1.1. Latar Belakang. Rencana Strategis Disbudpar

1.1. Latar Belakang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Dan di perkuat lagi dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2005

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu perkembangan kebudayaan dan pariwisata yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang

1

Rencana Strategis Disbudpar 2014-2019

terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal. Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2019, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Polewali Mandar. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah : a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Nomor Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan rencana pencapaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal ). e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Nomor Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. f) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar; ( Inspektorat, Badan dan Kantor )

2


g) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar; (Dinas) h) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4) ; i) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1) ; j) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Obyek Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar ; k) Peraturan Bupati

Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pembangunanan Daerah Kabupaten Polewali Mandar ;

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014–2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014–2019. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014– 2019 adalah sebagai berikut 1. Menjabarkan visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan dari tahun 2014–2019; 2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun

3


yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 3. Memudahkan dalam

seluruh

mencapai

jajaran

aparatur

Pemerintah

Daerah

tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah

daerah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur. 4. Menjadikan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan daerah dan aspirasi mesyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Gambar 1 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Renstra HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Perencanaan jangka Panjang ( 20 Tahun )

RPJPD

Perencanaan jangka Menengah ( 5 Tahun )

RPJMDD

Perencanaan jangka Pendek ( 1 Tahun )

RKPD

KUA/PPAS

4

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RAPBD

RKA SKPD

APBD

PENJABARAN APBD


1.4. Sistematika Penulisan Substansi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Polewali Mandar Jakarta tahun 2014 – 2019 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab VII Penutup

5


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kebudayaan dan Pariwisata dalam organisasi Pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan bupati Polewali Mandar nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang kebudayaan dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok: melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut: 1). Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata; 2). Penyusunan rencana dan program dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata; 3). Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata; 4). Pemberian pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata; 5). Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; 6). Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;

6


7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh 4 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. A. Kepala Dinas B. Sekretariat Sekretariat

dipimpin

oleh

Sekretaris

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1). Pelaksanaan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat; 3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi ; urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. C. Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 664, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi: a.

Penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

dibidang

kebudayaan; b.

Penyusunan rencana dan program dibidang kebudayaan;

c.

Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang kebudayaan;

d.

Pengkoordinasian,

pembinaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

dibidang

kebudayaan;

7


e.

Penyusunan laporan kegiatan dibidang kebudayaan;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

D. Bidang Usaha Pariwisata Bidang

Usaha

Pariwisata

mempunyai

tugas

pokok:

merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang usaha pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Pariwisata mempunyai fungsi: a.

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang usaha pariwisata;

b.

Penyusunan rencana dan program di bidang usaha pariwisata;

c.

Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha pariwisata;

d.

Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha pariwisata;

e.

Penyusunan laporan kegiatan di bidang usaha pariwisata;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

E. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya di bidang pengembangan dan promosi wisata. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Bidang

Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai fungsi: a.

Penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

dibidang

pengembangan dan promosi wisata; b.

Penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan dan promosi wisata;

8


c.

Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

d.

Pengkoordinasian,

pembinaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

dibidang

pengembangan dan promosi wisata; e.

Penyusunan laporan kegiatan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang berikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dalam Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok: melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Unit Pelaksana Teknis Dinas mempuyai fungsi: a.

Penyiapan petunjuk teknis, bimbingan dan pembinaan sesuai tugas yang diberikan;

b.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan sesuai tugas yang diberikan;

c.

Penyajian laporan perkembangan kegiatan sesuai kebutuhan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok: melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya, kebutuhan dan beban kerja yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi: melaksanakan pembinaan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing.

9


Gambar 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

10


Tabel 1 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon NO

ESELON

GOLONGAN RUANG

1.

IV/e

2.

IV/d

3.

IV/c

4.

IV/b

5.

IV/a

6.

III/d

7.

II

III/a

III/b

JUMLAH

IV

1

1 2 1

2 1

3

III/c

5

5

8.

III/b

3

3

9.

III/a

10.

II/d

11.

II/c

12.

II/b

13.

II/a 9

14

Jumlah

1

1

1

3

Sumber Sub bagian Kepegawaian 31 Desember 2013 Tabel 2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang, Tingkat Pendidikan dan Gender No

Pendidikan Terakhir

Golongan Ruang

1.

IV/c

2.

IV/b

3.

IV/a

4.

III/d

5.

SMP

SMA

D.3

S.1

Gender S.2

Pria

1 2

Wanita

1

1

2

2

1

1

1

2

3

III/c

3

2

3

2

5

6.

III/b

3

1

1

2

3

7.

III/a

8

3

5

8

8.

II/d

2

2

9.

II/c

1

10.

II/b

1

11.

II/a Jumlah

1

Jumlah

3

1

1

1

2

2

20

5

4

4

1

1

13

16

29

Sumber Sub bagian Kepegawaian 31 Desember 2013

11


2.2. Sumber Daya SKPD Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar memiliki sumberdaya manusia sebanyak 29 orang, dimana terdapat pegawai sebanyak 29 orang dan tenaga honorer sebanyak 10 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pembangunan pada Pelayanan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata selama periode 2014-2019 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 1. Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang aktif dalam pengembangan seni dan budaya. 2. Jumlah atraksi kesenian yang dilakukan secara regular. 3. Jumlah event promosi wisata yang diikuti. 4. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan. 5. Jumlah kunjungan wisata per tahun. 6. Jumlah PAD dari sektor pariwisata. 7. Jumlah lembaga/Dunia Usaha Yang Bermitra Dalam Pengembangan Objek Wisata

12


Tabel 3 : Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (2)

Target Renstra SKPD Target Target Target Tahun keIndikator SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 (3)

(4)

(5)

3 4. 5 6 7

13

Jumlah event promosi wisata yang diikuti Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Jumlah kunjungan wisata per tahun Jumlah PAD dari sektor pariwisata Jumlah Dokumen Perencanaan RIPPDA

2

3

(11) (12) (13)

4

5

1

2

3

4

5

(14)

(15)

(16) (17) (18) (19) (20)

(10)

22

25

22

25

100 100 % %

15

17

15

17

100 100 % %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1

Rasio Capaian pada Tahun ke-

(6) (7) (8) (9)

SPM Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang 100 1 aktif dalam pengembangan seni dan budaya % Jumlah atraksi kesenian yang dilakukan 2 secara reguler

Realisasi Capaian Tahun ke-

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

155.000

140.242

197.000

100 % 100 %

200 % 100 % 127 %

108.000.000 102.000.000

1


1

1

100 %

Tabel 3 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupeten Polewali Mandar Anggaran Pada Tahun keNO (1)

Uraian

(2) Belanja 1 Langsung Belanja 2 Tidak Langsung Total 3

14

(1) (2) 2009 2010 (3) (4)

(3) 2011 (5)

(4) 2012 (6)

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke(5) 2013 (7)

(1) (2) 2009 2010 (8) (9)

(3) 2011 (10)

(4) 2012 (11)

(5) 2013 (12)

Rasio Antara Realisasi dan Rata – rata Anggaran Tahun Ke Pertumbuhan (1) (2) (3) (4) (5) Anggaran Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1.916.918.1001.668.854.600 2.953.870.500

1.843.941.681 1.414.076.916 2.909.795.231

88,82

98,5

2.009.229.6001.430.548.250 1.748.854.600

1.936.003.181 1.414.076.916 1.532.116.710

98,99

87,6


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat diperhatikan melalui dua analisis lingkungan yaitu lingkungan Internal dan Eksternal. 1. Lingkungan internal Analisa lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan atau kondisi yang berada di dalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi tiga kategori, yaitu Pertama : Input yang mencakup sumber daya yang dimiliki leh organisasi, seperti Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi, sumberdaya teknologi; Kedua : Proses Kerja dan Ketiga : Kinerja yang menunjuk pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu. a. Input 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yaitu manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalamsebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun, beberapa standar umum yang dapat dugunakan dalam tulisan ini antara lain jumlah pegawai, status kepegawaian dan tingkat pendidikan. Dilihat dari perspektif sumber daya manusia pendukung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dapat dikatakan bahwa memiliki SDM kurang potensial. Jumlah pegawai sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari : berpendidikan S2 : 5 (lima) orang, S1 : 19 (sembilan belas) orang, Sarjana Muda(D3) : 2 (dua) orang, dan SMA : 3 (tiga) orang. Kondisi yang demikian merupakan suatu keadaan yang kurang memadai untuk pelaksanaan tugas kedinasan ditinjau dari segi kualitas. 2) Sumber Daya Ekonomi Sumber Daya Ekonomi dalam hal ini terutama dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggaran. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa persoalan anggaran merupakan sebuah persoalan klasik yang sering dijadikan sebagai alasan

RENSTRA

Tahun 2014-2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Pembenar baik buruknya kinerja organanisasi, namun harus diakui pula bahwa

15


bagaimanapun juga aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuannya dalam pengelolaan anggaran operasionalnya. Ditinjau dari kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar kurang memadai, dalam arti bahwa kemampuan anggaran tidak mampu mendongkrak kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kenyataan ini akan lebih jelas apabila dilihat dari anggaran yang teralokasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.655.697.000,00 diperbandingkan dengan anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp. 1.523.833.000,00. Sebagai unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi yang sangat luas, maka tuntutan kinerja dengan kemampuan dasar organisasi, terutama kemampuan SDM merupakan hambatan yang sangat besar, bukan saja pada aspek operasionalisasi, namun juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya. Dalam konteks perencanaan program dan kegiatan organisasi, kondisi ini masih kurang relevan untuk dijadikan dasar mengingat belum adanya trend yang kondusif, sehingga masih terlalu sulit untuk membuat proyeksi kemampuan anggaran pada tahun-tahun berikutnya yang dapat mendukung program maupun kegiatan yang telah direncanakan. 3) Sumber Daya Teknologi (sarana dan prasarana) Teknologi yang terlihat dari penyediaan saran dan prasarana serta sistem informasi dalam rangka peningkatan kinerja akan menentukan seberapa besar kemampuan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon tuntutan perubahan di masa yang akan datang. Prasarana dasar yang sangat diperlukan adalah data yang akurat yang menggambarkan kondisi dan perkembangan untuk dapat mengidentifikasi dan menginventarisir data dimaksud. Disamping itu sarana dan prasarana peralatan kerja dan peralatan kantor yang masih sangat terbatas juga merupakan hambatan tersendiri dalam kinerja organisasi. 4) Kompetensi Di lihat dari sisi otoritas atau kewenangan yang dimiliki, secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewenangan yang cukup besar. Namun, dalam implementasinya kadang-kadang masih mengalami kesulitan, karena keterbatasan sarana transportasi dalam

16


peralatan kerja. Kompetensi juga dapat dilihat dalam perspektif keahlian yang dimiliki, dalam hal ini harus diakui bahwa masih kekurangan tenaga ahli, khususnya dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

b. Proses Kerja Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Proses kerja disini menyangkut bagaimana pola hubungan kerja dilakukan antar bidang maupun dengan unit organisasi yang terkait, termasuk bagaimana pola komunikasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organsasi dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja yang terjadi telah berjalan cukup sistematis, dalam arti stiap bidang dapat mengintreprestasikan job discription dan mengimplementasikan secara koordinatif, walaupun harus diakui bahwa untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal masih diperlukan adanya evaluasi terhadap stuktur dan job descriptions yang ada. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit / SKPD terkait seperti halnya dengan pola umum yang terjadi dalam organisasi birokrasi yang cenderung mereflesikan egoisme sektoral, dimana unit kerja lebih berorientasi pada kepentingan internal secara partial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum mendasarkan pada pendekatan sistem. Kecenderungan ini sering mengahambat timbulnya diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal. c. Kinerja yang telah dicapai Penyelenggaraan festival seni dari tahun 2005 sampai dengan 2013 tetap sebanyak 9 (sembilan) kali, sedangkan pada tahun 2013 dalam penyelenggaraan festifal budaya di rangkaikan pula dengan kegiatan mengikuti Karnaval Budaya di Jakarta sebagai wakil dari Provinsi Sulawesi Barat serta kegiatan pemecahan rekor MURI Parade Sayyang Pattuduq (Kuda Menari) sebanyak 275 kuda. Benda Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 56 buah terdiri dari bangunan budaya sebanyak 56 buah dimana benda cagar budaya sebanyak 8 buah, Situs Cagar Budaya sebanyak 41buah dan Benda Cagar Budaya yang dimilki sebanyak 11 buah serta kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah sebanyak 5 . Untuk kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik tahun 2013 ini targetnya sebanyak 154.332 wisatawan dan ditahun ini jumlah itu dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak

17

190.003


wisatawan, peningkatannya kurang lebih sebesar 81,2 % dari tahun lalu. Peningkatan ini didukung salah satunya berfungsinya dan bermanfaatnya kawasan pantai mampie yang banyak di kunjungi oleh para wisatawan domistik yang asalnya bukan hanya dari Polewali Mandar sendiri tapi, hampir seluruh di wilayah tetangga Kabupaten Polewali Mandar yang mengetahui tetang keindahan pantai mampie Hasil Pembangunan di bidang Pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukan adanya perkembangan dilihat dari jumlah wisatawan berkunjung pada tahun 2009 sebanyak ± 30.000 sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 190.003 orang atau meningkat ± 157 %. 2. Lingkungan Eksternal Analisa Lingkungan eksternal dalam organisasi atau manajemen merupakan kondisi yang terjadi di luar organisasi. Lingkungan ini meliputi kekuatan-kekuatan atau kecenderungankecenderungan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, pelanggan, pembayar dan juga pesaing maupun kerjasama. a. Ekonomi pada sektor Budaya dan Pariwisata Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh tehadap Pemerintah Daerah. Bagaimanapun juga Pemerintah Daerah. Tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks mayarakat sosial maupun sektor swsata. Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dapat merupakan dukungan yang sangat positif, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggi akan membuka peluang bagi peningkatan kemampuan investasi, demikian halnya sektor swasta yang sehat dan profitable akan memberikan peluang yang sangat besar dalam hal kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Seperti diketahui dan disadari bersama bahwa kondisi saat ini belum terlepas dari kesulitan ekonomi sebagai dampak krisis yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu kondisi juga merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk direspon dengan baik. b. Sosial dan budaya pada sector Budaya dan Pariwisata Perubahan social dan budaya yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Hal ini akan sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Sebagai

18


konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan social dan budaya, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemampuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktivitas. Dan disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah agar dapat menetapkan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. c. Kerjasama pada sektor Budaya dan Pariwisata Kerjasama dalam hal ini adalah berbagai pihak terutama unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja manajemen. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Akan tetapi kondisi yang ada saat ini masih mereflesikan adanya kecenderungan pola kerja yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi antar unit. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang kurang mendukung dan perlu mendapat perhatian secara serius. Dan untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi untuk membentuk integritas pemerintah

19


Pada era globalisasi yang ditandai penggunaan berbagai teknologi modern dan penyebaran informasi yang sangat cepat, melahirkan berbagai peluang sekaligus ancaman yang perlu diidentifikasi secara cermat agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan SKPD khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Karakteristik budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama mengalami ancaman yang sangat berat, karena dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, akibat pengaruh globalisasi dan meningkatnya tuntutan pelaksanaan demokratisasi yang ditandai adanya tuntutan kebebasan disegala bidang. Padahal nilai-nilai budaya dan seni itu memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Untuk membangun masyarakat yang berbudaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang actual yang strategis sebagai berikut : 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Pemasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 1. Urusan Kebudayaan adalah : a.

Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya dan kesenian daerah.

b.

Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah.

c.

Terjadinya pergeseran nilai-nila budaya sebgai akibat adanya akulturasi dan globalisasi.

20

d.

Kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas Mandar.

e.

Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan budaya dan kesenian.


2. Urusan Pariwisata adalah : a. Kurangnya kualitas pariwisata, rendahnya pengelolaan pariwisata, terbatasnya sarana prasarana pariwisata. b. Terbatasnya pemasaran pariwisata karena kurangnya event-event wisata. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selaras dengan visi Kabupaten Polewali Mandar “ Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan menuju Polewali Mandar Sejahtera “ dapat di kelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu : 1. Pembangunan yang merata didefenisikan dalam dua demensi yaitu material dan spiritual. Pembangunan yang merata material, diartikan sebagai keharusan untuk menyediakan kebutuhan hidup masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, serta keinginan untuk mencapai tingkat kemajuan ekonomi yang serasi dan seimbang. Sedangkan pembangunan merata secara spiritual adalah sebagai pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat dalam pengembangan rohani, budaya, dan rasa kesetiakawanan sosialnya, yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannnya, antara sesama manusia (sipakala’bi, sipakaraya dan siasayangi), serta antara sesama manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. 2. Pembangunan yang berkeadilan diartikan sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan keadialan sosial bagi seluruh masyarakat, meningat struktur masyarakat Polewali Mandar yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Keadilan sosial dimaksud mencakup kemudahan untuk menjangkau dan menikmati pelayanan dasar dan mengakses sumber-sumber ekonomi. 3. Polewali Mandar yang sejahtera dimaknakan sebagai suatau kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik material dan mental spiritual, menikmati pemenuhan hak-hak dasar yang lebih baik, serta memperoleh dampak dari aktifitas ekonomi kerakyatan yang semakin meningkat.

21


3.3. Telaah Renstra PROGRAM APBN

PROGRAM APBD I

PROGRAM APBD II

URUSAN KEBUDAYAAN

URUSAN KEBUDAYAAN

URUSAN KEBUDAYAAN

1. Program Pengembangan

1. Program Pembinaan

nilai budaya, seni dan

Tradisi dan pengembangan

Perfilman

nilai dan keragaman

2. Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan dan Permuseuman

budaya

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2. Program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

URUSAN PARIWISATA 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

URUSAN PARIWISATA

URUSAN PARIWISATA


1. Program Penegembangan

Destinasi Pariwisata

Destinasi Pariwisata




Pemasaran Pariwisata





3. Program Pengembagan

Sumber daya kebudayaan

Sumber Daya Kebudayaan

dan pariwisata

dan Pariwisata

Kemitraan

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah Kawasan wisata merupakan ruang wilayah yang didominasi pemanfaatanya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi yang dimiliki fasilitas rekreasi Kabupaten Polewali Mandar direncanakan meliputi : 1) Wisata bahari/pantai ada di kawasan pantai Mampie, kawasan pantai Palippis di Kecamatan Balanipa, serta kawasan Pantai Bahari di Kecamatan Polewali. 2) Wisata alam berada di kawasan Biru di Desa Batetanga di Kecamatan Binuang dan Kawasan Lembong Sitodo di Kecamatan Anreapi 3). Wisata religi berada di kawasan Lapeo Kecamatan Campalagian. 4) Wisata alam dan cagar budaya berada dsb.....

22


3.5. Penentuan Isu-isu strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya

yang

signifikan

bagi

daerah/masyarakat di masa akan datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll) Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : 1) Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, 2) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik, 3) Memiliki daya bangkit untuk pembangunan daerah, 4) Memberikan kemudahan, 5) Merupakan prioritas. Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis jangka waktu lima tahun kedepan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 – 2019 adalah : 1. Urusan Kebudayaan : a) Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat. b) Pelestarian Cagar Budaya dan bangunan bersejarah

23


2. Urusan Pariwisata : a)

Pengembangan destinasi pariwisata

b) Kuantitas kunjungan wisatawan; c)

24

Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata.


4.1. Visi dan Misi SKPD 1. VISI Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program dalam bentuk rencana kerja. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah “Budaya Lestari, Pariwisata Unggul Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut memliki tiga kunci yakni Pelestarian nilai-nilai budaya mandar, pengelolaan pariwisata yang berdaya saing tinggi menuju terwujud masyarakat Polewali Mandar yang sejahtera Dengan demikian Visi tersebut mengandung pengertian bahwa lima tahun kedepan masyarakat Kab. Polewali Mandar akan sejahtera melelui pengelolaan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan unggul di Sulawesi Barat, berdasarkan nilai-nilai budaya.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014–2019 adalah : 1. Meningkatkan

pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan

pemanfaatan

kebudayaan dan kesenian. 2. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, dan inovatif. 3. Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.

25


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Misi - 1

: Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian.

Tujuan 1

: Melestarikan seni budaya tradisi

Sasaran

: 1. Meningkatnya upaya pelestarian kesenian tradisi

Tujuan 2

: Membudayakan organisasi seni budaya tradisi

Sasaran

: 1. Meningkatnya upaya pemberdayaan organisasi seni budaya 2. Meningkatnya organisasi masyarakat terhadap seni budaya daerah

Tujuan 2

: Mengembangkan seni budaya tradisi

Sasaran Misi - 2

: 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pentas seni : Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, dan inovatif

Tujuan 1

: Mewujudkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dan sektor andalan penunjang perekonomian daerah

Sasaran

: 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata

Tujuan 2

: Meningkatkan perkembangan usaha pariwisata

Sasaran

: 1. Meningkatnya

usaha

kecil

dan

menengah

di

bidang

kepariwisataan Misi - 3

: Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional

Tujuan 1

: Meningkatkan diversifikasi produk wisata

Sasaran 1

: Meningkatnya kuantitas dan kualitas wisata / daya tarik wisata

Tujuan 2

: Meningkatkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

Sasaran 2

: Meningkatnya promosi pariwisata yang efektif dan efisien

Tabel 5

26


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Target Kinerja Pada Tahun Ke Tujuan

Melestarikan seni budaya tradisional

Sasaran

Meningkatnya upaya Pelestarian kesenian tradisi Meningkatnya upaya Pelestarian situs, bersejarah Meningkatnya upaya pemberdayaan organisasi seni

Membudayakan organisasi seni

Indikator Kinerja Jumlah atraksi kesenian yang dilakukan secara regular Jumlah situs sejarah yang di lestarikan Jumlah organisasi kesenian yang dibina dalam pengembangan seni budaya lokal

1

2

3

4

5

2014

2015

2016

2017

2018

20

22

25

27

30

1

1

1

1

1

30

20

25

27

30

budaya

budaya tradisional Meningkatnya organisasi masyarakat terhadap seni budaya daerah Mengembangkan seni budaya tradisional Mewujudkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dan sektor andalan penunjang perekonomian daerah Meningkatkan perkembangan usaha pariwisata Meningkatkan diversifikasi produk wisata Meningkatkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

27

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pentas seni Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang dikembangkan

Jumlah event promosi yang di ikuti Jumlah Lembaga /Dunia usaha yang bermitra dalam pengembangan obyek

Meningkatkan perkembangan usaha pariwisata

Jumlah kunjungan wisata pertahun

Meningkatnya kuantitas dan kualitas wisata / daya tarik wisata Meningkatnya promosi pariwisata yang efektif dan efisien

Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan Jumlah PAD dari sektor pariwisata

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

1

1

1

1

1

200.000 210.000 220.000 230.000 240.000

1

1

1

1

1

100.Juta

100.Juta

110.Juta

110.Juta

120.Juta


4.3.

Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi yang digunakan untuk mencapai visi, misi tujuan dan sasaran adalah kerjasama lintas program, lintas sektoral, koordinasi vertical dan horizontal serta dengan pendekatan Top down dan botton up. Pelaksanaan Strategi disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja organisasi. Kebijakan pelaksanaan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar akan diarahkan pada permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan strategi pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel. 6 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi 1.

Meningkatnya Pengembangan dan Kelestraian Seni budaya lokal

2.

Mengembangkan potensi lokal untuk penguatan nilai destinasi pariwisata dan kualitas diversifikasi produk wisata

Kebijakan 1. Pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan. 2. Peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan secara sinergis. 3. Pengembangan produk wisata secata kreatif dan inovatif yang berbasiskan potensi lokal

28


5.1. Rencana Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun 2014-2019 berpedoman kepada kepada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 jo. Permendagri no. 38 tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia. Program dan kegiatan tersebut adalah: PROGRAM WAJIB KEBUDAYAAN 1. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, dengan kegiatan: -

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

-

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

-

Pemberian Dukungan Penghargaan Kerjasama di Bidang Budaya

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya -

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Budaya Lokal Daerah

-

Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata

-

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

-

Perumusan Kebijakan Sejarah Dan Purbakala

-

Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

29

-

Pendukungan Pengelolaan Museum Dan Taman Budaya Daerah

-

Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah


3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya -

Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah

-

Pengembangan Keseniaan dan Kebudayaan

-

Penyusunan system informasi database bidang kebudayaan

-

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

-

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

-

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya -

Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan Swasta

-

Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

-

Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PROGRAM PILIHAN PARIWISATA a. Program pengembangan pemasaran pariwisata 1)

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

2)

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

3)

Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata

4)

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan Luar Negeri

5)

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata

7)

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

8)

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

9)

Pembinaan dan Promosi Kepariwisataan

b. Program pengembangan destinasi pariwisata 1)

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

2)

Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pariwisata

3)

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

4)

Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/ Dunia Usaha

5)

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

30


6)

Pengembangan Daerah Tujuan Wsiata

7)

Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi

c. Program Pengembangan Kemitraan 1)

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

2)

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan

3)

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

4)

Pengembangan Dan Penguatan Informasi Database

5)

Pengembangan Dan Penguatan Litbang Kebudayaan Dan Pariwisata

5.2. Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

31


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Inikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar

Tujuan

Melestarikan seni budaya tradisi

Membuday akan organisasi seni budaya tradisi

32

Sasaran

Indika tor Sasara n

Kode

Program dan Kegiatan

Meningkat nya upaya Pelestarian kesenian tradisi

Pengembangan nilai budaya

Meningkatn ya upaya Pelestarian situs, benda dan kawasan yang bersejarah

Pengelolaan kekayaan Budaya

Meningkatn ya upaya pemberday aan organisasi seni

Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraa n festifal budaya daerah

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaia n pada tahun Awal Perenca naan

Jumlah atraksi kesenian yang dilakukan secara regular

30 atraksi

Jumlah Cagar Budaya yang di lestarikan

1 Paket

Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang aktif dalam pengembangan seni dan budaya

30 Organis asi kesenian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019

Targ et

Rp Juta

Targ et

Rp juta

Targ et

Rp juta

Tar get

Rp juta

Tar get

Rp juta

Targ et

30 atrak si

136, 401

30 atrak si

250

32 atra ksi

270

32 atra ksi

300

34 atrak si

350

34 350 atraks i

1700

1 paket

260

27 Org anis asi kese nian

1 Paket

1500

1 Paket

1700 1 1800 1 1900 1 Paket paket paket

Rp Juta

2000

Pendukungan pengelolaan museum dan Taman Budaya Daerah

Fasilitasi perkembangan keragaman Budaya Daerah

30 Orga nisas i kese nian

69,7 5

25 Orga nisas i kese nian


300


340

28 Org anis asi kes enia n

380


390

Unit Kerja SKPD Penang gung jawab

lokasi

Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang dikembangkan

Mengemba ngkan seni budaya tradisi

Mewujud kan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangu nan dan sektor andalan penunjang perekono mian daerah Meningka tkan perkemba ngan usaha pariwisata

33

Meningkatn ya organisasi masyarakat terhadap seni budaya daerah Meningkatn ya kualitas dan kuantitas pentas seni

Pengembangan pemasaran pariwisata

Jumlah event promosi yang di ikuti

5 Event 5 192,1 Pameran Event 4 Pamer an

5 200 Event Pamer an

5 250 Event Pame ran


5 270 Even t Pame ran


Jumlah lembaga / Dunia usaha yang bermitra dalam pengembanga n objek

1 lembag a/Duni a usaha

1 10 lemb aga/D unia usaha

1 15 lemb aga/ Duni a usaha

1 20 lemb aga/ Duni a usah a




Jumlah kunjungan wisata pertahun

3 Jenis

3 Jenis

3 90 Jenis

3 100 Jenis

3 110 Jenis

3 130 Jenis

Pelaksannaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

Meningka tnya kualitas pengelola an usaha pariwisata

Pengembang an destinasi wisata

Meningka tnya perkemba ngan usaha pariwisata


Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/Duni a Usaha

65,35 3 Jenis

75

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata


Meningka tkan diversifika si produk wisata

Meningka tkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

Meningka tnya kuantitas dan kualitas wisata/day a tarik wisata Meningka tnya promosi pariwisata yang efektif dan efisien


Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

1 Paket 1 Paket 102,3 1 105 65 Paket

1 110 Paket

Jumlah PAD dari sektor pariwisata

100 juta

100 juta

125 Juta

1 Klp

1 Klp 90

Pengembanga n Daerah Tujuan Wisata Pengembang an destinasi wisata

27,14 125 8 Juta

35

40

150 Juta

45

150 Juta

50

150 Juta 55

Pengemb angan Jenis dan Paket Wisata Unggula n Pengembang an Kemitraan

2 Klp 120

Peningkatan peran serta masyrakat dalam pengembanga n kemitraan pariwista

34

1 115 1 Paket 120 1 Paket 125 Paket


2 Klp 140

2 Klp 200

2 Klp 250

2 Klp 160

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel 6.1 berikut. Tabel 8 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Jumlah atraksi kesenian yang dilakukan secara regular Jumlah Cagar Budaya yang di lestarikan Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang aktif dalam pengembangan seni dan budaya Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang dikembangkan Jumlah event promosi yang di ikuti Jumlah lembaga / Dunia usaha yang bermitra dalam pengembangan objek Jumlah kunjungan wisata pertahun Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Jumlah PAD dari sektor pariwisata

35

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

2018

30 atraksi

30 atraksi

32 atraksi

32 atraksi

34 atraksi

34 atraksi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

30 organisasi

25

27

27

28

28

organisasi

organisasi

organisasi

organisasi

organisasi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5 Event Pameran 1 lembaga usaha






155.472 orang

156.872.

158.272

orang

orang

159.672 orang

161072 orang

162.272 orang

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100 juta

125 juta

125 juta

150 juta

150 juta

150 juta

Target Capaian Setiap tahun


Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2014 – 2019, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Kooredinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan rencana tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selama periode lima tahun, 2014-2019. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban

kepada

Bupati

dan

Wakil

Bupati,

serta

secara

moral

dipertanggungjawabk an kepada seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

36


1.1. Latar Belakang. Rencana Strategis Disbudpar

Recommend Documents