RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Jln. H. Agus Salim - Telp (0756) 21743/ Fax (0756) 22623 PAINAN Kode Pos 25611

RENCANA STRATEGIS 2011 – 1015





KATA PENGANTAR

dan acuan pelaksanaan pembangunan ketahanan Dalam rangka menetapkan arah strategis Pangan dan Penyuluhan' maka disusun Rencana pangan lingkup Badan Kehhanan penyuluhan Tahun 2011-2015 yang berisikan tentang visi, dan Fangan Ketahanan Badan dirancang ' strategi, program dan kegiatan' Pelaksan"l** kebijakan, sasaftln, tujuan, rnisi, arah dan dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga sekaligus hhun (lima) 5 selama perbaikan rencana dan dievaruasi setiap bhun sebagai bahan keruarannya jeras serta dapat pelaksanaan program tahun berikutnya penyuruhan periode z01t-2015 lingkup Badan pembangunan Ketahanan pangan dan penyuluhpn sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki 4 Ketahanan pangan dan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program (empat) program yaihr Program Peningkabn peningkatan Fererapan Tekhnorogi Pertanian / peningkatan Kesejahteraan pehni, prcgram Perkebunan pertebunan / Perikanan, dan Program Pemberdayaan Penyuluh ftrtanian / progrcm perikanan. Ke empat Program tersebut pada dasamya unttrk melanjutkan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi' sebelumnya dengan penyempumaan dan

/

pembangunan Kebhanan Pangan dan Dalarn rangka mencapai tujuan dan sasaran penyuluhan penyuluhan tersebrrt, koordinasi keb$akan dan program ketahanan pangan dan Panga n' ditaksanakan dengan mengopti mal kan Dewan Ketahanan

Penyuluhan'Tahun 2011-2015 ini Rencana strategis Badan Kebhanan Pangan dan pembangunan ketahanan pangan diharapkan dapat menjadi pedoman unhrk melaksanakan dan berkembang dalam era dan penyuluhan, pada lingkungan strategis yang cepat berubah atas semua upaya globalisasi. semoga Allah swT selalu memberikan taufik dan hidayahnya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan'

Januari 2011 DAN PENYUI.UHAN SELATAN

KEPALA BADAN €2L

e\ \r* Utama Muda 198603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

..........................................................................

1

......................................................................

1

...................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan

...............................................................

3

1.4 Sistimatika Penulisan

.............................................................

3

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

.....................................................................

5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan

..........................................................................

2.2 Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

..........

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan BAB III

8

.........................................................

18

.........................................................................

18

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, MASALAH, 3.1 Visi dan Misi

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 3.3 Masalah

...................................

19

...............................................................................

21

3.4 Strategi dan Kebijakan

.......................................................... ......................

29

INDIKATOR KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI

22

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V

6

..

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV

5

PENUTUP

LAMPIRAN

..............

32

...................................................................................

35

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD 2011-2015 yang difokuskan pada peningkatan ketersedian pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan

sesuai

karakteristik

daerah.

Pembangunan

ketahanan

pangan

dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosialekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Penyuluhan

merupakan

bagian

yang

tidak

dapat

dipisahkan

untuk

mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Peranan penyuluh yang mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kwalitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Peran serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, penguatan

Renstra 2011-2015

Page 1


Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), diversifikasi konsumsi pangan, pemberdayaan

petani, peningkatan

kapasitas

tenaga penyuluh

pertanian,

peternakan, perkebunan dan perikanan, peningkatan kemampuan kelembagaan petani,

pengembangan

usaha

agribisnis

pedesaan.

Diperlukan

dukungan

pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pembangunan dan peran kelembagaan

yang

mengelola

kegiatan-kegiatan

ketahanan

pangan

dan

penyuluhan bersumber dari dana APBN, Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.

1.2 Landasan Hukum Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarah dan mendorong pemantapan ketahanan pangan dan penyuluhan yaitu : Undangundang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Kantor Ketahanan Pangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 01 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan

Renstra 2011-2015

Page 2


Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kantor Ketahanan Pangan menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, juga sebagai tolok ukur penyusunan kinerja tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selama kurun waktu 2011 – 2015, sehingga dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas, transparan, akuntabel dalam pelaksanaan Rumah Tangga Daerah Di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan adalah dalam rangka menciptakan dan menyusun program strategis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan dari analisis permasalahan, tantangan serta potensi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan Penulisan Renstra ini terdiri atas : BAB I

PENDAHULUAN 1.1.1 Latar Belakang 1.1.2 Landasan Hukum 1.1.3 Maksud dan Tujuan 1.1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Renstra 2011-2015

Page 3


2.1.2 Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, MASALAH, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 2.1.1 Visi dan Misi 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2.1.3 Masalah 2.1.4 Strategi dan Kebijakan BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. BAB V INDIKATOR KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI PENUTUP

Renstra 2011-2015

Page 4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2.1.1 Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan. 2.1.2 Fungsi Berdasarkan tugas di atas, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

ketahanan

pangan

dan

penyuluhan. 2. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan; 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan; dan 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 2.1.3 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan : 1. Kepala ( Esselon II b) 2. Sekretaris ( Esselon III a) Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian ( Esselon IV a) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan ( Esselon IV a) 3. Bidang Distribusi Dan Ketersediaan Pangan (Esselon III b) Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan & Harga Pangan (Esselon IV a)

Renstra 2011-2015

Page 5


Sub Bidang Kerawanan Dan Ketersediaan Pangan ( Esselon IV a) 4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( Esselon III b) Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan ( Esselon IV a) Sub Bidang Teknologi Dan Keamanan Pangan ( Esselon IV a) 5. Bidang Penyuluhan Dan Kelembagaan (Esselon III b) Sub Bidang Penyuluhan Dan Diklat ( Esselon IV a) Sub Bidang Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan ( Esselon IV a) 6. Kelompok Jabatan Fungsional 2.2 Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2.2.1

Susunan Kepegawaian Komposisi Pegawai Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 218 orang , dengan rincian sebagai berikut : Tabel.2.1 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Keadaan Januari 2011

