaran saprodi perkebunan 4. Peningkatan sarana pengolahan hasil. 5. Penataan Kawasan pekebunan sesuai dengan kepemilikan dan peruntukaannya.

Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman: 1. Penerapan sangsi hukum terahadap pelanggar aturan pengelolaan hutan. 2. Sosialisasi aturan tentang pengelolaan hutan secara lestari 3. Peningkatan pemanfaatan bibit unggul bermutu dan tahan terhadap hama dan penyakit 4. Peningkatan pembinaan pemasaran produk Perkebunan 5. Pengembangan komoditi pekebunan sesuai dengan sentra pengembangan komoditas oleh pemiliknya.

Berdasarkan analisis lingkungan stategis, maka dilakukan penilaian hasil identifikasi dengan hasil sebagaimana pada tabel 4 berikut : Tabel 4. Penilaian Hasil Identifikasi Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi Penilaian

KETERKAITAN VISI

Kekuatan-Peluang

Misi

Jumlah

Peringkat Hut

Nilai

1

2

3

4

5

6

Peringkat Bun

Pengembangan pengelolaan kehutanan secara lestari

3

3

3

-

-

-

3

9

11

4

Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk rehabilitasi hutan dan lahan

4

2

3

-

-

-

-

6

9

6

Menciptakan iklim berusaha yang kondusif di sektor Perkebunan Peningkatan ketersediaan sarana produksi Perkebunan, akses modal, dan pasar.

4

-

-

4

3

2

2

11

15

1

3

-

-

3

-

4

2

9

12

3

Kelemahan Peluang


32

Penataan batasan untuk kepastian pengelolaan kawasan hutan Melakukan Rehabilitasi Hutan dan lahan

3

2

2

-

-

-

-

4

7

7

4

3

4

-

-

-

2

9

13

2

Pemberdayan kelembagaan dan sda petani dalam akses modal Pembangunan sarana dan prasarana Perkebunan

2

-

-

-

-

4

2

6

8

6

4

-

-

4

3

2

1

10

14

2

3

4

4

-

-

-

3

11

14

1

3

2

3

-

-

-

4

9

12

3

3

-

-

-

-

4

2

6

9

Penerapan sangsi hukum terahadap pelanggar aturan pengelolaan hutan.

3

3

2

-

-

-

2

7

10

5

Sosialisasi aturan tentang pengelolaan hutan secara lestari Peningkatan pemanfaatan bibit unggul bermutu dan tahan terhadap hama dan penyakit Peningkatan pembinaan pemasaran produk Perkebunan Pengembangan komoditi pekebunan sesuai dengan sentra pengembangan komoditas oleh pemiliknya.

3

3

3

-

-

-

2

8

11

4

3

-

-

3

4

-

-

7

10

4

4

-

-

-

-

4

2

6

10

4

4

-

-

4

-

-

2

6

10

4

Kekuatan - Ancaman Peningkatan pengawasan dan pengamanan hutan dan lahan Penertiban pengelolaan hutan sesuai aturan yang ada. Peningkatan sarana pengolahan hasil.

5

Kelemahan- Ancaman

Penilaian Hasil Indentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman diatas, dan untuk menjawab isu-isu pokok yang menjadi permasalahan yang menjadi perioritas untuk ditangani pemerintah yang mengurusi bidang kehutanan dan perkebunan maka disusunlah kebijakan dan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Agam 2011-2015. Seperti dapat dilihat pada tabel 5 berikut : Tabel 5. Langkah-langkah Strategis. No. A. I.

II

Kebijakan Kehutanan Penataan Batas hutan dalam rangka pemantapan Kawasan Hutan Rehabilitasi Lahan kritis melalui Reboisasi/Penghijauan /pengembangan kebun bibit

Program

Kegiatan

Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Program Rehabilitasi hutan dan Lahan

Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kehutanan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL

III.

Pengembangan tanaman hutan rakyat dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan / pengamanan hutan

Program Sarana Prasarana Kehutanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan

IV.

Pengamanan Hutan dan Lahan

Program Pelindungan dan konservasi sumberdaya Hutan

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan


33

B. I. II.

III. IV. V.

Perkebunan Peningkatan manajemen pembangunan pertanian Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perkebunan untuk PNBP Peningkatan dan Penyediaan Infrastruktur Perkebunan Peningkatan Nilai tambah Produk Pertanian. Peningkatan Luas Pertanaman, peremajaan dan perbaikan teknologi budidaya perkebunan rakyat.

Program peningkatan ketahanan pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Penyusunan Data Base potensi Produk Perkebunan Peningkatan Sistem Insentif Disinsentif bagi Petani dan Kelompok Tani

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Penyediaan Sarana prasarana pertanian/perkebunan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan Penelitian dan pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Dari Uraian diatas Program kegiatan Unggulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah : Sektor Kehutanan : 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan Sektor Perkebunan : 1. Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan. G. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penatabatasan kawasan hutan yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan 2. Terlaksananya peningkatan operasional pengamanan hutan dan Pemantauan Pengendalian kebakaran hutan / kawasan hutan. 3. Terlaksananya rehabilitasi pada lahan kritis pada 2 DAS Perioritas Kabupaten Agam yang ditangani secara berkelanjutan dalam rencana pengelolaan DAS terpadu. 4. Berkembangnya usaha pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat untuk kesejahteraan masyarakat secara lestari 5. Meningkatnya luas, produksi dan produktivitas komoditi utama perkebunan melalui penyediaan sarana prasarana perkebunan 6. Terwujudnya peningkatan usahatani perkebunan pada skala ekonomi dan peningkatan pendapatan petani perkebunan US $ 2000 /KK/ 2 Ha per tahun 7. Terwujudnya peningkatan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dan Pengadaan Brigade Pengendalian OPT Perkebunan 8. Terwujudnya peningkatan pengolahan hasil komoditi perkebunan dan pemasaran / promosi produk perkebunan. 9. Terwujudnya peningkatan peranan kehutanan dan perkebunan dalam bidang ekonomi yang tergambar dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Kehutanan dan perkebunan.


34

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN A.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112015 dimana Kabupaten Agam memiliki 8 Agenda Utama yiatu : 1. Peningkatan Kemampuan Pelayanan Lembaga Pemerintah Daerah. 2. Penguatan kemampuan Kuangan Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan. 3. Peningkatan Penerapan Norma Agama dan Adat. 4. Peningkatan kompetensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 5. Percepatan Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 6. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan pengembangan kawasan perkotaan. 7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. 8. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dari 8 agenda pembangunan diatas maka pembangunan kehutanan dan perkebunan lebih besar perannya dan mewujudkan agenda ke 7 Peningkatan pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. dan ke 8 yaitu dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kementrerian Kehutanan menetapkan guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan dengan 8 (delapan) kebijakan pembangunan yang menjadi agenda prioritas untuk menjadi acuan sampai kedaerah meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pemantapan Kawasan Hutan. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. Konservasi Keanekaragaman Hayati. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan. Penguatan Kelembagaan Kehutanan.

Sector Perkebunan dilaksanakan kebijakan pembangunan sector perkebunan dilakukan dengan kebijakan yang menjadi agenda perioritas yaitu : 1. Revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, sawit dan kakao) 2. Swasembada gula nasional 3. Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional 4. Pengembangan komoditas eksport


35

5. Penyediaan bahan tanaman sumber BBN/Bio-energi. 6. Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri cengkeh dan kapas. 7. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Revitalisasi Perkebunan dilakukan dengan percepatan pengembangan perkebunan rakyat perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang perkebunan sebagai mitra atau langsung kelompok tani / koperasi sebagai pelaksana. Upaya revitalisasi ini diperlukan pengawalan pelaksanaan oleh instansi pemerintah dari tingkat provinsi sampai kabupaten. Secara Umum Kebijakan Umum Pembangunan Sektor Perkebunan dilaksanakan dalam bentuk : 1. Perluasan Tanaman Perkebunan ( Revitalisasi Dan Non Revitalisasi ) 2. Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan ( Karet; Kelapa Sawit; Kakao) 3. Penyediaan Benih Bermutu. 4. Integrasi Ternak dan Kebun. 5. Pengawasan Peredaran Benih. 6. Pengendalian OPT Perkebunan 7. Optimalisasi Lahan Perkebunan 8. Peningkatan Dukungan Sarana Prasarana Produksi 9. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

B.

KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Agam masuk dalam agenda ke 2 dalam agenda perioritas RPJP Kab Agam Pembangunan Kabupaten Agam yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kehutanan dan Perkebunan yaitu dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan, maka dijabarkan prioritas dan program pembangunan sektor Kehutanan dan Perkebunan sesuai RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 sebagai berikut: 1. Peningkatan Perlindungan Pelestarian Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Yang Berkelanjutan. Sasaran pembangunan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sektor kehutanan tahun 2011-2015 adalah Rehabilitasi serta pengamanan hutan dan lahan kritis baik didalam maupun diluar kawasan hutan. Sementara itu kebijakan pembangunan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan pada sektor Kehutanan tahun 2011-2015 dan sejalan dengan kebijakan prioritas disektor Kehutanan yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Agam sesuai arah kebijakan pembangunan disektor kehutanan yaitu : 1. 2. 3. 4.

Pengembangan perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan. Rehabilitasi dan konservasi untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan. Pengembangan pembibitan tanaman hutan. Konservasi Sumberdaya hutan.

Dari kebijakan Prioritas di atas, Program pendukung adalah sebagai berikut :


36

a. Program Pengembangan Perencanaan Kehutanan Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dan Pengembangan Perencanaan di Bidang Kehutanan adalah :  Perencanaan kawasan hutan belum terintegrasi secara komprehensif.  Data dan informasi sumberdaya hutan belum mantap.  Peta penunjukan kawasan hutan kabupaten belum dapat menjadi acuan yang mantap dalam penetapan tata ruang  Kawasan hutan yang telah dilepaskan statusnya untuk sektor lain belum termanfaatkan secara optimal.  Hak-hak pihak lain dalam kawasan hutan belum teridentifikasi secara detail sehingga masuk dalam kawasan hutan.  Legitimasi batas kawasan hutan masih lemah baik secara hukum maupun fisik di lapangan.  Konflik penggunaan lahan di dalam kawasan hutan belum seluruhnya terselesaikan secara efektif.  Pengelolaan Hutan belum dikelola dalam satu kesatuan pengelolaan hutan Tujuan Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan di Kabupaten Agam untuk menyusun rencana kehutanan guna terwujudnya kemantapan kawasan hutan dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH), sehingga terdapat pengakuan atas status hukum dan fungsi kawasan hutan, serta terkendalinya penggunaan dan pemanfaatan kawasan. Outcome/hasil Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien. Kondisi ini antara lain sebagai prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu perubahan iklim. Indikator kinerja utama  Data dan informasi geospasial dasar tematik kawasan kehutanan terkini tingkat Kabupaten  Tata batas kawasan hutan sepanjang 250 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan (hasil penetapan tatabatas dalam RTRW Tahun 2010)  Tersusunnya Rencana Tahunan, Rencana Lima makro kehutanan tentang perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan tingkat Kabupaten.  Terlaksananya Sosialisasi Penunjukan kawasan hutan Kabupaten oleh Propinsi dan Tim Terpadu. Potensi hambatan  Akurasi data dan infomasi sumberdaya hutan belum sampai pada tingkat detail untuk operasionalisasi pengelolaan hutan.  Konflik kepentingan penggunaan kawasan hutan termasuk resistensi para pihak dalam mengakomodir kepentingannya.  Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar para pihak untuk mencapai kesepakatan. b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.


37

Permasalahan Beberapa permasalahan spesifik yang terkait dengan pelaksanaan program di atas antara lain: a) Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) berbasiskan masyarakat belum jelas. b) Kapasitas pelayanan birokrasi dalam pengembangan perhutanan sosial masih kurang, yang ditunjukan antara lain dengan adanya kerumitan ketentuan dan prosedur administrasi pemberdayaan masyarakat, termasuk mengakomodasi kelompok masyarakat adat. c) Unit kerja dan prosedur pengurusan pengembangan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) belum efektif, sehingga menyebabkan ketidakpastian pemanfaatan HHBK khususnya oleh masyarakat. d) Kelembagaan masyarakat di tingkat petani dalam pengembangan hutan rakyat masih lemah, serta kapasitas kelembagaan pemerintah untuk fasilitasi pengembangan hutan rakyat masih kurang. e) Belum mantapnya kelembagaan pengelolaan benih tanaman hutan baik dilakukan pemerintah maupun masyarakat belum terbina. f) Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga dapat menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat. Tujuan Pengelolaan sumberdaya lahan oleh para pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) yang berbasis DAS dilakukan secara terintegrasi, sehingga daerah aliran sungai (DAS) berfungsi lebih efektif, serta perekonomian masyarakat berbasis usaha-usaha pengembangan komoditas kehutanan meningkat. Outcome/hasil Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Beberapa indikator output kegiatan kegiatan dalam program di atas baik langsung dan tidak langsung berperan sebagai peredam isu perubahan iklim. Indikator kinerja utama  Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 25.000 ha.  Terlaksananya pengelolaan dan penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 250 ha.  Terbangunnya hutan rakyat seluas 1500 ha.  Terbangunnya bangunan konservasi lahan untuk menekan laju degradasi lahan dan hutan 10 paket pertahun.  Terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai rencana pengelolaan DAS terpadu pada 2 unit DAS prioritas di Kabupaten Agam. Potensi hambatan  Peraturan perundang-undangan dan telatnya instrumen aturan dalam pengelolaan DAS terpadu masih kurang yang mengakibatkan kapasitas unit kerja kabupaten/kota) yang melakukan koordinasi keterpaduan pengelolaan DAS masih lemah.  Lahan yang berbasis DAS digunakan oleh berbagai sector yang masingmasingnya perlu diakomodasi secara proporsional.  Masih kurangnya Tenaga Penyuluh Kehutanan yang handal dan program penyuluhan yang efektif.


38

c. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Permasalahan Beberapa permasalahan esensial yang terkait dengan pelaksanaan Program Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di atas antara lain: a) Masih kurangnya data dan informasi areal untuk usaha hutan tanaman rakyat (HTR). b) Penyelenggaraan tertib aturan dalam peredaran hasil hutan dapat memungkinkan timbulnya ekonomi biaya tinggi dari pengelolaan hutan tanaman rakyat. c) Kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu belum optimal. d) Koordinasi pengelolaan hutan tanaman rakyat serta hasil-hasilnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mantap. Tujuan Optimalisasi pengelolaan hutan tanaman rakyat secara lestari, sehingga meningkatkan produksi secara lestari guna memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Kegiatan-kegiatan serta indikator utama dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung respon terhadap isu laju degradasi hutan. Outcome/hasil a.) Peningkatan pengelolaan dan tertib produksi pemanfaatan hutan tanaman dan hutan produksi untuk industri primer hasil hutan. b.) Peningkatan optimasi PNBP sector Kehutanan Indikator kinerja utama a.) Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat 5%. b.) Terbinanya produksi dari usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu (hutan desa), bukan kayu dan jasa lingkungan. c.) Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hasil hutan hak dan hasil hutan bukan hak. Potensi Hambatan  Resistensi pihak-pihak tertentu atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan produksi yang mengedepankan kepentingan-kepentingan jangka pendek.  Perbaikan/penyempurnaan instrumen kelembagaan, khususnya peraturan peundang-undangan, dan pengembangan Iptek dan SDM Kehutanan, memerlukan waktu yang relatif lama.  Minat investasi dibidang pemanfaatan hutan produksi relatif kurang karena jangka kapital dan margin return yang relatif lama, dan interest biaya/bunga pinjaman yang relatif tinggi. d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Permasalahan Beberapa permasalahan utama yang terkait dengan pelaksanaan program Pengamanan dan Perlindungan Hutan, antara lain:


39

a) Konflik pemanfaatan kawasan masih marak yang tercermin dari perambahan dan penguasaan lahan secara illegal. b) Masih terjadinya pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal dari tingkat nagari sampai lintas kabupaten. c) Belum adanya teknologi yang tepat guna dalam pembukaan lahan tanpa bakar. d) Modal sosial penanggulangan kebakaran lahan dan hutan masih lemah, sehingga kepedulian untuk penanggulangannya oleh pihak-pihak di luar kehutanan masih kurang. e) Potensi dan penilaian terhadap pemanfaatan jasa lingkungan kehutanan dan wisata alam masih kecil, sehingga penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan masyarakat dari kegiatan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan potensinya. f) Kecilnya dukungan dana dan sarana untuk operasi pengamanan dan perlindungan hutan. g) Lembaga pengamanan baik formal maupun swadaya hutan belum ditingkatkan legalitasnya. Tujuan Meningkatkan „kemandirian‟ pengelolaan hak-hak Negara atas kawasan dan hasil hutan, serta meningkatnya penerimaan Negara dan masyarakat. Beberapa Perlindungan Hutan sangat erat kaitannya dalam merespon terhadap isuisu perubahan iklim, utamanya dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Outcome/hasil Kemampuan daerah dalam melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dapat dijadikan bukti kepedulian pemerintah terhadap hutan. Indikator kinerja utama a. Operasi Rutin dalam rangka Pengamanan Hutan meningkat 10%. b. Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran hutan(hotspot) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 50%. c. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk operasi pengamanan dan perlindungan hutan. d. Tersosialisasinya peraturan kehutanan tentang Hutan Lindung. Potensi hambatan  Kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi secara struktural masih tertinggal.  Kapasitas institusi penanggulangan kebakaran hutan di tingkat lapangan masih kurang.  Keperluan dukungan pembiayaan yang sangat besar. 2. Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Berkelanjutan Pengembangan system agribisnis merupakan salah satu bentuk pembangunan pertanian yang mengintegrasikan pembangunan industri, pertanian dan jasa terkait dalam satu gugus industri (cluster industry) yang mencakup empat sub system yakni sub system agribisnis hulu, sub system usahatani, subsistem agribisnis hilir dan subsistem jasa penunjang. Sementara disektor perkebunan arah kebijakan Pembangunan dalam RPJMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ditempuh dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan manajemen pembangunan SDA Perkebunan.


40

2. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perkebunan untuk PNBP 3. Peningkatan dan Penyediaan Infrastruktur Perkebunan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan. 4. Peningkatan produksi melalui perluasn, peremajaan dan perbaikan teknologi budidaya perkebunan rakyat Sasaran pembangunan peningkatan produksi dan pengembangan system agribisnis adalah untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas dan mengembangkan komoditi unggulan pertanian pada kawasan-kawasan potensial dengan membangun keterkaitan system penyediaan sarana produksi, proses produksi, pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran dan system penunjang lainnya program, sasaran dan indikator kinejra sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan Permasalahan Permasalahan yang sering muncul dan menjadi isue pokok untuk dijawab dalam program ini adalah : a. Perkembangan Komoditas Perkebunan yang ada dimasyarakat tidak diiringi dengan ketersediaan data yang memadai yang mengakibatkan sulit untuk penentuan kebijakan arah pengembangan komoditas ditahun–tahun mendatang. b. Seringnya terjadi konflik lahan untuk pengembangan perkebunan. c. Peluang investasi disektor perkebunan masih kurang karena belum cukupnya profil invenstasi yang menjadi acuan investasi untuk pengembangan komoditi tidak tersedia. d. Pengadaan mesin pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitasnya tidak didukung oleh ketersediaan bahan baku yang memadai. Tujuan 1. Tersusunnya data Statistik komoditi Perkebunan yang dapat dijadikan data base dalam penentuan kebijakan, pemantapan penggunaan lahan pada kawasan pengembangan perkebunan, dan memberikan informasi yang pasti dalam berinvestasi sektor perkebunan. 2. Tersedianya dan terpeliharanya alat / mesin pengolahan hasil perkebunan Indikator Kinerja Utama  Tersusunnya data statistik perkebunan yang menggambarkan perkembangan komoditas perkebunan dilapangan di 16 kecamatan  Terbangunnya Web yang dapat diakses dalam pengembangan selanjutnya.  Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan Potensi hambatan  Perkebunan Rakyat tidak diusahakan dalam satu hamparan yang kompak.  Kurangnya tenaga terlatih dalam melakukan pendataan komotidas perkebunan dan kecilnya insentif tidak sebanding dengan luas areal sensus.  Kurangnya keterbukaan pihak perusahaan perkebunan dalam informasi luas lahan perkebunannya.  Belum tersedianya perangkat IT yang memadai serta sumberdaya manusianya  Belum terpeliharaanya dan beroperasinya sarana pengolahan hasil perkebunan dengan baik


41

b.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Permasalahan Beberapa permasalahan yang menjadi isu pokok yang sering dalam pemunculan program ini adalah : a. Masyarakat Petani Miskin disektor Perkebunan mencapai 1526 KK, hal ini disebabkan karena tidak mempunyai kemampuan dalam mengolah lahan, kurang sumberdaya dan kurang modal dalam berusaha tani perkebunan. b. Perkebunan besar swasta yang ada belum menunjukkan kepedulian yang serius terhadap kesejahteraan masyarakat disekitarnya yang juga tergolong masyarakat miskin. c. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perkebunan belum terkelola dengan baik untuk itu perlu dukungan lesgilasi dari pemda dalam pengaturannya. d. Masih rendahnya pengetahuan petani dalam pemanfaatan lahan perkebunan untuk usaha tani lain selain perkebunan. Tujuan Menekan angka kemiskinan penduduk dengan memberikan memberikan insentif bagi petani miskin dengan menggunggah kepeduliaan PBSN terhadap masyarakat sekitar CSR/CDP dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor perkebunan. Outcome/hasil Peningkatan kesejahteraan Petani Perkebun dan optimalnya penerimaan negara bukan pajak dari sektor perkebunan. Indikator Kinerja Utama  Terlaksananya pembinaan terhadap 1526 KK miskin disekitar perkebunan.  Meningkatnya kerjasama PBSN dalam pengentasan kemiskinan masyarakat.  Peningkatan PAD dengan optimalisasi PNBP 2 %  Terlaksananya penataan batas/pemantapan penggunaan lahan (HGU) Perkebunan (8 badan usaha). Potensi hambatan  PBSN tidak merasa bahwa masyarakat sekitar adalah bagian dari perusahaan mereka.  Belum adanya regulasi yang kuat untuk mengatur tentang retribusi komoditi perkebunan yang dikelola oleh pemda.

c.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan Permasalahan a. Lahan perkebunan rakyat belum berkembang karena belum terbukanya aksesibilitas yang memadai untuk pengembangan sentra perkebunan. b. Lahan perkebunan tidak mempunyai system pengairan yang baik. c. Sarana produksi pertanian (berupa bibit, pupuk dan pestisida) untuk perkebunan belum terpantau peredaraannya. d. Bibit yang digunakan petani banyak berupa bibit asalan/palsu.


42

e. Banyak wilayah sentra produksi yang membutuhkan sarana pengolahan hasil perkebunan masih terbatas, terutama mesin pengolahan hasil yang dapat dikerjakan dalam skala rumah tangga petani/kelompok tani. Tujuan Tujuan dari dilaksanankan program ini adalah untuk memfasilitasi petani pada wilayah sentra perkebunan dengan sarana jalan produksi, sarana pengairan, sarana pengolahan kompos, pemantauan peredaran pupuk subsidi untuk petani pekebun, peningkatan penggunaan benih bermutu, dan memberikan nilai tambah dari hasil produksi perkebunan dengan pengembangan pengolahan hasil. Outcome/ Hasil Peningkatan aksesibilitas petani/pekebun terhadap pasar, sarana produksi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk dan peningkatan pendapatan pentani. Indikator Kinerja Utama 1) Terbangunnya jalan produksi pada wilayah sentra perkebunan sepanjang 25 km dalam 5 tahun. 2) Meningkatnya penyediaan sarana pengairan untuk perkebunan dengan penyediaan sarana untuk pemanfaatan tata air permukaan 1 paket pertahun. 3) Meningkatnya penggunaan benih/bibit bermutu komoditi perkebunan khususnya kelapa sawit, kakao, kelapa dan karet. 4) Tersedianya sarana pengolahan hasil perkebunan dan unit pengolahan hasil perkebunan untuk komoditi sawit, kelapa terpadu, tebu, gambir dan kakao, masing-masing 3 unit pertahunnya (meningkat 5 % pertahun) 5) Peningkatan pendapatan petani dari pengolahan hasil perkebunan 2 % tahun. Potensi Hambatan 1) Wilayah sentra produksi masih terbatas akses karena fenomena perebutan kepentingan karena pendanaan pembangunan yang terbatas. 2) Banyaknya pengedar bibit yang tidak terpantau dan mengelabui petani, dan petani merasa rugi mengganti tananam mereka dengan bibit yang bermutu. 3) Sumberdaya petani dengan pengolahan hasil masih terbatas. d.

Program Peningkatan Produksi Perkebunan. Permasalahan a. Tanaman perkebunan sekarang banyak tidak produktifitas lagi dan perlu peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi terutama untuk komoditi kakao, karet dan kelapa. b. Pada wilayah sentra perkebunan masih banyak lahan yang tidak produktif, terlantar dan tidak dimanfaatkan. c. Kawasan Sentra Produksi untuk komoditi sawit, kakao, kelapa, gambir dan karet masih belum memadai karena lahan masih masih banyak tersedia. d. Pengembangan Tanaman Tembakau rendah Nikotin sebagai wujud pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). e. Revitalisasi Perkebunan masih belum menunjukan keseriusan. f. Beberapa bentuk sarana pembibitan seperti Kebun Induk, Kebun Entres dan BPT Kelapa/Pala yang telah dibangun selama ini belum optimal


43

pemeliharaannya sehingga unit ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya g. Terpeliharanya sarana dan berproduksinya benih / bibit dari sarana tegakan pembibitan seperti :  Blok Penghasil Tinggi tanaman Kelapa di Lubuk Basung  Blok Penghasil Tinggi Tanaman Pala di Tanjung Raya.  Kebun Induk Kopi di Baso  Kebun Induk /Entres Kakao di Selaras Air dan Lubuk Basung Tujuan Pengembangan tanaman perkebunan pada wilayah sentra perkebunan sesuai dengan potensi pengembangan wilayah perkebunan untuk komoditi kakao, kelapa sawit, tembakau, tebu, kopi dan gambir. Outcome Berkembangnya wilayah sentra pengembangan perkebunan yang dapat mengangkat angka luas lahan produksi, produktifitas komoditas perkebunan unggulan terutama kelapa sawit, kakao dan gambir. Indikator Kinerja Utama  Meningkatan luas pertanaman khusus kakao mencapai luasan 500 ha melalui Optimasi, dan Perluasan Areal Kakao 500 Ha pertahun, intensifikasi kakao seluas 300 ha/tahun.  Terlaksananyanya rehabilitasi dan peremajaan kakao 500 ha, tanaman karet 500 Ha dan kelapa seluas 500 Ha pertahun.  Terfasitilasinya gerakan nasional kakao, pengawalan revitalisasi perkebunan kakao dan sawit.  Meningkatnya pembinaan dan perluasan tanaman rempah pada daerah sentra pengembangan khusus (gambir, pala, casiacera, cengkeh, kemiri dll) e.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Permasalahan. a. Banyak petani belum mengetahui tentang pentingnya clean produksi bagi penanganan pasca panen. b. Petani belum bersahabat dengan OPT tanaman perkebunan sehingga populasinya tidak bisa dikendalikan. c. Petani belum mengerti tentang konsep Pengendalian Hama Terpadu. Tujuan Pemberdayaan Petugas/ Petani dalam penerapan teknologi mulai dari teknologi budidaya include PHT untuk perbaikan usaha tani.

Outcome/hasil Outcome/ hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pengendalian OPT Perkebunan. Indikator Kinerja Utama 1) Perbaikan teknologi budidaya petani dari upaya pengendalian OPT dengan konsep pengendalian hama terpadu sebanyak 5 %. 2) Pengadaan brigade pengendalian OPT Perkebunan. f.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian / Perkebunan


44

Permasalahan. 1) Petani masih terhambat akses akan modal untuk pemasaran komoditi perkebunan. 2) Belum terikutinya even pameran tingkat regional maupun nasional dalam promosi produk perkebunan Tujuan Meningkatkan akses pemasaran hasil produk perkebunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Outcome/hasil Outcome/ hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah peningkatan kelembagaan kelompok pengolahan hasil dan pemasaran hasil komoditi perkebunan Indikator Kinerja utama : 1) Tersusunnya profil investasi untuk 10 komoditi perkebunan sektor perkebunan. 2) Terfasilitasinya pemasaran hasil komoditi perkebunan


