Rencana Strategis

Rencana Strategis 2013-2016

kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan struktur PDRB bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sejumlah 40,44% pada tahun 2010, sehingga sektor pertanian diharapkan akan menjadi primemover atau penggerak perekonomian Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi, konsumsi masyarakat, barang dan jasa, dan impor yang atas dasar harga konstan pada Tahun 2010 tumbuh masing-masing 7,45%, 7,31%, 5,65%, 1,29%. Berdasarkan pengeluaran tersebut maka peningkatan investasi dan ekspor perlu ditingkatkan untuk menggerakkan sektor riil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran karena peningkatan kesempatan kerja dipengaruhi oleh peningkatan

investasi.

Karena

peranan

swasta

dalam

mendorong

pertumbuhan ekonomi sangat besar kepada Usaha kecil Menengah dan Koperasi serta perbankan yaitu dengan meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap perluasan KUR, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran.

3)

Peningkatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan

infrastruktur

infrastruktur

yang

meliputi

merupakan

kondisi

transportasi,

pelayanan

ketenagaan

dan penyediaan

listrik, energi,

pos

telekomunikasi dan informatika, sarana dan prasarana sumber daya air, penyediaan air baku

dan

penyehatan

pertumbuhan ekonomi. infrastrukur

lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak

Berkaitan dengan

memerlukan pendanaan

yang

hal

tersebut

sangat

besar

maka

pembangunan

sehingga

menjadi

kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan APBD serta melalui keterlibatan investor.

4)

Percepatan reformasi birokrasi, penegakan supremasi Hukum dan HAM. Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu 61


karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga

agar

tersebut

kiranya

perbaikan

kelangsungan pembangunan dapat membuahkan

tetap

hasil

yang

berkelanjutan. positif

Reformasi

khususnya

palayanan publik, efektifitas dan akuntanbilitas. Dalam

dalam

pembangunan

hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat.

Pembangunan hukum

ini

sehingga

juga

mencakup suasana

dan

kepastian

hukum

tercapainya

ketentraman dan ketertiban. 5)

Pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1. Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah A. Visi Dalam upaya

mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam peningkatan

infrastruktur dan sebagai bagian integral dari seluruh perangkat instansi yang ada di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, Visi Dinas Sumber Daya Air Daerah harus disusun secara selaras, vertikal maupun horisontal. Maka Visi Dinas Sumber Daya Air Daerah dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG OPTIMAL DAN KEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR YANG BERBASIS WILAYAH SUNGAI SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG SULAWESI TENGAH YANG SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DIKAWASAN TIMUR INDONESIA”

62


Makna dari Visi Tersebut adalah : • TERWUJUDNYA

INFRASTRUKTUR

YANG

OPTIMAL,

Bahwa

Infrastruktur Sumber Daya Air dan sarana prasarana pendukung lainnya.seperti, penyediaan air baku, irigasi, bangunan pengendali banjir, bangunan pengaman pantai, dimana setiap hasil pembangunan tersebut harus memiliki nilai optimal yang bermakna terbaik, efektif terhadap sasaran dan efisien terhadap pembiayaan. Pemerataan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk seluruh wilayah Sulawesi Tengah sebagai perwujudan aspirasi serta berkelanjutan. • MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DIKAWASAN TIMUR INDONESIA, Dengan terwujudnya sarana dan prasarana dalam lingkup Sumber Daya Air dapat memberikan dukungan dalam pengembangan agribisnis dan kelautan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Sehingga dapat sejajar dengan propinsi maju lainnya di Kawasan Indonesia Timur.

B. Misi Untuk mencapai Visi yang merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, diperlukan rumusan Misi sehingga diperoleh tujuan untuk mencapai sasaran Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tiga tahun kedepan maka dirumuskan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan sarana prasarana Sumber Daya Air.

2.

Meningkatkan Perencanaan yang efektif dan efisien, berkesinambungan serta Ramah Lingkungan.

3.

Melaksanakan

Pengelolaan

Sumber

Daya

Air

meliputi

Konservasi,

Pendayagunaan dan Pengendalian daya rusak air. 4.

Meningkatkan pelayanan dan pengembangan jaringan irigasi.

63


4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sumber Daya Air

Adapun penjabaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan maka dirumuskan sebagai berikut :

Misi Pertama, Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan Sarana Prasarana Sumber Daya Air. •

Tujuan yang akan dicapai adalah terciptanya aparat dinas Sumber Daya Air yang agamis dan professional.

•

Sasarannya adalah Terwujudnya SDM yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kemampuan tehnis dan manajerial sumber daya aparatur agar output dan outcomenya efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi

Kedua,

Meningkatkan

Perencanaan

terpadu

yang

efektif

dan

efisien,

berkesinambungan serta Ramah Lingkungan. •

Tujuan adalah terwujudnya perencanaan yang terpadu efektif dan efisien, berkesinambungan serta Ramah Lingkungan.

•

Sasaran adalah tercapainya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan aspek tehnis dan aspek lingkungan.

Misi Ketiga Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air melalui

Konservasi,

Pendayagunaan dan Pengendalian daya rusak air.

Tujuan yang akan dicapai adalah : •

Terpelihara dan terpenuhinya kebutuhan air irigasi dan air baku bagi masyarakat;

•

Terkendalinya daya rusak air di wilayah sungai pada pusat-pusat produksi, permukiman dan prasarana lainnya;

Sasarannya adalah : •

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi seluas 48.777 Ha; 64

Rencana Strategis 2013-2016 •

Pembangunan daerah Irigasi Baru sebesar ….. Ha 3 (tiga) Bendung

•

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan rawa 48.777 Ha Irigasi, 6.500 (1. Toli2 oyom lampasio 7.500 ha, TP OP 5.000 ha sisa 2.500 ha, 2. Poso/Morowali 9.500 ha, TP OP 5.500 ha sisa 4.000 ha)

•

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Baku bagi masyarakat 30 liter/dtk;

•

Pengendalian daya rusak air pada daerah rawan banjir dan abrasi pantai pada 3 (tiga) Wilayah Sungai.

•

Pemeliharaan 9 (Sembilan) Sungai dan 9 (Sembilan) Pantai tersebar dibeberapa Kabupaten/Kota.

4.3. Strategi dan Kebijakan Sumber Daya Air 4.3.1. Strategi

Dengan menggunakan pendekatan strategik managemen sistem

dalam

upaya pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi diperlukan suatu strategi operasional yang meliputi pembinaan pegawai, koordinasi, pemantapan kelembagaan, pengendalian program dan jaminan mutu kostruksi. Untuk maksud tersebut ditetapkan strategi, berikut : a.

Peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Regional, maupun Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya, dengan tujuan terciptanya keterbukaan dan demokratisasi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Tengah dan juga sosialisasi bagi aparat terkait. Dengan alat ukur strategis adalah pertemuan koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air.

b.

Peningkatan Pengelolaan sumber daya air, dengan tujuan meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari kerusakan lingkungan

yang

mengakibatkan

meningkatnya

bahaya

erosi

dan

sedimentasi serta terancam kelestarian sumber daya air untuk mewujudkan sistem informasi SDA yang terpadu, dan terpusat. Dengan alat ukur strategis adalah upaya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai, infrastruktur system pengendalian banjir dan pengamanan pantai. 65


c.

Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keserasian antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan dan kebutuhan dan pasokan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.

d.

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lima tahun kedepan difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.

e.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemanfaat air baku permukaan untuk berbagai keperluan, dengan tujuan pendayagunaan sumber air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna serta terkendali.

f.

Pengendalian keberlanjutan fungsi infrastruktur. daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir yang mengutamakan pendekatan non konstruksi

g.

Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah. Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.

h.

Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat Lembaga Dewan Sumber Dayai Air dan Komisi Irigasi

i.

Peningkatan peran modal social dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur. 66


j.

Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti : penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

4.3.2. Kebijakan

Dalam konteks kebijakan pembangunan sumber daya air di daerah tidak terlepas dari kebijakan Nasional secara makro, untuk itu khususnya dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang saat ini belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi pengelolaan sumber daya air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air dan penerima menfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Implementasi Pengelolaan sumber daya air kedepan harus menempatkan capacity building dalam tahapan strategis. Capacity building merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan yang menitik beratkan pada kemampuan pemerintah agar dapat mewujudkan good governance, yang bercirikan : (1). memiliki kapasitas menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah yang lain (2) akuntabel dan transparan mengambil keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi (4) peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan (5) memiliki komitmen tehadap ekonomi yang berorientasi pasar. Adapun komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam Capacity Building antara lain : (1) Kapasitas individu masyarakat (dimensi aparat), (2) kapasitas kelembagaan (dimensi teknologi) (3) kapasitas modal yang diwujudkan dalam bentuk sumber daya sarana dan prasarana (dimensi fisik) yang dalam hal ini didesain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan,

mendorong

partisipasi

masyarakat,

mendorong

tumbuh

67


kembangnya sector swasta dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihakpihak luar. Dalam upaya mendukung dan mendorong upaya percepatan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi operasional, diperlukan rencana tindak (action plan) berupa kebijakan program/kegiatan pembangunan Sumber Daya Air, sebagai berikut : A. Sekretaris 1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana aparatur Negara 2. Meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan pelatihan

B. Kebijakan di Bidang Sumber Daya Air 1. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan : a. Keserasian antara konservasi dan pendayagunaan b. Antara Pemanfaatan air permukaan dan air tanah; c. Antara Pengelolaan kebutuhan dan pasokan d. Antara Pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air Irigasi lima tahun kedepan difokuskan kepada: a. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang sudah di bangun b. Daerah – daerah irigasi yang jaringan irigasinya dilakukan Rehabilitasi c. Daerah – daerah irigasi guna peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan yang di selenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat. 3. pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikedalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan. Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. 68


4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pelaksanaan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara partisipatif khususnya dibidang irigasi. 5. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah . Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan. Pulau-pulau kecilserta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis. 6. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparat terkait tentang sumber daya air serta melaksanakan rapat koordinasi tentang sumber daya air pada tingkat local dan regional. 7. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat lembaga dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi. 8. Peningkatan peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur. 9. Melaksanakan pengembangan sumber daya air dengan didukung 10. ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti; penataan dan penguatan system pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

(terlampir

pada

tabel

4.3)

69


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Rencana Program dan Kegiatan Program adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari suatu kebijakan

organisasi, Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2016 Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 22 Program dan 62 Kegiatan maka rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. • Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintahan. • Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Penyusunan Pelaporan Keuangan • Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur; • Penyusunan RAPERDA kelembagaan; • Penyusunan Pelaporan Aset Daerah;

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. • Peningkatan Administrasi Kepegawaian; • Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan 70

Rencana Strategis

Recommend Documents