NO

GOLONGAN

RUANG A

B

C

D

JUMLAH

1

IV

6

4

1

-

11

2

III

32

21

17

10

80

3

II

6

5

9

8

28

4

I

-

-

-

-

-

JUMLAH

44

30

27

18

119

Tenaga Kontrak THL-TBPP

-

-

-

-

89

Tenaga Kontrak Pusat

-

-

-

-

2

Tenaga Sukarela

-

-

-

-

8

Total

-

-

-

-

218

Renstra 2011-2015

Page 6


Tabel.2.2 Komposisi PNS Menurut Pendidikan Formal Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Keadaan s/d Januari 2011 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

PASCA SARJANA (S.2)

3

2

SARJANA (S.1)

52

3

DIPLOMA (D.III)

56

4

SLTA

8

5

SLTP

-

6

SD

-

JUMLAH

119

2.2.2 Aset/Modal Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tabel 2.3 Rekapitulasi Asset/modal Unit Usaha yang masih operasional NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA BARANG Kendaraan Roda 4 KendaraanRoda 2 Komputer Laptop Meja pimpinan Meja Biro Kursi Mesin Penghancur Kertas Papan White Board Kipas Angin Van Gantung Televisi Digital Printer UPS Lemari Rak Buku Meja TV Meja Telepon Kulkas Mesin Tik AC 1 PK

Renstra 2011-2015

JUMLAH 1 Unit 93 Unit 6 Unit 4 Unit 2 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Paket 4 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

SUMBER DANA APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Page 7


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Faximile Filling Kabinet 4 laci Meja Staf Meja Rapat Kursi Putar Kursi Pimpinan Kursi Staf Kursi Rapat Pastik Kursi Tamu Lemari Kayu 2 Pintu Lemari Pajangan Lemari Besi

1 Unit 5 Unit 22 Unit 1 Unit 12 Unit 2 Unit 11 Unit 21 Unit 3 Set 6 Unit 1 Unit 2 Unit

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2.3.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0059' – 2028,6' Lintang Selatan dan 1000,19' – 1010,18' Bujur Timur, dengan luas daerah 5.749,89 km², yang memanjang dari utara ke selatan sepanjang pantai Barat Pulau Sumatera dengan panjang pantai sekitar 234 km. Posisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan dengan Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Kondisi fisiografi wilayah makin mempersempit lahan budidaya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 442/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Barat, menegaskan bahwa luas lahan yang dapat digunakan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) atau budidaya hanya 26,19%, sedangkan 73,81% merupakan wilayah kehutanan (terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, untuk kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya).

Renstra 2011-2015

Page 8


Kondisi geografis alam kendala dalam mengembangkan infrastruktur jalan. Sampai saat ini, Pesisir Selatan hanya memiliki satu jalan poros, sebagai penghubung dengan daerah lain. Jika dilakukan penambahan jalan poros ke daerah tetangga, semuanya akan memasuki wilayah hutan lindung. Sebaran penduduk Pesisir Selatan saat ini relatif bervariasi. Tersebar pada 12 kecamatan. Jumlah penduduk tahun 2010 mencapai 448.488 jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan

1,17 % dan kepadatan penduduk 6.229

jiwa per Nagari atau 78,00 jiwa per Km². Laju pertumbuhan ini relatif berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah

Kecamatan Bayang dan Bayang

utara yaitu sebesar 0,70%, sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kecamatan Sutera yaitu sebesar 1,48%. Dari aspek kepadatan penduduk, kabupaten ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi saat ini adalah Kecamatan Bayang, yaitu 494 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bayang Utara dengan kepadatan 30 jiwa perkilometer persegi. Potensi sumber daya alam Kabupaten Pesisir Selatan memiliki : a.

Pertanian Lahan sawah seluas 30.777 Ha, yang terdiri dari irigasi ½ teknis 11.799 Ha, irigasi sederhana 2.772 Ha, sawah irigasi desa / Non PU 7.837 Ha dan tadah hujan 7.127 Ha, serta lahan sawah lebak seluas 1.242 Ha. Disamping itu juga tersedia lahan kering seluas 246.680 Ha, yang terdiri rumah dan pekarangan 18.608 Ha, lahan tegal/kebun 114.350 Ha, lahan peladangan/huma 30.475 Ha, lahan pengembalaan/padang rumput 808 Ha, lahan sementara tidak diusahakan 15.158 Ha, lahan ditanami pohon/hutan rakyat 67.281 Ha, total luas lahan pertanian 277.457 Ha

Renstra 2011-2015

Page 9


b.

Perikanan Panjang garis pantai 234,2 Km2, perairan payau 26.278 Ha, rawa dan telaga 491 Ha, Magrove 325 Ha, tambak/kolam/tebat/empang 128 Ha, jalan/sungai/danau 26.427 Ha. Jumlah produksi perikanan

sebesar 30.362,29 ton dan

produksi perikanan

bididaya sebesar 2.244,23 ton. c.

Peternakan Disektor peternakan terdapat sebanyak 117,479 KK Rumah Tangga Pemelihara (RTP) yang terdiri dari 33.578 KK RTP ternak sapi, 5.667 KK RTP ternak kerbau, 5.653 KK RTP ternak kambing, 65.933 KK RTP ternak ayam buras, 25 KK RTP ternak ayam ras pedaging, 10 KK RTP ternak ayam buras, dan 6.568 KK ternak itik. Besarnya RTP ternak diatas berbanding lurus dengan populasi ternak, yaitu populasi sapi potong 91.777 ekor, kerbau 32.503 ekor, kambing 48.452 ekor, ayam buras 793.528 ekor, ayam ras petelur 85.293 ekor, ayam ras pedaging 145.810 ekor, itik 113.405 ekor dan anjing 24.401 ekor.

2.3.2 Capaian Kinerja Badan Ketahanan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dibentuk berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2010

tanggal 30 November 2010 yang sebelumnya Kantor Ketahanan Pangan .

Capaian Kinerja Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : Program ketahanan pangan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2010 adalah :

A. Bidang Distribusi Dan Ketersediaan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan Desa Mandiri Pangan dimulai sejak tahun 2006, sampai pada tahun 2010 kegiatan Desa Mandiri Pangan telah melakukan pembinaan pada tujuh kelompok afinitas dan tiga kelompok replikasi dalam tujuh nagari pada empat kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Renstra 2011-2015

Page 10


Tabel.2.4 Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No

Kecamatan

Nagari

Nama Kelompok

Tahun Tahap Kegiatan berdiri

1.

Bayang Utara

Pancung Taba

Harapan Jaya

2006

Tahap Mandiri

Koto Ranah

Ranah Bayang

2006

Tahap Mandiri

Koto Ranah

Padang Pasir

2010

Replikasi

Koto Ranah

Limau Puruik

2010

Replikasi

Koto Ranah

Taratak/Byg Janiah

2010

Replikasi

Koto Berapak

Kapujan Indah

2007

Tahap Mandiri

Gurun Panjang

Bakung Mekar

2007

Tahap Mandiri

Tambang

Sari Bulan

2008

Tahap Pengembangan

Salido

Jasa Mandiri

2009

Tahap Penumbuhan

2010

Tahap Persiapan

2. 3. 4.

Bayang IV Jurai Batang Kapas

Koto Nan Duo IV Sungai Bungin Koto Hilir

b) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Program Pemberdayaan lumbung pangan di kabupaten Pesisir Selatan dengan dana APBN dimulai tahun 2009, terdapat dilokasi Kampung Kapujan Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang dan Kampung Salido Kecil Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai. Tabel.2.5 Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No

Kecamatan

Nagari

Kelompok

1

Bayang

Koto Berapak

Karang Putih Kampung Kapujan

2

IV Jurai

Tambang

Sari Bulan Sakato Kamp. Salido Kecil

Renstra 2011-2015

Tahun Berdiri 2009

Pengembangan

2009

Pengembangan

Tahap

Page 11


c) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Untuk

program

pemberdayaan

masyarakat

dibidang

Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat ada di tiga lokasi yaitu Kampung Bungo Pasang Nagari Bungo Pasang Salido, Kampung Batu Kunik Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Kampung Sawah Laweh Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan. Tabel.2.6 Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No

Kecamatan

Nagari

Kelompok

1

IV Jurai

Bungo Pasang Salido

Serumpun

2

IV Jurai

Lumpo

Pagar Saiyo

3

Koto XI Batu Hampar Tarusan

Gunung

Naga Bahar

Tahun Berdiri 2009

Pengembangan

2009

Pengembangan

2009

Pengembangan

Tahap

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Penanganan daerah rawan pangan Penanganan daerah rawan pangan dilakukan terhadap daerah yang teridentifikasi rawan pangan pada hasil data SKPG tahun 2009 di 4 kecamatan yaitu : Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera dan Kecamatan Basa IV Balai Tapan. Penanganan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang muncul yaitu rawan pangan gizi dan sosial ekonomi. Dalam penetapan penanganan terhadap rawan pangan ini dilakukan berdasarkan hasil survey tim investigasi yang dilakukan oleh Pokja Pangan dan Gizi yang terdapat pada Dewan Ketahanan Pangan yang ditunjuk oleh Bupati Pesisir Selatan yang kemudian dihasilkan rekomendasi kegiatan berupa pemberian makan terhadap balita

Renstra 2011-2015

Page 12


kurang

gizi

sebanyak

14

orang

dan

pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan ekonomi keluarga penderita kurang gizi melalui pemberian bantuan ternak ayam dan benih ikan beserta pakan ayam dan ikan kepada 9 keluarga penderita kurang gizi. Pelaksanaan pemberian makan telah dilakukan sejak bulan Oktober 2010 sedangkan pendistribusian ternak ayam dan bibit ikan dibulan November 2010, dengan pendanaan dari tugas pembantuan (APBN) tahun anggaran 2010. Kejadian Puso yang terjadi di kecamatan lengayang yang di alami oleh 240 kepala keluarga mendapat bantuan berupa beras dari dana Penangan Daerah Rawan pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. B. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a) Diversifikasi Konsumsi Pangan Kegiatan diversifikasi pangan terdiri dari empat kegiatan yaitu : 1. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan Penganekaragaman

pangan

diselenggarakan

dengan

memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Untuk

mempercepat

penganekaragaman

konsumsi

pangan,

dirancang model kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kesadaran dan motovasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui langkah operasional sebagai berikut : a) Pengembangan

usaha pengolahan

pangan

lokal

berbasis

tepung-tepungan b) Optimalisasi

pemanfaatan

pekarangan

dan

pemberdayaan

kelompok wanita

Renstra 2011-2015

Page 13


c) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KP) bagi siswa SD/MI Untuk

kegiatan

optimalisasi

pemanfaatan

pekarangan

pada

peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili oleh KWT Sejahtera di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan mendapat Juara III tingkat provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Lokasi penerima kegiatan P2KP tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Renstra 2011-2015

Page 14

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 2.7 Daftar Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan P2kp Tahun Anggaran 2010 OPTIMALISASI PEKARANGAN KECAMATAN