45

BAB VI PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011-2015 (Revisi) ini merupakan perubahan dan perbaikan Renstra Dinas kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011-2015 yang telah disusun sebelumnya. Perbaikan ini bertujuan untuk lebih menyempurnakan perencanaan program dan kegiatan dinas selama tahun 2011-2015. Renstra Revisi ini tetap berlaku sejak ditetapkanya Kepala Daerah terpilih tahun 2010 ini sampai berakhirnya jabatan Kepala Daerah tersebut. Penyusunan format Renstra Kehutanan dan Perkebunan ini mengacu pada struktur perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Renstra, serta sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian dari reformasi perencanaan pembangunan nasional yang dibuat oleh Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertanian (Direktorat Jenderal Perkebunan. Sebagai dokumen perencanaan lima tahun, Renstra Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011- 2015, telah dirumuskan visi yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renstra, serta misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan tujuan masing-masing misi serta sasaran strategis pembangunan kehutanan dan Perkebunan tahun 2011-2015. Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar sasaran strategis dari misi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan kebijakan prioritas tersebut selanjutnya dirumuskan program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dari Program yang ditetapkan terdapat indicator kinerja utamanya yang merupakan ukuran terhadap pencapaian pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011-2015 , telah memastikan ketercapaian setiap indikatornya. Pencapaian target-target di atas dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta penataan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra. Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011-2015 di atas, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh bidang pada unit kerja Dinas Kehutanan dan Pekebunan dan unit pelaksana Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2011-2015 (Revisi)

46

teknis di setiap kecamatan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan kinerja. Pada akhirnya diharapkan dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh jajaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud, dalam kerangka hutan sebagai penyangga kehidupan dan perkebunan untuk kesejahteraan akan dapat dicapai.


47

MATRIK AGENDA REVISI RENSTRA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SESUAI RPJMD 2011-2015 AGENDA

:

BIDANG

:

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Jaringan Usaha Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN ALOKASI ANGGARAN PER BASE LINE KEGIATAN PERIORITAS (x .Rp.1000)

TARGET KUMULATIF PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN (Hasil Outcome /Output yang diharapkan)

INDIKATOR KINERJA

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

KEHUTANAN A.

B

Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Program Pelindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Terlaksananya koordinasi dengan Balai Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kehutanan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Kabupaten melalui : Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi 1. Penyediaan database SDH Kabupaten Agam numerik, Sumatera Barat dalam rangka penatabatasan peta spatial maupun non-spatial dengan penafsiran kawasan hutan yang meliputi batas luar dan data citra satelit batas fungsi kawasan hutan 2. Peningkatan kepastian kawasan hutan di Kabupaten Agam melalui pembuatan batas luar kawasan hutan dan batas fungsi kawasan : * Rehabilitasi Tata Batas sepanjang 15 km/tahun 3. Tersusunnya perencanaan pengelolaan hutan dan DAS secara berkelanjutan.

15 km 1 paket

30 km 2 paket

45 km 3 paket

60 km 4 paket

120 kali

180 kali

240 kali

300 kali

2 kali

3 kali

4 kali

5 kali

50%/tahun

50%/tahun

50%/tahun

50%/tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

5.000 Ha

10.000 Ha

15.000 Ha

20.000 Ha

25.000 ha

5 pkt

10 pkt

15 pkt

20 pkt

25 pkt

1 paket

2 paket

3 paket

4 paket

5 paket

50 unit

100 unit

150 unit

200 unit

250 unit

5 Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai

5 Ha

10 Ha

15 Ha

20 Ha

25 Ha

6 Terlaksananya pengembangan hutan kota, wisata alam dan Penghijauan Lingkungan

60 Ha

120 Ha

180 Ha

240 Ha

300 Ha

7 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk operasi pengamanan dan perlindungan hutan

1 pkt

2 pkt

3 pkt

4 pkt

5 pkt

8 Terlaksananya peningkatan fungsi koordinasi dan kelembagaan dalam pengurusan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam 9 Terfasilitasinya lembaga-lembaga pelestarian alam

1 kegiatan

2 kegiatan

3 kegiatan

4 kegiatan

5 kegiatan

10 Tersedianya sarana pengendalian kebakaran hutan

1,167,600

1,264,900

1,362,200

785,000

882,300

979,600

1,076,900

1,174,200

10,750,000

11,723,000

12,696,000

13,669,000

14,642,000

75 km 5 paket

Terlaksananya peningkatan operasional Meningkatnya pengamanan hak-hak negara atas hutan dan pengamanan hutan dan Pemantauan peningkatan penerimaan negara dan masyarakat dari upaya Pengendalian kebakaran hutan / kawasan perlindungan dan pemanfaatan jasa lingkungan / wisata hutan melalui :

Terlaksananya rehabilitasi pada lahan kritis Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan untuk pada 2 DAS Perioritas Kabupaten Agam yang peningkatan fungsi daya dukung lahan dan hutan pada 2 ditangani secara berkelanjutan dalam rencana DAS Prioritas di Kabupaten Agam : pengelolaan DAS terpadu 1 Terlaksananya reboisasi / rehabilitasi hutan / lahan kritis pada DAS Prioritas 2 Terbangunnya bangunan konservasi untuk menekan laju degradasi lahan dan hutan 3 Pengembangan sentra bibit (kebun bibit permanen) untuk aktifitas penghijauan lingkungan dan percepatan penanaman lainnya 4 Terlaksananya Pembuatan dan Penanaman Bibit KBR

1,070,300

1 paket

1 Pelaksanaan Operasi Rutin / Operasi Gabungan dalam 60 kali rangka Pengamanan Hutan Apel Gabungan dalam rangka 2 Terlaksananya 1 kali koordinasi Pengamanan Hutan 3 Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan 50%/tahun (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran hutan(hotspot) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 50%. 4 Terlaksananya Piket Polhut dan Piket Senjata Api 1 tahun dalam rangka kesiagaan pengamanan hutan C Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

973,000

1 klp

2 klp

3 klp

4 klp

5 klp

1 pkt

2 pkt

3 pkt

4 pkt

5 pkt

ALOKASI ANGGARAN PER BASE LINE KEGIATAN PERIORITAS (x .Rp.1000)

TARGET KUMULATIF PROGRAM /KEGIATAN D Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

E

Program Penyediaan Sarana dan prasarana Bidang Kehutanan

SASARAN (Hasil Outcome /Output yang INDIKATOR KINERJA diharapkan) Berkembangnya usaha pemanfaatan dan Meningkatnya pengelolaan hutan tanaman dalam pola hutan pengelolaan Hutan Produksi, Hutan tanaman rakyat (HKM/Hutan Desa/Hura) dan tertibnya Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan pengelolaan hasil hutan tanaman rakyat Hutan Rakyat untuk kesejahteraan masyarakat 1 Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan iuran secara lestari kehutanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2 Terlaksananya pelelangan kayu hasil temuan dalam rangka pengamanan dan penertiban kayu temuan / kayu sitaan sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat dan kas negara

Meningkatnya pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan konservasi lahan melalui pengembangan RHL luar kawasan hutan, penyediaan sarana prasarana pendukung Penyuluhan Kehutanan dan Pengamanan Hutan

2011

2012

2013

2014

2015

1 tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

2 kali

4 kali

6 kali

8 kali

10 kali

3 Terlaksananya pengelolaan areal kerja hutan desa / hutan kemasyarakatan seluas 500 ha. 4 Rekonsiliasi Penerimaan PSDH, DR, IIUPH

100 Ha

200 Ha

300 Ha

400 Ha

500 Ha

2 kali

4 kali

6 kali

8 kali

10 kali

5 Terfasilitasinya Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu baik dari regulasi dan teknis pelaksanaanya.

-

-

-

1 pkt

2 pkt

300 Ha

600 Ha

900 Ha

1200 Ha

1500 Ha

2 unit

4 unit

6 unit

8 unit

10 unit

150 Ha

300 Ha

450 Ha

600 Ha

750 Ha

1 pkt

2 pkt

3 pkt

4 pkt

5 pkt

1 kegiatan

2 kegiatan

3 kegiatan

4 kegiatan

5 kegiatan

1 klp

2 klp

3 klp

4 klp

5 klp

1 pkt 100 Ha

2 pkt 200 Ha

3 pkt 300 Ha

4 pkt 400 Ha

5 pkt 500 Ha

Terlaksananya upaya pengembangan RHL luar kawasan hutan, penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan dan pengamanan hutan 1 Terlaksananya pengembangan Hutan Rakyat / Pemeliharaannya 2 Pembuatan Bangunan Konservasi 10 unit 3 Terlaksananya pengembangan hutan kota, wisata alam dan Penghijauan Lingkungan seluas 750 ha. 4 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk operasi pengamanan dan perlindungan hutan 1 paket/tahun 5 Fungsi koordinasi dan kelembagaan dalam pengurusan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dapat ditingkatkan 6 Terfasilitasinya lembaga-lembaga pelestari alam 5 kelompok 7 Tersedianya sarana pengendalian kebakaran hutan 8 Terlaksananya pengelolaan areal kerja hutan desa / hutan kemasyarakatan seluas 500 ha.

2011

2012

2013

2014

2015

1,750,000

1,847,300

1,944,600

2,041,900

2,139,200

4,177,750

4,219,528

4,261,305

4,303,083

4,344,860

4,177,750

4,219,528

4,261,305

4,303,083

4,344,860

PERKEBUNAN A

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

Peningkatan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kawasan Sentra perkebunan melalui penyediaan Database Potensi Produk pangan bidang perkebunan

Meningkatkanya kualitas data dan informasi yang dikelola dalam informasi Teknologi untuk memantapkan kawasan sentra produksi perkebunan untuk 1 Tersusunnya data statistik perkebunan mengetahui perkembangan komoditas dan pengembangan perencanaan perkebunan 2 Tersusunnya profil 10 komoditi unggulan perkebunan 3 Meningkatnya Penyediaan /Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi tepat guna komoditi tanaman perkebunan : - Unit Pengolahan Kopi - Unit Pengolahan Kakao - Unit Pengolahan VCO - Pemeliharaan Kebun Induk Kopi - Pemeliharaan Kebun Induk dan EntresKakao - Pemeliharaan BPT Pala dan BPT Kelapa

1 tahun

2 unit

2 tahun

3 unit

3 tahun

4 unit

4 tahun

5 unit

5 tahun

6 unit




INDIKATOR KINERJA

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

150,000

300,000

600,000

1,200,000

2,400,000

195,000

195,000

195,000

195,000

195,000

4,177,750

4,219,528

4,261,305

4,303,083

4,344,860

5,046,250

5,088,028

5,129,805

5,171,583

5,213,360

4 Pengadaan alat /mesin pengolahan hasil perkebunan : B

Program Peningkatan Kesejahteraan Terwujudnya peningkatan usahatani Petani perkebunan pada skala ekonomi dan peningkatan pendapatan petani perkebunan US $ 2000 /KK/ 2 Ha per tahun

Pengadaan Mesin Pengolahan Tebu Pengadaan Mesin Pengolahan Kakao Pengadaan Mesin Pengolahan Gambir Pengadaan UPH Kakao UPH Kompos Sawit Pengadaan Mesin Pengolahan Kelapa Terpadu

1 Meningkatnya pembinaan petani miskin disekitar perkebunan kepada 625 KK 2 Meningkatnya kerjasama PBSN dalam rangka pemberdayaan masyarakat disekitar PBSN 3 Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari sektor perkebunan 4 Terlaksananya pembinaan Kelompok Tani, KUD, Kios Saprodi, Asosiasi Komoditi Perkebunan, dalam bidang pemasaran dan pengolahan hasil komoditi perkebunan

