Rencana Strategis

Rencana Strategis 2013-2016 -

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

-

PP Nomor 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

-

PP Nomor 43 tahun 2008, tentang Air Tanah

-

PP Nomor 37 Tahun 2010, tentang Bendungan

-

Peraturan Presiden Nomor 12/2008 tentang Dewan Sumber Daya Air

-

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air

-

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

-

Permen PU Nomor 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri.

-

Permen PU Nomor 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

-

Permen PU Nomor 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Khusus bidang Infrastruktur.

2.

Raperda tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Sungai

Adanya Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Peluang

lainnya

yang

dapat

dimanfaatkan

baik

untuk

meningkatkan

profesionalisme pegawai ataupun untuk meningkatkan pengetahuan dan tehnologi adalah adanya Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah juga lembaga-lembaga lain diluar Sulawesi Tengah yang dapat dimanfaatkan untuk transfer tehnologi dan juga memungkinkan untuk dijadikan mitra kerja. 3.

Potensi SDA yang cukup tinggi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Provinsi di Sulawesi, letaknya diapit oleh Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Letak astronomisnya pada posisi 2022” Lintang Utara dan 3048” Lintang Selatan, serta 119022” dan 124022” Bujur Timur. Secara 51

Rencana Strategis 2013-2016

administratif luas wilayah Sulawesi Tengah adalah 63.033,71 Km2 yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. Berdasarkan lokasi geografi dan topografi Wilayah desa di Sulawesi Tengah dibedakan antara desa pesisir dan bukan pesisir berimbang, Jumlah desa bukan pesisir mencapai 847 desa, sementara desa di wilayah pesisir yaitu sebanyak 839 desa. Letaknya yang sangat strategis dengan wilayah yang cukup luas dan potensi yang ada menjadikan Sulawesi Tengah suatu daerah yang harus didukung percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah pada umumnya ataupun masyarakat Sulawesi Tengah pada khususnya. Ditinjau dari kondisi topografinya, daratan Sulawesi Tengah dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam dibagian Utrara dengan ketinggian 1.000 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai dibagian Timur dengan ketinggian 100-600 m dpl. 4. Air memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan sumber daya air akan memerlukan investasi yang cukup besar. Hal ini sangat berat apabila sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu peran aktif masyarakat terutama masyarakat pengusaha. Dengan adanya konsep bahwa air mempunyai nilai ekonomi disamping fungsi sosial, maka peluang untuk melibatkan sektor usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi terbuka. Dengan masih adanya kalangan yang pro dan kontra akan konsep tersebut, itu merupakan hal yang wajar mengingat air merupakan pemberian Tuhan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan yang berhasil dapat dinikmati konsumen merupakan wujud nyata dari azas manfaat.

5. Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, kegiatan ekonomi yang terus berkembang, standar kehidupan masyarakat yang terus meningkat, akan mendorong meningkatnya kebutuhan air. Sebagai sumber air selayaknya dikembangkan dengan berorientasi pada prioritas kebutuhan air yang bermanfaat. Bagaimana besarnya potensi sumber air yang dikandung pada suatu wilayah hanya bisa dikembangkan bilamana ada yang membutuhkan air. Kebutuhan air 52


tersebut dapat dibagi kedalam dua kelompok, masing-masing yaitu berupa kebutuhan saat ini, dan kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian maka demand yang cenderung meningkat dapat dijadikan sebagai peluang untuk upaya pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dimasa mendatang. B. Ancaman 1.

Peranserta/Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA masih kurang. Keberhasilan pembaharuan sektor sumber daya air akan tergantung pada aliran dana untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan air. Pembaharuan harus mengarah pada transaksi penjualan dan penerimaan, dan harus meningkatkan pelayanan dan menghasilkan pendapatan yang mencukupi atas pelayanan yang diberikan. Dari struktur kelembagaan sebagaimana diatur dengan Perda No. 3/2001, pada dasarnya ada tiga pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, masyarakat pemakai air dan mitra swasta, yang akan mempunyai peran tidak bisa dipisahkan dan saling mengisi. Dengan demikian, maka peran serta dan kesadaran masyarakat

dalam

pengelolaan

SDA

menjadi

sangat

penting.

Upaya

pemberdayaan peran masyarakat pemakai air dan mitra swasta perlu mendapat prioritas. Tidak adanya peran serta masyarakat merupakan ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA. 2.

Terjadi konflik kepentingan antar sektor dan wilayah Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan disatu pihak terus meningkat dari tahun ketahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktifitasnya. Dilain pihak ketersediaan sumber daya air semakin terbatas dan cenderung semakin berkurang, terutama menurunannya kualitas yang dipengaruhi lingkungan dan pencemaran. Hal ini jika dibiarkan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik manakala permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumber daya air untuk pemenuhannya (supply). Hampir setiap tahun pada musim kering, terjadi benturan kepentingan antara pemakai air, terutama antara masyarakat pemakai air untuk petani dengan masyarakat industry. Disatu pihak masyarakat petani yang sudah terlebih dulu menggunakan air untuk pertanian, manakala terjadi persaingan, senantiasa berada 53


pada sisi yang lemah dan merupakan pihak yang tersisih. Sementara dipihak lain masyarakat industry, yang lebih banyak menjanjikan bernilai ekonomi, senantiasa berada dipihak yang kuat. Hal ini apabila tidak dapat diatasi akan menjadi ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA dimasa mendatang. 3.

Tingkat pencemaran air cukup tinggi Suatu pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Atas dasar tersebut keduanya harus merupakan bagian dari pembangunan dan pengelolaan itu sendiri. Hal-hal yang dimaksud meliputi :  Pengendalian kualitas air  Pengamanan fungsi konservasi sumber air  Pemeliharaan fungsi sungai dan pemeliharaan fungsi muara sungai  Kesehatan lingkungan pemukiman penduduk. Aktivitas ekonomi yang menimbulkan pencemaran terhadap sumber air dan lingkungan hidup tanpa terkendali akan menjadi ancaman bagi kesinambungan sumber daya air dan kesinambungan pembangunan dimasa mendatang.

4.

Kondisi daerah tangkapan kurang mendukung Sumber air dapat terus memproduksi air secara berkesinambungan bilamana selalu ada upaya-upaya konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Rusaknya daerah tangkapan air dan penjarahan hutan akan mengancam keberlanjutan ketersediaan air dimasa mendatang. Serta pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga ekosistem tidak saling terganggu dan memberikan kenyamanan semua kehidupan. Kemampuan daya dukung lingkungan harus menjadi fokus perhatian sebagai faktor pembatas dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan semua pelaku pembangunan.

54


Tabel 3.1 Matriks Analisis SWOT ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL Kekuatan − Ketersediaan

SDM

Kelemahan yang

sesuai

dengan bidangnya untuk membangun − Adanya Aset bergerak dan tidak bergerak pada Dinas Sumber Daya Air pelatihan/kursus

yang

− Tersedianya hasil survey dan desain

dan

kegiatan

pengelolaan Irigasi partisipatif − Adanya lembaga koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigas)

Air. − Adanya pemanfaatan lahan yang belum − Meluasnya daerah rawan abrasi pantai − Jaringan

teknis pengembangan SDA. Program

Sipil (PPNS) pada Dinas Sumber Daya

sesuai dengan peruntukannya.

dilaksanakan oleh Dinas SDA

− Adanya

pelatihan/kursus dibatasi − Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri

infrastruktur yang berkualitas

− Adanya

− Jumlah peserta yang bisa mengikuti

irigasi

belum

menjangkau

daerah perbatasan dan terisolir. − Bangunan Pos Hidrologi dan hidrometri banyak yang kondisinya rusak. − Terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. − Belum meratanya sosialisasi pemanfaatan air khususnya kepada Petani − Terjadinya bencana alam dan tanah longsor di Wilayah Sungai. − Ego Sektoral Wilayah / Kawasan. − Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam hal pemeliharaan asset-aset Sumber Daya Air − Alih

fungsi

lahan

Irigasi

menjadi

peruntukan lainnya berjalan terus. − Tingkat pencemaran air sungai pada beberapa Daerah Irigasi akibat kegiatan lain yang cukup tinggi − Kondisi vegetasi pada daerah tangkapan 55


air di beberapa wilayah cukup kritis

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL Peluang − Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua lembaga, komisi, kelompok kerja yang ada untuk saling berkoordinasi − Tersedianya potensi lahan yang cukup bagi pengembangan pembangunan irigasi − Adanya Potensi Lahan untuk dikembangkan menjadi Daerah Irigasi baru − Banyaknya Sungai yang bisa dikembangkan untuk mendukung kebutuhan hidup masyarakat. − Adanya Regulasi (SE Men.PU no. 01 Thn 2010) tentang kewenangan menangani pantai − Memiliki kewenangan pengelolaan SDA sesuai Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air − PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi − Dukungan Pimpinan Pemerintahan Daerah − Besarnya perhatian pemerintah untuk membangun infrastruktur khususnya irigasi − Air memiliki nilai ekonomi yang tinggi − PP Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air − Peraturan Daerah No. 02 tahun 2009

Ancaman − kuantitas sumber daya manusia masih terbatas. − Kurangnya SDM mendapat pelatihan − Kebutuhan air dari tahun ke tahun semakin meningkat − Kurang terkontrolnya ijin pemanfaatan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) − Belum adanya Perda tentang SDA dan Sungai − Penerapan Peraturan tentang kewenangan belum maksimal . − Ketersediaan alat uji laboratorium yang dapat membantu mengukur debit air. − Belum berfungsinnya tenaga teknisi laboratorium khususnya laboratorium air, untuk menangani bidang irigasi. − Kondisi infrastruktur belum memadai − Belum adanya system database yang lengkap dan akurat − Kurangnya tenaga profesional pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya air − Kurangnya sosialisasi bidang SDA

56


− − − −

tentang Irigasi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai Keppres nomor 12 tahun 2012 tentang kewenangan Wilayah Sungai Adanya Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Adanya Dukungan Anggaran pembiayaan

3.7. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Untuk mencapai visi dan misi, ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam operasionalnya. Analisa faktor kunci keberhasilan dilakukan berdasarkan analisa lingkungan internal dan external (ALI dan ALE). Hasil analisa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, ada delapan faktor kunci keberhasilan yaitu : 1. Penyediaan kebutuhan air permukaan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan dengan kebutuhan yang diminta konsumen , sehingga penyediaan kebutuhan air baku dapat dipenuhi untuk berbagai keperluan secara adil. 2. Mengembangkan potensi sumber daya air, yaitu adanya dukungan semua pihak dalam upaya menggali potensi yang ada di Daerah dalam rangka peningkatan fungsi dan potensi SDA secara optimal. 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur yaitu dalam rangka meningkatkan SDM aparatur yang jujur dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Meningkatkan kondisi dan fungsi infrastruktur dan menerapkan efesiensi air. 5. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan SDA melalui wadah koordinasi yang efektif dalam setiap upaya pemecahan masalah. 6. Mengoptimalkan sosialisasi tentang undang-undang SDA, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peratran menteri, peraturan daerah dan peraturan lain yang terkait pengelolaan SDA dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak lain yang terkait sehingga mampu berperan serta terutama dalam upaya perlindungan dan pelestarian potensi sumber daya air yang menjadi asset pemerintah Sulawesi tangah. 57


7. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, yang perlu didukung dengan komitmen yang baik dari pemerintah maupun masyarakat Sulawesi Tengah tentang perlunya menjaga kelestarian sumber air dengan perinsip pemanfaat wajib bayar. 8. Membangun sistem informasi SDA ( SISDA ) yang terpusat dengan maksud tersedianya pusat data dan informasi yang mengelola database yang lengkap, akurat, efektif dan efisien, serta dapat dipublikasikan kepada semua pihak yang memerlukan.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah; 2. Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana sumber daya air serta tanggap darurat bencana alam. 3. Mengatasi kesenjangan Infrastruktur sumber daya air antar lintas daerah; 4. Perlu segera dilakukan penyelarasan pola ruang kawasan lindung (hutan) dan kawasan budidaya (non kawasan hutan) dalam perencanaan. 5. Penetapan kawasan strategis/teritorial serta penetapan kawasan rawan bencana dan mitigasi dalam tata ruang berdasarkan potensi dan karakteristik daerah;;

58


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal dan realistik yang ingin diwujudkan melalui program/kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah jawaban atas pertanyaan kita ingin menjadi apa, sehingga visi merupakan pikiran apa yang menjadi pekerjaan kita dimasa yang akan datang, sedangkan misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang Dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Daerah perlu memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013-2016. Untuk

mengarahkan

pembangunan

Provinsi

Sulawesi

Tengah

dalam wujud

otonomi daerah sekarang ini maka diperlukan suatu perencanaan yang lebih matang dengan melihat potensi daerah yang ada, dengan kondisi demikian maka sebagai tindak lanjut dengan segala potensi tersebut perlu dituangkan kedalam visi yang diemban yaitu : “Sulawesi Tengah Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia Dalam Pengembangan Agribisnis Dan Kelautan Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Pada Tahun 2020” Makna dari Visi tersebut adalah : •

Sulawesi Tengah sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, dalam arti bahwa di Tahun 2020 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan provinsi lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan provinsi lain diperlukan langkah konkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

•

Dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan dimaksudkan bahwa dalam melakukan kegiatan untuk mendukung pembangunan Sulawesi Tengah sector Agribisnis dan Kelautan dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dan kelautan, pengembangan industri unggulan, 59


peningkatan iklim investasi, serta diharapkan ada perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke industri dimana

kegiatan yang berhubungan dengan penanganan

komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan sektor pertanian dan kelautan yang berkelanjutan. •

Kualitas

sumberdaya

manusia

yang

berdaya

saing

yang

ditandai

dengan

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga sejajar dengan provinsi yang telah maju melalui upaya penciptaan kualitas hidup manusia yang mencakup: kualitas fisik, intelektual, moral, iman dan taqwa, sehingga tercipta kualitas manusia secara utuh. Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1)

Peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia yang

berdaya saing berdasarkan

keimanan dan ketakwaan. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang.

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada

peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan pendidikan.

dan

meningkatnya

mutu

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut

seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan bermuara pada peningkatan pembangunan ekonomi yang semakin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

yang antara lain

ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

2)

Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah

daerah

5

tahun

kedepan

adalah

meningkatkan pertumbuhan 60

Rencana Strategis

Recommend Documents