1.1 Latar Belakang. 1 [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian ]

1

1.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Surat Edaran Bupati Nomor 050/190/408.46/2016 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 bahwa SKPD berpedoman pada Permendagri No.54 Tahun 2010 sebagaimana lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Pertanian dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar dapat bersaing dalam lingkungan global yang semakin ketat. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, antara lain berfungsi sebagai berikut : 1. Untuk memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah melalui visi dan misi Kepala Dinas Pertanian dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2016-2021 dengan menyesuaikan kondisi pada tahun berjalan. 2. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang

serta upaya

pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Pertanian dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 – 2016. 3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Rencana

pembangunan

daerah

merupakan

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Pacitan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra SKPD sebagai penjabaran rencana pembangunan daerah disusun dengan 1

[Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian 2016-2021]

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pacitan dan memperhatikan Renstra Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta Renstra Kementerian Pertanian. Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 ditempuh dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali. 2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas iondikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. 3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif. 4. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang berifat indikatif. 5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah dan tahunan dapat disajikan sebagai berikut :

2


RPJP Daerah

pedoman

RPJM Daerah

jabaran

RKPD

pedoman dan jabaran

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2016 - 2021

Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 2016 - 2021

pedoman

Renja SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 2016 - 2021

Gambar 1. Skema Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pertanian 2016–2021 didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut: 1.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.

Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4.

Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 5.

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan

6.

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,

7.

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

8.

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3


9.

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Hortikultura

10. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 149, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5068). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan

Menteri

Pertanian

19/Permentan/Hk.140/4/2015

Tentang

Republik Rencana

Indonesia Strategis

Nomor

Kementerian

Pertanian Tahun 2015-2019 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012; 4


22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011). 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. 28. Surat Edaran Bupati Nomor 050/190/408.46/2016 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Pertanian, dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan urusan pertanian selama 5 (lima) tahun ke depan. 1.3.2

Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian

Kabupaten Pacitan ini ditetapkan dengan

maksud agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2021. Sedangkan tujuan Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan ini adalah sebagai berikut :

5


1. Penjabaran visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata pada program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja. 3. Sinkronisasi program/kegiatan SKPD agar terintegrasi dan tidak tumpang tindih. 4. Meningkatkan kinerja aparatur yang terukur, transparan, dan akuntabel. 5. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Tanaman Pangan dan Peternakan, yang efektif dan efisien 6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya, selama kurun waktu 2016–2021 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra, dan sistematika penulisan dokumen Renstra. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian. Memuat

informasi

tentang

peran

(tugas

dan

fungsi)

SKPD

dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur; telaahan dokumen RTRW

6


Pacitan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Tanaman Pangan dan Peternakan. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pertanian, yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan. Bab VII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

7


2

IGSA UM -ISBUAR STARNAP TEEG ISYBAENRA DN ASARKAN TUGAS LA DA GTSA I NIAN INNASFUPN ER

` 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan

berdasarkan Perda

Kabupaten Pacitan No. 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas Dinas Pertanian adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, dengan fungsi: a.

Perumusan kebijakan dibidang pertanian;

b.

Pembinaan produksi pertanian;

c.

Pengelolaan data dan statistik pertanian;

d.

Pembinaan, pengawasan produksi dan peredaran sarana pertanian;

e.

Pembinaan dan fasilitasi pengembangan potensi lahan dan air irigasi pertanian;

f.

Pembinaan pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), penyakit hewan dan zoonosis;

g.

Pembinaan pengelolaan Laborarorium Kesehatan Hewan;

h.

Pembinaan,pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

i.

Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

j.

Pembinaan, analisa dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

k.

Pembinaan,

fasilitasi

dan

peningkatan

kapasitas

dan

pemberdayaan

kelembagaan pertanian; l.

Pelaksanaan koordinasi pengembangan usaha pertanian;

m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama alih teknologi pertanian; n.

Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;

o.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris Dinas; c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; d. Bidang Perkebunan; e. Bidang Peternakan; 8


f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; g. Bidang Kesehatan Hewan; h. Bidang Penyuluhan; i. Kelompok Jabatan Fungsional; j. Unit Pelaksana Teknis : 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan di 12 (dua belas Kecamatan); 2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan); 3) Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unggas (RPH-R dan RPH-U); 4) Unit Pelaksana Teknis Taman Teknologi Pertanian (TTP).

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan

9


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris (eselon IIIa) dan 6 (enam) orang Kepala Bidang (eselon IIIb) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. SEKRETARIAT DINAS Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian,

sarana

dan

prasarana

perkantoran, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan; b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan; c. Pengelolaan data dan statistik pertanian; d. Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan; f. Penyusunan program kerja laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3) Sub Bagian Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1)

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan pertanian; b. Melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan; c. Mengadakan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran; d. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pertanian; e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi pertanian; f.

10

Melaksanakan pengelolaan data dan statistik pertanian;


g. Melaksanakan koordinasi usulan perencanaan kegiatan pembangunan pertanian; h. Melaksanakan administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan Pertanian; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian;

b.

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan;

c.

Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

d.

Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;

e.

Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;

f.

Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

g.

Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;

h.

Menyiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan ketrampilan dan disiplin pegawai;

i.

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian;

j.

Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;

k.


3) 11

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian 2016-2021]

a.

Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

b.

Melaksanakan pengelolaan anggaran;

c.

Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;

d.

Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;

e.

Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan;

f.

Melaksanakan koordinasi dan pembinaan bendaharawan;

g.


B. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas

Pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan perumusan kebijakan tanaman pangan dan hortikultura;

b.

Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman pangan dan hortikultura;

c.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan budidaya dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;

d.

Pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

e.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyediaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;

f.

Pelaksanaan

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan

usaha

tani,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; g.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;

h.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Regu Pengendali Hama (RPH);

12


i.

Pelaksanaan identifikasi, analisa dan pemetaan potensi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;

j.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura;

k.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura;

l.

Penyusunan dan rekomendasi teknis dan ijin usaha tanaman pangan dan hortikultura;

m. Pelaksanaan administrasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; n.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi: 1)

Seksi Produksi Tanaman Pangan.

2)

Seksi Produksi Hortikultura.

3)

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1)

Seksi Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan tanaman pangan; b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman pangan; c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan budidaya dan pasca panen tanaman pangan; d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi penyediaan perbenihan tanaman pangan; e. Melaksanakan

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan

usaha

tani,

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; f.

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan penangkar benih tanaman pangan;

g. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan tanaman pangan; h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan mutu produk tanaman pangan;

13

i.

Menyusun bahan rekomendasi teknis dan ijin usaha tanaman pangan;

j.

Pelaksanaan administrasi tanaman pangan;


k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

2)

Seksi Produksi Hortikultura, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan hortikultura; b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria hortikultura; c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan budidaya dan pasca panen hortikultura; d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi penyediaan perbenihan hortikultura; e. Melaksanakan

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan

usaha

tani,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; f.

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan penangkar benih hortikultura;

g. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan hortikultura; h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan mutu produk hortikultura; i.

Menyusun bahan rekomendasi teknis dan ijin usaha hortikultura;

j.

Pelaksanaan administrasi hortikultura;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

3)

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan

perlindungan tanaman pangan

dan hortikultura; b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perlidungan tanaman pangan dan hortikultura; d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Regu Pengendali Hama (RPH); e. Melaksanakan identifikasi, analisa dan pemetaan potensi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;

14


f.

Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi perlindungan tanaman pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura

g. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam tanaman pangan dan hortikultura; h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; i.

Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

j.

Melaksanakan administrasi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PERKEBUNAN Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang Perkebunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya bidang Perkebunan mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan

perumusan

kebijakan

produksi

dan

perbenihan,

pengembangan usaha perkebunan dan pengolahan hasil serta perlindungan tanaman perkebunan; b.

Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi dan perbenihan usaha tani dan pengembangan usaha perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan;

c.

Pelaksanaan pemetaan kawasan perkebunan;

d.

Pelaksanaan

supervisi

produksi

dan

perbenihan,

usaha

tani,

pengembangan usaha perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan; e.

Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan budidaya tanaman perkebunan

f.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kemitraan usaha tanaman perkebunan;

g.

Pelaksanaan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan;

h.

Penyusunan bahan rekomendasi teknis dan ijin usaha tanaman perkebunan;

i.

15

Pelaksanaan administrasi di bidang perkebunan;


j.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan membawahi : 1) Seksi Produksi dan Perbenihan 2) Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

1)Seksi Produksi dan Perbenihan, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan tanaman perkebunan;

b.

Melaksanakan bimbingan teknis peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;

c.

Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi peningkatan produksi perkebunan;

d.

Melaksanakan bimbingan dan pembinaan penerapan rekayasa teknologi perkebunan;

e.

Melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

f.

Melaksanakan identifikasi, inventarisasi blok penghasil tinggi dan pohon induk tanaman perkebunan;

g.

Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penangkar benih perkebunan;

h.

Melaksanakan pembinaan , pengawasan peredaran dan penggunaan benih perkebunan;

i.

Melaksanakan administrasi produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

2)

Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil , mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan;

b.

Melaksanakan pemetaan kawasan perkebunan;

c.

Melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan kawasan industri perkebunan;

d.

16

Melaksanakan pembinaan dan pendampingan usaha kemitraan;


e.

Melaksanakan pengembangan dan optimasi usaha pengolahan hasil perkebunan;

f.

Melaksanakan bimbingan dan pengawasan ijin usaha perkebunan;

g.

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu produk perkebunan;

h.

Melaksanakan bimbingan sistem informasi harga dan pemasaran produksi perkebunan;

i.

Melaksanakan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perkebunan;

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

3)

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

perlindungan

tanaman

perkebunan; b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan tanaman perkebunan; c. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan; d. Melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis perlindungan tanaman perkebunan; e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan tanaman perkebunan; f.

Melaksanakan bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pemetaan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;

g. Melaksanakan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan OPT tanaman perkebunan; h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi regu pengendali hama dan penyakit tanaman perkebunan; i.

Melaksanakan administrasi perlindungan tanaman perkebunan;

j.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PETERNAKAN Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang budidaya dan pengembangan ternak, perbibitan dan reproduksi ternak, pakan ternak, pengembangan usaha dan pengolahan hasil 17


ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya bidang Peternakan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penyediaan perbibitan dan reproduksi ternak, pengembangan budidaya ternak dan pakan, pengembangan usaha dan pengolahan hasil ternak; b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perbibitan dan reproduksi ternak, pengembangan budidaya ternak dan pakan, pengembangan usaha dan pengolahan hasil ternak; c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi perbibitan dan reproduksi ternak; d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan petugas pelayanan Inseminasi Buatan (IB); e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan validasi data populasi dan produksi ternak; f. Pelaksanaan identifikasi potensi dan lokasi budidaya dan pengembangan ternak; g. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan teknis budidaya ternak; h. Pelaksanaan pengembangan dan penyebaran Hijauan Makanan Ternak (HMT) jenis unggul; i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak; j. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil ternak; k. Pelaksanaan fasilitasi pengolahan dan pemanfaatan limbah dan hasil samping peternakan; l. Pelaksanaan penyediaan informasi dan teknologi peternakan; m. Pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis dan ijin usaha peternakan; n. Pelaksanaan administrasi di bidang Peternakan; o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Peternakan membawahi :

18

1)

Seksi Pengembangan Budidaya Ternak dan Pakan

2)

Seksi Perbibitan dan Reproduksi Ternak [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian 2016-2021]

3)

Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Ternak.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

1)

Seksi Pengembangan Budidaya Ternak dan Pakan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana pelaksanaan program budidaya dan pengembangan ternak, pakan ternak; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi lokasi, potensibudidaya ternak dan pengembangan pakan ternak; c. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis budidaya dan pengembangan ternak dan Hijauan Makanan Ternak (HMT); d. Melaksanakan pengawasan penyebaran dan distribusi ternak dan pakan ternak; e. Melaksanakan optimalisasi sarana penunjang produksi peternakan; f.

Melaksanakan pengawasan penyebaran dan distribusi ternak;

g. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pengembangan budidaya ternak; h. Melaksanakan bimbingan produksi, mutu dan bahan baku pakan ternak; i. j.

Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai tugas dan fungsinya

2)

Seksi Perbibitan dan Reproduksi ternak, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana pelaksanaan program perbibitan ternak dan reproduksi ternak; b. Melaksanakan bimbingan registrasi pengumpulan dan pengolahan data populasi ternak; c. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan lokasi plasma nutfah, sumber bibit ternak dan akseptor IB; d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perbibitan ternak; e. Melaksanakan identifikasi kebutuhan, penyediaan dan distribusi semen beku; f. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB);

19


g. Melaksanakan asistensi teknis petugas Inseminasi Buatan (IB), kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR); h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan inseminasi buatan, kebuntingan dan kelahiran hasil IB; i. Melaksanakan bimbingan teknis perbibitan dan reproduksi ternak; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil ternak; b. Melaksanakan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

produksi

ternak,

pemasaran dan harga pasar; c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan kawasan industri peternakan serta penanganan usaha kemitraan; d. Melaksanakan analisis teknis usaha peternakan; e. Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemanfaatan pengawasan sumber-sumber pembiayaan peternakan; f.

Meyediakan informasi dan teknologi peternakan;

g. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan; h. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pemanfaatan limbah dan hasil samping peternakan; i.

Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis dan ijin usaha peternakan;

j.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

E. BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang sarana dan prasarana Pertanian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

20


Dalam menjalankan tugasnya bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang sarana dan prasarana pertanian; b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan potensi sumberdaya lahan dan air untuk pengembangan komoditas pertanian; c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengembangan sumber daya lahan dan air; d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian (alsintan); e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan perkumpulan petani pemakai air (P3A), Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Petani Pusat Pengembang Agensia Hayati (PPAH), petani produsen pupuk organik; f.

Pelaksanaan identifikasi dan penyusunan kebutuhan pupuk;

g. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida; h. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana pertanian; i.

Pelaksanaan pengelolaan, koordinasi dan pembinaan Brigade Proteksi Tanaman;

j.

Penyusunan identifikasi, inventarisasi dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;

k. Pelaksanaan identifikasi potensi dan pengembangan mekanisasi pertanian; l.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi sarana dan prasarana pertanian;

m. Penyusunan bahan rekomendasi teknis sarana dan prasarana pertanian; n. Pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang sarana dan prasarana membawahi:

21

1)

Seksi Pengembangan Lahan Dan Air

2)

Seksi Alat Mesin Pertanian

3)

Seksi Pupuk Dan Pestisida


Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.

1)

Seksi Pengembangan Lahan dan Air,mempunyai tugas: a. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan lahan dan air irigasi; b. Melaksanakan identifikasi potensi, rehabilitasi, optimasi dan pengembangan lahan; c. Melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi air dan jaringan irigasi tingkat usaha tani; d. Melaksanakan penyiapan bahan, dukungan dan fasilitasi infrastruktur, pengembangan lahan dan sarana air irigasi tingkat usaha tani; e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan potensi lahan dan air irigasi tingkat usaha tani; f.

Melaksanakan

koordinasi,

pembinaan,

fasilitasi

dan

pemberdayaan

kelembagaan petani pemakai air (P3A); g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis pengembangan lahan dan air irigasi tingkat usaha tani; h. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian; i.

Melaksanakan administrasi pengembangan lahan dan air tingkat usaha tani;

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.

2)

Seksi Alat Mesin Pertanian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan alat mesin pertanian; b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyusunan kebutuhan alat mesin pertanian; c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bengkel alat dan mesin pertanian; d. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA); e. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan alat mesin pertanian; f.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian;

g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis alat mesin pertanian; 22


h. Melaksanakan pengelolaan cadangan alat mesin pertanian milik pemerintah; i.

Melaksanakan adminsitrasi alat mesin pertanian;

j.


3)

Seksi Pupuk dan Pestisida, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pupuk dan pestisida; b. Melaksanakan identifikasi dan bimbingan teknis penyusunan kebutuhan pupuk dan pestisida; c. Melaksanakan bimbingan teknis

dan fasilitasi pengembangan pupuk dan

pestisida organik; d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT); e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Regu Pengendali Hama (RPH) dan Pusat Penyedia Agensia Hayati (PPAH); f.

Melaksanakan

identifikasi,

pemantauan,

pengawasan

dan

pembinaan

peredaran pupuk dan pestisida; g. Melaksanakan fasilitasi dan pengendalian keadaan darurat ledakan populasi OPT; h. Melaksanakan pengelolaan cadangan pestisida dan alat mesin pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) milik pemerintah; i.


F.BIDANG KESEHATAN HEWAN Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kesehatan hewan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian. Dalam menjalankan fungsinya bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perumusan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; b. Pelaksanaan Pembinaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan; c. Pelaksanaan Pembinaan penerapan dan pengawasan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 23


d. Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan; e. Pelaksanaan Pengawasan standar mutu dan peredaran obat hewan; f.

Pelaksanaan Pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;

g. Pelaksanaan

penanggulangan,

pengamatan,

pencegahan

dan

pemberantasan wabah penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; h. Pelaksanaan

Koordinasi

dengan

institusi

terkait

dalam

penolakan,

penanggulangan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan; i.

Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan;

j.

Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi teknis, perijinan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; l.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan identifikasi kebutuhan standar teknis Rumah Potong Hewan-Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong HewanUnggas (RPH-U);

m. Pembinaan pengawasan penerapan standar teknis Rumah Potong HewanRuminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan-Unggas (RPHU), dan petshop; n. Pelaksanaan administrasi kesehatan hewan; o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Hewan membawahi: 1)

Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

2)

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

3)

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan

1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan, mempunyai tugas : 24


a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan Obat Hewan; b. Melaksanakan koordinasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan; c. Melaksanakan surveilans penyakit hewan dan zoonosis; d. Melaksanakan pengambilan specimen dan pemeriksaan laboratorium; e. Melaksanakan pengawasan, pengambilan specimen, pengujian mutu obat hewan; f.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengamatan, penyidikan penyakit dan pengawasan obat hewan;

g. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi penyakit hewan dan zoonosis; h. Melaksanakan pembinaan penyimpanan dan penggunaan obat hewan; i.

Melaksanakan administrasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

b.

Melaksanakan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

c.

Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis;

d.

Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan / ternak;

e.

Melaksanakan penanganan gangguan reproduksi ternak;

f.

Melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis;

g.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi

pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan; h.

Melaksanakan pengendalian wabah penyakit hewan dan zoonosis;

i.

Melaksanakan administrasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

j.


3) 25

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas : [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian 2016-2021]

a. Melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

kesehatan masyarakat veteriner; b. Melaksanakan koordinasi kesehatan masyarakat veteriner; c. Melaksanakan pengawasan penerapan hygiene dan sanitasi Rumah Potong Hewan-Ruminansia (RPH-R) maupung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPHU); d. Melaksanakan pengujian dan pengawasan produk dari rumah potong hewan Ruminansia (RPH-R) maupun Rumah Potong hewan Unggas (RPH-U); e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan proses produksi dan peredaran produk pangan dan non pangan dari Bahan Asal Hewan (BAH); f.

Melaksanakan pengambilan specimen, pemeriksaan dan pengujian produk hewan;

g. Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan kesejahteraan hewan pada budidaya , transportasi dan rumah potong hewan; h. Melaksanakan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner; i.

Melaksanakan administrasi kesehatan masyarakat veteriner;

j.


G. BIDANG PENYULUHAN Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang penyuluhan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya bidang Penyuluhan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian; b. Pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian; c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; d. Pelaksanaan evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); e. Pengidentifikasian kebutuhan pelatihan bagi petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); f.

Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi peningkatan kapasitas petani, kelembagaan petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);

g. Pelaksanaan kaji terap dan alih teknologi pertanian; 26


h. Pelaksanaan diseminasi dan pengembangan teknologi produksi dan penyuluhan pertanian; i.

Pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi teknologi pertanian;

j.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);

k. Penyelenggaraan promosi hasil pertanian, kemitraan usaha dan investasi pertanian; l.

Pelaksanaan koordinasi, alih teknologi dan penerapan teknologi pertanian dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

m. Pelaksanaan

koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga

pelatihan

pertanian; n. Pelaksanaan administrasi penyuluhan pertanian; o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Penyuluhan membawahi : 1)

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

2)

Seksi Kelembagaan Dan Kerjasama

3)

Seksi Alih Teknologi Pertanian

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan

1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian; b. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas petani; d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); e. Melaksanakan

pembinaan,

fasilitasi,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan penyuluhan pertanian; f.

Melaksanakan pemetaan , pembinaan dan evaluasi Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);

g. Melaksanakan fasilitasi evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);

27


h. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pelatihan bagi petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); i.

Melaksanakan administrasi pengembangan sumber daya manusia pertanian;

j.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Penyuluhan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan kerjasama pertanian;

b.

Melaksanakan fasilitasi penyusunan programa penyuluhan pertanian;

c.

Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;

d.

Melaksanakan fasilitasi kerjasama kelembagaan penyuluhan pertanian;

e.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;

f.

Melaksanakan fasilitasi kerjasama kelembagaan petani;

g.

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kredit dan investasi pertanian;

h.

Melaksanakan promosi hasil dan pengolahan hasil pertanian;

i.

Melaksanakan administrasi kelembagaan dan kerjasama;

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai tugas dan fungsinya.

3)

Seksi Alih Teknologi Pertanian, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

alih

teknologi

pertanian; b.

Melaksanakan kaji terap dan evaluasi teknologi pertanian;

c.

Melaksanakan diseminasi teknologi pertanian;

d.

Melaksanakan pengembangan rakitan teknologi pertanian spesifik lokasi;

e.

Melaksanakan kerjasama dan alih teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

f.

Melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi penerapan teknologi pertanian;

g.

Melaksanakan fasilitasi gelar teknologi pertanian;

h.

Melaksanakan penyusunan bahan pelatihan dan fasilitasi alih teknologi pertanian;

i. 28

Melaksanakan administrasi alih teknologi pertanian;


j.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Penyuluhan sesuai tugas dan fungsinya.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: a. Melaksanakan

supervisi,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

penyuluhan ke Balai Penyuluhan Kecamatan dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian; b. Melakukan identifikasi , analisa dan rekomendasi potensi wilayah; c. Melaksanakan penyusunan programa penyuluhan pertanian; d. Melaksanakan

penyusunan

Rencana

Kerja

Penyuluh

(RKP)

dan

pendampingan penyusunan RKP Penyuluh Pertanian Lapangan; e. Melaksanakan penyusunan materi dan media penyuluhan pertanian; f.

Melaksanakan pembinaan dan pendampingan petani, kelembagaan petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);

g. Melaksanakan

identifikasi,

analisa

dan

evaluasi

dampak

penyuluhan

pertanian; h. Melaksanakan analisa, evaluasi dan rekayasa metode penyuluhan pertanian; i.

Melaksanakan pengembangan profesi penyuluhan pertanian;

j.

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

I.

TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPTPP) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan (UPT PP) merupakan unsur pelaksana

teknis

operasional

dan

teknis

penunjang

bidang

pelayanan

pengembangan Dinas Pertanian di Kecamatan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penjabaran program Dinas Pertanian di Kecamatan; b. Melaksanakan koordinasi

pelaksanaan program, kegiatan teknis

dan

penyuluhan pertanian di Kecamatan; c. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan fasilitasi peningkatan produksi pertanian di Kecamatan; d. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan; e. Melaksanakan pengelolaan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan aset Dinas Pertanian di Kecamatan; 29


f.

Melaksanakan pengumpulan bahan penilaian kerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan;

g. Melaksanakan pengumpulan

dan laporan data statistik

pertanian di

Kecamatan; h. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi pertanian di Kecamatan; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan tugasnya UPT Pelayanan Pengembangan mempunyai Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelayanan Pengembangan; Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Pengembangan dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan. UPT Pelayanan Pengembangan Dinas Pertanian terdiri dari : 1)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Pacitan

2)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Pringkuku

3)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Punung

4)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Donorojo

5)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Kebonagung

6)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Arjosari

7)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Tegalombo

8)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Nawangan

9)

UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Bandar

10) UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Tulakan 11) UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Ngadirojo 12) UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Sudimoro

J.UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN (UPT-PUSKESWAN) UPT

Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan

teknis penunjang di bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);

30


b. Melaksanakan penyehatan hewan yang meliputi: promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan pelayanan medik reproduksi; c. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; d. Melaksanakan epidemologi penyakit hewan (surveilans, pengambilan spesimen, pengumpulan dan analisis data serta pemetaaan penyakit); e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kesehatan hewan; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan Puskeswan g. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas Pertanian di Puskeswan; h. Melaksanakan administrasi Pusat Kesehatan Hewan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, UPT Kesehatan Hewan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kesehatan Hewan; Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Kesehatan Hewan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

K. UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana teknis operasional di bidang Rumah Potong Hewan, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH);

b.

Melaksanakan pendataan lalu lintas ternak dan fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) di Pasar Hewan;

c.

Melaksanakan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan, zoonosis dan kesehatan masyarakat veteriner di Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH);

d.

Melaksanakan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH);

e.

Melaksanakan pengujian produk asal hewan di Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;

31


f.

Melaksanakan pembinaan Pasar Hewan Desa, Jagal dan Juru sembelih hewan;

g.

Melaksanakan pengelolaan limbah Rumah Pasar Hewan dan Potong Hewan (RPH);

h.

Mengelola aset Dinas Pertanian di Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH);

i.

Melaksanakan administrasi Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH);

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pasar Hewan

dan

Rumah

Potong

Hewan

di

bidang

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

L.

UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN (UPT-TTP) UPT Taman Teknologi Pertanian (TTP) mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Taman Teknologi Pertanian (TTP);

b.

Melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan program Diseminasi Teknologi, Wisata Pertanian dan Usaha Agribisnis;

c.

Melaksanakan fasilitasi pelatihan, pembinaan dan bimbingan manajemen perbenihan, budidaya, panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan intensifikasi lahan pekarangan;

d.

Melaksanakan fasilitasi pelatihan manajemen perbibitan, perkandangan, budidaya, pakan dan hasil samping ternak;

e.

Melaksanakan fasilitasi pelatihan, pendampingan manajemen pangan olahan dan hasil pertanian;

f.

Melaksanakan usaha pengembangan dan pemasaran produk berbasis pertanian;

32


g.

Melaksanakan kegiatan percontohan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

h.

Melaksanakan fasilitasi layanan informasi, sarana prasarana dan kemitraan usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

i.

Melaksanakan administrasi Taman Teknologi Pertanian (TTP);

j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian memiliki sumberdaya baik sumberdaya manusia, sarana prasarana maupun anggaran diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia Pengawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian berjumlah 141 orang dengan golongan ruang seperti pada Gambar 2.1 dan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2. 1 Pengawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Berdasarkan Golongan dan Ruang

33


Gambar 2. 2 Pengawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian didukung sarana prasarana atau aset daerah. Perkembangan aset yang Dinas Pertanian, tahun 2011 sampai dengan 2015, disajikan pada tabel berikut:

34


Tabel 2.1

Perkembangan Aset Dinas Pertanian(Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2011-2015) Kabupaten Pacitan

Kode Barang

Nama Bidang Barang

2011

2012

2013

2014

2015

Jmh

Nilai Barang (Rp)

Jmh

Nilai Barang (Rp)

Jmh

Nilai Barang (Rp)

Jmh

Nilai Barang (Rp)

Jmh

Nilai Barang (Rp)

02

TANAH Tanah PERALATAN DAN MESIN ALAT-ALAT BESAR

11 687 26 18

18.724.950.100,00 18.724.950.100,00 1.901.990.372,80 376.031.008,00

12 12 760 36

18.974.725.100,00 18.974.725.100,00 2.358.741.672,80 432.045.208,00

12 12 894 65

18.974.725.100,00 18.974.725.100,00 3.178.876.439,80 576.092.708,00

12 12 1039 67

18.974.725.100,00 18.974.725.100,00 5.472.614.439,80 955.592.708,00

12 12 1.075 67

18.974.725.100,00 18.974.725.100,00 6.007.964.439,80 955.592.708,00

03

01

ALAT-ALAT ANGKUTAN

55

525.777.208,00

18

525.777.208,00

29

476.507.208,00

31

613.300.708,00

47

955.000.208,00

04

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

3

10.245.001,00

55

10.245.001,00

60

26.130.317,00

97

323.353.317,00

45

328.303.317,00

05

552

107.887.075,00

51

422.988.875,00

71

831.326.675,00

123

2.017.635.175,00

123

2.017.635.175,00

24

620.811.419,00

561

661.057.419,00

601

814.186.114,00

627

970.884.114,00

687

1.111.939.614,00

07

ALAT PERTANIAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIAKSI

4

104.610.187,80

25

111.592.987,80

54

259.598.443,80

54

259.598.443,80

66

307.243.443,80

08

ALAT-ALAT KEDOKTERAN

3

11.805.100,00

7

14.461.600,00

7

14.461.600,00

30

119.666.600,00

30

119.666.600,00

09

ALAT LABORATORIUM ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN

2

144.783.374,00

5

180.533.374,00

5

180.533.374,00

8

212.543.374,00

8

212.543.374,00

30

40.000,00

2

40.000,00

2

40.000,00

2

40.000,00

2

40.000,00

GEDUNG DAN BANGUNAN

30

2.796.788.000,00

36

3.110.549.000,00

41

3.279.413.500,00

50

6.768.292.500,00

60

8.009.311.850,00

11

BANGUNAN GEDUNG

0

2.796.788.000,00

36

3.110.549.000,00

41

3.279.413.500,00

50

6.768.292.500,00

60

8.009.311.850,00

12

MONUMEN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

205

15.030.244.550,00

243

18.427.865.850,00

293

23.413.545.052,00

381

32.573.150.708,00

543

49.354.558.070,00

13

JALAN DAN JEMBATAN

89

7.894.054.000,00

116

10.386.299.300,00

155

14.756.839.500,00

217

21.444.265.306,00

238

23.553.274.306,00

14

BANGUNAN AIR/IRIGASI

13

1.062.763.000,00

24

1.968.139.000,00

35

2.583.278.002,00

57

4.942.186.852,00

197

19.564.461.214,00

15

INSTALASI

2

11.020.000,00

2

11.020.000,00

2

11.020.000,00

6

124.291.000,00

16

JARINGAN

101

6.062.407.550,00

101

6.062.407.550,00

101

6.062.407.550,00

101

6.062.407.550,00

101

6.062.407.550,00

JUMLAH

933

38.453.973.022,80

1051

42.871.881.622,80

1240

48.846.560.091,80

1482

63.788.782.747,80

1.690

82.346.559.459,80

06

10

35

-

-


-

-

-

-

-

-

7

174.415.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Tingkat sasaran capaian kinerja Dinas Pertanian berdasarkan sasaran/target Renstra 2011-2015 menurut indikator kinerja

SKPD dengan struktur organisasi lama Dinas

Tanaman Pangan dan Peternakan disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

36


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2011-2015 Indikator NO Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 1.

2.

Produksi tanaman pangan

Target IKK Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar

PROGRAM / INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM

Target Renstra SKPD Tahun SATUAN

ku/Ha

ton

2011

2012

2013

2014

Realisasi Capaian Tahun ke2015

2011

2012

2013

2014

Rasio Capaian pada Tahun 2015

2011

2012

2013

2014

2015

96,66

96,25

101,91

100,79

100,98

-

-

78,52

100,00

100,00

51,86

52,77

52,90

53,43

53,96

50,13

-

-

860.835

872.889

885.114

856,521

15,31

20,34

25,36

30,39

9,99

15,31

20,34

25,44

30,7 100,00

100,00

100,00

100,32

101,02

49,02

50,98

43,14

45,10

47,06

50,98

52,94 100,00

100,00

100,00

104,00

103,84

943.815

959.694

921.076

889.105 700.054

943.916

959.914 100,00

100,00

75,41

100,01

100,02

50,79

53,91

53,85

54,49

832.942 675.932

872.906

885.125

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan kelompok tani yang 3. melakukan diversifikasi usaha

Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha

%

9,99

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Cakupan tanaman pangan dan 4. hortikultura unggulan yang dipasarkan

Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan

%

43,14

45,10

47,06

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Produksi tanaman 5. pangan dan hortikultura

Produksi tanaman pangan dan hortikultura

ton

921.076

889.105

928.290

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Cakupan 6. infrastruktur pertanian

Cakupan infrastruktur pertanian

%

47,70

62,48

75,05

87,43

100,00

47,70

62,48

75,05

93,41

103 100,00

100,00

100,00

106,84

103,00

88,18

88,12

89,36

90,61

88,45

88,18

79,39

96,63

90,80 100,00

100,00

90,09

108,14

100,21

Program Peningkatan Produksi Pertanian Produktivitas tanaman 7. pangan per hektar

37

Produktivitas tanaman pangan per hektar

ku/ha

88,45


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan % klas 8. kelompok tani utama Populasi 9. Ternak

% klas kelompok tani utama

% ekor

2,26

2,33

2,41

2,48

2,55

2,25

-

-

242.168

247.892

253.757

227.803

82,50

85,00

75,0

2.992.221 3.330.587 3.060.141 3.121.344

3.183.771

2,32

2,48

2,48

2,97

240.368 225.652

248.119

256.174

99,56

99,57

102,90

100,00

116,47

-

-

93,18

100,09

100,95

89,6 100,00

100,67

100,00

120,99

105,41

2.992.2213.330.587 3.059.677 3.589.491 3.718.003 100,00

100,00

99,98

115,00

116,78

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Status 10. kesehatan ternak

Status kesehatan ternak

%

75,00

75,00

80,00

75,5

80,00

99,82

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan produksi 11. daging

produksi daging

kg

12. produksi telur

produksi telur

kg

396.925

402.461

494.000

496.000

497.000

396.925

402.461 411.028

13. Produksi susu

Produksi susu

liter

184.007

203.512

21.600

21.600

21.600

184.007

203.512

46,15

53,85

53,85

38,46

0,37

0,40

0,42

0,34

496.406

499.689 100,00

100,00

83,20

100,08

100,54

24.000

22.350

70.664 100,00

100,00

111,11

103,47

327,15

38,46

46,15

53,85

61,54 100,00

83,34

100,00

100,00

114,28

0,29

0,37

0,54

0,47 101,31

100,59

98,72

133,80

112,28

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Cakupan produk 14. peternakan unggulan yang dipasarkan

Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan

%

38,46

46,15

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Cakupan 15. peternak yang kompeten

38

Cakupan peternak yang kompeten

%

0,33

0,29


2.4. Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam pencapaian kinerjanya selama periode tahun 2011-2015, dengan struktur organisasi lama, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan disajikan pada tabel 2.5.

39


Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi AnggaranDinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015

Anggaran pada Tahun keUraian (1) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil retribusi daerah Lain-lain PAD yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian - Pendapatan Bunga Piutang BELANJA DAERAH

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

108,29 115,76 100,00

111,45 124,96 101,57

55.860.000 14.500.000 41.360.000

61.500.000 16.000.000 45.500.000

31.620.000 16.620.000 15.000.000

39.690.000 16.770.000 22.920.000

17.220.000 17.220.000 -

55.905.500 14.526.000 41.379.500

66.957.250 20.313.000 46.644.250

34.240.000 19.240.000 15.000.000

44.235.000 20.955.000 23.280.000

18.120.000 18.120.000 -

100,08 100,18 100,05

108,87 126,96 102,51

30.500.000

30.500.000

-

-

-

30.519.500

30.644.250

-

-

-

100,06

100,47

10.860.000

15.000.000

15.000.000

22.920.000

-

10.860.000

16.000.000

15.000.000

23.280.000

-

100,00

106,67

100,00

101,57

7.527.546.344 5.893.429.050 6.314.768.926 6.275.402.696,40 6.864.206.469,97

7.162.422.433

97,49

95,25

97,69

94,51

Belanja tidak langsung

6.044.923.454 6.629.964.764 6.423.899.510,40 7.263.035.942

- Belanja pegawai Belanja langsung

6.044.923.454

- Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa

295.065.000 568.835.000 922.065.100 1.908.937.000 10.161.483.40 0 4.473.633.500 408.830.000 382.330.000

- Belanja modal PEMBIAYAAN - Pengeluaran Pembiayaan (pemberian kredit) - Penerimaan Pembiayaan (pengembalian kredit)

40

Rata -rata Pertumbuhan (%) Realisas 2015 Anggaran i (16) (17) (18)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

11.378.613.500 6.951.405.500

408.830.000

9.994.742.400

12.809.949.851

819.100.000 412.755.000 3.022.822.400 2.526.493.863 6.152.820.000 9.870.700.988 513.630.000 125.830.000

22.602.011.354 11.160.286.777 6.851.159.107

105,23 105,23

-17,40 4,45 -1,06

-14,74 7,49 0,02

0,00

0,10

22,73

24,07

95,15

5,82

5,06

9.673.076.547

12.575.650.311

22.179.480.878

98,08

98,56

96,78

98,17

98,13

27,37

27,24

282.720.000 549.870.000 904.708.777 1.865.829.307

807.806.500 2.825.894.947

383.036.000 2.387.756.155

491.700.000 3.052.943.166

95,82 98,12

96,67 97,74

98,62 93,49

92,80 94,51

96,23 97,21

27,74 43,32

29,30 42,51

18.950.550.376 9.972.858.000 4.435.459.300 125.830.000 408.830.000 382.330.000

6.039.375.100 513.630.000

9.804.858.156 125.830.000

18.634.837.712 125.830.000

98,14 100

99,14 100

98,16 100

99,33 100

98,33 100

33,49 -11,91

33,26 -11,91

250.000.000

382.000.000

-

-

100

100

100

-

-

3,49

3,49

276.500.000

250.700.000

387.800.000

-

100

100

100

-

11,34

11,34

510.955.000 3.140.505.978

250.000.000

382.000.000

-

-

276.500.000

250.700.000

387.800.000

-


408.830.000

2.5. Capaian-capaian Penting Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015 2.5.1 Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian Produksi dan produktivitas komoditas pertanian terbagi dalam komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran dan biofarmaka), tanaman perkebunan serta komoditas peternakan unggulan. 1.

Tanaman Pangan

Tabel 2.4 Perkembangan Luas Areal Tanam Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2011-2015 NO TAHUN

LUAS AREAL PER KOMODITI (HA) Padi

Jagung

Kedelai

Ubi Kayu

Ubi Jalar

Kc Tanah

Kc Hijau

Shorgum

1

2011

36.584

21.988

4.039

25.627

94

7.681

42

25

2

2012

37.704

21.790

4.472

23.541

154

9.456

49

4

3

2013

39.704

20.608

3.254

23.541

154

9.456

49

4

4

2014

36.776

20.518

3.927

20.705

63

6.692

47

0

5

2015

40.239

20.427

5.276

19.722

28

5.363

53

10

2,60

-1,80

Rata – rata perkembangan (%)

9,63

-6,23

-12,70

-6,50

6,34

-46,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tabel 2.5 Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman PanganTahun 2011– 2015 NO

TAHUN

1

2011

2

2012

3

2013

4 5

2014 2015 Rata - rata perkembangan (%)

Padi

Jagung

PRODUKSI PER KOMODITI (TON) Kedelai Ubi Kayu Ubi Jalar Kc Tanah

Kc Hijau

Shorgum

170.257 178.767 198.169 180.662 202.619

107.449 138.297 101.683 111.640 115.512

4.155 4.426 4.347 4.764 6.467

564.430 499.730 499.730 539.420 451.265

801 1.354 1.354 550 254

9.362 10.303 10.303 8.498 7.171

50 59 59 55 60

17 5 4 0 14

4,79

3,87

12,52

-4,97

-11,04

-5,77

5,08

-47,65

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tabel 2.6 Perkembangan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2011– 2015 NO

TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5

Rata - rata perkembangan (%)

Padi 50,13 50,79 53,82 52,65 54,57

Jagung 50,35 64,21 50,66 54,72 57,23

2,19

4,76

PRODUKTIVITAS PER KOMODITI (Ku/Ha) Kedelai Ubi Kayu Ubi Jalar Kc Tanah 10,80 189,08 87,07 12,18 10,27 210,21 88,87 10,92 13,65 204,26 88,87 10,92 12,64 236,17 90,09 12,76 13,17 234,24 90,71 13,39 6,20

5,68

1,03

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 41


2,86

Kc Hijau 11,90 12,33 12,33 11,96 11,76

Shorgum 13,08 13,13 13,13 0 14,00

-0,26

-24,90

2.

Tanaman Hortikultura (Buah-Buahan)

Tabel 2.7 Perkembangan Luas Areal Tanaman Buah-Buahan Tahun 2011-2015 No

Komoditi

Luas Areal (Pohon) 2011

2012

1 Alpukat 96.886 81.731 2 Belimbing 9.398 9.906 3 Duku/langsat/kokosan 5.445 5.445 4 Durian 86.120 87.502 5 Jambu biji 40.590 38.669 6 Jambu air 39.653 38.813 7 Jeruk Siam/Keprok 117.772 122.490 8 Jeruk Besar 18.200 18.240 9 Mangga 326.234 323.374 10 Manggis 4.950 4.331 11 Nangka/cempedak 189.519 176.009 12 Nenas*) 45.106 45.781 13 Pepaya 53.383 44.848 14 Pisang*) 1.693.914 1.577.292 15 Rambutan 107.737 105.419 16 Salak*) 61.027 60.574 17 Sawo 10.229 9.557 18 Sirsak 42.009 41.124 19 Sukun 33.687 24.289 20 Semangka **) 2 2 Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Ket. *): Satuan dalam rumpun **): Satuan dalam hektar

Rata-rata Perkembangan

2013

2014

2015

82.417 10.037 5.486 92.985 36.241 34.588 138.221 16.463 315.107 4.245 174.087 45.336 44.268 1.560.373 105.161 60.450 9.428 39.968 19.119 6

87.035 10.232 5.486 95.091 37.511 34.080 153.697 16.373 314.211 4.451 181.606 44.489 56.760 1.547.430 105.281 61.551 9.401 40.272 20.851 6

80.100 10.171 5.478 96.053 36.728 32.449 200.833 16.370 297.118 4.491 167.296 41.685 52.979 1.507.160 104.194 55.987 9.277 39.355 21.590 9

(%)

5,74 7,60 38,97 -12,81 -2,43 6,42 10,29 2,26 -0,02 -3,22 -0,35 -6,36 50,12 11,01 5,60 -3,37 5,32 14,87 12,80 -6,68

Tabel 2.8 Perkembangan Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahun 2011-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42

Komoditi Alpukat Belimbing Duku/langsat/kokosan

Durian Jambu biji Jambu air Jeruk Siam/Keprok Jeruk Besar Mangga Manggis Nangka/cempedak Nenas

Produksi (Ton) 2011 282 75 1 1.420 226 252 112 124 6.081 12 3.938 169

2012 508 50 71 2.121 195 199 297 81 6.309 30 2.772 102

2013 443 80 206 1.560 301 557 1.045 257 5.649 49 4.754 80


2014 362 133 148 1.311 320 484 898 204 8.227 28 3.786 112

2015 484 192 370 1.977 425 339 800 232 6.336 55 3.418 88

Rata-rata Perkembangan (%)

20,67 34,25 1830,35 14,43 19,95 28,90 98,04 43,57 3,98 65,08 2,95 -10,79

No

Komoditi

Produksi (Ton) 2011

2012

13 14 15 16 17 18 19 20

Pepaya 1.080 615 Pisang 37.185 26.203 Rambutan 699 941 Salak 181 214 Sawo 56 78 Sirsak 222 87 Sukun 213 339 Semangka 60 60 JUMLAH 52.390 41.273 Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

2013

2014

2015

1.082 32.362 1.258 159 110 183 263 65 50.463

733 32.736 963 336 167 172 306 99 51.526

1.963 57.051 1.335 236 124 293 421 136 76.275


42,15 17,35 20,87 18,52 26,59 28,32 22,69 24,50 2.352

Tabel 2.9 Perkembangan Produktivitas Tanaman Buah-Buahan Tahun 2011-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Komoditi

Produktivitas (ku/pohon) 2011

2012

2014

2015

Alpukat Belimbing Duku/langsat/kokosan

Durian Jambu biji 0,19 0,28 Jambu air 0,22 0,19 Jeruk Siam/Keprok 0,36 0,78 Jeruk Besar 0,83 0,81 Mangga 0,27 0,23 Manggis 0,23 0,28 Nangka/cempedak 0,13 0,16 Nenas*) 0,33 0,22 Pepaya 0,45 0,39 Pisang*) 0,30 0,24 Rambutan 0,45 0,42 Salak*) 0,08 0,05 Sawo 0,33 0,19 Sirsak 0,34 0,32 Sukun 0,27 0,30 Semangka **) 0,11 0,09 JUMLAH 0,36 0,40 Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Ket. *): Satuan dalam (ku/rumpun) **): Satuan dalam (ku/hektar)

43

2013

0,21 0,20 0,81 0,53 0,19 0,36 0,19 0,27 0,43 0,24 0,48 0,03 0,33 0,27 0,29 0,08 0,39


0,20 0,21 0,48 0,39 0,18 0,30 0,19 0,27 0,44 0,24 0,33 0,04 0,16 0,34 0,25 0,10 0,43

0,21 0,28 0,84 0,44 0,23 0,28 0,18 0,32 0,44 0,26 0,41 0,05 0,52 0,48 0,33 0,08 0,44


20,67 34,25 1830,35 14,43 5,74 7,60 38,97 -12,81 -2,43 6,42 10,29 2,26 -0,02 -3,22 -0,35 -6,36 50,12 11,01 5,60 -3,37 5,32

3.

Tanaman Hortikultura (Sayur-Sayuran)

Tabel 2.10

Perkembangan Luas Areal Tanaman Sayuran Tahun 2011 -2015

NO

Komoditas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bawang merah Petsai/sawi Kacang panjang Cabe besar Cabe rawit Jamur*) Tomat Terong Buncis Ketimun Labu siam Kangkung Bayam Melinjo**) Petai**)

2011 21 72 353 1120 262 0 46 79 99 72 7 69 98 697.082 101.299

Luas Tanam (Ha) 2012 2013 2014 2015 14 9 20 13 70 60 92 58 286 252 336 198 439 252 294 209 255 270 313 289 2.345 4.062 522 0 30 25 52 41 47 61 82 71 145 103 132 106 37 38 52 30 10 10 6 4 45 70 64 56 45 71 102 62 671.745 96.931 605.375 591.014 91.192 88.374 98.146 653.497

Rata2 perkembangan

-16,95 -0,69 -3,33 -28,91 1,48 18,30 -12,90 -3,41 6,49 -11,01 -7,62 4,04 -1,19 108,24 118,40

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Ket. *) Luas dalam m² **) Luas dalam Jumlah pohon (pohon) Tabel 2.11 Perkembangan Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2011 -2015 NO

Komoditas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bawang merah Petsai/sawi Kacang panjang Cabe besar Cabe rawit Jamur Tomat Terong Buncis Ketimun Labu siam Kangkung Bayam Melinjo Petai

44

Produksi (ton) 2011 40 200 591 3437 464 0 91 303 204 205 22 171 152 10.848 466

2012 72 187 547 1873 664 0 102 254 153 147 6 298 164 5.744 503

2013 47 143 495 1089 655 1 163 228 291 106 22 226 162 809 2.729

2014 47 240 524 1.397 664 2 108 171 241 117 14 202 167 2.645 544


2015 45 165 493 860 747 21 88 215 589 88 8 259 185 4.001 820

Rata2 perkembangan 10,26 1,63 -4,25 -24,38 13,91 522,62 4,91 -6,42 48,07 -17,65 28,68 16,93 5,14 36,32 105,31

Tabel 2.12 Perkembangan Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2011 -2015 NO

Komoditas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bawang merah Petsai/sawi Kacang panjang Cabe besar Cabe rawit Jamur*) Tomat Terong Buncis Ketimun Labu siam Kangkung Bayam Melinjo**) Petai**)

Produktivitas (ku/ha) 2011 50 33,9 25,36 36,37 25,78 0 23,33 50,5 35,79 41,48 31,43 31,09 20,54 0,33 0,32

2012 51 25 21 54 31 3 32 47 15 39 30 66 21 0,18 0,2

2013 52,22 36,74 28,45 56,72 33,25 0,81 46,57 39,31 38,29 46,09 36,67 56,5 31,76 0,15 0,22

2014 33,57 36,92 25,19 58,7 34,76 1,09 41,54 42,75 24,34 33,43 35 49,27 38,84 0,16 0,22

Rata2 perkembangan

2015 50 33 28,66 77,48 45,55 6,14 41,9 43,88 68,49 33,85 40 49,81 33,04 0,2 0,19

0,04 0,03 0,05 0,22 0,16 1,06 0,18 -0,03 0,61 -0,04 0,07 0,22 0,15 -0,08 -0,10

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Ket. *) kg/m² **) (ku/pohon) 4.

Tanaman Hortikultura (Biofarmaka)

Tabel 2.13 Perkembangan Luas Areal Tanaman Biofarmaka 2011-2015 NO

KOMODITAS

Luas Tanam (m2) 2011

2012

2013

2014

Rata2 perkembangan

2015

1.

Jahe

7.051.006

8.606.732

9.830.541

6.734.874

6.435.210

0,09

2.

Laos/Lengkuas

1.032.703

1.146.562

1.449.491

939.009

3.246.089

61,98

3.

Kencur

1.203.048

1.220.138

1.292.253

835.660

1.501.636

12,92

4.

Kunyit

3.217.254

3.457.958

3.057.845

2.666.351

3.799.201

6,40

104.853

3,46

3.950.643

27,30

5.

Lempuyang

161.689

253.091

270.066

89.167

6.

Temulawak

3.177.766

3.588.879

3.770.690

1.585.563

7.

Temuireng

131.295

8.

Kejibeling

9.

Dringo

10.

Kapulaga

11. 12. 13. 14.

Temu kunci

Mengkudu/Pace*) Mahkota Dewa*) Lidah buaya Jumlah

30.001 7.134 32.139

233.155

258.131

28.891

12,96

224

10

-48,70

2.246

2.000

2.750

-14,74

25.800

24.300

15.025

-16,20

67.614

-9,27 -3,60

153.542

197.647

197.647

197.647

8.187

8.650

7.444

3.152

4.777

1.479

2.799

2.799

2.799

3.731

30,64

0

-25,62

19.233.936

427

390

360

410

16.207.670

18.748.389

20.185.730

13.160.085

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Ket. *) dalam pohon (pohon) 45

110.905 224

224 3.273

84.880


8,67

Tabel 2.14 Perkembangan Produksi Tanaman Biofarmaka 2011-2015 NO

KOMODITAS

2011

2012

Produksi (kg) 2013

2014

Rata2 perkembangan

2015

4.189.574

4.771.444

8.948.281

6.697.513

6.392.372

17,93

781.151

1.051.593

1.605.489

1.105.409

2.094.469

36,40

631.953

701.900

1.038.334

23,77

3.817.013

1.722.634

4.745.050

57,64

87.315

83.727

65,26

1.976.055

4.473.067

71,38

50.949

142.808

370,73

0

18

1.

Jahe

2.

Laos/Lengkuas

3.

Kencur

468.485

651.858

4.

Kunyit

1.591.466

2.368.935

5.

Lempuyang

78.412

79.803

349.860

6.

Temulawak

1.535.410

1.401.271

4.545.987

7.

Temuireng

81.212

23.677

369.280

8.

Kejibeling

16.900

0

0

9.

Dringo

9.070

6.059

295

2.400

2.460

-0,75 146,93

10.

Kapulaga

9.746

19.084

11.008

10.528

11.050

13,52

11.

Temu kunci

81.515

95.063

95.063

95.063

58.422

-5,48

12.

Mengkudu/Pace

17.627

29.173

10.216

5.431

8.444

2,29

13.

Mahkota Dewa

414

414

414

414

13.096

14.

Lidah buaya

242

-

75

0

0

Jumlah

8.861.224

10.498.374

20.430.120

12.455.611

19.063.317

765,82 #DIV/0! 31,77

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Tabel 2.15 Perkembangan Produktivitas Tanaman Biofarmaka 2011-2015 NO

KOMODITAS

Produktivitas (kg/m2) 2011

2012

2013

2014

2015

Rata2 perkembangan

1.

Jahe

1,24

1,30

1,81

1,37

1,18

1,50

2.

Laos/Lengkuas

1,81

2,15

2,72

1,44

1,88

7,33

3.

Kencur

0,70

1,22

0,93

1,13

0,99

14,81

1,84

17,82

4.

Kunyit

1,45

1,23

2,23

1,23

5.

Lempuyang

0,92

1,73

1,91

1,17

1,07

12,59

6.

Temulawak

0,94

0,95

2,35

1,40

1,70

32,28

0,88

2,41

53,33

7.

Temuireng

0,88

1,28

1,89

8.

Kejibeling

0,56

0,00

0,00

0

1,80 1,23

0,26 -11,72

9.

Dringo

2,21

2,00

1,20

1,20

10.

Kapulaga

0,57

1,12

0,63

0,59

0,90

24,99

11.

Temu kunci

0,94

1,46

1,46

1,46

1,02

6,54

3,51

1,17 24,73

12.

Mengkudu/Pace *)

4,99

7,62

3,20

3,08

13.

Mahkota Dewa*)

1,93

1,84

1,84

1,84

3,74

14.

Lidah buaya

2,78

0,00

1,50

0

0,00

1,98

1,34

1,46

Jumlah

1,18

1,27

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Ket.*) kg/pohon

46


-1 10,16

5.

Tanaman Perkebunan

Tabel 2.16

Perkembangan Luas Tanam Komoditi Perkebunan di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2015

Tabel 2.17

Luas Tanam, Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2015 47


Tabel 2.18

Perkembangan Luas Tanam Komoditi Perkebunan di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015


Tabel 2.19

Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2015 48


Tabel 2.20 Luas Tanam Kebun Dinas, Jenis dan Jumlah Tanaman s/d akhir Tahun 2015

6. Komoditas Peternakan Komoditas yang menjadi unggulan masyarakat Kabupaten Pacitan adalah ternak Sapi dan Kambing. 1. Budidaya sapi kereman (usaha penggemukan). 2. Usaha penggemukan (fattening), lebih tersentral dan banyak terdapat di wilayah dataran rendah / daerah aliran sungai, antara lain Kec. Arjosari, Pacitan, Ngadirojo. 3. Budidaya sapi betina (usaha pembibitan). 4. Usaha pembibitan (breeding) lebih merata hampir seluruh wilayah Kabupaten, utamanya di wilayah pegunungan dan wilayah intensifikasi pertanian. Beberapa kecamatan yang menonjol antara lain kecamatan Punung, Tulakan, Donorojo dan kebonagung, bandar. 5. Budidaya kambing PE 6. Sedangkan pengembangan kambing PE

wilayah yang sangat potensial dari

agroklimat dan ketersediaan HMT adalah di wilayah Kecamatan Nawangan dan Bandar. Pengusahaan masih diarahkan untuk pembibitan. Perkembangan populasi ternak dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.21 Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2011-2015 Jenis Ternak

2011

2012

2013

2014

2015

Perkembangan (%)

Sapi potong

86.138

94.735

76.615

81.954

83.659

-0,02

500

553

119

117

104

-20,17

116.013

119.380

122.114

132.395

138.639

4,58

21.850

22.340

22.799

28.506

29.085

7,84

Sapi perah Kambing Domba

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, 2015 49


2.5.2 Sarana Prasarana dan Teknologi Pertanian Tabel 2.22 Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Penyerapan Tahun 2012 – 2016 NO

Tahun

RDKK

Alokasi

Penyerapan

Persentase (%) Terhadap RDKK

Penyerapan

1

2011

41.710,61

30.340,00

19.658,76

72,74

64,79

2

2012

53.455,53

31.408,00

24.823,23

58,76

79,03

3

2013

31.032,00

23.390,00

24.535,13

75,37

104,90

4

2014

36.915,23

26.301,00

25.222,90

71,25

95,90

5

2015

25.661,00

25.403,87

64,82

98,42

39.820,63

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, 2015 Tabel 2.23 NO

Bantuan Alat Mesin Pertanian Tahun 2011-2015 JENIS ALSINTAN

JUMLAH

TAHUN

SUMBER DANA

1.

Pengadaan Pompa Air 5,5 PK

12

Unit

2011

DAK

2.

Pengadaan Hand Traktor 6,5 PK

7

Unit

2011

DAK

3.


5

Unit

2011

DAK

4.

Pengadaan Pompa Air 8,5 PK

4

Unit

2011

APBD1 APBN

5.


3

Unit

2011

6.

APPO

5

Unit

2011

APBN

7.

Pompa 5,5 PK

5

Unit

2011

APBN

8.

APPO

4

Unit

2011

APBN

9.

Pompa 6,5 PK

5

Unit

2012

APBD I

10.

Pompa 9,5 PK

4

Unit

2012

APBN

11.

TR2 CAPUNG

2

UNIT

2012

APBN APBN

12.

TR2 G1000

8

UNIT

2012

13.

APPO

24

UNIT

2012

APBN

14.

TR2 G600

14

UNIT

2012

APBN

15.

HANDSPRAYER

2

UNIT

2013

APBN TP

16.

POMPA AIR

5

UNIT

2013

APBN TP

17.

APPO

50

UNIT

2013

APBN TP

18.

HAND TRAKTOR

51

UNIT

2013

APBN TP

19.

TR 2 (G3000)

4

UNIT

2013

APBN PSP

20.

TR 2 (G3000)

2

UNIT

2013

APBD I

21.

POMPA AIR 8 PK

2

UNIT

2013

APBD I

22.

RICE TRANSPLANTER

1

UNIT

2013

APBN PSP

23.

POMPA AIR 8,5 PK

2

UNIT

2013

APBN PSP

50


NO

JENIS ALSINTAN

JUMLAH

TAHUN

SUMBER DANA

24.

PUMPTRACK 8,5 PK

7

UNIT

2013

DAK

25.

PUMPTRACK 6,5 PK

10

UNIT

2013

DAK

26.

POMPA AIR 5,5 PK

29

UNIT

2013

DAK

27.

TR 2 (G1000)

12

UNIT

2014

APBN

28.

TR 2 (G1000)

2

UNIT

2014

APBD Prov

29.

Pompa Air 6,5 PK

4

UNIT

2014

APBD Prov

30.

Pumptrack

3

UNIT

2014

DAK

31.

POMPA AIR 5,5 PK

4

UNIT

2014

DAK

32.

Hand Traktor G 1000

94

UNIT

2014

APBN

33.

POMPA AIR 8,5 PK

38

UNIT

2014

APBN

34.

HAND TRAKTOR CAPUNG

2

UNIT

2014

APBN

35.

POMPA AIR

2

UNIT

2014

APBN

36.

HAND SPRAYER

2

UNIT

2014

APBN

37.

GRANULATOR

1

UNIT

2014

APBN

38.

TR2 G600

9

UNIT

2014

APBN

39.

APPO

23

UNIT

2014

APBN APBN

40.

HAND TRAKTOR

20

UNIT

2014

41.

TRAKTOR RODA 2

15

UNIT

2015

APBN

42.

POMPA AIR

9

UNIT

2015

APBN

43.

HAND TRACTOR

3

UNIT

2015

APBD I

44.

POMPA AIR

4

UNIT

2015

APBD I

45.

APPO

4

UNIT

2015

APBD PROV.

46.

TRAKTOR RODA 2

UNIT UNIT

2015

APBN-P

2015

APBN-P II

47.

TRAKTOR RODA 2

55 10

48.

POMPA AIR

2

UNIT

2015

APBN-P II

49.

POMPA AIR

15

UNIT

2015

APBN-P TP PROV APBN-P TP PROV

50.

TRAKTOR RODA 2

34

UNIT

2015

51.

RICE TRANSPLANTER

8

UNIT

2015

APBN-P

52.

SEEDING TRAY

8

UNIT

2015

APBN-P

53.

POMPA AIR

40

UNIT

2015

APBN-P

JUMLAH TOTAL 690 UNIT Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, 2015

51


Tabel 2.24 Perkembangan dan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Tahun 2011-2015

52


Tabel 2.25 Jenis Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan Keadaan s/d Desember Tahun 2015


53


2.5.3 Prasarana dan Sistem Pendukung 1. Rumah Potong Hewan (RPH) ) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Pacitan berfungsi salah satunya sebagai tempat terjadinya proses perubahan dari ternak/ hewan hidup

manjadi

karkas/

daging.

Selain

itu

berperan

dalam

rangka

menyediakan bahan asal hewan berupa daging dan hasil olahannya yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) bagi konsumen sehingga dengan pemeriksaan hygiene dan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan secara menyeluruh sangat diperlukan agar konsumen merasa terlindungi dan aman dari kemungkinan penularan penyakit yang berasal dari bahan asal hewan. 2. Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) Pusat Kesehatan Hewan merupakan ujung tombak dalam mendukung pengembangan ternak di wilayah Kabupaten Pacitan pada umumnya dan meningkatkan status kesehatan ternak pada khususnya. Walaupun bangunan fisik yang ada di Kabupaten Pacitan baru ada satu yakni Puskeswan Pacitan di Desa Semanten, Kec. Pacitan, tetapi hal ini tidak menyurutkan kerja para petugas di lapangan untuk menjalankan tugas dalam mendukung program peningkatan status kesehatan hewan, sehingga muaranya akan terjadi peningkatan populasi dan pemerataan ternak di Kabupaten Pacitan. Pelayanan kesehatan hewan yang telah dilakukan oleh petugas Puskeswan bersifat aktif dari petugas Puskeswan maupun pasif berdasarkan laporan dari peternak. Selain pelayanan kesehatan hewan, juga dilaksanakan pelayanan inseminasi buatan/kawin suntik pada ternak sapi maupun kambing. 3. Pos Check Point Pos check poin terletak di Desa Mantren Kecamatan Punung dan berfungsi untuk mengadakan pengawasan lalu lintas ternak masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Pacitan khususnya dan dari wilayah Jawa Timur pada Umumnya. 4. Laboratorium Type C Laboratorium Kesehatan Hewan Type C di Kabupaten Pacitan dapat membantu para petugas lapangan dalam meneguhkan atau menolak diagnosa sementara, sehingga bermanfaat antara lain untuk: – Menggali informasi secara dini tentang keberadaan penyakit hewan di wilayah kabupaten Pacitan

54


– Menjaga lingkungan budidaya tetap sehat dan aman dalam berusaha di bidang peternakan – Mencegah pencemaran zat kimia berbahaya pada produk pangan asal hewan – Menekan kerugian masyarakat akibat mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang tidak ASUH – Memberikan rasa aman pada masyarakat akibat mengkonsumsi produk pangan asal hewan. Pemeriksaan yang bisa dilakukan di Laboratorium kesehatan hewan type-C kabupaten pacitan antara lain: – Pemeriksaan telur cacing pada sampel feces dengan metode natif dan sentrifuge – Pemeriksaan adanya kandungan zat kimia berbahaya (formalin, boraks) pada produk pangan asal hewan (daging). – Pemeriksaan awal terjadinya pembusukan pada daging. 5. Pasar Hewan Pasar hewan di Kabupaten Pacitan terdiri dari pasar hewan kabupaten di Desa Semanten (setiap pon), pasar hewan Tulakan di Desa Tulakan (setiap wage), pasar hewan Punung di Desa Punung (setiap pahing), pasar hewan Nawangan di Desa Nawangan (setiap wage) dan di Desa Penggung (setiap kliwon). Dari semua pasar hewan diatas yang melayani pasokan ternak ke luar kabupaten hanya pasar hewan Pacitan dengan menyertakan SKPKH (Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Hewan) untuk setiap ternak. Selain pasar hewan terdapat Poultry shop, toko dan pengecer obat hewan antara lain : a. Pasar Hewan Kec. Pacitan dan Kec. Punung. b. Poultry Shop “SATWA”. Jl. Gatot Subroto. Pacitan. c. Kios obat hewan ”PUTRA KEMBANG”. Jl. Posong No. 19 Pacitan. d. Kios Obat Hewan “PASOPATI”. Jl. Petung No. 11 Pacitan. e. Pasar burung Arjowinangun

2.5.4 Usaha Pertanian/Agribisnis Usaha pertanian meliputi usaha pasca panen perkebunan, produk daging, telur dan susu.

55


Tabel 2.26

Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Perkebunan di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015


Tabel 2.27

Penyulingan Minyak Daun Cengkeh di Kab. Pacitan Keadaan Pada Tahun 2015


56


Tabel 2.28

Perkembangan Jumlah Pengusaha Pengumpul Komoditi Perkebunan Keadaan Tahun 2013-2015


Tabel 2.29

Perkembangan Produksi Hasil Ternak Tahun 2011-2015 Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Produksi Daging (kg)

2.992.221

3.330.587

3.059.677

3.589.491

3.183.771

Telur (kg)

396.925

402.461

411,028

496,406

497.000

Susu (liter)

184.007

203.512

24.000

22.350

70.664

Secara grafis keragaan produksi hasil ternak dapat dilihat pada gambar 2.3

Gambar 2. 3 Keragaan Produksi Hasil Ternak Tahun 2011-2015

57


2.5.5 SDM Pertanian Tabel 2.30 Keragaan Kelompok dan Gapoktan tahun 2015

Tabel 2.31 Perkembangan Klas Kelompok Tani Tahun 2011-2015

Klas Kelompok 2011

TAHUN

2012 2013 2014 2015

PEMULA

89

%

LANJUT

%

MADYA

UTAMA

%

JMH KELOMPOK

6,89

778 60,26

392 30,36

32

2,48

1291

144 10,50

802 58,45

394 28,72

32

2,33

1372

141 10,26

802 58,37

397 28,89

34

2,47

1374

125

9,06

824 59,75

396 28,72

34

2,47

1379

132

9,24

864 60,50

404 28,29

28

1,96

1428

2.5.6 Prestasi dan Penghargaan 58

%


Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam kuran waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.32 Tabel 2.32

Prestasi dan Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2011-2015

No.

Nama Penghargaan

Penerima

Instansi Pemberi

Tahun

1

Juara II Tingkat Provinsi UP3HP (Unit Pengolahan Pemasaran Produk Hasil Pertanian) Juara II Tingkat Provinsi Jatim PUAP

Kelompok Tani Wanita Ngudi Rejeki Dusun Semo Desa Arjosari Kecamatan Arjosari Kelompok Tani Mardi Rahayu Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Bupati Pacitan

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

2011


2011

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YAYASAN DAMANDIRI (PROF. DR. HARYONO SUYONO Kementerian Pertanian

2011

2 3

ANUGERAH AGRO INOVASI (Penggerak Inovasi KRPL Balitbangtan) ADHI KARYA PANGAN NUSANTARA

4

2011

5

DAMANDIRI AWARD

Bupati Pacitan

6

Peringkat ke-5 Penilaian Lomba Kelompok Peternak dan Petugas Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013

Kelompok “DONO ASIH” Ds. Jetis Lor Kec. Nawangan

7

Terbaik I Hasil Evaluasi dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tingkat Bakorwil madiun Tahun 2013

HIPPA “SIDO RUKUN” Ds. Sukoharjo, Kec. Pacitan

Bakorwil Madiun

2013

8

Juara III Penyuluh Teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur

LANTIP MARJUKI, SP

2014

9

Juara Harapan II Lomba Stand KTNA PENAS Petani Nelayan XIV Juara III Lomba Pokmas APP Tahun 2014 Tingkat Provinsi Jawa Timur

KTNA Kabupaten Pacitan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur Jawa Timur) Kementerian Pertanian

Kelompok Masyarakat SRI REJEKI Desa Kledung Kecamatan Bandar


2014

Juara II Mantri Tani Tingkat Provinsi Jawa

Ir. AGUS RIYADI (KUPT)

Dinas Pertanian Provinsi Jawa

2015

10

11

59

Bupati Pacitan


2012

2013

2014

No.

Nama Penghargaan

Penerima

Timur 12

Juara II Kelompok Ternak Tingkat Provinsi Jawa Timur

13

Juara I LM3 Tingkat Provinsi Jawa Timur

Instansi Pemberi

Tahun

Timur Kelompok Ngudi Rahayu II Desa Ngromo Kecamatan Nawangan AHMAD SHODIQ (Ketua Kelompok LM3)


2015


2015

2.4 Hambatan-Hambatan Utama Pembangunan pertanian merupakan usaha dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai pihak, juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang kadang sulit diatasi. Berbagai hambatan dan permasalahan yang senantiasa dihadapi dalam upaya menjaga stabilitas dan produksi pertanian, yaitu: a. Terbatasnya infrastruktur

pertanian di sentra produksi pangan dan kawasan

pertanian b. Terbatasnya kapasitas petani dan pelaku usaha sektor pertanian c. Sarana prasarana dan teknologi peningkatan produksi pertanian belum optimal d. Alih fungsi, degradasi dan penurunan kesuburan lahan pertanian e. Berkembangnya OPT dan gangguan penyakit pada komoditas pertanian f. Terbatasnya kemampuan SDM pertanian dalam peningkatan kualitas produksi pertanian g. Belum terpadunya berbagai sektor dalam menunjang pembangunan pertanian

3 60

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian 2016-2021]

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Dalam menjalankan tugasnya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang pertanian dan fungsinya Dinas Pertanian akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis. Hal tersebut dipengaruhi oleh sumberdaya dan capaian kinerja yang dimiliki serta potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan memiliki banyak sumberdaya di bidang pertanian, namun demikian terdapat beberapa permasalahan pelayanan di bidang pertanian dan isu-isu strategis yang akan mewarnai pembangunan pertanian di Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPMD Kabupaten Pacitan telah dijabarkan ke dalam program pembangunan dan program prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan (RPJMD). Untuk itu diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pelayanan Dinas Pertanian untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam pencapaian misi Bupati di bidang pertanian. Beberapa permasalahan mendasar pembangunan pertanian terkait dengan pelayanan Dinas Pertanian diuraikan dalam tabel berikut. Tabel 3.1 Perumusan Permasalahan Pertanian Berdasarkan Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 Misi Membangun perekonomian masyarakat Tdengan menggerakkan epotensi daerah didukung l ketersediaan ainfrastruktur yang memadai

3.2

a

h

Tujuan

Sasaran

Permasalahan

Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

Meningkatnya daya saing sektor pertanian

Terbatasnya infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan dan kawasan pertanian Terbatasnya kapasitas petani dan pelaku usaha sektor pertanian

Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan

Sarana prasarana dan teknologi peningkatan produksi pertanian belum optimal Alih fungsi, degradasi dan penurunan kesuburan lahan pertanian Berkembangnya OPT dan gangguan penyakit pada komoditas pertanian Terbatasnya kemampuan SDM pertanian dalam peningkatan kualitas produksi pertanian

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Arah pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 61


2016–2021, visi pembangunan Kabupaten Pacitan yang akan diwujudkan selama 5 tahun adalah: “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”.

Untuk

mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut: Pertama

:

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel

Kedua

:

meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat

Ketiga

:

membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Keempat

:

meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pacitan Tahun 2016 – 2021 serta mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Pacitan terutama di misi ketiga, yaitu membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pada misi ketiga terdapat tiga tujuan dengan dua

tujuan yang menjadi bidang urusan

pertanian dan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja dan program seperti pada tabel berikut:

62

...............................................................


Tabel 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bupati Pacitan Misi

Tujuan

Membangun Meningkatkan perekonomian daya saing masyarakat dengan ekonomi daerah menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Sasaran Meningkatnya daya saing sektor pertanian

Indikator Sasaran

Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan perikanan

Strategi Meningkatkan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian

Arah Kebijakan

Program

Pemenuhan Program Peningkatan Penerapan infrastruktur Teknologi Pertanian/perkebunan pertanian di sentra produksi pangan

Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Indikator Kinerja Indeks Pertanaman Padi (IP) Diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%) Persentase peningkatan kelas kelompok tani Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan Diseminasi teknologi peternakan pada peternak (%) Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau Persentase status kesehatan ternak (%) Produksi daging (kg) Produksi telur (kg) Produksi Susu (lt) Populasi ternak besar (ekor) Populasi ternak kecil (ekor) Populasi unggas (ekor)


63


Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita (%)

Pacitan bebas rawan pangan


Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Produksi (ton/Ha)

hasil

perkebunan

Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h) Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h) Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton) Produksi hortikultura (ton)

3.3

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Renstra Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian dalam Renstranya menyebutkan visi sebagai berikut:: "Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian dengan keterkaitan sebagaimana tabel 3.3. Tabel 3.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan VISI Terwujudnya Sistem PertanianBioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

MISI 1. Mewujudkan kedaulatan pangan

TUJUAN 1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan

2. Mewujudkan sistem 2. Meningkatkan nilai pertanian tambah dan daya bioindustriberkelanjuta saingproduk pangan dan n. pertanian

3. Mewujudkan kesejahteraan petani. 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

SASARAN 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdayasaing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yangbaik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan 2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian 3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit 4. Penguatan kelembagaan petani 5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian 6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi 7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian 64


Selain tujuh strategi utama, terdapat sembilan strategi pendukung sebagai berikut : 1.

Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian

2.

Peningkatan dukungan perkarantinaan

3.

Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi

4.

Pelayanan informasi publik

5.

Pengelolaan regulasi

6.

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

7.

Pengelolaan perencanaan

8.

Penataan dan penguatan organisasi

9.

Pengelolaan sistem pengawasan

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pertanian memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanian dan mendukung program nasional percepatan swasembada pangan, peningkatan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan daya saing dan peningkatan kesejahteraan petani. 3.3.2 Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Visi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur disebutkan sebagai Visi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu: "Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk kesejahteraan petani". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 3.4. Pernyataan visi dan misi serta penekanan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur memberikan arahan bagi seluruh daerah didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pertanian, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan.

65


Tabel 3.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur VISI

Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk kesejahteraan petani

MISI

TUJUAN

SASARAN

1. Mewujudkan 1) Meningkatkan 1) Peningkatan kemandirian pangan produksi dan Produksi dan melalui peningkatan produktivitas Produktivitas produksi dan tanaman pangan Komoditas Utama produktivitas tanaman dan hortikultura dan Unggulan pangan dan secara 2) Peningkatan hortikultura secara berkelanjutan Efisiensi, Kualitas berkelanjutan untuk memenuhi dan Jumlah 2. Meningkatkan produk kebutuhan Olahan Produk pangan segar dan konsumsi dan Tanaman olahan yang aman bahan baku 3) Peningkatan konsumsi dan berdaya industri Kapasitas Petani saing tinggi pengolahan; 4) Fasilitasi peralatan 3. Mewujudkan usaha 2) Meningkatkan nilai mesin pertanian pertanian dengan tambah dan daya 5) Sasaran menumbuhkan saing produksi Penyaluran Pupuk ekonomi produktif di tanaman pangan Subsidi pedesaan. dan hortikultura; 3) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani.

3.3.3 Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah: “TERWUJUDNYA

KESEJAHTERAAN

PETERNAK

DAN

PEMENUHAN

KONSUMSI PROTEIN HEWANI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PRODUK PETERNAKAN YANG AMAN SEHAT UTUH DAN HALAL Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah: 1. Meningkatkan

kualitas

pemberdayaan

masyarakat

peternak

melalui

kelembagaan yang tangguh dengan berperan aktif dalam merubah pola usaha tradisional menjadi pola usaha berorientasi bisnis; 2. Mengembangkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditas peternakan dan pengamanan ternak 3. Menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan didukung pembinaan berkelanjutan

66


4. Mengembangkan produk – produk unggulan yang berdaya saing menghadapi pasar global. 5. Mendorong

peningkatan

kontribusi

subsektor

peternakan

terhadap

perekonomian Jawa Timur melalui peningkatan PDRB, lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pernyataan visi dan misi serta penekanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memberikan arahan bagi seluruh daerah Kabupaten di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Peternakan . Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pertanian, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1

Telahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi a. Kebijakan Berdasarkan RTRW Jawa Timur Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam sistem perwilayahan Jawa Timur, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung - Banyuwangi. Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan

67


Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan akan membangkitkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah. b. Telahaan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan

terhadap

isu

permasalahan

serta

potensi

dan

prospek

pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan

sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain

yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal-hal terbut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur lahan harus mempertimbangkan : 1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas; 2. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya; 3. Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah. 4. Wilayah Kars Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan; 5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah);

68


6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan adalah: wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: 1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi; 2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan; 3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu: 1)

Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.

2)

Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.

3)

Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor / subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif / multiplier effect yang tinggi.

4)

Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu

hasil

pembangunan

sektor

lain

terlebih

dahulu,

sehingga

perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama. Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiaptiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, adalah :

69


1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro; 2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan 6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah; 7. Strategi penataan kawasan strategis; 8. Strategi penataan wilayah pesisir; dan 9. Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. 3.4.2 Telahaan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Kawasan budidaya keberadaannya angat penting bagi pemenuhuan kebutuhan hidup masyarakat dan ekonomi wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya yang mencakup perwilayahan Kabupaten Pacitan terdiri atas hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan

perikanan,

kawasan

pertambangan,

kawasan

industri,

kawasan

pariwisata dan kawasan permukiman. Pengelolaan

kawasan

peruntukan

pertanian

merupakan

pengembangan

komoditas pertanian di Kabupaten Pacitan yang diarahkan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Kawasan peruntukan pertanian terbagi atas tiga jenis kegiatan, yaitu: 3.4.2.1 Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura

dikelompokan mejadi

kelompok tanaman pangan padi dan palawija sedangkan kelompok hortikultura buah-buah, sayuran, dan biofarmaka. Kawasan pengembangan palawija berada di lahan dataran rendah dengan kemiringan < 15 %. Sedangkan kawasan pengembangan tanaman sayuran berada di lahan dataran tinggi dengan kemiringan kemiringan > 15 % dan berhawa sejuk. Kawasan budidaya padi sawah berada didataran datar sampai berombak yang memiliki sumber air mencukupi. Kelompok buah–buahan dan bio farmaka dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan. 3.4.2.2 Peternakan

70


Kawasan

budidaya

peternakan

dikelompokkan

menjadi

dua

kawasan

pengembangan yaitu kawasan pengembangan ternak kerbau dan sapi, kambing dan domba. Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan

peternakan.

Untuk

meningkatkan

produksi

peternakan

maka

pengembangannya perlu dilakukan dengan teknologi tinggi. Dengan teknologi ini menyebabkan tidak adanya bau dan limbah dari kegiatan peternakan yang dapat mengganggu lingkungan setempat. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Pacitan sebaiknya dibuat dengan luasan yang tidak terlalu besar dengan maksimal luasan 100 ha, untuk menjaga lingkungan agar tetap higienis, selain itu peternak wajib menyediakan pengolahan limbah buangan untuk ditreatmen sesuai dengan ambang batas minimum yang dapat ditolerir. Dengan demikian keberadaan peternakan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya terutama bagi masyarakat secara luas. 3.4.3 Telahaan Terhadap KLHS Kabupaten Pacitan Berkembangnya

kebutuhan

lahan

untuk

kegiatan

perekonomian

dan

pengembangan wilayah telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan yang cukup besar di wilayah DAS Grindulu Kabupaten Pacitan. Kawasan hutan yang selama ini

berfungsi

sebagai

kawasan

konservasi

sudah

semakin

terancam

keberadaannya dan telah berubah menjadi lahan pertanian. Meningkatnya alih fungsi lahan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dimana kawasan yang semula merupakan kawasan untuk konservasi menjadi lahan budidaya yang menyebabkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air menjadi berkurang dan rusaknya struktur tanah sehingga dalam jangka panjang akan berpotensi menyebabkan meningkatnya erosi dan banjir. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan perlu disusun suatu arahan perencanaan dan program yang meliputi : 3.4.3.1 Arahan rencana pengendalian kawasan terbangun, meliputi : a. Pembatasan pembangunan pada kawasan konservasi dan lahan pertanian produktif b. Pengetatan aturan dan perijinan yang berhubungan dengan alih fungsi lahan (Perda, IMB) untuk kawasan terbangun. c. Sistem reward dan punishment untuk mengurangi terjadinya alih fungsi lahan dengan sanksi yang tegas. 3.4.3.2 Arahan rencana pengendalian alih fungsi lahan meliputi :

71


a. Program alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. b. Perlindungan dan percegahan alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan konservasi. 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya serta isu strategis Kabupaten Pacitan 2016-2021 di bidang pertanian yaitu penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan daerah maka isu strategis Dinas Pertanian selama lima tahun ke depan yaitu: 1. Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan 2. Peningkatan daya dukung lahan, sarana prasarana dan teknologi pertanian 3. Peningkatan kemandirian dan kualitas petani 4. Peningkatan mutu dan daya saing komoditas pertanian

72


4

4.1

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi

4.1.1 Visi Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021, maka dirumuskan visi Dinas Pertanian tahun 2016 – 2021 adalah: “ TERWUJUDNYA PETANI YANG MAJU DAN SEJAHTERA“ 4.1.2 Misi Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 sebagai berikut: 1. Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian 2. Mengembangkan Sarana Prasarana dan Teknologi Pertanian 3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pertanian 4. Mengembangkan Agribisnis 4.2

Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan pertanian ditetapkan sebagai berikut: 5. Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan 6. Meningkatkan daya dukung lahan, sarana prasarana dan teknologi pertanian 7. Meningkatkan kemandirian dan kualitas petani 8. Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut: 1. Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura 2. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan 3. Meningkatnya produksi komoditas peternakan 4. Meningkatnya pengelolaan lahan air dan alsintan 5. Fasilitasi peningkatan kapasitas petani dan kelompok 6. Peningkatan efisiensi, kualitas dan mutu produk pertanian Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan keterkaitan masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

73


Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian

TERWUJUDNYA PETANI YANG MAJU DAN SEJAHTERA

Visi

74

Misi Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian

Tujuan Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan

Sasaran Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura

Indikator Kinerja Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h) Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h) Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton) Produksi hortikultura (ton)

Peningkatan produksi komoditas perkebunan Peningkatan produksi komoditas peternakan

Mengembangkan Sarana Prasarana dan Teknologi Pertanian

Meningkatkan daya dukung lahan, sarana prasarana dan teknologi pertanian

Terpenuhinya sarana prasarana dan teknologi pertanian di kawasan sentra

Meningkatkan Kapasitas SDM Pertanian

Meningkatkan kemandirian dan kualitas petani

Fasilitasi peningkatan kapasitas petani dan kelompok

Mengembangkan Agribisnis

Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian

Peningkatan efisiensi, kualitas dan mutu produk pertanian


Produksi hasil perkebunan (ton/Ha) Produksi daging (kg) Produksi telur (kg) Produksi Susu (lt) Populasi ternak besar (ekor) Populasi ternak kecil (ekor) Populasi unggas (ekor) Persentase status kesehatan ternak (%) Indeks Pertanaman Padi (IP) Diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%) Diseminasi teknologi peternakan pada peternak (%) Persentase peningkatan kelas kelompok tani Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan dibuat sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

4.3.1

Strategi Strategi untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian tahun 2016-2021, sebagai berikut:

4.3.2

1.

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

2.

Intensifikasi tanaman perkebunan

3.

Peningkatan populasi ternak

4.

Peningkatan alsin dan infrastruktur

5.

Penerapan teknologi pertanian

6.

Pendampingan dan penyuluhan

7.

Penerapan teknologi pasca panen

Kebijakan Arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih. Hal ini diimplementasikan dalam Renja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan prioritas ketahanan pangan daerah dan

daya saing ekonomi. Kebijakan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu: 1.

Pengembangan komoditas berbasis kawasan

2.

Peningkatan produktivitas perkebunan

3.

Penumbuhan sentra peternakan

4.

Pemenuhan sarana prasarana teknologi pertanian di kawasan sentra

5.

Peningkatan adopsi dan penerapan teknologi

6.

Peningkatan Pendampingan dan Pengawalan Teknologi

7.

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program yang dilaksanakan secara jelas ditunjukkan pada tabel 4.2.

75


Tabel 4.2 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan VISI: TERWUJUDNYA PETANI YANG MAJU DAN SEJAHTERA Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Program

MISI 1. Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan

Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura

Meningkatnya produksi komoditas perkebunan Meningkatnya produksi komoditas peternakan

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Pengembangan komoditas berbasis kawasan

Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h)

Intensifikasi tanaman perkebunan

Peningkatan produktivitas perkebunan

Peningkatan populasi ternak

Penumbuhan sentra peternakan

Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton) Produksi hortikultura (ton) Produksi hasil perkebunan (ton/Ha)

Produksi daging (kg) Produksi telur (kg)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi Susu (lt) Populasi ternak besar (ekor) Populasi ternak kecil (ekor) Populasi unggas (ekor)

MISI 2. Mengembangkan Sarana Prasarana Meningkatkan Meningkatnya daya dukung pengelolaan lahan lahan, sarana air dan alsintan prasarana dan teknologi pertanian

dan Teknologi Pertanian Peningkatan alsin Pemenuhan dan infrastruktur sarana prasarana teknologi pertanian di kawasan sentra Penerapan Peningkatan teknologi pertanian adopsi dan penerapan teknologi

MISI 3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pertanian Meningkatkan Fasilitasi Pendampingan dan kemandirian dan peningkatan penyuluhan kualitas petani kapasitas petani dan kelompok

Peningkatan Pendampingan dan Pengawalan Teknologi

Persentase status kesehatan ternak (%)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Indeks Pertanaman Padi (IP)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

Diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%) Diseminasi teknologi peternakan pada peternak (%) Persentase peningkatan kelas kelompok tani

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan MISI 4. Mengembangkan Agribisnis Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian

76

Peningkatan efisiensi, kualitas dan mutu produk pertanian

Penerapan teknologi pasca panen

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau


Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2016-2021 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain. Kebijakan dan program unggulan urusan pertanian yaitu 1. Pertanian Untuk Kini dan Nanti, melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian. 2. Bangga Beternak, melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Rencana program dan kegiatan disusun untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan. Untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, terdiri dari 9 program, yaitu: 1. Program Pelayanan Arministrasi Perkantoran 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5. Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 8. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan 9. Program Peningkatan Kualitas Bahan baku Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 diuraikan pada Tabel 5.1.................................................................

77


TABEL 28.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021

Program/ Kegiatan

1 Program Pelayanan Arministrasi Perkantoran Peningkatan dan Pengelolaan administrasi perkantoran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna (DAK)

Indikator Program (Outcome) Kegiatan (output) 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Terpenuhinya kebutuhan barang/ jasa kantor, pemeliharaan kantor (paket) % tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen) Indeks Pertanaman Padi (IP) Diseminasi Teknologi Pertanian pada Kelompok Tani (%) Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%) Cakupan Kelompok tani yang di latih teknologi perkebunan

Sarana &Prasarana Pertanian yg dibangun (unit) Pengadaan alsintan (Unit)

78

Kelompok Sasaran

3

Rencana Kinerja

Data Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (2016)

Target

4

5

100

Dinas dan UPT

Th. 2017 Rp.

100

6 1.000.000.000

1 Pkt

1.000.000.000

100

Target 7

Th. 2019 Rp.

100

8 1.015.000.000

1 Pkt

1.015.000.000

40.000.000

Dinas

BPP, Kelompok Tani, Masyarakat

Th. 2018 Target 9

Th. 2020 Rp.

100

10 1.025.000.000

1 Pkt

1.025.000.000

40.000.000

Target 11

Rp.

100

12 1.035.000.000

1 Pkt

1.035.000.000

45.000.000

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Th. 2021 Target 13

Rp.

100

14 1.050.000.000

1 Pkt

1.050.000.000

45.000.000

40.000.000

5

40.000.000

5

45.000.000

5

45.000.000

13.796.440.000

1,76

14.782.000.000

1,76

15.580.000.000

1,77

16.411.000.000

Target 15

100

16 5.125.000.000

1 Pkt

5.125.000.000

50.000.000

5

50.000.000

220.000.000

5

1,75

1,75

7,56

17,43

27,30

37,00

46,70

56,40

56,40

2,62

2,97

3,05

3,12

3,19

3,26

3,26

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,25

294

75 10

7.479.154.800

82

8.227.070.280

15


57 15

8.638.423.794

60 15

9.097.570.234

1,77 18.365.000.000

Rp.

1,77

220.000.000

78.934.440.000

66 10.188.585.521

66

43.630.804.629

16

16

-

-

Program/ Kegiatan

Pendampingan dan Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian (PPSP)

Rehabilitasi Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengaadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Indikator Program (Outcome) Kegiatan (output)

Kelompok Sasaran

Jumlah Peserta sharing TP (org); sosialisasi PSP (orang; evaluasi PSP (paket) dan Penyusunan dan Work Shop RDKK (12 Paket) Sarana dan Prasarana Pertanian yg dibangun (unit) Pengadaan Alsintan (unit)

Kelompok tani

Sarana dan Prasarana Pertanian yg dibangun (unit) Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknologi (paket)

Kelompok tani, Dinas

Sarana dan Prasarana Pertanian (unit)

Kelompok tani, masyarakat

Kelompok tani


Rencana Kinerja Th. 2017 Target

Th. 2018 Rp.

1.070

3300

18

24

175.500.000

Target

Rp.

10 Pkt

117.000.000

Target

Th. 2020 Rp.

Target


Th. 2021 Rp.

Target

Rp.

Target

184.275.000

3500

193.488.750

3600

203.163.188

3700

227.136.444

3700

983.563.381

30

-

35

-

40

-

50

-

50

-

450.450.000

11 Pkt

122.850.000

495.495.000

12 Pkt

128.992.500

545.044.500

13 Pkt

135.442.125

609.359.751

14 Pkt

151.424.296

2.509.849.251

14 Pkt

5.797.354.720

6.123.599.956

6.429.779.954

7.188.493.988

31.154.513.818

3.531.000.000

4.742.000.000

4.913.000.000

5.091.000.000

6.296.000.000

24.573.000.000

54,47

54,59

54,73

54,86

54,91

55,00

55,00

Produktifitas Tanaman Pangan per hektar padi dan palawija (kw/ha)

90,61

90,72

90,84

90,95

91,02

91,09

91,09

Produksi Tanaman Pangan (padi dan Palawija) (ton)

885.114

886.251

887.408

888.455

889.162

889.804

889.804

65.836

71.434

77.629

84.502

92.145

100.663

100.663

79

655.708.921

5.615.285.200

Produktifitas Padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/ha)

Produksi Tanaman Hortikultura (ton)

Rp.

3400

409.500.000

0

Th. 2019


Program/ Kegiatan

Indikator Program (Outcome) Kegiatan (output)

Kelompok Sasaran

Produksi Hasil Perkebunan (Ton) Pengembangan Bibit Unggul pertanian/ perkebunan

Bimbingan Teknis pengamatan, Identifikasi dan Pengemdalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bantuan saprodi

Peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daeran Pengembangan Pupuk organik

37.482,087

Kelompok tani

Bimbingan teknik peningkatan produksi hortikultura (paket) Bimtek Kelompok pengendalian tani OPT (orang) Pengembang Agensia (klp)

Sarana prasarana pengendali OPT (paket) Peningkatan Produksi Bimtek Tanaman Pangan peningkatan produksi tp (paket); Bantuan saprodi (paket) Anti Poverty Program Jumlah Petani (APP) Bidang Pertanian yang mendapatkan pelatihan (orang) Anti Poverty Program Terlaksananya (APP) Bidang pendampingan Perkebunan Anti Proventy Pengadaan sarana budidaya (paket); Fasilitasi pengolahan paska panen (paket) Promosi produk unggulan (event); Jumlah komoditas yang di promosikan (buah) Pelatihan pengembangan pupuk organik

80


Kelompok tani


Rp.

37.632,085

1 Pkt

Th. 2019

Target

Rp.

Target

37.780,100

387.000.000

1 Pkt

Rp.

Target

37.932,100

Rp.

Target

38.082,150

38.232,087

1 Pkt

515.016.000

1 Pkt

539.086.560

1 Pkt

697.146.469

1 Pkt

1 Pkt

-

1 Pkt

-

1 Pkt

-

1 Pkt

-

1 Pkt

220 org

213.300.000

220 org

220.765.500

220 org

228.492.293

220 org

281.045.520

220 org

1.101.603.312

12 Klp

-

1 pkt

-

125 Org/Pkt

2.886.479.565

-

12 Klp

-

12 Klp

-

12 Klp

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

-

1 pkt

-

1 pkt

414.000.000

120 Org/Pkt

558.900.000

578.461.500 125 Org/Pkt

598.707.653

133.000.000

180 org

179.550.000

190.864.250

197.544.499

133.000.000

0

Rp.

497.600.000

12 Klp

Kelompok masyarakat

Target

1 Pkt

12 Klp

180 org

Rp.

38.232,087

210

120 Org/Pkt


Th. 2021

220 org

720

158.000.000

Th. 2020

18.000

Kelompok masyarakat

Kelompok tani

Th. 2018

120 Org/Pkt

180 org

179.550.000

180 org

185.834.250

125 Org/Pkt

180 org

192.338.449

736.410.413

242.979.733

180 org

236.576.292

2.635.849.029

943.938.482

927.298.991

25 pkt

483.000.000

26 pkt

652.050.000

28 pkt

674.871.750

32 pkt

698.492.261

35 pkt

859.145.481

35 pkt

3.367.559.493

Dinas

10 pkt

183.000.000

15 pkt

247.050.000

20 pkt

255.696.750

25 pkt

264.646.136

30 pkt

325.514.748

30 pkt

1.275.907.634

Kelompok tani

12 pkt

158.000.000

12 pkt

213.300.000

12 pkt

220.765.500

12 pkt

228.492.293

12 pkt

281.045.520

12 pkt

1.101.603.312


Program/ Kegiatan

Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan Agropolitan Pembangunan Jalan Produksi Peremajaan, Itensitas dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

Optimalisasi Sumberdaya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Indikator Program (Outcome) Kegiatan (output) Tertanamnya Bibit tanaman perkebunan di kawasan Agropolitan Tersedianya infrastruktur perkebunan Terlaksananya peremajaan , itensivikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan Terlaksananya eradikasi OPT dan Pengadaan Sarana Prasarana Pengendali OPT Status kesehatan ternak (%)

Kelompok Sasaran

Produksi daging (kg) Produksi telur (kg) Produksi susu (ltr)

Populasi Ternak Besar (ekor) Populasi Ternak Kecil (Ekor) Populasi Unggas (Ekor)

81


Th. 2018 Rp.

Th. 2019

Target

Rp.

Target

Th. 2020 Rp.

Target


Th. 2021 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Kelompok tani

283.000.000

382.050.000

395.421.750

409.261.511

503.391.659

1.973.124.920

Masyarakat

403.000.000

544.050.000

563.091.750

582.799.961

716.843.952

2.809.785.664

Kelompok tani

513.000.000

692.550.000

716.789.250

741.876.874

912.508.555

3.576.724.678

Kelompok tani, penyuluh

283.000.000

382.050.000

395.421.750

409.261.511

503.391.659

1.973.124.920

Masyarakat, kelompok Sarana pelayanan tani/ternak kesehatan ternak (paket) Jumlah pelayanan kesehatan ternak (ST) Jumlah Pengawasan peredaran obat (kali)


87,5

87,7

415.000.000

88,0

415.000.000

450.000.000

88,1

450.000.000

478.000.000

88,2

478.000.000

507.000.000

88,5

507.000.000

1

1

1

1

10.839

12.000

13.500

15.000

16.500

17.000

67

75

100

125

150

200

6.337.000.000

7.545.000.000

88,5

540.000.000

1

5.080.000.000

540.000.000

8.762.000.000

2.390.000.000

2.390.000.000 1

10.011.000.000

37.735.000.000

3.247.446

3.315.028

3.383.995

3.454.397

3.526.263

3.599.625

3.599.625

-

498.000

508.361

518.937

529.733

540.754

552.004

552.004

-

21.600 85.399

22.049 87.176

22.508 88.990

22.976 90.841

23.454 92.731

23.942 94.660

23.942 94.660

-

171.213

174.775

178.411

182.123

185.912

189.780

189.780

-

1.111.778

1.134.908

1.158.519

1.182.621

1.207.225

1.232.341

1.232.341

-


Program/ Kegiatan

Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Pengembangan Inseminasi buatan Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan

Indikator Program (Outcome) Kegiatan (output) Jumlah bibit ternak kambing (ekor) Jumlah bibit ternak Sapi PO (ekor) Pengembangan Bibit Sapi Perah (ekor) - Sarana pengolahan hasil peternakan (paket) - Kontes ternak (even) -Bimbingan pengolahan hasil (orang) Pengembangan Peralatan IB (paket) Jumlah Unit asal hewan (BAH) yang di awasi (kali) Diseminasi Teknologi Peternakan pada Peternak (%)

Kelompok Sasaran

Masyarakat, kelompok tani/ternak



Rp.

510

250

75

75

Kelompok tani/ternak

Th. 2018

4.380.000.000

Th. 2019

Target

Rp.

Target

Th. 2020 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

185

5.878.950.000

188

6.172.897.500

190

6.481.542.375

190

28.512.389.875

28

-

29

-

29

-

30

-

30

-

500.000.000

525.000.000 -

1.431.750.000 10

-

2.331.372.500

3.245.954.625

-

1

1

-

1

1

1

-

100

100

100

-

2

1.088.533.000

10

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

10

-

10

100.000.000

1

213.000.000

1

234.300.000

2

257.730.000

Pedagang bahan asal hewan

1.000

1.250

100.000.000

1.250

110.000.000

1.250

121.000.000

1.250

133.100.000

0,84

1,24

300.000.000

1,64

325.000.000

2,04

345.000.000

2,44

366.000.000

0

1000 (stek)

1200 (stek)

1300 (stek)

1400 (stek)

1500 (stek)

Sarana pengolah pakan (paket)

1

1

1

1

1

Fasilitasi kandang

1

1

1

1

1

82


150.000.000

165.000.000

8.034.077.125 10

10

1

Peserta gelar teknologi peternakan Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Yang Mendapat Pembinaan

Rp.

5.599.000.000

1


Target

183

Dinas, petugas IB

Jumlah bibit HMT (stek)


Th. 2021

180.000.000

2

-

283.503.000 146.410.000

2,84

190.000.000

390.000.000

610.510.000

2,84

200.000.000

1.726.000.000

885.000.000 1500 (stek) 1 1

-

300

200

150.000.000

200

160.000.000

200

165.000.000

200

176.000.000

200

190.000.000

200

841.000.000

0

5

500.000.000

10

542.000.000

15

575.000.000

20

611.000.000

25

651.000.000

25

2.879.000.000


Program/ Kegiatan

Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan lembaga petani Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Penyuluhan dan Pendampinagan bagi pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Kualitas Bahan baku

Standarisasi kualitas bahan baku Penanganan Panen dan Pasca Panen bahan baku

Indikator Program (Outcome) Kegiatan (output) Terlaksananya penyuluhan agribisnis Jumlah Kelompok Tani yang dibina Terlaksanya peningkatan pengetahuan penyuluhan; tersedianya sapras penyuluhan Jml peserta penyusunan program penyuluhan (paket); bimtek penyuluhan (orang); pembinaan HIPPA (Klp) dan Kegiatan Pacitan Sehat

Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Tembakau Spesifik grand Spesifik grand

JUMLAH

83

Kelompok Sasaran



Th. 2018 Rp.

Th. 2019

Target

Rp.

Target

Th. 2020 Rp.

Target


Th. 2021 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Kelompok tani

100.000.000

110.000.000

121.000.000

130.000.000

150.000.000

611.000.000

Kelompok tani

100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

600.000.000

Penyuluh

100.000.000

110.000.000

119.000.000

131.000.000

130.000.000

590.000.000

Penyuluh, Kelompok HIPPA, masyarakat

200.000.000

212.000.000

215.000.000

220.000.000

231.000.000

1.078.000.000

6,8

Kelompok tani Kelompok tani

5

1.100.000.000

5

1.191.000.000

5

1.265.000.000

5

1.342.000.000

5

1.430.000.000

5

6.328.000.000

581.098.000

620.000.000

635.000.000

662.000.000

710.000.000

3.208.098.000

518.902.000

571.000.000

630.000.000

680.000.000

720.000.000

3.119.902.000

25.762.440.000

29.424.000.000

31.771.000.000

34.170.000.000

38.783.000.000

159.910.440.000


6

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 terdiri dari tiga aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Dinas Pertanian sebagai salah satu perangkat daerah yang menangani bidang urusan pertanian mendukung aspek daya saing daerah, dengan fokus pelayanan urusan pilihan dengan indikator kinerja sebagai berikut: 1.

Produktifitas Padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/ha)

2.

Persentase kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

3.

Persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

4.

Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

5.

Persentase kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

6.

Persentase kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

7.

Cakupan bina kelompok petani

8.

Peningkatan Pendapatan Petani Kebun (capaian rata-rata Rp/KK/Tahun)

9.

Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)

10. Persentase peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan 11. Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan) 12. Produktifitas Tanaman Pangan per hektar padi dan palawija (kw/ha) 13. Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija (Ton) 14. Produksi Hortikultura (Ton) 15. Produksi Hasil Perkebunan (Ton) 37.482,087 37.632,085 37.780,100 16. Indeks Pertanaman Padi (IP) 17. Persentase diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani 18. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani 19. Cakupan Kelompok Tani yang dilatih Teknologi Perkebunan 20. Produksi daging (kg) 21. Produksi telur (kg) 22. Produksi susu (ltr) 23. Populasi Ternak Potong Besar (ekor) 24. Populasi Ternak Potong Kecil (Ekor) 25. Populasi Unggas (Ekor) 26. Persentase status kesehatan ternak

84


27. Persentase diseminasi teknologi peternakan pada peternak 28. Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan 29. Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau Mengacu pada misi ketiga RPJMD, yaitu: membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tujuan yang hendak dicapai pada misi ini terkait dengan bidang urusan pertanian, yaitu: meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran meningkatnya daya saing sektor pertanian dan meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan. Berdasarkan hal tersebut indikator kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 6.1 dengan target capaian kinerja Tabel 6.2. Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

Meningkatnya daya saing sektor pertanian

Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan perikanan



85

Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita (%)

Program Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

Indikator Kinerja SKPD

Indeks Pertanaman Padi (IP) Diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%) Persentase peningkatan kelas kelompok tani Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan Program Peningkatan Penerapan Diseminasi teknologi peternakan pada Teknologi Peternakan peternak (%) Program Peningkatan Kapasitas Persentase pelaku usaha perkebunan Pelaku Usaha Pertanian/ Perkebunan yang mendapat pembinaan Program Peningkatan Kualitas Persentase peningkatan produksi Bahan Baku tanaman tembakau Program Pencegahan dan Persentase status kesehatan ternak (%) Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Produksi daging (kg) Hasil Peternakan Produksi telur (kg) Produksi Susu (lt) Populasi ternak besar (ekor) Populasi ternak kecil (ekor) Populasi unggas (ekor) Program Peningkatan Produksi Produksi hasil perkebunan (ton/Ha) Pertanian/Perkebunan Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h) Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h) Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton) Produksi hortikultura (ton)


Tabel 6.2 Target Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017 – 2021

No

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)

Target Capaian Setiap Tahun 2017

2018

2019

2020

2021

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

Produktifitas Padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/ha Persentase kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Persentase kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Peningkatan Pendapatan Petani Kebun (capaian rata-rata Rp/KK/Tahun) Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun) Persentase peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan) Produktifitas Tanaman Pangan per hektar padi dan palawija (kw/ha) Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija (Ton)

86

54,57

54,59

54,73

54,86

54,91

55,00

55,00

2,24

2,17

2,12

2,08

2,03

1,98

1,98

2,59

2,50

2,45

2,40

2,34

2,28

2,28

13,03

12,62

12,37

12,1

11,81

11,51

11,51

2,53

2,45

2,4

2,34

2,29

2,23

2,23

2,88

2,79

2,74

2,68

2,61

2,55

2,55

100

100

100

100

100

100

100

352.588.353.800

360.166.004.414

370.743.655.028

381.321.305.642

391.321.305.642

400.321.305.642

400.321.305.642

26.534

26.733

26.866

27.005

27.140

27.275

27.275

6,70

6,80

6,90

7,00

7,10

7,20

7,20

18

21

24

27

30

33

33

90,61

90,72

90,84

90,95

91,02

91,09

91,09

885.114

886.251

887.408

888.455

889.162

889.804

889.804


No

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

14

Produksi Hortikultura (Ton)

15

Produksi Hasil Perkebunan (Ton)

16

Indeks Pertanaman Padi (IP)

17

20

Persentase diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Cakupan Kelompok Tani yang dilatih Teknologi Perkebunan Produksi daging (kg)

21

Produksi telur (kg)

22

Produksi susu (ltr)

23

Populasi Ternak Potong Besar (ekor)

24

Populasi Ternak Potong Kecil (ekor)

25

Populasi Unggas (ekor)

26

Persentase status kesehatan ternak

27

Persentase diseminasi teknologi peternakan pada peternak Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau

18 19

28 29

87

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)

Target Capaian Setiap Tahun 2017

2018

2019

2020

2021

65.836

71.434

77.629

84.502

92.145

100.663

100.663

37.482,09

37.632,09

37.780,10

37.932,10

38.082,15

38.232,09

38.232,09

1,75

1,75

1,76

1,76

1,77

1,77

1,77

7,56

17,43

27,3

37

46,7

56,4

56,4

2,62

2,97

3,05

3,12

3,19

3,26

3,26

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,25

3.247.446

3.315.028

3.383.995

3.454.397

3.526.263

3.599.625

3.599.625

498.000

508.361

518.937

529.733

540.754

552.004

552.004

21.600

22.049

22.508

22.976

23.454

23.942

23.942

85.399

87.176

88.990

90.841

92.731

94.660

94.660

171.213

174.775

178.411

182.123

185.912

189.780

189.780

1.111.778

1.134.908

1.158.519

1.182.621

1.207.225

1.232.341

1.232.341

88

87,7

88

88

88

89

89

0,84

1,24

1,64

2,04

2,44

2,84

2,84

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

25,00

6,80

5

5

5

5

5

5


7

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2016-2021 ” MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”.

88


89


1.1 Latar Belakang. 1 [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian ]

Recommend Documents