C. Program Peningkatan penerapan teknologi Perkebunan

D

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkebunan

Terwujudnya peningkatan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dan Pengadaan Brigade Pengendalian OPT Perkebunan

1 Meningkatnya upaya Pengendalian OPT Perkebunan melalui SL PHT komoditi Perkebunan 2 Pengadaan Brigade Pengendalian OPT Perkebunan

3 unit 2 unit 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit



125 KK

250 KK

375 KK

500 KK

625 KK

1 PBSN

2 PBSN

3 PBSN

4 PBSN

5 PBSN

2%

3%

4%

5%

6%

2 komoditi

3 komoditi

4 komoditi

5 komoditi

6 komoditi

2 klp

4 klp

6 klp

8 klp

10 klp

-

-

-

10 km

15 km

2 unit

3 unit

4 unit

5 unit

4 unit

6 unit

8 unit

10 unit

2 unit

4 unit

6 unit

8 unit

10 unit

-

2 unit

4 unit

6 unit

8 unit

Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan secara berkelanjutan yang ditempuh dengan Optimasi Lahan, Perluasan Areal, Rehabilitasi Tanaman.

1 Meningkatnya produksi komoditi strategis Perkebunan Kabupaten Agam melalui : a Peningkatan Produksi Kelapa seluas 500 Ha - Peremajaan Tanaman Kelapa 500 Ha - Pembangunan BPT Kelapa 2 unit b Peningkatan Produksi Karet 500 Ha - Peremajaan Tanaman Karet 250 Ha - Perluasan Areal Lahan Perkebunan Karet seluas 250 Ha c -

Peningkatan Produksi Kakao seluas 2.500 Ha Perluasan Areal Lahan Perkebunan untuk Kakao 1000 Ha Optimasi Lahan untuk pengembangan Kakao seluas 1000 Ha Peremajaan Kakao 500 Demplot Kakao EG/SE 50 Ha

1 tahun 1 paket

1 tahun 2 paket

1 tahun 3 paket

20 km

2 paket

2 unit

Irigasi Tanah Dangkal

5 km

1 paket

1 unit

4 Peningkatan sarana prasarana kebun induk komoditi perkebunan Program Peningkatan Produksi Perkebunan .


Meningkatnya luas, produksi dan produktivitas 1 Pembuatan Jalan produksi komoditi utama perkebunan melalui penyediaan 2 Berkembangnya Sarana Penunjang Produksi : sarana prasarana perkebunan dan terwujudnya Pembuatan UPPO Pupuk / Pestisida peningkatan pengolahan hasil komoditi Pengembangan Air Irigasi Permukaan perkebunan Pembuatan Embung / Dam parit 3 Terbinanya, termonitoringnya peredaran pupuk, benih bibit serta pestisida .

E


1 tahun 4 paket

25 km

10 unit 1 tahun 5 paket

100 Ha 1 unit

200 Ha 1 unit

300 Ha 1 unit

400 Ha 1 unit

500 Ha 1 unit

50 Ha 50 Ha

100 Ha 100 Ha

150 Ha 150 Ha

200 Ha 200 Ha

250 Ha 250 Ha

200 Ha

400 Ha

600 Ha

800 Ha

1000 Ha

200 Ha

400 Ha

600 Ha

800 Ha

1000 Ha

100 Ha 1 paket

200 Ha 1 paket

300 Ha 1 paket

400 Ha 1 paket

500 ha 1 paket

100 Ha

200 Ha

300 Ha

400 Ha

500 Ha

d. Peningkatan Produksi Sawit seluas 1000 Ha -

Optimasil Lahan untuk Sawit 500 Ha




INDIKATOR KINERJA

Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

Meningkatkan akses pemasaran hasil produk perkebunan dan perluasan pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

2012

2013

2014

2015

Perluasan Areal Lahan Perkebunan Sawit 500 Ha

100 Ha

200 Ha

300 Ha

400 Ha

500 Ha

-

Pengawalan Revitalisasi Perkebunan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

e. Peningkatan Produksi Gambir Rakyat - Pengembangan Gambir 200 Ha - Pembangunan KI Gambir 2 unit

50 Ha 2 unit

50 Ha 2 unit

100 Ha 2 unit

1500 Ha 2 unit

200 Ha 2 unit 15 klp

f

Pengembangan Tembakau Rendah nikotin

3 klp

6 klp

9 klp

12 klp

g

Pengalihan usaha petani ke Non tembakau

3 klp

6 klp

9 klp

12 klp

15 klp

120.000 btg

150.000 btg

4 paket

5 paket

h Meningkatnya Penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan dengan pengadaan/pelepasan bibit unggul Komoditi Perkebunan Unggulan i Pembinaan Kelembagaan kelompok 10 komoditas strategis yang menjadi unggulan daerah yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, jarak pagar, kemiri , tebu, tembakau, dan nilam. F

2011

-

30.000 btg

1 paket

60.000 btg

2 paket

90.000 btg

3 paket

1 Tersedianya profil produk unggulan komoditi perkebunan dalam bentuk leaflet / brosur

-

-

-

1 paket

2 paket

2 Terikutinya even promosi dan pameran tingkat provinsi maupun tingkat nasional

-

-

-

2 kali

4 kali

3 Terlaksananya pembinaan kelompok pemasaran hasil komoditi perkebunan

-

-

-

2 klp

4 klp

4 Terjalinnya kerjasama / kemitraan dengan perusahaan dalam pemasaran produk perkebunan

-

-

-

-

1 paket

2011

2012

Lubuk Basung, September 2013 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam

Ir. YULNASRI, MM NIP. 19591018 198303 1 004

2013

2014

2015

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Revisi) 1

Recommend Documents