RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR Jl. Kenari no. 66 Telp. (0342) 810548, Fax. (0342) 805901

Renstra Dispenduk Capil 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar , adalah perwujudan dan tindak lanjut dari lahirnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf f yang berbunyi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga

mengamanahkan “ bahwa untuk memberikan perlindungan hukum,

pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.” Mulai tahun 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, personalisasi KTP berbasis NIK Nasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota efektif dimulai sejak APBN-P Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satu Agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah adalah Peningkatan Kepemilikan Akte Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita pertama Pemerintah saat ini untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempercepat penerbitan akta kelahiran dikalangan anak. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,penyusunan profile kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain 11


Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Kota Blitar dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil, disamping tugas – tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar juga mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mengimplementasikan seluruh rangkaian program dan kegiatan mendasar, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun Rencana Strategik Dinas kurun waktu

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk

5 ( lima ) Tahun kedepan ( 2016 - 2021), sebagai konsekuensi dari

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Oleh sebab itu dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka dipandang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan baik mengenai kondisi dan potensi serta prospek, perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan, maupun aspek yang menyangkut hambatan, kendala serta resiko yang akan muncul sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi dan dicarikan jalan keluarnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang menggambarkan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan yang didasarkan pada pemahaman secara tepat tentang situasi / lingkungan yang dapat mempengaruhi , yaitu “ Mewujudkan Penduduk Kota Blitar Berdokumen Kependudukan Yang Valid Tahun 2021. Berangkat dari visi inilah diharapkan mampu melahirkan dan menyatukan berbagai gagasan strategis dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga tumbuh komitmen dan motivasi dari seluruh personil untuk dapat mewujudkannya menjadi kenyataan.

22


1.2

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan di susunnya Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah merupakan upaya untuk memberikan pedoman yang terarah bagi pelaksanaan kegiatan, menetapkan fokus kegiatan secara lebih jelas dan konkrit serta dapat diukur dan bertujuan untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan yang akan dijalani sekarang maupun masa mendatang , juga untuk memudahkan jalinan koordinasi untuk pelaksanaan tugas – tugas serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dapat terjaga konsistensinya.

1.3

LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 5. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / ix / 618 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keuangan , Kartu Tanda Penduduk , Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 33


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor …. Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 ; 11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 12. Peraturan Walikota Blitar Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar . 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

PENDAHULUAN Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan dasar yaitu ketentuan – ketentuan yang melandasi , merupakan langkah untuk membatasi pembahasan dan sistematik penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Bab II

GAMBARAN UMUM Berisi Struktur Organisasi tentang kondisi riil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar meliputi :

Bab III

·

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

·

Sumber Daya SKPD

·

Kinerja Pelayanan SKPD

·

Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan SKPD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 44


2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten /Kota 4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Bab IV

TUJUAN,SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 2. Strategi dan Kebijakan

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII

PENUTUP

----------- LAMPIRAN

55


B A B II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 TUGAS DAN FUNGSI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedudukan : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah . Tugas : Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi : Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 66


5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ; 6. Pelaksanaan

pengendalian,

pengawasan,

dan

pembinaan

di

bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja 8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; 9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah; 10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

77


2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BLITAR

a. Kepala Dinas b. Sekretaris -

Kasubag Umum,Keuangan dan Penatausahaan Aset

-

Kasubag Kepegawaian dan Program

c. Bidang Pendaftaran Penduduk -

Kasi Penerbitan Identitas Penduduk

-

Kasi Mobilitas Penduduk

d. Bidang Pencatatan Sipil -

Kasi Kelahiran dan Kematian

-

Kasi Perkawinan dan Perceraian

e. Bidang Data -

Kasi Pengolahan data

-

Kasi Penyuluhan

2.2 SUMBER DAYA SKPD 2.2.1. Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan , Sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya. Keadaan Pegawai ,

sarana

dan prasarana

penunjang dan sumber

pembiayaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini :

88


Tabel I. Komposisi Pegawai menurut jenis kelamin ( Posisi Januari 2016 ) NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1

2

3

PNS/CPNS

28 orang

1.

Laki – Laki

19 orang

2.

Perempuan

9 orang

II

PTT

I

Laki-laki

1 orang

Tabel II. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan ( posisi Januari 2016 ) NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

I 1.

PNS S2 S1

27 orang 4 orang 9 orang

2.

Sarjana Muda

3 orang

3. 4. II. III IV

SLTA SLTP CPNS PTT Outsorching

10 orang 1 orang 1 orang 1 orang 8 orang

Total Karyawan

40 orang

99

JURUSAN

- Magister Adm. : 4 orang - Administrasi Negara : 2 orang - Hukum : 2 orang - Pemerintahan : 1 orang - Ekonomi : 2 orang - Manajemen Perikanan : 1 orang - Statistik : 1 orang - APDN : 1 orang - Informatika : 2 orang - Umum : 9 orang D III Informatika Jaga Malam Banpol : 4 orang Kebersihan : 2 orang Operator : 2 orang

: 1 orang


Tabel III. Komposisi Pegawai menurut Diklat Struktural ( posisi Juli 2010 ) NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

SPAMEN / DIKLATPIM II

1 orang

2.

SPAMA / DIKLATPIM III

4 orang

3.

ADUMLA

4.

ADUM / DIKLATPIM IV

7 orang

Tabel IV. Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Gol. Ruang ( posisi Per Januari 2016 ) NO I.

II

PANGKAT / GOL. RUANG

JUMLAH

JABATAN

PNS 1. Pembina Utama Muda ,IV/c 2.Pembina Tk.I ,IV/b

1 orang

Kepala Dinas

2 orang

3. Pembina, IV / a

1 orang

4. Penata Tk.I, III/d 5. Penata, III / c 6. Penata Muda Tk. I, III / b 7. Penata Muda,III/a 8. Pengatur Tk.I, II/d 9. Pengatur II/c 10.Pengatur Muda Tk.I

6 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 4 orang 6 orang

Sekretaris Kabid Kependudukan Kabid Data & Penyuluhan Kasubbag & Kasi Kasi Staf Staf Staf Staf Staf

CPNS 1. Pengatur, II/c

1 orang

Staf

2.2.2 Sarana dan Prasarana Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 1010


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar telah dilengkapi sarana dan prasarana meskipun belum memadai yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsinya . Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini , seperti tabel berikut : TABEL V. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN KOTA BLITAR NO JENIS BARANG 1 2 1. Tanah 2. Bangunan gedung 2 lantai

JUMLAH 3 9 ruangan

3.

Kendaraan bermotor roda 4 ( empat)

3 (tiga ) buah

4.

Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )

6 ( Enam ) buah

5.

Meja 1 biro

6 ( enam ) buah

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Meja ½ biro Kursi putar Kursi tamu Kipas angina Pesawat telepon Brankas Almari panjang Jam dinding Tape recorder

20 buah 5 (lima) buah 1 ( satu ) set 3 ( tiga ) buah 2 ( dua ) buah 1 ( satu ) buah 3 ( tiga ) buah 3 ( tiga ) buah 1 ( satu ) buah

1111

KETERANGAN 4 1 ruang kepala 1 ruang Sekretaris 3 ruang Kabid 1 ruang arsip 1 ruang pertemuan 1 ruang pelayanan 1 ruang server - Kijang warna biru AG. 421 PP - Kijang Innova warna hitam AG 584 PP - Suzuki Carry AG 375 PP - Suzuki AG 2652 PP - Suzuki AG 2653 PP - Honda Legenda No. Pol AG. 9825 HA Th. 2006 - Honda Legenda No. Pol. AG.9849HB Th. 2006 - Honda Legenda No.Pol.AG 9807 HB - Honda Legenda No.Pol.AG 9863 HB Untuk eselon II dan III ( kayu ) Kayu Besi Besi spon ( ruang kepala ) Besi Merk Tens plastik Besi Kayu Plastik Merk Compo Politron


15.

Mesin ketik

4 ( empat ) buah

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42 43 44 45

Almari sedang Dispenser Papan Struktur Organisasi Papan Tupooksi Dinas Papan Data Papan Pengumuman Komputer TV Filiing Kabinet Kodak AC Warles Almari Arsip Rak Arsip Kursi Kerja Kursi Rapat Kursi tamu panjang Kursi Plastik Kursi Bunder Pengunjung Rak Piring Piring Besar Piring Kecil Gelas Panci Sendok Faximile Laptop Server Printer Scaner

3 ( tiga ) buah 2 ( dua ) buah 1 ( satu ) buah 1 ( satu ) buah 1 ( satu ) buah 2 ( dua ) buah 5 ( dua ) unit 1 ( satu ) unit 8 ( delapan)buah 1 ( satu ) buah 3 ( tiga ) unit 1 ( satu ) unit 6 ( enam ) unit 10 ( sepuluh ) buah 28 buah 38 buah 1 set ( 4 buah ) 10 buah 5 buah 1 buah 3 dosen 3 dosen 3 dosen 2 buah 3 dosen 1 buah 3 buah 1 unit 6 buah 1 buah

- Olympia 1 buah - TA. Royal 1 buah - Gandaran 2 buah Kayu Plastik Melamin Melamin Melamin Melamin Logam Logam Besi Rusak Logam Logam Kayu Besi Kayu / Spon Kayu / Menjalin Plastik Plastik Kayu Kayu Kaca Kaca Kaca Aluminium Stainlestell Logam Logam Logam Logam logam

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Bagian

ini

menunjukkan tingkat

capaian kinerja SKPD

berdasarkan

sasaranUntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disamping sumber daya manusia , sarana dan prasarana juga didukung oleh dana.

1212


Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD Dispendukcapil Kota blitar

NO

Indikator

Target

Kinerja sesuai

Indikato

Tugas dan

Target SPM

Target IKK

1 1.

2 Survey Kepuasan

3 Indek Kepuasan

4

5

Rasio Capaian pada Tahun

Realisasi Capaian

ke-

r Lainnya

Fungsi SKPD

Target Renstra SKPD Tahun

ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6 B

7 B

8 B

9 B

10 B

11 100

12 100

13 100

14 100

15 100

16 100

17 100

18 100

19 100

20 100

100

100

100

100

100

96,7

97

98

98

98

96,7

97

98

98

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Masyarakat

Masyarakat dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil 2.

Persentase

1. Cakupan

Peraturan

Kepemilikan

Penerbitan

Tentang

dokumen

KTP el

Penyelengga

Kependudukan

raan 2. Cakupan

Administrasi

Penerbitan

Kependuduk

KK

an

3. Cakupan Penerbitan Kutipan

1313


Akte Kelahiran 4. Cakupan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

penerbitan Kutipan akte Kematian 3.

Persentase

Cakupan SKPD

Ketersediaan

Validitas Data

yang

Database

Kependudukan

mermanfaatk

kependuduk

an Data Base

an

Kependuduk an

1414


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Salah satu konsep dalam manajemen strategis adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi situasi, kondisi dan keadaan serta pengaruh-pengaruh yang datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Pengaruh yang datang dari luar organisasi (eksternal) meliputi tantangandan peluang antara lain : 1. Tantangan 1. Mobilitas penduduk yang tinggi; 2. Belum seluruh masyarakat memiliki dan menyadari pentingnya Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil. 3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan mudah diakses 2. Peluang 1. Meningkatnya jumlah pengguna jasa pelayanan; 2. Hubungan kerja dengan jenjang pemerintahan terendah 3. Dukungan dan kerjasama dari Instansi berwenang lainnya. 4. Dukungan Anggaran setiap tahun dari APBN (jaringan komunikasi data Pelaksanaan SIAK, termasuk untuk perekaman e-KTP dan blangko e-KTP) Sedangkan faktor penentu yang datang dari dalam organisasi(lingkungan internal)meliputi kekuatan dan kelemahan antara lain : 1. Kelemahan 1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Sarana dan prasana yang ada masih kurang menunjang. 3. Kurangnya data Laporan `Kependudukan dari pemerintah yang terendah RT/RW hingga kelurahan. 1515


4. Kurangnya monitoring ketingkat kecamatan dalam hal laporan data kependudukan 5. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan mapping kependudukan ataupun proyeksi kependudukan. 2. Kekuatan 1. Dimilikinya Kewenangan sesuai dengan Undang Undang,PP,Perpres dan Perda 2. Adanya

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan

(SIAK)

yang

memanfaatkan dan menggunakan Teknologi Informasi 3. Sering diadakannya bintek dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Selain pengaruh dari internal dan eksternal organisasi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat didalam pelayanan yaitu : 1. Belum optimalnya perangkat teknis dan penunjang pelayanan e-KTP secara reguler di Kecamatan dan di Dinas 2. Belum tertibnya proses pelaporan peristiwa kependudukan dan pendaftaran penduduk di Kecamatan/Desa/Kelurahan sehiungga masih ditemukan adanya dokumen kependudukan yang ganda, aspal dan tidak melalui prosedur yang benar 3. Penyediaan data informasi yang belum akurat dan valid Setelah diketahui lingkungan strategis internal dan eksternal yang memepengaruhi kinerja pelayanan, perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat

antara

lain

dengan

menggunakan

metode

SWOT

(kekuatan/strengths,

kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities,dan tantangan/threats), dengan langkahlangkah sebagai berikut:

1616


ANALISA SWOT ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

INTERNAL EXTERNAL

Peluang (O) :

Tantangan (T):

a. Meningkatnya jumlah

a. Mobilitas penduduk yang

pengguna jasa pelayanan;

tinggi;

b. Hubungan kerja dengan

b. Belum seluruh masyarakat

jenjang pemerintahan terendah

memiliki dan menyadari pentingnya Dokumen

c. Dukungan dan kerjasama dari Kependudukan dan Akta-akta Instansi berwenang lainnya. Pencatatan Sipil. d. Dukungan Anggaran dari

c. Tuntutan masyarakat akan

APBN.

pelayanan yang cepat dan mudah diakses

Kekuatan (S):

Alternatif Strategi (S-O):

Alternatif Strategi (S-T):

a. Dimilikinya Kewenangan sesuai 1. Memantapkan kinerja Sistem 1. Penerapan standar pelayanan dgn Undang -Undang, PP,

Informasi Administrasi

sebagai tolok ukur yang

Perpres& Perda.

Kependudukan (SIAK)

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan guna

b. Adanya Sistem Informasi

2. Mendorong penerbitan akta

mencapai pelayanan yang

Administrasi Kependudukan

kelahiran untuk semua anak

berkwalitas, terjangkau dan

(SIAK) yang memanfaatkan & menggunakan Teknologi Informasi 3. Mendorong penerbitan KTP untuk penduduk wajib KTP c. Sering diadakannya bintek dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

1717

terukur


Kelemahan (W):

Alternatif Strategi (W-O):

Alternatif Strategi (W-T):

a. Kualitas dan Kuantitas Sumber

1. Meningkatkan kwalitas

1. Melakukan koordinasi

Daya Manusia pengelola

pelayanan yang prima melalui

terhadap hasil pembangunan

Administrasi Kependudukan dan

peningkatan kemampuan SDM dibidang kependudukan

Pencatatan Sipil; 2. Meningkatkan peran

2. Menjalin jejaring yang lebih

b. Sarana dan prasana yang ada

masyarakat dalam proses

efektif secara tekhnis antas

masih kurang menunjang.

penyusunan kebijakan dalam

instansi terkait dl

pembangunan khususnya

penyelenggaraan administrasi

dibi9dang kependudukan

kependudukan

c. Kurangnya data lap. Kependudukan dari pemerintah yang terendah RT/RW hingga

3. Meningkatkan kapasitas

kelurahan.

kebijakan publik dengan melibatkan partisipasi

d. Kurangnya monitoring ketingkat masyarakat kec dlm hal laporan data kependudukan e.

Kurangnya koordinasi dgn

instansi terkait dlm pembuatan maping kependudukan ataupun proyeksi kependudukan.

1818


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Terbitnya Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan

pejabat

pada

unit

kerja

yang

menangani

Administrasi

Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 83A). Pasal tersebut merupakan kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR RI yang menempatkan sebagai aturan khusus (lex specialis) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai tindaklanjut dimaksud maka telah diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan, dan yang lebih utama ada beberapa hal mendasar

tentang

Perubahan

Regulasi

Penyelenggaraan

yang

Administrasi

Kependudukan yaitu “ Penggratisan Biaya Cetak Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang tertib lapor tepat waktu “ dan Pemberlakuan asas domisili bagi pencatatan peristiwa kependudukan , sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang pada BAB I bersama ini disampaikan identifikasi permasalahan sebagai berikut : 1.

Pembenahan internal organisasi seperti perencanaan, sarana pendukung yang memadai termasuk pengembangan SIAK.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima melalui peningkatan kemampuan SDM baik segi penduduk, pengetahuan dan wawasan.

3.

Meningkatkan

penyebarluasan

informasi,

kepedulian dan peran serta

masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga

mendorong lahirnya kesadaran tertib kepemilikan dokumen

kependudukan. 1919


4. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang berwenang karena administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jika dihubungkan dengan Visi Kota Blitar yaitu “ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melaui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 “ dengan semboyan ALL FOR ONE , ONE FOR ALL dan Misi ke 6 yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan menitiberatkan pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih serta profesionalisme pelayanan publik sudah barang tentu bahwa SKPD Dispendukcapil Kota Blitar mendukung pencapaian misi tersebut dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Tertib Administrasi Kependudukan yang

salah satunya mensupport Tata Kelola

Pemerintahan yang baik. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Renstra Ditjen Dukcapil Kemendagri 2015-2019 harus mencerminkan visi bangsa dan agenda prioritas Nawacita Presiden Jokowi-JK, serta visi Kemendagri, yakni Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Ditjen Dukcapil haruslah mengarah pada terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Pada akhirnya menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang berkualitas, serta bermanfaat dalam pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain 2020


Program Nasional yang harus segera dilakukan meliputi : 1. Pengembangan SIAK versi. 5 terbaru dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil 2. Peningkatan Pelayanan KTP Elektronik yang berisi rekaman Sidik Jari, Foto wajib KTP dan Iris Mata , berlaku secara Nasional, dengan ketentuan penduduk wajib KTP hanya boleh memiliki 1 ( satu ) KTP di wilayah NKRI dan berlaku seumur hidup baik secara stelsel aktif. 3. Semua Anak Indonesia usia dibawah 17 Tahun diterbitkan Kartu Identitas Anak pada tahun 2021 4. Pengembangan akses data kependudukan secara online dari instansi Pelaksana ke Pusat dan Propinsi serta Kecamatan dan Kelurahan 5. Penilaian Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik berkatagori baik. Program di Pemerintah Daerah guna mendukung program nasional antara lain : 1. Peningkatan Kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Peningkatan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil; 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Data Base Kependudukan; 4. Profile Kependudukan 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur 8. Peningkatan Sistem Pengembangan Laporan Capaian Kinerja 9. Pendapatan Denda Retribusi Dari rangkaian program dan kegiatan yang direncanakan baik oleh pusat maupun daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman masyarakat guna mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan

2121


3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Mengacu pada pengamatan dan analisa kondisi organisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat diformulasikan serangkaian telaahan sebagai faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1.

Penilaian Pemahaman dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil diharapkan berkatagori baik

2.

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Pada akhirnya menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang berkualitas, serta bermanfaat dalam pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain

3.

Kondisi kelembagaan dengan susunan organisasi ramping struktur kaya fungsi yang diisi oleh personil yang ahli dan profesional di bidangnya.

4.

Tersedianya sarana dan prasarana serta dana yang memadai dalam rangka mendukung kelancaran program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar .

5.

Terwujudnya validitas data dan informasi kependudukan yang akurat.

6.

Terwujudnya pemanfaatan data kependudukan untuk bahan kebijakan pemerintahan dan pembangunan

2222


B A B IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagaimana tabel berikut : Tabel.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA NO

TUJUAN

1

1.

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

4

Meningkatkan

Meningkatnya

Survey

Kualitas

Kualitas

kepuasan

Penyelenggaraan

pelayanan

Masyarakat

Pemerintahan

publik di

bidang

sesuai

dengan bidang

prinsip-prinsip

kependudukan

SASARAN PADA TAHUN Ke-

Ke-

Ke-

Ke-

Ke-

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

Baik Baik Baik Baik Baik

kependudukan dan pencatatan

ketatapemerintahan dan pencatatan Sipil yang baik

sipil Tertib

Persentase

Administrasi

Kepemilikan

100

100

100

100

100

80

85

90

90

100

Kependuduksn dokumen kependudukan Persentase Validitas Data Kependudukan

2323


4.2

Strategi dan Kebijakan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang 4.2.1 . STRATEGI Strategi yang diterapkan dalam penganggaran “ APBD Pro Rakyat jilid II “ secara konsisten dan berlanjut sebagai berikut : 1.

Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.

Melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil

3.

Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan

4.

Menyusun Profile Kependudukan

4.2.2 KEBIJAKAN 1.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

3.

Peningkatan Validitas Data Penduduk

4.

Penyusunan Profile Kependudukan

5.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Adminduk

6.

Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan

7.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

8.

Penyediaan Informasi dan data Kependudukan

9.

Peningkatan koordinasi kebijakan kependudukan dengan SKPD, Intnasi dan pihak terkait.

2424


B A B. V Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel dibawah ini Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DISPENDUKCAPIL KOTA BLITAR Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1 Meningkatka n Kualitas Penyelenggar aan Pemerintahan sesuai prinsipprinsip ketata pemerintahan yang baik

Sasaran

Indikator Sasaran

2 Meningkatny a Kualitas pelayanan publik di bidang kependuduka n dan pencatatan sipil

3 Survey kepuasan Masyaraka t bidang kependudu kan dan pencatatan Sipil

Tertib Administrasi Kependuduka n

Persentase Kepemilik an dokumen kependudu kan

Program dan Kegiatan

Kode

4

5 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n

2 .

6.01

17

2 .

6.01

17

2 .

6.01

15

2 .

6.01

15

4

2

6.01

15

9

3

Sosialisasi Kebijakan Kependuduka n Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penerbirtan KIA Penerbitan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (out put)

6 Penilaian Pemahama n dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jenis Pelaksanaa n Sosialisasi Persentase Kepemilika n Kartu Identitas Penduduk Persentase Kepemilika n KIA Persentase

Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD

Data Cap aian Pada Awa l Pere ncan aan

Tar get

RP (juta)

Tar get

RP (juta)

Tar get

RP (juta)

Tar get

RP (juta)

Tar get

RP (juta)

Tar get

RP (juta)

7 B

8 B

9 842

10 B

11 850

12 B

13 850

14 B

15 850

16 B

17 850

18 B

19 850

3 Jenis

3

278

3

280

3

280

3

280

3

280

3

280

65

100

1.132

100

1200

100

1200

100

1200

100

1200

100

1200

25

75

645

100

325

100

325

100

325

100

325

100

325

90

100

125

100

125

100

130

100

130

100

140

100

145

2525

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


.

KTP el

2 .

6.01

15

9

Penerbitan KK

2 .

6.01

15

9

2

6.01

15

5

2 .

6.01

15

8

2 .

6.01

16

Penerbitan Dokumen Mobilitas Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara mobiling Monev Dokumen Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

2 .

6.01

16

1

Pelayanan Kepemilikan akte Kelahiran dan Kematian

2 .

6.01

16

2

2 .

6.01

16

4

Pelayanan Kepemilikan Akte Perkawinan, perceraian dan pengesahan anak Pengelolaan Arsip akta Pencatatan Sipil

2

6.01

16

16

Monev

Kepemilika n KTP Persentase Pemohon Terlayani Persentase pemohon terlayani

100

100

75

100

80

100

80

100

80

100

80

100

90

100

100

50

100

60

100

60

100

70

100

70

100

80

Persentase penduduk terlayani diluar jam kerja

100

100

250

100

260

100

260

100

260

100

250

100

250

Persentase pemohon terlayani

100

100

15

100

15

100

15

100

15

100

15

100

20

100

190

100

190

100

190

100

195

100

195

100

195

90

100

90

100

95

100

95

100

95

100

95

100

95

100

100

25

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

100

15

100

15

100

15

100

15

100

15

100

15

Persentase Kepemilika n Akte Pencatatan Sipil Persentase Kepemilika n akte kelahiran,k ematian dibanding jumlah kematian dan kelahiran Persentase Kepemilika n Akte dibanding jumlah orang yang kawin dan cerai Persentase data arsip persyaratan terinput data base Persentase

90

2626


. Persentase Validitas Data Kependud ukan

dokumen Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n

2 .

6.01

17

2 .

6.01

17

6

2 .

6.01

17

5

2 .

6.01

18

2 .

6.01

18

1

2

6.01

18

3

2

6.01

1

2

6.01

1

1

PIAK dan Pengelolaan Data Base Kependuduka n Pengoperasia n SIAK secara Terpadu Profile Kependuduka n

Penyusunan Buku Profil Kependuduka n Updating Data NIK Penduduk tingkat RT/RW dan Kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah pemohon terlayani Persentase Validitas Data Kependudu kan dan Peningkata n Inovasi Pelayanan Persentase validitas Data kependudu kan Persentase Peningkata n Inovasi Pelayanan Persentase Data Kependudu kan Valid yang dimanfaatk an dan terupdate Jumlah Buku tersusun

90

96

850

96

850

100

850

100

850

100

850

100

850

96

100

425

100

425

100

425

100

425

100

425

100

430

90

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

95

100

100

275

100

275

100

275

100

275

100

275

2

2

125

2

125

2

125

2

125

2

125

2

125

Persentase Data NIK terupdate

100

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

Persentase pelaksanaa n pelayanan administras i perkantoran jenis transaksi perbankan

100

100

420

100

420

100

420

100

420

100

420

100

420

2

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2727

275


2

6.01

1

2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

2

6.01

1

10

2

6.01

1

11

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2

6.01

1

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

2

6.01

1

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2

6.01

1

15

2

6.01

1

17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

2

6.01

1

18

Rapat-rapat koordinasi

yang dilakukan jumlah rekening jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik persentase alat tulis kantor jenis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaa n yang disediakan Jumlah kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/Pene rangan Bangunan kantor jenis peralatan rumah tangga yang tersedia tersedianya bahan bacaan dalam 1 hari jenis penyediaan makanan dan minuman untuk tamu jenis perjalanan

5

5

240

5

240

5

240

5

240

5

240

5

240

100

100

25

100

25

100

25

100

25

100

25

100

25

5

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

85

85

4

85

4

85

4

85

4

85

4

85

4

25

25

7

25

7

25

7

25

7

25

7

25

7

3

3

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

3

8

3

8

3

8

3

8

3

8

3

8

2

2

120

2

120

2

120

2

120

2

120

2

120

2828


dan konsultasi dalam dan luar daerah 2

6.01

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

6.01

2

7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2

6.01

2

9

Pengadaan peralatan gedung kantor

2

6.01

2

22

2

6.01

2

24

2

6.01

2

28

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

2

6.01

2

29

2

6.01

6

Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Program peningkatan

dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik terlaksanan ya pengadaan perlengkap an gedung kantor terlaksanan ya pengadaan peralatan gedung kantor terpeliharan ya gedung kantor

100

100

550

100

550

100

550

100

550

100

550

100

550

4

4

74

4

74

4

74

4

74

4

74

4

74

10

10

220

10

220

10

220

10

220

10

220

10

220

2

2

110

2

110

2

110

2

110

2

110

2

110

jumlah mobil dinas yang terpelihara

3

3

90

3

90

3

90

3

90

3

90

3

90

terlaksanan ya pemelihara an peralatan gedung kantor terlaksanan ya pemelihara an meubelair Prosentase dokumen

5

5

36

5

36

5

36

5

36

5

36

5

36

2

2

24

2

24

2

24

2

24

2

24

2

24

100

100

36

100

36

100

36

100

36

100

36

100

36

2929


2

6.01

6

1

2

6.01

7.1

2

6.01

7.1

11

2

6.01

7.1

12

pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Program peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah Fasilitasi keperansertaa n pada event daerah dan hari besar nasional Penyebarluas an informasi program/ kegiatan SKPD

perencanaa n dan pelaporan SKPD yang tersusun jenis laporan yang tersusun

6

6

36

6

36

6

36

6

36

6

36

6

36

Prosentase keikutserta an SDM aparatur dalam event daerah jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti jumlah Penyebarlu asan informasi program / kegiatan SKPD

100

100

120

100

120

100

120

100

120

100

120

100

120

6

6

108

6

108

6

108

6

108

6

108

6

108

2

2

12

2

12

2

12

2

12

2

12

2

12

3030


BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kondisi Kinerja NO

Indikator

1

1

2

Survey

Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

Pada awal

pada Ke- 1

Ke- 2

Ke- 3

Ke- 4

Ke- 5

akhir

Periode

periode

RPJMD

RPJMD

3

4

5

6

7

8

9

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

100

100

100

100

100

100

100

80

80

85

90

90

100

100

kepuasan Masyarakat bidang kependudukan dan pencatatan Sipil 2

Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

3

Persentase Validitas Data Kependudukan

3131


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah merupakan rencana jangka menengah atau 5 ( lima ) tahunan yang dalam pelaksanaannya setiap tahun dioperasionalkan melalui program kerja tahunan . Dengan demikian berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang merupakan kebijakan maupun program dan dokumen rencana strategis ini harus dapat implementasikan secara tuntas kedalam rencana kegiatan tahunan sampai dengan tercapainya Visi , Misi , Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021 . Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah ringan maka sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas mengadakan bimbingan , pembinaan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus berusaha semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat yang sebaik – baiknya. Dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas di dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan . Blitar ,

2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

Drs. GATUT HARISISWANTO,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611103 199203 1 004

3232

RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents