BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Tahun Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan

Bupati Indramayu

Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut mempunyai tugas pokok : “MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ” Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan adalah masalah sosial dan tenaga Kerjadan dalam pasal 12 ayat (3) bidang urusan pemerintahan pilihan adalah masalah ketransmigrasian. Dengan demikian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu secara konsekuen dan logis agar siap melakukan upaya dan langkahlangkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik pelayanan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), penanggulangan pengangguran, Perlindungan terhadap tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri pemberdayaan terhadap pencari kerja, dan pekerja, melaksanakan pelatihan yang berbasis kompetensi, Serta Melaksanakan Kegiatan Penyiapan, Pengarahan, Pemindahan, Pembinaan, Bina Kawasan, Serta Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi. Dengan indikator tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu w

1

Rencana Kerja Tahun 2015 Pelaksanaan

pembangunan

di

Bidang

Sosial

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian perlu dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah sosial

ketenagakerjaan dan Ketrasnmigrasian sehingga terjadi adanya

sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Indramayu harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) TahunanDinas Sosial

Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab.

Indramayuyang telah disusun dan di sepakati sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan

penanganan

masalah

sosial,

pelayanan

ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian secara optimal di Kabupaten Indramayu. a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki visi yaitu Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera ( Indramayu Remaja ) dengan pengertian sebagai berikut : 1) Religiusbermakna mampu menerapkan ajaran agama 2) Maju Bermakna mampu menerapkan ilmu pengetahuan 3) Mandiri bermakna mampu menerapkan prinsip kemandirian 4) Sejahterabermakna mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik. Adapun misi yang dikenal yaitu “SAPTA KARYA MULIHARJA” yaitu tujuh kehendak dalam melaksanakan dan mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu, dengan misi yang harus dicapai dan dilaksanakan yaitu :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

2

Rencana Kerja Tahun 2015 1) MengembangkanSDM bermutu berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan dan budaya lokal; 2) Mengelola wilayah secara selaras, lestari dan optimal; 3) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah berbasis kesetaraan gender; 4) Menguatkan struktur perekonomian masyarakat; 5) Meningkatkan pendapatan asli daerah; 6) Menegakkan keamanan dan ketertiban umum; 7) Memantapkan pemerintahan yang baik. b. Kondisi Umum Daerah Kabupaten Indramayu 1) Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Indramayu apabila dilihat dari geografisnya terletak pada 1070 52’ - 1080 36’ Bujur Timur dan 60 15’ - 60 40’ Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2%. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air yang seringkali menjadi bencana khususnya bagi pertanian. Kabupaten Indramayu terletak dipesisir utara Pulau Jawa dan memiliki 10 kecamatan dengan 10 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai 114,1 Km. Dengan luas wilayah 2.040,11 Km2, Kabupaten Indramayu merupakan sebuah wilayah administratif yang luas. Kabupaten Indramayu saat ini memiliki desa sebanyak 309 desa dan 8 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan, dimana telah terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tukdana, Pasekan dan Patrol. Adapunbatas wilayah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :  Sebelah Utara

: Laut Jawa

 Sebelah Selatan

: Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon

 Sebelah Barat

: Kabupaten Subang

 Sebelah Timur

: Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon


3

Rencana Kerja Tahun 2015 Jarak terpanjang menurut garis lurus :  BARAT – TIMUR  UTARA – SELATAN

: 70 Km : 40 Km

Jarak Ibu Kota Kabupaten Indramayu ke Kota Terpilih  JAKARTA

: 207 Km

 BANDUNG

: 180 Km

 CIREBON

: 56 Km

Kabupaten Indramayu berada pada daerah dataran rendah dengan topografi landai dengan kisaran ketinggian antara 0 s/d 100 m dpl, daerah perbukitannya terletak dibagian barat daya dengan ketinggian antara 6 – 18 m dpl dengan lerengnya yang sangat landai. Sumber daya alam yang menonjol adalah pertanian dan laut, jenis tanahnya alluvial dan podsollik yang baik untuk pertanian , dan juga mengandung minyak dan gas bumi. Musim kemarau di Kabupaten Indramayu berkisar pada Bulan April s/d September, sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada Bulan Oktober sampai Maret dengan curah hujan rata-rata 107 mm/bulan dengan jumlah  75 hari, serta curah hujan terendah adalah 35 mm/bulan. 2) Gambaran Umum Demografis Permasalahan dibidang kependudukan merupakan salah satu issue penting dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pembangunan. Berbagai indikator kependudukan dapat digunakan untuk melihat kondisi suatu wilayah, seperti adanya laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, kepadatan penduduk didaerahdaerah tertentu terlalu rendah, sementara daerah lainnya terlalu tinggi yang menunjukkan penyebaran penduduk di suatu wilayah masih belum proporsional. pada akhir Tahun 2011 berdasarkan hasil registrasi penduduk jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.675.790 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 2010 angka telah berubah menjadi 1.675.790 jiwa, keadaan ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 7.637 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indramayu Tahun 2011 sebesar 0,72% yang berarti pula pertumbuhan angkatan kerja juga relatif tinggi, sementara kesempatan kerja relatif terbatas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

4

Rencana Kerja Tahun 2015 sehingga berdampak pada populasi penganggur dan setengah penganggur yang relatif tinggi. Adapun komposisi jumlah penduduk Indramayu Tahun 2013 terdiri dari lakilaki 926.287 jiwa dan penduduk perempuan 897.556 jiwa, dengan sex ratio 103,20, dengan luas wilayah Kabupaten Indramayu  2.040,11 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak 1.823.843jiwa, kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu  sebesar 893 jiwa/Km2. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12, bahwa Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom mempunyai 18 kewenangandalam bidang urusan wajib dan 8 kewenangan dalam bidang urusan pemerintahan pilihan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Adapun khusus yang berkaitan dengan bidang tugas Dinas Sosial


Kabupaten Indramayu adalah Penanggulangan Masalah Sosial Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu memiliki tekad dan keinginan yang diharapkan sebagai kunci keberhasilan adalah sebagai berikut : a) Memiliki dan tersedianya SDM yang berkualitas, terampil dan profesional; b) Adanya aparatur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu yang solid dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran dalam melaksanakan visi, misi dan program serta kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan; c) Adanya komunikasi dan partisipasi dari semua pihak yang efektif; d) Adanya hasil identifikasi yang jelas tentang data dan potensi serta permasalahan sosial dan ketenagakerjaan di semua tingkatan; e) Adanya pencatatan dan pelaporan pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal dalam setiap permasalahan baik sosial, ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;


5

Rencana Kerja Tahun 2015 f) Tersedianya lahan dan komoditi unggulan serta potensi strategis kewilayahan di Indramayu sebagai kawasan industri yang berdampak positif terhadap penyerapan dan perluasan tenaga kerja di Kabupaten Indramayu; g) Adanya peluang dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan masyarakat untuk membuka peluang investor untuk menanamkan modalnya di Indramayu, sehingga terjadi adanya sinergitas yang positif antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk membuka lahan pekerjaan di Kabupaten Indramayu; Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Indramayu untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, dunia usaha dan para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Indramayu. 2. Landasan Hukum a) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan c) Undang Undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan Undang Undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian. d) Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008. e) Undang Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah f) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional g) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kab Indramayu h) Peraturan daerah Kab Indramayu Nomor 2 Tahun 2014Tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu


6

Rencana Kerja Tahun 2015 i) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Indramayu 3. Manfaat Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai implementasi dan penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis) yang telah disepakati bersama sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan penanganan masalah sosial

pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di

Kabupaten Indramayu. a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) : a. Menindaklanjuti dan menjabarkan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, dan Strategi serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rencana kerja pada tahun 2015 merupakan keputusan yang sangat mendasar dan realistis sebagai acuan operasional kegiatan dan program terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi; b. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksi, trutama suasana pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat; c. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektifitas pencapaian perencanaan strategis yang ditindak lanjuti oleh rencana kerja. 2) Tujuan Sedangkan tujuan Rencana Kerja (renja) yaitu diperlukan untuk : a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih prima;


7

Rencana Kerja Tahun 2015 b. Untuk menindaklanjuti keberhasilan perencanaan strategis yang telah disepakati untuk pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif; c. Berorientasi pada aktifitas tahunan yang merupakan implementasi dari rencana strategis untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan untuk tahun berikutnya; Memfasilitasi

komunikasi

dan

partisipasi, mengakomodasi

perbedaan

kepentingan dan nilai serta mendorong pengambilan keputusan yang teratur dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi setiap tahunnya.


8


BAB II VISI DAN MISI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAMAYU 1. Pernyataan Visi dan Misi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta atas kesepakatan yang telah disusun

dan

mencermati

kondisi,

potensi

dan

permasalahan

ketenagakerjaan yang ada dewasa ini, maka visi Dinas Sosial

sosial

dan

Tenaga Kerjadan

Transmigrasi Kabupaten Indramayu adalah :

“Terwujudnya Ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi yang Berkualitas dan Bermartabat”. Pernyataan visi dimaksud adalah merupakan harapan dimasa depan tentang peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu harus dapat mendinamisasikan dan menstimulasikan masyarakat untuk memanfaatkan setiap kesempatan kerja, mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak sehingga pada akhirnya ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan sosial yang berkualitas, mandiri dan bermartabat dapat secepatnya terwujud. Misi merupakan alasan keberadaan untuk apa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada dilingkungan masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah

misi

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

yang

menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan misi Dinas Sosial


Kabupaten Indramayu memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi organisasi tersebut. Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu w

9

Rencana Kerja Tahun 2015 1) Peningkatan Kualitas Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. 2) Peningkatan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan. 3) Peningkatan pelayanan Bidang Ketransmigrasian 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu bidang Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut : 1.

Berkurangmya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.

Tercapainya Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Sosial yang Berbasis Masyarakat.

3.

Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja.

4.

Meningkatkan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja.

5.

Meningkatkan Perlindungan Terhadap TKI Bermasalah, TKW dan Pekerja Anak.

6.

Meningkatkan pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Ketransmigrasian Sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan

penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

10

Rencana Kerja Tahun 2015 suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja dan untuk lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaransasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dapat dicapai. Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut, sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian sasaran yang terkait secara keseluruhan. Perumusan sasaran tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di samping merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, juga menjabarkan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam arah dan kebijakan umum yang merupakan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif. Kedudukan sasaran Pemerintah Kabupaten Indramayu, berada dengan sasaran satuan kerja di bawahnya. Sasaran Pemerintah Kabupaten Indramayu bersifat outcome, sedangkan sasaran-sasaran strategis Dinas Sosial


bersifat

output yang terdiri dari aspek pelayanan, aspek peningkatan proses internal dan aspek dinamika sumber daya manusia.


11

Rencana Kerja Tahun 2015 Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015 sasaran Pemerintah Kabupaten Indramayu di bidang Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi : 1) Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 2) Meningkatnya keterampilan tenaga kerja; 3) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis; 4) Terlaksananya perlindungan tenaga kerja; 5) Meningkatnya penempatan dan perluasan tenaga kerja; 6) Meningkatkan Koordinasi pengembangan tata lokasi penempatan transmigrasi Sasaran pelayanan tersebut relatif kompleks dan krusial, karena itu penanganannya harus sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu No. 32 Tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, maka rincian tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu adalah :


12


Tabel 1 Rincian Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program NO. 1

KEBIJAKAN 2

STRATEGI 3

SASARAN

PROGRAM

4

5

1. Berkurangnya jumlah PMKS

1. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Pemberdayaan PSKS 3. Keluarga Harapan

1.

Meningkatkan kualitas kesejahteraan Sosial masyarakat

1. Membangun masyarakat peduli sosial 2. Mengefektifkan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2

Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

1. Meningkatka 2. Meningkatnya n produktifitas kualitas keluarga miskin, tenaga Kerja merasionalkan dan kebutuhan hidup, perlindungan mengefektifkan tenaga kerja pelatihan calon tenaga kerja, mengefektifkan penyaluran calon tenaga kerja

1. Pengembangan Kewirausahaan 2. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 3. Peningkatan kesempatan kerja 4. Perlindungan &pengembangan ketenagakerjaan 5. Pencegahan Kecelakaan dan penyakit Akibat Kerja 6. Penyelesaian perselisihan dan PHK 3. Meningkatnya 7. Pengembangan kesejahteraan wilayah transmigrasi warga transmigran


13

Rencana Kerja Tahun 2015 3. Kebijakan Program Dalam setiap kebijakan dan program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan misi organisasi.Kegiatan yang berdimensi waktu 1 tahun yang merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan program dan Rencana kegiatan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2


14

Rencana Kerja Tahun 2015 Tabel 2 NO.

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

1.

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat.

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ).

1. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin 2. Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia 3. UEP Bagi Penyandang Cacat Ringan 4. Pembinaan Bagi Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila (WTS) dan Waria 5. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 6. Penanganan PMKS Orang Terlantar dalam Perjalanan

2. Pemberdayaan Potensi sumber kesejahteraan sosial ( PSKS )

1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2. Pembinaan dan Pemantapan TAGANA

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pendampingan Program Keluarga Harapan ( PKH )


15

Rencana Kerja Tahun 2015 NO.

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

2

Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

1. Pengembangan Kewirausahaan

1.

Pengembangan Kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

2. Peningkatan kesempatan kerja

1. Job Fair 2. Sosialisasi penempatan tenaga kerja AKAD, AKL dan AKAN 3. Pembinaan LPK

3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1. Perumusan, pengolahan, penetapan& sosialisasi UMK 2. Pembinaan dan Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang undangan di perusahaan 3. Penyuluhan perlindungan dan penanganan TKI 4. Perlindungan pekerja perempuan dan anak

4. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Otomotif 3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Menjahit (Garment) 4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Komputer 5. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Garmen


16

Rencana Kerja Tahun 2015 NO.

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4 6. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Tata Boga 7. TUK (Tempat Uji Kompetensi)

5. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja

1. Pembentukan dan peningkatan fungsi P2K3 di perusahaan 2. Pembinaan Ketenagakerjaan dan Pembekalan Kader Norma K3

6. Penyelesaian perselisihan dan PHK

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan Perjanjian Kerja PP/PKB dan LKS Bipartit

7. Pengembangan wilayah transmigrasi

1. Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah, antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Transmigrasi 2. Pelestarian Nilai-nilai Kepioneran Transmigrasi

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 di atas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) 2015.


17

Rencana Kerja Tahun 2015 5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Rencana Kerja ( Renja ) adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value of Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (keluaran) dan Outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :  Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.  Indikator keluaran (output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.  Indikator

hasil

(outcome),

yaitu

indikator

yang

menunjukan

telah

dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran


18

Rencana Kerja Tahun 2015 kegiatan pada jangka menengah. Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efisien. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian. Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Tahun 2014. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dalam upaya mencapai tujuan, misi dan visi daerah. Laporan Kinerja dapat dilihat dari 2 (dua) hal; yaitu pencapaian kinerja output dan kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan Kinerja Keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.


19

Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu pada Tahun 2014 telah berhasil dengan baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang administratif sebanyak 44 Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai 13 Program yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu tahun dengan pencapaian kinerja kegiatan yang bisa dibilang baik karena hampir semua kegiatan mencapai target. Akuntabilitas keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2014 dapat dikatakan cukup baik karena dengan efisiensi dana belanja langsung sebesar Rp. 3.375.083.000 ( Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) Rp.3.056.274.610 ( Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus SepuluhRupiah ) atau

86 %. Tidak terpakainya seluruh alokasi anggaran karena

disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga anggaran yang digunakan adalah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.


20


BAB III ISU STRATEGIS 1. Isu Sentral dan Masalah Strategis Dalam perwujudan visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dalam rangka pencapaian dan sasaran yang diharapkan serta untuk mencapai transparansi dalam setiap aspek program dan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan yang ingin dicapai pada tahun 2015, maka terdapat isu sentral dalam penanganan sosial, pelayanan ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

di lingkungan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan transmigrasi

Kabupaten Indramayu. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan sangat strategis terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap penanganan masalah sosial

ketenagakerjaan dan Transmigrasi

di Kabupaten Indramayu

sehingga apabila diakumulasi bahwa beberapa permasalahan tersebut dapat dikategorikan terhadap isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :Kasus TKI bermasalah yang belum dapat diminimalisir; a.

Perkembangan masalah traffiking semakin meningkat belum teridentifikasi secara rinci;

b.

Korban traffiking belum ditangani secara proporsional dan optimal;

c.

Keterampilan tenaga kerja produktif belum seluruhnya dapat diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang ada;

d.

Bursa informasi pasar kerja belum dilaksanakan secara maksimal karena sarana dan prasarana belum memadai;

e.

Tidak adanya keseimbangan antara lowongan kerja dengan pencari kerja;

f.

Informasi lowongan kerja dari setiap perusahaan yang ada di Indramayu belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada;


21

Rencana Kerja Tahun 2015 g.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dapat tertangani secara optimal;

h.

Terbatasnya modal usaha dan minimnya keterampilan serta pengetahuan sehingga menyebabkan mereka terpaksa melalkukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan upah yang minim

i.

Terbatasnya masyarakat miskin terhadap akses penguasaan dan kepemilikan tanah dan kesempatan kerja

j.

Terbatasnya pembukaan lahan / lokasi pemukiman transmigrasi baru Dengan demikian isu sentral yang perlu mendapat perhatian dan penanganan

tersebut adalah sebagai berikut : 1). Jumlah penduduk miskin dan penganggur yang relatif bertambah dari tahun ke tahun; 2). Permasalahan traffiking dan tenaga kerja bermasalah yang cenderung makin meresahkan masyarakat; 3). Kualitas SDM yang relatif kurang memiliki kompetensi dalam dunia pasar kerja lokal, regional dan global. Terbatasnya masyarakat miskin terhadap akses penguasaan dan kepemilikan tanah dan kesempatan kerja 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Indramayu merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Hal ini sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Indramayu,. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :


22

Rencana Kerja Tahun 2015 a. TugasPokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2014 Tentang Dinas Daerah kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu No. 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Indramayu, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Fungsi Fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu adalah sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijaksanaan

teknis

dibidang

sosial,tenaga

kerja

dan

Transmigrasi. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi 4. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatusahaan 5. Pelaksanaan Pengelolaan UPTD Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya. c. Kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2014 Tentang Dinas Daerah kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu No. 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja memiliki 2 urusan wajib dan satu urusanpilihan yaitu Penanggulangan Masalah Sosial,

Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi dengan uraian sebagai berikut :


23

Rencana Kerja Tahun 2015 d. Sosial Masalah sosial adalah masalah manusia dan lingkungannya dengan segala kompleksitasnya yang antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya saling kait mengait. Namun demikian secara umum permasalahan sosial dapat dikategorikan, yaitu : Kemiskinan, Ketelantaran, Ketunaan Sosial, Kecacatan. Sesuai

dengan

prioritas

pembangunan

nasional

point

satu

yaitu

“Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan”, maka penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Indramayu disinergiskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Barat, yaitu dititik beratkan pada upaya penanggulangan kemiskinan yang diaplikasikan melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial. 1).

Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada upaya pemberdayaan keluarga

miskin melalui Bimbingan Sosial dan Peningkatan Kemampuan Keterampilan dan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP, adapun kegiatannya meliputi : 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Miskin.



Pemberian bantuan KUBE untuk 2 Kelompok Masyarakat kurang mampu

2).

Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia Kegiatannya melalui memberikan bantuan berupa usaha Ekonomi Produktif

(UEP) bagi penyandang usia lanjut yang terlantar agar mereka dapat berusaha mandiri 3).

UEP bagi Penyandang Cacat Ringan Penanganan kecacatan diarahkan pada upaya pemberdayaan potensi

penyandang cacat melalui bimbingan sosial, pelatihan keterampilan sesuai dengan kemampuan mobilitas fisiknya dan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 10 Orang


24

Rencana Kerja Tahun 2015 4).

Pembinaan bagi Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila (WTS) dan Waria. Penanganan anak jalanan dilakukan melalui pengarahan dan pembinaan

terhadap Anak Jalanan dan Wanita Tuna Susila. 5).

Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Penanganan dan pembinaan PMKS terutama para janda veteran/anak

kegiatannya meliputi pemberian bantuan berupa UEP kepada 20 Orang anggota perintis kemerdekaan dan 18 Orang anak anggota perintis kemerdekaan 6).

Penanganan PMKS Orang Terlantar dalam Perjalanan

7).

Program Keluarga Harapan Melalui Program Pendampingan Keluarga Harapan diharapkan Program

Keluarga Harapan yang berjalan dapat termonitor dan terevaluasinya data KSM yang ada di Kabupaten Indramayu yang mendapatkan bantuan PKH, sehingga memutus terjadinya putus sekolah dan memperbaiki gizi buruk bagi balita pada keluarga sangat miskin. 1.

Ketenagakerjaan

1.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan

kualitas

dan

produktivitas

tenaga

kerja,

yaitu

upaya

pemberdayaan tenaga kerja untuk ditingkatkan keterampilan kerja dan produktivitas kerjanya, sehingga memiliki kompetensi yang disyaratkan dunia kerja, yang dalam aplikasinya direalisasikan melalui kegiatan pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan pangsa pasar kerja , pendidikan dan keterampilan tersebut antara lain : 

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik sebanyak 64 Orang



Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Otomotif sebanyak 80 Orang



Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Komputer sebanyak 48 orang


25

Rencana Kerja Tahun 2015 

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Menjahit sebanyak 48 Orang



Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Tata Boga sebanyak 16 Orang



TUK (Tempat Uji Kompetensi)

2. Peningkatan Kesempatan Kerja a). Job Fair b). Penyaluran tenaga kerja, yaitu memfasilitasi pencari kerja untuk disalurkan pada pengguna jasa tenaga kerja melalui :  Antar Kerla Antar Lokal (AKAL), yaitu kegiatan penyaluran tenaga kerja ke pasar kerja lokal yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu dan Propinsi Jawa Barat;  Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), yaitu kegiatan penyaluran tenaga kerja ke pasar kerja daerah di luar Propinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;  Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yaitu kegiatan penyaluran tenaga kerja ke pasar kerja luar negeri. c). Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 3. Pengembangan Kewirausahaan Peningkatan kesempatan kerja juga dilakukan melalui pembukaan wirausaha baru melalui pengembangan dan pembinaan calon-calon para wirausaha, agar dapat menciptakan pekerjaan buat dirinya sendiri juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, melalui kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan. 4. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Melalui : a. Perumusan, Pengolahan, Penetapan dan Sosialisasi UMK; b. Pembinaan dan pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

26

Rencana Kerja Tahun 2015 c. Penyuluhan Perlindungan dan PenangananTKI; d. Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak. 5. Transmigrasi Pelayanan Bidang Ketransmigrasian Meliputi : 1. Penjajagan lokasi, penampungan pengawalan calon transmigran dan sharing. Pengerahan dan fasitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM.


27

Rencana Kerja Tahun 2015 3. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dengan melaksanakan Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi c. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi d. Penyelenggaraan kegiatan teknis fungsional dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi e. penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi f. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTD g. penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Sekretaris Sekretaris mempunyai

tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.


28

Rencana Kerja Tahun 2015 Dengan Melaksanakan Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan; b. pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan dinas; c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta perlengkapan; e. pengelolaan administrasi kepegawaian; f. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan an tatalaksana dilingkungan dinas; g. pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

tugas

pengelolaan

pelayanan

kesekretariatan; h. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan laporan dinas; i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

j.

pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;

k. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dinas; l.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sekretariat Membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dengan Melaksanakan Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

29

Rencana Kerja Tahun 2015 serta pengelolaan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah Dinas serta pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. penyiapan bahan pembinaan kearsipan dilingkungan dinas; d. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; e. pelaksanaan

pelayanan

keprotokolan,

hubungan

masyarakat

dan

penyelenggaraan rapat-rapat Dinas; f. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor; g. penyiapan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas; h. pelaksanaan inventarisasi penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan dinas hasil pengadaan; i.

penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

j.

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 2. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. Dengan Melaksanakan fungsi a. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dinas; b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas; c. Pelaksanaan penyiapan SPM dinas; d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

30

Rencana Kerja Tahun 2015 bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas; e. penelitian

pengujian

kebenaran,

kelengkapan

dan

keabsahan

surat

pertanggungjawaban (spj) atau tanda bukti pengeluaran uang; f. pengevaluasian kecocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan; g. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana pada Dinas; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepala tugas

Sub

pokok

Bagian

Perencanaan

dan

Evaluasi

mempunyai

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas. Dengan Melaksanakan Fungsi a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; b. pelaksanaan

penyusunan

rancangan

peraturan

perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas; c. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


31


Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepala Bidang PPJS

mempunyai

tugas

pokok melaksanakan kegiatan

dibidang bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Dengan Melaksanakan Fungsi a. pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan sosial dan perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan dan penannggulangan kemiskinan; b. pelaksanaan pengolahan data bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan; c. pelaksanaan operasional pemberian bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan; d. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial; e. pelaksanaan operasional pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilainilai kejuangan dan kepahlawanan, serta kesetiakawanan sosial; f. pelaksanaan operasional perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana alam dan sosial; g. pelaksanaan operasioanl pembinaan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, yayasan, panti sosial, dan wahana kesejahteraan sosial; h. pelaksanaan operasional pengendalian pengumpulan uang dan barang undian dan sumbangan sosial; i.

pelaksanaan operasional perlindungan sosial korban tindak kekerasan, trafiking dan pekerja imigran;

j.

pelaksanaan operasional terhadap orang terlantar di perjalanan;

k. pelaksanaan operasional pemberian keringanan biaya dan/atau pemberian surat keterangan tidak mampu; l.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;


32

Rencana Kerja Tahun 2015 Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi : -

Seksi Bantuan Sosial;

-

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

-

Seksi Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan.

1. Seksi Bantuan Sosial; Kepala Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan sosial, pengendalian pengumpulan uang an barang, serta undian dan sumbangan sosial. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial, pengendalian pengumpulan uang dan barang, serta undian dan sumbangan sosial; b. pelaksanaan pengolahan data bantuan sosial, pengumpulan uang dan barang, serta undian dan sumbangan sosial; c. pelaksanaan operasional pembinaan organisasi sosial, yayasan, panti sosial, dan wahana kesejahteraan sosial; d. pelaksanaan operasional pengendalian, pengumpulan uang dan barang serta undian dan sumbangan sosial; e. pelaksanaan

operasional

pemberian

bantuan

bagi

orang

terlantar

diperjalanan; f. pelaksanaan operasioanal keringanan biaya/dan pemberian surat keterangan tidak mampu; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya


33

Rencana Kerja Tahun 2015 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kepala Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang dan jaminan sosial. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial; b. pelaksanaan pengolahan data kegiatan perlindungan dan jaminan sosial; c. pelaksanaan operasional perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan sosial; d. pelaksanaan operasional perlindungan terhadap keluarga miskin; e. pelaksanaan operasional pembinaan karang taruna dan pekerja sosial masyarakat; f. pelaksanaan operasional perlindungan sosial korban tindak kekerasan, trafiking dan pekerja migran; g. pelaksanaan operasional program keluarga harapan; h. pelaksanaan opersional perlindungan perempuan rawan sosial ekonomi; i.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Seksi

Pemberdayaan

dan

Penanggulangan

Kemiskinanmempunyai

tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Dengan melaksnakan fungsi : a. penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan

dan

penanggulangan kemiskinan; b. pelaksanaan pengolahan data kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

34

Rencana Kerja Tahun 2015 c. pelaksanaan operasional kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan, keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga berumah tidak layak huni; d. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial; e. pelaksanaan operasional pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); f. pelaksanaan operasional pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan; g. pelaksanaan

operasional

pembinaan,

pelestarian

dan

pengembangan

kesetiakawanan sosial; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.


35


Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan anak dan lanjut usia, tuna sosial, dan penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang cacat;

b.

Pelaksanaan pengolahan data dibidang kesejahteraan anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang cacat;

c.

Pelaksanaan operasional dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak terhadap anak terlantar, anak korban kekerasan, anak nakal dan korban napza (ANKN), anak jalanan, naka rawan sosial ekonomi, dan eksploitasi seksual komersial anak;

d.

Pelaksanaan operasional perlindungan terhadap

lanjut usia terlantar dan

lanjut usia korban tindak kekerasan; e.

Pelaksanaan

operasional

pemberdayaan

dan

perlindungan

terhadap

penyandang cacat; f.

Pelaksanaan operasional rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap tuna sosial, Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandang, pengemis, eks narapidana, eks korban HIV/AIDS, Waria dan Wadam;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia 2. Seksi Tuna Sosial 3. Seksi Penyandang Cacat


36

Rencana Kerja Tahun 2015 1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan anak dan lanjut usia Dengan melaksanakan fungsi : a.

Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan anak dan lanjut usia;

b.

Pelaksanaan pengolahan data kegiatan dibidang kesejahteraan anak dan lanjut usia;

c.

Pelaksanaan operasional perlindungan terhadap lanjut usia terlantar dan lanjut usia korban tindak kekerasan;

d.

Pelaksanaan operasional dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak terhadap anak terlantar, anak korban kekerasan, anak nakal dan korban napza (ANKN), anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, anak rawan sosial ekonomi dan eksploitasi seksual komersial anak.

e.

Pemberian rekomendasi pengangkatan anak;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Tuna Sosial Kepala Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi tuna sosial. Dengan melaksanakan fungsi : a.

Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi tuna sosial;

b.

Pelaksanaan pengolahan data kegiatan dibidang rehabilitasi tuna sosial;

c.

Pelaksanaan operasional rehabilitasi dan pemberdayaan tuna sosial, Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks korban HIV/AIDS, Waria dan Wadam;


37

Rencana Kerja Tahun 2015 d.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyandang Cacat Kepala Seksi Penyandang Cacat mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok

mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

dibidang

rehabilitasi

penyandang cacat. Dengan melaksanakan fungsi : a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi penyandang cacat; b. Pelaksanaan pengolahan data kegiatan dibidang rehabilitasi penyandang cacat; c. Pelaksanaan operasional pemberdayaan dan perlindungan terhadap orang dengan kecacatan dan eks penyandang penyakit kronis; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan tugas dibidang pelatihan

dan

produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja, pendayagunaan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi. Dengan melaksanakan fungsi : a. pelaksanaan tugas dibidang pelatihan

dan produktivitas tenaga kerja,

informasi pasar kerja, pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja dan transmigrasi; b. pelaksanaan penempatan tenaga kerja; c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja; d. pelaksanaan pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja; e. pelaksanaan penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

38

Rencana Kerja Tahun 2015 f. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja; g. pelaksanaan pengembangan dan perluasan kerja; h. pelaksanaan

perumusan

bahan

komunikasi

informasi

dan

edukasi

ketransmigrasian; i.

pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penataan persebaran penduduk;

j.

pelaksanaan pengkajian bahan bimbingan teknis pendaftaran dan seleksi, pemindahan dan pembinaan usaha ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan transmigrasi;

k. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan pengendalian penduduk; l.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Serta Transmigrasi,

membawahi : 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 3. Seksi Transmigrasi 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas Tenaga Kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; b. pelaksanaan pengolahan data pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);


39

Rencana Kerja Tahun 2015 d. pelaksanaan pengendalian penertiban izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN); e. pelaksanaan operasional pemasaran program, hasil produksi dan lulusan pelatihan; f. pelaksanaan fasilitasi dan pendayagunaan instruktur dan tenaga pelatihan; g. pelaksanaan operasional program pemagangan pelaksanaan operasional standarisasi produktivitas pelaksanaan operasional pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas tenaga kerja; h. pelaksanaan operasional; i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Kepala

Seksi

Penempatan

Tenaga

Kerja

mempunyai

tugas

pokok

mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja, pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja, pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja; b. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi penempatan tenaga kerja, pasar kerja, pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja; c. Penyebaran informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja; d. Pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja; e. Pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan tenaga kerja; f. Pelaksanaan operasional penyaluran tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); g. Pelaksanaan operasional penerbitan dan pengendalian izin pendirian serta pembinaan Lembaga Bursa Kerja Khusus, Kantor Cabang, Penampungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu

40

Rencana Kerja Tahun 2015 PPTKIS, dan Tenaga Kerja Asing (TKA); h. Pelaksanaan opersional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair); i.

Pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut;

j.

Pelaksanaan operasional verifikasi dan dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia;

k. Pelaksanaan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja serta pendayagunaan pengantar kerja; l.

Pelaksanaan operasional bina produktivitas dan pendayagunaan tenaga kerja;

m. Pelaksanaan operasional Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan Padat Karya; n. Pelaksanaan operasional pendataan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja; o. Pelaksanaan operasional pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri; p. Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan serta penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi perluasan kesempatan kerja; q. Pelaksanaan operasioanl, pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia; r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 3. Seksi Transmigrasi a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyiapan, pengarahan, pemindahan, pembinaan, bina kawasan, serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi; b. Pelaksanaan

pengolahan

data

penyiapan,

pengarahan,

pemindahan,

pembinaan, bina kawasan, serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi; c. Pelaksanaan operasional kegiatan sosialisasi, advokasi, inventarisasi, dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan; d. Pelaksanaan operasional penetapan sasaran prioritas pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta pengembangan partisipasi masyarakat


41

Rencana Kerja Tahun 2015 dalam ketransmigrasian; e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dalam penataan persebaran penduduk; f. Pelaksanaan operasional administratif, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelayanan akomodasi perpindahan penduduk; g. Pelaksanaan

operasional

pengawalan

dan

pelayanan

penampungan

transmigran serta kerjasama pembinaan keterampilan berusaha calon transmigran; h. Pelaksanaan operasional perencanaan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kawasan transmigrasi; i. Pelaksanaan operasioanl pemantauan, evaluasi dan pengendalian dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi; j. Pelaksanaan operasional bimbingan, sosialisasi dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dipermukiman transmigrasi; k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;


42


Bidang Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. pelaksanaan tugas dibidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan perlindungan tenaga kerja; c. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi pekerja dan pengusaha; d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga kerja sama bipartite dan lembaga kerja sama tripartite; e. pelaksanaan pengembangan perlindungan tenaga kerja melalui system hubungan industrial dan system pengawasan ketenagakerjaan; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. Bidang HIPK Membawahi : 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Syarat Kerja; Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pembinaan hubungan kerja, bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja; b. pelaksanaan pengolahan data hubungan industrial dan persyaratan kerja;


43

Rencana Kerja Tahun 2015 c. pelaksanaan operasional pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja; d. pelaksanaan operasional penyelenggaraan penyuluhan hubungan industrial; e. pelaksanaan operasional pengembangan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartite dan tripartiet; f. pelaksanaan operasional pengembangan serikat kerja dan Apindo; g. pelaksanaan operasional proses pengolahan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK); h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; Kepala Seksi

Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas

pokok

mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengawasan dan pembinaan

terhadap pelanggaran norma

ketenagakerjaan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. pelaksanaan pengolahan data pengawasan ketenagakerjaan; c. pelaksanaan operasional pengawasan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; d. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan; e. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja anak;


44

Rencana Kerja Tahun 2015 f. pelaksanaan operasional pengawasan norma pengupahan, waktu kerja dan waktu istirahat; g. pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing; h. pelaksanaan operasional pengawasan norma pelatihan tenaga kerja; i.

pelaksanaan operasional pengawasan penempatan tenaga kerja;

j.


k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, pengujian alat produksi dan kesehatan lingkungan kerja, pemberdayaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan melaksanakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan pengolahan data keselamatan dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan operasional keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan operasional pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan operasional proses pemeriksaan dan pengujian penggunaan alat produksi, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; f. pelaksanaan operasional pembinaan dan pemberdayaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja; g. pelaksanaan operasional pemeriksaan kecelakaan kerja; h. pelaksanaan operasional penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; i.

pelaksanaan operasional penyelidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja;


45

Rencana Kerja Tahun 2015 j.


k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kondisi pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu yaitu sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Loka Latihan Kerja b. Pelaksanaan tekhnis di bidang Loka Latihan Kerja c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang latihan kerja d. Pelaksanaan pelayanan bidang latihan kerja e. Pelaksanaan kegiatan tekhnis operasional di bidang latihan kerja f. Pelaksanaan tekhnis fungsional dibidang latihan kerja g. Penyelenggaraan ppembinaan administrasi ketatausahaan UPTD Loka Latihan Kerja h. Penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dibidang latihan kerja i.

Pelaksanaan administrasi ketatausahaan

j.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 69 orang pegawai terdiri dari :


46

Rencana Kerja Tahun 2015 NO PENDIDIKAN 1 2 3 4 5 6 7

GOL IV

GOL III

1 3

3 26 1 15

S -3 S–2 S – 1 / D IV D III SMA SMP SD Jumlah

4

GOL II

GOL I

SUKWAN

JUMLAH

1 1

2

4 29 1 28 1 3

2

2

66

13

45

13

Dengan Susunan kedudukan pegawai sebagai berikut :

NO

JABATAN

GOL IV

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi Pelaksana

1 1 2

Jumlah

4

GOL III

GOL II

GOL I

SUKWAN JUMLAH

2 16 27

13

2

2

1 1 4 16 44

45

13

2

2

66

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu No. 28 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :


47

Rencana Kerja Tahun 2015 a. Struktur Organisasi

KEPALADINAS

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional Subag Umum dan Kepegawaian

BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Seksi Bantuan Sosial

Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Tuna Susila

Seksi Seksi Pemberdayaan dan Penyandang Cacat Penanggulangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Indramayu Kemiskinan

w

Subag. Keuangan

BIDANGPELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SERTA TRANSMIGRASI

UPTD

Subag Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

Seksi Transmigrasi

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

0


BAB IV RENCANA KERJA TAHUNAN 2014 1. Kebijakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Untuk menentukan arah pembangunan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan kondisi objektif, perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan umum. Adapun kebijakan umum pembangunan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Indramayu Tahun 2014 adalah : 1.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Potensi Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan

2.

Memberdayakan dan Merehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

3.

Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.

Meningkatkan

Pemberdayaan

dan

Penempatan

Tenaga

Kerja

serta

mendorong tersedianya kesempatan kerja dan perluasan kerja 5.

Meningkatkan

Pengawasan

dan

Perlindungan

Ketenagakerjaan

dan

Melestarikan Hubungan Industrial yang Harmonis. Pengerahan Fasilitasi perpindahan penduduk keluar pulau jawa. 2. Rencana Program Pembangunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Berdasarkan visi, misi dan tujuan dalam rangka mencapai sasaran yang diharapkan, maka dalam pelaksanaannya bahwa program yang akan dilaksanakan dalam periode tahunan berikut pendanaan yang ada baik APBD, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah, maka program yang akan dilaksanakan diarahkan dan diaplikasikan terhadap upaya dan langkah-langkah untuk pencapain kebijakan umum Dinas Sosial



49

Kabupaten

Indramayu

untuk

mencapai

tingkat

kesejahteraan

sosial

dan

ketenagakerjaan yang optimal. Rencana prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu tahun 2015 dengan anggaran Rp.3.125.083.000 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Puluh TigaRupiah ) dengan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :


50

NO

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

1

2.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan alat tulis kantor barang cetak dan penggandaan 3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 4. Penyediaan makanan dan minuman

111.000.000

5. Rapat rapat koordinasi/ konsultasi/kunjungan kedalam dan luar daerah

250.000.000

Peningkatan 1. Pengadaan Perlengkapan dan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor Prasarana 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Aparatur kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional/mobil jabatan 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

75.000.000 40.000.000 45.000.000

Rp. 521.000.000 308.500.000 108.599.000 75.000.000 15.000.000 Rp. 507.099.000

3.

Program 1. Up Dating Informasi Capaian Kinerja Pengembangan Program dan Kegiatan Data / 2. Penyusunan laporan capaian kinerja Informasi dan keuangan

13.416.500 5.984.500 Rp. 19.401.000


51

NO

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

4.

Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Job Fair 2. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja (AKAD, AKL, AKAN) 3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

242.000.000 150.000.000 35.000.000 Rp. 427.000.000

5.

Perlindungan 1. Perumusan, Pengolahan, Penetapan dan dan Sosialisasi UMK Pengembangan 2. Pembinaan dan Pemeriksaan Lembaga Pelaksanaan Peraturan PerundangKetenagakerja undangan Perusahaan an 3. Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan TKI 4. Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak

80.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rp.170.000.000

6.

7.

Pengembangan 1. Pengembangan Kelembagaan dan Kewirausahaa Produktivitas dan Pelatihan n Kewirausahaan

Pengembangan 1. Peningkatan Kerja sama Antar Wilayah Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Transmigrasi Sektor dalam rangka Penjajagan dan Pengembangan Transmigrasi 2. Pelestarian Nilai-nilai Kepioneran Transmigrasi

75.000.000 Rp. 75.000.000 80.000.000

20.000.000 Rp.100.000.000

8

Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

1. Pembinaan dan pengembangan Kesejahteraan Sosial 2. Pembinaan dan Pemantapan Tagana


25.000.000 15.000.000 Rp. 40.000.000

52

NO

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

9.

Penanganan PMKS

1. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin 2. Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia 3. UEP Bagi Penyandang Cacat Ringan

25.000.000

4. Pembinaan Bagi Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila (WTS) dan Waria 5. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 6. Penanganan PMKS Orang Terlantar dalam Perjalanan

25.000.000

30.000.000 75.000.000

25.000.000 25.000.000 Rp. 205.000.000

10.

11.

Keluarga Harapan

1. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Peningkatan 1. Pendidikan dan Pelatihan kualitas dan Keterampilan Berbasis Masyarakat produktifitas Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan tenaga kerja Las Listrik 2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Otomotif 3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Komputer 4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Menjahit (Garment) 5. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan


150.000.000 Rp. 150.000.000

Rp. 180.800.000

Rp. 226.000.000

Rp. 135.600.000

Rp. 135.600.000

50.000.000

53

NO

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

Tata Boga 6. TUK (Tempat Uji Kompetensi)

25.000.000 Rp. 753.000.000

12.

1. Pembentukan dan Peningkatan Pencegahan Fungsi P2K3 di Perusahaan Kecelakaan 2. Pembinaan Pengawasan dan penyakit Ketenagakerjaan dan Pembekalan akibat kerja Kader Norma K3

30.000.000 30.000.000 Rp. 60.000.000

13.

Penyelesaian perselisihan dan PHK

1. Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan Perjanjian Kerja PP/PKB dan LKS Bipartit 2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

JUMLAH


30.000.000 30.000.000 Rp. 60.000.000

Rp.3.087.500.000

54


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Tahun 2015 di harapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi aparatur dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Tahun 2015 di harapkan dapat meningkatkan upaya dan langkah-langkah

dalam

penanggulangan

masalah

sosial

dan

penanganan

ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu, sekaligus memberi dampak positif terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian sebaiknya rencana kerja dan program serta kegiatan yang disusun untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya tergantung pada adanya dukungan dari semua pihak dan partisipasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu sehingga masalah penanganan sosial dan ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu dapat memenuhi sasaran dan tujuan yang optimal.

Indramayu, Desember 2014 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAMAYU

DADDY HARYADI, SH Pembina Utama Muda NIP: 19581112 198603 1 012


0

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Tahun Latar Belakang

Recommend Documents