Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini dituntut untuk lebih banyak memberikan perhatian kepada pelayanan publik. Badan Pelayanan PerizinanTerpadu
dan
Penanaman
Modal
Kabupaten
Majalengka
(BPPTPM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka. Dalam penyelenggaraannya secara garis besar hanya mempunyai kewenangan dalam koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, keamanan dan kepastian. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha yang menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan. Banyak pihak yang menilai bahwa pelayanan publik yang ada saat ini prosedur dan mekanismenya berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya). Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian transparansi dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
1
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, karena pelaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan
publik
akan
meningkatkan
kinerja
pelayanan
publik.
Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengawasan / pengendalian dan laporan hasil kinerjanya. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik karena sangat terkait dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan atas tersedianya laporan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Sehubungan dengan berakhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013, maka bedasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa harus disusun dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Seiring dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dokumen perencananaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2014-2018, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
2
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : 1.
Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
2.
Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Demikian pula Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Majalengka sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan. Selain itu Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
1.2
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
3
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
4
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 12. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Majalengka
Tahun
2005-2025
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
5
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten MajalengkaNomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Kabupaten MajalengkaNomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten MajalengkaTahun 2011-2031 (Lembaran Daerah KabupatenMajalengkaTahun 2011 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenMajalengka; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Majalengka Tahun 2014 – 2018; 24. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka; 25. Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor 050/2135/Bappeda Perihal Penyusunan Renstra OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
1.3
Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah untuk memberikan arah kepada SKPD dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan serta sebagai
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
6
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 adalah: 1. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif; 2. Terwujudnya sinkronisasi, sinergi dan berkelanjutan perencanaan jangka menengah daerah antara Renstra BPPTPM Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dengan RPJM Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika Pelayanan
Perizinan
penulisan Terpadu
Rencana dan
Strategis
Penanaman
(Renstra) Modal
Badan
Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Adapun susunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
7
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPPTPM KABUPATEN MAJALENGKA Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber
daya
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman Modal Kabupaten Majalengka, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka. BAB III ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman
Modal
Kabupaten
Majalengka. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KINERJA,
KEGIATAN, INDIKATOR
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
8
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan. BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berisi uraian tentang indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman
Modal
Kabupaten
Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai
Badan
Penanaman Modal
Pelayanan
sebagai
Perizinan
komitmen
Terpadu
dan
untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka
9