KOTO TARUSAN

XI

BAYANG

Nagari/Kampung

P2KP BAGI SD/MI

TEPUNG-TEPUNGAN

NAMA

NAMA

NAMA

KEPALA

NAMA

NAMA

KELOMPOK

KETUA

SEKOLAH

SEKOLAH

KELOMPOK

KETUA

Duku Kampung Simauang

KWT Sejahtera

Endriati

SD N 017 Koto Lua

JAFRI SPD

KWT Sejahtera

Endriati

Batu Hampar Kampung Sako

KWT Kampung Sawah

Rosma B

SD N.11 KAMP TARANDAM

Asnimar

Pondok Indah

M. Haris

KWT Jeruk Manis

Gusmawati

SD N 29 Ganting

Kasnirman, S.Pd

KWT Jeruk Manis

Gusmawati

KWT Melati

Rosni

SD N. 09 Taluk Bakung

Ardinal, S.Pd

Talaok Kampung Ganting Gurung Bakung

Panjang

Kampung

Teluk

KWT Sepakat

Gurun Panjang Kampung Ambacang Kamba IV JURAI

Salido Kampung Laban Salido

KWT Kamboja

Syafna Yanti

Sago Salido Kampung Karang Sago

KWT Anggrek

Mardiana

Painan Kampung Painan Timur

SD N 27 Sago

Asril. K S.Pdi

SD N 28 Painan

Ali Marni S.Pd

KS,

Painan Kampung Painan Selatan BATANG KAPAS

RANAH PESISIR

Rawang

Aminas

Kelompok ONE

Parni

Kelompok Mak Inang

Mainar

Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kamp. S.Pampan

KWT Anggrek

Yusmainis

SDN 028 Sungai Pampan

Jafri, Amd

Kel Usaha Ubi

Herlida

Taluak Kampung Tanjung Kandis

KWT Bonsai

Heri Fesni

SD N 18 Tj. Kandi

Irmidalmi, SPd

KWT Harapan Indah

Fitri Dalsi

Palangai Kamp. Limau Sundai Taratak Tangah

KWT Wanita Berkarya

Yunita Hastian SDN 05 Ranah Pesisir

Martini Ama

FMA Koto IV Hilir

Sri Hartati

SD N.12 Ranah Pesisir

Eni Febni

KWT Cempaka Biru

Rasida

Pelangai Kamp. Koto VIII Hilir Pelangai Kampung Kelok Sungai Liku Pelangai Kampung Sungai Liku Tengah

KWT Saiyo Sakato

Syamsimar

Pelangai Kampung Sungai Liku Ateh

Renstra 2011-2015

Page 15


2. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Promosi dilakukan melalui baliho, leaflet yang dibagikan kepada pendamping kegiatan P2KP untuk disalurkan ke kolompok penerima P2KP. Ibu-ibu PKK kecamatan dan sosialisasi lewat radio 3. Pembinaan Penganekaragaman Pangan dan Kualitas konsumsi Pangan Pembinaan penganekaragaman pangan dan kualitas konsumsi pangan ditujukan untuk mendukung diversifikasi pangan melalui kegiatan : sosialisasi, apresiasi, pengumpulan dan pengolahan data, analisis situasi konsumsi pangan, pemantauan dan evaluasi pola konsumsi,

penganekaragaman

dan

keamanan

pangan,

serta

fasilitasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan lomba cipta menu. Untuk kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi dan berimbang Kabupten Pesisir Selatan Tahun 2008 mendapat Juara I tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tahun 2009 mengikuti Festival Lomba Cipta Menu yang berbasis potensi sumberdaya pangan lokal tingkat nasional di Yogyakarta, mendapat juara I Menu berprotein yaitu rendang ikan tuna. Tahun 2009 Pada Festival Lomba cipta menu berbasis potensi sumber daya lokal mendapat juara II tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2010 mengikuti Lomba Cipta menu 3B mendapat juara II tingkat provinsi Sumatera Barat.(dalam tabel) 4. Penanganan Keamanan Pangan Segar Penanganan

pangan

segar

dilakukan

melalui

sosialisasi,

pembinaan, advokasi, pengawasan serta sertifikasi produk pangan segar yang diarahkan baik pada produsen maupun konsumen.

Renstra 2011-2015

Page 16


C. Bidang Penyuluhan Program penyuluhan sampai akhir tahun 2010 tersebar di empat instansi yang berupakan bidang pada instasi yaitu : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program penyuluhan pendamping bagi pertanian/perkebunan a. Penyusunan programa pertanian tingkat kabupaten 1 (satu) Kali. b. Penyusunan programa pertanian tingkat kecamatan di 12 kecamatan. c. Mimbar sarah sehan tingkat kabupaten 1 kali. 2. Program peningkatan lembaga petani (Penunjang FEATI) a. Pertemuan kelompok FMA di 30 Desa dalam kabuapaten Pesisir Selatan. b. Pertemuan Koordinasi FMA tingkat kabupaten 2 (dua) kali satu tahun. 3. Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis pedesaan a. Pelatihan bagi pengurus Lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) b. Rapat Monitoring Tingkat Kabupaten. c. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten 4. Program peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian. a.

Memberikan

sarana

dana

prasarana

bagi

penyuluh

dalam

melaksanakan bantuan yang diberikan penyuluh pertanian berupa bahan bakar minyak. b. Memberikan honor/upah bagi petugas kebun Memberikan honor kepada petugas kebun sebanyak 12 BPP yang tersebar di 12 kecamatan. Memberikan honor tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian ( THL TBPP ) sebanyak 96 orang. c.

Training di BPP sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan.

d. Melaksanakan pertemuan teknis petugas dan penyuluh pertanian dan perkebunan 2 (dua) kali dalam satu tahun. e.

Renstra 2011-2015

Mengadakan buku kerja penyuluh

Page 17


BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, MASALAH, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 3.1

Visi dan Misi Visi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah

“Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Sumberdaya Petani Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan” Makna yang terkandung dalam Visi diatas adalah sebagai berikut : Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten pesisir selatan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1996 Sumberdaya petani dan nelayan adalah pelaku utama dan pelaku usaha disektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Untuk mencapai visi tersebut misi yang diemban adalah sebagai berikut: 1.

Mengupayakan ketersediaan kecukupan pangan masyarakat

2.

Memasyarakatkan

dan

meningkatkan

mutu

konsumsi

dan

penganekaragaman pangan 3.

Mengupayakan kelancaran pelaksanaan distribusi pangan

4.

Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan

5.

Memfasilitasi kelompok tani nelayan dengan pelaku usaha

6.

Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

7.

Mengoptimalkan peran penyuluh dalam pembinaan kemandirian kelompok tani nelayan dilapangan.

8.

Menciptakan

iklim

yang

kondusif

bagi

petani

nelayan

untuk

menumbuhkembangkan organisasinya secara partisipatif.

Renstra 2011-2015

Page 18


9.

Meningkatkan kemampuan petugas, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses dan menganalisa potensi pasar dan wilayah.

10. Meningkatkan kamampuan daya saing dalam mengelola usaha tani berkelanjutan dan ramah lingkungan. 11. Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi spesifik lokasi 12. Meningkatkan Kompetensi petugas penyuluh melalui diklat dan pembinaan karir. 13. Meningkatkan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) 14. Terbentuknya Pos Penyuluhan Pertanian Nagari di tingkat nagari. 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya ketersediaan pangan masyarakat. 2. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. 3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna menurunkan konsumsi beras. 4. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar. 5. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal. 6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan. 7. Tersedianya informasi kegiatan usaha petani nelayan. 8. Terjalinnya kemitraan yang sejajar antara petani nelayan dengan penyedia modal dan pelaku usaha. 9. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. 10. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani nelayan. 11. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani nelayan dalam melaksanakan usaha taninya. 12. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam membina kelompok tani nelayan.

Renstra 2011-2015

Page 19


Sasaran yang ingin dicapai : 1. Meningkatnya kemampuan produksi bahan pangan pokok terutama pada kampung dan nagari yang tergolong rawan ketersediaan pangan. 2. Terbentuk

dan

terberdayakannya

kelembagaan

pangan

yang

dapat

mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung /nagari. 3. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% pertahun. 4. Tersedia dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. 5. Terkendalinya harga pangan pokok di setiap waktu. 6. Terdiversifikasinya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan komsumsi beras. 7. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan terjangkau. 8. Meningkatkan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan segar melalui peran serta produsen dan konsumen. 9. Terbentuknya industri rumah tangga yang mengolah bahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan. 10. Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. 11. Peningkatan kegiatan usaha tani nelayan. 12. Terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan antara petani dengan penyedia modal dan pelaku usaha. 13. Peningkatan kesejahteraan petani nelayan. 14. Meningkatnya pihak pemerintah dan swasta dalam menyalurkan programprogram pengembangan usaha tani nelayan. 15. Terciptanya kemandirian petani dan nelayan. 16. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Renstra 2011-2015

Page 20


3.3. Masalah Untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan tidaklah mudah, berapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya tanggungjawab dan disiplin masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diterima. 2. Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan desa mandiri pangan 3. Masih kurangnya penanganan daerah yang dinyatakan rawan pangan secara konfrehensif 4. Kurangnya lembaga distribusi hasil produksi petani 5. Sulitnya pengawasan keluar masuk bahan pangan pokok di pos penjagaan 6. Belum ada penetapan harga pangan pokok secara spesifik lokal 7. Sulitnya merubah kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrad selain beras 8. Masih belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan 9. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat 10. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga 11. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan pangan lokal yang beragam, bergizi dan berimbang 12. Kurang SDM dari masyarakat tentang teknik usaha tani yang baik dan menguntungkan 13. Lemahnya koordinasi lembaga-lembaga di masyarakat dalam pembinaan kelompok 14. Kurangnya tenaga penyuluh karena dialihtugaskan ke struktural. 15. Kebun dilahan BPK tidak terawat dengan baik karena tidak ada biaya operasional. 16. Pengangkatan tenaga penyuluh yang baru tidak ditempatkan sebagai penyuluh pertanian di lapangan.

Renstra 2011-2015

Page 21


17. Suvervisi kelompok fungsional kabupaten ke wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena keterbatasan dana. 18. Penyampaian topik training yang telah dijadwalkan oleh masing-masing BPK tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal keterbatasan dana. 19. Rendahnya motivasi petani dalam menghadiri pertemuan di kelompok tani. 3.3

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh faktor luar seperti : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dianalisis dengan analisa SWOT Analisis SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity, dan

Weakness ),

pusat perhatiannya diarahkan pada upaya memilih situasi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan dan kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan pula diupayakan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki dan ancamanancaman yang akan dihadapi. 1. Strength ( Kekuatan ) – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan,

serta

menjelaskan

tentang

konsep

ketahanan

pangan,

komponen dan pihak yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. – Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K). – Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Bab III Pembagian Urusan Pemerintah, Pasal 6 Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pasal 7 ayat 2 (m) Ketahanan Pangan merupakan

Urusan Wajib.

Renstra 2011-2015

Page 22


– Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal di Sumatera Barat – Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. – Peraturan

Bupati

Nomor

22

Tahun

2010

tentang

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bebasis Sumber Daya Lokal di Kabuapaten Pesisir Selatan – Jumlah PNS yang cukup memadai, dapat

terlaksananya tugas dengan

baik – Tersedianya potensi wilayah yang cukup untuk pengembangan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan. – Tersedianya kelompok tani 842 kelompok, dengan kualifikasi kelompok pemula 292 kelompok, kelompok lanjut 220 kelompok, kelompok madya 330 kelompok, dan kelompok utama 0 kelompok dan kelompok wanita tani (KWT) 82 kelompok. – Tersedianya bangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit di 7 kecamatan. – Tersedianya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di 3 (tiga) lokasi yaitu : Kampung Bungo Pasang Nagari Bungo Pasang Salido, Kampung Batu Kunik Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Kampung Sawah Laweh Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan. – Desa Mandiri Pangan di 7 Nagari di 4 Kecamatan – Adanya Dewan Ketahanan Pangan di Ketuai oleh Bupati – 10 unit alat pemotong ubi-ubian di 10 kelompok di 9 nagari di 5 kecamatan – 10 KWT pelaksana kegiatan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) – Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebanyak 11 Unit dan tersebar di 11 kecamatan. – Tersedianya tenaga penyuluh pertanian dan perikanan sebanyak 187 orang tersebar di 12 Kecamatan

Renstra 2011-2015

Page 23


2. Weakness ( Kelemahan ) – Pelaksanaan Tupoksi yang belum maksimal – Belum optimalnya kinerja aparatur di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan – Minimnya sarana dan prasarana kerja – Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan ketahanan pangan – Lemahnya modal petani/kelompok tani untuk menerapkan teknologi – Sering terjadinya ketidak stabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan – Belum optimalnya pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan – Masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal – Masih

terbatasnya

promosi,

dukungan

sosialisasi

dalam

penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media – Belum berfungsinya lahan BPK sebagai transfer teknologi dan informasi pada masyarakat tani nelayan dan petugas – Belum berkembangnya paket teknologi pengolahan pangan lokal berbasis potensi wilayah – Belum terkondisinya pembinaan kepada petani dan nelayan dalam hal akses permodalan dan pemasaran – Kelembagaan petani dan nelayan belum mandiri – Terbatasnya anggaran yang berasa dari dana APBD. 3. Opportunity ( Peluang ) – Adanya RMU sebanyak 80 unit di Kabupaten Pesisir Selatan. – Adanya peluang pasar terhadap beras kwalitas 1 (satu) – Peningkatan SDM dan Petugas penyuluh. – Tersedianya pasar, baik pasar lokal, regional dan nasional. – Tingginya produksi pangan pokok selain beras seperti : jagung 91,5% dari kebutuhan, ubi kayu 37,5% dari kebutuhan, kacang tanah 47,9% dari kebutuhan. – Tingginya permintaan terhadap sapi lokal pesisir selatan.

Renstra 2011-2015

Page 24


– Besarnya potensi laut yang belum di eksploitasi. – Posyandu 265 buah – PKK sebagai mitra kerja menjalankan program ketahanan pangan – Tersebarnya media masa di seluruh pelosok wilayah pesisir selatan – Adanya lahan kritis untuk hutan industri. 4. Threat ( Ancaman ) - Belum adanya jaminan pasar terhadap komoditi unggulan - Iklim yang tidak kondusif, sering terjadinya bencana alam (kekeringan, banjir, tanah longsor dan angin puyuh) - Sering terjadinya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) - Rendahnya kepedulian masyarakat dan kelompok tani dalam pengembalian kredit/ bantuan sosial/bantuan pinjaman langsung sehingga tidak bisanya akses dengan lembaga perbankan dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. - Adanya budaya kerja yang buruk sehingga dapat mengancam stabilitas kerja. - Belum komitnya instansi terkait dalam penyediaan sarana produksi sesuai

dengan prinsip 6 (enam) tepat (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat cara dan tepat penggunaan). - Alih fungsi lahan - Tingginya harga sarana produksi Strategi (SO) -

Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragamanan konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar

-

Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya

dalam ketersediaan,

distribusi, konsumsi, dan

pengawasan keamanan pangan segar. -

Menyelenggarakan

program

aksi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

memecahkan ketahanan pangan masyarakat

Renstra 2011-2015

Page 25


Memecahkan

-

permasalahan

strategis

ketahanan

pangan

melalui

mekanisme Dewan Ketahanan Pangan -

Meningkatkan kwantitas dan kwalitas petugas penyuluh

-

Menfasilitasi petani nelayan dengan pihak swasta

-

Menumbuhkan lembaga keuangan mikro dan terjadinya akses permodalan pada petani

-

Menumbuhkan pos penyuluhan di tingkat nagari

-

Mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan mutu jenis sapi lokal ciri khas Pesisir Selatan.

-

Pengembangan budidaya plasma nutfa sapi pesisir

-

Peningkatan budidaya ikan kerapu dan penyu

-

Mengembangkan kawasan agropolitan

Strategi (WO) -

Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar

-

Melakukan monitoring keluar masuk bahan makanan di pos penjagaan

-

Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat

-

Melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang penganekaragaman konsumsi pangan

-

Melakukan kerja sama dengan TP-PKK dalam mensukseskan P2KP

-

Melakukan promosi kegiatan P2KP melalui media masa dan eletronik

-

Menyusun rencana kerja penyuluh sesuai dengan wilayah kerja

-

Menyusun programa penyuluhan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan Kabupaten

-

Menyusun jadwal training di setiap wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)

-

Menyusun jadwal kunjungan penyuluh ke kelompok tani

-

Menyusun Jadwal supervisi tingkat Kecamatan dan Kabupaten

-

Melakukan kerja sama dengan balai penelitian dan perguruan tinggi

Renstra 2011-2015

Page 26


Strategi (ST) - Kerjasama

dengan

perbankan,

dinas

koperasi,

perindustrian

dan

perdagangan untuk penyaluran komoditi unggulan daerah. - Peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk mengendalikan kerawanan pangan di daerah. - Dibentuknya lembaga keuangan desa untuk mengendalikan peredaran keuangan bantuan sosial di masyarakat nagari. - Memberikan penghargaan dan sanksi terhadap petugas dan kelompok tani nelayan. - Menjaga stabilitas pasokan dan harga serta pengendalian bahan pangan pokok

sepanjang

tahun

dan

pangan

stretegis

pada

periode

khusus/tertentu - Peningkatan kwalitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan (PPH) - Melakukan koordinasi tentang alih fungsi lahan dengan instansi terkait dan melibatkan tokoh adat serta tokoh agama. - Peningkatan pengawasan bahan pangan pokok dan segar - Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk organik/alternatif - Melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT) Strategi(WT)

3.4

-

Tetapan pola karir sebagai acuan standar promosi dalam jabatan

-

Tingkatkan sarana dan prasarana

-

Menyediakan anggaran yang cukup agar terlaksananya kegiatan

Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1. Peningkatan ketersediaan dan penanganan rawan pangan dalam bentuk: meningkatkan Kabupaten

dan

Pesisir

menjamin Selatan

kelangsungan menuju

produksi

ketahanan

pangan

pangan

di

daerah,

mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sinergis dan partisipatif, mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Renstra 2011-2015

Page 27


2.

Peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam bentuk: mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan, meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

3.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan dalam bentuk: mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra produksi pangan.

4.

Memperkuat kelembagaan yang terkait dengan ketahanan pangan dan penyuluhan sehingga dapat berfungsi dan berperan dalam mengelola ketahanan pangan dan menangani kondisi rawan pangan

5.

Memperkuat koordinasi peningkatan kemampuan produksi dan distribusi bahan pangan (dan produk olahan pangan) sehingga tersedia secara cukup untuk memenuhi kebutuhan dan surplus produksi dapat diperdagangkan untuk peningkatan pendapatan dan perekonomian daerah

6.

Memperkuat

koordinasi

untuk

pelaksanaan

program

peningkatan

pendapatan dan daya beli pangan masyarakat terutama pada nagari yang potensial terjadi kerawanan pangan 7.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi energi dan protein secara cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

8.

Meningkatkan sarana dalam penerapan teknologi pertanian dan perikanan.

9.

Meningkatkan suvervisi dan kunjungan ke Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan kelompok tani.

10. Revitalisasi kelompok tani nelayan. 11. Meningkatkan Akselerasi penerapan sistem usaha agribisnis pertanian.

Renstra 2011-2015

Page 28


BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan diatas, program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat Kegiatan : 1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 3. Penanganan Daerah Rawan Pangan 4. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 5. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 6. Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Distribusi, Harga dan Akses Pangan 7. Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 8. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 9. Peningkatan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen 10. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan 11. Pemantapan dan pengembangan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan B. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan : 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3. Peningkatan kemampuan lembaga petani (FEATI)

Renstra 2011-2015

Page 29


4. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani dan nelayan 5. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur C. Program Peningkatan Penetapan Tekhnologi Pertanian/Peternakan/Perkebunan /Perikanan Kegiatan : 1. Penyuluhan penerapan tekhnologi pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan tepat guna 2. Pekan nasional tani 3. Penyusunan program penyuluhan D. Program Pemberdayaan penyuluhan pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan lapangan Kegiatan : 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/peternakan/perkebunan /perikanan 2. Revitalisasi penyuluhan pertanian E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatannya : 1. Pendidikan dan pelatihan formal F. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatannya : 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pemerliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor 5. Pengadaan pakaian dinas dan atributnya 6. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

Renstra 2011-2015

Page 30


G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatannya : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan alat kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS 11. Rapat – rapat koordinasi dalam daerah Data lengkap terdapat pada lampiran 1.

Renstra 2011-2015

Page 31


BAB V INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja badan ketahanan pangan dan penyuluhan yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang. Indikator yang perlukan adalah sebagai berikut : Tabel 5.1 Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.

INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

7 Desa

-

2 Desa

2 Desa

2 Desa

2 Desa

15 DMP

10 Unit

4 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

34 Unit

Penanganan Daerah Rawan Pangan Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

5 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

25 Desa

- Neraca Bahan Makanan - Peta Ketahanan dan kerentanan pangan ( FSVA )

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

-

12 Kec

-

12 Kec

-

12 Kec

- Data Kemiskinan dan Rawan Pangan

12 Kec

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

1

2 ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB Ketahanan Pangan

a.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Indikator Program

1

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Dalam Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan Kegiatan 1 2 3 4

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Renstra 2011-2015

Page 32


2

Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat Dalam Stabilitas Harga Dan Cadangan Pangan Masyarakat Kegiatan 1 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 2

3 Unit

1 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

24 Unit

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

-

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

-

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

10 Desa

-

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

21 Desa

2 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

-

-

3 Kec

3 Kec

3 Kec

3 Kec

12 Kec

10 Desa

-

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

26 Desa

- Pola Pangan Harapan

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

- Peta Pola Konsumsi Pangan Wilayah

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

( LDPM ) Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Distribusi, Harga dan Akses Pangan - Panel dan Pemantauan Harga - Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional ( HBKN ) - Peta Distribusi Pangan Pokok

3

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Dalam Peningkatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi dan Berimbang Kegiatan 1 Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2

3

Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar

(5 Kec)

Tingkat Produsen dan Konsumen 4 5

Tekhnologi Pengolahan Pangan Lokal Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Konsumsi dan Keamanan Pangan

4

Koordinasi Analisis Dan Rumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Kegiatan 1 Pemantapan dan Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Renstra 2011-2015

Page 33


b.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Berkembangnya Usaha Agribisnis di Pedesaan Kegiatan 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku 3 4

5

Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani ( FEATI ) Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani / kelompok tani dan nelayan Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan

15 Kali

15 Kali

15 Kali

15 Kali

15 Kali

15 Kali

90 Kali

75 Gapoktan

1 Gpkt

5 Gpkt

5 Gpkt

5 Gpkt

5 Gpkt

98 Gapoktan

30 FMA

30 FMA

30 FMA

30 FMA

30 FMA

30 FMA

180 FMA

140 Klp

140 Klpk

140 Klpk

140 Klpk

140 Klpk

140 Klpk

840 Klp

25 Klp

25 Klpk

25 Klpk

25 Klpk

25 Klpk

25 Klpk

125 Klp

produktifitas lahan tidur. c.

Program Peningkatan Penetapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan/Perikanan Kegiatan 1. Penyuluhan Penerapan Tekhnologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Tingkat Kabupaten

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

5 Kali

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

Tingkat Kecamatan

12 Kec

2.

Pekan Nasional Tani

-

100%

-

-

-

100%

100%

3.

Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

Tingkat Kabupaten

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

5 Kali

76 Nagari

76 Nag

76 Nag

76 Nag

76 Nag

76 Nag

76 Nagari

185 Org PPL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

185 Org PPL 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 BPK

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat Nagari d.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Peternakan/Perkebunan / Perikanan Lapangan Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Peternakan / Perkebunan / Perikanan. 2.

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

3.

Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Training di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)

4.

Renstra 2011-2015

Page 34


BAB VI PENUTUP

Penetapan Visi, Misi dan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2011–2015,

dengan

didasarkan

atas

berbagai

perkembangan

dan

perubahan

lingkungan strategis, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi pada Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015, sesuai dengan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatankegiatan penyelenggaraan pemerintahaan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pada satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun kedepan, dengan upaya pembangunan sistem akuntabilitas dan kinerja. Untuk penerapan perencanaan strategis ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Akhirnya, keberhasilan perencanaan strategis ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, tetapi banyak dipengaruhi oleh implementasi penerapannya, semoga Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015, dengan Visi : “ Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan

Sumberdaya Petani Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. “ dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan.

Renstra 2011-2015

Page 35


Renstra 2011-2015

Page 36


Renstra 2011-2015

Page 37


BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan diatas, program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat Kegiatan : 1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 3. Penanganan Daerah Rawan Pangan 4. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 5. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 6. Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Distribusi, Harga dan Akses Pangan 7. Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 8. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 9. Peningkatan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen 10. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan 11. Pemantapan dan pengembangan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan B. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan : 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3. Peningkatan kemampuan lembaga petani (FEATI)

Renstra 2011-2015

Page 29


4. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani dan nelayan 5. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur C. Program Peningkatan Penetapan Tekhnologi Pertanian/Peternakan/Perkebunan /Perikanan Kegiatan : 1. Penyuluhan penerapan tekhnologi pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan tepat guna 2. Pekan nasional tani 3. Penyusunan program penyuluhan

D. Program Pemberdayaan penyuluhan pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan lapangan Kegiatan : 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/peternakan/perkebunan /perikanan 2. Revitalisasi penyuluhan pertanian E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatannya : 1. Pendidikan dan pelatihan formal F. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatannya : 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pemerliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor 5. Pengadaan pakaian dinas dan atributnya 6. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

Renstra 2011-2015

Page 30


G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatannya : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan alat kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS 11. Rapat – rapat koordinasi dalam daerah

Data lengkap terdapat pada lampiran 1.

Renstra 2011-2015

Page 31


BAB V INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja badan ketahanan pangan dan penyuluhan yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang. Indikator yang perlukan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.

INDIKATOR

1

2

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

7 Desa

-

2 Desa

2 Desa

2 Desa

2 Desa

15 DMP

10 Unit

4 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

34 Unit

5 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

25 Desa

ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB a.

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1

Indikator Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan Dalam Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan Kegiatan 1 2 3 4

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Penanganan Daerah Rawan Pangan Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

- Neraca Bahan Makanan - Peta Ketahanan dan kerentanan pangan ( FSVA )

12 Kec

-

12 Kec

-

12 Kec

-

12 Kec

- Data Kemiskinan dan Rawan Pangan

12 Kec

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

Renstra 2011-2015

Page 32


2

Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat Dalam Stabilitas Harga Dan Cadangan Pangan Masyarakat Kegiatan 1 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 2

3 Unit

1 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

24 Unit

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

-

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

-

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

10 Desa

-

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

21 Desa

2 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

-

-

3 Kec

3 Kec

3 Kec

3 Kec

12 Kec

10 Desa

-

4 Desa

4 Desa

4 Desa

4 Desa

26 Desa

- Pola Pangan Harapan

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

- Peta Pola Konsumsi Pangan Wilayah

-

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

( LDPM ) Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Distribusi, Harga dan Akses Pangan - Panel dan Pemantauan Harga - Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional ( HBKN ) - Peta Distribusi Pangan Pokok

3

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Dalam Peningkatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi dan Berimbang Kegiatan 1 Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2

3

Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar

(5 Kec)

Tingkat Produsen dan Konsumen 4 5

Tekhnologi Pengolahan Pangan Lokal Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Konsumsi dan Keamanan Pangan

4

Koordinasi Analisis Dan Rumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Kegiatan 1 Pemantapan dan Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

Renstra 2011-2015

Page 33


b.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Berkembangnya Usaha Agribisnis di Pedesaan Kegiatan 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku 3 4

5

Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani ( FEATI ) Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani / kelompok tani dan nelayan Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan

15 Kali

15 Kali

15 Kali

15 Kali

15 Kali

15 Kali

90 Kali

75 Gapoktan

1 Gpkt

5 Gpkt

5 Gpkt

5 Gpkt

5 Gpkt

98 Gapoktan

30 FMA

30 FMA

30 FMA

30 FMA

30 FMA

30 FMA

180 FMA

140 Klp

140 Klpk

140 Klpk

140 Klpk

140 Klpk

140 Klpk

840 Klp

25 Klp

25 Klpk

25 Klpk

25 Klpk

25 Klpk

25 Klpk

125 Klp

produktifitas lahan tidur. c.

Program Peningkatan Penetapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan/Perikanan Kegiatan 1. Penyuluhan Penerapan Tekhnologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Tingkat Kabupaten

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

5 Kali

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

Tingkat Kecamatan

12 Kec

2.

Pekan Nasional Tani

-

100%

-

-

-

100%

100%

3.

Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

12 Kec

Tingkat Kabupaten

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

5 Kali

76 Nagari

76 Nag

76 Nag

76 Nag

76 Nag

76 Nag

76 Nagari

185 Org PPL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

185 Org PPL 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 BPK

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat Nagari d.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Peternakan/Perkebunan / Perikanan Lapangan Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Peternakan / Perkebunan / Perikanan. 2.

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

3.

Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Training di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)

4.

Renstra 2011-2015

Page 34


BAB VI PENUTUP

Penetapan Visi, Misi dan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2011–2015,

dengan

didasarkan atas

berbagai

perkembangan dan

perubahan

lingkungan strategis, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi pada Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015, sesuai dengan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatankegiatan penyelenggaraan pemerintahaan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pada satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun kedepan, dengan upaya pembangunan sistem akuntabilitas dan kinerja. Untuk penerapan perencanaan strategis ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Akhirnya, keberhasilan perencanaan strategis ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, tetapi banyak dipengaruhi oleh implementasi penerapannya, semoga Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015, dengan Visi : “ Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Sumberdaya Petani Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. “ dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan.

RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents